ALL CATEGORY
Tak Mampu Berantas Korupsi, Sejumlah Tokoh Menyerukan Pembubaran KPK
Jakarta, FNN – Reformasi 1998 salah satunya melahirkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat parah. Namun, dalam 25 tahun perjalanannya, kini KPK semakin lemah dan kehilangan marwah. Independensi, profesionalitas, dan integritas telah jauh dari lembaga yang digadang-gadang menjadi lembaga superbodi dalam pemberantasan korupsi tersebut. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari diskusi publik 25 Tahun Reforomasi bertajuk “Mengembalikan Marwah KPK sebagai Institusi Penegak Hukum yang Independen, Profesional, dan Berintegritas” di Universitas Paramadina, Senin (03/04/2023). Diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief dari FNN ini menghadirkan pembicara antara lain Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK 2014-2019), Bivitri Susanti (ahli hukum Universitas Indonesia), Hamdan Zoelva (mantan Ketua MK), Ahmad Khoirul Ulum (Ahli Politik dan Anti Korupsi Universitas Paramadina, Suparji Ahmad (Ahli Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia), Hamdani (Ahli Keuangan Negara), Soemardjijo (Ahli Keuangan Negara Tipikor), dan Sudirman Said (Penggagas Masyarakat Transparansi Indonesia). Didik J Rachbini, Rektor Universitas Paramadina menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo adalah satu-satunya presiden yang ikut serta melemahkan KPK. “Ia menyetujui perubahan UU KPK, di mana presiden sebelumnya tidak pernah mau menyetujuinya. Rapat dilakukan di waktu subuh saat orang tidur. Setelah Presiden Jokowi menyetujui, lalu KPK dipakai untuk membunuh lawan-lawan politik. Demokrasi betul-betul dikebiri,” katanya dalam pembukaan diskusi. Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK 2014-2019 menyatakan bahwa KPK saat ini sudah pasti tidak independen, professional, dan berintegritas. Kalau KPK independen kata Saut, maka kita tidak akan membahas di sini. “Hari ini ada ruang gelap yang dibuat oleh Jokowi. Ketika UU KPK diubah saya yang paling getol menolak,” katanya. Setelah UU KPK diubah kata Saut, kini orang dengan mudah menggunakan fasilitas publik, mentersangkakan orang tanpa proses hukum, Badan Pemeriksa Keuangan bisa diatur, dan lembaga negara dipimpin orang-orang yang bermasalah. “Begitu mudahnya cuci uang 349 triliun dianggap hal biasa. Ini tidak cukup sampai di sini, kita cari presiden yang benar. Ini akan sangat berbahaya kalau dibiarkan. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi,” tegasnya. Saut mempertanyakan KPK selama 8 terakhir ini nilai apa yang di-create? “Indeks pemberantasan Korupi Indonesia tahun 2019 masih 40, lalu turun ke 37, dan turun lagi 34, nilai apa yang diciptakan oleh KPK saat ini,” katanya geram. Oleh karena itu Saut menyarankan agar ke depan masyarakat bisa memilih presiden yang tepat, minimal risiko korupsinya kecil. “Saya sebut saja Anies,” tambahnya. Sementara Bivitri Susanti, ahli hukum Universitas Indonesia mengingatkan bahwa KPK yang harus dibubarkan adalah KPK sekarang yang telah dirusak dan daya rusaknya sangat hebat. KPK sebelum tahun 2019 kata Bivitri adalah KPK yang masih punya integritas, independen, dan profesional. Bivitri ingat bahwa sebelum KPK lahir ada BIAK, Badan Independen Anti Korupsi yang ia ikut melahirkannya. “Inilah embrio KPK tahun 1999,” paparnya. Sebetulnya sejak tahun 2009, KPK sudah diincar untuk dilemahkan karena terlalu berbahaya buat penguasa. Dulu ada kasus Bibit Chandra, Cicak Buaya, Susno Duadji, dan Bambang Widjojanto. Ketika itu KPK masih kuat, akan tetapi akhirnya tahun 2019, KPK kalah. Sekarang yang dihitung bukan soal baik buruk, tetapi soal berbahaya atau tidak bagi politisi. Independensi kata Bivitri mencerminkan posisi KPK dalam hubungannya dengan lembaga lain dalam putusan politik, dalam hal ini presiden bahwa bagaimana politisi mengizinkan atau tidak mengizinkan sebuah aturan. Hal senada dikemukakan oleh Hamdan Zoelva, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia menegakan bahwa dirinya ikut membidani lahirnya UU KPK, 25 tahun yang lalu. “Saya ikut bikin UU KPK yang mempunyai fungsi supervisi dan koordinasi. Kejaksaan dan kepolisian semua di bawah supervisi dan koordinasi KPK. Jadilah ia lembaga superbody,” paparnya. Karena superbodi itulah maka lanjut Hamdan sejak awal KPK ditolak oleh kejaksaan. Kemudian dipilihlah orang-orang yang berintegritas, profesional supaya tidak disalahgaunakan. Mereka harus kuat menghadapi institusi lain yang bermental buaya. Lembaga ini didirikan agar bisa memilih kasus dalam penindakan, karena terlalu banyak kasus korupsi di Indonesia. Faktanya kini KPK menindak kasus berdasarkan pesanan. “Berbahaya, kasus yang dipilih bukan berdasarkan pemberantasan korupsi,” tegasnya. Hamdan menegaskan bahwa cita-cita awal KPK didirikan agar korupsi berkurang. “Nyatanya sekarang tidak ada perubahan apa-apa. KPK sekarang menangani kasus berdasarkan pilihan yang penting atau tidak penting. Hukum selalu berkelindan dengan politik. Yang menang pasti penguasa, hukum jadi rusak. KPK kini membawa masalah bagi penegakan hukum di Indonesia,” paparnya. Ahmad Khoirul Ulum, Ahli Politik dan Anti Korupsi Universitas Paramadina menegaskan bahwa KPK lahir dari proses politik. Sebelum ada KPK, dulu ada namanya TGPTK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Saat itu siap menyasar elite kekuasaan, tetapi akhirnya dihentikan langkahnya. Proses penyidikan dihentikan. Ketika sudah mulai masuk ke jantung kekuasaan, maka dibredel. Sejarah selalu begitu. Sama dengan sekarang, untuk meruntuhkannya KPK dituduh sarang Taliban. Faktanya yang dihentikan banyak Nasrani dan Budha serta agama lain. Ahmad menegaskan bahwa pilar reformasi dan demokrasi telah dilemahkan dengan narasi demokrasi. Mereka katakana pembangunan baru bisa dilakukan kalau stabilitas politik terjamin, tetapi faktanya kini KPK hanya bisa menciptakan kegaduhan. Menurut Ahmad, kredibilitas KPK saat ini anjlok, kepemimpinan KPK sangat penting dan berpengaruh. Survei yang dilakukan untuk menilai kinerjak KPK menempatkan penanganan kasus Formula E rendah sekali. “Kasus ini paling tidak dipercaya oleh publik. Semua karena presiden. Dia pegang hak veto. Hati-hati dengan gimmick politik yang akan merutuhkan konteks demokrasi,” paparnya. Suparji Ahmad, Ahli Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia menegaskan bahwa marwah adalah sebuah kehormatan dan harga diri. Marwah KPK adalah independen, kredibiltas, transparansi, profesionalitas, dan obyektivitas dimana sekarang ini semua tidak ada. “Kita ingat kasus helikopter dan sprindik bocor, ini ada persoalan pada marwah KPK. Ada nuansa politik sangat kuat dalam penanganan kasus ini yang menyebabkan marwah KPK hilang,” paparnya. Dalam kasus Formula E kata Suparji, KPK terlihat memaksakan kehendak sehingga sampai sekarang justru tidak jelas, ini bagian dari hilangnya marwah KPK. “Marwah KPK mengalami kelunturan. Semua penanganan kasus selalu dikaitkan dengan politik. Kepala negara, ekskutif dan legislatif harus punya peran dalam menjaga indepenesi KPK. Kalau tidak melakukan pengawasan, KPK akan menari-nari dengan kepentingan politik. Ini harus ada intensitas yang lebih sering mengembalikan marwah KPK. Harus ada langkah kongkret menegakkan hukum. KPK saat ini hanya menjadi sandera politik,” paparnya. Sementara Hamdani, Ahli Keuangan Negara, mantan staf ahli Mendagri menyatakan bahwa KPK saat ini hanya tenar daam kegaduhan. “Dulu penanganan hukum oleh KPK tidak perlu gaduh. Sekarang penuh kegaduhan. Kita bisa lihat poisis Presiden Jokowi dalam menempatkan pimpinan dan dewan pengawas,” paparnya. Khusus Formula E menurut Hamdani, KPK tampaknya kehabisan akal, perlu dua alat bukti tapi tak bisa membuktikan, salah satu pun. Penanganan Formulas E merpakan perkara terlama dan terpanjang. Ada ketidaksesuaian antara komisioner dan penyidik. Hal senada dikemukakan oleh Soemardjijo, Ahli Keuangan Negara Tipikor. Ia menegaskan bahwa KPK saat ini hanya bikin gaduh. “Sebagai ahli akuntan saya yakin Formul E tidak ada satu rupiah kerugian negera. Semua proses pembuatan sesuai UU 23 tahun 2014 soal Keuangan Negara. Kalau ada korupsi di Formula E maka Mendagri juga terlibat. Firli tidak melihat kondisi riil di lapagan.” katanya. Soemardjijo mengisahkan bahwa kerja penydikan perlu kehati-hatian. “Di kejaksaan kerja 3 tahun dengan sunyi, bukan gaduh. Setelah BPK melakukan PDTT, baru memberi masukan pada penyidik untuk menjadi tersangka, butuh waktu 6 bulan, baru masuk pengadilan. Ini sekarang semua kok instan,” tegasnya. Sudirman Said, penggagas Masyarakat Transparansi Indonesia menyatakan KPK sekarang sudah tidak kredibel, maka ia menyarankan untuk dibubarkan. Keberadaan KPK lebih banyak melaiharkan mudarat dari pada manfaat. Lewat KPK diharapkan seluruh penyelengaraan negara bebas dari praktek korupsi. Dulu yang dipilih kasus kasus yang super, yang punya fenomena perhatian publik agar jera. Dalam perjalanan semua mengalami penurunan. Selama 8 tehaun terakhir, intrumen kontrol mengalami pembusukan. Saat ini kita sangat berbahaya sekali. Tetapi oleh pimpinan politik pura-pura tidak sadar. “KPK segera dibubarkan karena sudah tidak ada unsur idelialistik yang dibanggakan,” tegasnya. Menyitir studi Kompas, Sudiran Said menegaskan bahwa salah satu penentu kredibilitas turun adalah kepemimpinan. Sejak di masa Presiden SBY sudah ada usaha pelemahan KPK. Bahkan terjadi berulang ulang, tapi SBY selalu menolak. Aneh, Presiden Jokowi merestui revisi UU KPK. (sws)
Moeldoko Mengajukan PK untuk Putusan MA Terkait Kudeta Demokrat
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan Kepala Staf Presiden Moeldoko telah mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kudeta Partai Demokrat.\"KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023,\" katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.Dia menjelaskan PK yang diajukan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun di MA, untuk menguji putusan kasasi MA dengan Nomor Perkara No 487 K/TUN/2022, yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022.Kata AHY, Moeldoko mengajukan PK dengan mengklaim telah menemukan empat Novum atau bukti baru. Namun, menurutnya bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru. Keempat Novum itu menurut AHY telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta, khususnya dalam perkara No.150/G/2021/PTUN.JKT, yang telah diputus, tanggal 23 November 2021 lalu.\"Secara resmi, hari ini, tim hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut. kami yakin, Demokrat berada pada posisi yang benar,\" katanya menegaskan.Sementara itu, kuasa hukum Demokrat Hamdan Zoelva mengatakan telah mempelajari semua dalil-dalil dalam memori PK yang diajukan Moeldoko.\"Kami sudah mempelajari, dalam dalilnya terdapat empat novum yang diajukan, tetapi setelah kami mempelajari dengan seksama, keempat novum itu sudah pernah diajukan dalam sidang di PTUN,\" katanya.Harusnya kata dia, novum atau bukti baru, yang memberikan informasi baru. Dimana jika pada sidang pengadilan pertama diajukan, maka putusannya akan berbunyi berbeda.\"Kami yakin dari aspek hukum, permohonan PK ini tidak memiliki dasar dan secara hukum, harusnya ditolak,\" harapnya.Terpisah, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengaku tidak mengurus pengajuan Peninjauan Kembali (MK) terhadap putusan kasasi yang memenangkan Partai Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).\"Ora ngerti (tidak paham) aku urusannya,\" kata Moeldoko di Gedung Krida Bakti Jakarta pada Senin.(ida/ANTARA)
Apabila Kembali Mangkir, KPK Mengancam Jemput Paksa Dito Mahendra
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam akan menjemput paksa Mahendra Dito Sampurno alias Dito Mahendra apabila yang bersangkutan kembali mangkir dari panggilan penyidik lembaga antirasuah tersebut.\"Sesuai dengan mekanisme di dalam hukum, KPK juga dapat menjemput paksa terhadap saksi dimaksud bila kemudian kembali mangkir dari panggilan tim penyidik KPK,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin.Ali mengungkapkan penyidik KPK menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap Dito Mahendra sebagai saksi pada Kamis (6/4) dan mengingatkan kepada Dito untuk kooperatif dan hadir untuk memberikan keterangan kepada penyidik.\"Pada kesempatan ini, kami kembali mengingatkan terhadap saksi ini untuk kooperatif hadir memenuhi tim penyidik KPK,\" ujarnyaAli menerangkan Dito akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.Penyidik KPK sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan Dito Mahendra pada Jumat (31/3), namun yang bersangkutan kembali mangkir dari panggilan penyidik.Dito hanya sekali memenuhi panggilan penyidik KPK, yakni pada Senin (6/2). Saat itu dia juga diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap dan TPPU untuk tersangka Nurhadi.Saat itu penyidik juga mengonfirmasi soal aset yang berkaitan dengan tersangka Nurhadi, salah satunya terkait dengan kepemilikan satu unit kendaraan roda empat.Nama Dito Mahendra menjadi sorotan publik setelah penyidik KPK menggeledah rumah yang bersangkutan di Jakarta Selatan, pasalnya tim penyidik KPK malah menemukan 15 pucuk senjata api yang sebagian, di antaranya diduga senjata api ilegal.Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyebut sembilan dari 15 senjata api yang ditemukan dalam rumah milik Dito adalah senjata tanpa izin atau ilegal.Kesembilan senjata api ilegal itu dijadikan barang bukti dalam perkara terkait dugaan pelanggaran tindak pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.(ida/ANTARA)
Penahanan Rafael Alun Tinggal Menunggu Waktu
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penahanan terhadap mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo hanya tinggal menunggu waktu. \"Jadi ini kan soal waktu, kapan tahanan atau kapan tersangka itu bisa dilakukan penahanan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin. Ali mengatakan yang bersangkutan akan ditahan atau tidak akan ditetapkan oleh penyidik berdasarkan alasan subjektif maupun objektif. Namun, Ali mengatakan penyidik akan mengumumkan status penahanan Rafael sore ini juga. \"Tentu nanti Tim Penyidik KPK setelah melakukan pemeriksaan akan menganalisis lebih lanjut apakah ada keperluan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka ini,\" ujarnya. Ali menyebut KPK hampir selalu melakukan penahanan terhadap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. \"Tetapi yang perlu kami sampaikan, teman-teman tahu bahwa hampir tidak ada yang kemudian dinyatakan tersangka oleh KPK tidak dilakukan penahanan,\" ujarnya. Diketahui, Rafael Alun Trisambodo hari ini memenuhi panggilan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Rafael tiba di Gedung Merah Putih KPK tepat pukul 10.00 WIB dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Meski demikian Rafael sama sekali tidak berkomentar soal kedatangannya, yang bersangkutan hanya memberikan gestur salam dan memilih langsung masuk ke Lobi Gedung Merah Putih dan setelah menunggu kurang dari 10 menit, Rafael langsung dipanggil ke Ruang Pemeriksaan di Lantai 2 Gedung Merah Putih. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meningkatkan status kasus Rafael Alun Trisambodo ke tahap penyidikan dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. KPK telah menemukan dugaan pidana korupsi yang dilakukan mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II itu. KPK memperkirakan Rafael Alun menerima gratifikasi hingga puluhan miliar rupiah selama periode 2011-2023. Angka tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan penyidik dari alat bukti yang ditemukan penyidik, salah satunya adalah safe deposit box (SDB) milik Rafael.(ida/ANTARA)
Dito Ariotedjo Akan Dilantik Sebagai Menpora
Jakarta, FNN - Politisi muda Golkar Dito Ariotedjo akan dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin sore.Dito tiba di Istana Negara sekitar pukul 15.05 WIB. Ia datang bersama istrinya, Niena Kirana Riskyana dan sang putri, Sadia Kiera Nadashana, serta orang tua dan mertua.Ia terlihat mengenakan pakaian jas hitam dengan dasi merah, sedangkan sang istri memakai kebaya putih.Dito menceritakan dirinya mendapat informasi untuk mengisi jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga pada Minggu (2/4) via telepon.\"Baru kemarin. Ditelepon,\" kata Dito saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.Dito mengakui dirinya sudah memanfaatkan waktu bersama keluarga sebelum resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.\"Banyak doa, banyak...kemarin sudah sama keluarga puas-puasin karena mungkin insyaallah habis dilantik kita udah fokus buat negara,\" kata Dito.Adapun Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik dua pejabat pada Senin pukul 16.00 WIB, yaitu pelantikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).Dito Ariotedjo menggantikan Zainudin Amali yang telah mengajukan surat pengunduran diri selaku Menpora sejak 9 Maret 2023.Dito Ariotedjo merupakan Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Periode 2017-2022, organisasi kepemudaan yang berada di bawah Partai Golkar. Dito diketahui menjadi Ketua Panitia HUT Ke-58 Golkar pada tahun lalu.Pria kelahiran Jakarta, 25 September 1990 itu adalah pengusaha yang pada 2021 bekerja sama dengan Raffi Ahmad dan CEO Prestige Motor untuk membentuk Rans Sport.Di bidang olahraga, Dito pernah pernah menjadi Chef de Mission Kontingen Indonesia ke Youth Olympic 2018 Argentina dan menjadi pengurus Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) DKI Jakarta.Ia kini menjabat sebagai Chairman Rans Nusantara FC yang berlaga di Liga 1 2022/2023 dan bagian dari Rans PIK Basketball di Indonesia Basketball League (IBL).Sejak April 2022, Dito masuk ke dalam jajaran Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia.(ida/ANTARA)
Gibran Mengaku Tidak Ada Masalah Dengan Ganjar
Semarang, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak ada permasalahan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pascaperbedaan pendapat terkait Piala Dunia U-20.“Semuanya clear kok tenang aja,” kata Gibran usai bertemu dengan Ganjar di Rumah Dinas Gubernur Jateng, Semarang, Senin.Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga mengaku tidak membahas mengenai batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.Menurut Gibran, persoalan mengenai Piala Dunia U20 tidak perlu dibahas lebih panjang lagi.“Gak, gak bahas itu. (Komunikasinya lancar ya mas?) Iya pokoknya saya sebagai bawahan siap untuk menjalankan perintah dari atasan, Pak Gubernur udah itu aja,” ujarnya.Gibran menjelaskan bahwa dirinya bertemu Ganjar untuk bersilaturahmi serta melaporkan perkembangan dan kendala pekerjaan Single Elevated Railway.“Itukan kolaborasi antara pusat, provinsi dan pemkot. Sayakan harus laporan kendala-kendala di lapangan seperti apa dan lain-lain, itu saja,” katanya.Gubernur Jateng Ganjar Pranowo membenarkan apa yang disampaikan Gibran.Dirinya memberi perhatian pada soal inflasi sebab Kota Surakarta menjadi satu dari tujuh sampel dengan tingkat inflasi paling dinamis.“Itu yang coba kita sampaikan. Ya Mas Wali menyampaikanlah program PSN gede-gede, rencana beberapa program dari pemerintah kota yang sebagian besar industri kreatifnya mau kita dorong,” ujarnya.Mantan anggota DPR RI itu juga mengatakan, dalam pertemuannya Gibran memaparkan sejumlah kegiatan yang akan digelar di Kota Surakarta dan dirinya menegaskan siap mendukung,“Ya mungkin banyak event lagi yang mau digelar karena kemarin seni ada, olahraga ada, industri kreatif ada, pokoknya kita dukung,” katanya.(ida/ANTARA)
Soal Peninjauan Kembali Demokrat, Moeldoko Mengaku Tidak Tahu
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku tidak mengetahui soal upaya peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi yang dia ajukan soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.\"Ora ngerti (tidak tahu) aku urusannya,\" kata Moeldoko di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Senin.Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut Moeldoko dan mantan sekretaris jenderal Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Jhonny Allen Marbun mengajukan PK terhadap putusan kasasi yang menolak gugatan Moeldoko lewat putusan Nomor 487/K/TUN 2022 pada 29 September 2022.Dalam pernyataannya, AHY menyebut Moeldoko mengajukan empat novum atau bukti baru.\"Ora ngerti aku, ora ngerti,\" kata Moeldoko.Terhadap empat novum tersebut, AHY mengatakan pihaknya siap melawan karena keempatnya sudah jadi bukti dalam sidang PTUN Jakarta dengan perkara Nomor 150/G/2021 pada 23 November 2021.\"Terserah saja,\" jawab Moeldoko saat ditanya soal kesiapan AHY melawan PK yang akan diajukannya.Sebelumnya, MA telah menolak kasasi yang diajukan Moeldoko dalam kasus KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 2021 lalu.\"Tolak kasasi,\" demikian bunyi amar putusan MA dalam laman resminya.Perkara yang diajukan oleh Moeldoko tersebut teregistrasi Nomor 487/K/TUN/2022 dengan termohon menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Majelis hakim, yang diketuai Irfan Fachruddin dengan anggota Yodi Martono Wahyunadi dan Sudaryono, telah memutus perkara tersebut.Kisruh antara Moeldoko dengan Partai Demokrat berawal saat mantan panglima TNI itu dinyatakan terpilih sebagai ketua umum dalam KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, awal 2021.Sejumlah kader Partai Demokrat menggelar KLB dan menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum. KLB Demokrat dilakukan karena beberapa kader tersebut dipecat dan dituduh terlibat dalam kudeta. Tujuan dari pengambilalihan kepengurusan partai itu disebut untuk kepentingan Pilpres 2024.AHY pun langsung mengumumkan adanya upaya kudeta partai yang dilakukan Moeldoko. Kedua kubu pun mengajukan sengketa tersebut ke jalur hukum.(ida/ANTARA)
Soal Pembentukan Koalisi Besar, PDI Perjuangan Menepis bahwa Dirinya Ditinggalkan
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menepis pihaknya tak diajak dan ditinggal soal pembentukan koalisi besar yang merupakan gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) untuk Pemilu 2024.\"Tidak ada yang meninggalkan PDI Perjuangan, karena faktanya PDI Perjuangan diundang kok. Jadi, janganlah bahasa-bahasa (seperti itu),\" kata Said di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.Dia menjelaskan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam acara silaturahmi Ramadhan di Kantor DPP PAN Jakarta pada Minggu (2/4) karena sedang berada di luar negeri. Sejumlah ketua umum partai politik anggota KIB dan KIR pun hadir pada acara yang digelar PAN tersebut.\"Kami tidak hadir karena memang tidak di tempat dan itu diumumkan oleh Ketua Umum (PAN Zulkfili Hasan). Kenapa kami harus bersikap minor?\" ucapnya.Menurut Said, PDI Perjuangan menilai acara silaturahmi Ramadhan itu sebagai sesuatu yang positif.\"Kami itu selalu memandang itu dengan kacamata positif. Pertemuannya positif,\" imbuhnya.Dia pun menilai rencana membentuk koalisi besar, seperti yang dibahas dalam pertemuan itu, merupakan hal baik dan wajar. Pembentukan koalisi besar itu, lanjut Said, tergantung pada jalannya dinamika dalam pertemuan tersebut.\"Pastilah, namanya pertemuan buka bersama, kemudian muncul gagasan pikiran untuk membentuk koalisi bersama. Apakah gagasan pikiran itu kemudian dijadikan sebuah konsep besar untuk menjadi sebuah koalisi besar bagi kepentingan bangsa dan negara, itu sah dan bagus sekali,\" jelasnya.Meskipun rencana koalisi besar baru mencuat belakangan ini, Said tak menampik bahwa pemikiran itu terbersit di kalangan elite parpol.\"Di pikiran semua elite memang penting membuat sebuah koalisi untuk bersama-sama mengawal bangsa ini ke depan,\" katanya.Bersamaan dengan itu, partai-partai politik pun turut melakukan pembahasan informal soal bagaimana menyatukan pandangan dan konsepsi ke depan dalam melanjutkan tampuk kepemimpinan Presiden Joko Widodo.\"Kita tahu bersama di mana titik keberhasilan Bapak Presiden Jokowi, di mana yang belum dan akan dilaksanakan oleh Bapak Presiden Jokowi, mari kita lanjutkan. Tantangannya, kira-kira ke depan seperti apa, mari kita antisipasi buat mitigasinya,\" ujar Said.Acara Silaturahmi Ramadhan yang digelar PAN di Kantor DPP PAN Jakarta, Minggu (2/4), itu dihadiri oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta para tokoh partai politik lainnya.(ida/ANTARA)
Ditinggalkan Jokowi, PDIP Baru Sadar Bahwa Mereka Salah Pilih
Jakarta, FNN – Hari-hari terakhir ini, tampaknya semakin jelas bahwa PDIP ditinggalkan oleh Jokowi. Kejelasan ini tergambar dari pembentukan koalisi besar yang merupakan gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PAN, dan PPP) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (PKB dan Gerindra). Dengan pembentukan koalisi besar ini, setidaknya saat ini ada tiga blok, yaitu blok Koalisi Perubahan untuk Persatuan, koalisi besar, dan PDIP yang sendirian. Menanggapi pembentukan koalisi besar dan PDIP yang ditinggalkan oleh Jokowi ini, Rocky Gerung, dalam sebuat diskusi yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di Kanal You Tube Rocky Gerung Ofiicial edisi Senin (3/4/23) mengatakan: “Ya, mungkin PDIP menganggap bahwa sudah saatnya untuk kembali pada khittah, walaupun sendiri tetapi berintegritas. Jadi, saya menganggap bahwa pilihan politik PDIP memang harus begitu. Kan dia tahu bahwa dia akan di-cornering, akan dipojokkan, karena nggak mungkin dia tunduk pada keinginan Jokowi.” “Jadi, satu point sebetulnya bagus juga akhirnya PDIP tahu bahwa yang dia pilih kemarin itu adalah barang-barang bekaslah, barang yang salah pilih. Bukan kader sebetulnya, tapi sekadar pemain politik,” lanjut Rocky. Menurut Rocky, kalau Jokowi betul-betul kader maka dia harus memberi semacam sinyal bahwa PDIP tetap bermutu, walaupun mungkin menerima paksaan dari Jokowi untuk memaksakan Ganjar. Jadi, konsolidasi PDIP sebetulnya bagus juga, setelah membuat heboh dan gara-gara soal U20, kemudian dapat momentum lagi. “Jadi, nggak usah bersedih PDIP kalau dia dipojokkan. Justru, semakin terpojok PDIP semakin mengkonsolidasi diri. Kan PDIP nggak dirancang untuk sekedar 2024-2009, tapi dirancang sebagai partai yang akan mewakili bagian yang paling historis dari politik Indonesia, yaitu Soekarnoisme,” ungkap Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa Megawati akhirnya menemukan satu wisdom bahwa dia memang ditakdirkan untuk dipojokkan terus. Di zaman Orde Baru dipojokkan, di zaman reformasi juga berupaya untuk naik tapi Mega tidak pernah menjadi presiden yang terpilih, hanya menggantikan Gusdur. Jadi, betul-betul ujian itu sebetulnya lebih penting untuk membuat banteng ini makin tangguh sebetulnya. “Jadi, pastikan saja bahwa enggak akan ada perdamaian antara Megawati dan Jokowi dan itu pelajaran bagi sejarah kita, yaitu memilih seorang presiden yang sebetulnya secara ideologis tidak sepaham dengan PDIP,” ujar Rocky. Dari awal Rocky sudah menduga bahwa Jokowi tidak mungkin paham tentang Soekarnoisme. Tidak mungkin Jokowi mau melaksanakan semacam ekonomi berdikari Bung Karno atau politik bebas aktif dari Bung Karno atau masuk di dalam soal-soal yang lebih strategis, misalnya memastikan bahwa keadilan sosial itu adalah janji kemerdekaan, karena kiblat Jokowi adalah oligarki kapitalis. “Nggak mungkin, karena Jokowi nggak punya pengetahuan historis tentang siapa sebetulnya Bung Karno, apa ideologinya. Itu yang salah dihitung oleh PDIP. Kan kalau PDIP berhitung bahwa dia adalah kader nggak mungkin Jokowi itu berkelahi dengan Ibu Mega,” ujar Rocky. (ida)
Gibran Mendadak Menemui Ganjar di Semarang
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendadak menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Senin siang, usai sempat beda pendapat terkait Piala Dunia U-20. Saat ditanya wartawan di Solo, Senin, ia mengaku tidak tahu akan ada pembicaraan apa pada pertemuan tersebut. \"Nggak tahu, mendadak,\" katanya. Semenjak muncul penolakan Ganjar Pranowo terhadap Timnas Israel untuk mengikuti Piala Dunia U-20 dan dibatalkannya ajang tersebut di Indonesia, keduanya belum pernah bertemu. Meski demikian Gibran yang sempat bersikeras agar Piala Dunia U-20 tetap diadakan di Indonesia mengaku komunikasi keduanya tidak ada masalah. Menurut dia, hubungannya dengan Ganjar baik-baik saja dan tidak ada masalah, meski beda pendapat mengenai kedatangan Tim Nasional Israel. Bahkan Gibran mengaku sempat berkomunikasi dengan Ganjar beberapa waktu yang lalu. \"Baik-baik hubungan dengan Pak Ganjar, memang kenapa?,\" ujarnya. Sementara itu saat dikonfirmasi terkait pernyataan Ketua DPC PDIP Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo yang mengatakan Gibran tak paham konstitusi menyikapi perbedaan sikapnya dengan Ganjar, Gibran enggan menjawab panjang. \"Yo wis, ngono wae (ya sudah, begitu saja),\" kata Gibran.(ida/ANTARA)
POPULER
