ALL CATEGORY
Wapres Minta Depo Pertamina Direlokasi ke Pelabuhan Pelindo
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin meminta depo bahan bakar minyak (BBM) Pertamina di Plumpang pascainsiden kebakaran dapat dipindahkan ke lokasi lebih aman, seperti area pelabuhan milik Pelindo.\"Saya berharap supaya depo ini lebih aman, itu bisa direlokasi di daerah pelabuhan, di daerah Pelindo,\" kata Ma\'ruf Amin usai mengunjungi korban terdampak kebakaran Depo BBM Pertamina Plumpang di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara, Sabtu.Ma\'ruf Amin menambahkan keamanan depo BBM, sebagai salah satu objek vital, merupakan hal mutlak di suatu daerah ibu kota seperti DKI Jakarta.\"Dan daerah ini nanti kita tahulah supaya lebih teratur, lebih baik, aman, dan memenuhi persyaratan, sebagai satu daerah yang berada di wilayah ibu kota,\" jelasnya.Ma\'ruf Amin melakukan peninjauan dan mengunjungi warga terdampak kebakaran di lokasi pengungsian. Usai bertemu dan berdialog dengan warga, dia pun memastikan bahwa seluruh keperluan para pengungsi ditanggung oleh Pertamina.\"Masalah lain, seperti konsumsi dan lainnya, ditanggung Pertamina dan selalu dikirim. Saya harapkan tak ada masalah yang dihadapi,\" tambahnya.Terkait masalah evakuasi korban terdampak kebakaran, Ma\'ruf Amin mengatakan tidak ada masalah.\"Kemudian, masalah dampak akan terus dipantau yang ada di penampungan nanti. Itu Pertamina yang akan menanggulangi,\" imbuhnya.Turut mendampingi Wapres Ma\'ruf Amin dalam peninjauan tersebut ialah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Ma\'ruf Amin menyebut seluruh korban meninggal maupun luka-luka akan mendapat bantuan dari Pertamina.\"Setelah kami lihat dan saya berbincang dengan Pak Erick (Thohir), Menteri BUMN, pertama, itu korban-korban, semua ada yang meninggal sekitar 17 orang; kemudian yang dirawat ada 60 orang; dan yang luka-luka selanjutnya di dalam penampungan, semuanya ditanggulangi oleh Pertamina,\" ujar Ma\'ruf Amin.Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebut sebanyak 1.085 warga mengungsi akibat kebakaran di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, Jumat malam (3/3).Berdasarkan data sementara yang diterima BPBD DKI Jakarta, sebanyak 17 korban dilaporkan tewas, 49 orang luka berat, dan dua orang luka sedang.Para korban dilarikan ke beberapa rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis, di antaranya RSUD Koja, RS Tugu, RS Mulyasari, RS Pelabuhan, dan RS Firdaus.(ida/ANTARA)
Minggu, Surya Paloh Bertemu Prabowo Subianto di Hambalang
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dijadwalkan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (5/3).\"Agenda kunjungan balasan dan makan siang bersama,\" kata Willy Aditya saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu.Dalam kunjungan itu, Willy mengaku dirinya bersama sejumlah elite Partai NasDem, seperti Ketua DPP Sugeng Suparwoto dan Wasekjen Hermawi Taslim, akan mendampingi Surya Paloh dalam pertemuan di Hambalang.Terkait agenda pertemuan, dia mengatakan itu adalah pertemuan dua sahabat yang terus menguatkan silaturahmi.Sebelumnya, Prabowo Subianto mengunjungi Surya Paloh di Tower Nasdem, Jakarta Pusat, pada 1 Juni 2022 lalu. Dalam pertemuan itu, Paloh mengungkapkan banyak hal yang dibahas bersama Prabowo.Paloh mengatakan pertemuan saat itu bukan hanya dalam kapasitas sebagai ketua umum partai politik, tetapi juga sebagai kawan lama.Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon itu diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Tim DVI Dikerahkan Polri untuk Mengidentifikasi Korban Kebakaran Plumpang
Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri mengerahkan Tim Disaster Victim Identification (DVI) untuk mengidentifikasi korban yang meninggal dunia dalam kebakaran Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara.Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, Listyo Sigit mengatakan korban meninggal dunia akibat insiden itu dibawa ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Raden Said Sukanto atau RS Polri Kramat Jati di Jakarta Timur. Tim DVI mengidentifikasi korban dengan menggunakan data antemortem maupun postmortem.\"Terkait langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengenali korban, karena tadi malam situasinya crowded dan kemudian masyarakat mengevakuasi dengan cepat, sehingga kemudian diambil dari mana korban yang sudah meninggal,\" kata Listyo Sigit saat meninjau lokasi kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara, Sabtu.Dia menjelaskan korban kebakaran yang telah dievakuasi perlu pendalaman dengan metode pemeriksaan DNA dan odontologi guna memastikan bahwa identitas korban dikenali. Metode itu dilakukan agar korban meninggal akibat kebakaran bisa segera dimakamkan.Selain itu, Sigit juga memastikan Polri akan melakukan langkah-langkah untuk mengetahui penyebab awal terjadinya kebakaran tersebut.Kepala Divisi Humas (Kadivhumas) Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan Tim Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polri juga sudah mengirimkan korban luka ke beberapa rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan lebih lanjut.Tim Dokkes Polri juga telah mendirikan posko DVI di RS Polri Kramat Jati, yang hingga Sabtu telah menerima 14 kantong jenazah. Tim DVI di RS Polri Kramat Jati itu pun langsung bekerja mengidentifikasi para korban.Dedi mengatakan tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polri juga sedang berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya guna menyelidiki penyebab kebakaran dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).\"Langkah yang dilakukan setelah clear dari Health Safety Environment (HSE) dari Pertamina, lalu kami lakukan olah TKP. Jumlah anggota sementara sembilan orang, alat yang digunakan tool kit kebakaran, drone, alat ambil sampel abu arang, dan menggunakan teknologi remote sensing,\" jelasnya.Sementara itu, Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) membantu Polda Metro Jaya untuk olah TKP bersama tim Labfor dan DVI Dokkes Polri dalam proses identifikasi korban meninggal dunia di RS Polri Kramat Jati.Dedi menjelaskan Polri melakukan pengamanan terhadap lokasi kebakaran, baik di Terminal BBM Pertamina Plumpang maupun rumah warga yang ditinggal mengungsi.Polri juga mendirikan posko tanggap darurat kebakaran secara terpadu, pengaduan orang hilang di depan halaman Koramil Koja, mendirikan dapur umum di Pos Polisi oleh Satbrimobda PMJ, serta membantu posko pengungsian BPBD DKI Jakarta.(ida/ANTARA)
Jokowi dan CIA
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Central Intelijence Agency ( CIA ) adalah salah satu dinas intelijen luar negeri Amerika Serikat. Atas instruksi presiiden AS, CIA dapat melakukan operasi rahasia untuk mempengaruhi politik atau militer negara asing. Pemilu 2024 di Indonesia akan menjadi ajang perebutan Cina dan AS. Masing-masing akan memaksimalkan peran fibre intelijennya (serat cerdas yang difungsikan untuk mengintegrasikan semua informasi menjadi kebijakan dan tindakan). Kedua negara ingin menguasai Indonesia, mengendalikan dari belakang, sesuai tujuan politiknya masing-masing Duta besar AS di Indonesia yang dipindah dari Korea Selatan adalah pakar menghadapi komunis, menemui petinggi PKS adalah sinyal, AS akan mendukung Anies Baswedan dengan semua fariabel politiknya, pasti sudah dihitung oleh mereka. Pakar Politik dari American Global University, Jerry Massie berpendapat ada maksud terselubung di balik kunjungan Duta Besar Amerika Serikat (AS), Sung Yong Kim ke DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Rabu (15/2/2023) kemarin, adalah sinyal dukungan AS kepada Capres Anies Baswedan dan peringatan bagi Jokowi. Makna lain, AS sudah melakukan serangan pada pengaruh partai komunis di Indonesia dan memberi pesan kepada penguasa Indonesia untuk jangan coba coba bermain api menunda Pemilu. Dampaknya pesan tersebut sangat jelas agar bisa dibaca Jokowi jangan nekad memperpanjang jabatan dan menunda Pemilu. Kondisi yang akan di timbulkan AS dan sekutunya akan menolak, dan tidak akan mengakui semua produk politik yang inkonstitusional tersebut. Semua gerak gerik Jokowi dan semua gengnya sudah dalam pantau CIA. Termasuk cara LBP ketemu Surya Paloh untuk menarik dukungan ke Anies Baswedan sudah ada dalam pantauannya. Bahkan imbalan finansialnya pun sudah terdeteksi dalam pantauan CIA , agar Surya Paloh mau mencabut dukungannya ke Anies Baswedan. Bahkan keputusan PN Jakarta Pusat yang akan menunda Pemilu telah masuk radar CIA adalah bagian dari skenario besar dan diduga kuat dalam kendalinya Istana. Dan sampai saat ini Jokowi atas kejadian tersebut masih diam dan bungkam. CIA sudah bekerja, semua kaki tangan intelijennya sudah lama ada di Indonesia. Peran CIA saat ini hampir sama seperti akan meletusnya G 30 S PKI 1965. Saat itu bantuan 100.000 senjata bantuan China digagalkan CIA tidak sampai di tangan PKI. Semestinya pertarungan politik menjelang pemilu 2024 harus di pertaruhkan pada kepentingan nasional. Harus ada gerakan menyadarkan Jokowi akan bahaya yang akan terjadi dan tidak melakukan kebijakan politik yang berbahaya bagi dirinya dan bagi negara. Pertimbangan geo strategi dan politik dan bahaya komunis yang akan bangkit kembali dengan nama lain, Indonesia saat ini masih membutuhkan kendali negara oleh militer ( TNI ). Jokowi salah mengambil kebijakan akan terjadi chaos apabila tidak kembali pada \"politik bebas aktif\". Yang justru saat ini sudah kebablasan semua kebijakan negara dalam kendali Cina. ***
Jalan Akhir Penundaan Pemilu Melalui Pengadilan: Cipta Kondisi Chaos
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PUTUSAN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) sulit dilihat sebagai produk hukum semata. Tetapi bisa juga bagian dari skenario besar menunda pemilu yang selama ini sudah kencang didengungkan. Karena hampir mustahil kalau PN Jakpus tidak mengerti permasalahan penyelesaian pemilu. Mahkamah Agung (MA) juga sudah bersuara, membela putusan PN Jakpus, dan menegaskan hakim PN Jakpus tidak bisa disalahkan. Artinya, putusan PN Jakpus menurut Mahkamah Agung sudah benar: \"Hakim tidak bisa dipersalahkan secara kedinasan terkait produk putusannya, karena putusan dianggap benar\". Upaya hukum selanjutnya adalah banding, dan seterusnya. Prosesnya sangat panjang. Silakan dicoba. Tetapi, bagaimana kalau pengadilan selanjutnya menguatkan Putusan PN Jakpus, yaitu KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum? Untuk bukti ini, sepertinya tidak sulit. Menurut PN Jakpus, KPU sudah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, melawan Putusan Bawaslu yang berkekuatan hukum. Yaitu, Bawaslu memerintahkan KPU agar memberikan kesempatan kepada Partai Prima untuk bisa menyerahkan dokumen verifikasi administrasi perbaikan selama 1x24 jam. Sepertinya KPU gagal melaksanakan Putusan Bawaslu ini. Mungkin saja KPU memang “diarahkan” untuk melakukan perbuatan melawan hukum, melawan Putusan Bawaslu? Terkesan ada kesengajaan! Terlepas dari itu, sengaja atau tidak sengaja, yang mengejutkan adalah konsekuensi perbuatan melawan hukum KPU ini. Yaitu, PN Jakpus memerintahkan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024, tetapi harus diulang dari awal, yang makan waktu 2 tahun 4 bulan dan 7 hari, hingga pelantikan presiden. Putusan ini sangat mengada-ada, tidak logis, dan patut diduga bagian dari skenario besar penundaan pemilu, untuk menciptakan kondisi ketidakpastian yang dapat membuat chaos. Alasannya sebagai berikut. Pertama, tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu hanya 4 bulan 16 hari saja (29/07/22-13/12/22). Karena itu, sanksi waktu yang bisa diberikan kepada KPU maksimal hanya terkait tahapan ini. Sedangkan tahapan lainnya tidak ada urusan dengan sengketa partai Prima dan KPU. Misalnya, tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (14/10/22-9/02/23), tidak ada hubungan dengan apakah Partai Prima ikut sebagai peserta pemilu atau tidak. Sehingga tidak relevan semua tahapan pemilu harus diulang dari awal. Kedua, verifikasi Partai Prima bahkan seharusnya bisa dilakukan secara paralel dengan sisa tahapan pemilu ke depannya. Sehingga pemilu tetap bisa dilaksanakan sesuai jadwal 14 Februari 2024. Bahkan, lebih ekstrim lagi, PN Jakpus seharusnya mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh Bawaslu tetapi tidak dilaksanakan oleh KPU, yaitu cukup memberi waktu kepada Partai Prima selama 1x24 jam, untuk menyerahkan dokumen verifikasi administrasi. Putusan Bawaslu, sebagai pihak yang berwenang memutuskan sengketa pemilu, wajib ditaati oleh semua pihak, termasuk PN Jakpus terkait verifikasi administrasi Partai Prima. Oleh karena itu, Putusan PN Jakpus bahwa tahapan pemilu harus diulang dari awal selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sangat tidak masuk akal, melawan Putusan Bawaslu, dan patut diduga bagian dari skenario besar menciptakan kondisi ketidakpastian yang berpotensi memicu chaos. Karena kalau pengadilan selanjutnya menguatkan putusan PN Jakpus, maka pada Oktober 2024 akan terjadi kekosongan jabatan anggota parlemen (DPR/DPD) dan eksekutif (presiden dan kabinet). Dan, Indonesia akan menjadi rimba belantara perebutan kekuasaan. (*)
Bongkar Otak Penunda Pemilu
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Ini hanya sekelumit ucapan kasar, bak atom yang sangat kecil dan halus, dibanding bahaya besar dan luasnya akibat buruk jika Pemilu 2024 ditunda! Sebagai purnawirawan mantan serdadu saya hanya berpikir, dari 10 pelor yang ada, hanya satu pelor yang akan saya siapkan untuk membunuh seorang oligarki, sedangkan 9 pelor lainya saya siapkan untuk memusnahkan sembilan orang orang boneka dan hamba oligarki. Bagaimana tidak, melalui pelemahan norma, perangkat pandangan, Undang undang / Perppu, sistem, struktur kelembagaan dan sumber daya manusia dari tahun ke tahun makin masif merajalela dan membabi buta. Munculnya BPIP / HIP, UU Omnibus Law / Cipta Kerja, UU IKN dan UU KUHP bukti nyata lemahnya dan hancurnya penegakan hukum dan pembelaan terhadap rakyat sendiri. Celometan bahwa Presiden beserta kabinet, Kapolri dan Panglima TNI sebagai wujud bentuk negara benar-benar penyesatan dari makna sesungguhnya tentang negara yang mempunyai rumusan secara unsur terdiri dari pemerintah, rakyat, wilayah dan pengakuan politik dari negara lain serta secara aspek negara terdiri dari Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, agama, pertahanan dan keamanan. Lebih tehnis dikaburkan dan dirancukan makna keamanan (KAM) dari HANKAM dengan KAMTIBMAS. Lebih menyedihkan lagi ketika posisi kedudukan POLRI di bawah langsung Presiden, justru TNI cukup hanya di bawah MENHAN, benar benar penyesatan dan penyalahgunaan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab sebagai GARDA terdepan dan BENTENG terakhir terhadap NKRI. Ironisnya, sang KAPOLRI dan Panglima TNI menjadi berbeda sikap sebelum dan setelah menjabat dan mungkin berkembang lagi setelah pensiun. Pendek kata masih banyak Rakyat hampir tidak berdaya meskipun hidup tidak memiliki tanah dan membeli air ditanah airnya sendiri. Tidak hanya itu, rakyat dibikin dan menjadi terpecah belah, sulit menerjemahkan siapa mereka dan siapa kita, rentan bersatu untuk menjaga, membela dan mencintai negeri ini. Terus....bagaimana sikap kita? Pertama, Pemerintah harus benar benar konsisten dan konsekwen terhadap bingkai ruang dan waktu, misalnya ruang tahapan pemilu mulai sistim, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan paska pemilu, disisi lain tentang waktu, harus ditepati sesuai undang undang atau peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya ( tiap lima tahun ) berdasarkan UU Kedua, Rakyat harus peka, peduli, berani dan berhasil, dilandasi etos niat dan konkrit yang berketuhanan, konstitusional, konsepsional, profesional, proporsional, saling menghargai dan menghormati sesama, bermartabat, beradab dan bermanfaat, tak mundur dari target, tak terbang karena pujian dan tak tumbang karena cacian. Ketiga Pemahaman dan kesadaran terhadap *lingkungan / wilayah* sekitarnya terhadap perubahan sosial atau teritorial dalam masa damai atau perang. Keempat Pemerintah beserta jajaran harus luwes, menjaga keseimbangan dan kearifan dalam pergaulan dengan *orang asing / negara lain* dalam menempatkan dan memanfaatkan kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala guna kepentingan rakyat, tujuan nasional dan Internasional demi kemajuan dan kejayaan NKRI Kelima Pemerintah bersama rakyat harus selaras, seimbang, harmonis dan optimis serta peka peduli dan tanggap terhadap perkembangan dan dinamika kondisi IPOLEKSOSBUDAGHUKHANKAM. Kesimpulannya dari fenomena, data dan fakta umum diatas, menggambarkan secara umum rakyat Indonesia masih kurang berani, rela menderita, belum fokus solusi yang baik untuk perubahan yang lebih baik, masih sebatas ide, gagasan, wacana, pandangan dan analisis. Ingat orang bekerja dan berbuat selalu dimulai dari otak, terus kemata, ketelinga, kemulut, turun kehati dan kembali ke otak apalagi otak penguasa yang rentan dengan kebijakan dan harapan. Saran, segera bekerja dengan data dan fakta, lengserkan penguasa, jangan ditunda tunda, karena apapun alasanya bahwa situasi dan kondisi suatu negara sebagai akibat kebijakan kepala negara, dengan kata lain, kebobrokan hukum harus dilawan dengan peradilan jalanan yang berdasarkan hukum (Bandung, 4 Maret 2023, Sugengwaras )
Siapa Diuntungkan IKN?
Oleh Farid Gaban - Ekspedisi Indonesia Baru PRESIDEN Jokowi menyebut pembangunan IKN merupakan langkah menuju pemerataan ekonomi dan pembangunan. Tapi, apakah benar klaim itu? Pemerataan pembangunan fisik tidak selalu berkorelasi dengan pemerataan ekonomi. Sebaliknya, bahkan lebih sering memicu ketimpangan yang makin besar ketika penguasaan lahan sendiri sudah sangat timpang. Pembangunan IKN akan menguntungkan para pemilik lahan luas di lokasi itu, yang sebagian besar adalah pengusaha Jakarta, bahkan asing. Luas ibukota baru direncanakan sekitar 180.000 hektar. Itu terbagi dalam 3 ring: kawasan inti 5.600 hektar; kawasan ibukota negara 42.000 hektar; dan kawasan perluasan ibukota negara 130.000 hektar. Itu semua bukan lahan kosong, melainkan lahan konsesi usaha kehutanan dan tambang, serta beberapa permukiman masyarakat adat. Kawasan inti dan ring 1 merupakan bagian dari konsesi hutan tanaman industri seluas 160.000 hektar yang dikuasai pengusaha Sukanto Tanoto. Pada ring 2, ada lahan konsesi seluas 170.000 hektar yang dikuasai Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto. Di ring 3, ada antara lain PT Toba milik Luhut Binsar Pandjaitan dan PT Singlurus Pratama milik keluarga taipan Lim Hariyanto Wijaya Sarwono, yang menguasai konsesi tambang batubara. Para pengusaha besar itulah yang akan mendapat \"windfall\" pembangunan IKN hanya dari kenaikan harga tanah saja. Pemerintahan Jokowi mengatakan sudah berhasil mengalihkan penguasaan 40.000 hektar kawasan inti dan ring 1 dari Sukanto Tanoto. Tidak diketahui persis apa kompensasi untuk Tanoto; tapi Pemerintah mengklaim lahan itu diperoleh secara gratis (konsesi HTI toh pada dasarnya milik negara). Tapi, bahkan jika benar gratis, Sukanto Tanoto akan sangat diuntungkan dari sisa lahan luas yang masih dia kuasai. Hal serupa terjadi pada lahan Hashim maupun Luhut. Pemerintahan Jokowi berharap bisa menjual 30.000 hektar lahan IKN kepada investor. Jika harganya Rp 2 juta per meter2, total dana yang bisa dikumpulkan mencapai Rp 600 trilyun, yang dianggap cukup untuk menutup biaya IKN. Demi menarik investor, khususnya pengembang real-estate, Pemerintah memberikan hak guna sampai 180 tahun dan mengizinkan lahan itu diperjual-belikan. Sebagian besar investor yang mampu adalah pengusaha besar seperti Sinar Mas dan Agung Podomoro. Harga lahan diharapkan bisa berlipat-lipat setelah IKN jadi dan mulai dihuni. Dan kita bisa membayangkan bagaimana akumulasi harta bisa dikumpulkan oleh pengusaha seperti Hashim, Tanoto atau Luhut. Yang super-kaya akan makin super-kaya. Dengan kekayaannya, mereka bisa menguasai lahan lebih luas lagi untuk makin kaya lagi. Kita bisa melihat bagaimana proyek IKN yang dibiayai publik (lewat APBN) memberikan keuntungan besar bagi pengusaha-pengusaha swasta, dan memicu ketimpangan ekonomi yang makin besar. Itu tak hanya berlaku untuk IKN, tapi juga proyek-proyek infrastruktur fisik lain seperti jalur kereta cepat, jalan tol, kawasan ekonomi khusus seperti Mandalika dan Labuan Bajo. Semua dibiayai dari dana publik, untuk memberi keuantungan besar pada pengusaha swasta. Jika Pemerintah memang benar ingin melakukan pemerataan, hal pertama yang harus dilakukan adalah reforma agraria secara serius. Mengoreksi ketimpangan telanjang: 1% orang/perusahaan menguasai 68% lahan di Indonesia.**
Gelombang People Power Tidak Lama Lagi Menerjang Negeri 062
Kasus demi kasus melibatkan pejabat negeri melanda Indonesia dari hari ke hari tanpa henti. Dan keinginan mempertahankan kekuasaan walaupun menabrak konstitusi tidak juga pernah kelihatan cape. Kesemua itu menyebabkan kerinduan rakyat agar rezim laknat ini bubar grak sesegera mungkin tidak terbendung. Tapi rakyat masih terpaku dengan keraguan penuh ketakutan dengan bayang-bayang dipenjara. Usaha demi usaha dari rezim laknat melanjutkan kekuasaan ibarat orang lagi bersetubuh dengan PSK kudisan. Segala cara dilakukan agar syahwat kekuasaannya bisa terealisir dan bisa jadi kenyataan. Dari semua di usahakan baru bisa terbuka peluang ada di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Hakim yang ahli NERAKA itu tak malu-malu memutuskan perkara yang bukan domain dia. Dan partai yang menggugatpun gak tahu dari mana batang hidungnya dan siapa dibalik partai prima itu. Teruslah berupaya memainkan semua kekuatan untuk melanggengkan kekuasaan yang menjijikkan. Segala upaya jorok dipakai bukan tidak ada kosekwensinya. Semua beresiko dan resiko yang paling berbahaya adalah kemarahan dan amuk massa. Rakyat diam bukan berarti menyetujui. Sudah pasti dengan kasus demi kasus korupsi pejabat yang terungkap ditambah beban rakyat makin tinggi akan menjadi alasan rakyat marah yang berakibat amuk massa yang menjelma jadi PEOPLE POWER dan menyeret para penghuni istana ke lembah penyiksaan karena korup dan maling. Bersiaplah rakyat semua. Jika sudah ada indikasi rakyat semua turun ke jalan maka semua rakyat tanpa kecuali harus turun bergabung tapi jangan dengan tangan kosong. Minimal ada sebatang tongkat kalau gak punya golok ditangan untuk berjaga-jaga dari segala kemungkinan buruk bila kita turun kejalan. Jika aseng dipakai untuk menghalau rakyat yang demo turun ke jalan maka langsung di matiin aja dengan apa yang kita pegang di tangan. InsyaAllah TNI/POLRI yang masih berdarah MERAH PUTIH akan tetap bersama kita rakyat Indonesia mempertahankan NKRI. Wallahu A\'lam ... MOH. NAUFAL DUNGGIO, (Aktivis dan Ustadz Kampung, Bekasi, 030323.
Erick Thohir Sebaiknya Fokus Urus Kinerja BUMN
Jakarta, FNN - Erick Thohir sebaiknya fokus dalam megurus kinerja BUMN. Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, yang menewaskan 16 orang serta 50 luka bakar merupakan pelajaran berharga bagi Erick untuk fokus pada bidangnya. Kebakaran ini menyedihkan sekali jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2009, yang menelan satu korban jiwa. Demikian disampaikan Syahganda Nainggolan, pengamatan dari Sabang Merauke Circle kepada FNN, Sabtu (4/02/2023) di Jakarta. Syahganda menambahkan, meskipun Pertamina melakukan MOU dengan TNI untuk menyelamatkan aset vital, seperti Depo Plumpang, namun Kementerian BUMN harus memantau aspek \"safety\" secara sungguh-sungguh. HSE (Health, Safety and Environment) atau K3 harus dievaluasi secara total. Sebab, kebakaran Depo Pertamina ini telah terjadi berulang kali, yakni 2009 dan 2017. \"Jika Erick terlalu banyak mengurusi hal-hal di luar BUMN, seperti Sepakbola, organisasi kemasyarakatan tertentu, berbagai kepanitiaan non BUMN, serta lainnya, yang terkesan membangun pencitraan, maka pengawasan Erick terhadap kinerja BUMN bisa terbengkalai,\" tambah Syahganda. Syahganda selanjutnya mengharapkan Erick memerintahkan Pertamina memberikan ganti rugi yang sangat pantas untuk korban dan keluarga korban, terutama buruh pertamina Depo Plumpang, serta mengganti jajaran Komisaris dan Direksi Pertamina karena kelalaian berat. (sws)
LaNyalla Minta BPS Perhatikan Sektor Pertanian
SURABAYA, FNN – Sektor pertanian di Jawa Timur mendapat perhatian serius dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia berharap semua pihak ikut mendukung peningkatan sektor ini, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut LaNyalla saat menyambangi kantor BPS di Jawa Timur, Jumat (3/3/2023), pertanian adalah sektor yang penting dan vital di masyarakat. “Pertanian itu adalah sektor yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Karena pangan adalah kebutuhan mendasar seluruh manusia,” tutur La nyalla yang sedang melaksanakan Reses di Jawa Timur. Oleh karena itu, LaNyalla berharap pertanian mendapatkan perhatian lebih. “Kita tidak boleh abai terhadap sektor ini. Penguatan pertanian pun harus didukung data-data akurat agar kita bisa mengetahui dimana kelebihan dan apa kekurangan yang harus dikerjakan,” katanya. Senator asal Jawa Timur itu pun berharap BPS bisa memberikan data akurat yang dibutuhkan pemerintah. Sementara Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan, mengatakan tahun ini akan dilakukan sensus pertanian di Jawa Timur. “Tahun ini kita melakukan sensus pertanian. Namun, karena karena potensi pertanian Jatim tinggi, petugas yang dibutuhkan cukup banyak, 32 ribu petugas sensus pertanian. Kami lakukan seleksi, kami juga melakukan pelatihan, nanti menjadi bekal petugas bulan Mei tersebar di seluruh kota,” katanya. Dadang menambahkan, BPS juga melibatkan masyarakat terkait sensus. “Kita membayar orang, kita juga meng-cover keselamatan kerja selama dua bulan,” katanya lagi. Menurut Dadang, gubernur Jatim sampai saat ini mendukung kegiatan BPS. “Alhamdulillah kami disupport oleh beliau serta jajarannya. Mohon dukungan juga khususnya dari anggota DPD yang di jatim untuk kegiatan kami ini. Karena ini bersinggungan dengan masyarakat sehingga harapan kami sebetulnya dukungan dari berbagai institusi,” ujarnya. Dijelaskannya, kesulitan yang biasanya ditemui adalah responden orang level atas, atau yang ada di daerah elit. “Kami juga butuh dukungan ataupun support dari berbagai pihak, termasuk DPD sebagai perwakilan dari masyarakat, agar dapat melaksanakan pengumpulan data lebih kepada masyarakat ke atas, kawasan elit. Alhamdulillah kehadiran pak Nyalla ke kantor kami membuat kami punya spirit untuk terus mendorong program-program kami untuk masyarakat,” terangnya.(*)
POPULER
