ALL CATEGORY
Ditekan, FIFA Balik Ancam Indonesia
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Simak berita di website resmi milik FIFA: www.fifa.com ini: Following today’s meeting between FIFA President Gianni Infantino and President of the Football Association of Indonesia (PSSI) Erick Thohir, FIFA has decided, due to the current circumstances, to remove Indonesia as the host of the FIFA U-20 World Cup 2023™. A new host will be announced as soon as possible, with the dates of the tournament currently remaining unchanged. Potential sanctions against the PSSI may also be decided at a later stage. Tidak perlu diterjemah. Intinya FIFA memutuskan turnamen World Cup U-20 2023 pindah lokasi. Tidak di Indonesia lagi. Pindah kemana? Akan segera diumumkan. Wacananya ke Peru, Amerika Latin. Tapi belum fix. Akibat pembatalan ini, Indonesia berpotensi akan diberikan sanksi. Apa sanksinya? Nanti akan segera diumumkan, katanya. Bisa saja tim U-20 Indonesia di-blacklist, tidak boleh ikut world Cup untuk beberapa turnamen ke depan. Atau sanksi denda lainnya. Pengamat bola lebih paham tentang histori sanksi dengan semua data yang pernah ada terkait kasus model ini. Yang ingin saya diskusikan di sini adalah mengapa PDIP ikut menolak tim U-20 Israel? Kok tumben? Apakah langkah Wayan Koster Gubernur Bali, yang diikuti oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, sebelum ditabuh gong-nya oleh sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menolak tim U-20 Israel itu adalah perintah dan keputusan PDIP Pusat? Apakah ada semacam skenario yang direncanakan untuk menjadikan pagelaran FIFA ini sebagai \"santapan politik\"? Teorinya begini: keputusan Partai politik itu langkah politik. Ini yang harus dipahami dan dimengerti publik. Karena langkah politik, maka ada kalkulasi politiknya. Jika ormas-ormas Islam selama ini secara konsisten demo menolak aneksasi Israel ke Palestina itu biasa. Setiap gejolak terjadi di Palestina, ormas-ormas ini demo. Demo ini tak lebih dari bentuk solidaritas berbasis satu keyakinan, dan atas nama kemanusiaan. PKS ikut demo, bahkan sering menjadi inisiatornya. Kenapa PKS rajin mendemo Israel? Karena PKS mendedikasikan diri sebagai partai dakwah. Para pendemo Israel umumnya memang konstituen PKS. Secara politik, demo Israel juga boleh dianggap sebagai upaya PKS merawat dan mengakomodir konstituennya. Sementara PDIP? Ini menimbulkan banyak pertanyaan publik. Mendadak muncul dan menolak tim U-20 Israel. Kemudian ini menjadi isu besar, mengalahkan gaungnya PKS dan ormas-ormas Islam yang selama ini, entah ratusan atau mungkin ribuan kali melakukan protes terhadap dunia atas aneksasi Israel tersebut. Muncul berbagai pertanyaan. Apakah penolakan ini ada hubungannya dengan pilpres 2024? Jika pemilu sudah dekat, biasanya memang banyak parpol dan politisi yang melakukan manuver secara mengejutkan. Terasa aneh dan ganjil. Namanya juga manuver. Bisa saja PDIP ingin mengambil hati kelompok Umat Islam yang selama ini anti Israel. PDIP mencoba masuk dalam isunya umat Islam. Atau apakah penolakan PDIP terhadap tim U-20 Israel adalah bagian dari perang global Amerika-China? Israel dianggap bagian dari sekutu Amerika, sedang PDIP dekat dengan China. Kehadiran PDIP seolah mewakili kepentingan China untuk melawan Amerika. Dugaan ini juga tidak menutup kemungkinan ada. Atau penolakan PDIP terhadap tim U-20 Israel, memang sudah dihitung oleh PDIP kalau FIFA kemungkinan akan cancel Indonesia sebagai tuan rumah. Boleh jadi PDIP tidak ingin Jokowi memberi panggung kepada orang-orang binaannya di pagelaran World Cup U-20 2023, seperti Erick Thohir selaku ketua PSSI, juga tokoh yang lain. Ini semua spekulasi. Yang pasti, langkah PDIP menolak Israel adalah langkah yang sudah dihitung untung ruginya secara politik. Karena PDIP adalah partai politik. Hanya saja, ketika Indonesia \"diremove\" dan batal menjadi tuan rumah World Cup U-20 2023, lalu akan juga diberikan sanksi oleh FIFA, ini menjadi peristiwa yang fatal. Ini akan menjadi catatan sejarah yang buruk bagi persepakbolaan dunia setelah kasus Kanjuruan yang telah menelan ratusan nyawa. Bukan hanya Erick Thohir sebagai orang nomor satu di PSSI yang dianggap gagal, tapi juga presiden Jokowi akan dituduh sebagai presiden yang tidak punya kapasitas dalam berdiplomasi dengan pihak FIFA. Begitulah nasib bola jika sudah ditendang oleh para politisi. Bolanya akan mencari gawang di luar lapangan. Goal..goal..goal..! San Francisco, 29 Maret 2023
Mengapa Indonesia Tolak Timnas U-20 Israel, Ini Jawabannya
Jakarta, FNN - Terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 mendatangkan persoalan baru. Bahkan mengancam nasib Indonesia sebagai tuan rumah, setelah sejumlah pihak menolak secara terang-terangan atas kedatangan tim nasional (timnas) Israel. Seperti di ketahui salah satu negara yang lolos pada event tersebut adalah Israel. Salah satu pihak yang menolak kedatangan timnas Israel tersebut adalah Aqsa Working Group (AWG), suatu lembaga yang mewadahi dan mengelola upaya-upaya dalam rangka perjuangan pembebasan Masjid Al-Aqsha pada khususnya dan kaum muslimin Palestina pada umumnya dari penjajahan Zionis Israel. Pernyataan sikap AWG yang ditandatangani Presidium AWG M Anshorullah atas eencana kehadiran Timnas Israel ada Piala Dunia U-20 di Indonesia pada tahun 2023 antara lain: 1. Penolakan Timnas Israel adalah konsekuensi Indonesia menaati konstitusi dan akan menaikkan harga diri Indonesia serta membuktikan Indonesia tidak bisa tunduk kepada kekuatan asing yang ingin memaksakan kehendaknya. Ini adalah ujian bagi komitmen anti penjajahan bangsa Indonesia sesuai konstitusi. 2. Penolakan terhadap timnas Israel bukan tiba-tiba saat mendekati waktu piala dunia. Sejak awal kabar timnas Israel akan dijamin kehadirannya di Indonesia pada Juni 2022, penolakan sudah dilakukan. 3. FIFA-lah yang harus bertanggung jawab atas kegaduhan ini. Kami menuntut mereka untuk berhenti menerapkan standar ganda. 4. Jika Timnas Israel datang, maka konsekuensinya bendera mereka akan naik dikibarkan. Lagu kebangsaan mrk akan diperdengarkan. Padahal, sebagai informasi, lirik lagu termuat seruan hanya utk bangsa Yahudi (rasis). Pada bait terakhir Hatikvah menyebutkan bahwa bangsa yahudi bercita-cita untuk merdeka di tanah mereka: Sion dan Yerusalem. Presiden Jokowi telah menentang klaim Israel bahwa Yerusalem adalah ibukota Israel 5. Timnas Israel ditolak, bukan karena salah Gubernur Bali, MUI atau ormas-ormas yang demonstrasi, Palestina dan pihak lainnya, tapi karena salah negara Israel kenapa menjajah Palestina, menjadi negara rasis, membunuh dan memenjarakan anak-anak dan wanita yang tak berdosa dan berbagai kejahatan lainnya. 6. Jangan sampai penolakan terhadap Timnas Israel membuat bangsa Indonesia bertengkar sendiri saling menyalahkn bahkan terpecah belah 7. Apabila itu terjadi, tujuan Israel telah berhasil. Karena bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat senang memecah belah kesatuan (lihat Asbabun Nuzul QS. 3:103). Jakarta, 29 Maret 2023 Presidium AWG (M Anshorullah). (sws)
Demi Kemanusiaan, Partai Ummat Minta Jokowi Desak FIFA Coret Israel dari World Cup U-20
Jakarta, FNN – Partai Ummat meminta Presiden Jokowi untuk segera mendesak organisasi sepakbola dunia FIFA mencoret Israel dari keikutserataannya dalam World Cup U-20 karena alasan kemanusiaan. “Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang tercantum secara eksplisit dalam sila kedua Pancasila, kita tidak bisa membiarkan sebuah bangsa yang setiap hari membunuhi bangsa Palestina secara keji untuk ikut terlibat dalam event olahraga sepakbola terbesar di dunia,” Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan. Ridho mengatakan dalam sejarahnya olahraga tidak pernah terlepas dari isu kemanusiaan karena kemanusiaan adalah fitrah paling mendasar yang dimiliki oleh seorang manusia atau sebuah bangsa. Di antara isu kemanusiaan di masa lampau yang membuat peserta dicoret dari keikutsertaan sepakbola FIFA, kata Ridho, adalah peristiwa Yugoslavia menyerang Bosnia dan Kroasia yang menimbulkan tragedi kemanusiaan yang besar di kala itu. “Yugoslavia yang sudah lolos kualifikasi Euro 1992 akhirnya dicoret sebagai peserta dan digantikan oleh Denmark. Ini preseden sejarah dalam dunia sepakbola yang secara jelas menunjukkan FIFA berpihak pada kemanusiaan,” tambah Ridho. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar FIFA juga mencoret Rusia dari keikutsertaan setelah Rusia dianggap melanggar nilai-nilai kemanusiaan dalam serangan militernya ke Ukraina. Oleh karenanya, kata Ridho, tidak ada alasan bagi pemerintah yang sedang berkuasa untuk tidak secara tegas menegakkan prinsip-prinsip dasar dan universal agar Israel dicoret dari Piala Dunia U-20. “Sepakbola merupakan ekspresi kemerdekaan suatu bangsa. Liga-liga sepakbola atau pertandingan olahraga antar negara dilandasi atas dasar perasaan egaliter, persamaan, semangat persatuan, dan jauh dari nuansa xenofobia,” Ridho menjelaskan. Kekejaman Israel dan penjajahan terhadap Palestina telah melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan kemerdekaan yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945, karenanya pantas dicoret dari seluruh pertandingan internasional, pungkas Ridho. ***
Rapat Siang Ini: Mahfud Pasti Akan Memenangkan Pertandingannya Melawan Komisi III DPR RI
Jakarta, FNN – Seperti telah dijadwalkan sebelumnya bahwa siang ini rencananya Mahfud MD akan hadir di Komisi III untuk rapat kerja bersama membicarakan masalah transaksi mencurigakan sebesar 349 T di Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Komisi III juga sudah menggelar rapat bersama dengan Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, untuk membahas hal yang sama. Dalam rapat bersama dengan Ketua PPATK yang berlangsung panas itu, Anggota Komisi III seperti ‘menantang’ Mahfud MD untuk hadir di Komisi III dan terkesan menyalahkannya. Mahfud pun tak gentar menghadapi tantangan Komisi III, bahkan balik menantangnya. Bisa dibayangkan situasi rapat siang ini juga akan panas. “Saya kira soal Pak Mahfud, sudah pasti Mahfud akan memenangkan pertandingan. Kita kenal Mahfud bagaimanapun dia tahu rahasia dari angka-angka itu. Mahfud bisa zig zag saja ngoceh di situ, dan DPR pasti akan seolah-olah mau mencecar dan akan kasih umpan-umpan palsu. Mahfud bahkan mampu menghindar dari umpan-umpan palsu,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (29/3/23) dalam sebuah diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartwan senior FNN. Tapi, lanjut Rocky, yang lebih unik lagi adalah kesempatan untuk memberantas korupsi hilang justru karena dihalangi oleh partai politik, meskipun itu sebuah isu yang masih samar. “Jadi, di depan mata kita, terlihat partai politik justru menghalangi upaya untuk menjelaskan bahwa di belakang angka 349 T minimal ada potensi korupsinya. Jadi, terlihat bahwa paradoksnya justru diajukan oleh partai politik. Oleh karena itu, kita selalu menduga bahwa partai politik ada di dalam bagian itu,” ungkap Rocky. Sebetulnya, menurut Rocky, dari awal publik sudah merasa bahwa partai politik ini berupaya untuk menutup-nutupi kasus yang sangat mungkin juga melibatkan beberapa ketua-ketua partai politik. Oleh karena itu, apa pun hasil rapat kerja nanti, Mahfud akan menang secara moral. “Iya, mau dipindahin ke mana pun permainan politiknya, tetap gol akan dibuat oleh Mahfud MD, dan gol itu akan dianggap sebagai tabungan Mahfud untuk mempertahankan reputasinya di tengah-tengah kekacauan moral kabinet. Kira-kira begitu. Jadi, dua kali menanglah. Mahfud menang dari DPR dan Mahfud menang di dalam kekacauan kabinet sendiri. Jadi Mahfud menonjol sendirilah sebagai tokoh yang masih dianggap sebagai “reformis tulen”,” ungkap Rocky. Di tengah kekacauan moral kabinet, Mahfud mampu memisahkan antara garam, racun, dan umpan. Oleh karena itu, kita akan melihat nanti bagaimana zig zagnya Mahfud akan bikin baper terus partai-partai politik. Dan itu akan terhubung lagi dengan upaya partai politik mencari celah supaya masih bisa lolos tambahan elektabilitasnya dengan menggoreng isu ini, jelas Rocky. Sebetulnya, kondisi ini secara umum merugikan partai politik, bukan hanya partai politik pendukung pemerintah, tetapi juga partai oposisi. Ini bisa membuat publik menggeneralisasi bahwa baik oposisi maupun pemerintah sama saja kelakuannya. “Dan itu merugikan Anies sebetulnya karena dianggap Anies pro-koruptor,” ujar Rocky. Partai pendukung Anies juga akan dianggap membenarkan proses pembusukan di dalam kabinet. Tetapi, di sisi lain publik juga sebetulnya ingin melihat agar Anies berbicara apakah dia pro atau tidak soal Mahfud. “Jadi, orang akan lihat ini Anies pro Mahfdu atau anti Mahfud akhirnya. Dan kelihatannya Anies akan dijebak di situ oleh partai-partai politik,” tambah Rocky. (ida)
Kapolri Mutasi 437 Personel, Termasuk Kapolda Metro Jaya
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menerbitkan empat surat telegram berisi daftar mutasi 473 personel mulai dari perwira tinggi, perwira menengah, dan pertama, termasuk Kepala Polda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran.Fadil Imran dimutasi berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST: 713/III/KEP./2023 yang ditandatangani Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Prabowo atas nama kapolri tanggal 27 Maret 2023.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Rabu, membenarkan empat surat telegram kapolri soal mutasi tersebut.\"Terdapat empat surat telegram mutasi tanggal 27 Maret 2023. Secara keseluruhan terdapat 473 personel,\" kata Dedi.Dia menyebutkan empat surat telegram mutasi tersebut ialah ST/712/KEP./2023 berisi mutasi delapan personel, ST/713/KEP./2023 tentang mutasi 155 personel, ST/714/KEP./2023 soal mutasi 193 personel, serta ST/715/KEP./2023 mutasi terhadap 117 personel.Dalam ST/713/KEP./2023, Fadil Imran dimutasi sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri menggantikan Irjen Pol. Arief Sulistyanto yang memasuki masa pensiun.Kemudian, Jenderal Pol. Listyo Sigit menunjuk Irjen Pol. Karyoto sebagai Kepala Polda Metro Jaya setelah menjadi Perwira Tinggi (Pati) Bareskrim Polri yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Selanjutnya, mantan Kapolres Kabupaten dan Kota Bogor, Jawa Barat, Brigjen Pol. Suyudi Ario Seto dimutasi sebagai Wakil Kepala Polda Metro Jaya.Nama-nama pati Polri lain yang dimutasi ialah Komjen Pol. Rycko Amelza Daniel dari Kepala Lemdiklat Polri dimutasi sebagai Pati Densus 88 Antiteror Polri untuk persiapan penugasan luar struktural serta mengangkat Komjen Pol. Purwadi Arianto sebagai Kepala Lemdiklat Polri.Sejumlah kapolda yang dimutasi, di antaranya Irjen Pol. Agus Nugroho menggantikan Irjen Pol. Rudy Sufahriadi sebagai Kapolda Sulawesi Tengah, kemudian Rudy Sufahriadi menjadi Pati Lemdiklat Polri dalam rangka persiapan penugasan di luar struktur.Lalu, Irjen Pol. Angnesta Romano Yoyol menggantikan Irjen Pol. Helmy Santika sebagai Kapolda Gorontalo dan Helmy diangkat menjadi Kapolda Lampung; Irjen Pol. Akhmad Wiyagus dimutasi menggantikan Irjen Pol. Suntana sebagai Kapolda Jawa Barat, sedangkan Suntana diangkat sebagai Pati Baintelkam Polri dalam rangka penugasan di luar struktur; serta Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Pipit Rismanto dimutasi sebagai Kapolda Kalimantan Barat.Mantan kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nico Afinda, yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Sosial Budaya Kapolri, diangkat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri.\"Yang dapat mutasi ada tujuh kapolda, ada tiga pejabat utama Mabes Polri, penyegaran ada 77 personel,\" jelas Dedi.Selain itu, ada pula mutasi 72 personel Polri dalam rangka penempatan Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Pimpinan Tinggi (Dikbangpimti), 88 personel Dikbangpimti, 11 personel untuk penugasan khusus, 36 personel pensiun, serta tiga personel untuk evaluasi jabatan.(ida/ANTARA)
Kemenkumham Memastikan Tidak Ada Kampung Khusus WNA di Bali
Denpasar, FNN - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Anggiat Napitupulu memastikan tidak ada kampung khusus warga negara asing (WNA) di Bali karena yang ada hanya beberapa vila di kawasan tertentu dihuni mayoritas oleh orang asing.Dengan demikian, dia menegaskan bahwa kabar ada kampung khusus WNA di Bali tidak benar.\"Dari kacamata Kementerian Hukum dan HAM, tidak ada kampung (orang) asing di Bali, hanya saja ada beberapa kawasan tertentu, termasuk pada kategori area privat seperti vila didominasi oleh komunitas WNA tertentu,\" kata Anggiat sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Denpasar, Rabu.Anggiat juga menyampaikan imigrasi telah mengecek langsung ke daerah-daerah yang banyak dihuni oleh orang asing di Bali, salah satunya beberapa kawasan vila di Ubud, Gianyar.Ia membenarkan beberapa kawasan vila itu memang dihuni mayoritas oleh WNA Rusia.\"Kawasan vila itu memang benar didominasi diisi oleh warga negara Rusia yang menyewa kamar di sana, dan kami (jajaran imigrasi) juga telah mengecek dokumen-dokumen seperti izin tinggal, yang ada dan masih berlaku,\" kata Anggiat.Ia menilai kabar kampung khusus WNA di Bali itu muncul kemungkinan karena adanya konsentrasi orang asing di satu kawasan vila/penginapan tertentu di Bali sehingga masyarakat sekitar membuat \"label\" ada kampung khusus WNA di kawasan vila tersebut.Akan tetapi, imigrasi telah mengecek langsung dan tidak menemukan ada kampung khusus WNA, mengingat sejauh ini belum ada aturan hukum yang memperbolehkan WNA memiliki properti, kecuali mereka tergabung dalam badan usaha.Demi menjaga situasi tetap tertib dan aman, Anggiat bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan masyarakat adat, termasuk di antaranya desa-desa adat berikut satuan pengamanan desa adat (pecalang).\"Kami rutin berkolaborasi dengan masyarakat adat karena kami tahu desa adat di Bali memiliki aparatur, yaitu pecalang. Kami juga bekerja sama dengan Polda Bali, dan kami sendiri dari jajaran imigrasi se-Bali untuk menggelar operasi pengawasan,\" kata Kepala Kanwil Kemenkumham Bali.Anggiat lanjut mengatakan bahwa imigrasi aktif menindak WNA yang melanggar aturan selama mereka tinggal di Bali. Kanwil Kemenkumham Bali mencatat ada 76 WNA di Bali yang dideportasi selama Januari 2023 sampai dengan 25 Maret 2023.Dari jumlah itu, 20 di antaranya merupakan WNA Rusia.Ia menambahkan bahwa pelanggaran yang menyebabkan mereka dideportasi, antara lain, tinggal melebihi masa berlaku visanya (overstay), penyalahgunaan izin tinggal, dan pelanggaran hukum lainnya.(ida/ANTARA)
KPK Segera Menunjuk Plt. Deputi Penindakan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menunjuk Pelaksanaan Tugas (Plt.) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi yang kosong setelah Irjen Pol. Karyoto ditunjuk sebagai Kapolda Metro Jaya.\"Plt. akan dibahas dalam rapat pimpinan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu.Ali kemudian mengatakan bahwa KPK akan segera menggelar seleksi untuk memilih pejabat yang akan menduduki kursi Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi.\"Untuk definitifnya, melalui mekanisme seleksi sebagaimana yang KPK lakukan,\" ujarnya.Pada kesempatan terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan bahwa Karyoto sudah 3 tahun menduduki jabatan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi.Firli mengatakan bahwa KPK sepenuhnya mendukung perkembangan karier insan KPK yang bersumber dari instansi lainnya agar mempunyai kesempatan kembali berkarier di instansi asalnya.\"Promosi ini selaras dengan semangat KPK untuk terus mendorong para insan Komisi meningkatkan kariernya dan memberikan bakti karyanya bagi Indonesia,\" kata Firli di Jakarta, Rabu.Firli juga mengucapkan selamat kepada Irjen Pol. Karyoto atas jabatan barunya sebagai Kapolda Metro Jaya.\"Selamat dan terima kasih kepada Kapolri yang telah memberikan amanah kepada insan KPK yang bersumber dari Polri, Bapak Karyoto, atas promosi jabatan barunya sebagai Kapolda Metro Jaya,\" pungkasnya.Inspektur Jenderal Polisi Karyoto ditunjuk menduduki jabatan Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Pol. Muhammad Fadil Imran. Keputusan tersebut berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/713/III/KEP/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono.(ida/ANTARA)
Kemendagri Berharap Lulusan IPDN Menguasai Iptek
Jakarta, FNN - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo berharap seluruh lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).Dengan menguasai iptek, menurut Yusharto, lulusan IPDN dapat menjadi bagian dari Pemerintah yang mengupayakan akselerasi pelayanan publik dan berdaya saing.\"Begitu adik-adik keluar (lulus dari IPDN), bukan lagi belajar soal hal itu (pemakaian aplikasi hasil pengembangan teknologi), melainkan sudah menjadi bagian dari proses mengakselerasi layanan publik karena sudah menguasai teknologi,\" katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Yusharto mengatakan hal itu saat menjadi narasumber dalam kuliah umum \"Tugas dan Fungsi BSKDN\" yang diselenggarakan IPDN Sulawesi Utara di Sulawesi Utara, Selasa (28/3).Selain itu, dia juga berharap berbagai aplikasi indeks yang dimiliki BSKDN Kemendagri dapat dimanfaatkan oleh lulusan IPDN serta seluruh komponen Kemendagri.Aplikasi indeks yang dimiliki BSKDN itu, lanjut dia, meliputi aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).Dia menambahkan sejumlah aplikasi tersebut dapat membantu berbagai unit di Kemendagri dalam memperoleh hasil riset dan data untuk meningkatkan kerja pegawai.\"Ini (aplikasi indeks BSKDN Kemendagri) akan membantu unit-unit yang ada di Kemendagri untuk dapat menggunakan hasil-hasil riset, data, dan bukti untuk meningkatkan kinerja pegawainya,\" jelasnya.Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan agar IPDN tidak ragu berinovasi, terutama untuk memperkuat peran lulusan IPDN sebagai abdi negara yang kompeten dan berwawasan luas.\"Mari kita bekerja sama untuk meningkatkan (kualitas) lulusan IPDN menjadi lebih baik dan berperan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan nantinya,\" ujar Yusharto.(ida/ANTARA)
DPR Rapat Dengan Mahfud MD Membahas Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD akan menghadiri rapat Komisi III untuk membahas transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada hari Rabu.\"Hari ni kami akan mencari klarifikasi yang mana yang benar, \'kan katanya DPR tidak berkenan kalau Prof. membongkar transaksi mencurigakan Rp349 triliun,\" kata Arteria saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II DPR RI, Rabu.Arteria melanjutkan, \"Itu yang ingin kami klarifikasi, kami di DPR siap membantu Prof. mengusut tuntas transaksi mencurigakan. Maka, kami mau tanya kepada Prof. itu yang di Kementerian Keuangan itu ada atau tidak?\"Adapun rapat Komisi III DPR dengan Mahfud ini sebenarnya dijadwalkan berlangsung pada pekan lalu. Namun, karena berbagai alasan, rapat itu ditunda hingga pekan ini. Komisi III juga akan memanggil Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).Menurut Arteria, saat ini bermunculan isu bahwa DPR tidak mau mengusut tuntas transaksi mencurigakan itu. Banyak juga anggapan bahwa DPR justru memberangus orang yang ingin mengusut dugaan tindak pidana korupsi hingga pro terhadap koruptor.\"Bukan itu, DPR akan memosisikan diri untuk menjadi pihak yang disiplin dalam tupoksi,\" ujarnya.Ia menegaskan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan. Dengan demikian, apabila ada yang tidak baik, harus dikoreksi dan diluruskan.Kendati demikian, hal itu harus berdasarkan fakta dan data yang jelas.\"Makanya, hari ini kami mengundang Prof. untuk meminta informasi transaksi Rp349 triliun itu transaksinya mana yang di Kemenkeu?\" tanya dia.Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan klarifikasi terkait dengan dugaan transaksi mencurigakan itu beberapa hari yang lalu.Arteria menilai sangat penting baginya karena Kemenkeu merupakan salah satu kementerian yang relatif agak disiplin sebagai role model.Hal ini juga tidak hanya membahas mengenai pemberantasan korupsi, tetapi kepercayaan publik, penghormatan antarlembaga dan kepercayaan rakyat atas aparatur negara.Ia tidak ingin timbul pernyataan bahwa rakyat benci terhadap pegawai pajak dan bea cukai.\"Kalau dikatakan siap menerima tantangan, saya sih tidak siap. Kami ini \'kan wakil rakyat, apa pun mau model bagaimana saya akan layani. Akan tetapi, bukan dalam konteks kami berhadap-hadapan. Kami ini saling bahu-membahu, gotong royong untuk membangun bangsa dan negara. Makanya, kalau ada, itu kami akan siap,\" tutur Arteria.(ida/ANTARA)
THR Diharap Dapat Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan pemberian tunjangan hari raya (THR) dari Pemerintah kepada seluruh aparatur pemerintah diharapkan bisa membuat mereka meningkatkan kinerja, memperbaiki pelayanan publik, dan terus berinovasi. \"Pemberian THR ini merupakan penghargaan Pemerintah terhadap kontribusi seluruh aparatur pemerintah dengan harapan ke depan semuanya bisa meningkatkan kinerja, memperbaiki pelayanan publik, dan terus berinovasi,\" ujar Anas saat memberikan keterangan pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai THR dan gaji ke-13, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Kementerian PAN-RB di Jakarta, Rabu. Dia pun menyampaikan pemberian THR tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat melalui aparatur negara yang membelanjakan THR-nya untuk berbagai kebutuhan. Dengan demikian, kata Anas, THR untuk para aparatur negara juga menjadi instrumen fiskal yang turut memperkuat fondasi pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, ia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparatur pemerintah atas kontribusi mereka dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik. Menurut Anas, telah banyak inovasi dan kerja keras bersama yang digerakkan oleh seluruh aparatur pemerintah untuk melayani masyarakat sehingga mampu membawa Indonesia tetap bisa tumbuh di tengah berbagai tantangan yang ada. Salah satu bukti nyata kontribusi aparat pemerintah, lanjut dia, adalah kerja keras dan gotong royong dalam penanganan pandemi COVID-19. \"ASN (aparatur sipil negara) bersama TNI/Polri dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjadikan pandemi terkendali dan penanganan pandemi Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di dunia,\" ujar dia. Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah mulai mencairkan THR 2023 pada H-10 Idul Fitri bagi ASN, TNI/Polri, dan pensiunan \"Untuk pencairan THR ini akan dimulai pada H-10 dari Hari Raya Idul Fitri ini, kira-kira tanggal 4 April sudah mulai dicairkan,\" kata dia. THR 2023 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) pusat, prajurit TNI dan Polri, dan pejabat negara sekitar 1,8 juta orang, serta ASN daerah sekitar 3,7 juta orang termasuk di dalamnya guru ASN daerah yang menerima tunjangan profesi guru sebanyak 1,1 juta guru dan guru ASN daerah yang menerima tunjangan tambahan penghasilan. THR 2023 akan terdiri atas pembayaran gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok, yakni tunjangan keluarga, tunjangan pangan serta tunjangan jabatan struktural, dan fungsional atau tunjangan umum lainnya. THR 2023 tersebut juga ditambah dengan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.(ida/ANTARA)
POPULER
