ALL CATEGORY
Tantangan Presiden Terpilih 2024
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa BANYAK yang bilang: rakyat terbelah, itu tantangan berat ke depan kita. Salah! Soal keterbelahan, itu mudah diatasi. Hal sepele dan very simple. Caranya? Hentikan anggaran buat buzzer, selesai. Selama ini dibesar-besarkan, seolah Indonesia mau runtuh. Itu kerja buzzer aja. Di belakangnya ada intelijen. Politis! Kuncinya ada di pemimpin. Jika pemimpin itu tidak berpihak, Indonesia aman. Gak akan ada kegaduhan. Sesekali elit partai bikin \"goro-goro\", serang sana, serang sini. Tapi, itu gak seberapa. Rakyat tahu kalau itu \"action\" politik belaka. Yang terpenting, negara tidak biayai buzzer. Rangkul semua pihak, pendukung dan non pendukung, beres. Hidup rakyat akan tenang dan nyaman. Yang jadi tantangan masa depan itu adalah korupsi. Ini problem utama. Berapa tambang ilegal yang tidak membayar pajak? Orang punya 30 lokasi tambang, 20 ilegal. Tambang apa aja. Mulai tambang nikel, batu bara, emas, timah, sampai galian C. Belum juga kelapa sawit, karet, dll. Mereka juga ngemplang pajak. Perusahaan-perusahaan besar memberi saham kepada \"banyak oknum\" pejabat. Untuk apa? Bisa halalkan segala cara dengan mudah dan bayar pajaknya murah. Pajak 1 Triliun misalnya, bayar cuma 500 M. Setengahnya saja. Setengahnya lagi, bagi-bagi dengan oknum pegawai pajak. Aparat hukum dapat bagiannya. Hal biasa. Inilah yang kemudian jadi saham. Wajar kalau banyak oknum pegawai pajak jadi komisaris dimana-mana. Buat melancarkan kalau mau ngemplang pajak. Sederhana modusnya. Para penambang, juga pengusaha, bermain dengan aparat hukum, pemerintah daerah dan pegawai pajak. Para politisi juga ikut terlibat. Mereka berjama\'ah. Profesional, terstruktur, sistematis dan masif. Sangat lihai kalau nyolong duit gede. Belum kebocoran APBN dan APBD. Semua proyek sudah dikondisikan. Mulainya dengan kawal pmanggaran di DPR atau DPRD. Lelang sudah diatur. Perusahaan yang bisa kasih uang cash di depan dan \"cash back besar\", mereka yang akan menang lelang. Cash back bisa 40% dari nilai anggaran proyek. Misal anggaran 100 Milyar, maka cash back bisa 40 milyar. Bergantung institusinya. Anggaran dinaikkan setinggi-tingginya, sampai batas tidak wajar, untuk gedein cash back. Jika satu proyek cukup dengan anggaran 40 dan hasil sudah bagus, tapi dianggarkan 100-200 milyar. Supaya cash back besar. Pengusaha dan oknum pejabat senang. Pemenang lelang/tender dan oknum pegawai sama-sama untung besar. Ini dianggap lumrah. Gila gak? Gila bagi yang tidak ikut terlibat dan tidak dapat bagian. Itulah faktanya sekarang. Persis yang diungkap dan diakui seorang politisi PDIP di video yang viral itu. Ini sudah puluhan tahun berjalan. Sejak Orla dan Orba. Makin lama, makin parah. Jika dulu modusnya hanya melanggar aturan dan terbebas dari hukuman, sekarang aturan yang diubah dan disesuaikan dengan ekspektasi perusahaan. Itu juga masih dianggap belum memadai untuk korupsi. Korupsinya masih kurang masif, kata mereka. Sejak Ferdy Sambo berkasus, tambang ilegal ramai dibicarakan. Sejak si anak pegawai pajak eselon III pakai Robicon, pajak ikut diramaikan. Itu hanya di permukaan. Satu kasus diubek-ubek, seribu kasus aman. Satu orang hanya perlu dijadikan tumbal. Lokalisir kasusnya di situ. Jangan merembet kemana-kemana. Mau bongkar? Ah, anda terlalu lugu kalau percaya. Ramainya paling sebentar. Habis itu, hilang beritanya. Ringan bagi mereka membeli halaman pertama di media untuk tidak tayang. Itu hanya butuh uang recehan. Kalau dibongkar, itu melibatkan banyak para penggede di negeri ini. Masih ingat ketika Mahfudz MD lantang bicara transaksi 300 triliun yang mencurigakan? Lambat laun meredup, karena harus menghadapi kegelapan. Sejak dulu rakyat bermimpi, kalau saja pajak tambang itu dibayar dengan benar, andaikata semua korporasi bayar pajaknya sesuai, rakyat akan makmur. Bukan hanya gratis bersekolah di SD sampai kuliah, tapi setiap orang bisa bergaji 20 juta perbulan tanpa kerja. Enak to? Mimpi! Katanya negara kaya Sumber Daya Alam (SDA), tanahnya subur sampai batu dan kayu jadi tanaman, tapi rakyatnya miskin. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, harus berantas korupsi. Ini harus jadi langkah awal. Siapapun pemimpin 2024, fokus pertama: berantas korupsi. Tidak mungkin 100%, tapi harus berkurang banyak. Berkurang signifikan. Ciptakan situasi orang takut korupsi. Bagaimana mampu seorang pemimpin bersihkan korupsi? Melawan para mafia hukum? Menghdapi oligarki yang sudah sangat berpengalaman merampok uang dan aset negara? Dari mana memulainya? Pertama, butuh pemimpin bersih. Pemimpin yang tidak korup. Kalau pemimpin korup, ya para pegawai akan ikut korup. Para aparat hukum juga akan korup. Maka, Indonesia butuh pemimpin berintegritas. Penting bagi pemimpin untuk tidak melibatkan keluarga dalam kekuasaan. Kalau keluarga sudah ikut mengatur, terutama proyek, ya wassalam. Pemimpin ini akan kehilangan integritasnya. Akan maling juga. Cuma melalui keluarganya. Kedua, butuh pemimpin yang hidup sederhana. Bukan penciteraan ya. Tapi betul-betul hidup sederhana. Tidak ada yang berubah dalam gaya hidup keluarganya. Sebelum dan setelah jadi pemimpin, gaya hidupnya sama. Tidak korup atau maling, dan gaya hidup tidak berubah, ini akan menjadi keteladanan bagi para pegawai, atau bawahan. Elit politik akan mengikuti gaya hidup presiden. Dengan begitu, pemimpin tidak punya beban moral untuk menertibkan para pegawainya, dan melakukan tindakan tegas kepada mereka. Termasuk kepada aparat hukum. Kalau pemimpin itu satu kata dan perbuatan, dia akan diikuti. Semua anak buah akan loyal karena integritasnya. Ketiga, butuh pemimpin yang punya nyali dan berani. Banyak pemimpin yang tegas ke bawah, tapi loyo ke para elit. Di sinilah pemimpin membutuhkan keberanian untuk menegakkan keadilan dengan tegas. Tanpa pandang bulu. Siapapun dia, salah ya ditindak. Kalau tiga syarat ini dipenuhi, seorang pemimpin akan berwibawa, dan ia disegani semua pihak. Ucapannya diikuti, semua keputusannya dihormati. Ini akan memberi pengaruh terhadap karakter bangsa. Kalau mau lihat karakter sebuah bangsa, lihatlah karakter pemimpinnya. Karakter bangsa yang bobrok menunjukkan pemimpin yang bobrok. Untuk menciptakan karakter bangsa yang baik butuh pemimpin yang baik. So, korupsi dan keteladanan adalah penyakit utama bangsa ini. Jika ingin perubahan bangsa, awali dengan pemberantasan korupsi. Langkahnya mesti terukur. Harus dimulai dari diri pemimpin. Aparat dan pegawai butuh keteladanan. Baru fokus selanjutnya adalah membangkitkan pertumbuhan ekonomi, tingkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing global, majukan sain dan teknologi melalui pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dukungan riset. Menjadikan hasil riset sebagai produk yang terus bisa dikembangkan untuk kemajuan bangsa dan kemakmuran bagi rakyat. Negara harus hadir di sini Inilah sisi paling penting untuk mendongkrak perubahan yang lebih fundamental. Dan ini akan menjadi tantangan presiden terpilih 2024. San Francisco USA, 27 Maret 2023
Indonesia adalah Negara Mafia, Mau Berantas Mafia yang Mana Lagi?
Oleh: S. Indro Tjahyono - Eksponen Gerakan Mahasiswa 77/78 HARI demi hari masyarakat semakin merasakan bahwa mekanisme kenegaraan seperti sudah lumpuh. Presiden menyerukan bahwa “negara tidak boleh kalah dengan preman”. Di lapangan, slogan ini ternyata omong kosong. Kalau yang dimaksudkan adalah preman bertato yang menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak pada warga lain, tidak usah polisi atau tentara, masyarakat bisa menghadapi sendiri. Tetapi kalau preman berkerah putih yang melakukan kejahatan atau kriminalitas dengan menggunakan jabatannya apalagi berkolaborasi dengan pengusaha, negara ternyata bertekuk lutut. Sikap permisif negara terhadap praktek mafia birokrasi, khususnya di bidang ekonomi sudah sangat mengkhawatirkan, terjadi bahkan sejak tahun 2014, demikian dikatakan oleh Prof Dr Anthony Budiawan. Praktek ini berlanjut terus sampai sekarang , karena semua elemen birokrasi kecipratan hasil kejahatan ekonomi ini. Mereka menerima, membiarkan, dan mendukung praktek-praktek mafia yang melibatkan oknum-oknum pejabat semua eselon. Akhirnya kita tidak bisa membedakan mana negara dan mana mafia. Semua pejabat negara sudah terlibat dalam konspirasi yang diorganisir secara struktural dan masif oleh para mafia. Bahkan melalui lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) para mafia bisa mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung dan melindungi kegiatan manipulatif dan koruptif mereka. Korupsi Kebijakan dan Kebijakan Mendukung Korupsi Dari situlah muncul istilah korupsi melalui kebijakan atau korupsi kebijakan (publik) yang dipraktekkan oleh para mafia. Dua istilah itu sebenarnya berbeda, korupsi melalui kebijakan adalah menciptakan kebijakan sehingga korupsi yang dilakukan para mafia memungkinkan dan bisa berjalan. Sedangkan korupsi kebijakan adalah menyusun kebijakan kriminal dengan memanipulasi klausul yang bertentangan dengan azas kemaslahatan publik. Monumen nasional kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk untuk merevisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kebijakan ini dikeluarkan justru pada saat KPK semakin efektif memberantas korupsi. Kedua adalah UU Cipta Kerja, pada saat negara sedang giat melakukan penegakan hukum dan meningkatkan kepatuhan publik, kekuatan hukum untuk mengatur aktivitas masyarakat justru diberangus. Di sini mulai ada tiga sirkumstansi yang saling terkait, yaitu oligarki beserta pendukungnya sebagai aktor utama, mafia sebagai approach, dan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) sebagai modus. Selain itu ada line of bussinessnya mulai dari judi, narkoba, perdagangan orang, perampasan tanah, pertambangan, penggelapan pajak, impor ilegal/penyelundupan, perijinan, kedokteran (obat dan alkes), dll. Secara terpisah Sugeng Teguh Santosa memberi contoh apa yang terjadi pada mafia tambang yang berakibat dirinya mendapat ancaman hukum. Kejahatan mafia ini sangat terorganisir, terstruktur dan masif. Skala kegiatannya meliputi internasional, nasional, dan lokal yang melibatkan lembaga negara, swasta, dan lembaga bisnis. Selain untuk meraup keuntungan besar, organisasi mafia juga menyusup ke entitas politik (menyelundupkan pasal dalam UU dan permainan curang KPU) serta terorisme. Keberadaan mafia bahkan di-backup secara tidak langsung oleh sistem peraturan perundangan. Hal itu misalnya melalui kebijakan pembatasan penyadapan telpon yang bisa dilakukan KPK, pengebirian PPATK, penyebar info pencucian uang bisa dituntut hukum, sekeji apapun tindakan mafia tidak ada hukuman mati seketika, dan banyak lagi kebijakan diskretif tercantum UU Ciptakerja. Indonesia Sudah Menjadi Negara Mafia Moises Naim dalam bukunya “Mafia States: Organized Crime Takes Office“, mengatakan jika realitas tersebut ada di Indonesia, maka NKRI memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Negara Mafia (Mafia State). Dalam buku tersebut Negara Mafia adalah sistem negara ketika pemerintah berhubungan dengan organisasi kriminal; termasuk pejabat negara, kepolisian , dan militer yang turut serta dalam upaya kejahatan dan penyalahgunaan kewenangan. Menurut saya, walau secara de jure NKRI didasarkan UUD sebagai sumber hukum, tetapi secara de facto adalah Negara Mafia yang melakukan kejahatan dengan melawan hukum atau mencampurkan legalitas dan ilegalitas untuk mencapai tujuan kejahatan mereka. Campusnesia.co.id menyebut ada 16 praktek mafia di Indonesia yang meliputi sektor (1) Minyak goreng, (2) Karantina Covid 19, (3) Bansos Pandemi Covid 19, (4) Ekspor Benur, (5) Pemikian Tanah, (6) Wasit Persepakbolaan, (7) Perpajakan, (8) Hukum dan Peradilan, (9) Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), (10) Obat dan Alat Kesehatan (11) Penyelenggaraan Pemilu, (12) Jabatan ASN, (13) Perbankan (BLBI), (14) Publikasi Pencitraan, (15) Kekerasan dan pembunuhan WNI, (16) Alutsista. Jangan pandang enteng sektor yang ditangani para mafia yang kelihatannya receh. Mafia Sisilia yang paling besar di dunia lahir pada akhir 1800-an karena mengontrol produksi dan perdagangan jeruk lemon di Eropa setelah diyakini buah tersebut mampu menghentikan penyakit skorbut dan kudis yang melanda Eropa. Setelah meraup keuntungan dengan dana besar di tangannya mafia ini segera menyusup ke sistem ekonomi dan politik Italia dan Amerika. Apa Rencana Aksi Pemberantasan Mafia? Ilegalitas atau usaha ilegal memberi insentif yang sangat besar bagi para mafia untuk tetap eksis dan menumbuhkan mafia lain. Apalagi jika omzet usahanya tak terbatas skalanya. Mereka memangkas banyak biaya perizinan, mulai pengurusan badan usaha, ijin usaha, ijin operasi, ijin kelaikan alat produksi, overhead kantor, biaya tenaga-kerja perantara, serta berbagai kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundangan. Negara yang “ketatanegaraannya” menjalankan praktek mafia oleh pengamat politik Edgardo Buscaglia disebut negara mafia. Meksiko adalah negara mafia yang menjalankan “Mafiacracy” yang didukung dua subsistem lain yakni kleptocracy (negara pencuri) dan plutocracy (negara yang dikendalikan uang dan orang punya uang). Buscaglia menyebut di negara mafia, kekuasaannya didukung oleh tiga pilar yang saling berkelindan, yakni lembaga negara, lembaga ekonomi, dan organisasi kriminal. Karena itu masih relevankah orang yang menyerukan “Berantas Mafia” jika negara adalah bos dari mafia itu sendiri. Bagaimana caranya dan agenda apa yang bisa dilakukan untuk memberantas mafia Indonesia. Pada titik ini Eros Djarot mengajak semua aktifis segara menyusun rencana atau agenda aksi yang jelas dalam memberantas mafia yang sebelumnya kita kemas dalam isu oligarki. Menjawab hal ini M Jumhur Hidayat mengatakan: “Jangan memikirkan pemerintahan transisi dulu, untuk memberantas para mafia saya yakin dibutuhkan gerakan massal yang bersifat masif dalam jumlah besar”. Ikut hadir dalam FGD JALA (Jaringam Aktivis Lintas Angkatan) yang dihadiri tak kurang dari 60 aktifis mahasiswa adalah Jumhur Hidayat tokoh gerakan buruh, Paskah Irianto tokoh gerakan aktifis Jawabarat, Immanuel Ebenezer yang sebelumnya tokoh relawan Jokowi, Hassanudin, tokoh aktivis Garut, dan Ilham Yunda eksponen Prodem 98. Bekasi, Maret 2023 S. Indro Cahyono / 0817-4944-275
KPK Menggeledah Kantor Kementerian ESDM
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dugaan korupsi di kementerian tersebut.\"Informasi yang kami peroleh, betul ada kegiatan penggeledahan oleh tim KPK di kantor Kementerian ESDM,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin.Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal kasus dugaan korupsi tersebut.Namun mengungkapkan lembaga antirasuah tersebut telah memulai kegiatan penyidikan baru terkait dugaan korupsi di Kementerian ESDM.\"Terkait kegiatan penyidikan baru oleh KPK atas dugaan korupsi di kementerian ESDM,\" ujarnya.Ali mengatakan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut soal penggeledahan tersebut, karena proses penggeledahan masih berlangsung.\"Saat ini masih berlangsung,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Lenis Kogoya Berjanji Membantu Membebaskan Pilot Susi Air
Jakarta, FNN - Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Lenis Kogoya berjanji akan turun tangan melakukan pendekatan untuk membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens yang telah 1,5 bulan disandera kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egianus Kogoya.\"Kita datang dengan pendekatan hati. Pendekatan ini ada beberapa konsep. Konsep pertama, kami lembaga adat harus turun tangan, kami marga Kogoya turun tangan supaya kami ajak janganlah pembunuhan, tidak baik,\" kata Lenis yang juga Staf Ahli Kantor Staf Presiden Bidang Politik dan Keamanan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Lenis mengatakan dirinya akan menyerukan kepada Egianus untuk segera menghentikan kekerasan.Pemerintah pusat, kata Lenis, sudah mengupayakan kesejahteraan dan pembangunan di Papua. Salah satu upaya itu adalah dengan pembentukan empat provinsi baru di Papua, yaitu Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.Menurut Lenis, lebih baik Egianus dan kelompoknya segera bergabung untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menciptakan kemajuan dan kesejahteraan di Papua.\"Lebih baik Egianus dan masyarakat Papua tidak usah membunuh. Mari kita bangun karena sudah dikasih provinsi. Dari satu provinsi, dua provinsi, sekarang enam provinsi. Ngapain kita berantem bunuh orang terus? Kami lembaga adat akan kejar mereka,\" kata dia.Menurut Lenis, saat ini langkah terdekat untuk membebaskan kapten Philips adalah dengan pendekatan persuasif. Dia berjanji akan berupaya sekeras mungkin agar Kapten Philip dapat segera bebas.\"Kami tanggung jawab koordinasi dengan masyarakat, harus lepas. Masuk semua, kita bangun semua karena sudah dikasih provinsi,\" kata Lenis.Kapten Philip, pilot asal Selandia Baru, disandera KKB sejak 7 Februari 2023 setelah mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.Selain menyandera Philip, KKB juga membakar pesawat jenis Pilatus Porter milik Maskapai Susi Air.(ida/ANTARA)
Penyelenggara Pemilu 2024 Tidak Boleh Keliru Menjalankan Peraturan
Bandarlampung, FNN - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI meminta penyelenggara Pemilu 2024 tidak boleh keliru dalam menjalankan peraturan yang berlaku.\"Menjadi penyelenggara pemilu itu memang berat, baik itu KPU maupun Bawaslu. Makanya saya selalu bilang jadi penyelenggara pemilu tidak boleh salah dan keliru,\" kata anggota DKPP RI Tio Aliansyah, di Bandarlampung Senin.Sebab, lanjut dia, secara administrasi apabila terdapat penyelenggara pemilu yang keliru dalam menerapkan peraturan dan terbukti ada kesalahan maka hal itu bisa dilaporkan kepada DKPP.\"Ya, walaupun kecil kesalahannya tetap akan kami berikan sanksi, minimal peringatan tertulis,\" kata dia.Oleh karena itu, mantan Komisioner KPU Lampung itu mewanti-wanti agar pihak penyelenggara Pemilu 2024 jangan sampai menjadi teradu, bahkan sampai mendapatkan rekomendasi dari DPR RI.\"Pengadu itu ada enam unsur, yakni penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan rekomendasi DPR RI. Kalau sudah ada rekomendasi DPR RI ke DKPP artinya selesai,\" kata dia.Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa diperlukan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berintegritas untuk menciptakan dan berjalannya pemilu yang demokratis.\"Karena hal tersebut merupakan modal untuk mendapatkan pemimpin berkualitas,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Anggota DPR Minta Mahfud Tidak Mundur Mengungkap Transaksi Rp349 Triliun
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD tidak mundur untuk mengungkap kebenaran mengenai transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.\"Untuk mengungkapkan kebenaran ini, saya mohon Pak Mahfud jangan mundur satu langkah,\" kata Benny di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.Oleh karena itu, Benny meminta Mahfud untuk konsisten membuktikan kebenaran pernyataan yang diungkapkannya ke publik itu, sekalipun jabatan sebagai menteri yang diembannya harus dipertaruhkan.\"Saya minta, silakan ditulis! Jangan demi menjaga kursi dia mencla-mencle. Kalau berani dia, kalau mau benar sesuai omongan dia. Itu yang saya tantang. Jangan lepas, ini dan itu. Harus berani dong!\" ujarnya.Benny mengatakan bahwa DPR RI akan mendukung langkah Mahfud untuk membongkar transaksi keuangan mencurigakan tersebut apabila benar adanya.\"Akan kita dukung dia. Jadi, bukan ada perbedaan saya dengan Mahfud, tapi jangan setengah-setengah, jangan mencla-mencle. Kalau dia bilang menantang, saya justru menantang, Mahfud harus berani membuka seluruh datanya. Ini DPR melindungi dia,\" tuturnya.Dia menyebut dalam rapat yang rencananya digelar Komisi III DPR bersama Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Rabu (29/3) akan menanyakan kepada Mahfud perihal pernyataannya soal dugaan transaksi keuangan mencurigakan yang diumumkannya ke publik dengan sepengetahuan Presiden RI Joko Widodo.\"Posisinya apakah omongan dia itu sepengetahuan presiden? Apakah presiden tahu? Ya, kan. Itu kan nanti yang mau kita bahas dalam rapat yang akan datang ini,\" ucapnya.Benny mengatakan apabila Mahfud tidak dapat mempertanggungjawabkan kebenaran pernyataannya maka berpotensi memunculkan anggapan publik bahwa pernyataan yang dilontarkannya itu bermuatan politis.\"Punya maksud politik kalau dia tidak menjelaskan kepada publik secara jelas, secara transparan, apa yang dia sampaikan,\" imbuhnya.Terlebih setelah Mahfud mengeluarkan pernyataan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sama-sama tergabung dalam Komite TPPU memberikan respons balik.\"Apakah dia punya motif untuk menyingkirkan Sri Mulyani atau menyingkirkan tokoh-tokoh tertentu. Kemenkeu atau apa? Saya rasa pertanyaan saya dalam batas yang masuk akal saja,\" katanya.Sebelumnya, Sabtu (25/3), Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan siap memberikan klarifikasi mengenai transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun yang diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada DPR RI.\"Pokoknya, saya Rabu (29/3) datang, nanti yang ngomong-ngomong keras supaya datang juga,\" kata Mahfud ditemui dalam acara Tadarus Kebangsaan oleh Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) di Jakarta, Sabtu (25/3).Komisi III DPR dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite TPPU terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan pada Rabu (29/3).\"Benar, Insyaallah dijadwalkan Rabu, 29 Maret, jam 15.00,\" kata anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto dalam keterangannya ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/3).Dalam RDP Komisi III DPR dengan Komite TPPU itu rencananya dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana selaku Sekretaris Komite TPPU, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Komite TPPU.(ida/ANTARA)
KPU RI Memberi Kesempatan Prima Menyerahkan Dokumen Perbaikan
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan kesempatan kepada Partai Prima untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan verifikasi administrasi (vermin) sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024 di aplikasi Sipol hingga Selasa (28/3). \"Penyampaian dokumen persyaratan perbaikan Prima paling lima hari sejak akses Sipol dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB,\" ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan KPU RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Dalam masa perbaikan itu, lanjut Hasyim, Prima dapat memperbaiki kekurangan persyaratan data dan dokumen yang berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai partai politik calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sebelumnya, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai parpol calon peserta pemilu di beberapa kabupaten di antaranya, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah; Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah; Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan; Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan; Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan; Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah; dan Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Hasyim mengatakan ketentuan itu telah dimuat dalam surat kesepahaman tentang pembukaan Sipol dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan parpol peserta pemilu anggota DPR dan DPRD sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu terhadap perkara Partai Prima. Sebelumnya, dalam persidangan pembacaan putusan di Ruang Sidang Bawaslu RI, Jakarta, Senin (20/3), Bawaslu memerintahkan sejumlah hal kepada KPU RI usai dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan Partai Prima, di antaranya Bawaslu memerintahkan KPU melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap Prima sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024. \"Memerintahkan kepada terlapor (KPU) untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima,\" ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Partai Prima diberi kesempatan Bawaslu untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan vermin berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi sebelum perbaikan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), paling lama 10×24 jam sejak dibukanya akses Sipol bagi Prima oleh KPU RI. Setelah KPU melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan Prima, maka Bawaslu memerintahkan pula KPU untuk menerbitkan berita acara terkait dengan rekapitulasi hasil verifikasi tersebut. \"Berikutnya, memerintahkan kepada terlapor (KPU) untuk menerbitkan Keputusan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagai tindak lanjut putusan ini,\" lanjut Bagja. Sebagai salah satu langkah tindak lanjut pembahasan putusan itu, KPU RI menggelar rapat teknis dengan Partai Prima di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (24/3).(ida/ANTARA)
Rizal Ramli Tokoh Nasional Kembaran Jiwa Sukarno
Oleh: Arief Gunawan - Pemerhati Sejarah. ADA yang menarik dari buku “Bunga Rampai dari Sejarah” yang berisi kumpulan tulisan Wakil Perdana Menteri dan Menlu RI, Mohamad Roem, di sejumlah suratkabar pada era tahun 1960-an. Salah satunya adalah artikel yang mengulas otobiografi Sukarno, berjudul “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia”, terbitan tahun 1966. Dalam ulasan di Harian Abadi edisi 15-18 Februari 1969 yang dimuat di buku tersebut, Mohamad Roem mengungkapkan rasa bangga Sukarno kepada anak-anaknya yang memiliki bakat seni. Di antaranya Rachmawati dan Megawati yang pandai menari. Sedangkan Guntur mahir menyanyi dan bermain musik serta memimpin group band sendiri. Sukarno memang kerap membanggakan Guntur dan Megawati termasuk dalam pidatonya di depan publik. Di buku “Wedjangan Revolusi”, yang pertamakali diterbitkan Juni 1965, misalnya, Sukarno menyebut Guntur de appel valt niet ver van de boom (buah yang jatuh tak jauh dari pohon). “Guntur suka kepada ilmu elektris. Ia ingin menjadi ahli elektris, dan dia sekarang di ITB ...” kata Sukarno. Adapun Megawati disebut Sukarno sangat ingin menjadi insinyur pertanian. Dalam gurauan sebagai seorang ayah Sukarno juga berpesan: “Dis, Gadis, jangan engkau kawin sama pemuda yang tidak bercita-cita, meskipun rupanya seperti Robert Taylor ...”. Meski demikian, menurut Mohamad Roem di buku “Bunga Rampai dari Sejarah” Sukarno mengaku menyerahkan kepada anak-anaknya untuk memilih jalan kehidupan masing-masing. “Cuma satu doaku untuknya, semoga dia tidak terpilih menjadi presiden. Kehidupan itu sungguh terlalu berat ...” tandas Sukarno. (Halaman 181). Sukarno yang merupakan antitesa dari kolonialisme dan feodalisme yang pada era 1960-an dikecam oleh lawan-lawan politiknya karena hanyut dalam kultus individu ternyata tidak berambisi mewarisi jabatan presiden kepada anak-anaknya. Meski jalan sejarah akhirnya menempatkan Megawati jadi presiden kelima RI. Obsesi Sukarno yang sesungguhnya adalah Trisakti yang sampai kini tidak pernah kesampaian, karena oleh rezim boneka saat ini Trisakti hanya dipakai sebagai topeng. Tentang penguasa boneka yang mengkhianati kepentingan rakyat ternyata Sukarno pernah menyinggungnya dalam pidato Amanat Tahunan, di tahun 1962: “Dimana ada perjuangan yang tidak menjumpai boneka ? Pasar imperialis penuh dengan boneka-boneka, dan engkau bisa beli mereka dengan harga setalen sepotong ... Boneka-boneka itulah yang akan disapu-bersih oleh perjuangan para patriot, atau ditendang ke dalam timbunan sampahnya sejarah ...”. Apa sebenarnya esensi dari Trisakti yang kini hanya dijadikan topeng oleh penguasa boneka? “Indonesia yang merdeka dan berdaulat mutlak memiliki tiga hal. Yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Itu yang Bung Karno maksud dengan Trisakti.” tandas Maulwi Saelan dalam buku “Maulwi Saelan Penjaga Terakhir Sukarno”. Tokoh nasional Rizal Ramli yang memiliki pertalian sejarah dengan Sukarno karena sejak belia menempuh jalan idealisme Sukarno, dan oleh banyak kalangan dipandang merupakan murid ideologis Sukarno turut pula berpendapat, bahwa ideologi Sukarno saat ini hanya dijadikan pidato dan slogan belaka. Menurutnya, sejauh ini belum ada upaya sistematis untuk melaksanakan ajaran Sukarno. Yang terjadi justru malah sebaliknya. “Sekarang adalah waktunya untuk melaksanakan ajaran Bung Karno untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.” tegas Rizal Ramli di akun twitter-nya belum lama ini. Dalam konteks capres 2024 di tengah semakin ditinggalkannya pendidikan karakter yang berganti dengan branding pencitraan, Rizal Ramli menilai Megawati tidak akan tergoda untuk mengusung figur capres yang kerap hanya ditampilkan dalam hasil-hasil survei dan polling-polling berbayar untuk tujuan elektabilitas dan popularitas belaka. Tanpa memiliki kemampuan problem solvers dan kesanggupan untuk mengkonkretkan kebijakan dan visi Sukarno tentang Trisakti. Megawati sendiri sebagai trah sejati Sukarno sesungguhnya mengemban tugas sejarah untuk mewujudkan amalan dari wasiat Sukarno itu agar menjadi kenyataan. Rizal Ramli dikatakan merupakan kembaran jiwa Sukarno tiada lain karena kedua-duanya adalah tokoh pergerakan, mengalami pesemaian nasionalisme di kota yang sama yaitu Bandung, dan sama-sama menempuh pendidikan di ITB. Keduanya merupakan patriot yang melawan penindasan ekonomi dan berbagai bentuk ketidakadilan, bahkan mengalami persamaan kepedihan riwayat pernah dijebloskan ke dalam bui di Penjara Sukamiskin dan mengalami berbagai tekanan rezim yang zolim. Seperti halnya Sukarno Rizal Ramli telah menempuh Via Dolorosa, ialah jalan kepemimpinan yang tak mudah, yang dilalui dengan proses pembuktian keberpihakannya kepada mayoritas rakyat negeri ini. *****
Mahfud MD Vs Komisi III DPR RI Siap Perang, Bisa Jadi Gempa Bumi Politik
Jakarta, FNN - Rabu pekan ini sepertinya akan terjadi ‘perang’ antara Menko Polhukam, Mahfud MD, dengan Komisi III DPR RI. Dalam akun media Tweeternya, Mahfud MD menantang anggota Komisi III Benny K. Harman, Arteria Dahlan, dan Asrul Sani, sembari berharap mudah-mudahan Komisi III tidak maju mundur lagi mengundang dirinya dan jangan sampai ketiga orang tersebut tidak hadir. Seperti diketahui bahwa selain sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD juga menjabat sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNK-PP-TPPU). “Saya kira ini yang disebut sebagai moment of thrust, atau satu titik di mana akan diuji yang mana yang jujur: DPR yang mewakili rakyat tetapi diam ketika terjadi manipulasi uang rakyat di rekening yang dibongkar Pak Mahfud, atau Pak Mahfud yang justru di dalam pemerintahan tapi mau bicara berbasis pada kepentiingan rakyat,” ujar Rocky Gerung di Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (27/3/23) dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Jadi, lanjut Rocky, kita akan melihat nanti ada semacam perselisihan data tentu dan yang lebih penting adalah perselisihan perspektif, melihat apakah betul jumlah 349 T semacam permainan politik Mahfud atau di belakangnya memang ada yang riil, yaitu potensi money loundring. Rocky heran mengapa DPR belum melakukan semacam analisis, tapi sudah bereaksi konservatif, seolah mau membela Sri Mulyani. Dalam rapat kerja bersama Ketua PPATK, DPR mempersoalkan keabsahan Mahfud Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNK-PP-TPPU). Mereka menyatakan bahwa Mahfud tidak berhak menyampaikan masalah mega skandal 349 T ke publik. Bahkan, mereka mengatakan bahwa hal itu bisa dipidanakan. Hal itu pula yang membuat Mahfud merasa bahwa DPR bereaksi di luar subtansi. “Saya kira Mahfud baru mengedarkan itu sebagai potensi tindak pidana. Karena itu, dia ambil alih. Kan tidak bisa kalau PPATK yang ucapkan itu. Walaupun Mahfud bukan bagian struktural dari PPATK, tapi dia sebagai oversight committee dan punya jabatan sebagai Menko Polhukam. Sebetulnya Mahfud memang mau memanfaatkan portofolio dia sebagai Menko Polhukam untuk mengatasi gejolak politik,” ujar Rocky. Menurut Rocky, jika yang menyampaikan mega skandal 349 T jurnalis atau LSM pasti langsung ditangkap. Tetapi, ini yang menyampaikan adalah pejabat nomor 2 di dalam struktur pemerintahan Bidang Keamanan, yaitu Menko Polhukam. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Padahal, kata Rocky, DPR punya hak angket dan hak-hak lain untuk menanggapi masalah mega skandal itu. Mestinya DPR juga paralel dengan Mahfud MD tentang potensi pidana di dalam kasus 349 T. DPR mesti melayani dengan membentuk semacam pansus supaya paralel, bukan dengan melawan Mahfud. “Ini dungu juga DPR ini. Hal yang sudah jadi persoalan publik masa dibalas dengan soal pribadi Mahfud. Nggak ada pribadi Mahfud di situ. Mahfud mewakili Menkopolhukam, DPR mesti mewakili kepentingan rakyat, maka dia harus bilang demi rakyat kami paralel bekerja dengan Mahfud MD atau membentuk Pansus DPR,” ungkap Rocky. Secara umum, Mahfud MD seperti diadili oleh Komisi III DPR pada rapat kerja bersama dengan Ketua PPATK. Bahkan, Beny K. Harman menuding Mahfud punya motif politik, Ateria menyatakan bahwa dia bisa dipidana, sementara Asrul Sani menyatakan Mahfud tidak punya kewenangan. Padahal, Mahfud tidak menyebut nama orang saat mengungkap mega skandal 349 T. Dia hanya mengatakan ada kasus yang besar. “Betul, dan ini kasus yang bisa membuat gempa bumi politik. Jadi, kelihatannya bahwa yang bersiap-siap untuk ketimpa bangunan yang retak karena gempa bumi ini DPR duluan, nanti dia yang kabur duluan kira-kira,” kata Rocky. “Kita menduga memang bahwa di dalam kasus ini ada uang-uang politik, jadi bereaksi duluan partai politik,” tambah Rocky. (ida)
Berhala Jokowinomics Produk Prabowo-Luhut
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) BEBERAPA hari lalu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, membuat pernyataan mengejutkan, bahwa 100% program pembangunan pemerintahan Jokowi (Jokowinomics) berasal dari Prabowo Subianto. Tak heran, Prabowo menegaskan, kalau terpilih menjadi presiden, ia akan melanjutkan 99,99% Jokowinomics. Melihat kapasitas Jokowi, memang mustahil ia punya visi tentang Indonesia masa depan. Itu terlihat dari 60 janji omong kosongnya dalam kampanye pilpres 2014 dan 2019. Janji-janji itu memang dirancang untuk mengelabui rakyat dan hanya diniatkan untuk menegaskan adanya unsur kebaruan pada dirinya dibandingkan lawannya. Tetapi bgm kita menjelaskan Jokowinomics berasal dari Prabowo, sementara yg menjalankannya adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan? Pertama-tama kita hrs ingat bhw ketika Hashim melemparkan pernyataan kontroversial di atas, tdk ada bantahan dari Luhut maupun Jokowi. Hubungan antara Luhut dan Prabowo terkait Jokowinomics berdasarkan kenyataan bhw keduanya adalah anak kandung Orde Baru dan bersahabat karib sejak masih aktif di militer. Luhut adalah atasan Prabowo. Prabowo dan Hashim adalah putera begawan ekonomi UI, Soemitro Djojohadikusumo, yang juga merupakan salah satu arsitek ekonomi Orba. Dus, masuk akal kalau Jokowinomics -- yang merupakan reinkarnasi developmentalism Orba -- berasal dari Prabowo yg di-share oleh Luhut. Jokowinomics, yang menjadi jargon model pembangunan ala Jokowi seringkali dipamerkan sbg prestasi nasional untuk memenangkan hati konstituen melalui gedung pencakar langit, jembatan penghubung, dan transportasi umum modern. Pendekatan teknokratik dan pragmatis ini disebut oleh dunia akademisi sebagai bentuk \'new developmentalism\'. Agenda pembangunan materialistis dengan Jokowinomics ternyata kemudian terlalu sempit untuk menjawab tantangan pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Ledakan pembangunan infrastruktur dibarengi dgn dikeluarkannya UU yg represif, pelemahan beberapa institusi penopang keadilan, hingga pembatasan kebebasan pers menjadi kontradiksi dlm pembangunan yang seharusnya menyejahterakan dan memerdekakan masyarakat sipil, serta mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sebgmna konsep \'development as freedom\' yang ditawarkan Amartya Sen (Cheryl Pangestu, Universitas Parahyangan). Konsep \'pembangunan sebagai kebebasan\' dari Amartya Sen inilah yang nampaknya dianut dan diimplementasikan Anies Baswedan ketika memimpin Jakarta. Kendati telah terbukti tdk memadai untuk pembangunan berkelanjutan, Jokowinomics hendak dipertahankan atau dilanjutkan presiden pengganti Jokowi. Setelah menemui jalan buntu dlm upaya memperpanjang masa jabatan presiden, Jokowi menyerah. Pada 25 Maret, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pilpres akan diselenggarakan sesuai jadwal, karena tertunda sehari pun akan melanggar konstitusi. Jokowi 3 periode pun tdk mungkin diwujudkan krn hrs mengamandemen konstitusi. Sementara 2/3 anggota DPR menentangnya. Namun, blm tentu pilpres berjalan jurdil dan transparan. Pertama, upaya menjegal Anies dari arena pilpres msh diusahakan. KPK masih mencari jalan untuk menjerat Anies dlm kasus Formula-E. Tetapi pemerintah menyadari upaya ini pun kian sulit direalisasikan krn, selain tak punya bukti, 3 parpol yg tergabung dlm Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah secara resmi mengusung Anies sbg capres mereka. Kedua, membatasi ruang gerak Anies. Kendati tak ada UU Pemilu yang dilanggarnya, Bawaslu tak henti mempermasalahkan kegiatan sosialisasi Anies di berbagai daerah. Ketiga, kampanye bahaya politik identitas. Badan Intelijen Negara (BIN) ikut bermain dlm hal ini. Ketua PP Nasdem Effendy Choiri mengaku menerima laporan tentang adanya operasi intelijen yang mengganggu safari Anies untuk melakukan provokasi terhadap masyarakat lewat spanduk (Kompas Tv, 24/3/2023). Keempat, kalaupun nanti Anies ikut kontestasi pilpres, tak ada jaminan hajat nasional itu akan berjalan fair. Ada indikasi KPU bekerja sesuai arahan pemerintah. Selain isu KPU Pusat mengintervensi KPUD dlm menetapkan parpol mana yang lolos dan mana yang tidak lolos verifikasi, juga dilaporkan hasil pilpres telah ditetapkan KPU. Info ini datang dari Hasnaeni Moein yg mengaku telah memberikan gratifikasi tubuhnya kpd Ketua KPU Hasyim Asy\'ari agar parpol yang dipimpinnya lolos verifikasi. Lebih jauh, wanita emas ini mengaku mendapat info dari Hasyim bahwa KPU telah mengatur Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sebagai pemenang pilpres. Upaya menjegal Anies tak bisa dilepaskan dari visi pembangunannya yang berbeda dengan Jokowinomics. Otomatis semua legacy ekonomi dan politik Jokowi yang tak sejalan dengan visinya mungkin akan direvisi. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan Jokowi -- dan menteri-menteri kepercayaannya -- adalah keselamatan diri dan kekuarganya terkait KKN, pelanggaran konstitusional, dan mungkin juga sejumlah masalah serius dari hasil perselingkuhannya dengan oligarki. Tentu saja tak ada niat Anies untuk mencelakakan Jokowi. Ia tdk melihat Jokowi sebagai sasaran balas dendam. Tetapi memang ketika Anies mewujudkan visi dan misinya yang berdasarkan pada semangat reformasi, mau tak mau akan beririsan dgn legacy dan kepentingan keluarga Jokowi. Juga konco-konconya. Karena itulah kita menyaksikan kepanikan Jokowi dan Luhut dalam mengatur siapa yang akan mnjdi presiden berikut berhubung peluang Ganjar, jagoan Jokowi, menjadi capres kian kecil. Ini terindikasi dari pernyataan Megawati yang blak-blakan mengatakan beliau tahu persis ada capres yang menimbun kekayaan lewat korupsi. Ganjar pernah berurusan dgn hukum terkait megakorupsi E-KTP, yang hari ini berita itu bermunculan kembali. Selain itu, kita tahu Megawati tak menghendaki Ganjar diusung PDI-P sebagai capres. Dus, masuk akal kalau Jokowi kini mengandalkan Prabowo. Kalau Ganjar tak ikut kontestasi pilpres, memang hanya Prabowo yang menjadi kompetitor Anies. Pakar komunikasi politik UI, Effendi Gazali, menilai Prabowo orang yang akan menjamin keamanan Jokowi dan keluarganya, serta kelanjutan IKN. Ia mendasarkan analisisnya pd sikap Kepala BIN Budi Gunawan yang menyebut aura Jokowi kini seakan pindah ke Prabowo. Pernyataan ini berkaitan dengan arah dan waktu BG punya banyak info dan beliau dekat dengan Megawati. Lalu, adanya pertemuan di Istana antara Megawati dan Jokowi. Selain itu, kata Gazali, BG dinilai sangat tahu sosok Prabowo. Dia juga memahami betul narasi besar tentang keindonesiaan perlu sambung-menyambung. Menilik sistem ekonomi ekstraktif yang dijalankan pemerintahan Jokowi yang berada dalam kendali Luhut memang sangat mirip dengan developmentalism Orba. Penekanan pada stabilitas politik membuat pemerintah kurang menghargai demokrasi, HAM, dan kritisisme. Pertumbuhan ekonomi mengandalkan oligarki untuk menciptakan lapangan kerja. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi, investasi asing sangat diandalkan sampai-sampai pemerintah membuat konsesi-konsesi besar bagi investor, termasuk melelang BUMN-BUMN, untuk menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi, dan percepatan industrialisasi. Pemerataan dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur di mana akses ekonomi bagi rakyat makin besar dan diharapkan daya saing produk dlm negeri meningkat. Namun, ternyata, Jokowinomics melahirkan banyak masalah. Misalnya, selain yang sudah disebutkan di atas, Jokowinomics juga melahirkan pelanggaran HAM, KKN, dan lembaga legislatif serta yudikatif telah terkooptasi oleh eksekutif yang dikendalikan oligarki. Sementara keadilan sosial tdk tercipta. Bahkan, pengangguran dan kemiskinan meluas. Yg menjadi lbh kaya justru oligarki. Sekali lagi, Jokowinomics ini juga yg menjadi komitmen Prabowo untuk dilanjutkan. Dan hal ini cukup membuat Luhut bahagia. Kalaupun Ganjar atau bakal capres lain pendukung status quo yg nanti berkuasa, itu pun akan membuat Luhut happy karena ada jaminan keberlanjutan Jokowinomics yang dijalankannya selama ini. Ada dua alasan mengapa para bakal capres ini akan melanjutkan program pembangunan Jokowi. Pertama, mereka tak punya visi tentang Indonesia masa depan. Kedua, Jokowinomics -- yg tak lain merupakan reinkarnasi Orba -- telah menjadi berhala. Dalam rilis hasil survey Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 13-18 Maret lalu, secara mengejutkan menunjukkan kepuasaan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi mengalami peningkatan. Ada 73% responden yang menyatakan puas, sementara yg tdk puas 26%. Yang puas beralasan Jokowi membangun infrastruktur dan \"membagi-bagi\" uang pada rakyat kecil. Yang tidak puas mendasarkan pada kenaikan harga bahan-bahan pokok. Sementara elektabilitas Prabowo meningkat signifikan setelah adanya endorsement dari Jokowi pada pencapresannya. Data ini -- kalau memang dapat diandalkan -- menunjukkan tidak ada korelasi antara Jokowimomics dengan ekses yang ditimbulkannya dan apa yang dikesankan Jokowi kepada rakyat banyak. Toh, menurut hasil survey itu juga, rakyat menyukai Jokowi karena \"kebaikan\" dan \"kesederhanaannya\". Bertahannya kepuasan pada kinerja pemerintahan Jokowi -- padahal banyak anomali yang merugikan rakyat, bangsa, dan negara -- disumbangkan juga oleh sikap para cerdik pandai die hard Jokowi yang selalu merasionalisasi apapun kebijakannya yang, dengan begitu, menyiapkan infrastruktur politik bagi keberlangsungan berhala Jokowinomics. Rakyat dirayu dan dihipnotis untuk menjadi pemuja Jokowinomics yg bercirikan imoralitas dan antiintelektualisme. Berani sumpah sesungguhnya tidak ada kelebihan apapun dari Jokowi dalam konteks kapasitasnya sebagai presiden. Kalau nanti Prabowo (atau Ganjar) terpilih, maka Jokowinomics sebagai kekuatan destruktif akan terus menggelinding untuk menggilas apa saja yang ada di depannya. Luhut akan ikut serta di dalamnya sebagai cofounder Jokowinomics bersama Prabowo. Kalau demikian, reformasi 1998 menjadi hal yg sia-sia. Nubuat bahwa RI akan menjadi negara dengan besaran ekonomi terbesar ke-4 dunia pada 2045, bertepatan dengan perayaan 100 rahun RI, pun sangat mungkin cuma mimpi. Tangsel, 27 Maret 2023
POPULER
