ALL CATEGORY
Soal Mega Skandal 349 T, Semakin Sri Mulyani Defensif dan Apologetis, Makin Terlihat Ada Problem Etis
Jakarta, FNN - Kasus mega skandal 349 T di Kementerian Keuangan makin hari makin panas. Kasusnya bahkan sudah sampai dibahas oleh DPR bersama Ketua PPATK yang berujung pada semacam perseturan antara Komisi III DPR dengan Mahfud MD. Komisi III DPR dalam rapat kerja bersama dengan Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, tampak sekali membela Sri Mulyani dan menyalahkan Mahfud. Selain dibela Komisi III, Sri Mulyani juga didukung oleh mayoritas anggota Komisi XI. Mahfud MD pun dalam kubu berhadapan dengan DPR yang frontal terhadapnya. Namun, Mahfud mengaku sudah bertemu dengan Jokowi untuk melaporkan hal itu dan diminta agar buka-bukaan saja. Mengomentari keadaan ini, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (28/3/23) mengatakan: “Saya kira itu konteksnya mesti kita lihat bahwa Pak Jokowi berupa di akhir masa jabatannya itu menyalakan lilin seterang-terangnya. Biasanya, lilin kalau dinyalain terang-terang itu artinya sudah mau mati, tinggal sumbunya saja. Tetapi, faktor Pak Mahfud ini sesuatu yang menurut saya penting sekali, kenapa sih, ada isu di belakang itu yang memungkinkan Pak Jokowi akhirnya mengiyakan atau melegalkan atau mengutus Pak Mahfud untuk bertengkar di DPR. Dan itu artinya pertengkaran intra pemerintah juga kan. “ Yang menarik, tambah Rocky, Mahfud menghitung kalau ini tidak dibuka akan menjadi blunder dan merugikan dia karena seolah dia hanya menyebar hoaks. Oleh karena itu, Mahfud pasti melapor ke presiden dan menerangkan lebih jelas pada presiden sehingga presiden merasa ini perlu dibuka. “Jadi, yang kita duga bahwa di dalam soal uang yang beredar 349 itu pasti ada jejak partai politik. Itu yang kita duga. Karena yang bereaksi partai-partai politik. Ngapain partai poitik berekasi terhadap hal yang sebetulnya biasa,” ujar Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartwan senior FNN, itu Rocky jugamengatakan bahwa Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, terjebak di situ. Dia mau pro keadilan atau proses hukum, atau dia takut karena diancam oleh partai-partai politik. Kalau Mahfud tidak ada takutnya diancam oleh partai politik. Yang justru terbebani adalah PPATK, lalu Ketua PPATK ragu. Tetapi, dengan adanya backup dari Presiden Jokowi, mestinya Ivan juga lebih terang-terangan memperlihatkan bahwa memang data-data itu adalah laporan rutin PPATK kepada Departemen Keuangan. Tetapi, tambah Rocky, PPATK juga melaporkan kepada Mahfud supaya menjadi isu publik. Mahfdu MD dalah semacam dewan pengawas PPATK. Tentu Ivan sebagai ketua PPATK tahu kalau laporan sampai ke Mahfud pasti lapor ke presiden. “Jadi presiden tahu soal-soal ini. Tinggal kita lihat sejauh mana presiden sebetulnya mengerti ujung dari keributan soal dana 349 triliun ini,” ujar Rocky. Saat rapat dengan Komisi XI, Sri Mulyani dalam posisi tetap seperti semula bahwa laporan yang disebutkan oleh Ketua PPATK mencapai 200-an itu mayoritas justru berasal dari permintaan Kementerian Keuangan sendiri. Sri Mulyani juga bersikeras bahwa itu bukan kasus di Kementerian Keuangan. Ada beberapa kasus kepabeanan, tapi bukan berarti melibatkan ASN di Kementerian Keuangan. Meski Sri Mulyani menampik bahwa itu bukan kasus di Kemenkeu, tetapi tetapi fakta bahwa ada kasus Rafael Alun Trisambodo, kasus kepala Bea Cukai, dan laporan milenial tentang penyimpangan-penyimpangan di Bea Cukai, menunjukkan bahwa ada yang salah di Kemenkeu. “Jadi, itu kalau kita seolah-olah bikin analisis ini nggak ada cancer di situ, iya, tetapi ada jejak cancer di tempat yang lain, maka mesti dicurigai ada satu jaringan yang betul-betul kena cancer. Nagapain ngelak-ngelaik, padahal belum ada penelitian hukum,” ujar Rocky. “Jadi, kalau Sri Mulyani defensif, itu artinya ada sesuatu yang mau disembunyikan,” tegas Rocky. Mestinya Sri Mulyani justru mempersilakan petugas hukum, kepolisian atau Jaksa atau KPK masuk, bukan menutup pintu dengan mengatakan tidak ada jejak korupsi, tidak ada jejak money laundring, atau tidak ada jejak keterlibatan pejabat Kemenkeu. Itu boleh dikatakan setelah ada penelitian awal atau penyelidikan awal. Kalau begini PR-nya Sri Mulyani buruk banget karena defensif. Dan jika Sri Mulyani semakin defensif maka semakin terlihat bahwa di situ ada problem etis. “Semakin dia defensif, semakin dia apologetis, semakin terlihat di situ ada problem etis,” ujar Rocky. (ida)
Menteri ESDM: Dugaan Korupsi Tukin Melibatkan Beberapa Orang
Jakarta, FNN - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) pegawai di kementeriannya tahun anggaran 2020-2022 terindikasi melibatkan sejumlah orang.\"Indikasi kurang lebih ya beberapa oranglah,\" kata Arifin kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.Kendati demikian, Arifin tak mengungkapkan lebih lanjut berapa jumlah pasti orang yang terindikasi terlibat dugaan korupsi yang sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.Arifin menambahkan sejauh ini dugaan korupsi itu baru terindikasi melibatkan satu direktorat jenderal (ditjen) di Kementerian ESDM, sembari merujuk pada keterangan yang sudah lebih dulu disampaikan KPK.Diketahui, Senin siang (27/3), KPK telah menggeledah kantor Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM di Tebet, Jakarta Selatan, terkait kasus dugaan korupsi tukin pegawai tahun anggaran 2020-2022.Menurut Arifin, penyidikan itu merupakan tindak lanjut atas temuan yang diperoleh dari aduan masyarakat.\"Jadi memang temuan ini dari aduan masyarakat untuk kami ketahui, kemudian berproses. Jadi, ini tunggu hasil dari pemeriksaan,\" kata Arifin.Dia juga meminta semua pihak bersama-sama mengikuti proses penyidikan KPK.\"Tunggu hasil daripada pemeriksaannya, semuanya kita harus tunggulah,\" tambahnya.Arifin meyakini hasil pemeriksaan yang saat ini berjalan bisa menjadi bahan perbaikan ke depan. Dia juga mengakui bahwa Kementerian ESDM masih harus melakukan pengawasan lebih ketat termasuk memperbaiki beberapa prosedur penyerta.Sebelumnya, KPK menyampaikan dugaan hasil korupsi tukin pegawai Kementerian ESDM bernilai puluhan miliar rupiah tersebut diduga digunakan untuk pemenuhan proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).\"Termasuk dugaannya dalam rangka untuk pemenuhan proses-proses pemeriksaan oleh BPK,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (27/3).(ida/ANTARA)
Erupsi Gunung Anak Krakatau Menyemburkan Abu Setinggi 2.000 Meter
Lampung Selatan, FNN - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekam aktivitas erupsi berupa lontaran abu vulkanik setinggi lebih kurang 2.000 meter dari atas puncak Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Banten.\"Terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau pada hari Selasa, 28 Maret 2023, pukul 07:43 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 2.000 m di atas puncak (± 2.157 m di atas permukaan laut),\" katanya dikutip dari laman resmi (PVMBG), Selasa.Kolam abu teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal condong kearah timur laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 65 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 58 detik.Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau di Hargopancuran, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Andi Suardi, saat dihubungi dari Bandarlampung mengimbau masyarakat, nelayan untuk tidak mendekati kawasan gunung anak Krakatau pada radius lima kilometer.\"Saat ini gunung Anak Krakatau berada pada level III siaga dengan rekomendasi masyarakat, nelayan, pendaki gunung, tidak mendekati gunung dengan radius 5 kilometer,\" kata Andi.(ida/ANTARA)
Polri Memberlakukan "One Way" dan "Contra Flow" Saat Mudik 2023
Jakarta, FNN - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan penambahan kapasitas jalan untuk menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri 2023 dengan memberlakukan one way dan contra flow di sejumlah ruas jalan.\"Tahun ini kami akan melakukan penambahan kapasitas jalan berupa contra flow, one way, alih arus dan buka tutup,\" kata Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol. Aan Suhanan dalam diskusi publik bertajuk \"Keterjangkauan Pangan, Kesiapan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik Jelang Mudik Lebaran 2023\" di Jakarta, Selasa.Aan menjelaskan, contra flow dilakukan secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di sekitar rest area dan terjadinya gangguan pada penggal jalur tertentu.\"Contra flow untuk dilaksanakan dari mulai KM 47 Tol Jakarta--Cikampek sampai dengan KM 72 Tol Cipali,\" ucapnya.Sedangkan untuk one way dilaksanakan dari KM 72 Tol Cipali sampai dengan KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, kemudian di KM 422 sampai dengan KM 442 Tol Semarang-Bawen.Kemudian untuk alih arus dan buka tutup dilakukan pada ruas tol fungsional Cisumdawu apabila arus padat di GT Cimalaka maka kendaraan akan ditutup atau dialihkan melalui exit Sumedang. Bila exit Sumedang masih padat maka akan ditutup dan dialihkan melalui exit Pemulihan.Terkait dengan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2023 nanti, kata Aan, seluruh Dirlantas Polda yang wilayahnya dilalui pemudik sudah membuat beberapa rekayasa lalu lintas guna memastikan kelancaran arus bagi masyarakat.Jenderal bintang satu itu menyebut, pelaksanaan one way dan contra flow sudah dibuat jadwal nya bersama dengan Kementerian Perhubungan, PT Jasamarga dan pemangku kepentingan terkait (stakeholders).Untuk jadwal contra flow arus balik dari KM 47 sampai KM 72 dilaksanakan dari tanggal 18 April mulai pukul 14.00 WIB sampai 24.00 WIB. Dilanjutkan tanggal 19, 20 dan 21 April dari pukul 08.00 WIB sampai 24.00 WIB. Sedangkan untuk one way arus mudik dari KM 72 sampai dengan KM 414 dilaksanakan bersamaan dengan contra flow.Begitu pula untuk arus balik, jadwal contra flow dan one way dibagi dalam dua gelombang. Untuk gelombang pertama contra flow dari KM 72-47 dilaksanakan tanggal 24 April dari pukul 14.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB, lalu di tanggal 25 dan 26 April sama-sama dimulai pukul 08.00 WIB. Jadwal yang sama berlaku pula untuk sistem one way di KM 414-KM 72.Sedangkan untuk arus mudik gelombang kedua tanggal 29 April di KM 72-KM 47 dimulai tanggal 14.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB, dilanjutkan tanggal 30 April dari pukul 08.00- 24.00 WIB, dan tanggal 1-2 Mei dimulai dari pukul 08.00 WIB. Jadwal yang sama juga berlaku untuk sistem one way dari KM 414-KM 72.\"Jadwal one way dan contra flow sama supaya terjadi keharmonisan,\" kata Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana.Tahun 2023 ini pemerintah memprediksi ada 123,8 juta orang melakukan pergerakan saat libur Lebaran, angka ini meningkat 44 persen dari tahun 2022. Diperkirakan pula, ada 99,22 juta orang menggunakan transportasi darat, di mana 22,07 persen (27,32 juta orang) menggunakan mobil pribadi, 20,3 persen (25,13 juta orang) sepeda motor, 18,39 persen (22,77 juta orang) menggunakan bus, 11,69 persen (14,47 juta orang) menggunakan kereta api antar kota, 7,7 persen (9,53 juta orang) menggunakan mobil sewa.Daerah tujuan terbanyak pemudik Lebaran 2023, yakni Jawa Tengah sebesar 26,45 persen (32,75 juta orang), Jawa Timur sebanyak 19,8 persen (24,6 juta orang) dan Jawa Barat 16,73 persen (20,72 juta orang).(ida/ANTARA)
Wajar Jika Ada Pro dan Kontra Terkait UU Ciptaker
Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menilai wajar terdapat pro dan kontra dalam kehidupan negara demokrasi terkait pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perpu Ciptaker) menjadi undang-undang.“Kita maklum, kita pahami masih banyak penolakan,” kata Rahmad dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Rahmad mengajak masyarakat menghormati produk politik dan hukum yang sudah pemerintah dan parlemen sahkan, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau pun menolak bisa melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).\"Keputusan sudah diambil. Apa pun keputusannya tentu ini adalah produk politik dan hukum yang harus dihormati bersama,\" kata Rahmad.Rahmad memberi solusi untuk meredam masih banyaknya penolakan pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang.Solusi yang Rahmad berikan adalah pemerintah melakukan sosialisasi masif terkait seluruh isi undang-undang. Seluruh elemen dari konfederasi pekerja, akademisi, dan mahasiswa harus dilibatkan dalam penyusunan peraturan pemerintah terkait UU Cipta Kerja.\"Misalnya, masyarakat dilibatkan terkait aturan alih daya yang dibatasi. Dibatasi macam apa nanti yang dikehendaki? Baru dijadikan peraturan pemerintah. Ini tentu bisa mengakomodasi pihak yang menolak. Dari pekerja dilibatkan, akademisi dilibatkan, itu bisa meminimalkan rasa ketidaksetujuan, sedikit mengobati, dan menerima,\" kata Rahmad.Berikutnya, lanjut Rahmad, bagi pihak yang masih kontra disarankan agar menjalani proses hukum melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).\"Kepada para pihak, baik mahasiswa, pekerja, dan akademisi yang masih tidak setuju, kita hormati karena ini demokrasi. Tapi perpu sudah disahkan menjadi UU, satu tahap sudah dilalui. Setiap negara wajib menaati, tetapi masih ada tahap judicial review ke MK, silakan kita hormati. Tetapi catatan, apa pun putusan MK nanti harus ditaati semua pihak,\" kata Rahmad.(ida/ANTARA)
Dalam Keadaan Inflasi Tinggi, Pemda Diingatkan Agar Membuat Terobosan Kreatif
Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (pemda) dengan tingkat inflasi yang tinggi agar melakukan terobosan kreatif, di samping menerapkan sembilan langkah pengendalian inflasi.\"Banyak terobosan kreatif, cuma mau bekerja atau tidak. Di daerah yang inflasi nya tinggi, saya sudah turun hampir mungkin 8 provinsi kumpul dengan seluruh kepala daerahnya, gubernur, bupati,\" kata Tito, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.Ia lalu mencontohkan terobosan kreatif yang dapat dilakukan oleh pemda itu adalah melaksanakan gerakan pertanian urban, sedangkan sembilan langkah pengendalian inflasi di antaranya menggelar rapat tim pengendalian inflasi daerah, operasi pasar murah, pemberian bantuan sosial, subsidi transportasi, dan menjalin kerja sama antardaerah.Hal tersebut dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hibrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (27/3).Lebih lanjut, Tito menekankan berbagai terobosan tersebut sangat diperlukan, apalagi saat ini terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas karena tingginya permintaan barang/jasa pada bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah..Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa komoditas yang perlu diwaspadai di antaranya beras, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih.Untuk mengatasi hal tersebut, Tito terus mendorong pemerintah daerah bersama masyarakat untuk melakukan gerakan menanam.\"Di kota pun, bisa dibuat gerakan menanam cabai. Saya paham beberapa kota melaksanakan pertanian urban, perkebunan di perkotaan, memanfaatkan lahan-lahan yang ada, gang-gang, dibuat polibag-polibag untuk produksi menanam cabai,\" lanjutnya.Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah untuk rajin mengecek ketersediaan komoditas di wilayah masing-masing sebagai upaya mencegah terjadinya kelangkaan. Kemudian, ia meminta data hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat.Tito berharap data dan angka yang dilaporkan benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga pemerintah dapat menyiapkan intervensi kebijakan yang lebih tepat.“Kepala daerahnya tolong cek, bupati tolong cek, betul tidak angka itu. Jangan sampai nanti angka itu ada di pusatnya sudah begitu. Padahal di sana terjadi hujan dan lain-lain, panen nya gagal, berkurang sehingga akhirnya asumsi pemerintah pusat menjadi tidak akurat. Jangan sampai nanti angkanya meleset,\" tutur dia.(ida/ANTARA)
Puasa Menjadi Momentum Membentuk Pribadi Takwa-Toleran
Jakarta, FNN - Guru Besar Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Andi M. Faisal Bakti menilai ibadah puasa Ramadhan menjadi momentum untuk membentuk diri untuk menjadi insan yang bertakwa dan toleran.\"Ibadah puasa merupakan kunci dalam membangun manusia yang kokoh kepribadiannya sehingga bisa sabar dan memaafkan orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran bahwa umat diperintahkan berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa,\" kata Andi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Dia menjelaskan makna puasa dari bahasa Arab ada dua kata, yaitu \"asshiyam\" dan \"asshoum\", artinya adalah menahan diri yang sifatnya fisik seperti makan, minum, dan hubungan suami-istri. Menurut dia, menahan diri ada yang sifatnya nonfisik, seperti mengontrol nafsu makan dan marah.\"Nafsu bisa berupa ketertarikan terhadap hal-hal yang sifatnya abstrak. Nafsu perlu dikendalikan agar tidak terjebak pada perbuatan buruk, seperti mencela atau mengungkit kesalahan orang lain,\" ujarnya.Andi menekankan pentingnya menjaga toleransi di bulan Ramadhan yang bisa terbentuk ketika mengedepankan prasangka baik terhadap orang lain.Menurut dia, membangun toleransi perlu dilakukan oleh orang yang berpuasa kepada yang tidak berpuasa maupun sebaliknya.“Kita harus membangun toleransi pada saudara kita yang berpuasa, jangan kita tunjukkan di depan dia ketika kita makan. Sebaliknya, orang yang berpuasa harus mengetahui bahwa ada orang yang tidak puasa dan perlu difasilitasi,\" katanya.Andi berpesan tentang pentingnya menjaga kebersamaan sesama anak bangsa yang dapat dibentuk dengan melibatkan seluruh pihak.Rasa kebersamaan itu, menurut dia, tidak hanya kalangan elit saja yang mendapatkan panggung, namun masyarakat bisa menyalurkan pendapatnya dengan bebas dan bertanggung jawab.Menurut dia, dalam prinsip kebersamaan ada konsensus atau musyawarah mufakat yang penting untuk dijadikan pegangan, yaitu masyarakat dapat duduk bersama, ada hasil rapat yang disepakati, dan semua orang harus diberikan kesempatan untuk berpendapat.\"Jangan hanya tokohnya itu saja yang bicara, tapi tidak mau mendengarkan pandangan anggota masyarakat,\" ujarnya.Andi mencontohkan Rasulullah Muhammad SAW selalu mendengarkan masukan dari para sahabat dan masyarakat walaupun Rasulullah memiliki kedudukan tertinggi di Madinah.Menurut dia, Rasulullah ketika dulu mau perang seringi minta pandangan sahabatnya, seperti Salman Al-Farisi, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya. (ida/ANTARA)
Penjelasan Mahfud ke DPR Penting, Fahri Hamzah: Jangan-jangan Ada Persekongkolan dan Money Laundry dengan Elit di Senayan
JAKARTA, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk menjelaskan seterang-terangnya mengenai transaksi janggal Rp 349 triliun. Presiden meminta Mahfud menjelaskan secara terbuka pengertian mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang kepada DPR agar masyarakat paham, apa itu pencucian uang. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta agar Komisi III DPR RI menjawab tantangan Mahfud, terkait dugaan adanya transaksi janggal senilai Rp349 triliun itu. \"Tantangan (Menko Polhukam Mahfud) ini harus dijawab oleh Komisi III DPR RI,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Selasa (28/3/2023). Menurut Fahri, jika DPR RI tidak menjawab patut diduga ada persekongkolan para elit di DPR RI dan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal transaksi jangggal tersebut. \"Sebab kalau tidak dijawab, jangan-jangan ada persekongkolan dan money laundry justru bermula dari para elite di Senayan termasuk pimpinan parpolnya,\" kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini. Fahri menilai jika tidak ada persengkongkolan dan money laundry, seharusnya DPR lantang bersuara terhadap transaksi janggal berbau korupsi Rp 349 triliiun di lingkungan eksekutif itu. Mantan Wakil Ketua Komisi III DPR itu lantas mengingatkan, ketika terjadi skandal bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun beberapa tahun silam, parlemennya ketika itu sangat riuh. Sehingga sekarang ini, menurut Fahri, kesempatan bagi parlemen untuk bersuara terkait dugaan korupsi Rp 349 triliun di eksekutif, bukan sebaliknya diam dan tidak bersuara. \"Wahai partai-partai di Senayan yang di DPR RI selama ini senyap, sekarang lah kalian ada kesempatan untuk bersuara terkait korupsi 300-an triliun di eksekutif,\" katanya. \"Kami mau nonton apakah kalian masih ada sisa hati. Dulu skandal Bank Century hanya soal Rp 6,7 triliun saja, Senayan heboh. Sekarang waktumu bersuara!\" tantang politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo meminta Menko Polhukam Mahfud MD hadir ke DPR untuk menjelaskan soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai dugaan pencucian uang di Kemenkeu senilai Rp 349 triliun. Mahfud siap menghadiri rapat di Komisi III DPR. Dia akan memberikan penjelasan mengenai temuan PPATK tanpa ditutup-tutupi. \"Presiden meminta saya hadir, menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang,\" kata Mahfud seusai pertemuan dengan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/3/2023). Presiden menghendaki adanya keterbukaan informasi dengan peraturan perundang-undangan. Mahfud menjelaskan, dia akan didampingi sejumlah pejabat. Kapasitas Mahfud datang ke Komisi III DPR juga selaku Ketua Nasional Pencegahan dan Pemberatan TPPU. Sebelumnya, Komisi III DPR akan menggelar rapat dengan Komite TPPU di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait dugaan TPPU Rp349 triliun di Kemenkeu pada Jumat (24/3/2023). Namun, jadwal tersebut berubah dan dijadwalkan digelar pada Rabu (29/3/2023). \"Bismillah. Mudah-mudahan Komisi III DPR RI tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam/Ketua KNK-pp-TPPU. Saya sudah siap hadir,\" tegas Mahfud. (Ida)
Suntikan Dana 6,4 Triliun dari Telkomsel ke Go To Justru Timbulkan Kerugian Baru
JAKARTA, FNN – Aksi korporasi anak usaha Telkom, PT Telkomsel (TLKM) yang membeli saham di perusahaan patungan Gojek dan Tokopedia atau GoTo terus menuai polemik. Hal ini terjadi karena saham emiten teknologi PT GoTo Tbk. (GoTo) terus terjun bebas. GoTo membukukan rugi bersih Rp40,5 triliun pada 2022. Membengkaknya kerugian bersih dipastikan berimbas kepada Telkomsel yang menanamkan investasinya pada GoTo. Aksi korporasi Telkomsel ini menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang mengingatkan akan sejumlah kasus serupa yang berakhir menjadi skandal hukum. “Seperti pernah dialami pengelola dana pensiun Pertamina, yang juga melakukan aksi korporasi dengan membeli saham yang lalu mengalami kerugian. Yang ujungnya direksi dipidana karena dianggap ada ‘main mata’ dalam investasi 600 miliar rupiah itu,” ungkap LaNyalla, Minggu (26/3/2023). Dikatakan LaNyalla apa yang dilakukan Telkomsel juga didalilkan sebagai potensi untuk keuntungan. Aksi korporasi dengan menyuntikkan dana sekitar Rp.6,4 triliun kepada GoTo didalilkan sebagai bagian dari pengembangan bisnis untuk menghasilkan potensi baru. “Tetapi faktanya yang terjadi justru kerugian baru. Ini bisa menjadi skandal hukum. Terutama bila dikaitkan dengan keputusan investasi tersebut yang disebut oleh banyak kalangan ada vested of interest melalui keterlibatan sejumlah pihak di lingkaran Telkom, Telkomsel dan GoTo,” urainya. Ketua Dewan Penasehat KADIN Jatim tersebut berharap pola-pola seperti ini tidak terus terjadi di entitas bisnis yang saham mayoritas dimiliki pemerintah seperti Telkom dan lainnya. “Jangan sampai perusahaan milik negara terimbas, sehingga negara terpaksa melakukan bailout atau penyuntikan melalui PMN terus menerus akibat kinerja BUMN yang buruk gara-gara aksi korporasi yang menguntungkan pihak ketiga,” pungkas LaNyalla. (*)
Nasionalisme Baru Kita
Oleh Tengku Zulkifli Usman - Jubir Nasional Pemenangan Pemilu Partai Gelora Indonesia SEJAK era Soekarno, benturan ideologi politik terus terjadi. Islam dan nasionalis, Islam vs komunis, Islam vs sosialis. Era Soekarno di mana ada demokrasi di sana, tapi tidak ada pembangunan. Ada kebebasan tapi tidak ada kesejahteraan. Akhir dari rezim Orde Lama ini berdarah. Ada kejadian G30S PKI yang membuat trauma sampai saat ini. Era Soeharto, ada kesejahteraan dan ada pembangunan. Tapi tidak ada demokrasi. Kebebasan yang dibredel sampai ke tingkat ekstrem. Benturan ideologi pun tetap berlangsung. Nasionalis vs Islam. Asas tunggal Pancasila yang kemudian ditolak oleh kalangan kanan, membuat konflik berkepanjangan antara Islam dan negara. Era Soeharto juga berakhir dengan konflik. Walaupun tidak terlalu berdarah- darah. Tapi akhir rezim Orde Baru ini juga anti klimaks. Tumbang di tangan mahasiswa dan tokoh-tokoh reformasi. Seharusnya, benturan ideologi ini tidak harus terjadi. Karena sejatinya Islam dan nasionalisme bukanlah sesuatu yang perlu dibenturkan. Seharusnya saling menguatkan. Karena Islam sudah selesai, nasionalisme juga sudah selesai. Kita ditakdirkan menjadi negara muslim terbesar di dunia. Seharusnya Islam dan nasionalisme harus jalan berdampingan secara elegan. Saat ini, upaya membenturkan Islam dengan nasionalisme juga terus berlangsung pasca reformasi. Golongan yang mengaku nasionalis takut kepada Islam. Dan kalangan Islam juga mencurigai kalangan nasionalis. Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Salah satu faktor utama benturan itu adalah ketidakmampuan melakukan rekonsiliasi ideologi dan konsolidasi demokrasi secara tepat. Faktor lainnya adalah faktor luar, dimana rezim di Indonesia banyak mendengar bisikan luar tentang islamphobia, sehingga menimbulkan ketegangan yang terus-menerus antara Islam dan nasionalisme. Islam dan negara. Partai Gelora termasuk yang merasa prihatin dengan realitas ini. Oleh sebab itu, salah satu upaya keras Partai Gelora adalah melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi demokrasi agar lebih substansial dan lebih fokus dalam menegakkan konstitusi. Yang dengan mindset ini, maka persatuan Indonesia bisa kita raih. Karena pada dasarnya, apapun ideologi penguasa, baik itu Islam ataupun nasionalisme, jika basisnya adalah gotong royong dan ada rasa saling berkolaborasi. Maka benturan-benturan seperti ini tidak harus terus berlanjut. Pasca reformasi, upaya untuk terus membenturkan ideologi juga terus berjalan. Hal ini sebenarnya sudah tidak relevan, mengingat zaman yang sudah berubah dan tantangan Indonesia juga yang sudah berubah. Partai Gelora tidak punya masalah dengan nasionalisme dan juga tidak punya masalah dengan Islam. Karena dalam keyakinan kita, kedua hal ini sebenarnya adalah khazanah kekayaan kita. Tidak seharusnya dijadikan sebagai alat untuk saling membenturkan. Inilah yang kami sebut nasionalisme baru yang kita butuhkan. Tawaran Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta sangat jelas, bahwa saat ini kita membutuhkan sebuah semangat baru dan narasi baru dalam bernegara. Agar kita mampu menjawab tantangan Indonesia masa depan yang krusial dan tidak menentu. Kondisi dunia saat ini tidaklah sama dengan masa lalu. Tidak sama dengan era dimana dunia baru selesai perang dunia kedua dalam iklim bipolar atau era pasca perang dingin dengan iklim unipolar. Dunia saat ini ada dalam kondisi Multipolar, dimana lahir banyak kekuatan baru yang menantang posisi aman dan status quo Amerika. Ada Rusia yang menantang adidaya dengan militernya, dan ada China yang menantang adidaya dengan size ekonominya. Titik keseimbangan dunia sudah berubah total. Partai Gelora justru menawarkan jalan tengah, jalan kolaborasi, jalan rekonsiliasi sesama anak bangsa untuk menatap Indonesia baru dengan arah baru yang lebih naratif. Tidak ada keuntungan sama sekali dengan adanya benturan-benturan ideologi tadi di dalam negeri kita. Kecuali kita akan kalah dan masuk jebakan musuh. Partai Islam dan partai nasionalis sudah seharusnya melihat kepentingan bangsa yang lebih luas dan berhenti untuk saling berbenturan. Karena hanya dengan modal persatuan ini kita akan selamat dalam meniti langkah ke depan. Apa artinya lebel partai nasionalis, jika masih rajin korupsi, rajin KKN, dan rajin melakukan politik pecah belah dan polarisasi di tengah masyarakat. Apa artinya juga lebel partai islam, kalau budaya di dalam partainya juga buruk, tidak Islam dan jauh dari nilai nilai Islam. Ini sama sekali sudah tidak relevan. Apa artinya partai nasionalis dan lebel pancasilais, apabila tidak menegakkan konstitusi. Masih rajin memelihara feodalisme, rajin pencitraan dan nihil kerja kerja nyata yang bisa dirasakan oleh rakyat. Apa artinya lebel partai Islam, jika Ketua Umumnya banyak yang masuk penjara dan ditangkap KPK. Regenerasi yang tidak berjalan, dan demokrasi yang gagal di dalam tubuh partainya sendiri. Nasionalisme seharusnya dipakai untuk pondasi berpikir untuk memperbaiki bangsa. Bukan untuk politik praktis semata, bukan untuk korupsi, bukan untuk mengemplang pajak dst. Agama juga seharusnya dipakai untuk memperkuat sendi sendi negara. Memperkuat pertahanan dan kedaulatan dalam negeri untuk persiapan menuju negara maju. Agama jangan hanya dipakai untuk mencari dukungan suara demi Pemilu semata. Seharusnya agama tidak dipakai untuk menipu rakyat 5 tahunan demi ambisi ambisi ketua umum partai untuk sekedar berkuasa dan menunggangi suara ummat. Nasionalisme dan agama seharusnya bukan untuk dipakai hanya demi kepentingan politik sesaat. Bukan untuk ambisi ambisi rendah para politisi hanya demi mengejar target elektoral semata. Partai Gelora bukan partai yang sibuk dengan isu-isu begini. Partai Gelora tidak mau sibuk dengan isu-isu apakah kita partai islam, apakah kita partai nasionalis dst dst. Partai Gelora bukan partai yang sibuk mengurus ceruk-ceruk pemilih, apakah ceruk kanan apa ceruk kiri, apakah pemilih kanan atau pemilih kiri. Bagi kami, siapapun anak bangsa yang ingin melihat Indonesia menjadi negara bersih dari korupsi, negara yang kuat militernya, canggih teknologinya, makmur rakyatnya, sejahtera penduduknya, matang demokrasi nya, tegak konstitusinya. Maka bergabunglah dengan partai Gelora. Gelora partai Islam atau partai nasionalis, itu sama sekali tidak penting. Gelora partai agamis atau partai pancasilais, itu sama sekali tidak penting. Bagi kami, Isi lebih penting daripada sampul. Bagi kami, siapa saja anak bangsa yang punya cita-cita menjadikan Indonesia jauh lebih baik, jauh lebih kuat pertahanan nya, berdaulat ekonomi nya, berdaulat politik nya, dan punya daya tawar tinggi di level dunia. Maka bergabunglah bersama partai Gelora. Kita ingin mengakhiri konflik-konflik yang tidak perlu dan menguras tenaga tanpa arti. Kita ingin melangkah jauh mempersiapkan Indonesia agar siap menghadapi tantangan tantangan global di depan mata yang berpotensi mengancam Indonesia. Kita menawarkan narasi kolaborasi, narasi kerjasama sesama anak bangsa. Apapun perbedaan yang ada, karena perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Menuju Indonesia baru yang lebih baik rangking nya. Baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ini jauh lebih layak untuk diperjuangkan ketimbang kita terus menerus menari diatas permainan orang lain diluar sana. Tawaran Partai Gelora sangat jelas. Mempersatukan Indonesia, mendidik generasinya menjadi lebih baik dari generasi sebelumnya. Untuk mencapai konsensus bersama sebagai bangsa yang serius maju ke depan. Mengajak generasi berpikir, mengajak generasi untuk memiliki nasionalisme baru. Untuk melihat Indonesia dengan kebanggaan sebagai negara besar. Agar mereka juga berani dan bangga mencita citakan Indonesia menjadi negara yang sejajar dengan negara super power di luar sana. (*)
POPULER
