ALL CATEGORY
Kapolri Mutasi 437 Personel, Termasuk Kapolda Metro Jaya
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menerbitkan empat surat telegram berisi daftar mutasi 473 personel mulai dari perwira tinggi, perwira menengah, dan pertama, termasuk Kepala Polda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran.Fadil Imran dimutasi berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST: 713/III/KEP./2023 yang ditandatangani Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Prabowo atas nama kapolri tanggal 27 Maret 2023.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Rabu, membenarkan empat surat telegram kapolri soal mutasi tersebut.\"Terdapat empat surat telegram mutasi tanggal 27 Maret 2023. Secara keseluruhan terdapat 473 personel,\" kata Dedi.Dia menyebutkan empat surat telegram mutasi tersebut ialah ST/712/KEP./2023 berisi mutasi delapan personel, ST/713/KEP./2023 tentang mutasi 155 personel, ST/714/KEP./2023 soal mutasi 193 personel, serta ST/715/KEP./2023 mutasi terhadap 117 personel.Dalam ST/713/KEP./2023, Fadil Imran dimutasi sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri menggantikan Irjen Pol. Arief Sulistyanto yang memasuki masa pensiun.Kemudian, Jenderal Pol. Listyo Sigit menunjuk Irjen Pol. Karyoto sebagai Kepala Polda Metro Jaya setelah menjadi Perwira Tinggi (Pati) Bareskrim Polri yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Selanjutnya, mantan Kapolres Kabupaten dan Kota Bogor, Jawa Barat, Brigjen Pol. Suyudi Ario Seto dimutasi sebagai Wakil Kepala Polda Metro Jaya.Nama-nama pati Polri lain yang dimutasi ialah Komjen Pol. Rycko Amelza Daniel dari Kepala Lemdiklat Polri dimutasi sebagai Pati Densus 88 Antiteror Polri untuk persiapan penugasan luar struktural serta mengangkat Komjen Pol. Purwadi Arianto sebagai Kepala Lemdiklat Polri.Sejumlah kapolda yang dimutasi, di antaranya Irjen Pol. Agus Nugroho menggantikan Irjen Pol. Rudy Sufahriadi sebagai Kapolda Sulawesi Tengah, kemudian Rudy Sufahriadi menjadi Pati Lemdiklat Polri dalam rangka persiapan penugasan di luar struktur.Lalu, Irjen Pol. Angnesta Romano Yoyol menggantikan Irjen Pol. Helmy Santika sebagai Kapolda Gorontalo dan Helmy diangkat menjadi Kapolda Lampung; Irjen Pol. Akhmad Wiyagus dimutasi menggantikan Irjen Pol. Suntana sebagai Kapolda Jawa Barat, sedangkan Suntana diangkat sebagai Pati Baintelkam Polri dalam rangka penugasan di luar struktur; serta Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Pipit Rismanto dimutasi sebagai Kapolda Kalimantan Barat.Mantan kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nico Afinda, yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Sosial Budaya Kapolri, diangkat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri.\"Yang dapat mutasi ada tujuh kapolda, ada tiga pejabat utama Mabes Polri, penyegaran ada 77 personel,\" jelas Dedi.Selain itu, ada pula mutasi 72 personel Polri dalam rangka penempatan Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Pimpinan Tinggi (Dikbangpimti), 88 personel Dikbangpimti, 11 personel untuk penugasan khusus, 36 personel pensiun, serta tiga personel untuk evaluasi jabatan.(ida/ANTARA)
Kemenkumham Memastikan Tidak Ada Kampung Khusus WNA di Bali
Denpasar, FNN - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Anggiat Napitupulu memastikan tidak ada kampung khusus warga negara asing (WNA) di Bali karena yang ada hanya beberapa vila di kawasan tertentu dihuni mayoritas oleh orang asing.Dengan demikian, dia menegaskan bahwa kabar ada kampung khusus WNA di Bali tidak benar.\"Dari kacamata Kementerian Hukum dan HAM, tidak ada kampung (orang) asing di Bali, hanya saja ada beberapa kawasan tertentu, termasuk pada kategori area privat seperti vila didominasi oleh komunitas WNA tertentu,\" kata Anggiat sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Denpasar, Rabu.Anggiat juga menyampaikan imigrasi telah mengecek langsung ke daerah-daerah yang banyak dihuni oleh orang asing di Bali, salah satunya beberapa kawasan vila di Ubud, Gianyar.Ia membenarkan beberapa kawasan vila itu memang dihuni mayoritas oleh WNA Rusia.\"Kawasan vila itu memang benar didominasi diisi oleh warga negara Rusia yang menyewa kamar di sana, dan kami (jajaran imigrasi) juga telah mengecek dokumen-dokumen seperti izin tinggal, yang ada dan masih berlaku,\" kata Anggiat.Ia menilai kabar kampung khusus WNA di Bali itu muncul kemungkinan karena adanya konsentrasi orang asing di satu kawasan vila/penginapan tertentu di Bali sehingga masyarakat sekitar membuat \"label\" ada kampung khusus WNA di kawasan vila tersebut.Akan tetapi, imigrasi telah mengecek langsung dan tidak menemukan ada kampung khusus WNA, mengingat sejauh ini belum ada aturan hukum yang memperbolehkan WNA memiliki properti, kecuali mereka tergabung dalam badan usaha.Demi menjaga situasi tetap tertib dan aman, Anggiat bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan masyarakat adat, termasuk di antaranya desa-desa adat berikut satuan pengamanan desa adat (pecalang).\"Kami rutin berkolaborasi dengan masyarakat adat karena kami tahu desa adat di Bali memiliki aparatur, yaitu pecalang. Kami juga bekerja sama dengan Polda Bali, dan kami sendiri dari jajaran imigrasi se-Bali untuk menggelar operasi pengawasan,\" kata Kepala Kanwil Kemenkumham Bali.Anggiat lanjut mengatakan bahwa imigrasi aktif menindak WNA yang melanggar aturan selama mereka tinggal di Bali. Kanwil Kemenkumham Bali mencatat ada 76 WNA di Bali yang dideportasi selama Januari 2023 sampai dengan 25 Maret 2023.Dari jumlah itu, 20 di antaranya merupakan WNA Rusia.Ia menambahkan bahwa pelanggaran yang menyebabkan mereka dideportasi, antara lain, tinggal melebihi masa berlaku visanya (overstay), penyalahgunaan izin tinggal, dan pelanggaran hukum lainnya.(ida/ANTARA)
KPK Segera Menunjuk Plt. Deputi Penindakan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menunjuk Pelaksanaan Tugas (Plt.) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi yang kosong setelah Irjen Pol. Karyoto ditunjuk sebagai Kapolda Metro Jaya.\"Plt. akan dibahas dalam rapat pimpinan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu.Ali kemudian mengatakan bahwa KPK akan segera menggelar seleksi untuk memilih pejabat yang akan menduduki kursi Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi.\"Untuk definitifnya, melalui mekanisme seleksi sebagaimana yang KPK lakukan,\" ujarnya.Pada kesempatan terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan bahwa Karyoto sudah 3 tahun menduduki jabatan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi.Firli mengatakan bahwa KPK sepenuhnya mendukung perkembangan karier insan KPK yang bersumber dari instansi lainnya agar mempunyai kesempatan kembali berkarier di instansi asalnya.\"Promosi ini selaras dengan semangat KPK untuk terus mendorong para insan Komisi meningkatkan kariernya dan memberikan bakti karyanya bagi Indonesia,\" kata Firli di Jakarta, Rabu.Firli juga mengucapkan selamat kepada Irjen Pol. Karyoto atas jabatan barunya sebagai Kapolda Metro Jaya.\"Selamat dan terima kasih kepada Kapolri yang telah memberikan amanah kepada insan KPK yang bersumber dari Polri, Bapak Karyoto, atas promosi jabatan barunya sebagai Kapolda Metro Jaya,\" pungkasnya.Inspektur Jenderal Polisi Karyoto ditunjuk menduduki jabatan Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Pol. Muhammad Fadil Imran. Keputusan tersebut berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/713/III/KEP/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono.(ida/ANTARA)
Kemendagri Berharap Lulusan IPDN Menguasai Iptek
Jakarta, FNN - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo berharap seluruh lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).Dengan menguasai iptek, menurut Yusharto, lulusan IPDN dapat menjadi bagian dari Pemerintah yang mengupayakan akselerasi pelayanan publik dan berdaya saing.\"Begitu adik-adik keluar (lulus dari IPDN), bukan lagi belajar soal hal itu (pemakaian aplikasi hasil pengembangan teknologi), melainkan sudah menjadi bagian dari proses mengakselerasi layanan publik karena sudah menguasai teknologi,\" katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Yusharto mengatakan hal itu saat menjadi narasumber dalam kuliah umum \"Tugas dan Fungsi BSKDN\" yang diselenggarakan IPDN Sulawesi Utara di Sulawesi Utara, Selasa (28/3).Selain itu, dia juga berharap berbagai aplikasi indeks yang dimiliki BSKDN Kemendagri dapat dimanfaatkan oleh lulusan IPDN serta seluruh komponen Kemendagri.Aplikasi indeks yang dimiliki BSKDN itu, lanjut dia, meliputi aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).Dia menambahkan sejumlah aplikasi tersebut dapat membantu berbagai unit di Kemendagri dalam memperoleh hasil riset dan data untuk meningkatkan kerja pegawai.\"Ini (aplikasi indeks BSKDN Kemendagri) akan membantu unit-unit yang ada di Kemendagri untuk dapat menggunakan hasil-hasil riset, data, dan bukti untuk meningkatkan kinerja pegawainya,\" jelasnya.Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan agar IPDN tidak ragu berinovasi, terutama untuk memperkuat peran lulusan IPDN sebagai abdi negara yang kompeten dan berwawasan luas.\"Mari kita bekerja sama untuk meningkatkan (kualitas) lulusan IPDN menjadi lebih baik dan berperan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan nantinya,\" ujar Yusharto.(ida/ANTARA)
DPR Rapat Dengan Mahfud MD Membahas Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD akan menghadiri rapat Komisi III untuk membahas transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada hari Rabu.\"Hari ni kami akan mencari klarifikasi yang mana yang benar, \'kan katanya DPR tidak berkenan kalau Prof. membongkar transaksi mencurigakan Rp349 triliun,\" kata Arteria saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II DPR RI, Rabu.Arteria melanjutkan, \"Itu yang ingin kami klarifikasi, kami di DPR siap membantu Prof. mengusut tuntas transaksi mencurigakan. Maka, kami mau tanya kepada Prof. itu yang di Kementerian Keuangan itu ada atau tidak?\"Adapun rapat Komisi III DPR dengan Mahfud ini sebenarnya dijadwalkan berlangsung pada pekan lalu. Namun, karena berbagai alasan, rapat itu ditunda hingga pekan ini. Komisi III juga akan memanggil Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).Menurut Arteria, saat ini bermunculan isu bahwa DPR tidak mau mengusut tuntas transaksi mencurigakan itu. Banyak juga anggapan bahwa DPR justru memberangus orang yang ingin mengusut dugaan tindak pidana korupsi hingga pro terhadap koruptor.\"Bukan itu, DPR akan memosisikan diri untuk menjadi pihak yang disiplin dalam tupoksi,\" ujarnya.Ia menegaskan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan. Dengan demikian, apabila ada yang tidak baik, harus dikoreksi dan diluruskan.Kendati demikian, hal itu harus berdasarkan fakta dan data yang jelas.\"Makanya, hari ini kami mengundang Prof. untuk meminta informasi transaksi Rp349 triliun itu transaksinya mana yang di Kemenkeu?\" tanya dia.Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan klarifikasi terkait dengan dugaan transaksi mencurigakan itu beberapa hari yang lalu.Arteria menilai sangat penting baginya karena Kemenkeu merupakan salah satu kementerian yang relatif agak disiplin sebagai role model.Hal ini juga tidak hanya membahas mengenai pemberantasan korupsi, tetapi kepercayaan publik, penghormatan antarlembaga dan kepercayaan rakyat atas aparatur negara.Ia tidak ingin timbul pernyataan bahwa rakyat benci terhadap pegawai pajak dan bea cukai.\"Kalau dikatakan siap menerima tantangan, saya sih tidak siap. Kami ini \'kan wakil rakyat, apa pun mau model bagaimana saya akan layani. Akan tetapi, bukan dalam konteks kami berhadap-hadapan. Kami ini saling bahu-membahu, gotong royong untuk membangun bangsa dan negara. Makanya, kalau ada, itu kami akan siap,\" tutur Arteria.(ida/ANTARA)
THR Diharap Dapat Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan pemberian tunjangan hari raya (THR) dari Pemerintah kepada seluruh aparatur pemerintah diharapkan bisa membuat mereka meningkatkan kinerja, memperbaiki pelayanan publik, dan terus berinovasi. \"Pemberian THR ini merupakan penghargaan Pemerintah terhadap kontribusi seluruh aparatur pemerintah dengan harapan ke depan semuanya bisa meningkatkan kinerja, memperbaiki pelayanan publik, dan terus berinovasi,\" ujar Anas saat memberikan keterangan pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai THR dan gaji ke-13, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Kementerian PAN-RB di Jakarta, Rabu. Dia pun menyampaikan pemberian THR tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat melalui aparatur negara yang membelanjakan THR-nya untuk berbagai kebutuhan. Dengan demikian, kata Anas, THR untuk para aparatur negara juga menjadi instrumen fiskal yang turut memperkuat fondasi pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, ia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparatur pemerintah atas kontribusi mereka dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik. Menurut Anas, telah banyak inovasi dan kerja keras bersama yang digerakkan oleh seluruh aparatur pemerintah untuk melayani masyarakat sehingga mampu membawa Indonesia tetap bisa tumbuh di tengah berbagai tantangan yang ada. Salah satu bukti nyata kontribusi aparat pemerintah, lanjut dia, adalah kerja keras dan gotong royong dalam penanganan pandemi COVID-19. \"ASN (aparatur sipil negara) bersama TNI/Polri dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjadikan pandemi terkendali dan penanganan pandemi Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di dunia,\" ujar dia. Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah mulai mencairkan THR 2023 pada H-10 Idul Fitri bagi ASN, TNI/Polri, dan pensiunan \"Untuk pencairan THR ini akan dimulai pada H-10 dari Hari Raya Idul Fitri ini, kira-kira tanggal 4 April sudah mulai dicairkan,\" kata dia. THR 2023 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) pusat, prajurit TNI dan Polri, dan pejabat negara sekitar 1,8 juta orang, serta ASN daerah sekitar 3,7 juta orang termasuk di dalamnya guru ASN daerah yang menerima tunjangan profesi guru sebanyak 1,1 juta guru dan guru ASN daerah yang menerima tunjangan tambahan penghasilan. THR 2023 akan terdiri atas pembayaran gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok, yakni tunjangan keluarga, tunjangan pangan serta tunjangan jabatan struktural, dan fungsional atau tunjangan umum lainnya. THR 2023 tersebut juga ditambah dengan 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.(ida/ANTARA)
Ketua DPD Minta ESDM Tolak Pengalihan Participating Interest (PI) Migas Blok Bulu Jatim
SURABAYA, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) konsisten menolak pengalihan Participating Interest (PI) Migas di Blok Bulu Jatim. Sebab, pengalihan ke Perusahaan asal Kanada tersebut, selain melanggar aturan, juga dilakukan diam-diam. “Jelas kedaulatan kita telah tergadaikan dan ketahanan energi semakin rapuh jika asing sangat berkuasa. Makanya, politik energi nasional harus kembali dikendalikan oleh pemerintah secara penuh dan berdaulat,” tukas LaNyalla di sela kegiatan Sosdap MPR di Surabaya, Selasa (28/3/2023). Ditegaskan oleh Senator asal Jawa Timur itu, Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM memang berkewajiban menjamin ketersediaan energi bagi kebutuhan di dalam negeri sendiri. Namun dominasi dan perilaku asing yang melanggar aturan di sektor migas juga mengancam kedaulatan perekonomian Indonesia. Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) menolak pengalihan hak partisipasi atau PI yang terjadi di wilayah kerja minyak dan gas bumi (WK) atau Blok Bulu, lepas pantai Jawa Timur. Sebab dalam proses pengalihan tersebut belum mendapatkan persetujuan Menteri ESDM dan tidak dikomunikasikan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, segala transaksi pengalihan PI, perubahan pengendalian, baik secara langsung dan tidak langsung yang dilakukan di masa penerapan kebijakan tambahan waktu sebelum dimulainya produksi komersial (onstream) tidak dapat dilakukan, sebelum pihak yang dimaksud mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM.(*)
Ahli Waris Kavling P dan K Korban Pengembang Nakal di Pesanggrahan Minta Presiden Turun Tangan
Jakarta, FNN - Lebih dari 40 tahun berjuang, ratusan anak cucu karyawan dan guru Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (sekarang Kemendikbud) hingga kini masih terkatung-katung. Mereka bertekad akan menuntut haknya sampai tuntas. \"Kami akan berjuang sampai mendapatkan hak kami,\" kata Firdaus Ari Nugroho salah satu perwakilan Paguyuban Korban Penyerobotan Tanah kepada wartawan Senin (26/3/2023) di Bogor. Ari menegaskan bahwa dari 300 orang yang dirugikan pengembang sekarang tinggal 17 orang saja. Mereka hanya ingin pengembang memberikan ganti rugi sesuai harga pasar. Lokasinya ada di Desa Bulak Jantu Banyong, Pesanggrahan, Bintaro, Jakarta Selatan seluas kurang lebih 12 HA. Pernah suatu waktu pengembang ingin berdamai tetapi dengan tawaran angka yang tak masuk akal. \"Satu surat dihargai 1.800.000 ribu. Ini kan gila. Sementara lahan luas kami ada 500 m³ per orang,\" kata Ari. Ari meyakini ada proses yang tidak wajar dari cara Pengembang mengambil tanah warga. Apalagi dulu ada proses pemekaran dari Provinsi Jawa Barat ke DKI Jakarta. Dulu wilayah itu masuk Jabar, sejak tahun 1980 ada pemekaran wilayah Jakarta, sehingga wilayah itu masuk DKI Jakarta. Korban lainnya, Miranda mengatakan bahwa kasus ini sebetulnya terang benderang tetapi dibikin rumit. \"Kami jelas memiliki kavling ini sejak tahun 1970, lalu kenapa tiba tiba ada surat baru dan pemilik baru. Ini pasti melibatkan orang dalam. Dan ini mudah ditelurusi,\" paparnya. Miranda meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan mangatasi persoalan ini. Sebab ini menyangkut anak cucu pemilik lahan sah yang sekarang dalam ketidakpastian. Ari Firdaus berharap BPN bisa lebih proaktif menuntaskan persoalan ini. Jangan sampai masyarakat lemah menjadi korban orang orang kuat. Ari juga mempertanyakan apakah Menteri ATR / BPN Hadi Tjahjanto, tidak mampu menyelesaikan kasus ini. Apalagi sebelumnya Hadi Tjahjanto berjanji sangat serius membenahi sektor pertanahan di Indonesia. Ia memastikan akan memberantas pelanggaran di sektor pertanahan dan tidak akan memberi ampun mafia tanah. \"Perintah Presiden (Joko Widodo) tidak ada ampun, saya akan gebuk. Mari kita buktikan keseriusan dan konsistensi dalam memerangi dan memberantas mafia tanah,\" ujar Hadi Tjahjanto saat melakukan konferensi pers terkait mafia tanah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), dikutip dari Antara, (Jumat) 24/3/2023). Lebih jauh Ari berharap agar Pengadilan Agraria segera dibentuk karena Pengadilan Umum tak mampu mengatasi masalah masalah pertanahan. Selalu pihak yang kuat yang dimenangkan. (ant/sip)
Kalau Ingin Perubahan, Pilihan Yang Tersedia Memang Anies Baswedan
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa ANIES layak dianggap sebagai simbol perubahan. Ini bisa dibaca dari kiprahnya sebagai gubernur DKI Jakarta. Lima tahun di bawah kepemimpinan Anies Jakarta berubah. Fakta bahwa Jakarta berubah sejatinya memang sulit untuk bisa dibantah. Track sepeda, perluasan trotoar, Jaklingko, Eco Park, Jakarta International Stadium (JIS), Formula E, DP 0%, kebijakan kolaboratif dalam banyak kegiatan, dst adalah bentuk perubahan nyata dan kasat mata. Jakarta mendapat begitu banyak award dari dunia international dan WTP lima tahun berturut-turut. Ini tidak pernah terjadi di Jakarta sebelumnya. Dalam memimpin Jakarta, Anies dikenal punya banyak kejutan dengan terobosan dan gagasan-gagasan barunya. Wajar jika kemudian Anies dianggap sebagai simbol perubahan. Ini tidak berlebihan, karena semua berbasis data dan bisa dibuktikan. Dibanding dengan nama-nama kandidat lain yang muncul seperti Prabowo, Ganjar dan Puan Maharani, Anies adalah satu-satunya yang memberi ekspektasi perubahan. Sementara kandidat lain berada dalam koalisi status quo. Belum terlihat ada record perubahan yang dicatatkan oleh mereka. Ganjar sebagai Gubernur Jateng, Prabowo sebagai Menhan serta Puan Maharani sebagai Menko PMK dan Ketua DPR, belum kelihatan ada terobosan dan gagasan-gagasan baru yang bisa dibaca. Pilpres 2024 pilihan yang tersedia hanya ada dua. Yaitu pro status quo atau pro perubahan. Kalau mau perubahan, pilihannya memang Anies Baswedan. Kalau mau status quo, pilihannya kandidat lain, yaitu Prabowo, Ganjar dan Puan. Sesederhana itu? Iya. Dalam konteks ini, rakyat terbelah menjadi dua. Ada yang menginginkan perubahan. Ada juga yang menginginkan status quo. Jika selama ini, status quo selalu berupaya mempertahankan kekuasaannya. Itulah yang terjadi. Ini penyakit klasik. Wacana tiga periode, tunda pemilu dan calonkan kolega (boneka), itu adalah upaya untuk mempertahankan status quo. Pro status quo punya aparat dan logistik. Ini modal yang bisa dipakai untuk mencegah adanya upaya perubahan. Karena itu upaya jegal Anies adalah bagian untuk mempertahankan status quo, dan menghalangi terjadinya perubahan. Meski di kelompok pro status quo mereka bersaing satu sama lain, tapi satu kesepakatan: mereka melawan perubahan yang dipimpin oleh Anies Baswedan. Mereka lebih nyaman jika kontestasi 2024 tidak ada nama Anies Baswedan. Tanpa Anies Baswedan, mereka bisa menerima siapapun pemenangnya. Siapapun yang kalah, bisa lebih mudah bergabung dengan yang menang. Chemistry mereka lebih nyambung. Ada dua faktor yang memaksa mereka harus jegal Anies. Pertama, Anies tidak memberi jaminan rasa aman atas potensi dosa yang dilakukan oleh mereka yang berada di lingkaran kekuasaan. Di sini, Anies dianggap berbahaya bagi mereka. Kedua, mereka akan kehilangan akses kekuasaan jika Anies jadi presiden. Kemenangan Anies bisa membuat sebagian mereka pensiun. Terkait potensi dosa yang mereka lakukan, Anies bukan tipologi pemimpin yang pendendam. Anies sosok yang taat dan tertib aturan. Semua kebijakan dan program didasarkan pada aturan. Anies sosok pemimpin yang sangat rasional dalam sikap politiknya. Ini bisa dilihat ketika Anies menjadi Gubernur DKI. Jadi, sebenarnya, gak perlu ada rasa takut jika tidak ada yang dilanggar. Mengenai akses kekuasaan, Anies adalah seseorang yang profesional. Di Jakarta, Anies merangkul para profesional untuk terlibat dan ambil peran dalam membangun kota. Lepas apakah mereka pendukung atau non pendukung. Selama punya kompetensi dan berintegritas, Anies bisa menerimanya untuk diajak berkolaborsi. Memang, kekuasaan itu nyaman. Jika tidak pernah disadari masa akhirnya, banyak yang tidak siap untuk melepaskannya. Apalagi jika merasa ada banyak dosa, maka segala upaya dilakukan untuk mempertahankannya. Apakah dengan mempertahankannya, dosa itu terhapus? Tidak juga. Pada akhirnya, semua dikembalikan kepada rakyat: mau perubahan atau status quo. Jika ingin perubahan, pilihan yang tersedia hanya Anies. California, USA, 28 Maret 2023
Demi Kepentingan Bangsa, Partai Islam dan Partai Nasionalis Harus Berhenti Saling Berbenturan Ideologi
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai benturan ideologi politik antara Islam dan nasionalis, seperti Islam melawan komunis, dan Islam melawan sosialis yang sudah ada sejak era Presiden RI Soekarno, masih terjadi hingga kini. Benturan ideologi politik tersebut, semakin tajam menjelang Pemilu 2024. \"Seharusnya, benturan ideologi ini tidak harus terjadi. Karena sejatinya Islam dan nasionalis bukanlah sesuatu yang perlu dibenturkan. Seharusnya saling menguatkan,\" kata Tengku Zulkifli Usman, Juru Bicara (Jubir) Nasional Pemenangan Pemilu Partai Gelora dalam keterangannya, Selasa (28/3/2023). Menurut dia, masalah Islam dan nasionalis sudah selesai, ketika Indonesia ditakdirkan menjadi negara muslim terbesar di dunia. Seharusnya Islam dan nasionalis harus jalan berdampingan secara elegan. Partai Gelora, partai nomor 7 di Pemilu 2024 ini berpandangan ada upaya terus menerus yang dilakukan kelompok tertentu untuk membenturkan Islam dengan nasionalis pasca reformasi. \"Golongan yang mengaku nasionalis takut kepada Islam. Dan kalangan Islam juga mencurigai kalangan nasionalis. Seharusnya ini tidak boleh terjadi,\" kata Tengku Zulkifli Salah satu faktor utama benturan itu, katanya, adalah ketidakmampuan melakukan rekonsiliasi ideologi dan konsolidasi demokrasi secara tepat. Faktor lainnya, adalah faktor luar, dimana rezim di Indonesia banyak mendengar bisikan luar tentang islamphobia, sehingga menimbulkan ketegangan yang terus menerus antara Islam dan nasionalis, Islam dan negara. Partai Gelora termasuk yang merasa prihatin dengan realitas ini. Oleh sebab itu, Partai Gelora mengusulkan upaya rekonsiliasi dan konsolidasi demokrasi, sehingga upaya persatuan akan tercapai. \"Karena pada dasarnya, apapun ideologi penguasa, baik itu Islam ataupun nasionalis. Jika basisnya adalah gotong royong dan ada rasa saling berkolaborasi. Maka benturan seperti ini tidak harus terus berlanjut,\" ujarnya. Pasca reformasi, lanjutnya, upaya untuk membenturkan ideologi juga terus berjalan. Hal ini sebenarnya sudah tidak relevan, mengingat zaman yang sudah berubah dan tantangan Indonesia juga yang sudah berubah. \"Partai Gelora tidak punya masalah dengan nasionalis dan juga tidak punya masalah dengan Islam, karena sebenarnya keduanya adalah khazanah kekayaan kita. Tidak seharusnya dijadikan sebagai alat untuk saling membenturkan. Inilah yang kami sebut nasionalisme baru yang kita butuhkan,\" tegasnya. Karena itu, kata Tengku Zulkifli, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menawarkan sebuah semangat baru dan narasi baru dalam bernegara. Sebab, Indonesia sebagai bangsa saat ini harus mampu menjawab tantangan masa depannya yang tidak menentu saat ini. Sebab, kondisi dunia saat ini tidaklah sama dengan masa lalu. Tidak sama dengan era dimana dunia baru selesai Perang Dunia II dalam iklim bipolar atau era pasca perang dingin dengan iklim unipolar. \"Dunia saat ini ada dalam kondisi multipolar. Dimana lahir banyak kekuatan baru yang menantang posisi aman dan status quo Amerika,\" jelasnya. Yakni ada Rusia yang menantang adidaya dengan militer nya, dan ada China yang menantang adidaya dengan size ekonomi nya. Titik keseimbangan Dunia sudah berubah total. \"Partai Gelora menawarkan jalan tengah, jalan kolaborasi, jalan rekonsiliasi sesama anak bangsa untuk menatap Indonesia baru dengan arah baru yang lebih naratif,\" ujar Tengku Zulkifli Usman Ia menegaskan, tidak ada keuntungan sama sekali dengan adanya benturan benturan ideologi tadi di dalam negeri kita. Kecuali kita akan kalah dan masuk jebakan musuh. Partai Islam dan partai nasionalis sudah seharusnya melihat kepentingan bangsa yang lebih luas dan berhenti untuk saling berbenturan. Karena hanya dengan modal persatuan ini, kita akan selamat dalam meniti langkah kedepan. Bahkan, menurutnya, tidak ada artinya jika partai nasionalis dan lebel pancasilais, apabila tidak menegakkan konstitusi. Masih rajin memelihara feodalisme, rajin pencitraan namun nihil kerja kerja nyata yang bisa dirasakan oleh rakyat. \"Apa artinya lebel partai Islam, jika Ketuanya masuk penjara dan ditangkap KPK. Regenerasi yang tidak berjalan, dan demokrasi yang gagal di dalam tubuh partainya sendiri,\" tegasnya. Fondasi Berpikir Dalam kesempatan ini, Jubir Nasional Pemenangan Pemilu Partai Gelora Tengku Zulkifli Usman mengatakan, nasionalisme seharusnya dipakai untuk fondasi berpikir untuk memperbaiki bangsa. Bukan sebaliknya untuk politik praktis semata. Agama juga seharusnya dipakai untuk memperkuat sendi sendi negara. Memperkuat pertahanan dan kedaulatan dalam negeri untuk persiapan menuju negara maju. \"Agama jangan hanya dipakai untuk mencari dukungan suara demi pemilu semata. Seharusnya agama tidak dipakai untuk menipu rakyat 5 tahunan demi ambisi ketua umum partai untuk sekedar berkuasa dan menunggangi suara umat,\" katanya. \"Nasionalisme dan agama seharusnya juga bukan untuk dipakai hanya demi kepentingan politik sesaat. Bukan untuk ambisi rendah para politisi hanya demi mengejar target elektoral semata,\" imbuhnya. Wakil Ketua Bidang Narasi DPN Partai Gelora ini menegaskan, Partai Gelora tidak mau sibuk dengan isu pro kontra partai Islam atau partai nasionalis. Sebab, Partai Gelora bukan partai yang sibuk mengurus ceruk ceruk pemilih, apakah ceruk kanan apa ceruk kiri, apakah pemilih kanan atau pemilih kiri. \"Bagi kami, siapapun anak bangsa yang ingin melihat Indonesia menjadi negara bersih dari korupsi, negara yang kuat militernya, canggih teknologi nya, makmur rakyatnya, sejahtera penduduk nya, matang demokrasi nya, tegak konstitusi nya. Maka bergabunglah dengan Partai Gelora,\" ajaknya. Partai Gelora tidak mau terjebak, apakah masuk partai Islam atau partai nasionalis, partai agamis atau partai pancasilais, tidaklah penting. Karena Partai Gelora punya cita-cita untuk menjadikan Indonesia jauh lebih baik dan memiliki daya tawar tinggi di level dunia. Tengku Zulkifli menegaskan, Partai Gelora ingin mengakhiri konflik konflik yang tidak perlu dan menguras tenaga. \"Kita ingin melangkah jauh mempersiapkan Indonesia agar siap menghadapi tantangan tantangan global di depan mata yang berpotensi mengancam Indonesia,\" katanya. Indonesia saat ini, lanjutnya, perlu narasi kolaborasi atau kerjasama sesama anak bangsa. Sehingga perbedaan yang ada harus dikelola dengan baik agar bisa diperjuangkan bersama-sama. Adapun hal utama yang mendesak untuk dilakukan adalah mendidik generasi sekarang menjadi lebih baik dari generasi sebelumnya. Sehingga diharapkan akan muncul konsensus bersama sebagai bangsa yang serius untuk memajukan Indonesia ke depan. \"Kita lebih baik mengajak generasi sekarang untuk berpikir memiliki nasionalisme baru. Melihat Indonesia dengan penuh kebanggaan sebagai negara besar, dan berani mencita citakan Indonesia menjadi negara yang sejajar dengan negara superpower dunia lain,\" pungkasnya. (Ida)
POPULER
