ALL CATEGORY
Fahri Hamzah: Masa Saya Terus Yang Kritik Presiden dan Pemerintah, Lalu Kerja DPR Apa?
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengkritisi kinerja DPR RI Periode 2019-2024 saat ini, baik partai politik (parpol) yang pro pemerintah maupun partai yang mengaku sebagai oposisi. Fahri menilai DPR sekarang memble dalam memberikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah. \"Masa saya yang harus begitu, kritik ke Pak Jokowi. Mendingan saya kritik DPR dan DPD RI, eh kenapa kamu enggak kuat, katanya oposisi kenapa memble,\" sentil Fahri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/3/2023). Menurut Fahri, DPR RI saat ini berbeda dengan periode saat dirinya menjadi Anggota Parlemen, apalagi ketika dirinya menjadi Wakil Ketua DPR. Fahri lantas menceritakan, saat dirinya menjadi Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, ia memiliki amanat dan kewajiban untuk kritis terhadap pemerintah. Oleh karena itu, ia menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan mengawasi dan mengkritik pemerintah agar semakin sesuai dengan harapan rakyat. \"Karena itu kerjaan saya dan kerjaan itu juga disertai dengan diberikannya imunitas kepada saya. Jadi kalau dulu, orang bilang wah ini Fahri berani banget kritik KPK, kritik Pak Jokowi. Bukan berani, harus. Dan saya oleh negara dikasih kekebalan supaya omongan saya enggak dipidana (saat jadi Anggota DPR RI, red),\" ungkapnya. Karena itu, wakil ketua umum partai nomor 7 berwarna biru ini berharap DPR RI sekarang bisa semakin kritis kepada Presiden dan pemerintah. \"Jangan sampai justru rakyat yang menjadi oposisi pemerintah, sementara DPR RI tidak bekerja menyampaikan aspirasi rakyat,\" katanya. Apalagi, lanjut Fahri, sebagai Anggota Dewan itu sendiri juga sudah dipercayakan rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, mendapatkan gaji, serta kekebalan hukum dalam hal mengkritik pemerintah. \"Kalau di negara demokrasi yang matang itu, rakyat itu setelah nyoblos, kerja. Yang berantem diambil alih parlemen. Nah kita ini engga, kita disuruh berantem, parlemennya tidur. Malah parlemennya cari nafkah lain,\" kata Fahri. Jadi, masih menurut Fahri Hamzah, Anggota Dewan yang memiliki pendapat berbeda dengan fraksinya, seharusnya tidak boleh dihukum. Fahri berpandangan, hubungan antara anggota dan fraksi adalah hubungan etik, sehingga Anggota DPR RI baru bisa dihukum oleh fraksinya ketika melanggar hukum atau etika jabatan. \"Dewan yang telah dikadernya dan telah memahami ide-ide dan ideologi dalam pemikiran bernegara. Tapi dia enggak punya mekanisme hukuman,\" ujarnya seraya menambahkan bahwa seorang anggota parpol yang terpilih menjadi pejabat negara atau Anggota Dewan, maka loyalitasnya harus berubah kepada negara, bukan lagi parpolnya. \"Saat seorang kader partai menjadi pejabat publik, berarti mereka sudah pindah ke dalam ruang negara, diatur oleh hukum publik, dan mendapat gaji dari rakyat. Berbeda dengan anggota partai yang tidak menjadi pejabat publik. Ranah anggota partai yang bukan pejabat publik adalah di internal partainya,\"pungkas politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. (Ida)
Batalkan Putusan PN Jakpus
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SAMBIL menunggu proses kerja Komisi Yudisial yang konon akan memeriksa tiga Hakim yang mengadili Perkara Perdata No 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, maka proses hukum berlanjut menuju Pengadilan Tinggi Jakarta. KPU menyatakan akan Banding. Pengadilan Tinggi berwenang melakukan \"pemeriksaan ulang sepenuhnya\" atas bukti, pertimbangan maupun Putusan Pengadilan Negeri. Ada tiga hal kekacauan fatal Putusan PN yang harus diuji dan menjadi dasar pembatalan yaitu penundaan Pemilu yang di luar kewenangan PN (kompetensi absolut), Putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang tidak berdalil kuat, serta ganti rugi KPU 500 Juta yang tidak beralas bukti. Ditambah dengan kewajiban menggali \"nilai-nilai yang hidup di masyarakat\" yang tidak dilakukan oleh Majelis Hakim PN Jakpus. Sudah semestinya Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus \"sengketa\" KPU dan Partai Prima itu masih menunggu Putusan Pengadilan Tinggi. Nuansa \"liciknya\" adalah butir amar \"serta merta\" yang mengindikasi adanya disain penundaan secara sistematis. Hukum yang menjadi alat dari kepentingan politik. Jika PT membatalkan Putusan No 757/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst, maka PT benar-benar menjalankan prinsip keadilan sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat. Pemilu tidak ditunda, proses berlanjut. Sebaliknya, jika PT Jakarta menguatkan Putusan PN Jakarta Pusat maka hal itu menjadi bukti bahwa disain penundaan Pemilu memang benar adanya. Untuk penegakan hukum yang ternyata bengkok maka hukum dinilai tidak menjadi solusi atau harapan. Kekuatan riel rakyat bukan mustahil menjadi jalan terakhir. Isu gerakan people power atas penundaan Pemilu dapat menjadi kenyataan. Implikasi atau konsekuensinya bukan sekedar tekanan pada lembaga Peradilan tetapi juga rezim. Rezim Jokowi sudah banyak melakukan kesalahan yang mendapat reaksi masyarakat. Sejak UU KPK, Omnibus Law, pelanggaran HAM berat, Kereta Cepat hingga IKN. Tapi semua itu belum menjadi momentum bagi perubahan. Momentum itu terus ditunggu dan diraba. Nah, penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden potensial untuk menjadi momentum bagi aksi besar pelampiasan kejengkelan rakyat. Kulminasi dari aksi atau gerakan perubahan. Jokowi menjadi musuh rakyat. Penundaan Pemilu ditengarai sebagai kemauan dan disain Istana. Agenda yang sudah dirancang lama walau dengan berjuta bantahan. Masalah utamanya adalah, siapa yang masih percaya pada perkataan dan bantahan Jokowi? Bandung, 5 Maret 2023
Akibat Banjir, Petani Situbondo Terancam Gagal Panen
Situbondo, FNN - Pemerintahan Desa Kalatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mencatat puluhan hektare (ha) lahan pertanian terancam gagal panen dan kerugian ditaksir ratusan juta rupiah terdampak banjir akibat luapan air Sungai Kukusan desa setempat pada Selasa (28/2) lalu.Kepala Desa Klatakan, Narwiyoto, menyatakan bahwa 50 persen dari 45 hektare lahan pertanian seperti padi dan tanaman hortikultura yang juga terdampak banjir dipastikan gagal panen.\"Bisa dipastikan dari puluhan hektare lahan pertanian yang terkena banjir beberapa hari lalu 50 persen gagal panen, karena kerusakan pertanian akibat banjir cukup parah,\" kata Narwiyoto di Situbondo, Sabtu.Tidak hanya tanaman padi, lanjut dia, tanaman hortikultura, seperti melon dan semangka, milik petani di desa itu juga rusak, dan diperkirakan kerugian tanaman semangka dan melon ratusan juta rupiah.\"Jadi, biasanya petani di Desa Klatakan menjelang Ramadhan banyak menanam buah melon dan semangka, tapi karena banjir petani pastinya mengalami kerugian yang cukup besar,\" ucap Narwiyoto.Narwiyoto mengaku telah melaporkan dan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Kendit dan laporan dampak banjir terhadap lahan pertanian di desa itu juga disampaikan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat.\"Kami dari pemerintahan desa juga sudah melakukan antisipasi memperbaiki sementara tanggul sungai yang jebol akibat banjir,\" katanya.Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Haryadi Tejo Laksono hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi mengenai data lahan pertanian terdampak banjir.(sof/ANTARA)
Biden, Scholz bertemu di Gedung Putih Membahas Bantuan untuk Ukraina
Washington, FNN - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Kanselir Jerman Olaf Scholz bertemu pada Jumat waktu setempat di Gedung Putih guna membahas bantuan untuk Ukraina dan menekankan tekad kedua negara untuk membebankan kerugian akibat perang kepada Rusia.“Presiden Joseph R. Biden menyambut Kanselir Jerman Olaf Scholz di Gedung Putih hari ini untuk menegaskan hubungan bilateral erat antara AS dan Jerman,” kata Gedung Putih.Menurut Gedung Putih, pada satu tahun serangan brutal Rusia kepada Ukraina, kedua pemimpin membahas upaya memberikan bantuan keamanan, kemanusiaan, ekonomi dan politik kepada Ukraina dan pentingnya menjaga solidaritas global bersama masyarakat Ukraina.\"Mereka menegaskan lagi komitmen membebankan biaya kepada Rusia atas serangan yang dilakukannya selama diperlukan,\" sambung Gedung Putih.Kedua pemimpin juga berbagi pandangan mengenai isu global.Biden mengadakan pembicaraan tertutup dengan Scholz saat negara-negara NATO berusaha menguatkan persatuan di tengah tantangan-tantangan global, terutama Ukraina.Dalam pidato singkat di depan wartawan, Biden berterima kasih kepada Scholz untuk ‘perubahan bersejarah di dalam negeri’, dengan menunjuk kenaikan belanja pertahanan akibat invasi Rusia di Ukraina serta upayanya dalam beralih dari pasokan energi Rusia.Scholz mengatakan sangat penting kedua negara melangkah bersama dalam merespons perang Rusia yang saat ini memasuki tahun kedua.“Kami membuat segalanya bisa dilakukan bahwa kita bisa memberi dukungan dibutuhkan bagi Ukraina,” ucap Scholz.Ini adalah kunjungan kedua Scholz sejak Biden menjabat presiden. Kedua negara menggambarkan lawatan ini sebagai kunjungan kerja pada masa sulit.(sof/ANTARA)
Komisaris HAM PBB Peringatkan Meningkatnya Kekerasan Palestina-Israel
Jenewa, FNN - Meningkatnya aksi kekerasan terhadap warga Israel dan Palestina memiliki konsekuensi tragis bagi orang-orang yang tak bersalah, kata Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Volker Turk.Saat berbicara dalam sesi ke-52 Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Turk mengatakan bahwa jumlah korban tewas tertinggi untuk warga Palestina dalam 17 tahun terakhir dan warga Israel sejak 2016 tercatat pada 2022.\"Jumlah kematian ini semakin memburuk dengan signifikan pada pekan-pekan pertama tahun 2023, dan pada bulan yang baru saja berakhir,\" kata Turk dalam dialog interaktif terkait laporannya tentang wilayah Palestina yang diduduki, Jumat (3/3).Menurut laporan terbaru Turk, 131 warga Palestina tewas di tangan pasukan keamanan Israel dalam setahun terakhir di luar konteks permusuhan. Sejak 2017, kurang dari 15 persen dari kasus pembunuhan semacam itu telah diselidiki, kata Turk, dan kurang dari 1 persen berakhir dengan tuntutanDia mengatakan kepada dewan tersebut bahwa selama periode yang sama, 13 warga Israel tewas di tangan pihak Palestina, termasuk tiga orang anak.\"Di kedua sisi, saya yakin ada kesan yang terus berkembang tentang masa depan yang menyempit, dengan tidak ada seorang pun dapat mengharapkan perdamaian dan keamanan, untuk anak-anak siapa pun,\" katanya.Dia mendesak para pengambil keputusan dan masyarakat di semua sisi untuk mundur dari konteks ekstremisme dan kekerasan dan mencari solusi dua negara, dengan pengakuan bersama atas hak sah semua warga Israel dan Palestina atas kehidupan yang terhormat, damai, dan aman. \"Agar kekerasan ini berakhir, pendudukan harus diakhiri,\" tegasnya.(sof/ANTARA)
Harus Ada Solusi Jangka Panjang Soal Depo Pertamina
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menyebutkan harus ada solusi jangka panjang terkait lokasi objek vital berupa depo tangki bahan bakar minyak milik Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, yang dekat area permukiman warga.Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabut, Deddy Yevri Sitorus mengatakan hal itu berkaitan dengan insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat malam (3/3) hingga menelan korban jiwa.\"Jatuhnya korban sangat disesalkan, tetapi dengan kondisi permukiman yang hampir menempel dengan tangki BBM raksasa, (itu) berisiko tinggi. Kejadian seperti ini hanyalah masalah waktu. Kita tidak menginginkan, bahkan menyesalkan adanya korban jiwa; tetapi semua tahu risiko yang dihadapi warga di wilayah berbahaya itu,\" kata Deddy.Dia pun menyampaikan belasungkawa atas timbulnya korban jiwa dan kerugian materi akibat kebakaran yang terjadi di depo tangki bahan bakar minyak (TBBM) milik Pertamina di kawasan Plumpang.Menurut Deddy, jatuhnya korban jiwa itu seharusnya bisa dihindari jika warga bersedia direlokasi ke Rumah Susun setelah insiden serupa pernah terjadi di 2009.Dia mengatakan lahan yang ditempati warga Kampung Tanah Merah tersebut merupakan aset milik Pertamina. Wilayah yang didiami warga itu adalah kawasan penyangga atau buffer zone dari sebuah objek vital yang memiliki kerentanan sangat tinggi.Dia menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur sebenarnya sudah menyiapkan rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang bermukim di area tersebut.Sayangnya, saat itu warga sekitar menolak sehingga tidak pernah tercapai kesepakatan relokasi. Upaya merelokasi warga oleh Pemprov DKI ketika itu mendapat perlawanan keras dari warga pemukiman sekitar TBBM Pertamina tersebut hingga akhirnya dihentikan.Selain itu, upaya merelokasi warga dari kawasan berbahaya itu akhirnya terhenti ketika Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pada 2017. Dalam upayanya memenangkan suara masyarakat di kawasan itu, menurut Deddy, Anies membuat kontrak politik untuk tidak merelokasi warga.Bahkan pada 2021, lanjutnya, Anies malah menerbitkan keputusan yang mengizinkan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) sementara bagi warga di sekitar wilayah itu.Oleh karena itu, Deddy berharap Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta serius menyelesaikan persoalan terkait pemukiman warga di daerah berbahaya tersebut. Sebab, menurutnya, tidak mungkin Pertamina sendiri yang menyelesaikan permasalahan tersebut.Kewenangan menertibkan zona merah itu ada pada Pemerintah dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dia berharap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Pertamina, segera duduk bersama dengan pemerintah guna mencari solusi jangka panjang.\"Tidak ada yang bisa menjamin bahwa peristiwa yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Sudah sifatnya fasilitas penyimpanan BBM bersifat rentan karena mudah terbakar, baik oleh sebab-sebab alamiah maupun akibat kelalaian atau sabotase. Pilihannya hanya ada dua, merelokasi warga atau merelokasi Depo TBBM Pertamina itu,\" jelasnya.Deddy juga meminta agar saat ini seluruh energi diarahkan untuk menangani korban dan para pengungsi. Korban kebakaran memerlukan proses penyembuhan yang panjang dan biaya besar. Warga yang mengungsi juga perlu perhatian dan dukungan hingga tercapai jalan keluar masalah terkait pemukiman.\"Saya berharap agar warga terdampak tidak lagi memaksakan diri untuk kembali bermukim di daerah berbahaya itu,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Delegasi ASEAN HLTF-EI 2023 Menanam Terumbu Karang di Belitung
Belitung, FNN - Delegasi pertemuan satuan tugas (satgas) ekonomi negara-negara ASEAN atau High Level Task Force on ASEAN Economic Integration (ASEAN HLTF-EI) 2023, melakukan penanaman terumbu karang di kawasan perairan Pulau Burung, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai upaya pelestarian ekosistem laut di daerah itu.Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Bidang Kerjasama Regional, Edi Prio Pambudi di Sijuk, Kabupaten Belitung, Sabtu, mengatakan para delegasi ASEAN HLTF-EI itu sangat senang selama mengikuti kegiatan di daerah itu.\"Mereka sangat senang karena bisa berkunjung dan mengikuti kegiatan rapat di tepi pantai Belitung yang indah,\" katanya.Ia mengatakan setelah usai agenda pertemuan, delegasi satgas ekonomi negara ASEAN itu diajak untuk melakukan kegiatan penanaman terumbu karang, yang dilanjutkan dengan penandatanganan sejumlah nota kesepakatan dan kerja sama di Pulau Burung.\"Banyak hal yang disepakati dari pembahasan kemarin, di antaranya kesepakatan penerapan ekonomi biru oleh negara-negara anggota ASEAN,\" ujarnya.Menurut dia, penanaman terumbu karang tersebut merupakan salah satu poin penting guna menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menerapkan ekonomi biru.\"Kegiatan ini adalah sebagai bentuk keseriusan kami dalam membangun ekonomi biru,\" katanya.Head of Delegation Thailand, Chatima Iemsawasdikul, mengatakan baru pertama kali menandatangani nota kesepahaman ini dilaksanakan di tepi pantai yang Indah dan melihat proses penanaman terumbu karang.\"Ini menjadi pengalaman baru bagi kami yakni rapat dan menandatangani nota kesepakatan di tepi pantai serta melihat proses penanaman terumbu karang,\" ujarnya.Ia mengapresiasi Indonesia yang berkomitmen terhadap pelestarian alam dan ekonomi biru.\"Kami mengapresiasi Indonesia yang penuh dengan komitmen dalam menerapkan ekonomi biru,\" katanya.Setelah kegiatan penanaman terumbu karang di kawasan perairan Pulau Burung, para delegasi diajak melakukan island hopping (berenang dan menyelam) di perairan Pulau Lengkuas.(ida/ANTARA)
Pembebasan Sandera dari Tangan KKB Terus Berproses
Jayapura (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Mathius Fakhiri mengatakan upaya pembebasan sandera berkebangsaan Selandia Baru dari tangan kelompok kriminal bersenjata masih terus berproses. Menurut Kapolda, aparat keamanan tidak akan melakukan langkah gegabah yang dapat menimbulkan korban jiwa, baik itu warga sipil maupun sandera. \"Oleh karena itulah, berbagai pendekatan terus dilakukan, terutama melalui para tokoh agar tidak menimbulkan jatuh korban,\" kata Kapolda di Jayapura, Sabtu. Ia mengatakan memang dari laporan yang diterima posisi sandera berkebangsaan Selandia Baru yang berprofesi sebagai pilot Susi Air itu terus berpindah-pindah. Keberadaan pilot Philip Mark Merthens tidak berada bersama Egianus Kogoya yang memimpin pembakaran pesawat milik Susi Air di Paro, Kabupaten Nduga. \"Yang pasti, baik sandera maupun KKB pimpinan Egianus Kogoya sudah tidak berada di Kabupaten Nduga,\" kata Fakhiri. Menurutnya, memang tidak mudah membebaskan sandera tersebut karena harus diperhitungkan dengan cermat karena di sekelilingnya banyak warga sipil, termasuk anak-anak. Hal itu sengaja dilakukan KKB agar aparat keamanan apabila bertindak tegas dan menimbulkan korban jiwa akan dinyatakan pelanggaran HAM. \"Mudah-mudahan pembebasan dapat segera dilakukan tanpa ada korban jiwa,\" harap Kapolda Fakhiri. KKB pimpinan Egianus Kogoya, Selasa (7/2), membakar pesawat milik Susi Air yang dipiloti Philip Mark Merthens di Paro, Kabupaten Nduga, serta menyandera pilotnya.(ida/ANTARA)
Wapres Minta Depo Pertamina Direlokasi ke Pelabuhan Pelindo
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin meminta depo bahan bakar minyak (BBM) Pertamina di Plumpang pascainsiden kebakaran dapat dipindahkan ke lokasi lebih aman, seperti area pelabuhan milik Pelindo.\"Saya berharap supaya depo ini lebih aman, itu bisa direlokasi di daerah pelabuhan, di daerah Pelindo,\" kata Ma\'ruf Amin usai mengunjungi korban terdampak kebakaran Depo BBM Pertamina Plumpang di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara, Sabtu.Ma\'ruf Amin menambahkan keamanan depo BBM, sebagai salah satu objek vital, merupakan hal mutlak di suatu daerah ibu kota seperti DKI Jakarta.\"Dan daerah ini nanti kita tahulah supaya lebih teratur, lebih baik, aman, dan memenuhi persyaratan, sebagai satu daerah yang berada di wilayah ibu kota,\" jelasnya.Ma\'ruf Amin melakukan peninjauan dan mengunjungi warga terdampak kebakaran di lokasi pengungsian. Usai bertemu dan berdialog dengan warga, dia pun memastikan bahwa seluruh keperluan para pengungsi ditanggung oleh Pertamina.\"Masalah lain, seperti konsumsi dan lainnya, ditanggung Pertamina dan selalu dikirim. Saya harapkan tak ada masalah yang dihadapi,\" tambahnya.Terkait masalah evakuasi korban terdampak kebakaran, Ma\'ruf Amin mengatakan tidak ada masalah.\"Kemudian, masalah dampak akan terus dipantau yang ada di penampungan nanti. Itu Pertamina yang akan menanggulangi,\" imbuhnya.Turut mendampingi Wapres Ma\'ruf Amin dalam peninjauan tersebut ialah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Ma\'ruf Amin menyebut seluruh korban meninggal maupun luka-luka akan mendapat bantuan dari Pertamina.\"Setelah kami lihat dan saya berbincang dengan Pak Erick (Thohir), Menteri BUMN, pertama, itu korban-korban, semua ada yang meninggal sekitar 17 orang; kemudian yang dirawat ada 60 orang; dan yang luka-luka selanjutnya di dalam penampungan, semuanya ditanggulangi oleh Pertamina,\" ujar Ma\'ruf Amin.Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebut sebanyak 1.085 warga mengungsi akibat kebakaran di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, Jumat malam (3/3).Berdasarkan data sementara yang diterima BPBD DKI Jakarta, sebanyak 17 korban dilaporkan tewas, 49 orang luka berat, dan dua orang luka sedang.Para korban dilarikan ke beberapa rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis, di antaranya RSUD Koja, RS Tugu, RS Mulyasari, RS Pelabuhan, dan RS Firdaus.(ida/ANTARA)
Minggu, Surya Paloh Bertemu Prabowo Subianto di Hambalang
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dijadwalkan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (5/3).\"Agenda kunjungan balasan dan makan siang bersama,\" kata Willy Aditya saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu.Dalam kunjungan itu, Willy mengaku dirinya bersama sejumlah elite Partai NasDem, seperti Ketua DPP Sugeng Suparwoto dan Wasekjen Hermawi Taslim, akan mendampingi Surya Paloh dalam pertemuan di Hambalang.Terkait agenda pertemuan, dia mengatakan itu adalah pertemuan dua sahabat yang terus menguatkan silaturahmi.Sebelumnya, Prabowo Subianto mengunjungi Surya Paloh di Tower Nasdem, Jakarta Pusat, pada 1 Juni 2022 lalu. Dalam pertemuan itu, Paloh mengungkapkan banyak hal yang dibahas bersama Prabowo.Paloh mengatakan pertemuan saat itu bukan hanya dalam kapasitas sebagai ketua umum partai politik, tetapi juga sebagai kawan lama.Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon itu diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
POPULER
