ALL CATEGORY
Indonesia Tidak Akan Punya GBK tanpa Penolakan terhadap Israel
Jakarta, FNN - Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) akhirnya mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-210 kurang dari dua bulan sebelum turnamen seharusnya dimulai. Keputusan ini diambil setelah masyarakat dan politikus di negara mayoritas Muslim itu menolak partisipasi Israel. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan atas keputusan tersebut sebagaimana diterima FNN Kamis (30/03/2023) antara lain: Berkaitan dengan pembatalan Indonesia oleh FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, kami sangat menyesalkan dan bersedih bahwa akhirnya FIFA membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U-20. Ini tentu menjadi pelajaran berharga. Sikap yang kami sampaikan sejak awal, tidak pernah menolak Piala Dunia U-20 digelar di Indonesia. Apa yang kami sampaikan adalah hal yang fundamental guna menyuarakan kemanusiaan dalam hubungan antarbangsa dengan menolak kehadiran Israel serta potensi kerentanan sosial dan politik yang akan ditimbulkan oleh kehadiran Timnas Israel. Sikap kami ini sama dengan FIFA ketika mencoret Rusia dari babak playoff Piala Dunia, jadi ada presedennya. Kedua, sikap yang kami sampaikan memiliki landasan kuat secara konstitusi dan juga historis. Suara menolak kehadiran Israel adalah suara kemanusiaan, bukan kehendak politis. Kesadaran sejarah juga harus terus diperkuat. Untuk diingat, Stadion Gelora Bung Karno (GBK) lahir sebagai penolakan terhadap Israel. Ketiga, kami telah melakukan komunikasi dengan pemerintah tentang sikap PDI Perjuangan dan potensi kerentanan politik dan sosial jika Israel tetap bertanding di Indonesia sejak bulan Agustus 2022. Kami bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan beberapa bulan kemudian dengan Menteri Sekretaris Negara. Sikap kami muncul setelah Israel dipastikan lolos kualifikasi. Dengan harapan agar bisa dicari solusi yang terbaik, salah satunya dengan memindahkan pertandingan Israel di negara tetangga terdekat. Sehingga U-20 tetap bisa diselenggarakan di Indonesia minus Israel. Keempat, PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih atas upaya pemerintah dan pengurus PSSI saat ini yang sudah mencoba dengan keras untuk mencari solusi dengan melobby FIFA. Tekad kita yang paling penting, adalah membangun kesebelasan sepakbola yang handal lambang supremasi olahraga diluar bulu tangkis. Ini harus menjadi tujuan utama dalam politik olahraga. (sws).
Mahfud Menang Telak, Data Berbeda, Moral Sri Mulyani Drop
Jakarta, FNN – Akhirnya, rapat kerja antara Komisi III bersama Menkopolhukam, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNK-PP-TPPU), Mahfud MD, yang ditunggu-tunggu oleh publik berlangsung kemarin. Rapat yang berlangsung sejak siang hingga hampir tengah malam itu pun, seperti sudah diduga, berlangsung dengan seru dan panas. Namun, walaupun dikeroyok oleh DPR, seperti juga sudah kita duga, Mahfud MD tetap menang telak. Di awal rapat, Mahfud MD langsung ‘menyerang” tiga orang anggota Komisi III yang menantangnya, yakni Benny K. Harman, Asrul Sani, dan Arteria Dahlan. Di tengah hujan interupsi, Mahfud tetap mengklarifikasi perihal kewenangannya mengumumkan perihal transaksi mencurigakan 349 T di Kemenkeu yang dipertanyakan oleh Komisi III pada rapat sebelumnya. “Skornya 5 : 0. Jadi, memang sudah terlihat dari awal memang mau keroyok Mahfud dan itu kan kompak DPR. Tapi Mahfud jelas di atas, dua hal dia lampaui para pengeroyok itu,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (30/3/23) dalam diskusi yang dipandu oelh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Dua hal yang dimaksudkan Rocky adalah; Pertama, secara moral Mahfud tinggi karena dia mempersoalkan sesuatu yang potensial delik. Jadi, netizen dan seluruh masyarakat Indonesia bahkan 300% mendukung Mahfud. Di situ konyolnya DPR, mereka mau dipilih rakyat, tapi kenapa mereka mau menghalangi penegakan hukum. Kedua, tentu Mahfud lebih banyak datanya. Di dalam rapat tersebut Mahfud bahkan mengatakan bahwa ini bisa juga data dari intelijen. Kalau data intelijen maka memang dimaksudkan untuk membongkar sesuatu. Mahfud mengambil risiko itu karena dia tahu bahwa Jokowi juga tidak mungkin melarang dia untuk mengajukan masalah itu ke publik. Jadi, kira-kira itu setting rapat kemarin. Yang mengejutkan, dari rapat tersebut juga terungkap bahwa data yang disampaikan oleh Mahfud sama sekali berbeda dengan data yang disampaikan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan, pada rapat sebelumnya dengan Komisi XI DPR. Menyimak pernyataan Mahfud dan PPATK, pertanyaannya kemudian adalah apakah Sri Mulyani berbohong atau dia dibohongi oleh para bawahannya sehingga data-data yang diucapkan oleh Sri Mulyani dengan sangat PD di Komisi XI ternyata salah. “Saya kira Sri Mulyani dikelilingi oleh tukang jilat sebetulnya, karena mereka tahu bahwa kalau ini dibongkar itu ke mana-mana kasusnya. Jadi, kira-kira dia di-brief dengan data yang dimanipulasi. Bukan palsu, tapi dimanipulasi supaya seolah-olah itu bisa meneduhkan suasana,” ujar Rocky. Menurut Rocky, Sri Mulyani tidak paham bahwa sesuatu yang sudah masuk di dalam tatapan publik itu tidak mungkin berhenti lagi. Jadi, apapun yang mau dijadikan alibi oleh Sri Mulyani, akan berhadapan dengan tekanan publik. Semakin publik menekan, semakin Mahfud merasa bahwa dia mendapat dukungan. Oleh karena itu, Mahfud dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa data yang ada pada Sri Mulyani, kira-kira dia mau bilang, itu data yang sudah diedit oleh bawahannya. Meski Mahfud masih berbasa basi tentang Sri Mulyani, kata Rocky, tapi jelas bahwa Sri Mulyani drop moralnya, jauh di bawah Mahfud. Kalau Sri Mulyani, misalnya, datang ke DPR dan mengatakan bahwa dia punya data tapi datanya mungkin masih perlu diverifikasi, kemudian mempersilakan DPR membentuk Pansus, itu baru satu paket dengan keinginan publik atau netizen. Tetapi, fakta yang terjadi Sri Mulyani tetap defensif. Rocky juga mengatakan bahwa jatuhnya moral Sri Mulyani menunjukkan bahwa dia sudah selesai. Apalagi publik juga mungkin menganggap bahwa Sri Mulyani berbohong. Publik lebih percaya pada Mahfud. Mahfud mengandalkan juga bahwa data itu bahkan sudah diverifikasi oleh oleh BIN sebagai data yang boleh dibocorkan. Kira-kira begitu. (ida)
PDIP, Sepakbola dan Robohnya Polarisasi
Oleh Farid Gaban - Pemerhati Sosial Politik Yang mengejutkan dan menarik dalam kasus Sepakbola Israel adalah sikap PDIP, khususnya dua gubernur berpengaruh: Ganjar Pranowo dan Wayan Koster. PDIP mungkin punya motif lain di luar isu Palestina-Israel, termasuk misalnya mau mengganjal Erick Thohir yg dinilai sudah kelewatan memanfaatkan posisinya sebagai menteri Jokowi untuk kampanye ke mana-mana. Jabatan rangkap Erick antara Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI juga menunjukkan dia haus jabatan; suatu hal yang tak cuma bikin iri, tapi sebenarnya potensial mendapat sanksi dari FIFA. Pada 2015, FIFA pernah memberi sanksi kepada timnas Indonesia karena campur tangan pemerintah ke dalam PSSI. Pemerintahan Jokowi kali ini tidak cuma campur tangan. Tapi, bahkan masuk secara telanjang ke dalamnya: membolehkan menteri kabinet merangkap Ketua PSSI. (Tapi, saya sendiri ragu kemungkinan PDIP bisa segila itu \"membakar rumah\" untuk menghukum Erick). Bagaimanapun, sikap PDIP ini menurutku punya aspek positif: soal Palestina tidak lagi dipandang cuma sebagai urusan ormas/partai Islamis. Membela Palestina di hadapan Israel memang isu kemanusiaan universal. Bukan cuma urusan orang Islam atau Arab. Namun, yang lebih penting, sikap PDIP ini menghancurkan stereotipe polarisasi kadrun vs cebong yang selama ini sangat dominan. Polarisasi dekaden itu sebagian besar sengaja diciptakan ketimbang real dan aktual. Kelompok Islamis (kadrun) dan nasionalis (cebong) kini makin menyadari bahwa mereka sebenarnya punya masalah sama yang layak diperjuangkan secara bersama-sama. Tidak cuma urusan Israel. Mereka punya masalah bersama yang mendesak: menguatnya oligarki, meluasnya korupsi/kolusi, ketimpangan dan ketidakadilan, serta ancaman kerusakan alam. Mereka juga diharapkan punya kepedulian sama sama terhadap korban Tragedi Kanjuruhan: 135 orang meninggal di situ, beragam agama dan suku, dan keluarga mereka masih menanti keadilan.*)
Perang Suci Mahfud MD
Oleh: Radhar Tribaskoro - Presidium KAMI Muhammad Mahfud MD (MMD) tidak ingin Indonesia hancur. Ia memang bikin perang sucinya sendiri. Ia ingin menyelamatkan Jokowi dan Sri Mulyani, tetapi lebih dari itu ia ingin menyelamatkan Indonesia. Cara MMD adalah bongkar semua! Ungkap dan jangan tutupi. Cara ini tentu bikin gerah tikus2 got yang sudah nyaman di sana. Otomatis Raja Tikus memainkan boneka-bonekanya. Tetapi orang tidak tahu. MMD sudah nekat. Dia tidak ingin reputasinya ambruk karena membiarkan negara ambruk akibat korupsi mahatrilyun. MMD telah bertekad, pada setahun terakhir masa jabatan akan ia jadikan arena perang melawan tikus-tikus got! Bagi MMD, ini adalah soal hidup atau mati. Do or die. Lo jual, guwa beli! Semangat seperti ini yang kita butuhkan. Dukung Mahfud MD! (*)
Wahyu Keperabon Kesultanan Yogyakarta Akan Sirna Paska Sri Sultan HB X
Oleh :Dr. Rahman Sabon Nama - Analis Politik/Ketua Umum PDKN Saya mengapresiasi cerita sukses Presiden Joko Widodo di lingkungan Keraton Yogyakarta dengan Ustad Tahsan, seorang ulama penasehat spritual keagamaan di lingkungan Kraton Ngayogyakarta. Rangkaian pembangunan era pemerintahan Joko Widodo rupanya memberi warna dan makna tersendiri bagi keluarga Keraton Yogyakarta, sehingga mereka sampai pada suatu kesimpulan yang diyakini sebagai kesuksesan pembangunan. Hal itu disampaikan oleh Yang Mulia Prabukusuma Hamengku Bawono mencermati situasi pergantian kepemimpinan nasional menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi pada 2024. Secara garis besar cerita kesuksesan Presiden Jokowi di lingkungan keraton Jogjakarta itu disampaikan oleh Ustad Tahsan pada saya (Dr.Rahman Sabon Nama) yang juga adalah Ketua umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) untuk mendapatkan apresiasi darinya selaku ketua dari partai politik yang mewadahi kepentingan politik para raja dan sultan Kerajaan Nusantara itu. Saya mengapresiasi dengan perasaan miris setelah membaca pendapat keluarga Keraton YM Kanjeng Prabukusumo Hamengku Bawono. Pada Rabu (28/3-2023) dari Kota Kediri bekas Kerajaan Prabu Erlangga itu, saya coba memberikan pencerahan untuk keluarga keraton Yogyakarta terkhusus YM Kanjeng Pangeran Prabukusuma Hamengku Bawono calon Sri Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat. Saya katakan bahwa jauh hari sebelumnya saya pernah berkomunikasi dengan YM Prabukusuma terkait Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) lewat telepon selular. Yang Mulia mengatakan ceritra sukses dalam membangun berbagai bidang kehidupan bangsa dan negara terkait sukses Jokowi dalam pembelian PT.Freeport dan Kilang minyak Sefron serta pembangunan kereta api MRT. Bayangkan saja, dia Prabukusuma bilang PT Freeport yang mengeruk keuntungan puluhan tahun dari tambang emas dan tembaga yang digali dari perut bumi Tanah Papua dan perusahan Kilang Migas PT Chevron yang menyedot Sumber kekayaan Migas dari perut bumi Indonesia itu merupakan prestasi gemilang dibeli di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai suatu keberhasilan pembangunan yang gemilang. Bagaimana mungkin seorang dengan predikat calon Sultan kok tidak mengetahui, dua perusahaan asing Amerika dan Inggris itu sudah habis masa kontraknya. Dan harus dikembalikan pada negara Republik Indonesia untuk dikelola oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, alias tidak perlu dibeli oleh pemerintahan Jokowi lewat penyertaan modal atau pembelian saham. Jadi kalo dibeli oleh pemerintah itu namanya goblok. Ketika kasus Papa minta Saham Frèeport mencuat dengan menyeret nama Ketua DPR/Ketum Golkar Setya Novanto dan Luhut Binsar Panjaitan LBP (era MenESDM Sudirman Said), ketika itu saya minta Presiden Joko Widodo agar urungkan niat untuk tidak ikut dalam penyertaan modal, karena sahan Freeport sedang anjlok di pasar bursa Amerika. Kontrak Karya Freeport akan habis dua tahun lagi dikembalikan pada negara jadi tidak perlu menyertakan modal. Saya menduga ada kepentingan ekonomi dan bisnis oknum pejabat di lingkungan dekat presiden yang merangkap sebagai Pempeng dengan kelompoknya. Kenapa harus ada penyertaan modal/ sahamnya harus dibeli pemetintah? Hemat saya kasus ini harus diselidiki pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 nanti, paska era pemerintahan Joko Widodo. Masa...sih calon Sultan Ngayogyakarta itu juga bilang, pembangunan MRT dan Kereta cepat Jakarta Bandung itu bagus dan sukses. Saya memberi nasehat, agar beliau Prabukusuma harus bisa melihat dunia di luar tembok Karaton sehingga dia punya pengetahuan. Dia tidak tahu bahwa MRT dan KA cepat itu dibangun dari hasil ngutang dengan China dan rugi berat sehingga terancam bisa dijual ke negeri China yang ngasih utang ke PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Dan lucunya diapun memuji-muji juga , padahal BUMN Kereta Api itu terlilit utang triliunan rupiah. Dia bilang, Jokowi kaya raya sebelum menjadi Presiden, saya ketawa dan mengatakan kaya dari mana pak Jokowi, dari tukang bikin meuble? Mana ada bisnis meuble yang kaya. Untuk menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI dibiayai oleh Prabowo Subianto, makanya tidak salah apabila Jokowi mensuport penuh dengan seluruh kekuatannya untuk Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 karena Jokowi telah berhutang moral dengan Prabowo. Tukang meuble pribumi Betawi di sepanjang jalan Pondok Pinang Jakarta Selatan hingga saat ini tidak bisa mendongkrak kehidupan mereka menjadi orang kaya raya. Parah benar cara pandang Calon Sultan dari Ngayogyakarta itu ,apakah ini sebagai pertanda wahyu keprabon Kesultan Yogyakarta akan sirna setelah HB X? .Dia perlu tau ketika Keistimewaan Jogyakarta dipermasalahkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan ketika pemerintahan beralih ke Joko Widodo pemerintah menjadi ragu mengesahkan UU Keistimewaan Yogja dipending oleh Mendagri Cahyo Kumolo, justru saya salah satu orang yang mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengesahkan UU Keistimewaan Yojakarta ketika Sultan HB X mengancam melakukan Referendum dan dapat dichek rekam jejak digital saya terkait itu. (*)
Ada 10 Tersangka Kasus Korupsi Tukin di KemenESDM
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada 10 tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun anggaran 2020-2022.\"Jumlahnya mungkin 10 ya,\" kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di Jakarta, Kamis.Penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah para tersangka tersebut dalam rangka pengumpulan alat bukti.Asep kemudian mengungkapkan modus korupsi dalam kasus ini adalah dengan sengaja salah memasukkan angka tukin yang akan ditransfer.\"Mereka baginya ke tunjangan kinerja seperti \'typo\'. Misalkan kalau tunjangan kinerja Rp5 juta, nah dikasih menjadi Rp50 juta. Kalau ketahuan (dia bilang) \'typo\' nih, padahal uangnya sudah masuk Rp50 juta,\" ujarnya.Dia juga mengungkapkan penyidik KPK saat ini menggunakan metode \'follow the money\' atau menelusuri ke mana uang yang diduga hasil korupsi tersebut mengalir.\"Kita metodenya \'follow the money\', uangnya kita susuri di mana,\" kata Asep.Dalam penyidikan kasus tersebut KPK telah menggeledah sejumlah lokasi antara lain kantor Ditjen Minerba di Tebet Jakarta Selatan, Kantor Kementerian ESDM di Jalan Medan Merdeka Selatan, rumah tersangka di Depok dan Apartemen Pakubuwono di Jakarta Pusat.Dalam penggeledahan di Apartemen Pakubuwono, penyidik KPK menemukan uang tunai sejumlah Rp1,3 miliar.Terkait temuan itu, Asep mengatakan penyidik KPK masih mendalami soal temuan uang dan apartemen tersebut.Penyidik tidak serta merta menyimpulkan bahwa uang tunai tersebut terkait dengan kasus yang disidik KPK.\"Kita dalami juga ada keterkaitan atau tidak. Kuncinya memang ada tetapi kita enggak tahu secara hukum punya siapa itu, biasa saja di sana hanya umpan, kita enggak tahu,\" kata Asep.Pada kesempatan terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Penyidik KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut dan menyebut tersangka lebih dari satu orang.Potensi kerugian yang ditimbulkan dalam kasus dugaan korupsi tukin tersebut diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.Meski demikian, KPK belum bersedia mengumumkan siapa saja para pihak yang ditetapkan tersangka.Ali mengatakan daftar tersangka, uraian konstruksi dugaan pidana, dan pasal yang disangkakan akan kami sampaikan kepada publik setelah pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik dinilai lengkap.(ida/ANTARA)
Terkait Korupsi di Kementerian ESDM, KPK Menemukan Uang Rp1,3 Miliar
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang tunai sejumlah Rp1,3 miliar yang diduga terkait dengan kasus korupsi tunjangan kinerja (tukin) pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2020-2022.\"Kita memang menemukan sejumlah uang yang enggak puluhan miliar rupiah, sekitar Rp1,3 miliar,\" kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di Jakarta, Kamis.Asep mengatakan uang tersebut ditemukan dalam penggeledahan di Apartemen Pakubuwono, Jakarta Pusat, pada Senin (27/3).Dia menjelaskan temuan tersebut berawal saat Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian ESDM dan menemukan kunci apartemen.\"Kemudian dari sana ketika akan dilakukan penggeledahan ditemukan kunci apartemen,\" ujar Asep.Meski demikian, Asep mengatakan Penyidik KPK masih mendalami soal temuan uang dan apartemen tersebut dan tidak serta merta menyimpulkan bahwa uang tunai tersebut terkait dengan kasus yang disidik KPK.\"Kita dalami juga ada keterkaitan atau tidak. Kuncinya memang ada tetapi kita enggak tahu secara hukum punya siapa itu, biasa saja di sana hanya umpan, kita enggak tahu,\" tuturnya.Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mengumpulkan alat bukti terkait dugaan korupsi tunjangan kinerja tersebut.Pada kesempatan terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Penyidik KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut dan menyebut tersangka lebih dari satu orang.Potensi kerugian yang ditimbulkan dalam kasus dugaan korupsi tukin tersebut diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.Meski demikian, KPK belum bersedia mengumumkan siapa saja para pihak yang ditetapkan tersangka.Ali mengatakan daftar tersangka, uraian konstruksi dugaan pidana, dan pasal yang disangkakan akan kami sampaikan kepada publik setelah pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik dinilai lengkap.(ida/ANTARA)
Pemerintah Jangan Terburu-buru Impor
Purwakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah tidak terburu-buru melakukan impor beras jika kondisi gabah di petani masih tersedia.\"Pemerintah jangan buru-buru impor manakala gabah di petani masih tersedia. Jadi jangan sampai terjadi gabah yang tersedia tidak diserap, namun malah lebih memilih impor,\" kata Dedi dalam sambungan telepon di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis.Ia menyampaikan hal tersebut karena saat ini pemerintah kembali membuka wacana untuk impor beras sebanyak 2 juta ton karena serapan gabah di petani belum bisa memenuhi stok cadangan beras pemerintah.Menurut dia, impor jangan buru-buru dilakukan, apalagi saat gabah masih tersedia di petani karena di antara tugas negara ialah melindungi petani dan menyediakan ketersediaan pangan untuk masyarakat.Kedua tugas negara tersebut, kata Dedi, bisa berjalan beriringan jika seluruh lembaga di pemerintahan bekerja sama komprehensif dan tidak saling ego, seperti Kementerian Pertanian fokus meningkatkan produktivitas dan Kementerian Perdagangan bertugas mengatur regulasi ketersediaan.“Di situlah harus dibangun antara yang produksi dan mengatur regulasi, ketersediaan harus berjalan bersama. Jangan sampai yang satu ingin meningkatkan produksi, namun yang satu ingin mencari jalan pintas keuntungan besar tanpa mempedulikan nasib petani,” katanya.Ia menilai saat ini petani kebingungan karena pengusaha atau tengkulak yang biasa menyerap gabah mereka mengalami dilema. Mereka takut kalau menyerap banyak gabah petani, justru malah pemerintah melakukan impor beras.“Sehingga ketika dia membeli dengan harga cukup tinggi, begitu impor harus jual dengan harga rendah. Kondisi psikologis ini harus diselesaikan agar gabah petani terserap dan penyerapnya punya kepastian,\" katanya.Sementara di sisi lain, Dedi menyoroti pemerintah dalam hal ini BPS yang selalu membuat \"branding\" bahwa petani padi harus terus miskin. ia mengatakan saat panen tinggi harga dibuat murah dan saat panen raya justru muncul kebijakan impor.“Kemudian masuk desain berpikir kenaikan sekian kilogram beras berdampak pada inflasi. Kalau mau Lebaran yang \'diomongin\' inflasi pasti beras, cabai, dan bawang, tapi harga pakaian naik tidak dianggap inflasi, harga sewa mobil naik tidak dianggap inflasi, ini kan \'branding\' yang diarahkan untuk petani kita menjadi kelompok marginal yang selamanya akan miskin,” katanya.Meskipun mereka miskin dari segi statistik BPS, kata dia, tetapi hidupnya jauh lebih berkah dibanding yang tinggi pendapatannya karena sampai hari ini tidak ada petani yang berduyun-duyun datang ke DPR RI demo menuntut nasib mereka.Hal lain di sektor pertanian, menurut dia, ialah persoalan pupuk karena hingga kini selalu menjadi problem penurunan produktivitas, terutama bagi petani yang memiliki lahan garapan kecil. Ia menilai permasalahan tersebut tak akan pernah berakhir jika hulu hingga hilir tidak ditangani secara serius.“Kita tahu bahwa dibalik menurunnya produktivitas, ada keuntungan para pedagang, yakni mereka yang senang impor. Jadi ke depan angka statistik dan anggaran pertanian mesti diarahkan pada aspek yang menjadi kebutuhan dasar agar kita tidak dari tahun ke tahun, dari Lebaran ke Lebaran selalu berbicara beras dan cabai terus, seolah negeri ini tak pernah bergeser masalahnya dari kebutuhan pokok kita,” katanya.(ida/ANTARA)
Kandidat Capres Diingatkan untuk Memperhatikan Aspirasi Pemilih Muda
Jakarta, FNN - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengingatkan kandidat calon presiden agar memperhatikan aspirasi pemilih muda sebagai kelompok pemilih terbesar dalam Pemilu 2024 demi memperoleh dukungan suara. \"Jika diproyeksikan, persentase pemilih muda kurang lebih akan sebanyak 60 persen dari total pemilih Pemilu 2024. Para kandidat yang akan berlaga di pemilu mendatang, termasuk kandidat calon presiden, seharusnya melihat aspirasi anak-anak muda,\" kata Arfianto, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Ia mencontohkan salah satu aspirasi yang dimiliki pemilih muda di Tanah Air saat ini adalah Indonesia yang seharusnya dapat memanfaatkan momentum berkiprah secara global dengan menyelenggarakan sekaligus berlaga di Piala Dunia U-20. Menurut dia, kalangan pemilih muda berharap Tim Nasional (Timnas) Indonesia dapat berlaga di Piala Dunia U-20. “Patut diperhatikan bahwa gelaran Piala Dunia U-20 merupakan hajatan Indonesia. Ada harapan banyak pihak, terutama dari kalangan pemilih muda yang gandrung akan olahraga sepak bola dan memiliki mimpi Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia U-20,” ujarnya. Akan tetapi, lanjut Arfianto, keputusan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 oleh FIFA dari adanya penolakan keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 oleh sejumlah pihak, termasuk Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengundang kekecewaan pemilih muda. Dengan demikian, ia pun menilai hal tersebut dapat menjadi disinsentif atau mengurangi pertumbuhan elektoral bagi Ganjar sebagai kandidat calon presiden, terutama dari pemilih muda. \"Hal tersebut terlihat dari ekspresi kekecewaan yang terekam di dunia maya pascakeputusan FIFA yang mengungkapkan kekecewaannya di akun media sosial Ganjar Pranowo,\" ujar Arfianto. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Semua Pihak Diimbau untuk Tidak Lama Bersedih dan Kecewa Soal U-20
Jakarta, FNN - Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendy mengimbau semua pihak yang memiliki empati atas batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia untuk tidak terlalu lama bersedih dan kecewa.Hal itu disampaikan Muhadjir saat memberikan keterangan pers bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis.“Saya menggarisbawahi Pak Moeldoko siapa saja yang merasa memiliki empati terhadap masalah ini, termasuk penggemar sepak bola, termasuk saya, jangan terlalu lama bersedih dan kecewa,” imbau Muhadjir di Jakarta, Kamis.Muhadjir yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu mengakui keputusan FIFA membuat sedih semua pihak di Tanah Air. Namun, ia meyakini keputusan FIFA adalah yang terbaik.“Kita pasti sangat kecewa dengan keputusan FIFA, pastilah itu. Saya kira dari FIFA sangat menyadari, itu keputusannya membuat kecewa banyak orang. Tapi ini wewenang penuh FIFA dan FIFA pasti telah memilih keputusan terbaik untuk kita,” kata dia.Dia mengimbau semua pihak untuk tidak terlalu lama bersedih dan kecewa karena masih banyak pekerjaan dan program untuk memperbaiki kinerja sepak bola nasional ke depan.Dia memohon semua pihak, baik yang pro atau kontra kehadiran Tim Nasional Israel untuk sama-sama kembali menatap masa depan yang lebih menjanjikan, terutama dalam membawa masa depan sepak bola nasional.“Dalam waktu dekat kita sudah menghadapi momen SEA Games dan kita harus siapkan seluruh tim, termasuk tim kesebelasan sepak bola kita dengan sebaik-baiknya apalagi waktunya sangat dekat dan dilaksanakan di Kamboja tentu sangat beda seandainya dilakukan di Indonesia. Kita harus jauh lebih siap menghadapi berbagai macam persaingan di ajang SEA Games,” jelasnya.(ida/ANTARA)
POPULER
