Jakarta, FNN – Tampaknya, upaya Menko Polhukam, Mahfud MD, membongkar data dana pencucian uang 349 T di Kemenkeu bakal berbuntut panjang bagi perjalanan karier politiknya. Kabar yang paling baru adalah adanya spekulasi politik bahwa kemungkinan besar Mahfud MD akan di-reshuffle.  Hal ini tergambar dalam pernyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Johan Budi Sapto Prabowo, saat rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI dengan Mahfud MD selaku Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Rabu (29/3).

“Saya pernah di Pak Jokowi Pak, saya pernah jadi juru bicara Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling enggak suka sama menteri yang berdebat di luar Pak, langsung di-reshuffle sama dia. Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud, Pak Mahfud tidak di-reshuffle gara-gara ini,” ujar Johan Budi.

Selain memperingatkan Mahfud agar jangan membuat kegaduhan,  Johan Budi juga mengungkapkan bahwa dirinya di- WhatsApp oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan, agar rapat kerja dengan Mahfud MD diskors.

“Apa hubungannya ya, kok Sri Mulyani yang minta agar rapat kerja dengan Mahfud MD ditunda dan dia memintanya melalui Johan Budi, anggota Fraksi PDIP, yang juga pernah menjadi juru bicara Pak Jokowi,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam sebuah pembahasan di Kanal You Tube Hersubeno Point edisi Jumat (31/3/23).

 Dalam rapat kerja bersama tersebut, Johan Budi juga mengatakan bawa semula dirinya tidak ingin bertanya, tapi karena Mahfud MD menyatakan bahwa data yang dikemukakan oleh Sri Mulyani itu salah, maka dia terpicu untuk bertanya. Menurut Johan Budi, kalau Mahfud menyatakan data Sri Mulyani salah, berarti salah satu di antara keduanya ada yang berbohong.

Johan Budi juga mengusulkan agar  rapat diskors dan rapat berikutnya menghadirkan Menkeu Sri Mulyani sehingga permasalahan menjadi jelas.

“Selain itu, kita kan tadi bicara-bicara ngomongin soal Menkeu. Nah, kalau bisa dalam rapat berikutnya itu Menkeu kita hadirkan Pak, agar menjadi jelas gitu,” usul Johan Budi.

“Ini saya barusan saya di-WA sama Menkeu ini, Pak Pacul. Di-WA saya sama Bu Sri Mulyani. Rupanya beliau saya yakin dia menyaksikan juga, karena itu saya usul Pak Roni, nanti mungkin teman-teman di Komisi III atau Pak Mahfud setuju atau tidak kita akhiri dulu,” lanjut Johan Budi.

Menurut Hersu, alasan Johan Budi minta agar rapat kerja diskors sangat menarik, yaitu dia minta agar Sri Mulyani dihadirkan, kelelahan kalau rapat tetap diteruskan, dan yang paling mengagetkan adalah dia secara terbuka mengaku di-WhatsApp oleh Sri Mulyani agar sidang diskors.

“Pertanyaannya, mengapa Sri Mulyani yang minta agar sidang diskors? Apakah Sri Mulyani merasa kalau sidang ini diteruskan akan sangat merugikan dia, karena pernyataan-pernyataan Pak Mahfud MD jelas menelanjangi data-data yang disampaikan oleh Sri Mulyani?” tanya Hersu.

Hersu juga mempertanyakan mengapa Sri Mulyani WhatsApp Johan Budi. Padahal, kalau urusan skors tentu akan lebih tepat kalau Sri Mulyani mengontak pimpinan sidang saat itu yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3, Ahmad Syahroni, atau ke Ketua Komisi III, Bambang Pacul, yang juga hadir.  Atau jangan-jangan Sri Mulyani mengontak banyak anggota Komisi III, namun hanya Johan Budi yang mengungkapkannya ke forum.

“Soal inilah yang masih jadi misteri dan kita masih menunggu penjelasan dari Sri Mulyani,” ujar Hersu.

Selanjutnya, apakah nasib Mahfud MD akan sama dengan Sudirman Said dan Rizal Ramli yang disingkirkan karena dianggap membuat “kegaduhan”? Hersu berpendapat bahwa yang pasti, saat ini waktu lebih berpihak  pada Mahfud MD. Mau di-reshuffle atau tetap dipertahankan, dia sudah menang banyak. Sekarang dilemanya justru ada pada Jokowi. Di tengah tingkat kepercayaan publik yang sedang sangat turun terhadap pemerintahan saat ini, posisi Mahfud MD yang didukung secara luas oleh publik tentu menjadi dilema besar buat Jokowi. Kalau diteruskan ngeri-ngeri sedap, kalau di-reshuffle juga berdampak sangat buruk terhadap pemerintahan presiden Jokowi. Publik pasti akan menyimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi tidak pro pemberantasan korupsi.(sof)