ALL CATEGORY
KPK Menyita Puluhan Tas Mewah dari Rumah Rafael Alun
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita puluhan tas mewah dari berbagai merk saat melakukan penggeledahan di rumah tersangka kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo di Simprug Golf, Jakarta Selatan.\"Benar, tim penyidik menemukan uang dan puluhan berbagai tas mewah merek luar negeri,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.Meski demikian Ali tidak menjelaskan soal jumlah uang yang ditemukan penyidik di rumah tersebut.Ali mengatakan tim penyidik KPK selanjutnya akan mempelajari barang bukti tersebut untuk menentukan apakah barang mewah tersebut terkait dengan kasus dugaan gratifikasi Rafael.\"Segera dilakukan penyitaan dan analisis atas temuan tersebut sebagai barang bukti perkara sangkaan penerimaan gratifikasi dimaksud,\" ujarnya.Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meningkatkan status kasus Rafael Alun Trisambodo ke tahap penyidikan dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. KPK telah menemukan dugaan pidana korupsi yang dilakukan mantan kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II itu.KPK memperkirakan Rafael Alun menerima gratifikasi hingga puluhan miliar rupiah selama periode 2011-2023.Angka tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan penyidik dari alat bukti yang ditemukan penyidik, salah satunya adalah safe deposit box (SDB) milik Rafael.Nama Rafael Alun Trisambodo menjadi perhatian publik setelah putranya, Mario Dandy Satrio (MDS), menjadi tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora yang merupakan anak seorang Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor Jonathan Latumahina.Sebagai anak seorang pejabat pajak, Mario Dandy pun kerap pamer kemewahan di media sosial, sehingga berakibat pada sorotan masyarakat soal harta kekayaan ayahnya yang mencapai sekitar Rp56 miliar.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II guna mempermudah proses pemeriksaan harta kekayaannya. Rafael Alun Trisambodo pun dipecat dari statusnya sebagai aparatus sipil negara (ASN) DJP Kemenkeu.Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan Menkeu Sri Mulyani menyetujui pemecatan Rafael tersebut. Pemecatan itu merupakan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kemenkeu usai menemukan berbagai bukti dalam audit investigasi.Ia menjelaskan temuan bukti yang menyebabkan RAT dipecat berasal dari tiga tim audit investigasi, yakni tim eksaminasi laporan harta kekayaan, tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan, serta tim investigasi dugaan fraud.(sof/ANTARA)
Bawaslu Diharapkan Bisa Memberi Data Detail Temuan Selama Coklit
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum RI mengharapkan Badan Pengawas Pemilu memberikan data detail mengenai temuan selama mengawasi tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih Pemilu 2024 dengan menerapkan metode uji petik.\"Terhadap hasil temuan uji petik itu, KPU berharap mendapatkan data yang detail untuk dapat dikonfirmasi lapangan kepada petugas ad hoc KPU,\" ujar anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Betty mengatakan melalui data tersebut lembaganya akan menindaklanjuti secara de jure atau berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan prinsip kerja KPU dalam memutakhirkan data pemilih Pemilu 2024 yang dilakukan secara de jure.\"Kerja KPU dalam memutakhirkan data pemilih pada Pemilu 2024 dilakukan secara de jure, termasuk dalam hal menindaklanjuti pemilih yang pindah domisili, tidak memenuhi syarat (TMS) karena di bawah umur, menjadi anggota TNI/Polri, serta meninggal dunia. Perubahan pencatatan pemilih dilakukan sesuai dokumen kependudukan atau dokumen pemerintah lain yang sah,\" jelas Betty.Sebelumnya, anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyampaikan berdasarkan uji petik yang dilakukan Bawaslu dengan mengunjungi kembali rumah pemilih yang sudah didatangi oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), ditemukan delapan kategori pemilih TMS yang masuk daftar pemilih.Delapan kategori itu meliputi pertama adalah kategori pemilih yang merupakan anggota TNI.\"Jumlah pemilih TMS yang merupakan prajurit TNI ada sebanyak 11.457 orang. Mereka tercatat di daerah Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Aceh, Jambi, dan Lampung,\" ujar Lolly.Kedua, kategori pemilih yang merupakan anggota Polri. Bawaslu menemukan sebanyak 9.198 anggota Polri dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, NTT, Sulawesi Utara, dan Maluku masuk ke daftar pemilih.Selain personel TNI/Polri, Bawaslu juga menemukan sebanyak 5.065.265 pemilih yang salah penempatan tempat pemungutan suara (TPS). Mereka berasal dari Provinsi Lampung, Jawa Barat, Sumatera Selatan, NTT, dan Sulawesi Selatan.Kategori pemilih TMS berikutnya adalah masyarakat yang telah meninggal dunia. Bawaslu menemukan sebanyak 868.545 identitas warga yang telah meninggal dunia di Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Riau, dan NTT masih dimasukkan ke daftar pemilih Pemilu 2024.Berikutnya, ada pula pemilih yang tidak dikenali. Bawaslu menemukan sebanyak 202.776 pemilih tidak dikenali dari Jawa Barat, Maluku Utara, Riau, DKI Jakarta, dan NTT.Yang keenam, Bawaslu juga menemukan kategori pemilih TMS, yakni sebanyak 145.660 orang yang telah pindah domisili dari Jawa Barat, Riau, Sulawesi Utara, NTT, dan DKI Jakarta.\"Ketujuh, ada 94.956 orang pemilih di bawah umur di Lampung, Jawa Barat, NTT, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Kedelapan, terdapat 78.365 pemilih bukan penduduk setempat di Lampung, Riau, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan,\" kata Lolly.(sof/ANTARA)
Ramadhan Momentum Membumikan Islam "Rahmatan Lil 'Alamin"
Jakarta, FNN - Wakil Direktur Eksekutif Internasional Conference of Islamic Scholar (ICIS) K.H. Khariri Makmun mengatakan Ramadhan merupakan momentum untuk membumikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil \'alamin atau menjadi rahmat bagi semesta alam.\"Dalam Islam, dikenal konsep rahmatan lil’ alamin. Ada enam prinsip di dalamnya, yaitu, al insaniyah (berperikemanusiaan), al alamiyah (mendunia atau global), as syumul (komprehensif), al waqi’iyah (realistis), as samhah, dan at taisir (toleransi dan memudahkan), serta yang terakhir al muru itu kontinuitas dan fleksibilitas,\" kata Khariri Makmun dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Apabila keenam prinsip itu mampu dibumikan, maka keinginan dan harapan seluruh umat agar dunia menjadi damai, bahkan mampu pula memperbaiki hubungan, dapat terwujud baik ke sesama umat Islam maupun dengan non-muslim.Selanjutnya, Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menilai sebagai bangsa yang plural, masyarakat Indonesia harus mampu membangun sikap saling menghargai, menghormati, dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan yang ada.\"Dalam Islam, ada prinsip bahwa keyakinan tidak boleh dipaksakan. Keyakinan menjadi sesuatu yang harus dihargai karena itu sebuah pilihan. Seharusnya, perbedaan tidak menunjukkan friksi (gesekan) yang sangat tajam atau menimbulkan perpecahan sebagai bangsa, karena kita sudah tahu bahwa demokrasi memang membuka ruang agar kita berbeda,\" jelasnya.Dia menambahkan dalam surat Al Baqarah disebutkan la ikraha fii diini, yang artinya tidak ada paksaan di dalam beragama. Menurut dia, berbeda dalam beragama saja diperbolehkan, jadi itu tentu saja berbeda untuk yang lain, seperti berbeda paham dan berbeda dalam pilihan politik yang merupakan hal wajar.Terkait dengan hal tersebut, Khariri pun menilai para tokoh agama berperan penting dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama kepada umat Islam, terutama mengajarkan pentingnya Islam moderat serta mengajarkan pentingnya membawa Islam dengan tujuan-tujuan menyatukan masyarakat, mengharmonikan, dan mendamaikan.\"Nah, ini sangat positif sekali untuk menciptakan suasana damai di bulan suci ini agar lebih harmoni lagi tanpa provokasi, tidak ada serangan-serangan terhadap yang lain. Para tokoh agama bisa mengarahkan umat pada nilai atau materi yang membawa kesejukan, kedamaian, dan harmonis,\" kata dia.Apabila suasana seperti itu bisa dikembangkan di luar bulan Ramadhan, maka hal tersebut menjadi salah satu keberkahan Ramadhan.Khariri lalu mengingatkan umat Islam bahwa sejatinya berpuasa di bulan Ramadhan membawa kepada ketakwaan yang di dalamnya ada penghormatan dan penghargaan kepada orang lain.\"Saya kira dengan taqwa, agama menjadi perekat bagi persatuan dan kemudian mewujudkan perdamaian serta menjadi salah satu motivasi untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih besar,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Reporter WSJ Ditangkap Badan Keamanan Rusia Atas Tuduhan Spionase
Moskow, FNN - Badan Keamanan Federal Rusia (FSB) pada Kamis (30/3) mengatakan pihaknya telah menangkap seorang reporter dari Wall Street Journal (WSJ) atas tuduhan spionase.Menurut FSB, seorang warga Amerika Serikat (AS) bernama Evan Gershkovich, yang merupakan seorang reporter di biro Moskow WSJ, diduga \"melakukan spionase untuk kepentingan pemerintah Amerika.\"FSB mengatakan bahwa Gershkovich \"mengumpulkan informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara tentang kegiatan salah satu perusahaan di kompleks militer-industri Rusia,\" dan bertindak berdasarkan instruksi dari pemerintah AS.FSB mengatakan warga AS itu ditangkap di Yekaterinburg ketika sedang berusaha mendapatkan informasi rahasia, seraya menambahkan bahwa kasus spionase kriminal telah dibuka.(sof/ANTARA)
Dilema Besar Pemerintahan Jokowi, Mempertahankan atau Me-reshuffle Mahfud MD Sama-sama Berdampak Buruk
Jakarta, FNN – Tampaknya, upaya Menko Polhukam, Mahfud MD, membongkar data dana pencucian uang 349 T di Kemenkeu bakal berbuntut panjang bagi perjalanan karier politiknya. Kabar yang paling baru adalah adanya spekulasi politik bahwa kemungkinan besar Mahfud MD akan di-reshuffle. Hal ini tergambar dalam pernyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Johan Budi Sapto Prabowo, saat rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI dengan Mahfud MD selaku Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Rabu (29/3). “Saya pernah di Pak Jokowi Pak, saya pernah jadi juru bicara Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling enggak suka sama menteri yang berdebat di luar Pak, langsung di-reshuffle sama dia. Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud, Pak Mahfud tidak di-reshuffle gara-gara ini,” ujar Johan Budi. Selain memperingatkan Mahfud agar jangan membuat kegaduhan, Johan Budi juga mengungkapkan bahwa dirinya di- WhatsApp oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan, agar rapat kerja dengan Mahfud MD diskors. “Apa hubungannya ya, kok Sri Mulyani yang minta agar rapat kerja dengan Mahfud MD ditunda dan dia memintanya melalui Johan Budi, anggota Fraksi PDIP, yang juga pernah menjadi juru bicara Pak Jokowi,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam sebuah pembahasan di Kanal You Tube Hersubeno Point edisi Jumat (31/3/23). Dalam rapat kerja bersama tersebut, Johan Budi juga mengatakan bawa semula dirinya tidak ingin bertanya, tapi karena Mahfud MD menyatakan bahwa data yang dikemukakan oleh Sri Mulyani itu salah, maka dia terpicu untuk bertanya. Menurut Johan Budi, kalau Mahfud menyatakan data Sri Mulyani salah, berarti salah satu di antara keduanya ada yang berbohong. Johan Budi juga mengusulkan agar rapat diskors dan rapat berikutnya menghadirkan Menkeu Sri Mulyani sehingga permasalahan menjadi jelas. “Selain itu, kita kan tadi bicara-bicara ngomongin soal Menkeu. Nah, kalau bisa dalam rapat berikutnya itu Menkeu kita hadirkan Pak, agar menjadi jelas gitu,” usul Johan Budi. “Ini saya barusan saya di-WA sama Menkeu ini, Pak Pacul. Di-WA saya sama Bu Sri Mulyani. Rupanya beliau saya yakin dia menyaksikan juga, karena itu saya usul Pak Roni, nanti mungkin teman-teman di Komisi III atau Pak Mahfud setuju atau tidak kita akhiri dulu,” lanjut Johan Budi. Menurut Hersu, alasan Johan Budi minta agar rapat kerja diskors sangat menarik, yaitu dia minta agar Sri Mulyani dihadirkan, kelelahan kalau rapat tetap diteruskan, dan yang paling mengagetkan adalah dia secara terbuka mengaku di-WhatsApp oleh Sri Mulyani agar sidang diskors. “Pertanyaannya, mengapa Sri Mulyani yang minta agar sidang diskors? Apakah Sri Mulyani merasa kalau sidang ini diteruskan akan sangat merugikan dia, karena pernyataan-pernyataan Pak Mahfud MD jelas menelanjangi data-data yang disampaikan oleh Sri Mulyani?” tanya Hersu. Hersu juga mempertanyakan mengapa Sri Mulyani WhatsApp Johan Budi. Padahal, kalau urusan skors tentu akan lebih tepat kalau Sri Mulyani mengontak pimpinan sidang saat itu yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3, Ahmad Syahroni, atau ke Ketua Komisi III, Bambang Pacul, yang juga hadir. Atau jangan-jangan Sri Mulyani mengontak banyak anggota Komisi III, namun hanya Johan Budi yang mengungkapkannya ke forum. “Soal inilah yang masih jadi misteri dan kita masih menunggu penjelasan dari Sri Mulyani,” ujar Hersu. Selanjutnya, apakah nasib Mahfud MD akan sama dengan Sudirman Said dan Rizal Ramli yang disingkirkan karena dianggap membuat “kegaduhan”? Hersu berpendapat bahwa yang pasti, saat ini waktu lebih berpihak pada Mahfud MD. Mau di-reshuffle atau tetap dipertahankan, dia sudah menang banyak. Sekarang dilemanya justru ada pada Jokowi. Di tengah tingkat kepercayaan publik yang sedang sangat turun terhadap pemerintahan saat ini, posisi Mahfud MD yang didukung secara luas oleh publik tentu menjadi dilema besar buat Jokowi. Kalau diteruskan ngeri-ngeri sedap, kalau di-reshuffle juga berdampak sangat buruk terhadap pemerintahan presiden Jokowi. Publik pasti akan menyimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi tidak pro pemberantasan korupsi.(sof)
Menjelang Musim Mudik Lebaran, Polres Bogor Melakukan Uji Kelayakan Bus
Kabupaten Bogor, FNN - Kepolisian Resor Bogor melaksanakan uji coba kelayakan (ramp check) terhadap bus yang akan digunakan sebagai kendaraan mudik pada libur Lebaran 1444 Hijriah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat..\"Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kendaraan bus angkutan umum laik jalan menjelang arus mudik,\" kata Kasatlantas Polres Bogor, AKP Dicky Pranata saat memantau kegiatan ramp check di PO Bus Agra Mas, Karadenan, Cibinong, Bogor, Kamis.Ia menjelaskan, selain melakukan ramp check, Satlantas Polres Bogor juga memeriksa kesehatan seluruh pengemudi bus yang akan mengendarai angkutan mudik Lebaran.“Pemeriksaan dilaksanakan bertujuan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Setelah dilaksanakan ramp check dan pemeriksaan kesehatan para pengemudi, dilaksanakan juga imbauan tertib berlalu lintas,” kata Dicky.Hasil pemeriksaan sementara, kata dia, tidak ditemukan kendaraan bus yang tidak layak untuk digunakan sebagai angkutan mudik.Sementara, Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin mengatakan bahwa sebelum melakukan uji coba kelayakan bus kendaraan mudik Lebaran, pihaknya telah terlebih dahulu melakukan pengecekan kendaraan dinas yang akan digunakan dalam Operasi Ketupat selama perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah.\"Diharapkan nantinya kami memiliki kepastian gambaran dan kekuatan kendaraan kami yang siap dioperasionalkan dalam pelaksanaan kegiatan operasi, sehingga kegiatan pengamanan juga dapat berjalan aman dan lancar dan masyarakat yang menjalankan mudik tahun ini bisa terlaksana dengan baik,\" paparnya.Iman menyebutkan, pengecekan kendaraan dinas dilakukan terhadap 262 kendaraan roda dua dan 101 kendaraan roda empat.\"Alhamdulillah kondisinya dalam keadaan baik siap digunakan untuk kegiatan operasi ketupat tahun 2023, namun ada juga beberapa yang perlu diperbaiki, tentunya kami pun akan lakukan perbaikan sesegera mungkin sehingga kondisi kendaraan semua dalam keadaan baik,\" beber Iman.Ia mengimbau, masyarakat yang hendak melaksanakan mudik untuk dapat menjaga kesehatan dan memastikan kendaraan yang dikendarai atau ditumpangi layak untuk digunakan.(ida/ANTARA)
Kapolri Memimpin Sertijab Kadiv Humas Polri serta 7 Kapolda Hari Ini
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, hari ini Jumat, memimpin serah terima jabatan sejumlah pejabat utama Polri mulai dari Kadiv Humas Polri, Kabaharkam, serta tujuh kepala kepolisian daerah (kapolda). Jabatan Kadiv Humas Polri yang sebelumnya dipimpin oleh Irjen Pol. Dedi Prasetyo diestafetkan kepada Irjen Pol. Sandi Nugroho, yang memiliki latar belakang penyidik Polri. Irjen Pol. Dedi Prasetyo yang telah memimpin Divisi Humas selama satu tahun lebih dimutasi sebagai Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM). Kemudian jabatan Kabaharkam Polri yang tadinya dipimpin Komjen Pol. Arief Sulistyanto digantikan oleh Komjen Pol. Fadil Imran. Selanjutnya serah terima jabatan Wadankor Brimob kepada Brigjen Pol. Imam Widodo yang menggantikan dan Irjen Pol. Setyo Boedi Moempoeni Harso, kemudian Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Purwadi Arianto menggantikan Komjen Pol. Rycko Amelza Daniel yang dimutasi di luar struktur yang disiapkan sebagai Kepala BNPT menggantikan Komjen Pol. Boy Rafli Amar yang memasuki masa pensiun. Bersamaan dengan itu, Kapolri memimpin serah terima jabatan sejumlah kapolda, yakni Kapolda Metro Jaya dipimpin Irjen Pol. Karyoto, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol. Agus Nugroho, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika, Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Angnesta Romano Yoyol, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto dan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Irjen Pol. Setyo Boedi Moempoeni Harso. \"Upacara serah terima jabatan hari ini dipimpin oleh Kapolri langsung,\" kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan. Upacara serah terima jabatan dilaksanakan di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri pukul 10.00 WIB.(ida/ANTARA)
Rycko Amelza Daniel Menggantikan Boy Rafli Amar Menjadi Kepala BNPT
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menunjuk Komjen Pol. Rycko Amelza Daniel sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggantikan Komjen Pol. Boy Rafli Amar yang memasuki masa pensiun.\"Pak Rycko akan menduduki jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang nanti akan dilantik Bapak Presiden (Joko Widodo),\" kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.Selain Rycko, tiga pati lain juga ditunjuk kapolri untuk melaksanakan tugas sebagai kepala badan, yakni Irjen Pol. Suntana, Irjen Pol. Nana Sudjana, dan Irjen Pol. Rudy Sufahriadi.Nana Sudjana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Selatan, mendapat penugasan sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI. Kemudian, Suntana mendapat tugas di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) setelah menjabat sebagai kepala Polda Jawa Barat.\"Kemudian, ada Irjen Pol. Rudy Sufahriadi, beliau akan mendapat penugasan di Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas),\" tambah Dedi.Rudy Sufahriadi sebelumnya menjabat sebagai kepala Polda Sulawesi Tengah.Dalam acara serah terima jabatan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, Listyo Sigit berpesan kepada seluruh pejabat utama dan para kapolda untuk mampu menjabarkan dan mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri beberapa waktu lalu.Arah tersebut ialah mengawal investasi, memantau inflasi, memantau pertumbuhan ekonomi baik makro maupun mikro secara detil, serta melakukan penindakan secara tegas kepada yang ilegal.Tujuh kapolda yang dilantik dalam kegiatan tersebut ialah kapolda Jawa Barat, kapolda Kalimantan Barat, kapolda Lampung, kapolda Gorontalo, kapolda Sulawesi Tengah, kapolda Sulawesi Selatan dan kapolda Metro Jaya.\"Kapolri juga menekankan bahwa sebentar lagi Polri akan menjalani Operasi Ketupat, baik arus mudik maupun arus balik, seluruh pejabat utama Polri dan kapolda untuk betul-betul mengantisipasi sejak dini, melakukan check and recheck kembali untuk mempersiapkan pospam, posyan, pos terpadu, sarana dan prasarananya,\" jelasnya.Setelah Operasi Ketupat, Polri akan menghadapi pengamanan untuk ASEAN Summit di Labuan Bajo, NTT, di mana pengamanan yang akan diterapkan sama dengan pengamanan KTT G20 di Bali.\"Kami punya kisah sukses di G20. Sistem keamanan G20 akan diterapkan pada ASEAN Summit Labuan Bajo,\" ujar Dedi.(ida/ANTARA)
Mahasiswa Diminta Hadir di Tengah Masyarakat
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta mahasiswa hadir di tengah masyarakat guna memahami dan turut merasakan problematika yang ada.\"Mahasiswa memang semestinya harus dekat dan selalu berinteraksi dengan masyarakat. Ketika mahasiswa dekat berada di tengah-tengah publik, (maka) dia akan semakin memahami berbagai problematika yang ada dan dirasakan rakyat,\" kata Yandri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Yandri mengatakan hal itu dalam rangka kegiatan Syiar Ramadhan Al-Khairiyah di halaman kompleks Al-Khairiyah, Citangkil, Kota Cilegon, Banten, Kamis (30/3).Dalam program syiar Ramadhan bertema \"Ibadahku Totalitas, Ramadhanku Berkualitas, dan Belajarku Tuntas\", Universitas dan STIT Al-Khairiyah Cilegon, Banten, menggelar berbagai kegiatan mahasiswa selama bulan suci Ramadhan, seperti tausyiah agama, buka puasa, salat magrib, salat isya, dan salat tarawih bersama.\"Ini adalah program yang sangat baik juga berdampak baik dan menurut saya,\" kata Yandri.Menurut dia, kegiatan syiar memang diperlukan dalam situasi saat ini yang penuh dengan fenomena negatif, terutama melibatkan remaja.\"Seperti, mabuk-mabukan, narkoba, balap liar, tawuran; sehingga makin menjauhkan mereka dari beribadah kepada Allah,\" katanya.Berbagai fenomena tersebut sangat mengkhawatirkan, tambahnya. Oleh karena itu, apabila tidak ada yang tergerak untuk membendung fenomena tersebut, maka dikhawatirkan kualitas generasi muda Indonesia akan semakin terpuruk di masa depan.Dia menyebutkan satu fenomena lagi yang membuat miris dan harus dipahami oleh para mahasiswa Al-Khairiyah.Fenomena itu, menurut Yandri, berasal dari suatu penelitian yang dilakukan Institut Ilmu Al Qur\'an (IIQ) Jakarta tentang umat Islam dan Al Qur\'an. Dari penelitian itu, sebanyak 72 persen dari jumlah umat Islam tidak bisa membaca Al Qur\'an.\"Karena itulah, saya melihat program ini (syiar Ramadhan) merupakan ikhtiar kita semua untuk terus memastikan tanpa kenal lelah bahwa hidup dan kehidupan kita berada tetap di jalur yang benar, yaitu mencari ridho Allah subhanahu wa ta\'ala,\" jelasnya.Dia pun berharap agar mahasiswa Al-Khairiyah bisa menjalani program dengan senang dan sepenuh hati.\"Jangan sampai ada keterpaksaan dan jangan sampai ada niat-niat yang lain,\" ujar Yandri.(ida/ANTARA)
Deddy Suryadi, Mantan Ajudan Presiden Jokowi, Menjadi Danjen Kopassus
Jakarta, FNN - Ajudan Presiden Joko Widodo periode 2017-2019, Brigjen TNI Deddy Suryadi, ditunjuk menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI Angkatan Darat.Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menunjuk Deddy menggantikan Mayjen TNI Iwan Setiawan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/338/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023, yang salinannya diperoleh ANTARA di Jakarta, Jumat.Deddy Suryadi merupakan jebolan Akademi Militer (Akmil) Tahun 1996 dan pernah menjadi lulusan terbaik pendidikan reguler XLVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) pada 2010.Sebelum diangkat menjadi Danjen Kopassus, Deddy merupakan Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) IV/Diponegoro, jabatan yang selanjutnya akan diduduki Brigjen TNI Ujang Darwis eks Danrem 045/Gaya (Bangka Belitung) Kodam II/Sriwijaya.Sementara itu, Iwan diangkat menjadi Panglima Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura menggantikan Mayjen Sulaiman Agusto yang selanjutnya menjabat sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat III Kepala Staf TNI AD (Kasad) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan.Secara keseluruhan, dalam Surat Keputusan Panglima TNI Kep/338/III/2023 itu tercantum mutasi yang melibatkan sedikitnya 219 perwira TNI.Beberapa mutasi lain yang tercantum dalam surat keputusan tersebut adalah penunjukan Marsda TNI M. Tawakal S. Sidik sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI menggantikan Marsda TNI Jemi Trisonjaya, yang selanjutnya akan menjabat Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau).Kemudian, Laksma TNI Julius Widjojono meninggalkan jabatan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) untuk diangkat menjadi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI.Julius menggantikan Laksda TNI Kisdiyanto, yang selanjutnya menjadi Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Politik Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Mayjen TNI (Mar) Bambang Sutrisno, yang sebelumnya menjadi Pejabat Tenaga Ahli Pengkaji Bidan Politik Lemhannas, akan memasuki masa pensiun.Selanjutnya, jabatan Kadispenal akan diduduki oleh Kolonel Laut (P) I Made Wira Hady Arsanta, yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Operasi Pengajaran Sekolah Staf dan Komando AL (Kaopsjar Seskoal).(ida/ANTARA)
POPULER
