ALL CATEGORY
Tony Blair Tiba di Istana Kepresidenan Jakarta
Jakarta, FNN - Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, sekitar pukul 12.17 WIB.Blair tampak memakai masker dan mengenakan setelan jas lengkap berwarna biru. Dia langsung berjalan menuju ke dalam Istana dan masuk melalui pintu yang bersebelahan dengan Istana Negara.Blair hanya membalas sapaan wartawan dengan lambaian tangan. Hingga saat ini, belum diketahui persis mengenai agenda yang akan dilakukan Tony Blair.Pada 19 Oktober 2022, Tony Blair juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.Saat itu, Luhut menjelaskan bahwa pertemuan antara Jokowi dan Tony Blair membahas soal rencana pemindahan ibu kota baru yang kini bernama Ibu Kota Nusantara. Jokowi meminta Tony Blair turut serta dalam agenda pemindahan ibu kota Indonesia dengan membantu mempromosikan ke dunia internasional.Tony Blair masuk ke dalam Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara (IKN).\"Presiden minta Tony Blair, dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional,\" kata Luhut kala itu.Tony Blair juga menyampaikan sejumlah pemikiran terkait strategi promosi yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia.Menurut Blair, Pemerintah Indonesia dapat melakukan promosi ke beberapa negara lain, seperti pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) dan China, serta sejumlah perusahaan asing di kawasan Asia untuk berinvestasi di IKN.\"Pikiran dari Pak Tony Blair, pengusaha dari Pemerintah, maksudnya dari Uni Emirat Arab dengan Tiongkok, kemudian tadi Saudi dengan Korea, itu joint company,\" ujar Luhut.(sof/ANTARA)
Soal Manuver Penundaan Pemilu, Ada Perubahan Mental pada Jokowi: dari Wong Cilik Jadi Orang yang Pongah
Jakarta, FNN – Akhirnya, Pak Jokowi kemarin memberikan komentarnya soal keputusan penundaan pemilu oleh PN Jakpus, ketika ditanya wartawan di sebuah Pondok Pesantren di Bandung. Pak Jokowi mengatakan bahwa persiapan Pemilu sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah dan anggarannya pun sudah disiapkan. Bahkan, Pak Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah mendukung upaya KPU melawan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu. Tetapi, hari ini Kompas memuat berita “Jokowi Sempat Mengeluh soal Macet, tetapi Tetap Terbitkan Insentif EV\", yaitu insentif untuk pembelian mobil listrik atau sepeda motor listrik. Kebijakan memberi insentif untuk mobil listrik sampai ratusan ribu unit itu berarti akan menambah kemacetan, juga bertentangan dengan keluhan tentang macetnya. Kebijakan ini mengingatkan orang pada pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa pemerintah mendukung KPU melawan PN Jakpus soal penundaan pemilu. Kalau faktanya tetap memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik, itu artinya sebenarnya di belakang nanti akan ada tangan lain yang bermain untuk terus melaksanakan usaha penundaan Pemilu. “Jadi, itu pola yang akhirnya diterapkan dalam cara membaca Jokowi. Ada Jokowi tampak depan, ada tampak belakang. Dan sebetulnya yang tampak depan itu adalah bohong,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selas (7/3/23) dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Rocky juga mengatakan bahwa dulu ada sejarawan Inggris bernama Paul Johnson, yang membuat semacam tesis bahwa sejarah politik adalah sejarah para pembohong. Mestinya sejarah itu membaca lebih tajam daripada hal yang normal. “Atau, kalau saya bikin cara yang lain, sejarah itu menulis dua hal: kepahlawanan dan kepengecutan,” ujar Rocky. Menurut Rocky, harusnya kita bicara soal kepengecutan, karena seringkali itu yang ditonjolkan dan bagian-bagian ini yang juga kita lihat pada Pak Jokowi. Pada diri Pak Jokowi ada semacam kepengecutan, yaitu menunda pemilu dengan memanfaatkan hukum. Kenapa itu merupakan kepengecutan, karena untuk bersaing belum berani. Yang diusung Pak Jokowi adalah Ganjar, tapi elektabilitasnya drop terus. “Jadi, hal itu yang membuat publik menganggap karena gagal maka dicari jalan melalui skandal pengadilan penundaan Pemilu. Tetapi, kemudian nanti akan di-headline-kan lagi sebagai KPU melawan,” tegas Rocky. “Jadi, ini orang yang memang ada liciknya gitu. Dan itu bukan kita mau sebut sebagai watak Jokowi, tapi watak kekuasaan begitu umumnya, menjadi licik. Yang berbahaya adalah Jokowi datang dari tradisi rakyat, tapi kenapa mesti pakai cara-cara raja. Yang Licik itu biasanya raja, rakyat nggak licik,” ungkap Rocky. “Jadi, kita mau lihat ada perubahan mental pada Jokowi, dari wong cilik jadi orang yang pongah,” lanjut Rocky. Sebetulnya, kita mau ucapkan ini sebagai pelajaran, kata Rocky. Karena kita berbicara timeline dari seluruh keterangan Pak Jokowi, termasuk yang diberitakan oleh Kompas tadi, memberi insentif untuk tambah kendaraan elektrik yang berarti menambah kemacetan, tapi mengeluh tentang macet. “Tentu kita mau melihat apa yang ada di balik kebijakan itu. Itu artinya, ada hal yang lebih penting bagi dia, yaitu berlanjutnya investasi dari para pemilik mobil listrik yang juga menguasai industri nikel, misalnya. Jadi, satu paket,” tambah Rocky. “Sekali lagi, ini bukan soal sinis pada orang yang namanya Jokowi, tapi kita mau lihat bagaimana kebijakan itu sebetulnya. Diarahkan bukan demi kepentingan rakyat, tapi demi tukar tambah capital. Itu dasarnya,” kata Rocky. (sof)
Menkeu Diminta Mengevaluasi Seluruh Pegawai Kemenkeu
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melakukan evaluasi seluruh pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar kejadian hedonisme tidak terulang lagi.Permintaan tersebut setelah mencuatnya kasus kekayaan tak wajar dan gaya hidup hedonisme pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yakni Rafael Alun Trisambodo dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu yaitu Eko Darmanto.\"Saya kira, ini menjadi pekerjaan rumah bagi Menkeu Sri Mulyani,\" kata Hardjuno dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.Menurut Hardjuno, kasus yang baru-baru ini viral hanya merupakan puncak gunung es dari gaya hidup hedonis pejabat-pejabat di lingkungan Kemenkeu. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh dibiarkan karena bisa menjadi bibit lahirnya kecemburuan sosial.Kecemburuan sosial ini bisa memicu instabilitas politik di tahun politik 2023-2024. Apalagi, sambung dia, kondisi ini terjadi di saat angka kemiskinan di Indonesia meningkat.Oleh karena itu, Hardjuno pun berharap pengusutan tuntas atas harta kekayaan tidak wajar kedua pejabat Kemenkeu yang viral di masyarakat harus menjadi pintu masuk untuk menelusuri dan memeriksa harta kekayaan pejabat-pejabat di Kemenkeu lainnya. Sebab, diduga masih banyak pejabat Kemenkeu yang memiliki harta jumbo tetapi belum terungkap.Ia mengaku sangat prihatin dengan mencuatnya kasus kekayaan tak wajar dan gaya hidup hedonisme pegawai Kemenkeu di era Menkeu Sri Mulyani. Pasalnya, kasus ini terbongkar di saat ekonomi Indonesia baru mulai pulih setelah dihantam pandemi COVID-19 selama tiga tahun terakhir.Hal ini pun menjadi pembuka kotak \"pandora\" atas kejanggalan jumlah harta kekayaan pribadi dan perilaku hedonis di kalangan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu. Apalagi, ia mengungkapkan sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak era orde baru, para pejabat di lingkungan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis.“Harta kekayaannya terkadang tidak sesuai dengan gaji bersih normal yang diterima setiap bulan sebagaimana peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PGPS), termasuk tunjangan khusus yang diterima secara formal,” ujarnya.Sementara itu, Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) Sasmito Hadinegoro mengusulkan pentingnya revolusi keuangan negara agar sumber penerimaan negara dikelola tepat sasaran dan memberikan keuntungan bagi rakyat. Apalagi, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai memberi kontribusi lebih dari 70 persen total penerimaan APBN.“Untuk menyelamatkan citra Kemenkeu, saya kira perlu revolusi total di Kemenkeu. Sebab terbukti, banyak pejabat nakal di Kemenkeu yang belum melapor pajak,” tutur Sasmito.(ida/ANTARA)
Eko Darmanto Penuhi Panggilan KPK
Jakarta, FNN - Mantan kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, untuk memberikan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).Eko Darmanto tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 07.45 WIB dan masuk ke ruang pemeriksaan sekitar pukul 09.00 WIB.\"Iya benar, informasi yang kami peroleh Eko Darmanto pagi ini sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa.Ali mengatakan Eko Darmanto akan dimintai klarifikasi oleh Tim LHKPN Kedeputian Pencegahan KPK. Klarifikasi dilakukan setelah tim melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN yang dilaporkan kepada KPK.\"Perlu dipahami bersama bahwa KPK memiliki mekanisme dalam melakukan pemeriksaan LHKPN,\" tambahnya.Ali mengatakan KPK tidak hanya bergantung pada informasi dari masyarakat, tetapi juga dapat melakukan pemeriksaan dan klarifikasi berkala terhadap laporan harta yang tidak wajar atau untuk kebutuhan tertentu.Sosok Eko Darmanto mendapat sorotan publik lantaran kerap pamer kemewahan lewat unggahan di media sosial, seperti foto di depan pesawat terbang dan foto dengan motor gede (moge).Gaya hidup mewah pejabat Bea Cukai tersebut memicu kritik dari masyarakat dan mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan mencopot Eko Darmanto dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Eko Darmanto.\"Ditjen Bea Cukai, melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Sekretariat Ditjen Bea Cukai, telah memanggil yang bersangkutan,\" kata Suahasil.Dari hasil pemanggilan dan pemeriksaan, ia menyampaikan Eko Darmanto mengakui bahwa foto dirinya di depan pesawat terbang diambil dalam rangka latihan terbang. Berdasarkan penelusuran, tim Ditjen Bea Cukai mengonfirmasi bahwa pesawat tersebut milik Federasi Aero Sport Indonesia (FASI).Terkait unggahan foto yang terlihat pamer tersebut, Eko Darmanto mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki kelakuannya. Sementara itu, terkait unggahan foto menampilkan moge, Eko mengaku motor tersebut merupakan pinjaman.(ida/ANTARA)
KPK Akan Klarifikasi LHKPN Eko Darmanto Hari Ini
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini dijadwalkan akan mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mantan kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.\"Klarifikasi dijadwalkan pukul 09.00 WIB,\" kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.Pahala sebelumnya juga menyampaikan Eko akan diklarifikasi oleh Direktorat LHKPN KPK seputar isi LHKPN yang dilaporkan kepada lembaga antirasuah tersebut.\"Agendanya klarifikasi LHKPN,\" ujar Pahala.Sosok Eko Darmanto mendapat sorotan publik lantaran kerap pamer kemewahan lewat unggahannya di media sosial, seperti foto di depan pesawat terbang dan foto dengan motor gede (moge).Gaya hidup mewah pejabat Bea Cukai tersebut memicu kritik dari masyarakat dan mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai mencopot Eko Darmanto dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada Eko Darmanto.\"Ditjen Bea Cukai melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Sekretariat Ditjen Bea Cukai telah memanggil yang bersangkutan,\" ujar Suahasil.Dari hasil pemanggilan dan pemeriksaan, ia menyampaikan ED mengakui foto di depan pesawat terbang diambil dalam rangka latihan terbang. Penelusuran Tim Ditjen Bea Cukai mengonfirmasi bahwa pesawat tersebut adalah milik Federasi Aero Sport Indonesia (FASI).Terkait dengan unggahan foto ED yang terlihat pamer tersebut, pejabat Bea Cukai tersebut mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki kelakuannya.Kemudian terkait unggahan foto di akun media sosial ED bersama motor besar, ia mengaku motor tersebut merupakan pinjaman.(ida/ANTARA)
Pemerintah Berkomitmen Menanamkan Pancasila bagi WNI di Luar Negeri
Osaka, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin menegaskan pemerintah berkomitmen menanamkan pendidikan Pancasila kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.Hal itu disampaikan Wapres saat berdialog dengan diaspora Indonesia di Jepang dalam forum Dialog Kebangsaan yang berlangsung di Hotel Imperial Osaka, Jepang, Senin (6/3) malam.Dalam forum itu seorang peserta yakni pendeta bernama Ayub Mbuilima mengajukan pertanyaan kepada Wapres mengenai upaya pemerintah dalam menanamkan pendidikan Pancasila kepada WNI yang ada di luar negeri, khususnya kepada anak bangsa yang lahir dan tinggal di luar negeri.“Apakah Bapak Presiden dan Wapres memiliki rencana untuk menyiapkan program pendidikan Pancasila bagi kami yang merantau di (luar negeri), secara khusus bagi anak-anak yang mungkin lahir di sini, sebagai WNI supaya mereka (memahami) Pancasila juga, (sehingga) menjadi kekuatan bagi pertumbuhan mereka,” tanya Ayub.Menjawab pertanyaan tersebut, Wapres menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk menyosialisasikan pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh WNI baik di dalam maupun luar negeri.Oleh karena itu pemerintah juga telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah, untuk mengajarkan atau menyebarluaskan, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila.\"Tidak doktriner, tetapi (agar) benar-benar dipahami dalam rangka diimplementasikan untuk semua sektor,” paparnya.Tidak hanya itu, kata Wapres, BPIP juga ditugaskan untuk mengevaluasi berbagai program kementerian dan lembaga agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.Adapun sosialisasi Pancasila kepada WNI di luar negeri tidak hanya dilakukan Pemerintah, tetapi juga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).“Penanaman konsensus nasional tentang dasar-dasar negara itu (juga) dilakukan oleh pimpinan MPR yang juga sering ke luar negeri (untuk menyosialisasikan) empat pilar (kebangsaan) termasuk juga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.Selain itu, tutur Wapres, berbagai lembaga lain dan organisasi masyarakat (ormas) juga dilibatkan dalam upaya penanaman nilai-nilai Pancasila, salah satunya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang bertugas mengawal toleransi kehidupan beragama di tanah air yang dimandatkan Pancasila.Lebih jauh, Wapres menegaskan bahwa aturan dan ketentuan terkait pendidikan Pancasila telah masuk dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.Namun menurutnya, seberapa jauh hasil pengaruh dan dampak pendidikan Pancasila terhadap kehidupan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri akan terus dievaluasi.“Masalah-masalah kebangsaan ini secara politis memang sudah selesai, tetapi secara implementasi masih harus diusahakan, itulah makanya ada BPIP (sebagai) lembaga kepresidenan yang tugasnya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri,” terang Wapres.“Saya kira itu masalahnya, ketentuan atau kebijakannya sudah diambil secara komprehensif dan beberapa kelembagaannya juga sudah diadakan baik untuk masyarakat maupun di kalangan pendidikan,” imbuhnya.Sejalan dengan Wapres, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi menambahkan bahwa informasi terkait pendidikan Pancasila dapat diakses WNI, khususnya yang berada di Jepang, melalui Sekolah Republik Indonesia Tokyo yang sejak 2021 pelajarannya dapat diakses secara online atau daring.“Dalam sistem pendidikan nasional kita ada lima mata pelajaran wajib, yaitu agama dan budi pekerti, Pancasila dan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, kemudian matematika dan ilmu pengetahuan,” jelasnya.Namun matematika dan ilmu pengetahuan, tutur Heri, tidak masuk dalam Sekolah RI Tokyo karena dapat diambil di sekolah Jepang.“Tapi yang 3 (lainnya) sudah disiapkan secara online. Jadi bapak/ibu yang mempunyai putra dan putri di sini, yang ingin mengambil mata pelajaran maupun kursus itu bisa melalui pendidikan jarak jauh yang diadakan oleh Sekolah Republik Indonesia Tokyo,” ujarnya.Hingga saat ini, menurut Heri, banyak WNI di Jepang yang telah mengikuti Sekolah RI Tokyo secara daring, termasuk WNI di Taiwan dan Korea Selatan.“Tokyo ditugaskan untuk meng-cover juga Asia Timur, sehingga dengan demikian kita harap itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.Turut mendampingi Wapres dalam acara tersebut yakni istri Wury Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto.Selain itu jajaran Staf Khusus Wapres antara kain Masykuri Abdillah, Masduki Baidlowi, dan Zumrotul Mukaffa, Tim Ahli Wakil Presiden Farhat Brachma, serta Plt. Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Taufik Hidayat.(ida/ANTARA)
Pekan Ini, KPU Mengajukan Banding Putusan PN Jakpus
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadwalkan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, yang amar putusan meminta KPU menghentikan dan memulai tahapan Pemilu 2024 dari awal, pada pekan ini.\"Minggu ini. Tinggal dimatangkan saja (persiapannya),\" kata Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin kepada wartawan di Jakarta, Selasa.Afif, sapaan akrab Mochammad Afifuddin, mengatakan saat ini KPU sedang mempersiapkan berkas-berkas terkait pengajuan banding tersebut.Berkas itu antara lain meliputi aturan tentang sengketa pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, sidang sengketa pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang melibatkan Partai Prima sebagai pihak penggugat, serta berbagai alasan yang menguatkan KPU mengajukan banding.Sebelumnya, dalam persidangan di PN Jakpus, Jakarta, Kamis (2/3), majelis hakim mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan memulai lagi tahapan Pemilu 2024 dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari.\"Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,\" kata Majelis Hakim PN Jakpus yang diketuai Hakim Oyong, seperti dikutip dari putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.Dalam pertimbangannya, majelis hakim memerintahkan KPU tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024 guna memulihkan dan menciptakan keadaan yang adil serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan, ketidakcermatan, ketidaktelitian, ketidakprofesionalan, dan ketidakadilan yang dilakukan KPU sebagai pihak tergugat.Selain itu, majelis hakim juga menyatakan fakta-fakta hukum telah membuktikan terjadi kesalahan pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) karena faktor kualitas alat yang digunakan atau faktor di luar prasarana.Hal itu terjadi saat Partai Prima mengalami kesulitan dalam menyampaikan perbaikan data peserta partai politik ke dalam Sipol dan mengalami error pada sistem.Tanpa adanya toleransi atas apa yang terjadi tersebut, KPU menetapkan status Partai Prima tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai parpol peserta Pemilu 2024.Setelah mengetahui mengenai putusan itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari menyatakan pihaknya akan mengajukan banding.\"KPU akan upaya hukum banding,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari.(ida/ANTARA)
PDIP Tidak Menoleransi Setiap Upaya Penundaan Pemilu, Jokowi pun Menyerah
Jakarta, FNN - Akhirnya, Presiden Jokowi menyerah. Dia harus melupakan niatnya untuk memperpanjang jabatannya dengan cara menunda pemilu. Dalam situasi seperti sekarang ini, peluang Presiden Jokowi untuk mempanjang masa jabatan sudah sangat berat karena semua pendukung Pak Jokowi itu sudah berbalik badan. Bahkan, pendukung utamanya, yakni PDIP, dalam hal ini Ibu Megawati Soekarno Putri, sudah betul-betul wanti-wanti dan dengan tegas menyatakan tidak ada penundaan pemilu. Oleh karena itu, dalam kunjungannya di sebuah pesantren di Bandung, akhirnya Presiden Jokowi menyatakan bahwa memang tidak ada penundaan Pemilu karena pemerintah sudah menyiapkan secara baik tahapan-tahapan pemilu. Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa pemerintah mendukung upaya KPU untuk melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan banding terhadap keputusan PN Jakpus tentang penundaan pemilu. “Dan sudah saya sampaikan bolak-balik komitmen Pemerintah untuk tahapan Pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Tahapan Pemilu kita harapkan dapat berjalan dan memang itu apa sebuah kontroversi yang menimbulkan pro- dan kontra-, tapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding,” kata Presiden Jokowi, Senin (6/3/230). Terhadap penyataan Presiden Jokowi tersebut, komentar masyarakat pun bermacam-macam. Ada yang menyatakan bahwa pernyataan Pak Jokowi selama ini tidak pernah bisa dipegang sehingga jangan terlalu percaya. Jadi, jangan terlalu percaya bahwa memang tidak akan ada penundaan Pemilu. Karena sejak lama orang menengarai bahwa apa pun yang diucapkan oleh Pak Jokowi itu harus ditengarai secara terbalik. Kalau Pak Jokowi menyatakan tidak akan ada penundaan Pemilu, berarti Pemilu akan ditunda. Jadi, orang cenderung untuk tidak percaya terhadap pernyataan Pak Jokowi. “Tetapi, ini saya memilih dalam posisi sangat yakin bahwa kali ini memang manuver terbaru ini, yang memang mudah-mudahan manuver terakhir, saya harapkan tidak akan dilakukan lagi oleh pemerintahan Jokowi, oleh gengnya istana, gengnya Pak Jokowi, untuk menunda Pemilu,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Senin (6/3/23). Karena, tambah Hersu, sekarang posisi Pak Jokowi sudah sangat lemah dalam soal perpanjangan masa jabatan ataupun penundaan Pemilu. Sekarang ini, yang pasang badan adalah Ibu Megawati sendiri, bahkan kemarin muncul kembali pernyataan dari Ibu Megawati yang secara tegas menyatakan bahwa tidak ada penundaan pemilu. Ini menunjukkan bahwa Ibu Megawati sangat konsen terhadap persoalan ini. Melalu Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, Megawati menyatakan bahw sikap PDI Perjuangan sangat jelas dan secara langsung Ibu Megawati memberikan arahan bahwa PDI Perjuangan kokoh pada jalan konstitusi dan tidak menoleransi setiap upaya yang mau mencoba melakukan penundaan Pemilu, baik menggunakan celah hukum ataupun yang lainnya. Kita sepakat bahwa keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan parta Prima merupakan bagian konspirasi untuk menunda Pemilu. Ketika memberikan pernyataannya Hasto juga mengatakan bahwa ada kekuatan besar yang mencoba menggagalkan atau menunda Pemilu melalui celah hukum, yakni keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meski Hasto tidak menyebut istana, tapi semua orang sudah maklum bahwa yang dimaksud sebagai kekuatan besar adalah istana dan kepentingan oligarki yang mendukungnya. Demikian juga dengan sikap partai-partai lain yang juga menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Kunjungan Pak Surya Paloh ke Prabowo di Hambalang, misalnya, keduanya menyampaikan sikap yang sama, di mana Pak Prabowo menyatakan bahwa penundaan Pemilu tidak masuk akal. Padahal, keduanya adalah orangnya Jokowi. Dengan demikian, sudah ada tiga partai besar yang menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. (ida)
Kerja yang Benar di PSSI atau BUMN?
Oleh: Defiyan Cori - Ekonom Konstitusi \"Tidak boleh ngerangkap ngerangkap...jabatan, kerja di satu tempat saja belum tentu...benar kok..\". Inilah petikan pernyataan Presiden Joko Widodo kala menjabat pada periode pertama (2014-1019) memimpin pemerintahan Republik Indonesia. Tidak hanya ada benarnya pernyataan Presiden , melainkan banyak benarnya catatan Kepala Negara ini. Sebab, di lingkup terkecil rumah tangga saja kita tak mungkin merangkap peran dan fungsi dalam mengelolanya dengan memiliki waktu sama 24 jam sehari. Dapat dibayangkan betapa repot dan terbebaninya seorang suami yang merangkap ayah atau istri yang merangkap ibu mengerjakan pekerjaan domestik, jika tak ada pembagian tugas. Ayah mencari nafkah dan Ibu mengurus rumah tangga. Setelah sempat tertunda pelaksanaannya di tahun 2021 atas keputusan Federasi Sepak bola Internasional (Federation Internationale de Football Association/FIFA) tanggal 24 Desember 2020 karena melonjaknya kasus pandemi Covid-19, maka dalam waktu tidak lama lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah perhelatan olah raga sepak bola yang sangat digemari warga negara dunia, yaitu Piala Dunia U-20/2021. Keputusan penunjukan tuan rumah ini diambil oleh otoritas melalui rapat Dewan FIFA di Shanghai, China, pada tanggal 24 Oktober 2019, dan akan berlangsung di Tanah Air pada tanggal 20 Mei -11 Juni 2023. Lalu, ketika terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) untuk periode 2023-2027 dalam Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (KLB-PSSI) yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Kamis, 16 Februari 2023, Erick Thohir langsung mendapatkan ucapan selamat dari Presiden FIFA, Gianni Infantino sekaligus pertanda betapa dekatnya hubungan keduanya yang tentu akan menguntungkan posisi Indonesia. Dibutuhkan Fokus Sepak bola merupakan olah raga rakyat rakyat Indonesia, dan tidak ada satupun cabang olah raga lain yang menandingi jumlah kehadiran penonton serta kecintaan total penggemarnya. Wajar saja rakyat Indonesia, khususnya penonton dan \"penggila\" sepak bola tanah air memimpikan prestasi dunia bagi kesebelasan kesayangannya, INDONESIA. Begitu emosionalnya, kegagalan tim nasional (timnas) merah putih dalam ajang Piala Federasi Sepak Bola Asean (Asean Football Federation/AFF) tahun 2023 mengundang kekecewaan publik. Terlebih, adanya peristiwa tidak manusiawi di stadion Kanjuruhan yang memakan korban para penonton 137 orang tak bersalah sampai saat ini belum terselesaikan oleh pimpinan PSSI, termasuk kinerja tim nasional di ajang kompetisi regional dan internasional. Di samping itu, publik saat ini menaruh harapan tinggi akan hadirnya prestasi dunia disandarkan pada Tim Garuda yang akan berlaga di kandang sendiri bertindak sebagai tuan rumah di ajang Piala Dunia U-20 tahun 2023. Namun, tentu terlebih dahulu prestasi di ajang Piala Asia U-20 2023 yang telah resmi digelar sejak Rabu 1 Maret 2023 menjadi pembuktian sang nakhoda PSSI ini. Ujian pertama harus dilewati jika Erick Tohir ingin mulus mendapatkan apresiasi dan dukungan publik. Sebagaimana yang diperolehnya saat sukses sebagai Ketua Panitia Pelaksana Asian Games (INASGOC) menyelenggarakan pentas olah raga se-kawasan Asia di dua lokasi berbeda, Jakarta dan Palembang pada tanggal 18 Agustus - 2 September 2018. Gelaran Asian Games 2018 yang dipersiapkan cukup singkat itu justru berhasil mencapai jumlah total partisipasi peserta dan ofisial melampaui perkiraan perencanaan INASGOC, yaitu mencapai 17.244 orang ditambah kehadiran para jurnalis dalam negeri dan asing sebanyak 11 ribu orang. Mengejutkan lagi, adalah prestasi ini melampaui jumlah atlet dan oficial pada Asian Games tahun 2010 di Guangzhou, Republik Rakyat Cina (RRC), yang hanya diikuti oleh 9.704 peserta. Dan, pelaksanaan Asian Games Icheon, Korea Selatan tahun 2014 dengan jumlah peserta yang cuma 9.501 orang. Maka, jangan biarkan prestasi ini tidak terulang lagi disebabkan fokus dan konsentrasi Ketum PSSI terpecah sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (MBUMN). Bukan karena meragukan kemampuan dan rekam jejak Erick Tohir sebagai pemilik klub sepak bola dan kesuksesannya dalam memimpin apapun, tapi supaya kita disiplin dan taat pada berbagai aturan dan ketentuan per-Undang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Berkaca pada sanksi FIFA terhadap India setidaknya Erick Tohir harus memikirkan dua pasal di Statuta FIFA yang telah dilanggar negara tersebut, yaitu, Pasal 14 ayat 1 mengenai Kewajiban Anggota Asosiasi di antaranya pada huruf (a) untuk sepenuhnya mematuhi Anggaran Dasar, peraturan, arahan dan keputusan FIFA setiap saat serta keputusan Pengadilan Arbitrase untuk Olahraga (CAS), dan huruf (h dan i) dalam menghormati Laws of the Game. Penghormatan ini, terkait pengelolaan urusan pengelolaan sepakbola secara independen dan memastikan bahwa urusannya tidak dipengaruhi oleh pihak ketiga mana pun sebagaimana pernyataan Pasal 19 dari Anggaran Dasar FIFA. Pada ayat 2, juga dinyatakan bahwa setiap pelanggaran kewajiban yang disebutkan di atas oleh asosiasi anggota mana pun dapat mengakibatkan sanksi yang diatur dalam Statuta ini. Sebuah fokus dan konsentrasi tak bercabang untuk meraih cita-cita persepakbolaan, yaitu menjadi juara sepakbola dunia (champion of the world) pertama kali yang diimpikan rakyat Indonesia momentumnya berada ditangan kepemimpinan Erick Tohir. Itulah alasan kenapa rangkap jabatan harus dihindarkan agar fokus Erick Tohir menyelesaikan permasalahan internal PSSI sekaligus mengangkat harkat, martabat dan prestasi sepak bola tim nasional. Tantangan independensi sebagai Ketum PSSI tentu terkait jabatannya sebagai MBUMN harus memperhatikan seksama aturan Statuta FIFA yang sangat ketat. Oleh karena itu, sikap hormat dan etis pada statuta FIFA yang telah ditunjukkan oleh Ketum PSSI sebelumnya, yaitu Ery Rahmayadi dan Mochamad Iriawan yang tidak merangkap jabatan dipemerintahan ataupun kabinet harus diikuti! Ditambah banyaknya kejadian dan musibah yang menimpa beberapa BUMN mulai dari kasus korupsi sampai yang terkini (update), yaitu kebakaran Depo Pertamina, Plumpang di Jakarta Utara pada tanggal 3 Maret 2023 yang mengakibatkan korban juwa 17 orang meninggal dunia (data sementara) harus menjadi pelajaran berharga setiap pejabat negara. Tentu saja kerja benar dan tidak merangkap jabatan seperti harapan Presiden Joko Widodo ini harus diterapkan juga pada pejabat negara lainnya, sebab selain hubungannya pada fokus dan konsentrasi yang bersangkutan. Yang utama disorot adalah faktor kompensasi ekonomi atas rangkap jabatan tersebut yang sangat mengusik rasa keadilan dan aspek pemerataan bagi publik! Mari kita mengambil hikmah sebagai warga bangsa dan profesionalisme ukurannya bukanlah menangani berbagai hal, tapi mengukir prestasi terkait fokus pada satu hal saja melalui jabatan yang diamanahkan. Keinginan mengundurkan diri Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) yang merangkap jabatan sebagai Wakil Ketua Umum PSSI patut diapresiasi dan ditunggu realisasinya, begitu pula tindakan Presiden Joko Widodo terkait pernyataannya soal rangkap jabatan dan kerja benar. (*)
Ada 39 Pejabat Kemenkeu Rangkap Jabatan BUMN
Ada pejabat yang rangkap jabatan dalam 2 tahun penghasilannya Rp 64,300.000.000,- (Rp 64,3 M), gaji per bulan Rp 680,6 juta, dan tantiem Rp 17, 9 Milyar (data 2022). Oleh Agustinus Edy Kristianto Beberapa hari lalu—selepas status saya meluncur—ada yang usul supaya saya membuat daftar pejabat Kemenkeu yang rangkap jabatan komisaris BUMN/anak perusahaan BUMN. Syukurlah, Seknas FITRA telah membuatnya. Tercatat ada 39 pejabat eselon I dan II Kemenkeu merangkap jabatan komisaris BUMN/anak perusahaan BUMN. Rangkap jabatan berarti rangkap penghasilan dan itu juga terjadi di kementerian/instansi lain. Banyak, apalagi bagi para pemandu sorak di sekeliling Menteri BUMN. Masalah yang awalnya dari soal Rafael Alun dan bocah kejinya itu kini merembet jauh. Ada soal kesenjangan sosial, dugaan KKN, buruknya tata kelola pemerintahan, degradasi moral-pendidikan anak, absennya integritas dan teladan pemimpin—meski beberapa orang masih begitu pandir berpikir itu hanyalah semata iri atas rezeki orang dan tetap mengelu-elukan pejabat! Presiden Jokowi saja cuma bicara jangan pamer. Dia tidak bicara nilai, teladan, jangan korupsi dst. Dia tak perintahkan perubahan sistemik supaya pejabat korup sulit bergerak bebas. Dia tak beri sinyal akan adanya perubahan regulasi supaya birokrasi lebih bersih. Dia tak bicara ikan busuk mulai dari kepala, oleh sebab itu pimpinan harus bersih terlebih dahulu sebelum menghajar bawahan—bukan berarti kita toleran terhadap ikan sedang macam Rafael dkk, ini juga perlu dihajar soal kekayaannya. Saya mau fokus di kepala ikan. Jangan sampai kepala yang busuk tiba-tiba seolah pahlawan reformasi birokrasi. Kita masuk dari soal rangkap jabatan yang telah dibuka oleh FITRA itu. Dalam wawancara eksklusifnya dengan Tempo, Menkeu sudah berkomentar tentang rangkap jabatan itu. Saya lihat dia juga bingung sendiri mau bilang apa. Satu sisi dia bilang alasan pejabat Kemenkeu rangkap komisaris BUMN adalah karena pemerintah sebagai pemegang saham utama BUMN, tapi di sisi lain dia juga mempertanyakan alasan itu. Ya, mau bagaimana lagi, presidennya saja tidak peduli soal rangkap jabatan begitu apalagi berinisiatif melarangnya demi tata kelola pemerintahan dan BUMN yang lebih baik. Apalagi pembantunya—padahal kalau mau dirunut, dulu Menkeu ini begitu kondang antikorupsi sampai dibuat profilnya di BBC karena sikapnya menentang rangkap jabatan. Bahkan KPK saja cuma memberikan ‘permakluman’ bahwa pejabat yang kaya itu bukan berarti pasti korupsi melainkan mereka juga ada penghasilan tambahan seperti menjadi komisaris BUMN. Padahal, JUSTRU itu masalahnya, hadeuh! Jika masyarakat mempersoalkan, paling dianggap sebatas keberisikan. Banyak dalih untuk berkelit: aturan tidak melarang, yang penting kinerjanya bukan rangkapannya, bahkan jika kita persoalkan daftar hadir rapat-rapat dekom pun, bisa jadi tanggal dibuat mundur supaya yang tidak hadir bisa dibuat seolah hadir. Aturan bisa dibuat. Administrasi bisa direkayasa. Congor di media bisa dibeli. Iklan yang bagus-bagus bisa disebar. Tampilan religius bisa dibuat. Tapi ingat rasa ketidakadilan itu tumbuh di masyarakat. Kesenjangan sosial itu ada. Ketidakpuasan itu nyata. Para pejuang kemerdekaan Indonesia tidak mati demi negara yang pada akhirnya cuma menyejahterakan segelintir pejabat kayak sekarang. Saya kasih ilustrasi bagaimana caranya menyejahterakan pejabat dengan rangkap jabatan itu, termasuk pada saat pandemi, ketika banyak dari kita kesusahan! Saya pilih acak sebagai contoh Dirjen Kekayaan Negara RS. Ia diangkat sebagai Komisaris Bank Mandiri lewat RUPS-LB 12 Agustus 2019 dan efektif sejak 12 Februari 2020. Pada 2017-2019, ia Komisaris PLN. Di Mandiri, ia menggantikan pejabat Kemenkeu juga yang pindah jadi Komisaris BNI. Selama periode 2020-2022 (3 tahun), jumlah komisaris Bank Mandiri 10 orang. Banyak pula yang merangkap jabatan sebagai staf khusus presiden/wapres, deputi Setkab, Deputi Kementerian BUMN, Kepala BPKP dst. Kalau baca berita, alasannya sedap betul. Intelektual banget. Misalnya, mengapa RS diangkat sebagai komisaris adalah untuk mengantisipasi adanya gejolak ekonomi global terhadap bisnis Bank Mandiri. Mules banget baca alasannya itu. Orang juga tahu jabatan itu basah. Banyak lho orang ditawari jadi dubes tidak mau dan lebih menyasar komisaris BUMN. Apa sebabnya? Duit! Seorang komisaris punya tiga jenis pendapatan: gaji dan tunjangan, bonus dan tantiem, serta imbalan kerja jangka panjang. Porsi terbesar adalah bonus dan tantiem itu (bisa lebih dari 80%), apalagi di BUMN sekelas Bank Mandiri. Saya sudah cek laporan keuangan BMRI 2020-2022 (selama RS merangkap jabatan) dan menemukan total penghasilan RS dari jabatan komisaris itu sebesar Rp64,3 miliar. (Per 2021, LHKPN RS tercatat sebesar Rp53,3 miliar. Tahun 2022 batas akhir pelaporan pada 31 Maret 2023). Tahun 2020, gaji dia di BMRI sebesar Rp538,5 juta/bulan, bonus dan tantiemnya Rp11,6 miliar. Tahun 2021, gaji dia Rp612 juta, bonus dan tantiemnya Rp11,08 miliar. Tahun 2022, gaji dia Rp680,6 juta, bonus dan tantiemnya Rp17,9 miliar. Dengan penghasilan sebesar RS di BMRI itu, dia bisa pegang rata-rata Rp21 miliar/tahun atau sekitar Rp1,7 miliar/bulan. Pamer sampai mampus pun bisa—tentunya setelah dipotong proposal-proposal permintaan dana dari patron politiknya yang membantunya meraih jabatan itu. Artinya, dari bonus dan tantiem doang, dia dapat Rp40,65 miliar selama tiga tahun. Lantas, sebagai eselon I, dia masih dapat tunjangan kinerja (tukin) Rp90 jutaan/bulan. Kalau segini dapatnya, gaji sebagai PNS tak perlu dihitung. Buat beli lato-lato saja, ibaratnya. Bahkan RS itu masih punya harta juga berupa 553.200 lembar saham BMRI. Saat ini saham BMRI Rp10.050/lembar. Berarti total nilai saham yang dia punya Rp5,5 miliar. Sudah rangkap jabatan, jadi investor pula (artinya dapat dividen dan untung dari kenaikan nilai saham). Dari mana asalnya bonus dan tantiem? Darimana bank dapat laba? Dari bunga yang dibebankan ke nasabah/debitur—masyarakat! Mengapa selama pandemi, bank makin untung? “Ternyata perbankan memainkan spread (selisih) suku bunga kredit dan suku bunga dana sehingga NIM (Net Interest Margin) menjadi stabil. Saat volume penyaluran kredit menurun, perbankan cenderung memperbesar spread antara suku bunga kredit dan suku bunga dana untuk mempertahankan level NIM.” (Kompas, 15 Februari 2023). (Anda baca sendiri saja beritanya supaya memahami kenapa bank selalu untung jumbo, bahkan tanpa perlu sentuhan pejabat Kemenkeu sebagai komisaris) Terbukti, kan, pandemi tidak berpengaruh terhadap penghasilan pejabat. Mereka makin kaya: gaji jalan, tantiem jalan, imbalan lain jalan, tukim jalan, investasi saham jalan. Masalahnya apa untungnya buat masyarakat umum dengan adanya PNS eselon I merangkap komisaris di BMRI itu? Tidak ada! Minimal tidak pantas dihargai penghasilan miliaran rupiah. Halo, Presiden Jokowi. Laranglah rangkap-rangkap jabatan seperti di atas dalam segala bentuknya. Itu soal SEPELE, cuma soal harta dan tahta, bukan masalah luhur seperti perintah kitab suci, keyakinan ilahi, kehidupan kekal setelah mati, kebahagiaan rohani di surga. Katanya situ orang baik. Lihat itu di Lampung ada anak SD menangis di makam bapaknya karena sedih dagangan kuenya belum ada yang laku. Sementara pejabat tidak malu makan duit miliaran karena rangkap jabatan di negara pedih begini. Salam Lato-Lato. Sumber: Facebook Agustinus Edy Kristianto
POPULER
