ALL CATEGORY
Tunda Pemilu dan PJ Presiden
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dab Pemerhati Bangsa JABATAN kepala daerah itu lima tahun. Ketika pemilu ditunda 2024, maka ada 271 kepala daerah harus berhenti dan diganti dengan PJ. Orang suka salah sebut jadi Plt. Yang benar, sesuai istilah undang-undang, itu PJ. Tahun 2022, ada 101 kepala daerah yang habis masa periodenya. Termasuk Anies Rasyid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Tahun 2023, ada 170 kepala daerah yang selesai masa tugasnya. Total 271. Mereka diberhentikan oleh undang-undang dan digantikan oleh PJ. PJ ditunjuk oleh Kemendagri Tito Karnavian. Untuk PJ Gubernur harus eselon 1, setingkat dirjen. Untuk bupati dan walikota bisa eselon 2 setingkat direktur. Gratis tidak untuk jadi PJ kepala daerah? Sesuai aturan, ya gratis. Prakteknya, ya kita gak tahu. Di belakang layar, seringkali ada layar. Itulah yang disebut dramaturgi. KPK harus awasi nih. Bagaimana dengan nasib kepala negara jika pemilu diundur? Ini berandai-andai saja. Karena ada yang ngebet, kebelet dan sangat ngotot supaya pemilu diundur. Banyak drama, banyak aktor, banyak modus. Negara gaduh terus, gak berhenti. Apa presiden harus dihentikan setelah masa tugas lima tahun selesai, lalu ada PJ? Demi asas keadilan, ya harus berhenti. Masa tugas selesai, waktunya lima tahun sudah habis. Ini undang-undang dasar. Siapa yang akan menggantikan kekosongan posisi presiden? Ya PJ Presiden. Seperti para kepala daerah. Kalau ada PJ bupati, PJ Gubernur, maka ada PJ presiden. Dengan catatan, kalau oknum yang berupaya keras untuk tunda pemilu itu berhasil. Itu juga kalau tidak terjadi chaos, dan jadual pemilu justru malah bisa dimajukan tahun 2023. Siapa yang menunjuk dan ditunjuk jadi PJ presiden? Nah, ini yang repot. Jangan sampai MPR ambil alih. Itu namanya sidang MPR. Repot lagi kalau anggota MPR-nya juga PJ. Bagaimana juga dengan anggota DPR, DPRD dan DPD? Ya harus PJ juga. Masa bakti habis, ganti dengan PJ. Jadi, kalau sukses tunda pemilu, maka presiden dan semua anggota DPR, DPRD dan DPD harus PJ. Mereka pejabat sementara, sampai terpilih presiden baru, juga anggota DPR, DPRD dan DPD yang baru. Kita bisa bayangkan jika ada PJ presiden, PJ anggota DPR, DPRD dan DPD, ini seru. Negera ini menjadi negara PJ. Apalagi kalau ditunda pemilunya seumur hidup? Makin seru lagi. PJ presiden harus beda dengan presiden pilihan rakyat. PJ presiden tidak boleh membuat UU, tidak boleh mengeluarkan kepres, perpu, dan sejenisnya. PJ presiden tidak boleh juga mengeluarkan instruksi perang, dan seteruanya. Kira-kira kacau gak negara ini? Undang-undang telah membatasi PJ kepala daerah melakukan mutasi terhadap anak buahnya, kecuali atas ijin mendagri. Eh, ijin mendagri sejak awal sudah dikeluarin. Diijinkan!lalu, apa gunanya batasan undang-undang itu ya? Kata \"kecuali\" mestinya dimaknai \"dharurat\". Bukan diobral. Tapi, ya sudahlah. Situasinya memang lagi seperti itu. Para aktor yang menginginkan tunda pemilu, baik aktor intelektual yang selalu bersembunyi dan pura-pura menentang, dan aktor lapangannya yang lebih jujur dan vulgar, mereka gak paham risiko sosial-politik dan potensi chaos. Yang mereka tahu bagaimana cara melanggengkan kekuasaan dan jabatan. Mengabadikan akses untuk menikmati kekayaan negara. Itu saja yang ada di kepala mereka. Bodo amat dengan semua yang akan terjadi. Hancur hancur deh negara ini. Jakarta, 8 Maret 2023
Menteri Keuangan Tanggung Jawab Atas Korupsi Kolektif Pajak: Perusahaan Penyuap Tidak Tersentuh Hukum
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) harus bayar pajak tahun 2016 sebesar Rp926,26 miliar. Tetapi, Bank Panin sepertinya “keberatan”, tidak mau bayar semua kewajibannya. Bank Panin mengutus seseorang bernama Veronika, pihak ketiga, untuk negosiasi dengan petugas pajak. Veronika minta kewajiban pajak Bank Panin diturunkan menjadi sekitar Rp300 miliar, dan berjanji akan memberikan fee kepada tim pajak sebesar Rp25 miliar. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ketika itu, Angin Prayitno Aji, menyetujui negosiasi tersebut. Angin Prayitno juga membuat “kebijakan” untuk bagi-bagi hasil korupsi dari pemeriksaan pajak, minta kepada para supervisor tim pemeriksa pajak agar pada saat melaporkan hasil pemeriksaan sekaligus juga melaporkan fee untuk pejabat struktural (direktur dan kasubdit) serta untuk jatah tim pemeriksa pajak. Pembagiannya, 50 persen untuk pejabat struktural yang terdiri atas direktur dan kepala subdirektorat, sedangkan 50 persen untuk jatah tim pemeriksa. Artinya, korupsi pajak tidak dilakukan oleh satu tim pemeriksa saja, tetapi dilakukan bersama-sama, secara institusi. Hasil korupsi pajak kemudian dibagi-bagi kepada banyak pihak di internal DJP: korupsi berjamaah? Tidak heran banyak pegawai pajak yang mempunyai gaya hidup mewah, hasil dari korupsi pajak kolektif yang melibatkan semua tim pemeriksa dan kepala subdirektorat, di bawah naungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, atau bahkan DJP? Setelah uang korupsi dibagi-bagi, apakah tidak ada yang mengalir ke atas? Atau yang di atas pura-pura tidak tahu ada bagi-bagi uang korupsi? Angin Prayitno dan dua pegawai pajak lainnya tertangkap KPK, bersama penyuap Veronika. Kerugian negara mencapai Rp600 miliar hanya untuk satu kasus, PT Bank Panin. Angin Prayitno juga terlibat kasus suap pajak lainnya, yaitu PT Jhonlin Baratama dan PT Gunung Madu Plantations. Penyuap Veronika hanya dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta (subsider 3 bulan kurungan). Hukuman ini relatif sangat ringan. Tidak akan menimbulkan efek jera. Sedangkan pihak perusahaan penyuap yang bertanggung jawab, misalnya direksi Bank Panin, tidak tersentuh hukum. Korupsi pajak kolektif juga dapat dibuktikan pada kasus Gayus Tambunan sekitar 2010-2011. Tak kurang ada 27 nama yang terseret kasus Gayus dan menegaskan banyaknya pegawai pajak di DJP yang terlibat korupsi pajak. Kasus Rafael Alun hanya puncak gunung es. Rafael Alun tidak bisa bekerja sendiri atau hanya dengan beberapa pegawai pajak saja. Seluruh Tim pemeriksa dan kasubdit wajib diselidiki. Termasuk sampai ke atasannya yang tertinggi, yaitu Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan. Bukan saja di Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga wajib diselidiki. Menurut info yang beredar di media sosial, kepala Bea Cukai Jogja juga mempunyai kekayaan fantastis, sampai ada pesawat pribadi. Apakah benar? Wajib diusut! (*)
Mahfud MD Menyebut Ada Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu
Yogyakarta, FNN- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan ada temuan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan senilai Rp300 triliun.\"Saya sudah dapat laporan terbaru tadi pagi, malah ada pergerakan mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai,\" kata Mahfud MD di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu.Temuan tersebut, kata Mahfud, di luar transaksi Rp500 miliar dari rekening mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya yang telah dibekukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Mahfud yang juga Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang telah melaporkan temuan itu langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut dia, telah memeriksa satu per satu pegawai Kemenkeu yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang.\"Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya enggak sampai triliunan, (sekitar) ratusan miliar. Hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira Rp300 triliun. Itu harus dilacak, dan saya sudah sampaikan ke Bu Sri Mulyani (Menkeu), PPATK juga sudah menyampaikan,\" ujar dia.Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjamin temuan itu bukan hoaks dan tidak dapat disembunyikan di era keterbukaan informasi.\"Kenapa saya bicara kepada saudara, karena kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya enggak ngomong, itu juga bisa bocor keluar. Maka saya sampaikan mendahului berita hoaks. Ini saya sampaikan tidak hoaks, ada datanya tertulis,\" kata Mahfud MD kepada awak media.(ida/ANTARA)
Polda Jateng Mengungkap Produsen Kartu SIM Seluler Ber-NIK Curian
Semarang, FNN - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mengungkap produsen kartu SIM seluler yang sudah diaktivasi dan dijual dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) yang diduga hasil curian.Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombes Pol.Dwi Subagio di Semarang, Rabu, mengatakan satu pelaku berinisial KA warga Banyuputih, Kabupaten Batang, ditangkap bersama barang bukti modem pool dan ribuan kartu perdana SIM yang sudah dan belum teraktivasi.\"Pelaku ini beroperasi sejak 2020, sudah sekitar tiga ribu kartu perdana dengan NIK milik orang lain yang telah dijual,\" katanya.Menurut dia, kartu-kartu SIM ilegal ini sudah terjual secara daring di berbagai wilayah di Jawa dan Sumatra.Dalam menjalankan aksinya, kata Dwi, tersangka membeli sekitar 32 modem pool yang digunakan sebagai perangkat untuk mengaktivasi kartu perdana dengan menggunakan NIK milik orang lain.Dengan puluhan modem tersebut, lanjut dia, pelaku mampu mengaktivasi hingga lebih dari 500 kartu perdana.Ia menjelaskan tersangka membeli ribuan kartu perdana secara daring.Selain itu, menurut dia, pelaku juga memperoleh berbagai NIK dari sebuah aplikasi yang saat ini masih ditelusuri produsennya.Lulusan SMA tersebut, kata dia, mampu memperoleh penghasilan hingga Rp15 juta per bulan dari berjualan kartu SIM perdana tersebut.Bersama dengan pelaku diamankan pula sekitar seribu kartu perdana Telkomsel berbagai jenis yang sudah diaktivasi dan siap diedarkan.Selain itu, terdapat sekitar 4.700 kartu yang belum sempat diaktivasi dengan mencuri data pribadi orang lain itu.Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik serta Undang-Undang Nomor 34 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.(ida/ANTARA)
Dari Pembelian Super Hercules, Indonesia Mendapatkan Transfer Pengetahuan-Perawatan
Jakarta, FNN - Indonesia mendapatkan transfer pengetahuan dan perawatan dari pembelian pesawat TNI Angkatan Udara (AU) C-130J-30 Super Hercules A-1339, demikian disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.Menhan menyampaikan hal itu setelah melakukan prosesi serah terima pesawat TNI AU C-130J-30 Super Hercules A-1339 kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.Menurut Menhan praktik transfer pengetahuan itu juga sudah berlaku untuk model terdahulu pesawat tersebut, termasuk pesawat TNI AU C-130H Hercules A-1315 yang juga diserahterimakan setelah rampung proses pemeliharaan.\"(Untuk) MRO atau maintenance, repair overhaul, akan dilaksanakan di Indonesia sebagaimana pesawat yang kedua ini sudah dilaksanakan di Indonesia semuanya,\" kata Prabowo kepada awak media selepas prosesi.Menhan menyampaikan bahwa pemeliharaan pesawat TNI AU C-130H A-1315 termasuk pengerjaan pemeliharaan yang sulit dan baru pertama kali dilakukan di Indonesia.Pengerjaan itu dilakukan oleh BUMN Indonesia, yakni PT Garuda Maintenance Facility Aerosia (GMF).\"Ini termasuk overhaul berat. Pergantian server wing box ini sangat sulit, pertama kali kita lakukan di Indonesia,\" ujar Prabowo.Dalam kesempatan lebih awal, Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menyampaikan hal serupa bahwa tidak semua negara di luar Amerika Serikat, selaku asal pabrikan Lockheed Martin produsen pesawat Hercules dan turunannya, diizinkan untuk mengerjakan pemeliharaan sebagaimana yang dilakukan terhadap pesawat TNI AU C-130H Hercules A-1315.\"Jadi karena kepercayaan Amerika Serikat terhadap BUMN kita, kita bisa mengerjakan (pemeliharaan),\" ujar Fadjar.Kasau juga menjelaskan kerumitan pemeliharaan center wing box termasuk pekerjaan kritis untuk sebuah pesawat, karena berkenaan dengan tindakan terhadap bagian di dekat sayap.\"Ini paling critical, kekuatan pesawat ada di sini, karena menyambung body dengan wing,\" ujar Fadjar.Kasau menyampaikan bahwa pemeliharaan terhadap pesawat TNI AU C-130H Hercules A-1315 yang sudah berusia lebih dari delapan tahun itu dilaksanakan sejak beberapa bulan lalu dan akhirnya selesai sekira 3-4 pekan yang lalu.Sementara itu, bersamaan dengan pembelian pesawat C-130J-30 Super Hercules A-1339, TNI AU telah mengikutkan sedikitnya 48 personel menjalani pelatihan di pabrik Lockheed Martin, terdiri atas 12 penerbang latihan, enam loadmaster, serta 30 personel pelatihan maintenance berupa airframe, propoltion, electrical, dan avionik.(ida/ANTARA)
Respons Soal PN Jakpus Serdampak pada Kepatuhan Peradilan
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan respons tidak tepat yang dilontarkan berbagai pihak atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpotensi membawa masalah yang lebih besar bagi kepatuhan masyarakat terhadap lembaga peradilan. \"Sekali kekuasaan pengadilan ramai-ramai kita serang seperti ini, besok-besok masyarakat akan tidak lebih patuh lagi,\" kata Habiburokhman dalam Forum Legislasi dengan Tema \'Memaknai Konstitusi dalam Sistem Peradilan Pemilu\' di Ruang Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Habiburokhman mengatakan bahwa berbagai respons tidak tepat sejumlah pihak dengan berbagai narasi yang tanpa pembuktian justru berpotensi melanggar independensi hakim, alih-alih mengedepankan upaya hukum. Menurut dia, hampir 90 respons publik atas putusan PN Jakarta Pusat yang \"berseliweran\" di media massa didominasi kecaman dan tuduhan, tanpa disertai pembuktian. \"Besok di perkara lain enggak ada lagi wibawa pengadilan. Siapa saja yang tidak suka dengan putusan pengadilan bisa menuduh dengan seenaknya, \'pasti ada main\', \'abaikan saja\', dan segala macam, tanpa melakukan upaya hukum,\" ujarnya. Untuk itu, dia menilai selain hanya membuat kegaduhan, pernyataan tidak tepat yang sifatnya reaktif dan spekulatif juga mengesampingkan upaya hukum yang seharusnya menjadi perhatian utama. \"Jangan sampai kita sibuk di media membuat kegaduhan permasalahan ini, kita lupa kalau putusan itu harus segera dibanding dan isi memori banding itu harus berkualitas. Itu yang bahaya,\" ucapnya. Ia mempertanyakan sikap Komisi Yudisial (KY) yang akan memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Majelis Hakim PN Jakarta Pusat terkait putusan penundaan pemilu. \"Kalau misalnya dia ada bukti satu mobil dengan pihak berperkara atau menerima sesuatu dan lain sebagainya (mungkin bisa). Tapi karena putusannya dipanggil bisa enggak? Logikanya di mana? Ini sama memalukannya dengan putusan yang kita pertanyakan tersebut,\" imbuhnya. Habiburokhman lantas menyatakan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan upaya hukum banding. Ketimbang hanya membuat kegaduhan di media massa, kata dia, respons berbagai pihak yang tidak setuju terhadap putusan PN Jakarta Pusat lebih baik dialihkan untuk membantu KPU menyusun materi banding agar menang di pengadilan tinggi. \"Kita semua dukung ini, banyak profesor, dan doktor dari berbagai kampus, masukkan semua teori-teorinya tersebut, ketidaksepakatan dengan putusan pengadilan. Lalu kita kurangi hal-hal yang tidak tepat,\" tuturnya. Ia meminta berbagai pihak untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya atas putusan PN Jakarta Pusat tanpa disertai pembuktian dan mengutamakan pendekatan melalui upaya hukum. \"Jangan kita menganggap sesuatu yang kita anggap \'ngawur\' tapi kita meresponsnya dengan \'ngawur\', kan kita sepakat kita negara hukum,\" kata Habiburokhman.(ida/ANTARA)
Partai Gelora Tawarkan Koalisi Rekonsiliasi, Anis Matta: Kita Butuh Koalisi Rekonsiliasi untuk Hadapi Krisis Global
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengingatkan perlunya format koalisi baru, koalisi rekonsiliasi segera dibentuk dalam proses politik demokrasi Indonesia saat ini. Pentingnya koalisi rekonsiliasi tersebut, sudah ia sampaikan saat menghadiri konsilidasi pemenangan Pemilu 2024 di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) beberapa waktu lalu. Bahkan saat itu, Anis Matta mencontohkan soal politik rekonsiliasi di Kota Palopo pasca Pilkada yang bisa menjadi contoh elite-elite nasional yang selalu bermusuhan usai pemilihan. \"Ketua DPD Kota Palopo Pak Budi Sada ini adalah satu contoh dari rekonsiliasi yang baik dengan Pak Wali Kota (HM Judas Amir) yang pernah jadi lawan di Pilkada, tapi kemudian jadi kawan,\" kata Anis Matta, Senin (27/2/2023). Menurutnya, koalisi yang sekarang dibicarakan berpotensi memperdalam pembelahan di tengah masyarakat dan membawa ancaman disintegrasi bangsa. \"Koalisi rekonsiliasi mengedepankan persatuan dan kepentingan nasional di atas persaingan politik. Koalisi ini akan mengirim pesan yang kuat ke masyarakat untuk mengakhiri pembelahan yang menjadi residu sosial sejak pilkada DKI 2017 hingga pilpres 2019,\" ujar Anis Matta dalam keterangannya kepada pers, Rabu (8/3/2023). Anis Matta kembali mengingatkan, bahwa dunia kini tengah dilanda krisis global berlarut yang dipicu oleh runtuhnya sistem lama kapitalisme liberal, namun sistem yang baru belum terbentuk. Apalagi, pada saat yang sama dunia menjadi ajang konflik supremasi antara Amerika Serikat dan China. \"Krisis yang kita hadapi saat ini merupakan bagian dari siklus perubahan sistem global setiap 100 tahunan. Dimensinya sangat luas dan lama. Perubahan ketika dunia memasuki abad ke-20 saja baru selesai sekitar tahun 1950-an ketika Perang Dunia II selesai dan dunia memasuki tatanan global baru yang dipimpin oleh Barat melalui PBB, Bank Dunia, dan IMF. Sekarang sistem ini sudah berkarat dan goyah,\" terang Anis. Karena itu, lanjut Anis Matta, elite di Indonesia harus berkonsolidasi dalam agenda-agenda besar menghadapi krisis global ini, bukannya larut dalam akrobat politik wacana koalisi yang malah memperdalam polarisasi dan berpotensi membawa ancaman disintegrasi bangsa. \"Indonesia harus berada di tengah pusaran perubahan global yang terjadi. Selama ini kita hanya berada di pinggir dan malah menjadi collateral damage dari berbagai konflik supremasi karena negara kita lemah dan tidak terkoneksi dengan konstelasi politik global yang sesungguhnya tengah terjadi. Ke depan, kita harus duduk di meja perundingan utama dunia dan itu bisa terjadi jika kita menjadi superpower baru di dunia,\" paparnya lagi. Konsolidasi elite itu hanya bisa terjadi jika wacana koalisi yang berkembang menjelang Pemilu 2024 adalah koalisi rekonsiliasi, bukan koalisi yang berujung pada penebalan polarisasi dan disintegrasi. Tanpa elite yang terkonsolidasi dalam agenda-agenda besar, Indonesia tetap akan lemah dan hanya menjadi obyek penyerta dalam setiap perubahan global. Padahal, kata Anis Matta, dalam situasi transisi seperti inilah, kesempatan Indonesia untuk menyodok menjadi kekuatan utama dunia. \"Kesempatan ini hanya datang 100 tahun sekali. Semua tergantung kita. Apakah kita ingin terus-menerus bertengkar dan terpecah belah, atau kita melakukan rekonsiliasi dan menjadi kekuatan yang solid untuk menghadapi krisis global dan menjadi superpower baru. Inilah tanggung jawab para pemimpin untuk mengambil keputusan yang benar,\" pungkas Anis Matta. (ida)
Rafael Alun Menggunakan Jasa Professional Money Launderer, Transaksinya Tembus 500 M
Jakarta, FNN – Sampai saat ini, kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai pajak Rafael Alun masih berbuntut. Bukan hanya menyeret Rafael sebagai ayahnya, tapi juga para pegawai pajak lain yang berperilaku serupa. Selain Rafael Alun, ada pegawai pajak lain yang jauh lebih kaya. Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana, mengaku baru saja membekukan rekening yang berisi transaksi janggal milik pegawai pajak yang nilainya lebih dari 500 miliar. “Nilai transaksi yang kami bekukan itu nilai debet kreditnya lebih kurang 500 miliar rupiah dan kemungkinan akan bertambah,” kata Ivan. Ivan juga membenarkan bahwa PPATK memukan beberapa pegawai pajak yang asetnya janggal, bahkan sudah diblokir. Ivan mengatakan bahwa ini bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa orang lain di Direktorat Pajak yang kelakuannya seperti Rafael Alun. Tetapi, Ivan belum mau menjelaskan siapa pegawai pajak yang dimaksud dan apa jabatannya. Rencana yang akan mengumumkan nama pegawai pajak tersebut adalah dan akan diumumkan setelah mereka memeriksa kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Eko Darmanto adalah pegawai Bea Cukai, anak buah Sri Mulyani juga, yang diperiksa oleh KPK. Tetapi, Eko Darmanto sudah copot dari jabatannya karena sering pamer gaya hidup mewah di media sosial, mulai dari menunggang motor gede, koleksi mobil mewah, hingga memamerkan pesawat. “Penjelasan dari kepala PPATK tentang adanya transaksi janggal lebih dari 500 miliar tersebut makin menunjukkan kepada kita bahwa kasus Rafael betul-betul fenomena gunung es dari perilaku korup dari pegawai pajak. Jadi bukan gaya mewahnya ya, tapi korupsinya itulah,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal You Tube Hersubeno Point edisi Selasa (7/3/23). Sementara itu, Divisi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, sebelumnya menyatakan bahwa ada geng pegawai pajak yang berada dalam lingkaran Rafael Alun, yakni geng dari STAN (Sekolah Tinggi Akutansi Negara). Sebagai orang keuangan, seperti kata Pahala Nainggolan, mereka sangat memahami bagaimana cara menyembunyikan harta kekayaan mereka. “Kita pastikan sesudah yang bersangkutan pasti ada lagi orang-orang lain, yang kita dengar juga ada gengnya, ada ini itu. Tapi kita kan perlu tahu polanya,” kata Pahala. Jadi, lanjut Pahala, ini bukan hal sederhana, tapi sulit pasti. Bukan sederhana dalam arti bahwa mereka orang benar-benar orang keuangan sehingga sangat tahu cara ke sana ke mari. Dengan demikian, hampir dapat dipastikan bahwa harta Rafael Alun jauh lebih besar dari yang dilaporkannya melalui LHKPN. Sebagai contoh, mobil Rubicon dan Harley Davidson yang sering dikendarai anaknya, Mario Dandy Satrio. Dua kendaraan ini tidak diakui sebagai miliknya dan tidak termasuk dalam harta yang dilaporkan di LHKPN. Harta itu diakui sebagai milik kakaknya dan anak menantunya. Begitu juga dengan kompleks perumahan mewah di Manado yang dimilikinya. Dalam LHKPN hanya disebutkan bahwa dia memiliki saham di properti itu senilai 1,5 M. Padahal, harga rumah di Green Hill di Manado itu ada yang mencapai 2 miliar rupiah. Belum lagi beberapa aset seperti rumah mewah, restoran, dan juga mobil-mobil mewah lain. Belakangan, PPATK juga menemukan Rafael menggunakan nama konsultan pajak untuk menyembunyikan uangnya atau dana-dana haramnya. Rekening konsultan pajak yang menjadi nomine (orang yang digunakan namanya) juga sudah dibekukan karena mereka diduga telah berperan sebagai semacam tim pencuci uang profesional (professional money launderer). Jumlahnya cukup besar dan signifikan. Ternyata, konsultan tersebut adalah bekas pegawai pajak. Ini makin menegaskan bahwa memang ada “pergengan” di antara mereka. Ada dua konsultan yang dimaksud, tapi salah satunya sekarang ini telah melarikan diri ke luar negeri. “Saya sih menduga harta Rafael Alun bisa tembus sampai ratusan miliar. Mengerikan sekali, orang sekelas Alun bisa menilep dana pajak sampai ratusan miliar rupiah dan modusnya itu biasanya mereka memainkan wajib pajak besar yang menunggak dan ini biasanya bekerja sama dengan tenaga konsultan pajak,” ujar Hersu. Dengan mengambil sampel kasusnya Rafael Alun dan penemuan terbaru dari PPATK, kata Hersu, kita tidak bisa terlalu cepat menyimpulkan bahwa seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak lebih jujur dan lebih sederhana dibandingkan Rafael Alun. Boleh jadi mereka yang katanya lebih kecil dari Rafael Alun tidak jujur dan menyembunyikan nilai harta sesungguhnya. “Kalau sudah begini, apakah Ibu Sri Mulyani masih berani mengklaim bahwa sekarang ini Kementerian Keuangan lebih bersih dibandingkan sebelum dia masuk?”tanya Hersu.
Ujiannya Sudah Final dan Tidak Mungkin Lulus, Rocky Minta Sri Mulyani Men-DO-kan Diri dari Kabinet
Jakarta, FNN – Saat ini, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Ibu Sri Mulyani sedang menjadi sorotan publik. Sejak kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak muncul, satu demi satu borok-borok dalam Kementerian Keuangan terungkap. Padahal, di awal kepemimpinan Sri Mulyani, Kementerian Keuangan semacam mercusuar yang dinyalakan oleh seseorang yang dielu-elukan, yaitu Ibu Sri Mulyani, yang dijadikan simbol dari pemberantas korupsi dan simbol integritas moral. Tetapi, sekarang dia justru jadi terbalik moralnya. Demikian dikatakan Rocky Gerung dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Rabu (8/3/23) dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Benar, Kementerian Keuangan itu semacam mercusuar yang dinyalakan oleh seseorang yang dielu-elukan di awal, ketika ada kasus Century lalu pergi ke New York segala macam, Washington, kemudian dijadikan simbol dari pemberantas korupsi, integritas moral. Jadi semua simbol kebaikan atau kemalaikatan ada pada Sri Mulyani. Sekarang dia justru jadi terbalik moralnya,” kata Rocky. Oleh karena itu, lanjut Rocky, Sri Mulyani akan tetap disorot supaya ada semacam upaya luar biasa untuk memastikan bahwa Sri Mulyani memang berada dalam lingkungan yang buruk. “Jadi, dia berupaya memperbaiki, tapi dia nggak tahu bagaimana memulainya. Dan lebih dari itu, justru karena kita anggap bahwa masih ada lah orang yang mampu untuk memberi mercusuar itu maka Sri Mulyani dan Mahfud MD adalah dua kawan saya yang justru saya ingatkan tiap hari,” ujar Rocky. Seperti kita ketahui bahwa Pak Mahfud juga saat ini sedang doyan-doyannya ‘menghajar’ kebijakan yang dianggap melenceng. Dan orang pun mulai menduga-duga apa tujuan di balik manuver Mahfud ini. “Tapi, lepas dari manuver apapun, saya tetap anggap bahwa Mahfud itu orang yang moralnya lumayan, masih ada lah upaya untuk memberi sinyal bahwa bangsa ini masih bisa ditemukan kembali melalui perspektif yang etis tadi. Nah, Mahfud ada di dalam proyek kita. Jadi proyek masyarakat sipil kita titipkan kepada Mahfud dan Sri Mulyani. Ujian pertama ada pada Sri Mulyani. Pak Mahfud belum diuji dengan kasus yang besar,” ujar Rocky. Menurut Rocky, ujian pada Sri Mulyani sudah final dan tidak mungkin lulus. “Jadi, karena itu ya sudah DO saja dari kabinet. Jadi kita minta Sri Mulyani men-DO-kan diri dari kabinet,” pinta Rocky. Memang, apa yang terjadi di Kementerian Keungan sungguh mengecewakan. Selain apa yang terjadi pada kasus Rafael Alun, saat ini yang juga mengegerkan adalah pengumuman dari PPATK bahwa ada transaksi keuangan di rekening-rekening yang terafiliasi, bukan hanya rekeningnya Rafael, yang mencapai 500 miliar. Belum lagi informasi dari Pak Mahfud yang melaporkan kepada Sri Mulyani tentang dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh 69 Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Mahfud mengungkapkan bahwa modus yang dilakukan oelh 69 pegawai pajak tersebut dalam melakukan pencucian uang adalah dengan memindahkan dana dalam jumlah kecil, namun berkali-kali. Juga tentang info dari ombudsman yang mempunyai data bahwa ada 42 orang dari pejabat di Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan dan mendapatkan dana miliaran. Itu yang mungkin disebut dana halal tapi caranya sebenarnya tidak halal. “Ya jelas dana itu haram. Karena rangkap jabatan dasarnya memang untuk pengawasan. Pejabat-pejabat keungan ada di beberapa lembaga, bahkan ada di BUMN karena dianggap BUMN itu saham negara maka mesti diawasi langsung oleh pejabat negara,” ujar Rocku. Tetapi, kata Rocky, yang ajaib adalah di situ ada uang berlebih sehingga fokus petugas pajak berupaya untuk mendapat uang lebih banyak dari kedudukan komisarisnya. Dan itu artinya dia mengabaikan tugas utama dia sebagai ASN di perpajakan. “Nah Sri Mulyani terlalu permisif dalam soal itu,” ujar Rocky. Menurut Rocky, akar masalahnya ada pada permissiveness ‘pembiaran’ dan pembiaran itulah yang menyebabkan semua orang berpikir bisa rangkap jabatan, bisa pilih-pilih, tergantung setorannya ke atasan. Jadi, kalau terbaca 500 miliar orang akan menganggap itu satu kasus, kasus yang lain mungkin satu setengah triliun. “Dan itu yang kita sebut sebagai mata uang haram, yang diselenggarakan di dalam perkomplotan rekening. Kan ini namanya perkomplotan rekening yang memang sengaja untuk didesiminasi supaya tidak terlalu terlihat. Kira-kira magnitudenya berapa sih? Itu berarti ada satu kawanan di situ yang mengolah uang itu,” uangkap Rocky. Rocky membayangkan bahwa ini kondisi ini seperti kapal yang mau karam dan bagaimana menyelamatkannya adalah dengan membuang satu-satu skoci penyelamat itu. Tetapi, itu saja tidak cukup sehingga menurut Rocky Mahfud MD mungkin mesti ambil bypass saja. “Oke, kita tuduh saja semua menteri dan eselon satu dua tiga itu, jadi semua Kementerian kita tuduh saja supaya mereka membuktikan secara terbalik bahwa mereka itu berkomplot untuk merampok negara,” ujar Rocky.(ida)
Rakyat Dukung Megawati Melawan Putusan Tunda Pemilu PN Jakpus
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MEGAWATI, Ketua Umum PDI Perjuangan, secara konsisten menolak keras putusan tunda pemilu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Banyak alasan kenapa harus menolak putusan PN Jakpus tersebut. Salah satunya, dan fatal, karena putusan PN Jakpus melanggar konstitusi, sehingga otomatis harus batal demi hukum. Karena tidak ada undang-undang atau putusan pengadilan yang lebih tinggi dari konstitusi. Tidak ada putusan pengadilan yang bisa mengubah konstitusi yang menyatakan pemilu wajib dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilu yang akan datang wajib dilaksanakan pada 2024. Pengadilan tidak bisa mengubah perintah konstitusi ini. Sikap Megawati, yang secara tegas menyatakan taat dan menghormati konstitusi, patut dipuji. Bahkan Megawati instruksikan kader PDIP mengawal jadwal pemilu 2024, dan tidak beri ruang untuk tunda pemilu (dan pilpres) 2024. Sikap tegas menolak penundaan pemilu mencerminkan sikap ksatria dari Megawati dan PDIP, yang siap bertarung dalam kontestasi pemilu dan pilpres lima tahunan, meskipun sampai saat ini PDIP belum mempunyai calon presiden. Rakyat sangat menghargai sikap ksatria ini. Sebaliknya rakyat mengecam sikap pengecut para pengkhianat yang mau menunda pemilu, para pengkhianat bangsa dan negara yang mau melanggengkan kekuasaan dengan merampok kedaulatan rakyat, merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap PDI-P yang menolak putusan tunda pemilu PN Jakpus yang melanggar konstitusi mendapat dukungan banyak pihak, termasuk dari partai pendukung pemerintah lainnya, Nasdem dan Gerindra. Usai pertemuan Nasdem dan Gerindra di Hambalang, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyatakan menolak penundaan pemilu. Partai “oposisi”, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya juga sudah menyatakan menolak putusan tunda pemilu PN Jakpus. Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mencium aroma tidak sedap atas putusan PN Jakpus yang di luar akal sehat. PKS yang belum lama mendapat kunjungan dari Dubes AS untuk Indonesia sangat konsisten membela konstitusi dan demokrasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah berkoalisi dengan Gerindra, nampaknya juga siap menghadapi pemilu. Kalau PKB ikut gerbong lima partai yang menolak penundaan pemilu, dan siap mengikuti kontestasi pemilu 2024 sesuai jadwal, maka total jumlah kursi yang menolak penundaan pemilu menjadi 427 kursi, atau 74,26 persen dari total kursi DPR yang berjumlah 575. Di mana posisi Golkar, PAN (Partai Amanat Nasional) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang belum bersuara terhadap putusan tunda pemilu PN Jakpus pelanggar konstitusi? Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi. Di lain sisi, komentar presiden Jokowi terkait putusan tunda pemilu PN Jakpus yang melanggar konstitusi dinilai tidak tegas dan mengecewakan. Ekspektasi masyarakat, Jokowi seharusnya mengecam segala upaya yang tidak konstitusional, seperti yang disampaikan oleh Megawati. Apakah putusan tunda pemilu PN Jakpus konstitusional? Apakah dengan mendukung KPU banding atas putusan PN Jakpus tersebut berarti sama saja mengakui bahwa putusan tunda pemilu adalah sah? Kalau pengadilan boleh memutuskan perkara dengan melanggar konstitusi, negara ini dalam bahaya, dan tinggal menunggu kehancuran. Jokowi hanya menyampaikan, putusan PN Jakpus kontroversial, timbulkan pro dan kontra. Pertanyaannya, siapa yang pro melanggar konstitusi? Kebanyakan rakyat Indonesia juga menolak putusan tunda pemilu, yang kali ini menggunakan tangan PN Jakpus yang melanggar konstitusi. Rakyat bersama partai politik memastikan pemilu 2024 wajib dilaksanakan. (*)
POPULER
