ALL CATEGORY
Pembelahan dan Polarisasi Politik Dinilai Telah Lemahkan Fondasi Dasar Kebersamaan sebagai Bangsa
JAKARTA, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik menegaskan, Koalisi besar sejalan dengan ide Partai Gelora yang sejak awal menyuarakan perlunya rekonsiliasi nasional dan konsolidasi elit. \"Pembelahan paska Pilpres 2014, Pilgub DKI 2017 dan Pilpes 2019 telah melemahkan fondasi dasar kebersamaan kita sebagai bangsa,\" kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Jumat (7/4/2023). Menurut dia, dunia sekarang berada di tengah ancaman perang global yang dipicu oleh persaingan antar negara adidaya. \"Indonesia akan mengalami dampak besar jika terjadi kekacauan global, sebagaimana pengalaman kita menghadapi pandemi Covid 19,\" katanya. Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, lanjut Mahfuz, tidak boleh melanjutkan polarisasi seperti politik pada pemilu sebelumnya, yang residunya makin membesar menjelang pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan. \"Maka koalisi besar, kami menyebutnya Koalisi Bersatu sangat diperlukan atas nama kepentingan nasional, bukan atas nama kepentingan partai atau figur personal tertentu,\" kata Sekjen Partai Gelora ini. Sejak tiga tahun lalu, kata Mahfuz, Partai Gelora telah mendiskusikan ide perlunya rekonsiliasi nasional dan konsolidasi elit ke sejumlah tokoh politik dan pimpinan nasional. \"Jadi Partai Gelora sangat mendukung ide Koalisi Bersatu demi menyelamatkan Indonesia dari ancaman kekacauan global saat ini,\" pungkas Mahfuz. Sebelumnya, dalam Gelora Talk \'bertajuk \'Koalisi Politik di Bulan Ramadhan 1444 H\', pada Rabu (5/4/2023) lalu, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, Partai Gelora menyambut baik ide pembentukan koalisi besar. Koalisi besar yang pembentukannya difaslitasi oleh Presiden Joko Widodo tersebut, diharapkan dapat melahirkan kepemimpinan politik Indonesia yang kuat, bisa melindungi kepentingan nasionalnya di tengah dinamika global dan geopolitik saat ini. \"Koalisi besar harus mampu menghasilkan format koalisi kepemimpinan politik yang bisa melindungi kepentingan nasionalnya, dalam konteks Indonesia sebagai bangsa dan negara,\" kata Mahfuz. Partai Gelora telah menyodorkan satu pemikiran untuk menghentikan polarisasi yang terjadi di masyarakat, dan mulai memperkuat rekonsiliasi nasional dan tidak ada lagi residu di Pemilu 2024. \"Kita juga mengingatkan bahwa situasi ekonomi yang sulit saat ini bisa memunculkan perlawanan kaum miskin marjinal. Lalu, kemana arah Partai Gelora tentu kepada pihak-pihak yang bisa menerima ide-ide yang kita sodorkan untuk kepentingan Indonesia, bukan kepentingan pragmatis,\" katanya. (*)
Dalam OTT Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, KPK Menyita Uang Tunai
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang tunai sebagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Meranti Muhammad Adil di wilayah di Kabupaten Meranti, Riau pada Kamis malam.\"Untuk bukti uang sementara kami pastikan tim juga mengamankannya. Jumlahnya masih terus dihitung dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang diamankan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.Ali menambahkan KPK tidak memandang besar atau kecilnya nilai transaksional dalam sebuah tindak pidana korupsi.\"Sebagai pemahaman bersama, mengenai jumlah uang besar ataupun kecil itu bukan utama dalam pembuktian unsur korupsi,\" ujarnya.KPK memastikan akan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi selama hal itu terjadi di dalam wewenangnya.\"Sedikit atau banyak sama saja itu perbuatan korupsi, bahkan menerima janji pun bila itu ada transaksi terkait penyalahgunaan jabatan sebagai penyelenggara sudah masuk kategori tindak pidana korupsi,\" kata Ali.Lembaga antirasuah tersebut pada Jumat pagi, membenarkan kabar soal operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.Ali menyebut ada puluhan pejabat yang terjaring OTT pada Kamis malam tersebut dan para pihak yang terjaring OTT hari ini juga akan diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.(ida/ANTARA)
Pengamanan Ibadah Dilakukan TNI dan Polri di Gereja Kota Malang
Malang, FNN - Personel gabungan TNI dan Polri melakukan pengamanan pada sejumlah gereja di Kota Malang, Jawa Timur, dalam rangka ibadah peringatan wafatnya Yesus Kristus, Jumat Agung, Jumat, hingga perayaan Paskah pada Minggu (9/4).Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Budi Hermanto di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan pengamanan tersebut juga sebagai bentuk toleransi antarumat beragama di Kota Malang.\"Pengamanan yang kami laksanakan ini bukan hanya karena tugas semata, namun juga merupakan bagian dari wujud toleransi kita dalam beragama,\" kata Buher, sapaan akrab Budi Hermanto.Dia menjelaskan aparat Polri dan TNI memastikan umat yang melaksanakan ibadah Jumat Agung dan Paskah dapat menjalankan ibadah dengan merasa aman dan nyaman, tanpa ada gangguan keamanan dan ketertiban.Menurutnya, pengamanan pada sejumlah gereja di Kota Malang sudah dilakukan sejak Kamis malam (6/4) dan akan dilaksanakan hingga Minggu Paskah.\"Kami berusaha memastikan agar saudara-saudara kita menjalankan ibadahnya dengan rasa aman dan nyaman,\" tambahnya.Sejumlah gereja yang mendapatkan pengamanan dari Polresta Malang Kota, di antaranya adalah Gereja Hati Kudus Yesus di Jalan MGR Sugiyopranoto dan Gereja Kristen Jawi Wetan Jl. Janti Barat, Kota Malang.\"Seluruh personel Polresta Malang Kota yang bertugas dalam pengamanan ibadah di setiap gereja, juga dibantu oleh anggota dari jajaran TNI,\" katanya.Dalam kesempatan itu, salah satu jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, Debora, mengatakan bahwa ia merasa bersyukur bisa kembali melakukan ibadah di gereja setelah sebelumnya beribadah daring akibat pandemi COVID-19.Dia juga mengapresiasi Polri dan TNI yang memberikan pengamanan bagi jemaat saat melakukan ibadah. Dia juga berharap perayaan Paskah dapat memberikan kedamaian.\"Puji Tuhan, kami bersyukur karena setelah pandemi berlalu akhirnya kami semua dapat merasakan ibadah bersama di gereja menyambut Paskah,\" ujar Debora.Pengamanan yang dilakukan oleh personel Polresta Malang Kota akan berlangsung hingga perayaan Paskah pada Minggu (9/4). Polresta Malang Kota juga melibatkan Unit K9 untuk melakukan sterilisasi gereja dan memastikan pelaksanaan ibadah berjalan aman dan lancar.(ida/ANTARA)
Pembobolan Mobil Wartawan di Bandung Diusut Polisi
Bandung, FNN - Satreskrim Polrestabes Bandung, Jawa Barat, menyelidiki kasus pembobolan mobil milik seorang wartawan hingga menyebabkan barang-barang yang berada di dalam mobil tersebut hilang.Kapolrestabes Bandung Kombes Pol. Budi Sartono memastikan pihaknya akan mengungkap pelaku pembobolan yang terjadi pada Kamis (6/4) sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Purnawarman, Kota Bandung, Jawa Barat.\"Tetap akan kami ungkap. Insyaallah kami laksanakan olah TKP (tempat kejadian perkara) dengan baik,\" kata Budi di Bandung, Jawa Barat, Jumat.Polrestabes Bandung akan membentuk tim khusus dalam penyelidikan kasus tersebut. Untuk itu, dia meminta waktu dalam proses penyelidikan itu hingga pihaknya bisa membekuk pelaku.\"Kami memeriksa saksi-saksi, sehingga dalam waktu dekat bisa kami ungkap,\" imbuhnya.Seorang wartawan yang menjadi korban pembobolan mobil disertai pencurian itu bernama Machradin Wahyudi Ritonga, yang akrab disapa Yudi. Dia bekerja di salah satu media nasional dengan kantor biro di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung.Yudi mengaku saat kejadian sedang berkunjung ke restoran untuk menyantap makan malam setelah berbuka puasa. Menurutnya, mobilnya terparkir sekitar 50 meter dari restoran yang berada di Jalan Purnawarman itu.\"Waktu itu banyak juga mobil yang parkir di pinggir jalan,\" kata Yudi.Setelah sekitar satu jam berada di restoran, Yudi pun hendak pulang pada pukul 21.00 WIB. Namun, saat itu, ia mendapati kondisi kaca mobilnya di bagian kursi supir telah pecah atau dibobol.\"Barang yang hilang itu satu tas ransel berwarna hitam, di dalamnya berisi satu unit laptop, satu unit kamera, kartu pers, STNK sepeda motor, dan SIM C,\" ujar Yudi.(ida/ANTARA)
KKB Kelompok Numbuk Telenggen Ditangkap Tim Gabungan TNI-Polri di Puncak
Jayapura,FNN - Tim gabungan TNI-Polri menangkap Biasa alias Yamison Murib, anggota KKB yang menjadi anak buah Numbuk Telenggen kampung Wako, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kaops Damai Cartenz Kombes Faizal Rahmadani di Jayapura, Jumat, mengatakan Yamison Murib ditangkap Rabu (5/4) setelah anggota mendapat informasi terkait keberadaannya. Saat ini tersangka yang diduga terlibat sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan KKB ditahan di Polres Puncak. \"Yamison Murib merupakan anak buah dari pimpinan KKB Puncak, Numbuk Telenggen dan Pilanus Walker yang terlibat dalam beberapa aksi hingga menimbulkan korban jiwa baik masyarakat maupun anggota TNI-Polri, \" jelas Kombes Faizal yang juga menjabat sebagai Dir Krimum Polda Papua. Kombes Faizal menjelaskan Yamison Murib terlibat dalam aksi penembakan terhadap tukang ojek ojek yaitu Udin tanggal 14 April 2021 di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, dengan LP / 10 / IV / 2021 / Papua / Res Puncak Tgl 15 April 2021, pembakaran tower BTS tanggal 3 Januari 2021, pembakaran helikopter UP MI815 milik PT. Ersa di Bandara Aminggaru tanggal 11 April 2021 dengan LP / 11 / IV / 2021 / I / Papua / Res Puncak tanggal 15 April 2021. \"Kemudian penembakan terhadap anggota Ops Nemangkawi di Kampung Olenki, tanggal 27 April 2021 lalu,\" kata Faizal.(ida/ANTARA)
Ramadhan Momentum Meningkatkan Kualitas Iman dan Toleransi
Jakarta, FNN - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Darud Dakwah Wal Irsyad (PB DDI) Suaib Tahir menilai Ramadhan menjadi momentum bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas iman, toleransi, dan mengamalkan nilai-nilai dalam Al Qur\'an.\"Karena apa pun yang kita kerjakan di bulan suci ini memiliki pahala yang sangat besar. Bulan Ramadhan merupakan kesempatan yang paling baik bagi setiap orang untuk melakukan perbaikan yang semestinya dilakukan,\" kata Suaib dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Menurut dosen pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Quran (PTIQ) Jakarta itu, meningkatkan kualitas iman di bulan Ramadhan dapat dilakukan dengan meninggalkan kebiasaan tidak baik.Dia mencontohkan apabila suka menggunjing, menceritakan keburukan teman, malas bekerja, kikir, tidak suka bersedekah, dan sifat buruk lainnya; maka sebaiknya di bulan Ramadhan mulai belajar untuk meninggalkan semua itu.Suaib juga menilai perlu peningkatan kedewasaan bersikap sebagai Muslim di bulan Ramadhan, misalnya berpikir positif ketika melihat orang tidak berpuasa di bulan Ramadhan.Menurut dia, jangan karena melihat orang tidak berpuasa, lalu dengan mudah memvonis sebagai kafir, pembangkang, dan sebagainya; karena situasi orang berbeda-beda.\"Permasalahan akan muncul kalau kita selalu mempersamakan diri kita dengan orang lain. Hal itu yang banyak terjadi sehingga menimbulkan ketidakrukunan yang tidak diinginkan dalam agama,\" jelasnya.Dia berharap umat Islam dapat memanfaatkan bulan Ramadhan untuk meningkatkan kualitas keimanan. Menurut dia, peningkatan kualitas keimanan seorang hamba akan terlihat dari semakin baiknya hubungannya dengan Tuhan dan sesama manusia.\"Setidaknya, setiap bulan suci Ramadhan itu ada perubahan signifikan di dalam diri kita, misalnya setelah Ramadhan ini kita sudah terbiasa tidak meninggalkan salat dan terbiasa bersedekah,\" ujar Suaib.(ida/ANTARA)
Politik Rondo Ucul di Era Demokrasi Lontong Sayur
Oleh Chris Komari - Activist Democracy Activist Forum Tanah Air (FTA). PARTAI politik di zaman sekarang beda dengan partai politik zaman dulu. Para pendiri partai politik zaman dulu sangat idealistik, memiliki gagasan besar dan memiliki rasa nasionalis yang tinggi. Bung Karno dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) membawa ide kebangsaan. Bung Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri (PM) Indonesia pertama dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) adalah arsitek di balik kemerdekaan Indonesia. Pak Natsir dengan Partai Masyumi dengan mosi integral demi menyatukan 16 negara bagian, dari sistem negara Federal Republic United States of Indonesia (USI) atau yang dikenal dengan Negara Indonesia Serikat (RIS) menjadi NKRI. Coba lihat partai politik sekarang, orientasinya politik rondo ucul. (Rondo: rumongso ora nyekel duit okeh). Demokrasinya lontong sayur. Kerjaannya cari mahar, kegiatannya serangan fajar dan kampanyenya ngibuli publik dengan baliho. Para ketua partai politik, mendirikan partai politik dan terjun ke dunia politik bukan untuk menyalurkan ide, gagasan dan ideology partai, akan tetapi mayoritas lebih untuk mencari harta, tahta dan rondo. Ketika musim pemilu datang, mereka berharap bisa menjual Rondo politik untuk mendapatkan mahar, supaya tidak mengeluarkan banyak duit untuk membiayai Pemilu. Kalau bisa justru mencari keuntungan besar di musim Pemilu dengan menjual dukungan partai untuk mendapatkan mahar politik sebesar-besarnya. Ketika tidak ada yang mau membayar mahar politik, mereka ramai-ramai bikin koalisi supaya biaya politik ditanggung bersama dan kalau berhasil menang Pemilu kue kekuasaanya juga dibagi rata. Itulah politik rondo ucul di era demokrasi lontong sayur. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) itu koalisi yang terus mencari capres semenjak dibentuk, tetapi tidak ada capres yang mampu membawa dana Pilpres dan popularitas. Sehingga KIB sebagai koalisi harus berkoalisi dengan koalisi lainnya. PDI-P juga sama, tidak punya Capres sendiri yang populer dan juga minim dana Pilpres. Mau tidak mau, PDIP harus bergabung dengan koalisi yang ada. Pilihannya hanya dua, pertama bergabung dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), tetapi harus berhadapan dengan Nasdem dan Partai Demokrat. Kedua, bergabung dengan KIB plus KIR (Koalisi Indonesia Raya) tetapi harus berhadapan lagi dengan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Jokowi serta pendukungnya. Sebenarnya PDI-P masih bisa menjadi single partai untuk mengusung Capres sendiri, atau bisa berkoalisi dengan KIB. Setelah itu tinggal mencari urusan dana Pilpres yang tidak sedikit. Kendala dana Pilpres 2024 inilah yang membuat koalisi partai politik harus berkoalisi lagi koalisi lainnya. 4). KPP dan KIB plus KIR juga masih membutuhkan partner bohir bohir politik untuk membiayai Pilpres 2024. Potensi Anies Rasyid Baswedan (ARB) menjadi tersangka korupsi oleh KPK masih sangat besar. Petinggi KPK masih ngotot ingin menjadikan ARB tersangka. Kekuataan besar dibalik KPK akan terus mencari jalan untuk menggagalkan ARB maju menjadi Capres 2024. PD juga diobok-obok terus oleh Moeldoko dan kemungkinan besar, Anas Urbaningrum setelah keluar dari penjara. Kemungkinan 1 partai koalisi ditawarin Rp5 trilliun hingga Rp10 trilliun di hari akhir batas pendaftaran Pilpres supaya koalisi KPP bubar, juga masih possibility, bahkan probability. Semua kondisi politik di atas, tidak ada yang menguntungkan rakyat. Selama rakyat masih figure-oriented dan partai politik oriented, tidak akan mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi dari Pemilu. Untung di era demokrasi lontong sayur sekarang ini ada FTA (Forum Tanah Air), bukan Forum Tempe Anget. FTA tidak berorientasi pada figur seorang Capres atau politisi. FTA juga tidak berorientasi pada partai politik. FTA berorientasi pada isu, pada masalah-masalah besar, kritikal dan krusial bagi kehidupan rakyat. Politik yang terbaik bagi rakyat luas adalah menjadi \"intelligence voters\" tidak menjadi figure-oriented dan juga tidak menjadi partai politik oriented. Rakyat tetap issue-oriented dan tidak memberikan suara (vote) secara gratis kepada capres Tidak semua yang kita lihat itu benar, tidak semua yang kita dengar itu benar, karena mata dan telinga itu tidak bisa dipercaya 100%. When we expect nothing at all from the world, that is when the world reveals it\'s deep secrets. (Ketika kita tidak membutuhkan apa-apa dari kehidupan dunia ini, maka pada saat itulah dunia mulai membuka tirai-tirai rahasianya pada diri kita). Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan, semoga berkah, banyak rejeki, lancar puasanya dan dimudahkan semua urusan di dunia. (*)
Tantangan Anies Baswedan Sebagai Pemimpin Peradaban
Meskipun intim dengan pelbagai isu, intrik dan fitnah yang menyerangnya. Anies Baswedan tetap memuliakan ahlak. Bahkan betapapun kini dengan upaya kriminalisasi oleh rezim kekuasaan. Capres yang didukung rakyat itu mampu menjadikan penderitaannya sebagai kekuatannya. Terutama saat bersiap menghadapi transisi pemerintahan sebagai pemimpin peradaban. Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI REPUBLIK Indonesia kini tak sebesar nama dan kesannya. Kisah-kisah patriotisme dan nasionalisme yang pernah menyelimutinya semakin pudar dimakan zaman. Sejarah dan empiris perjuangannya, cukup hanya bisa dikenang, kehebatannya tak berlanjut dan masa kelamnya justru terus berulang. Pemberontakan demi pemberontakan, penghianatan demi penghianatan dan kedzoliman demi kedzoliman terus berlangsung tiada henti. Bumi nusantara penuh sesak oleh manusia ambigu seperti keledai-keledai dungu, layaknya penegasan kata pepatah. Dua periode kepemimpinan nasional terakhir terus membawa negara ke jurang kehancuran. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan mengalami degradasi dan keterpurukan yang dalam. NKRI yang mengusung Pancasila dan UUD 1945 semakin tak dihargai oleh bangsanya sendiri, seiring itu terus direndahkan dan dilecehkan oleh bangsa asing. Saat Bung Karno pernah mengatakan ada negara yang menjadi korban eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi bangsa atas bangsa. Maka sesungguhnya, Bung Karno sedang menunjuk kepada negara dan bangsanya sendiri, yang ia ikut bersusah psyah berjuang melahirkannya. Ada beberapa catatan penting, negara Indonesia bisa dibilang tak pernah lepas dari penjajahan baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaannya. Setidaknya setelah hampir 78 tahun hidup di alam kemerdekaan, Indonesia tidak pernah memiliki kedaulatan yang sesungguhnya atas negerinya sendiri. Berkiblat pada kapitalisme dan komunisme global, hampir semua pemimpin formal Indonesia menjalankan republik sebagai kacung internasional. Membiarkan kekayaan alam berlimpah dan potensi sumber daya manusianya tak bisa bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Sistem dan orang telah menyatu membuat distorsi penyelenggaraan negara. Pemerintahan bukan menghasilkan negara kesejahteraan, melainkan hanya negara angkara murka penuh bencana. Berikut ini beberapa fakta dan kondisi obyektif yang menyebabkan NKRI sulit mewujudkan Pancasila dan UUD 1945 dalam praktik keseharian berbangsa dan bernegara. Begitupun dengan pelaksanaan kehidupan keagamaan yang seharusnya mampu menghadirkan kedamaian dan kemuliaan dalam peradaban manusia khususnya di Indonesia. Agama dikucilkan, kemunafikan seolah-olah mengagumkan. Memang miris dan sangat memprihatinkan realitas negeri, seperti ulasan berikut. 1. Pengaruh sekulerisasi dan liberalisasi. Tak pernah bisa lepas dari pergaulan internasional, Indonesia perlahan tapi pasti meninggalkan akar budayanya sendiri. Konsep pembangunan bangsa yang dipikul dan terpikul natur terabaikan. Developmentalisme angkuh meminggirkan humanisme. Cita-cita modernisasi hanya mengangkat kehidupan sekelompok manusia tertentu namun merendahkan kelompok manusia yang lainnya. Kapitalisme dan komunisme tak lebih dari sekedar penyebab terjadinya pertentangan kelas dan membunuh kesetaraan, jauh dari kebaikan dan kebenaran. Dominasi dan hegemoni paham materialistik dan anti Tuhan itu juga membuat bangsa Indonesia tercerabut dari kehidupan religi yang sejatinya menjadi fundamental jatidirinya. 2. Kegagalan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Akibat distorsi penyelenggaraan negara baik secara sistem dan person, membuat sebagian besar rakyat Indonesia menjadi manusia yang individualis, egois dan materialisik. Tidak adanya keseimbangan antara kesadaran ideal spiritual dan kesadaran rasional material, membuat banyak orang mengidolakan harta dan jabatan. Kehormatan, martabat dan harga diri tak laku, sepi peminatnya. Mencapai tujuan dengan segala cara, hanya mengembangbiakan manusia-manusia yang menjadi predator dan karnivora bagi sesamanya. Saling memangsa, memanfaatkan orang lain demi kepuasan, kebahagiaan dan keselamatannya sendiri. Tak peduli pada kemiskinan dan penderitaan orang lain. 3. Telah terjadi kerusuhan dan perang sosial yang masif. Di negeri yang agama hanya menjadi wacana, sementara keduniawian menjadi segalanya. Maka mental dan karakter yang terbentuk pada rakyatnya, hanya menjadikan manusia sebagai hewan yang paling buas. Ketika kejahatan ditempatkan sebagai pemimpin dalam negara dan masyarakat, kehidupan negara akan selalu dipenuhi tradisi korupsi berjamaah, berbangga pada penghianatan dan saling membunuh sesama anak bangsa. Agama dinista ulama dihina, sementara pendusta dijadikan terhormat dan dipuja. Negara telah menjadi paripurna sebagai pusat prahara dan durjana. Dengan situasi dan kondisi yang sedemikian rupa, menjelang transisi kekuasaan dan bergantinya kepemimpinan nasional. Maka figur Anies yang menguat sebagai capres pada pilpres 2024, diharapkan membawa harapan perubahan yang mampu menuntun Indonesia sebagaimana keingin para \"the founding parents\" dan cita-cita proklamasi kemerdekaan.. Tak cukup hanya kapabilitas dan integritas, Anies yang dikenal sebagai pemimpin cerdas, santun dan berwibawa juga mengandalkan kesolehan sosial yang lekat menempel pada dirinya. Indonesia yang telah amburadul dan berantakan, menjadi tantangan buat manusia sekaligus pemimpin semacam Anies. Rekonstruksi Indonesia mutlak dilaksanakan. Meminjam istilah Bung Karno menjebol dan membangun, seperti itulah revolusi dibutukan untuk negara yang telah bobrok karena nekolim dan ulah segelintir bangsanya. Bukan cuma prestasi dan penghargaan yang mutlak ysng menjadikan pemimpin itu baik dan amanah. Bukan pula performans apalagi sekedar tampang dan mulut-mulut berliur manis penuh janji. Tapi yang pertama dan utama adalah pada kekuatan ahlak yang menjadikan seorang pemimpin itu membawa suatu negara bangsa dekat pada kemaslahatan. Kemuliaan ahlak yang bisa memimpin untuk mencapai kemaslahatan. Tak ubahnya seorang Anies Baswedan yang akan menerima tantangan sebagai pemimpin peradaban bagi Indonesia yang lebih baik. Wallahu a\'lam bishawab. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot. 07 April 2023/16 Ramadhan 1444 H.
Waduh Pemkot Bandung Dikencingi Indomaret
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan ADA 3 (tiga) stiker besar ditempel di gedung Indomaret Jl. Cihampelas 149 Bandung. Para pejabat dan petugas \"penyegelan\" berfoto bersama mengepalkan tangan penuh wibawa siap menegakan hukum. Publik mengapresiasi ketegasan Pemkot Bandung setelah dua surat sebelumnya telah diabaikan. Isi tulisan sangat jelas yaitu \"Bangunan Mini Market Ini Belum Memiliki : 1. IMB/PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) 2. Sertifikat Laik Fungsi\". Indomaret semestinya faham bahwa operasi Indomaret itu ilegal atau tidak berizin sebab sesuai PP No 6 tahun 2021 Pasal 6 ayat (4) PBG dan Sertifikat Laik Fungsi adalah syarat dari perizinan. Dengan stiker Pemkot sesungguhnya Indomaret harus menghentikan operasinya karena ia telah berusaha di gedung ilegal. Saat Tim Pembela Hukum Penghancuran Masjid Cagar Budaya Cihampelas 149 mendatangi lokasi keesokan harinya ternyata Indomaret tetap beroperasi. Seakan gerai ini tidak merasa salah atau melanggar sama sekali. Adakah \"deal\" dengan Pemkot ? Kecil kemungkinan. Kemungkinan terbesar adalah Indomaret telah melecehkan bahkan mentertawakan Pemkot Bandung. Apa artinya \"pasukan\" datang menempel stiker besar itu jika hanya sekedar formalitas atau semata pengumuman. Pemkot bukan tukang stiker atau spanduk yang dipajang pinggir jalan melainkan Pemerintah yang memiliki otoritas untuk menegakkan aturan. Menjaga wibawa kebijakan yang diambilnya serta menyeret para pelanggar aturan ke ruang sanksi. Ternyata Indomaret ini arogan, bandel dan sok kuasa. Jangankan patuh pada keputusan atau aturan Pemkot, untuk tenggang rasa juga tidak ada. \"Bisnis jalan terus, persetan dengan Pemkot, owe punya NIB\". Itu mungkin yang diteriakkannya. \"Owe kencingi, loe\". Owe kan pemilik ini negara. Di sisi lain muncul pertanyaan sekecil itukah nyali Pemkot Bandung ? Punten kang Yana, ieu urang Sunda mani teu dianggap kieu. Urang Bandung asa kabobodo. Saatnya warga kota Bandung melakukan konsolidasi bahkan mobilisasi untuk membantu memulihkan wibawa Pemerintah Kota Bandung dalam melawan arogansi oligarki dan konglomerasi yang berperilaku seperti penjajah di negeri ini. Menjadi pertanyaan entah apa hubungan antara PT. KAI dengan Indomaret ? Jangan-jangan tanah-tanah pribumi dan tanah negara telah tergadai atau terjual kepada para pebisnis yang secara tidak disadari telah menjajah bangsa Indonesia. Jika PT. KAI justru yang telah memfasilitasi hal itu, maka PT. KAI adalah penghianat bangsa. Mungkin nanti ada yang menyebut bahwa PT. KAI lebih pas jika disebut PT. PKI. Bandung, 7 April 2023
Jokowi Menegur Firli, Kekuatan di Belakang Firli Masih Misteri
Jakarta, FNN - Pengembalian secara paksa Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Pol Endar Priantoro, ke Mabes Polri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, bahkan diikuti dengan pemecatan terhadapnya menjadi blunder besar. Akibatnya, Firli tidak hanya harus berhadapan dengan Kapolri, tapi juga dilawan oleh para penyidik Polri di KPK, dikecam oleh berbagai elemen masyarakat sipil, dan akhirnya ditegur secara keras oleh Presiden Jokowi agar jangan bikin gaduh. Demikian juga dengan pernyataan-pernyataan Dewan Pengawas KPK yang juga tidak berpihak ke Firli. Firli kini tengah menuai badai kecaman akibat ulahnya melawan arus. Bahkan, Presiden sampai harus turun tangan dan menegur Firli. “Bila presiden hanya mendiamkan berarti Presiden Jokowi memang merestui, bahkan memerintahkan manuver Firli. Jelas ini tidak menguntungkan bagi presiden Jokowi,” ujar Hersubeno Arief kanal Youtube Hersubeno Point edisi Kamis (6/4/23). Langkah Firli yang terlalu berani tersebut dikaitkan dengan kekuatan besar di belakangnya yang ingin mentersangkakan Anies dalam kasus formula E dan membatalkan pencapresannya. Logika publik tentu mengarah pada kepentingan istana. Tetapi, faktanya Jokowi malah menegur Firli. Ini menunjukkan bahwa Jokowi secara tidak langsung berpihak kepada Kapolri. Teguran Jokowi terhadap Firli juga menunjukkan kepada publik bahwa dia tidak terlibat dalam skenario culas mempersangkakan Anies. Sebaliknya, sama seperti Kapolri, Jokowi tetap ingin memperkuat KPK dan mendukung penegakan hukum dalam koridor yang benar. Bila Jokowi saja sudah menegur Firli maka bisa diperkirakan nasib Firli selanjutnya. Apalagi Dewan Pengawas akan memproses laporan Endar Priantoro terhadap Sekjen KPK dan Firli Bahuri. Sepertinya Jokowi tidak mau citranya makin jeblok dan tidak mau dituduh menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Karena itu, dia memilih berpihak pada Kapolri. Sedangkan untuk KPK, Hersubeno sementara menyimpulkan bahwa KPK saat ini menjadi lembaga yang nuansa politiknya lebih kuat ketimbang soal penegakan hukum junto pemberantasan korupsi. Jika kondisinya terus seperti ini maka mimpi kita untuk melihat negara Indonesia ini bersih dari korupsi semakin jauh dari kenyataan. “Sayang sekali ya lembaga yang tadinya diharapkan menjadi salah satu senjata untuk menghabisi praktik-praktik korupsi tapi kemudian jatuh terjerembab ke dalam lumpur dan hanya menjadi alat kekuasaan,” ujar Hersu. (sof)
POPULER
