ALL CATEGORY
Perang Jalan Keluarnya
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"Tanpa perang manusia terperangkap dalam kenyamanan dan kekayaan dan kehilangan kapasitas untuk pemikiran dan perasaan besar, mereka menjadi sinis dan merosot menjadi barbar\" (Fyodor Dostoyevsky, 1822 - 1881) Di saat sebuah negara sedang terjadi kemelut karena sebab kekuatan yang merasa kuat sedang menindas yang lemah, maka jalan keluarnya adalah perang . Perang adalah ibarat musim dingin atau masa hibernasi kebudayaan, umat manusia keluar dari perang dalam kondisi lebih kuat untuk kebaikan ataupun kejahatan Ketakutan akan menjadikan kita terlalu membesar besarkan musuh dan bersikap terlalu membela diri. Nasib kita adalah kita sendirilah yang bertanggung jawab atas kebaikan atau keburukan yang sedang menimpa kita. Menuntut keadilan dan moralitas dari penguasaan yang mengatur kita seenaknya sudah tidak ada lagi UU dan peraturan yang melindungi rakyatnya, jalan keluarnya adalah perang untuk meraih kemenangan membebaskan diri dari penderitaan. Para Taipan (Oligarki) kita akui memiliki keunggulan material dan finansial, tetapi kita harus ingat strategi sejati kemenangan adalah bersifat psikologis titik tumpunya pada keberanian dan kecerdasan, bukan semata material. Mudrick SM Sangidu ( tokoh perjuangan sepanjang masa hidupnya ) selalu mengatakan : \"saat ini kita butuh manusia berani bukan hanya berani cuap cuap di media. Jaan pintu keluar mengatasi kondisi saat ini hanya dengan People Power atau Revolusi Sosial \" Di tengah krisis multi dimensi bukan saja rakyat sudah tidak didengar suaranya, negara sudah seperti hutan rimba dan negara terus meluncur ke jurang kehancurannya. Tidak ada basa basi dan solusi selain revolusi. Kondisi tak ter-taklukan adalah tergantung pada diri sendiri. Bukan dengan mengiba dan minta belas kasihan kepada penguasa yang justru sedang menindas kita. Kepada penguasa yang sudah berubah menjadi tirai tidak perlu lagi ada lobi atau kompromi. Tantangan, tekanan dan penderitaan yang makin membesar sama artinya situasinya menuntut perubahan dan kecepatan terjadinya perang. Seberat masalah apapun bukan untuk dihindari dengan berbagai alasan karena pengecut tetapi untuk dihadapi dengan gagah berani Rakyat harus bertindak berdasarkan realitas, bergerak kedepan bukan terus merenung bahkan terus dleming masa lalu. Sangat sering kita bercerita masa lalu yang sudah sangat berbeda dengan realitas saat ini, saat itu kita sedang diam di tempat sama sekali tidak bergerak kemana mana. Tumpah ruah kemarahan di media sosial dan celakanya setelah marah marah merasa persoalan sudah selesai celakanya merasa telah menjadi pahlawan perubahan yang hebat, orang tersebut hakekatnya seperti kodok dalam tempurung. Perubahan hanya bisa dicapai dengan tindakan riil dan tindakan, tindakan dijabarkan dalam pengetahuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dan memecahkan masalah kehidupan bernegara yang makin carut marut \"Alam telah memutuskan bahwa apa yang tidak sanggup membela diri takkan di bela\" ( Ralph Waldo Emerson, 1803 - 1882 ). Pilihannya saat ini adalah : It\'s now or never .. tomorrow will be to late. (sekarang atau tidak pernah - besok atau semua terlambat)..****
Depo Plumpang Meledak Akibat dari Pengabaian Manajemen Risiko Industri di Lingkungan Padat Penduduk
Jakarta, FNN - Sebagai salah bentuk program respons kejadian kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Indonesia Resilience baru saja mengadakan kegiatan Seri Diskusi #GenerasiTangguh “Kebakaran Depo Plumpang; Ancaman Bencana Industri di kota”. Diikuti oleh puluhan peserta, diskusi pun berjalan dengan lancar karena banyaknya pertanyaan dan pendapat yang muncul dari peserta. Diskusi diawali oleh Muhammad Huda dari Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) yang membahas tentang bagaimana terjadinya peristiwa kebakaran Plumpang beserta kondisi masyarakat saat ini dan sejarah konflik agraria di kawasan Tanah Merah. “Awal kejadian, terdapat bau menyengat hingga warga mengalami muntah. Mereka bertanya-tanya bagaimana sistem keamanannya. Selama tinggal di Tanah Merah, pihak Pertamina tidak pernah ada yang namanya CSR. Artinya tidak ada mitigasi bencana di lingkungan sekitar, seperti informasi jalur evakuasi. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat sebagai bentuk early warning system.” ungkap Huda. Kemudian diskusi disambung oleh Hafidz Affandi dari Sustainability Learning Center (SLC). “Dalam setiap tragedi bencana yang perlu diselamatkan adalah korban dan manusia. Jangan diseret ke politis, Pertamina harus segera menyelamatkan manusia. Selain itu korporat, holding juga harus turun tangan. Kedua, masalah agraria harus ada putusan politik,” ujarnya. Ia menyampaikan bahwa Pertamina harus menata dua hal, yaitu manajemen risiko di lingkungan sekitar dan dari sisi perusahaan perlu memikirkan ulang bagaimana mereka membangun sistem ulang dan tidak hanya menyalahkan human error. Dilanjutkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Resilience (IRE) Hari Akbar Apriawan, “Dalam konteks bencana, kita tidak bisa memindahkan masyarakatnya. Ketika relokasi di wilayah tersebut, maka kita akan menghilangkan ekonomi, tempat tinggal, budaya, dan lain-lain. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kapasitas di masyarakat agar dapat menjauhi ancamannya, Harapannya, kejadian kebakaran di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang dapat menjadi titik balik dalam membangun kesadaran kolektif untuk memastikan sistem bisnis berkelanjutan di perusahaan-perusahaan yang memiliki risiko tinggi. Perusahaan perlu melakukan investigasi dan audit internal atas kejadian tersebut. Di sisi lain, perlu menjadi perhatian bagi para stakeholder utamanya perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah, untuk bersama-sama membangun kesadaran tanggap bencana yang partisipatif dan responsif di lingkungan industri berisiko tinggi, terutama yang terkait pencegahan dan mitigasi bencana. Tentang Indonesia Resilience Indonesia Resilience (IRES) adalah wadah berpikir yang fokus pada penelitian dan aktivisme sosial untuk memberdayakan masyarakat marginal khususnya untuk mendidik dan mengimplementasikan narasi & mentalitas ketahanan untuk mencapai pengurangan risiko bencana. (*)
Bank Dunia Jangan Lagi “Intervensi” Proses Hukum Indonesia, Cukup Sekali
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Sri Mulyani sempat dua kali diperiksa KPK terkait kasus dugaan penyimpangan pengucuran dana talangan (bailout) Rp6,7 triliun kepada Bank Century, masing-masing pada 29 April 2010 dan 4 Mei 2010. Ketika itu, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan sekaligus juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK). Satu hari setelah diperiksa KPK, Sri Mulyani menyampaikan pengunduran diri sebagai Menteri Keuangan RI pada 5 Mei 2010, dengan alasan mendapat tawaran dari Bank Dunia sebagai direktur pelaksana Bank Dunia. Proses penunjukan Sri Mulyani sangat aneh dan tidak lazim. Sri Mulyani mengaku tidak pernah melamar ke Bank Dunia untuk posisi apapun. Tetapi, tidak ada angin dan tidak ada hujan, Bank Dunia mengumumkan penunjukan Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, melalui siaran pers yang dipublikasi Bank Dunia di Washington, Amerika Serikat, pada 4 Mei 2010 atau 5 Mei 2010 waktu Jakarta, satu hari setelah diperiksa KPK untuk kedua kalinya. Penunjukan Bank Dunia ini sangat melecehkan rakyat Indonesia. Karena Bank Dunia secara sepihak menunjuk, artinya “membajak”, Menteri Keuangan yang masih aktif, dari sebuah negara berkembang anggota Bank Dunia, yang sedang menghadapi proses hukum di KPK, sebagai direktur pelaksana yang akan berkantor di Amerika Serikat. Terlepas apakah yang bersangkutan, atau Presiden RI, memberi persetujuan atau tidak. Penunjukan Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia ini patut diduga keras bersifat politis, dan sekaligus telah melakukan intervensi hukum Indonesia. Alasan penunjukan Sri Mulyani karena berprestasi justru lebih melecehkan rakyat Indonesia. Kalau Sri Mulyani memang berprestasi, seharusnya Bank Dunia membiarkan Sri Mulyani menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Keuangan sebaik-baiknya. Bukan malah membajak. Karena salah satu tujuan Bank Dunia adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh dunia, khususnya negara-negara berkembang. Sepengetahuan saya, mohon Bank Dunia berkenan memberi klarifikasi, Bank Dunia selama ini tidak pernah menawari atau mempekerjakan Menteri Keuangan yang masih aktif: Bank Dunia tidak pernah membajak Menteri Keuangan dari negara lain. Kasus penunjukan Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia merupakan kejadian satu-satunya. Bank Dunia bahkan harus menolak seandainya Sri Mulyani mengajukan lamaran untuk bekerja di Bank Dunia, sampai permasalahan hukum yang bersangkutan selesai. Hal ini menunjukkan Bank Dunia tidak profesional, dan rakyat Indonesia mempertanyakan standar etika dan moral pimpinan Bank Dunia ketika itu, Robert Zoellick: bagaimana Bank Dunia bisa menunjuk seorang Direktur Pelaksana yang sedang diperiksa lembaga anti korupsi, KPK? Sri Mulyani ketika itu merupakan ketua KKSK yang mempunyai kekuasaan memberikan dana talangan kepada Bank Century. Kepergiannya meninggalkan Indonesia akan membuat sulit pemeriksaan selanjutnya, dan ini akhirnya terbukti. Hal ini menguatkan dugaan bahwa penunjukan Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia bersifat politis dan sekaligus melakukan intervensi terhadap proses hukum di Indonesia. Saat ini, Sri Mulyani sedang menghadapi mega skandal korupsi kolektif di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Nilainya sangat luar biasa besarnya. Menurut PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), ada indikasi pencucian uang hingga mencapai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk itu, rakyat Indonesia menuntut keras kepada Bank Dunia dan institusi internasional lainnya untuk tidak lagi melakukan intervensi proses hukum di Indonesia, seperti yang sudah terjadi sebelumnya pada 2010. Rakyat menuntut proses hukum mega skandal korupsi kolektif di Kementerian Keuangan wajib diusut tuntas. Mega skandal korupsi kolektif ini berdampak sangat buruk bagi rakyat Indonesia, membuat rasio penerimaan pajak terhadap PDB turun, membuat utang pemerintah naik drastis, membuat pemerintah tidak berdaya memberantas kemiskinan. (*)
Dawuh Mbah Moen
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa SUATU ketika, Kang Muhlisin, anggota DPR PPP saat itu menelepon saya. Bilang: Mbah Moen (panggilan akrab K.H. Maemoen Zubair) suka Anies. Beliau minta sejumlah santri Al-Anwar untuk riyadhoh agar Anies menang di pilgub DKI Jakarta 2017. Gak gratis. Mbah Moen kasih uang untuk para santri yang riyadhoh itu. Begitulah Mbah Moen, juga umumnya para ulama Sarang, selalu menghargai keringat dan tenaga orang lain. Meskipun mereka adalah santri sendiri. Cerita yang sama diulang Kang Muhlisin saat jumpa saya. Beliau bahkan bersumpah \"wallah\", bahwa cerita itu benar. Tanpa sumpah pun saya sudah percaya. Sebab, Kang Muhlisin ini santri yang boleh dibilang paling dekat dengan Mbah Moen. Itu lantaran khidmad beliau ke Mbah Moen dan keluarga ulama Sarang luar biasa. Hampir gak bisa dicari tandingannya. Kalau ini, saya menyaksikannya sendiri. Total waktu, tenaga, dan segalanya. Saya jauh dari mampu melakukan seperti yang beliau lakukan. Beliau persis satu kelas di atas saya ketika kami sama-sama sekolah di Madrasah Ghazaliyah Sarang. Madrasah untuk para santri Sarang. Dimanapun pesantrennya, sekolahnya di Madrasah Ghazaliyah. Gus Baha\', muballigh youtube yang lagi viral dan terkenal alimnya itu, beberapa kelas di atas kami. Gus Baha\' lebih senior. Kata lain dari \"lebih tua\" dari kami. Cerita Kang Muhlisin ini sampai ke saya beberapa pekan setelah pilgub DKI 2017 selesai. Dugaan saya, Anies dan timsesnya gak tahu cerita ini. Saya juga baru tahu ketika Kang Muhlisin cerita. Antusias lagi. Beberapa bulan setelah itu, Mbah Moen telp saya. Cukup lama. Durasi waktunya kurang lebih 20-30 menit. Di telp, Mbah Moen menegaskan kesukaannya kepada Anies. Beliau bilang: \"aku suka Anies. Santri-santri, riyadhoh buat Anies. Ente bilang sama Anies: suruh sabar\". Itu diantara petikan dari nasehat Mbah Maemoen Zubair melalui saya. Hingga suatu ketika, ada acara di Hotel Borobudur Jakarta. Mbah Moen adalah satu dari beberapa pembicara. Saya ditunjuk panitia jadi moderator. Kalau tidak keliru, tema seminarnya tentang menangkal bahaya terorusme. Mbah Moen posisi duduknya persis di sebelah kiri saya. Sambil tangan kanan beliau pegang paha kiri saya, beliau bilang: \"saya suka Anies. Saya suruh beberapa santri riyadhoh agar Anies menang. Bilang sama Anies untuk selalu bersabar. Jangan melawan.\" Itu tentu hanya cuplikan. Yang beliau ungkap dan nasehatkan lebih dari itu. Tapi, intinya itu. Kalimat lain hanya penguat saja. Kenapa cerita ini perlu saya ungkap? Pertama, agar para santri Sarang tidak ada yang benci kepada para politisi, termasuk kepada Anies. Kalau berbeda dalan politik, itu hal wajar. Gak boleh ada kebencian. Mbah Moen tidak hanya postif thinking kepada Anies, bahkan beliau respek dan mendukung Anies. Kalau ada santri Sarang tidak mendukung Anies, itu hak demokrasi yang harus dihargai. Tapi, setidaknya tidak ikut-ikutan membenci dan termakan fitnah. \"Jangan membenci orang yang dicintai guru dan kiaimu\". Itu pesan yang barangkali bisa kita ambil. Kedua, berpolitik itu penting. Karena pemimpin itu lahir dari proses politik. Dan pemimpin itu menentukan nasib bangsa, dan juga nasib umat. Berpolitik bisa dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya dzikir dan doa. Itu yang Mbah Moen lakukan ketika memberi dukungan kepada Anies di pilgub DKI, yaitu dengan riyadhoh. Ini cara dan jalan yang positif. Allah penentu takdir, minta takdir yang terbaik dari Allah. Mbah Moen minta sama Allah agar Anies menang di pilgub DKI saat itu. Doa Mbah Moen diijabah. Ketiga, sabar. Ini nasehat Mbah Moen kepada Anies. Bisa menjadi nasehat Mbah Moen kepada kita semua, khusunya kepada para santri Sarang. Sabar, karena Allah suka hamba yang bersabar. Hidup memang penuh liku dan tantangan, terutama bagi pemimpin seperti Anies. Setiap perjuangan butuh kesabaran. Mbah Moen juga bilang: \"jangan ketemukan aku dengan Anies sekarang. Nanti saja\", kata Mbah Moen. Mbah Moen sudah menghadap Ilahi dengan tenang. Hari selasa, di Makkah, dan musim haji. Ini sesuai dengan doa Mbah Moen sendiri. Kebetulan saya saat beliau wafat, juga ada di Makkah. Diberi mesempatan untuk menjenguk di rumah sakit, ke tempat disemayamkan, mendhalatkan beliau di Masjid Haram, hingga dimakamkan di Ma\'la. Kang Muhlisinlah yang mengadzani saat di pemakaman di Ma\'la. Suatu anugerah sendiri bisa mengantar hadratus Syeikh di akhir hayat beliau. Allahu Yarham. Semoga beliau bahagia di surga. Saya tidak tahu, apakah Mbah Moen sebelum wafat, sudah sempat berjumpa langsung dengan Anies. Allahu A\'lam. Semoga Anies, di sela-sela kesibukannya yang luar biasa saat ini, sempat membaca tulisan ini. Jakarta, 11 Maret 2023
Bau Dupa
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih DUPA yang beragam bentuk dan fungsinya adalah sebuah bahan yang ketika dibakar mengeluarkan bau wangi aroma. Biasa untuk upacara keagamaan, aromaterapi, pengusir serangga atau meditasi dll. Dalam sebuah pertemuan di pendopo seorang yang dikenal oleh masyarakat sebagai kyai bahkan seorang intelektual (penuh pernak pernik tulisan bernafas keagamaan dan sesanti Jawa) menempel di dinding ruang tamu yang cukup luas. Sang kyai tersebut dalam percakapan penuh bijak dan cair tidak satu arah tetapi dengan senang memberi ruang ketika saat berbicara boleh dipotong (di sela dengan pertanyaan atau pendalam isi materi yang sedang dibincangkan). Topik sang kyai awalnya cukup sulit ditangkap ketika mengawali cerita alam ghaib (alam Malaikat dll). Dengan materi berawal dari kajian syariat, tarekat, makrifat, dan hakikat. Sampai pada kesimpulan pelajaran tersebut tidak harus dipelajari sesuai tahapan tetapi bisa langsung ke makrifat dan hakikat karena syariat tanpa pemahaman makrifat dan hakekat, umat Islam akan terus pada kedangkalan imannya. Karena bukan seminar atau simposium, judul melebar ke mana dan sang kyai tampak siap untuk berdialog layaknya seorang guru yang arif dan bijak. Ketika semua sedang masuk dalam keseriusan berbagi ilmu, di majlis itu sangat menyengat bau dupa. Tidak kelihatan di mana dupa itu dibakar. Karena tidak bisa mencium bau dupa perut merasa mual tetapi harus tetap bertahan. Maaf Pak Kyai ini bau dupa (saya tidak berani bertanya lebih detil). Ya mereka (makhluk ghaib) juga butuh mediasi untuk ikut berdiskusi. Kamu harus percaya dengan alam ghaib. Judul syariat, tarekat, makrifat dan hakekat otomatis menepi ganti judul, dan itu dimaklumi oleh para tamu yang hadir Apakah makhluk ghaib seperti jin bisa diajak diskusi Pak Kyai? Lho dia makhluk biasa seperti kita kita juga ada tingkat kecerdasan yang berbeda beda juga sebagian suka ngobrol seperti saat ini dan mereka juga menjadi pendengar yang baik, sesekali bertanya juga. Langsung saja masuk ke topik yang selama ini saya gelisahlan. Apakah mereka jugalah yang berkolaborasi dengan dukun dukun? Ya, hanya ada dukun yang jujur bicara benar dan banyak dukun yang suka bicara ngawur. Contoh ngawur kalau dukun mulai meramal atas kejadian yang akan datang dan belum terjadi. Dukun yang kerjasama dengan sebangsa jin dan bisa meramal masa depan itu bohong. Dukun bisa mengetahui sesuai info dari jin dan itu hanya sebatas yang jin ketahui. Situasi di sela oleh tamu lainnya jadi ingat, saya kenal seorang dosen UIN (ngajar bahasa Arab) menjadi rujukan kalau ada masalah terkait gangguan jin. Sang dosen yang memiliki pondok juga memiliki beberapa jin dalam kendalinya. Ilmu tersebut di beri dan dimasukkan dalam dirinya dari seorang Kyai juga saat mondok di pesantren. Jin dalam kendalinya bisa diperintah untuk chek lokasi jarak jauh dan setelah selesai pulang melaporkan hasil chek nya. Jin itu hanya tahu apa yang sudah terjadi tidak akan bisa mengetahui yang belum terjadi. Bagaimana ceritanya dengan penguasa laut Selatan Pak Kyai yang suka serem- serem dikaitkan dengan kekuatan penguasa dan kekuasaan? Hampir semua cerita itu hanya cerita karangan belaka. Nama Ratu Kidul (laut selatan) beda dengan Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong . Semuanya dari golongan jin dan yang saya tahu Ratu Kidul itu jin Islam ( putih ) dengan Nyi Roro kidul dan Blorong itu jin hitam (kafir). Maka ada cerita Ratu Kidul laut selatan kerjasama dengan kerajaan Mataram Islam, dengan segala ceritanya, wajar wajar saja. Lho sama ketika saya juga pernah dialog dengan makhluk jin yang mengaku aku putri Ratu Kidul laut selatan cerita juga sama. Bagaimana dengan keadaan bangsa Indonesia saat ini Pak Kyai? Kalau keadaannya terus begini itu juga info dari para jin dan sering di barengkan dengan cerita dari para leluhur. Berdasarkan ilmu titen memang akan terjadi Goro Goro. Kalau sang penguasa terus mengumbar hawa nafsunya. Berkuasa bukan demi rakyat tetapi demi nafsu angkara murkanya. Terkait dengan Presiden Jokowi jangan sampai ada yang suka membuat karangan ghaib yang neko neko karena semua juga di per-saksikan baik buruknya oleh alam ghaib. Itu tidak bisa dikarang-karang dan direkayasa. Ingat ada tokoh mengatakan penguasa saat ini seperti Fir\'aun juga dugaan kuat info dari barisan jin Islam, yang sedang mengikuti perkembangan negara saat ini Ternyata bau dupa yang sangat menyengat hanya sebagai media makhluk ghaib yang datang ikut berdiskusi. Karena P Kyai sering terlihat seperti mendengarkan usulan dari makhluk ghaib yang ikut nimbrung dalam pertemuan. Wallahu a\'lam. (*)
Okupansi Angkutan Feeder di Surabaya Bagus
Surabaya, FNN - Angkutan pengumpan atau feeder di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang baru sepekan diluncurkan dinilai mampu menunjukkan load factor (faktor muat) yang bagus karena mampu mengangkut 2.600 penumpang per hari.\"Berdasarkan Grafik PNP (Pinetree Capital Ltd) Feeder 2.600 penumpang per hari. Artinya kapasitas penumpang feeder bagus. Sekaligus juga saat ini feeder mampu mengangkut penumpang dengan kapasitas yang memadai,\" kata Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Aning Rahmawati di Surabaya, Sabtu.Meski demikian, lanjut dia, tetap harus terus dipantau untuk memastikan feeder yang diberi nama \"Wira Wiri Suroboyo\" betul-betul menjadi kebutuhan bagi warga Surabaya ke depan. Sesuai kebutuhan artinya masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan publik yang nyaman, murah dan efektif.Sehingga, lanjut dia, bisa menjawab tantangan bahwa Surabaya sebagai kota metropolis mampu mengatasi kemacetan. Sekaligus juga mendukung penuh pergerakan ekonomi dengan menyediakan alat mobilitas tepat sasaran sekaligus sangat dibutuhkan oleh warga Surabaya.\"Feeder bukan sekedar ada dan menjadi beban APBD. Pemkot harus sabar karena mengubah kultur tidak mudah. Sabar artinya APBD diawal memang harus dukungan penuh dengan segala kondisinya,\" kata dia.Selain itu, Aning juga mengapresiasi Wali Kota Surabaya Surabaya Eri Cahyadi, dimana transportasi publik menjadi satu dari lima prioritas pembangunan pada APBD Surabaya 2024. \"Ini suatu kebijakan yang sangat spesial bagi warga Surabaya,\" ujar Aning.Menurut Aning, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Surabaya adalah perdagangan dan jasa, sehingga sudah seharusnya fasilitas mobilitas masyarakat juga didukung. Hal ini juga pada akhirnya mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).Dia menjelaskan, jika transportasi publik menjadi prioritas pembangunan di Surabaya pada tahun 2024, maka keberpihakan anggaran untuk transportasi publik juga harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah kota setempat.Aning membandingkan, anggaran untuk transportasi massal di Kota Semarang mencapai 5 persen dari APBD, dimana APBD Semarang hanya senilai Rp5,9 triliun dengan PAD Rp2,5 triliun.Sedangkan Surabaya dengan APBD Rp11,3 Triliun dengan PAD sebesar Rp6,1 Triliun, namun anggaran untuk transportasi massal hanya Rp70 Miliar atau 0,6 persen dari APBD Surabaya.\"Semoga 2024 bisa mencapai angka sesuai kebutuhan Surabaya, minimal sama dengan Semarang,\" kata dia.Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, animo masyarakat memanfaatkan angkutan feeder di Surabaya tinggi, terutama rute dari arah Pakal ke Tunjungan.\"Banyak penumpang yang menyampaikan bahwa baru kali ini ada transportasi umum yang langsung dari Pakal ke arah Tunjungan. Jadi, \'Wira Wiri Suroboyo\' ini selalu penuh, animo masyarakat luar biasa,\" kata Cak Eri, panggilan akrabnya.Saat ini, sudah ada sebanyak 52 kendaraan yang sudah beroperasi, dan diharapkan tahun depan armadanya itu ditambah agar semua kawasan di Surabaya bisa dijangkau oleh angkutan ini.\"Penambahannya secara bertahap ya, dan total sampai tahun 2028 kami membutuhkan feeder sekitar 240 unit. Itu jumlah ideal untuk menjangkau semua kawasan di Kota Surabaya. Kami akan penuhi semuanya sampai dengan tahun 2028,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Sri Mulyani Minta PPATK Membuka Data Transaksi Janggal Rp300 T
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka data lengkap mengenai transaksi janggal senilai Rp300 triliun yang sebelumnya disebutkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.“Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi Rp300 triliun itu hitungannya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Dalam hal ini silakan teman-teman media nanti tanya ke Pak Ivan (Kepala PPATK),\" katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.Sri Mulyani mengaku bahwa isi surat yang telah disampaikan oleh PPATK kepada dirinya hanya memuat daftar kasusnya dan tidak mencantumkan detail nilai nominal.Oleh karena itu, ia meminta PPATK agar menjelaskan secara lebih rinci mengenai transaksi janggal yang dimaksud. Semakin detail data yang didapatkan, maka akan semakin cepat dirinya melakukan pembersihan.\"Kalau teman-teman media hari ini tanya ke saya, jawaban saya masih sama dengan kemarin. Saya belum dapat tambahan informasi. Saya sudah kontak Pak Ivan dan dengan izin Pak Mahfud MD, saya akan tanyakan ke Pak Ivan Rp300 triliun itu seperti apa,” ucapnya.Sebelumnya, Mahfud MD menyampaikan bahwa ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp300 triliun yang merupakan akumulasi sejak 2009 yang melibatkan sebanyak 460 orang.\"Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan lebih sejak itu, tidak ada kemajuan informasi, sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu sehingga akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun,\" kata Mahfud di Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Jalan Kaliurang, Sleman, Rabu (8/3/2023).Temuan tersebut, kata Mahfud, merupakan laporan sejak 2009 terkait transaksi janggal itu tidak segera mendapat respons hingga akhirnya menumpuk.Temuan itu juga di luar transaksi Rp500 miliar dari rekening mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya yang telah dibekukan PPATK.(ida/ANTARA)
Resor dan Wisata di Pulau Bawah Anambas Disegel KKP karena Tak Berizin
Batam, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel resor dan wisata di Pulau Bawah Resort, Kabupaten Anambas Kepulauan Riau (Kepri), karena tidak memiliki izin pemanfaatan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau kecil.Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengatakan, PT. Pulau Bawah (PB) terindikasi melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan tidak memiliki empat perizinan yang terdiri dari dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL), perizinan berusaha, izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing, dan Izin pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi.“Berdasarkan berita acara pemeriksaan, PT. PB dinyatakan melanggar pemanfaatan pulau-pulau kecil karena tidak memiliki dokumen PKKPRL, perizinan berusaha, izin pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan izin pemanfaatan kawasan konservasi. Untuk itu pada Jumat (10/3), KKP secara paksa menghentikan sementara seluruh kegiatan PT. PB di Kabupaten Anambas,” ujar Adin dari keterangan yang diterima di Batam, Sabtu.Dia juga menyebutkan bahwa, penghentian ini merupakan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PT. PB yang terindikasi telah melakukan kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.Namun kata dia, sebelum dilakukan penyegelan ini, pihaknya telah memberikan surat peringatan sebanyak dua kali kepada PT. BP pada pertengahan tahun 2022. Namun karena belum ada itikad menyelesaikan perizinan yang ditetapkan, KKP kemudian melakukan panggilan kembali terhadap pengelola PT. PB.“Sesuai arahan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pelaksanaan pemanfaatan ruang laut harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku supaya tidak menimbulkan kerusakan ekologi, sebagaimana salah satunya yang telah tercantum dalam PERMENKP Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan PPK dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA),” katanya.Atas pelanggaran yang dilakukan, Adin menegaskan bahwa PT. PB dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 18 Angka 28 jo Angka 29 PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 3 jo Pasal 4 jo Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu berupa paksaan pemerintah atau penghentian sementara kegiatan.Lebih lanjut, Adin menjelaskan bahwa penghentian sementara operasional PT. PB dilakukan sampai PT. PB dapat memenuhi kewajiban perizinan-perizinan sesuai aturan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan berusaha.(ida/ANTARA)
Komnas HAM Mengeluarkan Rekomendasi Kasus SDN Pondok Cina 1 Depok
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengeluarkan rekomendasi terhadap kasus relokasi dan alih fungsi SDN Pondok Cina 1 oleh Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat.\"Rekomendasi dikeluarkan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah Jawa Barat serta pemerintah Kota Depok,\" kata Komisioner Komnas HAM Putu Elvina dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu.Ketua tim pemantauan kasus itu menjelaskan rekomendasi untuk pemerintah pusat yakni Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dapat mengawal terkait percepatan rencana penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) di SDN Pondok Cina 5, sehingga relokasi/regrouping SDN Pondok Cina 1 ke SDN Pondok Cina 5 segera terlaksana dengan baik dan semua siswa bisa masuk jam belajar pagi.Untuk Kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dapat memastikan pembangunan RKB di SDN Pondok Cina 5, sesuai dari perencanaan Wali Kota Depok dengan Kementerian PUPR dengan anggaran tahun 2023 diharapkan bisa segera terlaksana.Kepada Kemendikbud melakukan pemantauan dan pengawasan terkait kelancaran kegiatan belajar mengajar terutama pasca ditundanya rencana relokasi.Sementara itu kata dia, untuk Gubernur Jawa Barat agar mengkoordinasikan dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Kemenko PMK dan Wali Kota Depok, untuk percepatan proses pembangunan Ruang Kelas Baru di SDN Pondok Cina 5.Selain itu, rekomendasi juga dikeluarkan untuk Wali Kota Depok dimana relokasi yang sudah direncanakan oleh Wali Kota Depok dalam pelaksanaannya nanti, harus memastikan dan mempertimbangkan pemilihan waktu relokasi, mengkomunikasikan dengan baik kepada komite sekolah dan orang tua/wali murid,Menyediakan fasilitas di kelas baru yang memadai, tersedianya guru, sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.Memastikan tidak adanya perundungan dan intimidasi terhadap siswa, guru SDN Pondok Cina 1 serta orang tua wali siswa. Memastikan pascanormalisasi kegiatan belajar mengajar dan ekstrakulikuler difasilitasi dengan baik, berjalan tanpa adanya gangguan.Memastikan ketersediaan guru dengan mengembalikan posisi guru di SDN Pondok Cina 1, guna memenuhi kualitas dan kuantitas pemenuhan hak pendidikan para siswa.Mengefektifkan peran komite sekolah yang sudah ada sebagai ruang komunikasi, aspirasi dan partisipasi secara berkelanjutan antara sekolah dengan orang tua siswa atas permasalahan yang terjadi di sekolah untuk menghindari terjadinya salah paham terhadap kebijakan yang akan diambil.Membuat akses keluar masuk gerbang sekolah yang lebih aman, terutama kondisi ramp dan tangga yang tidak nyaman dan ramah bagi anak, untuk mengurangi potensi kecelakaan para siswa terutama saat hujan yang mengakibatkan kondisi tangga menjadi licin.\"Terkait adanya pemisahan ruang guru yang berasal dari SDN Pondok Cina 1 dengan ruang guru SDN Pondok Cina 3, agar ditempatkan di ruang yang sama untuk menghindari kesenjangan dan pembatasan pola komunikasi,\" katanya menegaskan.Kemudian, memastikan kedepannya agar kebijakan regrouping atau relokasi direncanakan dan dilakukan secara matang sehingga tidak berdampak pada proses belajar mengajar terhadap para siswa.(ida/ANTARA)
LPSK Serah Terima Richard Eliezer ke Rutan Bareskrim
Jakarta, FNN - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan serah terima Bharada Richard Eliezer kepada pihak rumah tahanan (Rutan) Bareskrim Polri cabang Salemba, Sabtu.Juru Bicara LPSK Rully Novian mengatakan serah terima itu merupakan prosedur administrasi yang menjadi tindak lanjut, dari pelaksanaan keputusan penghentian perlindungan bagi Richard.\"Salah satunya adalah serah terima ke Rutan Bareskrim cabang Salemba,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta.Saat serah terima dilakukan, Richard dalam keadaan sehat, setelah sebelumnya mendapatkan pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter dari LPSK dan Dokkes Polri. Tidak terlihat adanya penasihat hukum yang mendampingi RE dalam proses serah terima tersebut.Serah terima itu kemudian tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Terlindung (RE) yang ditandatangani dari pihak LPSK dan Rutan Bareskrim Polri.\"Penghentian perlindungan diikuti dengan penarikan pengamanan terhadap RE. Selanjutnya keamanan RE menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak Lapas Salemba,\" jelas Rully.Dia menyampaikan apresiasi kepada pihak Rutan Bareskrim Polri, Ditjen Pemasyarakatan dan Lapas Salemba. Kerja sama sinergis yang terbangun dengan pihak-pihak tersebut, LPSK bisa melaksanakan pengamanan terhadap RE dengan maksimal.Dia menegaskan, dalam pelaksanaan program perlindungan saksi dan korban, LPSK tidak pernah menganggap kecil pelanggaran terhadap undang-undang dan perjanjian perlindungan. Ini disebabkan karena perlindungan LPSK bertujuan menjaga keselamatan terlindung.Sebelumnya, LPSK secara resmi telah memutuskan untuk menghentikan perlindungan terhadap RE. Hal itu terjadi setelah ada komunikasi pihak lain tanpa seizin dan tidak berdasar persetujuan LPSK, sehingga mengakibatkan pelanggaran Pasal 30 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.Pasal itu mengatur tentang kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK.Turunan dari Pasal 30 ayat (2) huruf c itu juga termuat dalam perjanjian perlindungan RE dengan LPSK dan pernyataan kesediaan RE mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban yang telah ditandatanganinya.(ida/ANTARA)
POPULER
