Sibuk mengalihkan isu sambil berupaya ketat menutupi mega skandal korupsi dan kejahatan kemanusiaan. Rezim berhasil memperkaya diri, keluarga, dan kroninya tak lebih dari 2 periode. Lalu, berapa kuat mempertahankan kekuasaan dan berapa lama menghindar dari pengadilan rakyat tertindas dan kekuasaan Tuhan?

Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI

KASUS hebohnya pemecatan Brigjend Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan  KPK oleh Ketua KPK Firli Bahuri sejatinya harus dilihat sebagai bagian  dari rangkaian pengalihan isu sekaligus upaya mencari kambing hitam dari kasus-kasus besar dan beresiko tinggi di negara ini. Sama halnya dengan kasus pejabat pajak Alun Tri Sambodo yang menyeret Sri Mulyani dengan skandal korupsi 347 triliun di kemenkeu  yang berujung seolah-olah Konflik antara Mahfud MD dan DPR RI. Drama konflik Mahfud MD dan DPR RI seperti ingin menyajikan ada orang baik dan orang jahat, atau ada pahlawan  dan penghianat di negara yang sebagian besar pemerintahannya berwatak  maling. 

Memang sudah terlalu banyak kebobrokan penyelenggaraan negara yang dilakukan  oleh pejabat baik secara personal  maupun institusional. Ada upaya rezim Jokowi menjadikan rangkaian kasus sebagai blessing untuk menutupi kasus-kasus yang jauh lebih besar dan prinsipil menyangkut proses penyelenggaraan ketatanegaraan.  Ada yang secara natural terbongkar sendiri dan muncul ke publik, namun berusaha ditutupi rezim karena melibatkankan banyak pejabat tinggj negara. Kasus Sambo di tubuh Polri menjadi contoh tak terbantahkan betapa distorsi dan kerusakan negara sudah sangat terstruktur, sistemik dan masif. Jadi rezim Jokowi sepertinya sedang menuai badai karma dari investasi tiran dan penindasan terhadap rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Beruntun dan tak ada habis-habisnya rezim kekuasaan ditelanjangi oleh kehinaan dan nistanya kepemimpinan Jokowi sendiri, birokrasi dan orang-orang di sekitarnya.

Beberapa kasus yang gegap gempita menyita perhatian publik belakangan ini menjadi paralel dengan upaya menutupi misalnya kecenderungan keluarga Jokowi dan lingkaran istana ditenggarai  teribat skandal   proyek-proyek besar infra struktur, atau bagaimana  anak-anak Jokowi yang disinyalir terseret KKN dan pencucian uang pengemplang pajak oligarki. Bisa jadi tak kalah dahsyatnya dan lebih ekstrim soal UU  rehabilitasi dan  kompensasi bagi eks PKI dan keluarganya. Paling menjadi rahasia umum tatkala skenario menunda pemilu atau perpanjangan jabatan dengan pelbagai alasan menjadi senjata pamungkas untuk menyelamatkan Jokowi dan kroninya usai transisi kekuasaan. Semua mega kejahatan kemanusiaan dan konstitusi negara itu, tak terhindarkan dalam rezim pemerintahan Jokowi.  Presiden tapi bukan pemimpin itu menghabiskan hampir 2 periode untuk gali kasus tutup kasus dan beli skandal dan jual skandal.

Untuk kasus Firli dan pemecatan Endar, memang berkolerasi dengan upaya penjegalan Anies Baswedan sebagai capres. Selain terus mengalihkan isu dan menutupi kasus-kasus vital. Menyingkirkan Anies dari gelanggang pilpres 2024 sembari menyelematkan diri dan keluarga serta terus melanggengkan kerajaan korupsi dan kebiadaban pemerintahan sejauh ini, menjadi citra terbaik rezim boneka hidup. Ya sulit untuk dipungkiri rezim kekuasaan di negeri sejuta maling. Para bedebah maling yang digdaya pada rakyat, namun tak kuasa di hadapan Ilahi.

Kini, kebesaran Tuhan sedang menelanjangi satu persatu pakaian kesombongan rezim.

*) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 09 April 2023/18 Ramadhan 1444 H.