ALL CATEGORY
Ida Dayak dan Wajah BPJS Kesehatan Kita
IDA Dayak adalah fenomena. Ida Dayak perempuan paruh baya asal Passer Kalimantan Timur ini mendadak viral, heboh, dan dicari banyak orang. Maklum, kemunculan Ida Dayak bagaikan cerita dongeng. Ia bisa menyembuhkan berbagai penyakit secara instan hanya dengan mengoleskan minyak dan ritual joged joged. Minyaknya diberi nama minyak Ibu Ida Dayak. Video tentang penyembuhan alternatif Ida Dayak berserakan di jagad maya. Mereka yang langsung sembuh rara-rata mereka yang punya sakit fisik seperti tangan bengkok, kaki pincang, mulut mencong dan badan lumpuh. Dalam satu tayangan video ada seorang anak muda yang tangannya bengkok langsung bisa diluruskan oleh Ida Dayak. Di tayangan yang lain ada orang setengah baya duduk di kursi roda. Ia tidak bisa berjalan, tangannya bengkok kaku, dan mulutnya tak bisa bicara. Ia mirip mayat tapi masih bisa bernafas. Oleh Ida Dayak ia disembuhkan saat itu juga. Mula mula diurut bagian kaki. Tak lama kemudian orang itu bisa berdiri. Ida Dayak bilang, berdiri dulu, jangan langsung terbang, ganteng ganteng gak bisa ngomong. Katanya berseloroh. Proses berikutnya Ida Dayak mengurut tangannya yang gak bisa bergerak dan jarinya bengkok. Tangan orang itu diurut dan diolesi dengan minyak warna merah. Ida Dayak lalu berdoa dan joget joget kecil. Setelah sampai tiga kali ritual itu diulang, tangan si pasien akhirnya bisa kembali lurus. Tahap berikutnya Ida menyembuhkan mulutnya yang tak bisa bicara sama sekali. Ida Dayak lalu memegang leher pria itu. Ia olesi minyak dan raba lehernya lalu dipijit dan ditekan. Ida Dayak lalu menuntun pria itu untuk bicara. Kata pertama ia latih untuk mengucapkan kata Mama. Sim salabim, pria itu bisa menirukannya, Ma ma. Ida Dayak katakan ini pita suaranya tersumbat. Ida lalu melatih pria itu untuk berjalan. Dan pria itu bisa berjalan dan berbicara. Sungguh menakjubkan. Ida Dayak adalah misteri. Siapa Ida Dayak? Ia orang biasa berasal dari Kalimantan Timur . Pemilik nama asli Ida Andriyani ini lahir di Pasir Belengkong, Kabupaten Passer, Kalimantan Timur pada Juli 1972. Ia memiliki anak semata wayang bernama Herman yang kini tinggal di Passer Kalimantan Timur. Dalam perjuangannya menyembuhkan banyak orang ke berbagai provinsi, Ida Dayak selalu didampingi sang suami. Nama Dayak yang tersemat di belakang nama panggilannya, lantaran ia selalu mengenakan pakaian adat suku Dayak ke mana pun berpraktik. Tak hanya pakaiannya, Ida juga mengenakan aksesoris kepala khas masyarakat Dayak dan gelang besar melingkar di tangannya. Ketika melakukan pengobatan Ida Dayak memulai dengan melafalkan kalimat tauhid Lailahaillallah dan Basmalah. Pada akhir penyembuhannya, Ida juga tak lupa mengucapkan alhamdulilah. Pelafalan kalimat tauhid dan basmalah ini dilakukannya untuk menunjukkan bahwa kesembuhan hanya berasal dari Allah SWT. Dan ia harus bersyukur kepada Allah setelah pengobatannya sukses. Menurut keterangan Herman - putranya - Ida Dayak sesungguhnya sudah lama malang melintang di dunia pengobatan alternatif. Ida Dayak berkeliling ke Sumatera, Sulawesi dan Papua. Sesekali ia pulang ke Kalimantan. Namun sudah dua tahun ini Ida Dayak tidak pulang. Ida Dayak menjadi sorotan masyarakat tatkala rencana pengobatan di Cilodong Depok gagal. Ratusan orang telah berkumpul menunggu kedatangan Ida. Semua ingin sembuh. Namun setelah Ida tahu yang datang terlampau banyak, Ida memutuskan untuk tidak melayaninya, karena tidak mungkin bisa tertangani semua. Jika dipaksakan justru akan menimbulkan masalah baru. Dari kejadian inilah sosok Ida Dayak menjadi perhatian publik. Ida Dayak adalah solusi. Ida Dayak semakin terkenal karena ia disebut-sebut tidak pernah meminta imbalan kepada pasiennya ketika melakukan pengobatan. Ida hanya menjual minyak oles dengan harga Rp50 ribu saja. Praktik pengobatannya pun tidak dipungut biaya apapun. Ida adalah solusi bagi kesehatan kita. Ia hadir di tengah kekacauan sistem BPJS kita. Ia ibarat embun menetes di padang pasir yang terik. Ia bagaikan pelepas dahaga bagi jiwa jiwa yang haus. Haus akan pelayanan kesehatan yang layak. Ida Dayak hadir melayani siapa saja, tanpa pandang bulu, tanpa syarat. Ida Dayak tidak memandang pasien dengan penuh curiga. Ia tidak memelototi wajah pasien, apakah mampu bayar atau tidak. Ia tidak minta surat pengantar RT RW, Kartu BPJS, dan seabreg persyaratan administrasi lainnya. Ia juga tidak meminta uang jaminan. Ida langsung bertindak menolong yang perlu ditolong. BPJS Kesehatan yang rajin memungut tapi malas melayani seharusnya tertampar dengan kehadiran Ida Dayak. Ida tak banyak bicara seperti anggota dewan. Ia tak bisa janji seperti petugas partai. Ida tak bisa berargumen seperti Arteria Dahlan atau Benny K Harman. Ida juga tak bisa ndagel seperti Bambang Pacul. Ida hanya bisa bekerja dan membantu. Ida tak tega memungut bayaran orang sakit. Ida Dayak bekerja dengan sepenuh hati dengan senyum. Bahkan dengan joged melambangkan kegirangan. Girang membantu masyarakat banyak. Bahagia menyembuhkan ribuan orang. Ida Dayak hadir mewujudkan penggalan hadits yang berbunyi Khoirunnas anfa\'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Edan, ada saja orang memanfaatkan momen. Meminjam lagu Ebiet G Ade - dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Di media sosial banyak penawaran mengatasnamakan minyak Ida Dayak lengkap dengan harga, nomor rekening, dan nomor ponsel. Padahal Ida Dayak tidak punya akun medsos dan rekening bank. Nomor ponsel tidak untuk konsumsi orang banyak melainkan hanya untuk komunikasi dengan anaknya. Ida Dayak menjual minyak secara langsung dengan dirinya. Tidak ada agen, reseller atau pengecer. Ida tidak jualan online, tidak juga buka lapak. Waspadalah. (*)
Negeri Sejuta Maling
Sibuk mengalihkan isu sambil berupaya ketat menutupi mega skandal korupsi dan kejahatan kemanusiaan. Rezim berhasil memperkaya diri, keluarga, dan kroninya tak lebih dari 2 periode. Lalu, berapa kuat mempertahankan kekuasaan dan berapa lama menghindar dari pengadilan rakyat tertindas dan kekuasaan Tuhan? Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI KASUS hebohnya pemecatan Brigjend Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK oleh Ketua KPK Firli Bahuri sejatinya harus dilihat sebagai bagian dari rangkaian pengalihan isu sekaligus upaya mencari kambing hitam dari kasus-kasus besar dan beresiko tinggi di negara ini. Sama halnya dengan kasus pejabat pajak Alun Tri Sambodo yang menyeret Sri Mulyani dengan skandal korupsi 347 triliun di kemenkeu yang berujung seolah-olah Konflik antara Mahfud MD dan DPR RI. Drama konflik Mahfud MD dan DPR RI seperti ingin menyajikan ada orang baik dan orang jahat, atau ada pahlawan dan penghianat di negara yang sebagian besar pemerintahannya berwatak maling. Memang sudah terlalu banyak kebobrokan penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pejabat baik secara personal maupun institusional. Ada upaya rezim Jokowi menjadikan rangkaian kasus sebagai blessing untuk menutupi kasus-kasus yang jauh lebih besar dan prinsipil menyangkut proses penyelenggaraan ketatanegaraan. Ada yang secara natural terbongkar sendiri dan muncul ke publik, namun berusaha ditutupi rezim karena melibatkankan banyak pejabat tinggj negara. Kasus Sambo di tubuh Polri menjadi contoh tak terbantahkan betapa distorsi dan kerusakan negara sudah sangat terstruktur, sistemik dan masif. Jadi rezim Jokowi sepertinya sedang menuai badai karma dari investasi tiran dan penindasan terhadap rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Beruntun dan tak ada habis-habisnya rezim kekuasaan ditelanjangi oleh kehinaan dan nistanya kepemimpinan Jokowi sendiri, birokrasi dan orang-orang di sekitarnya. Beberapa kasus yang gegap gempita menyita perhatian publik belakangan ini menjadi paralel dengan upaya menutupi misalnya kecenderungan keluarga Jokowi dan lingkaran istana ditenggarai teribat skandal proyek-proyek besar infra struktur, atau bagaimana anak-anak Jokowi yang disinyalir terseret KKN dan pencucian uang pengemplang pajak oligarki. Bisa jadi tak kalah dahsyatnya dan lebih ekstrim soal UU rehabilitasi dan kompensasi bagi eks PKI dan keluarganya. Paling menjadi rahasia umum tatkala skenario menunda pemilu atau perpanjangan jabatan dengan pelbagai alasan menjadi senjata pamungkas untuk menyelamatkan Jokowi dan kroninya usai transisi kekuasaan. Semua mega kejahatan kemanusiaan dan konstitusi negara itu, tak terhindarkan dalam rezim pemerintahan Jokowi. Presiden tapi bukan pemimpin itu menghabiskan hampir 2 periode untuk gali kasus tutup kasus dan beli skandal dan jual skandal. Untuk kasus Firli dan pemecatan Endar, memang berkolerasi dengan upaya penjegalan Anies Baswedan sebagai capres. Selain terus mengalihkan isu dan menutupi kasus-kasus vital. Menyingkirkan Anies dari gelanggang pilpres 2024 sembari menyelematkan diri dan keluarga serta terus melanggengkan kerajaan korupsi dan kebiadaban pemerintahan sejauh ini, menjadi citra terbaik rezim boneka hidup. Ya sulit untuk dipungkiri rezim kekuasaan di negeri sejuta maling. Para bedebah maling yang digdaya pada rakyat, namun tak kuasa di hadapan Ilahi. Kini, kebesaran Tuhan sedang menelanjangi satu persatu pakaian kesombongan rezim. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 09 April 2023/18 Ramadhan 1444 H.
Fahri Hamzah: Rekonsiliasi atau Persatuan Harus Dilembagakan, karena banyak Manfaatnya
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan upaya rekonsiliasi dan konsolidasi elite saat ini. \"Jika elite bersatu dalam situasi krisis saat ini, maka akan banyak manfaatnya. Tapi sebenarnya upaya rekonsiliasi dan konsolidasi elite itu, sudah dilakukan Pak Jokowi sebelum adanya Covid-19,\" kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Minggu (9/4/2023). Menurut Fahri, upaya melakukan rekonsiliasi sudah dilakukan Jokowi ketika merevisi Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada 2019 lalu, yang kemudian menjadi UU No.13 Tahun 2019. \"Waktu kita merevisi Undang-undang MD3, terakhir itu 2019. Presiden meminta supaya semua partai dapat kursi pimpinan DPR /MPR, dan benar itu akhirnya terjadi,\" ujar Fahri. Sebab, jika mengacu pada UU MD3 yang lama, maka tidak semua partai mendapatkan kursi pimpinan DPR/MPR, tapi hanya partai yang masuk 5 besar saja, yang mendapatkan. Namun setelah direvisi, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, akhirnya semua partai mendapatkan kursi Pimpinan MPR, termasuk PKS dan Partai Demokrat yang menjadi oposisi yang seharusnya tidak dapat. \"Terakhir itu, Presiden bilang kita mau masuk rekonsilisiasi, semua partai kasih pimpinan, dan dapat semua. PKS dapat, ada Hidayat Nur Wahid, Demokrat dapat ada Syarief Hasan, bahkan Arsul Sani dari PPP saja dapat, tentu juga ada DPD di situ,\" katanya. Artinya, Presiden Jokowi sudah melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi elite sebelum ada Covid-19, dimana ketika itu dunia dalam keadaan biasa-biasa dan tenang-tenang saja. \"Dan ketika kita diundang Pak Jokowi, waktu itu belum deklarasikan Partai Gelora. Pesan kita ke Pak Jokowi, teruskan rekonsiliasi yang sudah bapak rintis di UU MD3. Kemudian dalam pidatonya, Pak Jokowi ngomongnya selalu rekonsiliasi,\" katanya. Sehingga Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang merupakan rivalnya di Pilpres 2019, akhirnya ditarik masuk ke kabinet, menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif. \"Jadi sebenarnya rekonsiliasi yang dirancang Pak Jokowi sebelum krisis itu satu inisiatif yang tepat, setelah terjadi pembelahan dua kali yang keras. Tapi sayang, tiba-tiba awal 2020, Covid-19 datang,\" katanya. Terlepas adanya Covid-19, kata Fahri, sebenarnya banyak keputusan elite yang sangat diuntungkan dengan adanya rekonslidasi dan konsolidasi elite, meskipun hal itu ditolak oposisi dan sebagian masyarakat, namun dalam negara demokrasi, itu hal biasa. Apalagi akibat Covid-19 saat ini, banyak pemimpin dunia yang jatuh, karena tidak kuat menanggung dampak krisis kesehatan, krisis kesejahteraan, krisis ekonomi dan krisis politik yang melanda seluruh dunia. \"Nah sekarang ini Covid-19 sudah selesai, tetapi kan krisis politik dunia masih ada. Ada Perang Rusia-Ukraina, ada kemungkinan perang di Taiwan dan lain-lain. Kemungkinannya cukup besar, tetapi lagi-lagi sedikit banyak jika elite-nya bersatu dalam krisis, rekonsiliasi itu banyak manfaatnya,\" jelas Fahri. Karena itu, Fahri menegaskan, bahwa rekonsiliasi itu seharusnya dipandang bukan sebagai insiden, tetapi harus dianggap sebuah monumen yang harus dilembagakan. Sebab, persatuan elite itu bermanfaat bagi bangsa dan negara. \"Kita tadinya menginginkan agar rekonsiliasi dilanjutkan sampai pada pembenahan sistem pemilu dan politik secara masif. Tetapi, sayangnya tidak berani dituntaskan, misalnya soal Presidential Treshold 0 persen,\" katanya. Fahri berharap agar usia pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal 7 bulan lagi, tidak ada persaingan di dalam kabinet yang bisa merusak fokus dan konsentrasi kerja dari pemerintah, gara-gara sibuk memikirkan pencalonan di Pilpres 2024. Padahal pemerintahanya masih dibutuhkan oleh rakyat, karena krisis global belum selesai dan perang Rusia-Ukraina itu, telah merusak merusak supply chain global (rantai pasokan global), sehingga banyak produk yang datang ke Indonesia harganya menjadi mahal. \"Hari ini Taiwan mau diserang oleh China dan Laut Cina Selatan itu ada perbatasan kita, itu terancam. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi meminta adanya koalisi besar itu, sebagai konsolidasi terhadap kabinet menurut saya harus dihormati dan harus dipuji, karena kekuasaan kabinetnya masih berlangsung,\" jelasnya. Harusnya para menteri yang berada di kabinet, tidak boleh punya calon sendiri-sendiri, karena nanti yang bekerja untuk pemerintah tidak ada, sementara mereka masih bagian dari pemerintah. \"Kalau oposisi mau menyerang, silahkan saja. Tetapi inisiatif Pak Jokowi mengkosolidasi sisa kekuasaan sampai berakhir, itu top dan harus dipuji. Nanti, efek nya hanya satu kandidat, misalkan Prabowo terserah. Yang penting konsolidasinya top,\" tegas Fahri. Sebab, menurutnya, para menteri yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIB) seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan dan Prabowo Subianto jika memiliki calon sendiri seperti Partai Nasdem, tentu tidak akan lagi yang bekerja untuk pemerintahan Jokowi. \"Airlangga itu menterinya Pak Jokowi, Zulkifli Hasan menterinya Pak Jokowi, Prabowo menterinya Pak Jokowi, Murdiono timnya Jokowi dan Muhaimin ada beberapa menterinya disitu. Kalau Nasdem kita bahas ulang saja. Kalau semua sudah punya calon sendiri, terus yang kerja buat pemerintah Jokowi, itu siapa?\" pungkasnya. (sws)
Jalan Tengah (1)
Oleh: Prof. Hamdan Juhannis - Rektor UIN Alauddin Makassar SALAM Ramadan. Saya menjumpai anda kembali melalui coretan berseri. Banyak teman dekat mengingatkan dan bertanya apa tema tulisan Ramadan tahun ini. Saya bertanya balik, seberapa penting celoteh saya? Teman lain langsung menjawab, paling tidak untuk membantu menghitung jumlah puasa. Sejujurnya saya kesulitan menemukan tema besar yang bisa menaungi coretan-coretan saya. Mungkin karena saya sudah memakainya semua peristilahan yang saya tahu dalam kurun 5 Ramadan terakhir ini. Saya awalnya berfikir untuk menulis \"Ekosistem Kesalehan\". Saya tinggalkan karena saya sendiri tidak paham maksudnya. Lalu terlintas untuk menulis \"Manisfesto Keberagamaan\". Saya ragu, apakah istilah manifesto itu relevan untuk mengulas fenomena keberagamaan masyarakat. Saya sudah hampir memutuskan memakai \"Sentrum Penghambaan.\" Masalahnya sama, saya bingung sendiri, ada-ada saja peristilahan yang saya buat yang maknanya tidak bisa saya raba sedikitpun. Akhirnya saya memutuskan mencari jalan tengah untuk mewadahi kesemrawutan letupan pikiran saya. Dan itulah temanya \"Jalan Tengah,\" jalan keberagamaan menuju keselamatan jiwa, kedamaian pikir, ketenteraman hati, dan keteraturan laku. Jalan Tengah adalah jalan keselematan. Jalan Tengah bisa menjadi ideologi sekaligus metodologi beragama. Jalan Tengah sudah pasti bukan \"Tengah Jalan\". Jalan Tengah adalah jalan penyelesaian, sementara tengah jalan adalah jalan yang belum selesai. Jalan Tengah bukan juga jalan pintas. Karena jalan tengah mengutamakan keseimbangan sementara jalan pintas terdorong oleh kenekatan. Jalan Tengah beragama mengutamakan keteraturan rasio, jalan pintas beragama terobesesi oleh keterdesakan rasa. Jalan Tengah adalah jati diri keberagamaan yang akan dituju. Jalan tengah adalah kamus keberagamaan yang berisi kosa kata penghargaaan, penghormatan, ataupun pengakuan terhadap mereka yang berbeda. Jalan Tengah sering menjadi sangat panjang untuk dijalani karena beragamnya tantangan yang harus dilalui. Namun Jalan Tengah harus dijalani, diarungi, diperjuangkan kehadirannya sebagai jalan hidup. Karena bila tidak, kita hanya akan berada di \"simpang jalan\" Keberagamaan. Mari mencermati selama Ramadan ini, pernak pernik lakon kehidupan yang bersinggungan dengan Jalan Tengah. Jangan lupa baca, kalau tidak bisa, jalan tengahnya adalah memberi emo (👍). (*)
Kutuk Zionis Israel, Kutuk PT KAI
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan ISRAEL pantas dikutuk dunia karena memperlakukan rakyat Palestina sekehendaknya. Penggunaan kekuatan bersenjata kerap dilakukan tentara Israel kepada warga Palestina meskipun sedang beribadah di Masjid Aqsa. Dunia tidak berdaya melihat kebengisannya. Merebut tanah, membangun pemukiman ilegal dan unjuk kekejian. Israel adalah contoh negara penjajah yang tidak satupun negara yang mampu menekan apalagi menghukum. PBB pun tidak. Di bulan suci Ramadhan saat umat Islam sedang beribadah tentara Israel menyerbu ke dalam Masjid. Jamaah banyak terluka dalam serangan itu dan ratusan orang ditangkap. Bukan itu saja, kejuaraan sepak bola Palestina pun diobrak-abrik dengan tembakan gas air mata ke arah penonton. Intervensi bahkan invasi Israel memang terang-terangan. Dunia hanya mampu mengutuk. Israel memang didukung Amerika karenanya pantas atas sebutan bahwa Amerika itu Israel besar dan Israel adalah Amerika kecil. Masjid Al Aqsa terus diganggu dan dikuasai Israel, fondasi Masjid digali dibuat terowongan dengan alasan mencari Kuil Sulaeman, tentu sengaja membuat Masjid Aqsa rapuh dan mudah runtuh. Targetnya ialah menghancurkan Masjid ketiga yang dimuliakan umat Islam setelah Masjid Nabawi dan Masjid Al Haram. Menghancurkan Masjid adalah perbuatan zalim, terkutuk dan memancing kemurkaan Allah. Di Indonesia tepatnya di kota Bandung terjadi juga penghancuran Masjid oleh perusahaan yang katanya milik negara PT. KAI. Masjid Jamie Nurul Ikhlas di Jalan Cihampelas No 149. Masjid itu sudah ditetapkan sebagai bangunan Heritage (Cagar Budaya) oleh Perda Kota Bandung. Pengelola Masjid diusir paksa kemudian dibangun gedung ilegal. Namanya Indomaret. Kita sepakat gangguan dan kezaliman Israel atas Masjid Aqsa harus dikutuk, akan tetapi kita juga harus mengutuk penghancuran Masjid Nurul Ikhlas oleh PT KAI di Bandung. Hanya penjajah yang tega berlaku sewenang-wenang atas tempat ibadah. Apalagi kemudian dengan seenaknya tanpa izin (ilegal) membangun gedung komersial. Apa bedanya dengan Israel yang membangun pemukiman ilegal di tanah Palestina ? Pemerintah Kota Bandung harus bertindak tegas dengan menyegel bangunan ilegal itu agar tidak boleh digunakan. Tahap selanjutnya melakukan pembongkaran. Tidak bisa dan tidak boleh membiarkan Indomaret leluasa menjalankan usahanya di gedung tidak berizin. Jika dibiarkan maka akan menjadi tontonan dari sebuah lakon ketidakberdayaan. Pemerintah yang didikte oleh pelaku bisnis. PT KAI yang berkantor pusat di Kota Bandung harusnya malu telah melakukan penghancuran Masjid Cagar Budaya untuk kemudian membiarkan di bekas puing-puing Masjid yang dihancurkannya itu dibangun gerai mini market Indomaret. Di bawah kekuasaan PT Indomarco milik Salim Group. Satu dari 9 (sembilan) naga. Indomaret sendiri sudah punya 22.500 gerai seluruh Indonesia. Sungguh hal ini adalah gambaran dari keserakahan kelompok usaha konglomerat. Demi sebuah keserakahan maka aturan hukum dilabrak dan bangunan cagar budaya dihancurkan. Masjid Jamie Nurul Ikhlas. Sungguh menyedihkan dan mengerikan. Quo vadis, Indonesia? Bandung, 9 Maret 2023
Kuali Besar
Oleh Ady Amar - Kolumnis KUALI besar itu sudah disiapkan guna menyambut pesta rakyat. Berharap pesta akan semarak. Waktu pesta memang masih sekitar setahunan, tapi kuali besar itu sudah disiapkan. Sang Chef muncul dengan wajah semringah. Suasana seperti ini memang yang sedang dinantikannya. Meski situasi itu muncul lebih karena desakan bercampur kemarahan yang ditumpahkan, hingga ia perlu menghadirkan kuali besar. Tidak tanggung-tanggung, Sang Chef yang menghadirkan kuali besar itu adalah Presiden Jokowi. Ia memang punya bakat menghidangkan hidangan dengan cara tidak biasa. Kuali besar itu sepertinya sejak lama dirancangnya, dan menjadi ngegas saat FIFA memastikan perhelatan sepak bola Piala Dunia U-20 di Indonesia dibatalkan. Jokowi tampak \"marah\" meski publik susah bisa melihat ekspresi kemarahan ditampakkan wajahnya. Digagalkannya PD U-20 itu menyodok emosi Jokowi dengan cara yang dipilihnya. Dan seperti biasanya, ia membalas dengan caranya. Penyebab utamanya memang partainya sendiri, yang menolak kehadiran tim Israel. Meski ia presiden dua periode, tetap saja menempel gelaran tak mengenakkan dan yang tak mau pergi, petugas partai. Ya petugas partai, itu yang pernah dinyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri, meski apa pun jabatannya di PDIP ia tetaplah petugas partai. Karenanya, ia tak mampu frontal melawan partainya. PDIP lewat dua orang gubernurnya menolak kedatangan tim sepak bola Israel untuk bertanding di wilayahnya: Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tidak bisa dibayangkan kesumpekan hati Jokowi. PD U-20 yang digadang-gadang sejak lama, berharap itu jadi legacy bahwa dirinya pernah menghadirkan perhelatan akbar, itu buyar berantakan. Mimpi Jokowi seperti dikubur partainya sendiri. Dua gubernur itu, sebelum memutuskan menolak tim sepak bola Israel, pastilah mendapat arahan agar bersikap seperti yang disuarakan partai, yaitu menolak kedatangan tim PD U-20. Ganjar tentu beda dengan Koster. Ganjar lebih punya beban berat antara bersikap menolak atau meski diam saja, itu bisa diartikan setuju atas kedatangan tim Israel. Ganjar memang digadang-gadang Jokowi untuk pelanjut suksesinya, dan karenanya pastilah berada dalam kebimbangan sangat. Sebagai petugas partai, memilih sikap berbeda dengan PDIP, itu hal mustahil. Menuruti \"permintaan\" partai, itu tanda kesetiaan tapi punya beban risiko yang mesti diterimanya. Ganjar dipaksa untuk berhadapan dengan Jokowi, dan pasti itu menjadikannya menjauh dari pusaran Jokowi. Menjadikan Jokowi berpaling darinya. Meski tersirat Jokowi membalas dengan caranya, dan itu dengan menyiapkan kuali besar sebagai bentuk perlawanan dengan PDIP, bahkan berhadapan dengan orang yang membesarkannya, Megawati. Apa boleh buat jika itu mesti dilakukannya, dan bahkan jika mesti berpisah dengan masa lalunya. Lelaki kurus cengkering yang dipilih karena kasihan kata Megawati, itu menunjukkan taringnya melawan dengan menghadirkan kuali besar. Dan, ia sendiri tampil sebagai Sang Chef. Kuali besar itu memang sudah dihadirkan, meski masih prematur. Rumah PAN dipilih untuk menghadirkannya, yang pada saatnya akan dihidangkan, atau bahasa lain dikukuhkan menjadi satu kekuatan untuk diuji pada waktunya. Disebut prematur itu lebih terlihat sebagai gagasan Sang Chef sendiri menghadirkan kuali besar sebagai kekuatan, dan itu belum tentu jadi keinginan bersama antarpartai. Hadir dalam acara yang dibungkus silaturahmi itu, tentu PAN sendiri sebagai tuan rumah. Ada pula kawan PAN yang lain, yang sebelumnya tergabung dalam kuali kecil ikut hadir, Golkar dan PPP. Mereka biasa disebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Ada pula kuali kecil lainnya, Gerindra dan PKB, disebut koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Dua \"kuali kecil\" tadi disatukan Sang Chef lewat ambisinya menghadirkan kuali besar. Buat Sang Chef, menyatukan 5 partai itu bukanlah perkara sulit. Semua seperti dibuat nurut perintahnya, meski sejatinya ia cuma petugas partai yang kebetulan menjadi presiden. Tahap itu tepat jika disebut sekadar kumpul-kumpul, belum sampai bicara strategi pemenangan, atau siapa nantinya yang diharap bisa menggantikan peran Sang Chef, dan siapa yang jadi asisten Sang Chef. Kuali kecil bernama KIB, menawarkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, yang berharap bisa dicalonkan menggantikan Chef Jokowi. Sedang kuali kecil yang lain, koalisi KIR, berharap Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, bisa dicalonkan sebagai pengganti Chef Jokowi. Sedang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, berharap dirinya yang dicalonkan sebagai asisten Chef. Sedang PAN dan PPP tidak mencalonkan siapa-siapa. Sepertinya pasrah saja dengan nasibnya, yang penting ikut apa kata Chef Jokowi. Hanya saja kehadiran PAN dan PPP tetap diperlukan, setidaknya untuk sama-sama menghadirkan kuali besar, meski dengan risiko masa depan partai yang tidak mustahil akan lumat, dan cuma bisa dikenang sejarah. Kuali besar ini tentu belum bisa dipastikan bertahan sampai 2024. Banyak kesulitan akan muncul jika menyangkut kepentingan antarpartai. Yang muncul dikedepankan adalah hasrat partai. Dan, itu jadi kesulitan tersendiri Sang Chef menemukan titik temu dalam berbagai kepentingan--memang baru kali ini dalam sejarah suksesi kepemimpinan nasional seorang Chef yang akan purna tugas ikut cawe-cawe, atur-mengatur siapa titisan yang lebih kurang sama dengan dirinya, yang pantas menggantikannya. Kuali besar yang dihadirkan Chef Jokowi itu sebenarnya lebih pada gerakan reaktif yang lebih diri ingin tunjukkan, utamanya pada PDIP, pihak yang dianggap menjegalnya, bahwa saya dengan kuasa yang ada bisa mengatur-atur bahkan mengobok-obok partai sesukanya. Tentu tidak semua partai mampu ditundukkannya. Beberapa partai yang memang sedari awal menjaga jarak dengannya, dan juga partai yang memilih berpisah dengannya, mencukupkan kerjasama sampai 2024, bahkan sudah membuat kualinya sendiri. Meski kuali tidak terlalu besar, lebih ramping, tapi punya visi restorasi atau perubahan yang sama. Punya kemistri yang sama. Tiga partai berkumpul dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP): NasDem, Demokrat dan PKS. Koalisi ini bahkan dinilai lebih maju, bahkan telah mendeklarasikan Bakal Calon Presidennya (Bacapres), Anies Rasyid Baswedan. Kuali besar memang hadir lebih pada maunya Chef Jokowi, sedang partai-partai yang dikumpulkannya itu seperti hanya ikut saja. Tapi pada waktunya partai-partai itu akan tunjukkan sikap partainya masing-masing. Tentu bersikap untuk masa depan partainya. Jika saat ini Chef Jokowi seperti mudah mengumpulkan mereka dalam satu genggaman, tapi itu tidak pada saat nanti. Semua akan berpencar mencari jalannya sendiri, tak lagi segan meninggalkan Chef Jokowi sendirian, bahkan tanpa hormat. Politik itu memang kepentingan, bukan seperti memasak tengkleng dalam kuali besar.**
ASPEK Indonesia Ingatkan Pengusaha Bayar THR Pekerja Berstatus Mitra
Jakarta, FNN - Jelang Hari Raya Idul Fitri pekerja berstatus mitra seperti driver online, ojek online, dan kurir ekspedisi mengharapkan tunjangan hari raya. Oleh karena itu Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengingatkan para penguasa untuk membayar THR mereka. ASPEK menegaskan bahwa THR menjadi hal yang dinanti pekerja/buruh, khususnya mereka yang hendak mudik dan berbelanja kebutuhan lebaran. THR sendiri merupakan hak pendapatan pekerja yang wajib diberikan pemberi kerja menjelang Hari Raya keagamaan dalam bentuk uang tunai yang disesuaikan dengan lama bekerja dan agama yang dianut pekerja. Pemberian THR bagi pekerja/buruh merupakan tradisi dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja. Namun THR tersebut hanya bisa dinikmati oleh pekerja formal, lalu bagaimana dengan perkerja seperti driver online, ojek online dan para pekerja ekspedisi yang berstatus pekerja mitra (driver online) Demikian disampaikan Presiden ASPEK Indonesia - Mirah Sumirat kepada FNN Sabtu, 8 April 2023 di Jakarta. Padahal kata Sumirat mereka sama-sama merayakan Hari Raya seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Lalu mereka minta THR pada siapa? Seharusnya Pemerintah bisa mencarikan solusi atas permasalahan yang terjadi setiap tahun, bukan hanya memberikan himbauan kepada perusahaan yang mempekerjakan pekerja mitra, pungkas Mirah. Dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, gelombang PHK terus terjadi membuat pekerja formal semakin berkurang. Lalu kemana pekerja formal yang terPHK..? Ternyata hasil penelitian mereka banyak beralih menjadi driver online, ojek online dan kurir ekspedisi yang berstatus mitra yang saat ini jumlahnya kurang lebih 4 juta orang Senada apa yang disampaikan Presiden ASPEK Indonesia, Herman Hermawan- ketua umum Serikat Pekerja Platform Daring (SPPD) yang menjadi anggota/berafiliasi kepada ASPEK Indonesia menyampaikan, kalau pekerja formal untuk merayakan Hari Raya mendapatkan THR, lalu pekerja seperti kami mendapatkan THR dari mana, apa lagi “narik” sekarang lagi anyeb, istilah yg biasa digunakan kawan-kawan ojek online dan driver online untuk mengatakan orderan lagi sepi. Masih dikatakan oleh Herman bahwa hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai pemangku kebijakan, jangan hanya pekerja formal saja yang dibuatkan permenaker tentang THR akan tetapi para pekerja platform juga harus segera dibuat kan Permenaker agar kami memiliki payung hukum yang jelas. Lebih lanjut dengan nada agak tinggi Herman “Chipeng”menyampaikan, kami ini pekerja yang sangat rentan. Hari ini kami narik kami punya uang, hari ini tidak narik kami tidak punya uang (no work no pay), apalagi dengan biaya potongan aplikasi yang sangat tidak manusiawi 20% + biaya pemesanan, bahkan sekarang ada argo Rp 20.000 tapi bersihnya ke driver hanya Rp 12.000. Faktor naiknya harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dari Rp. 7.000 menjadi Rp 10.000, biaya perawatan kendaraan dan angsuran kendaraan. Dari tahun 2014 sejak ada nya Uber grab dan Gojek hingga kini 2023 kami belum juga memiliki payung hukum yang jelas, dimana peran Pemerintah selaku pemangku kebijakan. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab Pemerintah,agar nilai Pancasila yaitu sila ke -5 bisa di implementasikan sesuai bunyi nya , yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia\". (Ida)
Polres Karawang Mengantisipasi Masyarakat yang Mudik Lebih Awal
Karawang, FNN - Polres Kabupaten Karawang akan mengantisipasi masyarakat yang mudik lebih awal dengan melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD).\"Operasi Ketupat 2023 (pengaman mudik lebaran) akan digelar mulai 17 April 2023,\" kata Kapolres Karawang, AKBP Wirdhanto Hadicaksono, di Karawang, Sabtu.Sesuai dengan pengalaman, selalu saja ada masyarakat yang mudik lebih awal, agar bisa berlibur dan beraktivitas di kampung halamannya lebih lama.Atas hal tersebut, kata dia, pihaknya akan mengantisipasi dengan melakukan KRYD. Artinya, patroli di sepanjang jalur mudik sebelum dimulainya Operasi Ketupat 2023 akan dilakukan jajaran Polres Karawang.Di antara tujuannya ialah untuk tetap memberi rasa aman bagi pemudik yang berangkat lebih awal, sebelum operasi pengamanan mudik lebaran dimulai jajaran kepolisian.Pada pengamanan musim mudik lebaran tahun ini, Polres Karawang rencananya akan menyiapkan 51 titik pos pengamanan dan pelayanan.Puluhan titik pos pengamanan dan pelayanan mudik itu disiapkan di sepanjang jalur mudik wilayah Karawang, mulai dari Tanjungpura (perbatasan Bekasi-Karawang) hingga wilayah Gamon (perbatasan Karawang-Subang).Pos pengamanan dan pelayanan juga akan disiapkan di sepanjang jalur alternatif wilayah Karawang.Selain melakukan pengamanan di jalur arteri dan alternatif, jajaran kepolisian dari Polres Karawang juga akan melakukan pengamanan di jalan Tol Jakarta-Cikampek wilayah Karawang. Termasuk di antaranya pengamanan di rest area.Ia menyampaikan, sesuai dengan rapat koordinasi lintas sektoral, untuk jalan Tol Jakarta-Cikampek wilayah Karawang bakal diterapkan contra flow dan rekayasa lalu lintas lainnya.(ida/ANTARA)
Sebanyak 45,45 Persen Napiter Teradikalisasi Dengan Alasan Ideologi
Jakarta, FNN - Kasubdit Bina Masyarakat Direktorat Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Kolonel Pas. Sujatmiko mengatakan bahwa persentase paling tinggi, yakni sebesar 45,45 persen, tentang mengapa narapidana terorisme melakukan tindak pidana terorisme (proses radikalisasi) dilatarbelakangi alasan ideologi.\"Berdasarkan hasil penelitian terhadap napiter di Indonesia, persentase paling tinggi mengapa napiter melakukan tindak pidana terorisme (proses radikalisasi) sebanyak 45,45 persen ialah karena alasan ideologi,\" ujar Sujatmiko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika memaparkan empat poin penting tentang proses radikalisasi, bentuk radikalisasi, alasan terjadinya radikalisasi, dan indikator radikalisasi.\"Kita sering menyamakan ideologi itu dengan wahyu Ilahi, padahal wahyu Ilahi sangat agung, sangat tinggi, dan wahyu Ilahi tidak hanya mengenai Islam saja. Jangan sampai memiliki pemikiran yang berbeda, lalu merasa benar sendiri, dan menjadi eksklusif,\" ucapnya.Lebih lanjut, terkait dengan proses radikalisasi, Sujatmiko menyampaikan proses radikalisasi di Republik Indonesia sampai sekarang masih berjalan.Ciri-ciri proses radikalisasi antara lain anti-ideologi negara atau Pancasila, anti-NKRI, anti-Bhinneka Tunggal Ika, dan anti-UUD 1945.\"Radikalisasi tersebut berbentuk intoleran, mengusung kekerasan, dan mengafirkan orang lain,\" tutur Sujatmiko ketika mengungkapkan bentuk radikalisasi.Mengenai indikator proses radikalisasi, Sujatmiko merujuk pada ajaran agama yang distorsi dan pengetahuan agama yang dangkal.“\"Radikalisasi yang selama ini terjadi ditandai dengan agama didistorsi dan dimanipulasi untuk kepentingan kelompok dan kepentingan politik. Tidak ada kejahatan yang luar biasa, selain mendistorsi dan memanipulasi agama yang menimbulkan kerusakan,\" ujarnya.Ia menegaskan bahwa bukan agama yang salah, melainkan orang yang mendistorsi atau memanipulasi agama.Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam silaturahmi sambil berbuka puasa bersama dengan mitra deradikalisasi atau mantan narapidana kasus terorisme (napiter) di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (7/4).Kegiatan ini dihadiri oleh 16 mitra deradikalisasi yang merupakan mantan narapidana terorisme yang telah kembali ke tengah-tengah masyarakat.(ida/ANTARA)
Terkait Kasus Bupati Meranti Terkena OTT KPK, Gubernur Riau Menyurati Mendagri
Pekanbaru, FNN - Gubernur Riau Syamsuar segera mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri meminta petunjuk terkait dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Meranti setelah Bupati Muhammad Adil terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/4).\"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (3) dan (4), ketika bupati dan wakil bupati berhalangan dilaporkan ke Mendagri,\" kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau Muhammad Firdaus di Pekanbaru, Sabtu.Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil kena OTT KPK maka gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah melaporkan kondisi bahwa telah terjadi penangkapan terhadap bupati tersebut.Oleh karena itu, kata dia, Gubernur Riau perlu mengirim surat untuk meminta petunjuk terkait dengan siapa yang bakal menjadi Pelaksana Tugas Bupati Kepulauan Meranti untuk menjalankan tugas dan kewenangan sebagai bupati.\"Surat Gubernur Provinsi Riau itu sebagai dasar Mendagri menunjukkan wakil bupati sebagai Plt. Bupati Kepulauan Meranti, dan Mendagri yang akan mengeluarkan SK Plt. Bupati Kepulauan Meranti itu,\" katanya.Akan tetapi, kata lgi, sebelum SK keluar, ketika kepala daerah berhalangan secara otomatis wakil kepala daerah yang menjabat sebagai plt. kepala daerah.Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan agar laporan keuangan daerahnya memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).\"Muhammad Adil diduga memotong anggaran organisasi perangkat daerah dan menerima fee dari travel perjalanan umrah,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Kamis (6/4) malam tersebut, penyidik KPK mengamankan sebanyak 25 orang yang terdiri atas Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, serta sejumlah pejabat dan pihak swasta.(ida/ANTARA)
POPULER
