ALL CATEGORY
Bandara Ahmad Yani Semarang Menambah 12 Penerbangan untuk Arus Mudik
Semarang, FNN - Bandara Internasional Ahmad Yani, Kota Semarang bakal menambah 12 penerbangan tambahan (extra flight) pada arus mudik Lebaran tahun 2023.“Pada periode libur Lebaran 2023 sudah terdapat 12 pengajuan extra flight dengan berbagai rute tujuan dari empat maskapai,” kata General Manager Kantor Cabang PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Hardi Ariyanto di Semarang, Jumat.Penerbangan tambahan itu diajukan oleh maskapai Lion Air sebanyak enam penerbangan dengan rute Makassar-Semarang dan Semarang-Makassar, Balikpapan-Semarang dan Semarang-Balikpapan, Banjarmasin-Semarang dan Semarang-Banjarmasin.Kemudian, Wings Air untuk rute penerbangan Pangkalanbun-Semarang dan Semarang-Pangkalanbun; Super Air Jet rute penerbangan Jakarta (CGK)-Semarang dan Semarang-Jakarta (CGK); Garuda Indonesia rute penerbangan Jakarta (CGK)-Semarang dan Semarang-Jakarta (CGK).“Sampai dengan hari ini sudah terdapat 12 rencana pengajuan extra flight dengan rute ke kota Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Pangkalanbun, dan Jakarta,” ujarnya.Ia menyebutkan pada periode normal, rata-rata harian untuk pergerakan trafik pesawat di Bandara Ahmad Yani tercatat sebanyak 45 pesawat per harinya dengan jumlah penumpang rata-rata sebanyak 5.291 orang per hari, serta kargo sebanyak 28.261 kilogram per hari.“Dengan adanya penerbangan ini, kami perkirakan pergerakan trafik di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang akan meningkat cukup signifikan,” katanya.Hardi menyatakan di Bandara Ahmad Yani Semarang, pihaknya membuka Posko Terpadu Angkutan Udara Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 yang akan dilaksanakan selama 19 hari atau pada 14 April 2023 sampai dengan 2 Mei 2023.Menurut dia, pelaksanaan Posko Terpadu Angkutan Udara Hari Raya Idul Fitri 2023 bertujuan untuk memastikan bahwa operasional bandara selama periode Lebaran ini dapat berjalan dengan lancar, selamat, aman dan nyaman.“Diperkirakan akan ada peningkatan jumlah penumpang dibandingkan pada hari biasa, dimana perkiraan puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 19 April 2023 dengan perkiraan penumpang sekitar 8.400 orang dan arus balik diperkirakan pada 25 April 2023 dengan perkiraan penumpang sekitar 8.700 orang,” ujarnya.Selain itu, sebagai antisipasi penambahan jumlah penerbangan juga dilaksanakan perpanjangan jam operasional bandara menjadi pukul 07.00-20.00 WIB selama periode libur Lebaran berlangsung.(ida/ANTARA)
Satgas TPPU Transaksi Janggal Rp349 T Segera Dibentuk oleh Mahfud MD
Jakarta, FNN - Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD menyatakan segera membentuk satuan tugas TTPU untuk menelusuri transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.\"Komite TPPU akan segera membentuk satgas yang nanti melakukan supervisi penanganan dan penyelesaian seluruh Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi laporan transaksi keuangan mencurigakan,\" katanya dalam keterangan video di Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan keputusan pembentukan satgas sudah didukung Komisi III DPR pada rapat dengar pendapat umum dengan Komite TPPU bersama Menteri Keuangan dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Mahfud menegaskan Satgas TPPU akan memprioritaskan meneliti LHP senilai Rp189 triliun, untuk memastikan apakah proses hukum pelaku tersebut berhubungan dengan LHP yang telah dikirimkan atau LHP lainnya.\"Satgas nantinya akan mendalami hal-hal yang dilaporkan bahwa masalahnya sudah ditindaklanjuti,\" ujar Menkopolhukam itu.Sementara terhadap LHP senilai Rp189 triliun, Mahfud mengatakan telah dijelaskan oleh Menteri Keuangan dan telah dilakukan proses hukum.\"Pelaku perseorangan sampai putusan di tingkat peninjauan kembali, dimana dinyatakan lepas dari tuntutan hukum. Sementara pelaku koorporasi dinyatakan bersalah dan sudah inkrah,\" jelasnya.(ida/ANTARA)
RUU Perampasan Aset Langkah Maju Pemberantasan Korupsi
Kupang, FNN - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dr. Johanes Tuba Helan menilai rancangan undang-undang (RUU) tentang perampasan aset hasil tindak pidana merupakan langkah maju pemerintah dalam pemberantasan praktik korupsi.\"RUU ini ketika nanti menjadi undang-undang maka ini langkah maju dalam memberantas praktik korupsi karena pada akhirnya korupsi tidak menguntungkan si koruptor,\" katanya ketika dikonfirmasi di Kupang, Jumat.Ia mengatakan hal itu terkait dengan RUU perampasan aset hasil tindak pidana yang hingga kini belum selesai dibahas oleh DPR dan kementerian terkait.Tuba Helan mengatakan ketika ada UU perampasan aset hasil tindak pidana dijalankan maka pihak-pihak yang melakukan korupsi akan berpikir panjang.Harta pelaku dari hasil korupsi dan bukan hasil korupsi, kata dia, akan diambil negara untuk menutup kerugian keuangan negara.\"Jadi oknum-oknum yang berniat melakukan korupsi akan berpikir seribu kali karena selain diancam hukuman pidana, juga menjadi miskin,\" katanya.Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana itu mengatakan regulasi perampasan aset juga akan menguntungkan rakyat karena uang hasil korupsi yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat bisa kembali digunakan sesuai peruntukkan.Oleh sebab itu, kata dia, RUU tersebut sangat mendesak untuk diselesaikan pembahasannya dan selanjutnya disahkan sebagai UU untuk diterapkan dalam memberantas praktik korupsi.Artinya, kata dia, tidak ada alasan menunda atau menghalang-halangi pembentukan UU tersebut jika semua elemen pemangku kepentingan memiliki tekad yang sama untuk memberantas praktik korupsi.\"Jadi ini sangat mendesak untuk disahkan, kalaupun ada yang protes itu perlu dipertanyakan kemauan untuk membasmi korupsi,\" katanya.(ida/ANTARA)
Pesawat Asian One Ditembak KKB Saat Hendak Mendarat di Beoga
Jayapura, FNN - Danrem 173/PVB Brigjen TNI Sri Widodo mengakui, KKB menembak pesawat Asian One jenis caravan dengan kode penerbangan PK LTF, Jumat pagi sekitar pukul 06.30 WIT saat hendak mendarat di lapangan terbang Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. \"Memang benar ada penembakan terhadap pesawat tersebut dan mengenai depan serta badan kiri pesawat namun pesawat berhasil mendarat di Beoga dengan selamat,\" katanya kepada Antara di Jayapura, Jumat. Walaupun tembakan itu mengenai badan pesawat namun setelah dilakukan pengecekan pesawat diizinkan terbang kembali ke Timika. \"Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut,\" kata Sri Widodo. Dijelaskan, dari laporan yang diterima terungkap pesawat dengan pilot Jonathan itu saat pesawat akan mendarat di ujung runway lapangan terbang Beoga mendengar sembilan kali suara tembakan. Setelah mendarat di lapangan terbang Beoga, pilot melakukan pengecekan terhadap pesawat ternyata terdapat dua lubang tembakan pada bagian kabin bagasi tengah dan badan di samping roda depan pesawat. \"Operasional Lapter Beoga ditutup untuk sementara,\" kata Sri Widodo. Ketika ditanya pelakunya penembakan, Danrem 173/PVB mengaku belum mendapat laporan rinci. \"Yang pasti pelaku adalah KKB yang sering mengganggu di wilayah Beoga dan saat ini anggota TNI dari Satgas Pamtas Yonif 303/SSM masih melakukan pengejaran, \" jelas Sri Widodo.(ida/ANTARA)
Terkait Kisruh, Komisi III DPR RI Akan Memanggil KPK
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan bahwa DPR akan memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta klarifikasi terkait berbagai kisruh yang belakangan terjadi di lembaga antirasuah tersebut.“Jadi kami akan panggil KPK untuk menanyakan kegaduhan yang akhir-akhir ini terjadi,\" kata Sahroni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Termasuk, lanjut dia, terkait soal Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang melakukan komunikasi dengan seseorang pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Idris Sihite.\"Biar rakyat lihat dan dengar langsung. Lalu hasilnya kami akan rekomendasikan untuk proses lebih lanjut bila ada pelanggaran,\" ucapnya.Sahroni menyayangkan kehebohan dan kegaduhan yang ditimbulkan akibat sikap Johanis Tanak. Menurut dia, kisruh terkait hal tersebut sebaiknya diluruskan di DPR RI.“Lagi-lagi KPK menyajikan kegaduhan kepada masyarakat dan lebih mirisnya lagi, (kegaduhan) ini datang dari pejabat negara. Jadi lebih baik jangan gaduh. Jangan saling menyalahkan di media, selesaikan saja di hadapan DPR RI agar lebih transparan,\" tuturnya.Menurut dia, masalah tersebut perlu diselesaikan secara kenegaraan agar tidak menimbulkan drama berlebih di tengah masyarakat.“Kita ini bernegara jangan terlalu dibuat rumit. Apa-apa harus gaduh dulu, jawab ke sana, jawab ke sini, akhirnya malah timbul asumsi liar. Sebab bapak itu sudah pejabat negara, muruah institusi melekat pada diri bapak,\" imbuhnyaDia tidak menginginkan kasus tersebut berlarut-larut tanpa adanya kejelasan dan proses verifikasi.\"Selesaikan secara hubungan kelembagaan, duduk bersama kami di DPR. Jika merasa informasi tersebut tidak benar, sampaikan pembelaan bapak di hadapan kami. Mari sama-sama kita verifikasi kasus ini agar cepat menemui kejelasan,” tuturnya.(ida/ANTARA)
Gatot Nurmantyo: Perang Asimetris yang Sejak Dulu Saya Khawatirkan, Terjadi Hari Ini
Jakarta, FNN - Panglima TNI periode 2015-2017 Jend TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo tak bisa menyembunyikan kesedihannya pasca turunnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat. Inpres ini merupakan implementasi dari Keppres No 17/2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu. Presiden juga menerbitkan Keppres No. 4 tahun 2022 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. \"Saya sedih, khawatir, dan galau karena ini konsep gerakan komunis gaya baru dengan melakukan perang asimetris. Sejak 26 Agustus 2022 saya sudah merenungkan Keppres ini. Sekarang ditindaklanjuti dengan Inpres No. 2/2023. Ini sungguh ajaib,\" kata Gatot dalam Diskusi Publik bertajuk \"Dendam Politik Di Balik Inpres 02/2023,\" Kamis, 13 April 2023 di Sekretariat KAMI Jakarta. Gatot mengingatkan bahwa ia pernah berbicara di depan mahasiswa tentang perlunya mewaspadai akan adanya bahaya komunisme. \"Di UI waktu itu saya sudah ingatkan soal kekhawatiran negara dalam 25 tahun ke depan\" katanya. Pihak luar kata, Gatot melalui boneka di Indonesia akan menguasai Indonesia tanpa harus melakukan peperangan fisik. Mereka melakukan investasi besar-besaran, membeli UU, menciptakan konflik, membudayakan hedonisme, menguasai media massa dan sarana informasi strategis, mengadudomba antar lembaga khususnya TNI dan Polri, kemudian kerdilkan peran TNI. Tak hanya itu kata Gatot, mereka juga akan mencari calon pemimpin boneka, memecah belah partai, jatuhkan citra Indonesia di dunia internasional, jadikan Indonesia pasar narkoba, mem-framing dengan Islam dengan isu radikalisme dan intoleransi, serta menciptakan kebiasaan tawuran antar-pelajar. Di sektor poltik dan pemerintahan, mereka juga akan menyusupkan kader anak PKI ke kementerian, ormas, partai, LSM dan institusi negara lainnya. \"Hasilnya amandemen UUD 1945. Saat ini kita rasakan hasil proxy war dan memasuki perang baru neo cortex war,” tegasnya. Sebagaimana diketahui, Instruksi Presiden tersebut ditujukan kepada 19 menteri dan kepala lembaga, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Menteri Kesehatan. Selain itu, juga kepada Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pertanian, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima TNI dan Kapolri. Kepada mereka, Presiden meminta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan rekomendasi Tim PPHAM yang meliputi dua hal. Pertama, memulihkan hak korban atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara adil dan bijaksana. Kedua, mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi. Perang asimetris dengan senjata teknologi informasi dan telekomunikasi berdampak lebih luas dan bisa menyerang masuk dalam relung-relung kehidupan bermasyarakat serta bernegara baik itu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial maupun budaya serta pertahanan. Diskusi Publik berjudul Dendam Politik PKI di Balik Inpres Nom 02 tahun 2023? Adapun pembicara yang bakal hadir antara lain: dengan menghadirkan pembicara Dr.H.Ichsanuddin Noorsy, BSc.SH. MSi (Pengamat Ekonomi), Dr. Anhar Gonggong, MA (Pakar Sejarah), Rum Aly (Jurnalis), Dr. Mulyadi (Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Dr. Refly Harun, SH, MH, LLM (Pakar Hukum Tata Negara), dan Jend. TNI (Purn) Gatot Nurmantyo (Panglima TNI 2015-2017). Gatot menganggap Keppres itu tak ada urgensinya karena persoalan PKI sesungguhnya sudah selesai. Apalagi proses pembentukan tim yang tidak transparan, di mana seharusnya melibatkan DPR untuk membentuk Tim Adhoc. “Tim hanya terdiri dari 12 orang, waktunya hanya 126 hari untuk bisa menyelesaikan pelanggaran HAM Berat dari 1965 hingga 2003. Ajaibkan,” katanya heran. Gatot meyakini Keppres itu arahnya ABRI (TNI dan Polri) karena sampelnya tahun 1965-66. Sementara sejarah mencatat bahwa dalam peristiwa 1965 seluruh pimpinan TNI dihabisi PKI. Mulyadi, dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia menduga ada dua skenario dalam kasuss PKI ini, pertama pelunasan janji terhadap pendukung Pemilu sebelumnya. Politik elektronik yang terjadi di bawah tangan, kasar gelap kekuasaan. Kedua sebagai cipta kondisi untuk 2024. “Ini harus dibawa ke DPR. Ini lebih berbahaya dari UU Pencucian uang. Ini soal nasib bangsa. Kenapa harus menunjuk 12 orang, yang sesungguhnya Komnas HAM punya anggota sendiri. “DPR harus panggil mereka. Siapa mereka. Yang disasar kok hanya peristiwa 1965. Itu bukan pelanggaran HAM, itu konflik politik, maka resolusi politik. Sebelum anda katakan korban harus nyatakan pelakunya dulu. Komunisme mainannya darah dan dendam,” paparnya. Peristiwa 65 itu kata Mulyadi menunjukkan bahwa ada masalah internal di pemerintahan kala itu. “Ini konflik politik yang dilakukan Soekarno yang gagal wujudkan Nasakom,”pungkasnya. Sejarawan Anhar Gonggong mengatakan ngeri juga apa yang disampaikan Pak Gatot. Sebab tidak ada ideologi yang mati. Selalu ada ruang untuk bangkit lagi selama ada ruang. Anhar menambahkan bahwa sepanjang 77 tahun bangsa Indonesia membuat aturan, tapi pada saat yang sama melanggar aturan. “Yang kita sepakati bersama adalah Pancasila. Itu saja yang dijalankan. Kalau kita selalu bertengkar, kapan selesainya? Tidak ada negara yang maju ketika para pemimpinnya bertengkar terus. Peristiwa 65 adalah yang paling sensitif. Apa yang disampaikan Gatot kalau terjadi, republik bisa hilang. Mudah-mudahan gak terjadi,” tegasnya. Sementara Rum Aly jurnalis 66 menegaskan bahwa dari sisi hukum Keppres itu batal demi hukum karena tidak berdasar pada kebenaran. Rum Aly menyarankan penyelesaian secara sosiologis. Ichsanuddin Noorsy mengingatkan bahwa temuan Komnas HAM Juni 2012 bukan alat bukti hukum. Validitas dan akurasinya tidak bisa menguji atas temuan Komnas HAM. Noorsy juga mempertanyakan apakah Tim PPHAM memiliki kapasitas seperti syarat badan resolusi konflik? Lalu tindakan 12 pelanggaran itu memakai konstitusi yang mana? Menurut Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, secara prosedural Tim ini sudah batal sebab tidak jelas obyeknya, siapa pelaku siapa korban. Refly menyarakan Keppres berikut turunannya itu dibatalkan saja. “Batalkan Keppres ini dan semua produk turunannya. Datang ke PTUN batalkan Keppres 17/2022. Atau pakai tekanan politik,” paparnya. Di akhir diskusi Gatot menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia dan seluruh instansi pemerintah serta mahasiswa mengadakan diskusi tentang Keppres ini. Tujuannya untuk mencari kebenaran, demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Diskusi diawali dengan pembacaan puisi oleh Adhie Massardi berjudul Markobar: Mari Korupsi Bareng (sws)
Presiden Jokowi Mimpi Membangun Surga Pencucian Uang Kotor?
Oleh Haris Rusly Moti KITA lalu berusaha meniru-niru China. Meniru gaya China membangun infrastruktur di negerinya. Kita juga mengubah negeri kita menjadi \"investor haven island\". Negeri surga bagi para investor. Seluruh “barrier” yang menangkal segala bentuk pengaruh dan intervensi yang datang dari luar negara kita, ditiadakan. Persis kebijakan opendeur politiek atau \"kebijakan pintu terbuka\" yang pernah dibuat oleh kolonialisme Belanda di tanah nusantara tahun 1905 dulu. Kita terinspirasi dengan \"tax haven island\". Pulau surga bagi pengemplang pajak dan koruptor perampok uang negara. Kita ingin menjadikan negeri kita ini \"suaka\" bagi para investor nakal. Presiden Jokowi bermimpi menyulap negeri kita jadi \"suaka\" uang kotor. Kita menghendaki negeri kita dibuat tanpa tirai, dan tanpa barrier. Padahal di China, sebelum pembangunan infrastruktur dan industrialisasi dilancarkan, terlebih dahulu mereka memperkuat barrier atau tirai negaranya. Kini China tak semata dikenal sebagai negeri tirai bambu. China telah disulap menjadi “negeri tirai baja\", “negeri tirai beton\" hingga “negeri tirai digital\". Dengan revolusi kedaulatan digital di tangannya, bahkan di era yang terbuka dan telanjang saat ini, China tidak gampang untuk diintip oleh tetangganya. Google, Twitter hingga Facebook tak diperkenankan beroperasi di negeri itu. Bahkan di China seluruh pembangunan direncanakan, digerakan dan dikendalikan langsung oleh negara. Sedangkan di Indonesia seluruh pembangunan diduga kuat direncanaka dan digerakan oleh para taipan. Ada juga para saudagar dalam negeri, swasta nasional yang bertamengkan BUMN, serta investor asing. Kita lalu berharapa uang gelap (back office), seperti uang kejahatan korupsi yang diparkir di luar, uang hasil pengemplangan pajak, hingga uang yang dihasilkan dari judi, narkoba dan pelacuran, yang berputar di luar sana dapat masuk ke dalam negeri kita. Untuk dicuci dalam sejumlah paket investasi yang kita tawarkan, seperti projek infrastruktur, destinasi wisata hingga pembangunan properti. Sejumlah landasan untuk landing atau pendaratan uang-uang back office, uang kotor kuasa kegelapan itu dipersiapkan dengan rapi. Pertama, projek reklamasi pantai Jakarta dan sejumlah tempat lainnya, seperti di pantai Benoa, Bali. Kedua, pembangunan kawasan properti di Meikarta dan sejumlah tempat lainnya. Ketiga, pembangunan kawasan ekonomi khusus seperti pulau Morotai dan lainnya. Keempat, pembangunan kawasan destinasi wisata di Toba dan sejenisnya di tempat lainnya. Upaya terakhir adalah melalui mimpi raksasa perpindahan Ibu Kota Nasional dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sejumlah perangkat kebijakan atau regulasi dipersiapkan dengan rapi. Tujuannya untuk mewujudkan mimpi “investor haven island”. Surga telah disiapkan untuk menampung uang-uang kotor tersebut. Pertama, kebijakan tax amnesty. Sebuah projek yang diduga untuk pengampunan terhadap kejahatan korupsi (pidana BLBI diruwat dan diampuni menjadi perdata). Begitu juga dengan pengemplangan pajak, hingga pemutihan terhadap kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan transnasional, seperti narkoba, judi hingga pelacuran. Kita berharap, kebijakan tax amnesty itu ditumpangi oleh sejumlah kepentingan investor global untuk mendaratkan uangnya ke dalam berbagai skema investasi di negeri kita. Kenyataannya, mereka justru kuatir menjadi sasaran pemerasan para pejabat kita. Penyebabnya adalah akibat tidak adanya kapasitas sistem negara dan lemahnya kepastian hukum di negeri kita. Kedua, belasan paket kebijakan ekonomi dikeluarkan oleh pemerintah. Tercatat sekitar 16 paket kebijakan sudah dikeluarkan. Tujuan dari paket kebijakan itu untuk menyulap Indonesia menjadi negeri yang menjadi surga para investor. Surga uang kotor untuk membiayai pembangunan Indonesia. Namun lagi-lagi gagal semua recana tersebut. Diantara paket kebijakan yang meniadakan barrier itu adalah: (1), liberalisasi di sektor imigrasi yang memudahkan kuli asing untuk bekerja di negeri kita. (2), kemudahan warga negara asing untuk memiliki properti di negeri kita. (3), kebijakan bebas visa untuk 169 negara,yang katanya untuk tujuan wisata. Walaupun dalam kenyataannya kunjungan wisata di negeri kita malah anjlok. (4), pemangkasan sejumlah izin usaha, diantaranya terkait izin tentang AMDAL. Hampir seluruh kebijakan yang meniadakan tirai negara kita itu nyaris tidak menggoda para investor untuk mendaratkan uangnya di Indonesia. Sejumlah paket kebijakan yang ditawarkan sebagai bumbu penyedap oleh pemerintah, dianggap angin lalu saja oleh investor. Pejabat dianggap lebih berperan sebagai tukang peras investor. Masalahnya karena tidak dimulai dengan menata dan membangun kapasitas bernegara. Akibatnya dikuatirkan tidak terjadi kesinambungan di dalam pembangunan. Masalah yang lainnya adalah tidak adanya kepastian hukum dan tidak da lagi kepercayaan terhadap pemerintah yang berkuasa. Dengan adanya masalah hukum yang melilit Meikarta dan bosnya James Riady, dipastikan akan turut mengubur mimpi indah untuk menyulap Indonesia menjadi surga bagi para investor. Bisa dibayangkan orang hebat seperti James Riady dan Aguan saja tidak mampu menjamin dan melindungi projeknya dari tindakan penegak hukum. Padahal mereka selama ini dikenal sebagai \"shadow goverment\". Pemerintahan bayangan, yang mengatur regulasi hingga arah dari setiap pemerintah yang berkuasa. Sayonara Meikarta, sayonara James Riady, sayonara surga uang kotor..!! ••• Haris Rusly Moti adalah Eksponen Gerakan Reformasi Mahasiswa ‘98 dan Pemrakarsa Intelligence Finance Community (INFINITY).
Upaya Penundaan Pemilu dan Rezim Fatigue
Jakarta, FNN – Sepertinya, upaya penundaan pemilu tak pernah berhenti dilakukan oleh rezim Jokowi. Setelah berbagai upaya penundaan pemilu melalui fasilitas normal tak berhasil dilakukan, kini persiapan-persiapan penundaan pemilu di antaranya dilakukan dengan upaya untuk mengkriminalisasi seseorang, membentuk koalisi besar yang diragukan keseriusannya, juga berganti-ganti mengendorse calon presiden. Kondisi-kondisi ini memungkinkan terjadinya badai di menit-menit terakhir pendaratan. “Kalau badai hanya untuk rezim, kita justru bergembira karena kelihatannya rezim ini hanya bisa disapu oleh badai opini publik. Opini publik bisa tumbuh menjadi kekuatan sosial alternatif, kalau ada yang memimpin, menjadi semacam kontrol people power yang terkendali,” ujar Rocky Gerung dalam sebuah diskusi di Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (13/4/23). Menurut Rocky, upaya penundaan pemilu melalui fasilitas yang normal sudah tidak mungkin lagi dilakukan oleh rezim. Kalau rezim mencoba-coba menunda pemilu melalui lembaga-lembaga peradilan tidak bisa juga. Sepertinya sekarang masih diupayakan melalui sistem MPR. Oleh karena itu, nego antara beberapa tokoh elit dengan beberapa pakar kenegaraan tercium sedang berlangsung. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa rezim sekarang tidak punya kemampuan lagi mengendalikan chaos yang dia rencanakan atau chaos untuk menunda pemilu. Karena apa pun yang ditetapkan menjadi alasannya, orang tidak akan percaya. “Jadi, kelihatannya negara atau Presiden Jokowi kehilangan kemampuan untuk mengendalikan keadaan dan itu artinya dimungkinkan untuk bahkan mempercepat Pemilu sebetulnya,” ungkap Rocky. Memang, tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti kasusnya 349 T dengan segala perdebatannya, kemudian sekarang juga muncul kekacauan di KPK yang tampaknya susah dikendalikan karena tetap terjadi ‘pertarungan’ yang nyata. Kondisi ini menggambarkan situasi di Indonesia saat ini. “Jadi, bagian ini yang kita sering katakan bahwa awal dari pembusukan politik adalah yang disebut pembangkangan dari dalam,” ujarRocky. Rocky mencontohkan bahwa di dalam KPK ada pembangkangan, terbukti bahwa ada yang membangkang pada Firli. Di dalam kabinet juga ada pembangkangan. Bagaimanapun, Mahfud juga membangkang sebetulnya, tapi masih pembangkangan yang lemah lembut, masih ada taktik. Demikian juga di dalam koalisi-koalisi, yang juga ada pembangkangan. “Jadi, kelihatannya kerusakan institusi itu atau kerapuhan institusi itu yang akan mematahkan. Jadi, demokrasi bisa patah justru dari dalam,” tegas Rocky. Protes dari luar juga sudah mulai terlihat, yaitu tekanan dari Amerika Serikat melalui empat senatornya. Itu hal yang serius. Jadi, menurut Rokcy, kelihatannya keretakan itu tidak bisa lagi sekedar ditempel menggunakan aibon. “Jadi memang sudah ada yang disebut rezim fatigue, kelelahan-kelelahan rezim. Nah, itu harus dilakukan radikal break dan (sekarang) ini sedang menuju pada titik kulminasi itu,” kata Rocky.(sof)
Omer Kanat: Muslim Uighur Dipaksa Berhaluan Komunis
Jakarta, FNN -- President of Uyghur Human Rights Project (UHRP) Omer Kanat mengatakan pengekangan beribadah umat Muslim Uighur nyata adanya. Kejadian itu sudah berlangsung sejak lama. Bahkan dia menyebut ada sekitar 2-3 juta yang masuk kamp konsenstrasi dengan dalih pembinaan ideologi komunis tapi nyatanya di camp tersebut terjadi penyikasaan dan cuci otak. Tujuannya untuk memutus mata rantai kebudayaan nenek moyang mereka, yang secara turun temurun beragama Islam, agar selaras dengan kebijakan pemerintah China. Hal tersebut disampaikan Omar Kanat dalam diskusi publik bertajuk “Memantik Solidaritas Umat Islam Menyikapi Pengekangan Hak Muslim Uighur” di hotel Balairung Jakarta, Rabu 14/4. “Secara etnis dan budaya kami berbeda dengan China. Secara turun temurun nenek moyang kami memeluk Islam sejak abad ke 10, jauh lebih dahulu dari bangsa Indonesia. Kami ingin hidup sesuai tradisi kami,” tutur Kanat dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh moderator Ahmad Arafat. Diskusi diselenggarakan oleh Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI) bekerjasama dengan Perhimpunan Remaja Masjid Indonesia – Dewan Masjid Indonesia (PRIMA DMI). Selain Kanat ikut memberikan paparan Sekjen Dewan Masjid Indonesia KH. Imam Addaruqutni, aktivis Traveler Muslim Nanang Qosim, Ketum PJMI Ismail Lutan, Ketum PRIMA DMI Munawar Khalid, Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional MUI Pusat (2015-2020) Dr. K.H. Shobahussurur Syamsi, M.A. dan moderator oleh Ahmad Arafat. Ditambahkan Kanat, pada kenyataannya, pemerintahnya China-red) ingin menghapus jejak leluhur kebudayaan Uighur dan ingin menyelaraskan dengan kebijakan (ideologi) pemerintah. “Bahkan lebih dari 1000 Imam kami ditahan dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi,” tambahnya. Sementara itu pembicara lain, Dr. K.H. Shobahussurur Syamsi, M.A.(disampaikan dalam bentuk tertulis karena pada waktu bersamaan berada di pesawat menuju Surabaya karena Ibunya sakit keras) mengatakan, masalah Uighur adalah problem umat Islam dunia. Ia menyampaikan beberapa solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, di antaranya, para ekspatriat Uighur di pengasingan, agar menyatukan tekad untuk membebaskan bangsanya dari kekuasaan China. Membuat visi dan misi tentang bangsa Uighur baru yangg mandiri dan berdaulat. Kemudian menetapkan pimpinan tertinggi yang mengorganisir perjuangan, dengan keterampilan dalam berdialog dengan berbagai bangsa. Tahapan selanjutnya, tambah Syamsi, aktivis Uighur tersebut harus melakukan dialog terus menerus dengan pihak China untuk mencari titik temu yang saling menguntungkan. Membuat tahapan-tahapan perjuangan dari yang paling utama dengan mengangkat masalah pendidikan yang dianaktirikan sampai masalah ketimpangan sosial dan kebebasan berekspresi dan beragama. “Saya menyarankan menghindari cara-cara kekerasan yangg dilakukan kelompok-kelompok kecil Uighur supaya tidak timbul reaksi negatif tentang radikalisme dan terorisme. Juga harus mengirimkan putra putri terbaiknya belajar di Perguruan Tinggi luar negeri,” tambahnya. Solidaritas Indonesia Masyarakat Indonesia, lanjut Syamsi, perlu mempelopori untuk menerima pelajar dan mahasiswa Uighur belajar di perguruan tinggi di Indonesia dengan beasiswa yang dicarikan oleh pihak Indonesia. Kemudian memberikan bantuan pendampingan dalam hal komunikasi, dialog, dan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak. “Di sini PJMI dapat berperan untuk menjembatani proses perdamaian antara China dan bangsa Uighur untuk mendapatkan solusi yang memadai. Kegiatan bisa berupa diskusi, seminar dan dialog. Lobi-lobi dengan berbagai pihak agar diperbanyak dan lebih fokus ke arah terwujudnya perdamaian di kawasan Xinjiang itu,” anjur Syamsi. Sedangkan Ketua Umum PJMI Ismail Lutan mengatakan, diskusi tentang Uighur tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian organisasinya untuk turut serta memperjuangkan hak-hak umat Muslim yang tertindas di belahan dunia mana pun. Sebelumnya, pihaknya juga telah mengundang Aqsa Working Group (AWG) berdiskusi di sekretariatnya. AWG memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina yang ditindas Israel. “Ini adalah bagian dari semangat dan perjuangan PJMI untuk umat Muslim yang tertindas,” tutup Ismail.***
Sebanyak 5.481 Narapidana di Lampung Diusulkan Mendapat Remisi Idul Fitri
Bandarlampung, FNN - Sebanyak 5.481 narapidana dari sepuluh lembaga pemasyarakatan (lapas) dan enam rumah tahanan (rutan) yang berada di Provinsi Lampung diusulkan mendapatkan remisi hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah.\"Terkait remisi, akan diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan,\" kata Kadivpas Kanwil Kemenkumham Lampung Farid Junaedi, di Bandarlampung, Kamis.Dia mengatakan bahwa syarat narapidana mendapatkan remisi ada dua yakni substantif seperti berkelakuan baik selama minimal 6 bulan terakhir dan telah menjalani pidana minimal enam bulan baik di lapas maupun rutan.\"Untuk besaran remisi yang akan diberikan, itu besaran variatif dari 15 hari hingga dua bulan,\" kata dia.Dia pun merincikan bahwa 5.481 narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi tersebut terdiri dari 634 warga binaan dari Lapas Kelas 1 Bandarlampung, 459 Lapas Kelas IIA Kotabumi, 577 Lapas Kelas IIA Kalianda, 475 Lapas Kelas IIA Metro,\"Lalu, 804 narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandarlampung, Lapas Perempuan Kelas IIA Bandarlampung 180 orang, Lapas Kelas IIB Kota Agung 294, Lapas Kelas IIB Waykanan 409, LPKA Kelas IIB Bandarlampung 71 ,Lapas Kelas III Gunung Sugih 320,\" kata dia.Kemudian, 390 warga binaan di Rutan Kelas I Bandarlampung, Rutan Kelas IIB Kota Agung 99, Rutan Kelas IIB Sukadana 273, Rutan Kelas IIB Menggala 154, Rutan Kelas IIB Krui 136, dan Rutan Kelas IIB Kotabumi 206.\"Dari jumlah keseluruhan narapidana yang diusulkan dapat remisi tersebut sebanyak 37 narapidana yang akan langsung bebas mendapat remisi khusus (RK) II dan sisanya 5.397 orang dapat penerima remisi khusus (RK) I atau tidak langsung bebas,\" kata dia.(sof/ANTARA)
POPULER
