ALL CATEGORY
Sebelum Terjaring OTT, Yana Mulyana Dijadwalkan Melepas Mudik Gratis
Bandung, FNN - Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebenarnya dijadwalkan melepas kegiatan mudik gratis untuk masyarakat di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, sebelum terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Yana dijadwalkan menghadiri kegiatan itu pada Sabtu pukul 09.00 WIB. Kini sejumlah warga yang akan mengikuti kegiatan mudik gratis itu pun sudah berkumpul di Balai Kota Bandung.Yana Mulyana dikabarkan terjaring OTT oleh KPK berkaitan dengan dugaan suap pengadaan kamera pengawas (CCTV) dan jasa penyedia jaringan internet. Kegiatan OTT itu pun telah dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak KPK.\"Kegiatan tangkap tangan dilakukan tim KPK dari (Jumat) siang hingga Jumat malam. Beberapa orang yang ditangkap di antaranya, benar, wali kota Bandung,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Sabtu.Selain warga yang sudah menunggu keberangkatan mudik gratis, sejumlah bus pun sudah terparkir di area parkir Balai Kota Bandung, Sabtu pagi.Selain itu, suasana area kantor pemerintahan di Balai Kota Bandung pun tampak sepi dan belum ada aktivitas apa pun, seiring hari Sabtu merupakan hari libur para ASN.Selain menghadiri kegiatan pelepasan mudik gratis untuk masyarakat, Yana juga dijadwalkan memberikan sambutan pada kegiatan Gebyar Tali Asih Ramadhan 1444 H/2023 M yang dirangkaikan dengan peluncuran Gerakan Membayar Zakat di Saung Angklung Udjo, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu, pukul 16.00 WIB.KPK menyatakan Yana dan pihak yang terjaring OTT tersebut selanjutnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan untuk segera menentukan status hukum terhadap pihak-pihak tersebut.(sof/ANTARA)
Untuk Melancarkan Arus Mudik, Polres Bekasi Menyiapkan Rekayasa Lalu Lintas
Kabupaten Bekasi, FNN - Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi menyiapkan rekayasa lalu lintas di sepanjang ruas jalan raya pantai utara atau pantura Kabupaten Bekasi, Jawa Barat demi kelancaran arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Polisi Twedy Aditya Bennyahdi mengatakan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan berupa penutupan putaran balik atau u-turn beserta pertigaan yang berpotensi menyebabkan kemacetan saat volume kendaraan meningkat.\"Rekayasa lalu lintas ada berbagai cara sudah kami siapkan. Pertama, di jalur pantura nanti ada beberapa u-turn akan kami tutup dulu untuk melancarkan arus lalu lintas,\" katanya di Cikarang, Sabtu.Skema penutupan putaran balik ini diperkirakan mampu menekan kemacetan selama periode arus mudik hingga arus balik Lebaran.Pihaknya memprioritaskan kelancaran lalu lintas bagi pengendara yang mengarah ke timur, seperti Karawang, Purwakarta, dan Cikampek. Sebaliknya ketika arus balik, kelancaran lalu lintas diutamakan bagi pengendara yang menuju ke barat atau Bekasi dan Jakarta.\"Masyarakat pengguna jalan banyak mengarah timur, ke Karawang karena memang kuantitas jumlah kendaraan yang mengarah ke sana akan lebih banyak,\" ucapnya.Kepolisian juga telah memetakan titik-titik rawan kemacetan berdasarkan pemantauan petugas saat hari normal. Guna memperlancar lalu lintas, sejumlah anggota gabungan dari unsur tiga pilar bakal ditugaskan.\"Kalau di pantura berdasarkan pantauan pada hari biasa, titik yang menimbulkan kemacetan itu tadi u-turn akan kami tutup. Kemudian ada Pasar Tambun, Pasar Cibitung dan Simpang SGC. Jadi, kami buat rekayasa atau kami atur oleh anggota-anggota di lapangan,\" kata Twedy.Penutupan u-turn akan diberlakukan setelah Forkopimda Kabupaten Bekasi menggelar apel Operasi Ketupat Jaya 2023, pada Senin (17/4).Putaran balik dan pertigaan yang ditutup selama mudik Lebaran di ruas pantura Tambun selatan, antara lain pertigaan sasak jarang, Toyogiri, depan PT. Sinde, depan Gudang Sinde/PT. Daeyu, depan Masjid At-Taqwa, Pertigaan Pengairan Tambun, depan SPBU Tambun, dan pertigaan Perum Pemda.Kemudian di Jalan Raya Pantura Ruas Cibitung-Cikarang Barat di antaranya depan Pasar Induk Cibitung, Pos Pol Pasar Induk Cibitung, RSUD Kabupaten Bekasi, Pom Bensin Arema, lampu merah Perdana, Koramil Cibitung, PT Rucika, Bojong Koneng, serta Pom Bensin Warung Bongkok.(sof/ANTARA)
Mengantisipasi Animo Pemudik, Terminal Pulo Gebang Menyiapkan Bus Cadangan
Jakarta, FNN - Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang Junaedi mengatakan bahwa pihaknya menyediakan bus cadangan guna mengantisipasi animo pemudik pada Lebaran 2023. \"Nanti dilihat dari animonya, ya. Biasanya kalau mereka dari pihak pemberi izin, dalam hal ini izin darat, ada juga kemarin pra ramp check terhadap calon bus-bus tambahan dari bus pariwisata. Ini disiapkan untuk itu,\" kata Junaedi di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Sabtu. Junaedi mengatakan hal itu menyusul penjualan tiket keberangkatan dari Terminal Pulo Gebang yang sudah ramai terjual. Khususnya untuk tiket kelas super, kata dia, sudah tidak bisa dipesan lagi lantaran sudah habis terjual. \"Akan tetapi, kalau yang (kelas) ekonomi itu, mungkin sebagian masih ada. Paling tidak, itu (kelas super) mereka sudah full semua. Kebanyakan dari PO (perusahaan otobus) begitu semua,\" ujar Junaedi. Bus cadangan tersebut juga sudah dilakukan uji kelaikan atau ramp check untuk memastikan kondisi kendaraan. Namun begitu, Junaedi memprediksi bus cadangan ini belum akan dioperasikan karena jumlah bus yang tersedia saat ini masih dalam kategori cukup. \"Busnya sudah cukup, 1000-an dari 101 PO yang memang mendapatkan izin boleh memulai dari Terminal Terpadu Pulo Gebang maupun yang transit,\" ujarnya. Sampai dengan sekarang, lanjut dia, bus itu sekitar 200—300 bus. Itu \'kan masih banyak banget tuh yang lainnya. Kemungkinan yang cadangannya belum dipakai. Menurut dia, sejauh ini tujuan kota yang paling diminati oleh pemudik di Terminal Terpadu Pulo Gebang adalah Kota Padang untuk Pulau Sumatera. \"Yang paling diminati masyarakat dalam mudik kali ini, kalau pagi ini, ternyata ke arah Sumatera, tadi terinfo antara Palembang sampai dengan Padang. Padang biasanya paling banyak karena mereka bisa dari Bandung, dari Tasik, dari Garut, transit di sini baru lanjut,\" katanya. Untuk Pulau Jawa, kata dia, peminatnya cukup beragam, yakni ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat. \"Kemudian, kalau ke Jawa itu mudik paling banyak ke arah Jawa Timur, Surabaya. Ke arah Jawa Tengah, itu ke Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Kemudian, kalau yang ke arah Jawa Barat, Cirebon dan Kuningan,\" katanya.(sof/ANTARA)
Setelah Wali Kota Kena OTT, Para Kadis dan Camat di Bandung Rapat Darurat
Bandung, FNN - Para kepala dinas (kadis) sampai pejabat di bawahnya pada lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, langsung rapat darurat setelah Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Sejak Sabtu pukul 10.00 WIB, Gedung Balai Kota Bandung didatangi oleh para kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, hingga para camat. Mereka dikumpulkan langsung oleh Sekda Kota Bandung Ema Sumarna.\"Saya tahunya pagi sekitar pukul 06.00, saya mencoba menguatkan sisi mental, sisi moral kami, apalagi melekat dengan jabatan yang saya emban, saya ambil inisiatif hari ini untuk mengumpulkan seluruh kawan-kawan, baik staf ahli, kadis, kabid, kaban, asisten, maupun para camat di Bandung,\" kata Ema Sumarna di Balai Kota Bandung, Sabtu.Ema Sumarna menjelaskan bahwa maksud tersebut untuk saling menguatkan demi menjaga psikologis aparatur negara di daerah jangan sampai turun hingga berpengaruh pada pelayanan.\"Karena apa pun yang terjadi, penyelenggaraan pemerintahan harus tetap dijalankan, dan yang paling diutamakan adalah layanan publik tidak boleh terganggu,\" kata Ema Sumarna.Selain itu, Ema juga menjelaskan bahwa rapat darurat ini juga sekaligus untuk persiapan berbagai acara dan kegiatan yang pelayanannya harus tetap berjalan.Lebaran 2023, misalnya, bagaimana pihaknya menghadapi mudik dan arus balik, kemudian bagaimana optimalisasi kesehatan dan keamanan, lalu optimalisasi pemberdayaan masyarakat, termasuk tentang ketahanan pangan di Bandung.Terkait dengan penangkapan Yana, Ema Sumarna mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari KPK.Diketahui bahwa Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Jumat (14/4) malam.KPK menyebut OTT tersebut dalam rangka penindakan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet.Dalam operasi tersebut, KPK juga menangkap beberapa orang lainnya secara terpisah, kemudian petugas membawa mereka ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.(sof/ANTARA)
Jumlah Pemudik di Terminal Pulo Gebang pada H-7 Lebaran, Masih Landai
Jakarta, FNN - Tujuh hari menjelang Lebaran 2023, Sabtu, jumlah pemudik yang berangkat dari Terminal Terpadu Pulo Gebang masih terbilang landai, atau belum ada lonjakan jumlah penumpang yang signifikan. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang Junaedi menyebutkan jumlah pemudik yang terpantau berangkat pada Sabtu pagi sekitar 400 orang dari total 35 bus yang bertolak dari teriminal itu. \"Kami pantau tadi pagi dari 35 bus sampai pukul 07.00. Dari pukul 00.00, baru 400-an penumpang. Artinya, ini kondisinya masih landai. Belum begitu signifikan lonjakan jumlah penumpang,\" kata Junaedi di Terminal Keberangkatan Pulo Gebang. Junaedi memprediksi dua kali lonjakan jumlah penumpang untuk Lebaran 2023. \"Kami sebenarnya memprediksi lonjakan jumlah penumpang dua kali. Kami perkirakan pada tanggal 14, 15, dan 16 April. Ternyata kondisinya masih seperti itu,\" katanya. Untuk lonjakan pertama yang diprediksi pada hari Jumat (14/4), semula diperkirakan 2.000 penumpang. Namun, prediksi itu melenceng karena total penumpang yang berangkat dari Terminal Terpadu Pulo Gebang pada hari itu hanya 1.135 orang. Diketahui bahwa angka tersebut menurun dari satu hari sebelumnya. Pada hari Kamis (13/4), total penumpang yang berangkat dari terminal ini mencapai 1.381 orang. Untuk lonjakan jumlah pemudik yang kedua, pihak Terminal Terpadu Pulo Gebang memprediksi terjadi pada hari Selasa (18/4) dan Rabu (19/4). Hal itu karena aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri sudah mulai cuti bersama. \"Prediksi yang kedua itu saat cuti bersama mulai 18 dan 19 April. Itu nanti kita lihat. Jadi, kalau yang saat pertama ini si swasta sama anak sekolah sudah cuti. Kalau yang cuti bersama itu ASN, TNI, dan Polri \'kan mulai libur. Nanti kita lihat, mungkin pada tanggal 18 April akan lebih besar daripada yang sekarang,\" kata dia. Sementara itu, menurut data yang dibagikan Junaedi, jumlah penumpang terbanyak sepanjang April 2023 pada hari Minggu (9/4) sebanyak 1.468 orang.(sof/ANTARA)
Ada Telor Busuk di Sarang Badan Intelijen Negara (BIN)
Oleh Sugeng Waras (Purnawirawan TNI AD) Apa yang harus dikorbankan sudah kami korbankan, apa yang diminta sudah kami berikan, tidak perlu kami dipuji-puji dan disanjung, lebih utama lanjutkan perjuangan kami (para patriot pejuang). Buntut tragedi penusukan oleh orang tak dikenal terhadap saya (Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, 73 tahun, Jebolan AKABRI 1973), terjawab sudah pada sidang kelima di PN Baleendah Bandung pada Kamis, 13 April 2023. Pada sidang tersebut menelorkan hasil terkuaknya sang pelaku penusukan yang mengarah kepada oknum TNI aktif yang diakui bernama Ilham, yang bertugas di Badan Inteljen Negara (BIN). Dengan fenomena ini kembali diuji kemampuan dan ketangguhan mental dan profesionalisme aparat penegak hukum wilayah Cimahi Jawa Barat dalam menyikapi tindak selanjutnya karena akan berhadapan dengan instansi-instansi yang cukup angker dan berbahaya. Namun jika kita konsisten dan konsekwen terhadap peran, tugas pokok dan tanggung jawab, tidak ada sedikitpun istilah angker dan berbahaya itu. Kejujuran, kebenaran dan keadilan di atas segala galanya yang bisa merontokkan kebiadaban nafsu dalam menyalahgunakan kekuasaan. Harus diakui, BIN, TNI POLRI PUS POMAD, PEPABRI, PPAD merupakan instansi-instansi yang akan terlibat dalam penanganan kasus penusukan terhadap saya (Kol Purn Sugeng Waras) di jalan Kolonel Masturi, Cimahi, Jawa Barat pada 29 Desember 2022. Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, Ilham oknum anggota BIN yang TNI aktif itu tidak akan lepas dari masalah ini. Ilham harus segera ditangkap, diperkarakan dan dipidana sesuai hukum yang berlaku oleh yang berwenang. Target operasi yang ditujukan kepada Sugeng Waras merupakan tindakan yang perlu dipertimbangkan ketepatanya, tidak ngawur atau tidak salah paham. Tahun 1974 -- 1976 saya (Sugengwaras) menjabat PA UTERPRA ( KOMANDAN KORAMIL ) di Pyramid, Kabupaten Jaya wijaya, Irian Jaya, tahun 1977 -- 1978 bertugas ke TIM TIM, 1982 -- 1983 Kasi ops Yonif 726 kembali bertugas ke Irian jaya, mengendalikan 33 pos tempur di wilayah perbatasan, pantai, kota, kampung, pedalaman dan pegunungan di Papua serta tugas-tugas intel, tempur dan teritorial di daerah-daerah lain. Tentang kegiatan dan aktivitas setelah pensiun dilewati seperti kebanyakan para pensiunan lainya, sehingga tidak perlu dicurigai dan disangkakan yang bukan- bukan, kecuali masih ingin menyumbangkan tenaga, waktu dan pikiranya untuk kepentingan agama, bangsa dan negara yang lebih maju dan lebih baik. Maka tindakan brutal yang menusuk saya beberapa waktu yang lalu merupakan tindakan nafsu, gelap dan sesat yang tidak tepat! Ini harus diusut dan dituntaskan karena menyangkut nama baik korps atau satuan yang kini rentan dengan permusuhan dan perpecahan. Jeruk makan jeruk, istilah sederhananya, namun bisa berdampak multi tafsir negatif yang merugikan kesolidan dan kevalidan TNI POLRI . Dalam militer, apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh anggota menjadi tanggung jawab komandan. Artinya apa yang dilakukan penusukan terhadap saya (Kolonel Purn Sugeng Waras) tetap menjadi tanggung jawab Kepala BIN. Menugasi oknum TNI AD untuk target operasi personil TNI AD atau pensiunan TNI AD bisa tepat bisa tidak, karena bisa ditafsirkan sebagai sarana adu domba yang bisa berkembang dan berlanjut menjadi permusuhan dan perpecahan yang membuat kegaduhan. Apa lagi telah berbulan-bulan terjadinya peristiwa ini, seolah-olah ada pembiaran dan ditutup-tutupi motif, tujuan dan dalangnya. Maka tidak ada alternatif lain, kecuali semua pihak terkait aksi dan proaktif menangani masalah ini, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang negafif dari masyarakat. Berantas, enyahkan hilangkan dan tenggelamkan telor-telor busuk yang numpang hidup di BIN dari paham-paham Komunis Gaya Baru (KGB), korupsi, KKN, nepotomis, terorisme, intimidasi, ekskusi, kesewenang wenangan kekuasaan, ketidakadilan hukum, mafia pajak, mafia tanah, pencucian uang dan lain lain, untuk mengembalikan pada jalan yang benar dalam upaya menuju BIN yang bersih dan berwibawa. Sekali lagi saya menghimbau semua pihak termasuk para purnawirawan untuk tetap semangat serta mengambil hikmah dan pejaran berharga atas peristiwa ini. Merdeka.....!!! Bandung, 15 April 2023.
Anies Baswedan Harus Gagal, Ini Skenarionya
Jakarta, FNN - Posisi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024, masih sangat rawan. Ia harus gagal dicapreskan. Penggagalan ini dilakukan oleh kekuatan besar yang tak ingin mantan Gubernur DKI jadi presiden. Demikian dikatakan Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani dalam sebuah diskusi di kantor relawan Anies, BroNies, Jakarta Timur, Jumat (14/04/2023). Yani menegaskan bahwa saat ini posisi ini Anies belum terdaftar di KPU, karena belum sampai pada tahapan penetapan calon presiden. Potensi Anies Baswedan untuk digagalkan dalam pencapresan tetap ada, sebab penetapan secara definitif ada di bulan Oktober 2023. Yani menegaskan bahwa sampai 19 Oktober 2023 Anies akan mendapatkan gangguan hingga ia gagal dicapreskan. Targetnya Nasdem akan mencabut pencalonan dan Demokrat kalah oleh Moeldoko. Belum lagi Moeldoko mendapat dukungan dari kelompoknya yakni Anas Urbaningrum yang baru saja keluar penjara. Fenomena Anas ini unik, kata Yani, bahwa semua orang tahu figur Anas tidak bisa di-laundry. \"Anas itu berbeda dengan Syahganda, Anton Permana atau Ustadz Alfian Tanjung. Mereka ini kasus politik, sedangkan Anas kriminal. Tapi pendukungnya gak peduli, nyatanya masih banyak,\" paparnya. Anies juga masih akan menghadapi kasus hukum yang lain jika KPK mentok memaksakan kasus Formula E. Anies, kata Yani akan dicari kasus lain selama menjabat Gubernur DKI. \"Kepala daerah paling banyak dan paling gampang dicari kasus korupsinya. Anies bisa dibidik di situ. Anies tetap bisa ditersangkakan di luar kasus Formula E. Apa sih yang tidak bisa dilakukan rezim?\" tanya Yani. Anehnya, kata Yani apapun yang dilakukan rezim, tidak akan ada perlawanan dari rakyat. Ini data survei yang tidak dipublikasikan. Sejauh ini ada pihak-pihak yang sengaja ingin mengadudomba Indonesia dengan Islam. Republik saat ini sudah rusak parah. Hukum dilanggar seenaknya, umat Islam difitnah, dan pers dikendalikan penguasa. Yani menanyakan dalam kekacauan ini bagaimana melakukan perubahan? Menurut Yani ada dua cara, pertama cara normal kedua cara abnormal. Cara normal adalah dengan ikut Pemilu. Akan tetapi Pemilu dipastikan curang. \"Kalau dulu kecurangan di akhir saat penghitungan, sekarang kecurangan di awal. Kasus Partai Prima adalah mengkonfirmasi kecurangan yang dilakukan sejak awal,\" paparnya. Menurut Yani, kecenderungan Pemilu batal adalah fifty fifty. Tapi cenderung batal. Ahmad Yani berharap sebagai politisi Pemilu tetap berjalan sesuai jadwal, tetapi sebagai pergerakan ia lebih suka batal. Mantan anggota DPR RI FPPP ini menyatakan memiliki kesamaan frekuensi dengan Ketua Umum Bro Nies, Yusuf Blegur. Blegur yang tadinya aktivis GMNI yang dianggap kekiri-kirian, lalu dia sadar dan bergabung dengan kelompok perubahan. Blegur ingin mengembalikan negara pada jalur yang benar sesuai founding father. Menyoroti penyelenggara negara yang menimbulkan banyak masalah, Ahmad Yani menilai lantaran mereka jauh dari nilai-nilai Islam. \" Puasa tak hanya ritual tapi harus dimaknai sosial kemasyarakatan. Kalau hakikat puasa betul-betul dilaksanakan, maka seharusnya terefleksi dalam pengelolaan negara. Bangsa Indonesia lahir pada bulan Ramadhan. Dimensi kebangsaan dan keislaman tidak bisa dipisahkan di Indonesia,\" kata Yani. Yani juga menyinggung Piagam Jakarta yang dianggap mampu menyelesaikan keberadaan kaum nasionalis dan agamawan, dimana Bung Karno sendiri pendukung Piagam Jakarta. \"Jadi, jika hari ini masih ada yang mendikotomi antara Islam dan Nasionalis, maka itu keliru besar. Persoalan ini sudah selesai sejak lama,\" papar Yani. Yani menegaskan ada 3 ciri yang melekat pada Bung Karno yakni nasionalis, relijius, dan PKI. Bung Karno di awal, tengah, dan ujung hidupnya berbeda-beda. \"Kiblat kita ini ada di Pembukaan UUD 1945. Hari ini cita-cita itu ditinggalkan sama sekali. Sekuler radikal jauh lebih berbahaya. Dia tidak tahu tentang Indonesia. Yani menegaskan bahwa Islam itu bukan untuk menyelamatkan umat Islam akan tetapi seluruh umat manusia. \"Islam itu sangat netral. Kalau sistem Islam berjalan maka yang memetik manfaat semua orang tak hanya umat Islam,\" tegasnya. Sementara Ustadz Alfian Tanjung menegaskan bahwa di negeri ini tidak kekurangan orang pintar dan soleh. Tidak juga kekurangan orang yang punya keberanian. Tetapi faktanya ketika ada orang yang dipenjara, solidaritas masyarakat rendah sekali. \"Kalau nanti Anies ditangkap, aspek militansi masyarakat sangat lemah,\" katanya. Pola rezim untuk represif akan terus dipakai untuk membendung kekuatan rakyat. \"Kalau nanti cuma PKS yang mendukung Anies, maka ibarat orang punya banyak duit naik kereta api tetapi tak punya tiket, ya gak bisa naik,\" tegasnya Mengapa kita perlu mendukung Anies, karena Anies satu-satunya capres yang masih punya kepedulian terhadap Islam. \"Invasi Cina sudah sangat nyata dan ini berbahaya sekali. Kasus kereta cepat Cina yang meminta garansi pakai APBN adalah kasus nyata bahwa pemerintah tak berdaya menghadapi Cina. Anies diharapkan bisa mengatasinya,\" pungkasnya. (sws)
Negara Hancur-hancuran
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MUNGKIN benar bahwa tidak semua Presiden terdahulu itu bagus dan berprestasi, akan tetapi bahwa Presiden saat ini buruk dan nir-prestasi adalah pasti. Benar pula sabda Nabi \"idza wusidal amru ila ghoiri ahlihi fantadziri sa\'ah\" (Jika suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancuran)--HR Bukhari. Presiden Jokowi itu tidak ahli. Dan negara dibawah kepemimpinannya memang hancur-hancuran. Ada lima hal indikasi hancur-hancuran itu, yakni : Pertama, ibukota baru IKN di Kalimantan Timur yang tidak jelas juntrungnya. Bayang bayang kegagalan sudah di depan mata. Investasi yang digadang-gadang ternyata tidak masuk-masuk. Memang ini proyek yang tidak menarik. Lucunya investor yang sudah ada seperti Softbank Group ternyata lari tunggang langgang. Jin yang diundang untuk meresmikan titik nol juga tidak berkutik membantu. Anggaran 466 Trilyun yang awal dicanangkan dipastikan membengkak. Dana APBN akan tergerus dahsyat menyusul investor swasta yang masih terus \"wait and see\". Kedua, Kereta Cepat China Jakata Bandung yang mangkrak. Cost overrun meningkat. Pemerintah Jokowi yang awal \"heroik\" tidak akan menyentuh APBN untuk membiayai proyek ini kini terkulai lemas harus mengemis pada China untuk menurunkan bunga beban. Luhut si jago omong tertekan syarat China untuk jaminan penggunaan APBN. Duta China itu kini diinjak China. Prediksi Kereta Cepat itu tidak akan layak operasi karena merugi hingga akhirnya terpaksa memecahkan rekor tercepat dalam mengisi ruang \"Museum Kereta Api\". Ketiga, hancur dalam penghargaan HAM. Kasus pelanggaran HAM berat Km 50 terus menggantung. Jokowi tidak serius menuntaskan bahkan diduga ikut bertanggungjawab atas pembunuhan politik aktivis Islam tersebut. Sebaliknya kasus PKI tahun 1965-1966 justru dimuliakan dengan Keppres dan Inpres. PKI diposisikan sebagai korban pelanggaran HAM berat. Kacau ini negara. Keempat, amburadul dalam menangani skandal keuangan. Tindak Pidana Pencucian Uang 491 karyawan Kemenkeu senilai 349 Trilyun bukan diproses lewat Pansus Angket DPR atau ditangani KPK ataupula Kepolisian dan Kejaksaan Agung tetapi diselesaikan \"secara adat\" melalui Satgas \"kongkow-kongkow\" antara Menkopolhukam, PPATK dan Menkeu. Sri Mulyani sebagai \"Tersangka\" ternyata ikut sebagai \"Majelis Hakim\". Mati ketawa ala Indonesia \"believe it or not\". Kelima, pemberantasan KKN stagnan. KPK dilemahkan dengan kekuasaan besar Dewas yang berada di bawah kendali Presiden. Ketua KPK tidak independen dan pelanggar Kode Etik. KPK pilih pilah kasus dan hanya berani menyusur ke bawah. Keluarga Istana yang tidak tersentuh. Laporan kasus Gibran dan Kaesang mandeg. Nepotisme merajalela tanpa rasa malu. Pantas kita beri nama proses tahapan orde dengan variasi predikat yaitu Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi dan sekarang Disorder. Pada rezim Disorder rasanya aturan itu dikesampingkan atau ditunggangi. Inilah yang disebut hancur-hancuran. Mengatur negara semau sendiri bersama oligarki. Penuh dengan kepalsuan sebagaimana ijazah palsu yang tidak pernah terklarifikasi. Dalam kondisi normal maka Presiden yang menyelenggarakan negara seperti ini semestinya segera diberhentikan. Konstitusi mengaturnya. Masalahnya adalah bahwa lembaga konstitusional yang kompeten justru keadaannya \"tidak normal\", \"tidak sehat\" dan \"tidak berfungsi\". Apakah itu MPR, MK ataupun DPR, termasuk Partai Politik. Jadi kita hanya bisa melihat dan merasakan terjadinya negara hancur-hancuran itu bergerak terus untuk menghancurkan entitas dirinya. Menunggu Tuhan menunjukkan kekuasaan absolut untuk membantu perjuangan tentara-tentara-Nya. Bandung, 15 April 2023
Perbedaan Revolusi atau People Power dengan Makar: Revolusi Sah Melawan Tirani
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MAKAR atau kudeta dapat diartikan merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah secara paksa, sering kali melibatkan kekerasan senjata. Pemimpin kudeta biasanya akan menjadi penguasa berikutnya. Sedangkan people power atau revolusi adalah upaya mengganti pemerintahan tirani. Yaitu pemerintahan yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya, pemerintahan yang melanggar konstitusi dan kedaulatan rakyat. Pemerintahan seperti ini tidak ada legitimasi di hadapan rakyat. Ketika people power berhasil menggulingkan pemerintahan tirani, pemimpin people power umumnya tidak menjadi pengganti penguasa. Artinya, people power atau revolusi bukan untuk kepentingan pribadi tetapi demi kepentingan rakyat banyak. Sebagai contoh, deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli 1776 secara eksplisit menegaskan, rakyat Amerika Serikat berhak mengganti pemerintah yang melanggar konstitusi, untuk membela dan menegakkan kedaulatan rakyat. Karena pemerintah dibentuk untuk menjamin hak dasar manusia dan hak-hak konstitusi lainnya. Pemerintah wajib menjalankan tugas dan kekuasaan yang diberikan kepadanya secara adil bagi seluruh rakyat Amerika Serikat. Apabila pemerintah melanggar tujuan-tujuan tersebut, artinya melanggar konstitusi, maka rakyat Amerika Serikat mempunyai hak untuk mengganti pemerintah ….: \"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness.” John Locke (1632-1704), filsuf terkemuka asal Inggris, juga menyatakan, pemerintah dibentuk oleh rakyat, dan harus senantiasa melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai konstitusi. Kalau pemerintah melanggar Konstitusi, dan bertindak melawan kepentingan rakyat, maka rakyat dapat dan wajib menggantinya, sekalipun harus melalui jalan revolusi. Hal ini yang diartikan sebagai kedaulatan ada di tangan rakyat. https://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch3s2.html Di Indonesia, pelanggaran konstitusi termasuk kategori pengkhianatan kepada negara, dan karena itu tidak memenuhi kriteria sebagai (calon) pejabat negara, khususnya (calon) presiden atau wakil presiden. Hal ini dituangkan di dalam pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 169 mengatur kriteria atau persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Huruf d berbunyi: tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Penjelasan pasal 169 huruf d mengatakan, Yang dimaksud dengan \"tidak pernah mengkhianati negara\" adalah ….., serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, secara otomatis pelanggar konstitusi tidak bisa menjadi pejabat negara, tidak bisa menjadi presiden atau wakil presiden, atau pejabat negara lainnya. Artinya, pejabat publik yang melanggar konstitusi harus turun dari jabatan publik, atau diturunkan secara paksa oleh rakyat sepanjang diperlukan. Menurut konstitusi Amerika Serikat, atau menurut John Locke, people power atau revolusi melawan tirani pelanggar konstitusi adalah sah. —- 000 —-
Capres Boneka Menjadi Skenario Jokowi Jika Gagal Menunda Pemilu
Jakarta, FNN – Tampaknya, upaya penundaan Pemilu tetap akan menjadi skenario dan menjadi opsi utama yang dirancangkan oleh Presiden Jokowi. Namun, di tengah upaya penundaan pemilu, ada pernyataan dari Ketua Umum PBB,Yusril Ihsa Mahendra, tentang tidak bisa kalau dalam pilpres hanya ada calon tunggal. Seperti kita ketahui bahwa Yusril adalah tim hukum andalan Jokowi. Apakah pertemuan Yusril mengisyaratkan akan adanya calon presiden boneka? “Kalau kita lihat record Yusril Ihsa Mahendra, dia memang akademisi dan aktivis, tetapi selalu kita musti kasih semacam catatan kaki bahwa Yusril juga paham tentang cara berpolitik ala orde baru. Di ujung masa jabatan Presiden Soeharto, Yusrillah yang melakukan manuver untuk mengasuh sifat perubahan yang konstitusional. Yusril sebagai Profesor terlatih untuk melihat peluang di dalam keadaan kemacetan politik,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisiJumat (14/4/23) menganggapi fenomena Yusril. Menurut Rocky, Yusril Ihsa Mahendra adalah orang yang memang diandalkan oleh Jokowi karena Jokowi tidak mungkin minta nasihat pada orang yang paham politik negara tapi tidak tahu lika liku politik. Sedangkan Yusril punya pengetahuan yang lengkap tentang hal itu. “Jadi, kalau Yusril ucapkan sesuatu, bukan karena dia pakar hukum tata negara, tetati karena dia politisi yang memainkan dalil-dalil negara. Jadi, betul tadi bahwa tidak mungkin dan nggak bagus kalau hanya ada satu calon. Memang secara konstitusi juga kita tahu tidak mungkin hanya satu calon. Jika itu terjadi maka harus batal,” tambah Rocky. Oleh karena itu, lanjut Rocky, kita baca bahwa di balik itu Yusril tentu menginginkan tetap ada satu calon lain supaya calon itu yang menang, lalu dipasangkan dengan seorang yang dirancang juga secara konstitusional untuk menjadi boneka pendamping, seolah ada kompetisi. Jadi, selalu kita mampu untuk menduga alam pikiran seseorang kalau kita paham recordnya. “Jadi, sekali lagi, Yusril berbicara sebagai politisi dengan memanfaatkan kapasitas pengetahuan konstitusionalnya,” ujar Rocky. Dengan pernyataan Yusril di atas, kita patut menduga bahwa ada skenario untuk menggagalkan calon-calon di luar koalisi besar, dalam hal Anies tentunya. Namun, meski behadapan dengan koalis besar, koalisi perubahan yang mengusung Anies suarnya akan tetap mencukupi kalau Moeldoko tidak berhasil ‘membegal’ Demokrat. Tetapi, kalau Demokrat berhasil dibegal maka suaranya tidak mencukupi untuk mengsung Anies. Ini berarti, koalisi besar tinggal mengatur dan bagi-bagi sesuai kesepakatan. “Ya itu sebabnya. Kalau skenario itu jalan, dan saya kira skenario itu akan jalan, karena sampai hari terlihat bahwa ada keraguan bahkan di dalam koalisi besar ini, untuk menghasilkan kesepakatan, terutama di dalam soal wakil presiden,” ujar Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahkan kubu Prabowo menduga dengan kuat bahwa koalisi yang diperbesar ini justru akan dipakai untuk menyamarkan transaksi-transaksi. Karena, kalau Jokowi dari awal memang menginginkan agar Prabowo jadi presiden, mustinya bikin koalisi kecil saja yang memang efisien. Kalau koalisinya makin besar maka makin mudah berantakan. Apalagi kalau di ujungnya Megawati berubah pikiran lalu mencalon Ganjar, itu berantakan lagi, karena partai-partai yang sudah sepakat atau mungkin sudah ada perjanjian di bawah tangan pasti akan bereaksi. Sebaliknya, kata Rocky, kalau Anies dijegal habis-habisan, orang akan berhitung mampu atau tidak Anies memanfaatkan upaya penjegalan itu untuk memimpin gerakan yang bersifat masif. Ini juga akan merumitkan keadaan, karena nanti akan ada dua kubu yang betul-betul elektoral sistem dan yang non elektoral. Semua kekacauan ini, menurut Rocky, terjadi karena grip politik atau pegangan politik berantakan karena tetap berupaya untuk mencari selamat. Jokowi tidak punya grip sehingga kita lihat bahwa tukar tambah akan menjadi sangat luas dan makin lama makin luas ide supaya koalisi makin membesar, “Jadi, kalau Pak Jokowi terus begini, dia akan sewa semua pakar hukum tata negara, itu membahayakan negara justru,” ujar Rocky.(ida) .
POPULER
