ALL CATEGORY
Meluruskan Jalan Menghadirkan Keadilan
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Jogjakarta FORUM 2045 menyelenggarakan Seminar Nasional Sepetempat Abad Reformasi: Meluruskan Jalan, Menghadirkan Keadilan, Senin, 20 Maret 2023 di Gadjah Mada University Club Hotel Yogyakarta. Seminar menghadirkan narasumber Prof. Dr. Ir. Alam Beddu, M.Si., Guru Besar Ekologi Pertanian Universitas Islam Makassar, Dr. Amin Subekti, Co-Founder Strategic Policy Institute, Prof. Suwarsih Madya, MA, Ph.D., Guru Besar Pascasarjana Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, dan Prof. Dr. Ni\'matl Huda, SH, M.Hum, Universitas Islam Indonesia, dengan moderator Prof. Dr. Heru Kurnianto Tjahjono, SE, MM., Guru Besar Ilmu Manajemen Sumberdaya Manusia dan organisasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dr. Amin Subekti mengemukakan tentang bagaimana meluruskan jalan untuk menghadirkan keadilan. Kita ini sedang bernegara. Untuk itu kita harus terus-menerus memikirkan perjalanan bangsa. Dalam pembukaan UUD 1945 ada janji kemerdekaan yang harus kita tunaikan, termasuk tentang demokrasi, kepemimpinan, dan ekonomi bangsa. Proklamsi kemerdekaan Republik Indonesia 1945 menghasilkan satu negara, dan pada 1957 Deklarasi Juanda membuahkan wilayah satu tanah air. Perjalanan panjang bangsa menuju 2045 harus belajar dari masa lalu dan masa depan serta dari apa yang terjadi di dunia. Melihat semua itu tidak sebatas yang tampak di permukaan, tetapi melihatnya secara mendalam dan mendasar. Misalnya, ketidakpastian penegakan hukum, dan ketimpangan ekonomi. Pengelolaan negara sekarang dan yang akan datang harus berbeda sesuai dengan perkembangan geopolitik global. Distribusi hasil ekonomi tidak merata, dan indeks demokrasi mengalami penurunan. Mengapa? Merespons tulisan Pak Anies bertajuk meluruskan jalan, menghadirkan keadilan, menurut Prof. Ni\'matul Huda, itu sulit, karena hukum tidak tegak sekarang. Hukum menegasikan kehadiran rakyat. Demokrasi kita cacat, karena rakyat tidak berperan dalam demokrasi. Contoh, pembentukan sejumlah Undang-Undang yang minim partisipasi publik. UU IKN yang belum genap dua tahun sudah mau direvisi, dan Presiden bikin UU seputar IKN yang bertentangan dengan konstitusi. Menurut Prof. Ni\'matul Huda Undang-Undang ini cacat sejak permulaan. Kepala Otorita boleh memungut pajak, padahal di IKN tidak ada DPR atau lembaga adat yang ada di sana tidak difungsikan. \"Demokrasi kita mengalami gangguan... korupsi yg merajalela adalah ekses praktik demokrasi.\" Indeks persepsi korupsi tahun 2022 merosot 4 poin. Pembentukan KPK adalah karena tidak ada kepercayaan kepada lembaga penegak hukum, tetapi eksistensi KPK dewasa ini dipertanyaan. Demokrasi adalah jalan panjang yang harus dirawat. Basis demokrasi adalah trust. Demokrasi bisa mati oleh orang-orang di dalam maupun di luar negara yang menganut jalur demokrasi. UU Cipta Kerja tidak bisa diganti dengan Perppu. Itu sebentuk pembangkangan Presiden atas keputusan MK. Pemekaran wilayah Papua, misalnya, menurut UU harus merupakan permintaan/usulan dari bawah, bukan atas kehendak dari atas. Prof. Suwarsih menyampaikan makalah berjudul Menata ulang pendidikan untuk mendukung pencapaian keadilan sosial. Keberhasilan pendidikan bukan diukur dengan perolehan ijazah, tetapi kematangan watak dan peradaban. Keberhasilan sejati pendidikan ditandai antara lain dengan pemerataan akses pendidikan, dan kehidupan bangsa yang cerdas. Prof. Mir Alam Beddu mengemukakan tentang keadilan dalam dimensi ekologi. \"Spiritualsentrisme\" meluruskan jalan menghadirkan keadilan. Apa pun ilmu kita adalah tangga spiritual menuju Yang Maha Hidup dan Menghidupkan. Berbagai isu permasalahan bangsa: korupsi, narkoba, radikalisme, kerusakan lingkungan, dan peragaan ketidakadilan. Hal itu terjadi karena lemahnya rasa tanggung jawab manusia sebagai hamba dan sebagai khalifah, untuk memakmurkan bumi dengan piranti ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan Referensi Ilahi, referensi kenabian, dan kajian sains, serta kearifan lokal. Untuk itu perlu melakukan redefinisi dan perluasan kajian keilmuan sepanjang zaman. Langkah-langkah meluruskan jalan dan menghadirkan keadilan adalah proses tiada akhir. Jika bangsa ini menempuh jalan yang tidak lurus, maka keadilan itu tak akan kunjung tiba. Meluruskan jalan bukan simsalabim. Perlu perjuangan semua komponen bangsa dengan penuh kesabaran, keketunan, dan kesinambungan. Semoga ikhtiar meluruskan jalan benar-benar menghadirkan keadilan. (*)
Aktivis 98: Mei 2023 Jadikan Sebagai Bulan Perlawanan Rakyat
Jakarta, FNN - Cita-cita reformasi 1998 telah dikhianati oleh rezim saat ini dan dirampok oleh oligarki predator. Demikian ungkap Ubedilah Badrun salah satu pentolan aktivis 98 yang berbicara dalam Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 (KDA 98) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur (20/3/23). \"Bukankah diantara cita-cita reformasi itu korupsi diberantas? Demokrasi ditegakan? Pelanggaran HAM diadili? Hukum tidak boleh tebang pilih? Rakyat sejahtera?Datanya menunjukan bahwa korupsi merajalela, indeks korupsi anjlok dengan skor 34, Indeks Demokrasi kita juga masih dibawah 70 atau flawd democracy (demokrasi yang cacat), Indek HAM kita rapotnya masih merah juga dibawah 3,5 , pertumbuhan ekonomi stagnan kisaran 5 % dibawah Filipin, Vietnam dan Malaysia. Jumlah Orang miskin dan pengangguran terus bertambah. Rakyat menderita tetapi pejabat kekayaanya bertambah 70,3 %. Para oligark makin berkuasa bahkan ada 0,2 % warga negara menguasai 72 % luas tanah di Indonesia. Rezim ini juga berwajah otocratic legalism, otiriter berselimut regulasi\" ungkap Ubedilah Badrun yang juga akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini. Menurut Ubedilah Badrun situasi ini harus diubah baik dengan perbaikan sistem maupun dengan cara lebih mendasar misalnya jalan revolusioner. \" Dengan jalan itu maka bulan Mei 2023 ini di usia 25 tahun reformasi ini bisa menjadi momentum perlawanan rakyat karena rakyat sudah muak dengan korupsi yang merajalela dan muak dengan janji-janji manis politik \" tegas Ubedilah Badrun. Sekitar seratusan pentolan aktivis 98 hadir dalam pertemuan tersebht, baik dari organ FORKOT, FKSMJ, KB UI, FAMRED, FORBES, Front Jakarta, dll. Terlihat diantaranya aktivis FORKOT Niko, Agung, dll , juga aKtivis FKSMJ seperti Embay Supriantoro, Tendry, Sarbini, dan lain - lain. (ida)
Fuad Bawazier: Sri Mulyani Kemakan Omongannya Sendiri, Kuwalat Sekarang
Jakarta, FNN – Dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar Rp300 Triliun memaksa para mantan pejabat untuk berbicara keras. Menteri Keuangan Sri Mulyani dicap sebagai sosok yang arogan, jumawa dan pintar sendiri. Seakan di republik ini hanya ada satu Sri yang bisa main kalkulator. Menteri Keuangan era Orde Reformasi Fuad Bawazier mengaku sedih melihat pernyataan-pernyataan Sri Mulyani yang terkesan sombong. “Para Menteri Keuangan terdahulu pasti sedih mendengar pernyataan Sri Mulyani. Pak Marie Muhammad, Radius Prawiro, JB Sumarlin adalah orang orang bersih, tetapi diremehkan oleh Sri Mulyani,” kata Fuad Bawazier dalam diskusi publik yang diselenggarakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) berjudul Potret Kejahatan Keuangan di Kemenkeu, Senin, 20 Maret 2023 di Jakarta. Di samping Fuad Bawazier, hadir dalam diskusi tersebut Ichsanuddin Noorsy (Pengamat Ekonomi), Muhammad Said Didu (Praktisi, Mantan Sekretaris BUMN), Anthony Budiawan, (Managing Director Politics Economy and Policy Studies), dan Gatot Nurmantyo serta dipandu oleh Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN). Fuad berkisah bahwa Sri Mulyani pernah mengatakan masuk ke Kemenkeu seperti masuk hutan belantara. Sri Mulyani menganggap Kemenkeu seperti zaman jahiliyah. “Arogan sekali. Sri Mulyani menuduh aset aset Kemenkeu tidak dicatat. Padahal semua dicatat ada nomornya. Kok kayak pahlawan. Dia kuwalatnya sekarang,” paparnya. Kasus yang menimpa Kementerian Keuangan, kata Fuad sangat mudah menyelesaikannya. “Periksa saja orang-orang itu, gak usah gaduh. Data sudah ada, silahkan periksa. Kalau data dari PPATK gak perlu lagi diselidiki, langsung saja periksa. Ada niat atau tidak? Kalau bukan uang haram kenapa harus dicuci?,” tegasnya. Fuad menyarankan, kalau mau dituntaskan harus melibatkan tim pemeriksa independen. “Harus diperiksa oleh pihak yang independen. Mengapa ini bisa langgeng? Karena mereka punya lobi yang kuat. Elit elit yang terlibat dipecat dulu lalu diperiksa. Jangan muter-muter,” tegasnya. Fuad menegaskan bahwa kasus ini harus dituntaskan. Jangan sampai menguap begitu saja. “Bahwa ada kekhawatiran orang gak bayar pajak kalau dibongkar, itu hanya upaya untuk menakut-nakuti agar tidak dibongkar. Pak Mahfud jangan setengah-setengah. Kalau dibiarkan, borok negeri ini gak kebongkar,’’ tegasnya. Perihal arogansi Sri Mulyani juga diungkap oleh Said Didu saat Jusuf Kalla menjabat Wakil Presiden. “Pernah ada rapat di rumah Wapres Yusuf Kalla. Sri Mulyani menantang JK dengan mengatakan “Bapak saja yang jadi Menkeu,” katanya. Said Didu menilai omongan Sri Mulyani sebagai sesuatu yang sombong. “Sombong sekali Sri Mulyani. Negara gak ada Presiden dan Wapres gak masalah. Bermasalah jika tak ada Menkeu. Maka UU harus diubah. Jangan harap bisa diubah dengan jalur normal karena yang mengubah juga menikmati. Kemenkeu harusnya jadi bendahara negara saja. Jangan banyak organ di bawahnya. Ada Dirjen Utang, Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dll. Terlalu absolut kekuasaan Kemenkeu. Jangan sampai ada kekuasaan yang numpuk sangat kuat di satu tangan orang,” paparnya. Untuk menutupi boroknya, Sri Mulyani sekarang memakai jasa buzzer untuk menyerang Mahfud. Saat ini sedang diframing seakan-akan Mahfud MD menzolimi Lapangan Banteng. Said Didu menyarankan, Mahfud mengundang orang-orang berakal sehat melawan Sri Mulyani. “Jangan lagi bermain-main di wilayah Abu abu. Negeri ini harus diselamatkan,” pungkasnya. (sws)
Mengapa Tesla dan Air Products Batal Investasi?
Oleh Jon A.Masli, MBA - Corporate Adviser, Pengamat FDI & Diaspora USA TULISAN ini bermaksud menganalisa tentang mengapa dua perusahaan raksasa Fortune 500 Amerika, yang bernilai buku dan market capitalization ratusan milyar dollar, yaitu Tesla dan Air Products, hengkang investasi di Indonesia? Mereka bikin heboh iklim investasi FDI di Indonesia dalam kurun waktu kurang dari dua minggu ini, Air Products & Tesla batal investasi di Indonesia. Indonesia kita tahu pasar dengan potensi penduduk nomor 4 terbesar di dunia dan ekonomi terbesar di ASEAN, meskipun ekspor Indonesia masih ranking ke 5 mengekor negara-negara tetangga kecil seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura. Padahal sumber daya alam kita kaya dengan aneka mineral seperti nickel yang berlimpah untuk EVnya Tesla dan juga batubara untuk produk methanol dan gasifikasinya Air Products. Namun mengapa mereka tetap hengkang? \"Tega sekali,\" kata banyak netizen. Padahal mereka sudah di-lobby mesra all out oleh Presiden Jokowi dan Menko Marinvest, Opung Luhut Binsar Panjaitan beserta delegasinya berjas hitam lengkap berdasi ke Headquartersnya Tesla di Texas dan California. Mereka disambut hangat santai oleh Elon Musk dengan berkaos oblong sambil mencicipi permen kopiko. Demikian juga CEO Air Products, Seifi Chasemi, eksekutif kondang warga negara Amerika keturunan Iran/Persia lulusan Stanford University, sempat diundang khusus Presiden Jokowi ke istana bertemu tim Bahlil. Beliau konon sudah berkomitmen berinvestasi $2 milyar J/V dengan PT Kaltim Prima Coal memproduksi methanol. Bahkan Seifi-pun turut hadir di ground breaking proyeknya di Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ada beberapa hal yang membuat dua perusahaan raksasa ini hengkang. Pertama, perubahan teknologi super cepat. Terutama dalam kasus Tesla, domains perkembangan baru belasan teknologi baterei mobil listrik switch dari Nickel metal hydride menjadi Lithium- ion. Mungkin ini pemicu utama batalnya Tesla berinvestasi di Indonesia. Teknologi baterei mobil listrik sekarang berkurang menggunakan Nickel, tapi Lithium-ion. Bahkan baru-baru ini ada EV batterei dari bahan Fluoride, Salt dan Sodium. Silahkan google dan lihat di Youtube betapa maju pesatnya perkembangan teknologi batterei mobil listrik ini. MIT atau Massachusetts Institute of Technology-pun ikut-ikutan menawarkan tech EV batterey dengan bahan plastic high grade. Demikian juga CATL dari Cina ternyata sudah invest di Thacker Pass, Nevada( konon ini tempat tambang Lithium deposit terbesar di AS). CATL sudah kontrak memproduksi baterei Lithium-ion untuk Tesla. Jadi Nickel sudah tidak menjadi daya tarik lagi bagi Tesla. Elon Musk juga barusan mengumumkan proyek investasi $ 376 juta membuat pabrik Lithium refinery di Robstown, Texas, 25 menit dari Corpus Christie. Barangkali petinggi-petinggi Indonesia waktu melobi Tesla, mereka masih yakin bahwa Nickel adalah andalan batterei mobil listrik. Faktanya: \"Ain\'t no more Jose! EV tech changed too fast!\". Kini batterei Lithium-ion lagi in high demand. Saya baru tahu setelah melihat belasan video Tesla, Ford, BMW Neo, dan Hyundai dll sudah meninggalkan Nickel Metal Hydride Batterey, dan sudah fokus di Lithium dan zodium yg lebih efisien, environment friendly, dan murah dengan charging speed yang lebih cepat dan longer range. Sayang Indonesia tidak punya SDA Lithium yang memadai. Mirip dengan alasan Tesla tapi beda. Air Products juga beralasan technologi mengingat mereka lagi berinvestasi $ 4 miliar dengan AES Corporation, membangun hydrogen plant energi terbarukan/ green energy dengan tenaga angin dan solar sel matahari.Tadinya Air Products akan memanfaatkan batubara untuk proyek gasifikasi membuat methanol joinan dengan KPC. Tapi batubarakan teknologi fosil.Pemegang saham Air Products-pun menyambut baik proyek green energy baru mereka, apalagi investasinyadi AS. Mungkin inilah juga yang menjadi pertimbangan Air Products batal invest di Indonesia. \" Does it make sense, if you invest in fossil tech in a country located 17,000 miles away whilst you can also invest in green energy project in your own backyard here in Texas, USA with much less risks.Which option do you prefer?\"kata Wayne J, temanku eksekutif senior, sebuah perusahaan private equity fund di NYC. Itulah alasan tehnologi yang mungkin menjadi alasan utama mengapa Tesla dan Air Products hengkang. Kedua, pemasaran dan distribusi.Tesla ke Malaysia untuk tujuan marketing dan distribusi menjual mobil-mobil listriknya ke negara-negara Asia dan ASEAN dengan memanfaatkan ASEAN and China trade agreement. Tesla mungkin mempertimbangkan masalah logistik juga. Mereka masih belum pasti dimana membuat pabrik EV di Indonesia? Kalau Air Products sudah ditawarkan di Bengalon, Kalimantan.Tapi untuk Tesla itu sulit mengingat biaya logistik Indonesia yang masih mahal. Tesla pilih di Malaysia, karena semua bahan body dan batterei mobil listrik Tesla tinggal dikirim dari Cina Ke Malaysia lewat darat. Kalau CBU juga praktis tinggal masalah bea masuk. Bila di Indonesia, import bahan-bahan EV CKD dari Cina, lewat laut, di-asembling di Jawa, jual ke Asia dan Asia Tenggara, juga harus lewat laut lagi. Jadi biaya logistik tetap lebih mahal. Begitulah makanya Tesla putusin ke investasi di Malaysia. Apalagi kalau mereka sudah lakukan FS oleh konsultannya. Tapi so pasti ada juga pertimbangan-pertimbangan lain seperti masalah kestabilan politik Indonesia menjelang Pemilu 2024, faktor ekonomi untuk Air Products yang melihat tingginya harga batubara, kepastian hukum, buruh militan dll. Sehingga mereka putuskan untuk batal investasi di Indonesia. Fakta lain Tesla juga memanfaatkan Trade agreement NAFTA bikin pabrik di Mexico, tetangga dekatnya. Lalu solusinya apa dengan hengkangnya kedua raksasa ini? Well, usulan yang logis adalah kita berpaling dan melobi competitors Air Products di AS, seperti Linde Group. Atau di Afrika selatan, dengan Rhome & Haas dan Suzhou Chemical yang milik Cina. Mereka pemain besar bisnis gasifikasi. Kalau pengganti Tesla, banyak kok mobil-mobil listrik Cina yang tidak kalah canggih dengan Tesla, seperti NEO dan BYD yang segera akan masuk pasar AS bersaing dengan Tesla, Lucid, Audi, Volvo, Hyundai dll. Tentu Pak LBP dan Bahlil sudah pasti tahu apa yang harus dilakukan belajar dari kasus hengkangnya Tesla dan Air Products ini. Satu hal lagi, jangan lupa kita juga perlu siapkan feasibility study waktu melobi para investor. High level lobbying itu perlu, tapi lebih bagus lagi kalau kita juga siap dengan FS yang mantab. Ini kelemahan kita pejabat-pejabat Indonesia, biasa kalau mengundang ngelobi investor kerap overlooked peran FS. Jadi ketika mereka ketemu Elon ngajak bikin pabrik batterei EV, Elon sudah tahu, kita tidak punya lithium dan graphite, bahan baku utama baterei EV. Sedang para pejabat kita tetap PD, punya nickel. Padahal Lithium yang menjadi primadona baterei EV, bukan nickel lagi. Menurut Google negara yang paling banyak deposit Lithium itu, adalah Chile, Argentina, Australia dan Cina. Baru-baru ini disinyalir ada banyak Lithium di Afghanistan. Jadi bukan kita. (*)
Ichsanuddin Noorsy: Ada Dua Pemain Besar di Negeri Ini, LBP dan Sri Mulyani
Jakarta, FNN – Dugaan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp300 Triliun yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menghentak perasaan publik. Seakan telah terjadi korupsi yang besar, padahal kasus ini bukan hal baru dan angka tersebut sesungguhnya sangat kecil yang diibaratkan sebagai ujung kuku. “Ini bukan kasus baru. Angka Rp300 T itu hanya ujung kuku. Inilah yang dinamakan Strategic Transfer Pricing. Ini kesalahan sistem. Maka ketika terjadi abuse of power maka terjadi abuse of tax,” kata pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy dalam diskusi publik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) berjudul Potret Kejahatan Keuangan di Kemenkeu, Senin, 20 Maret 2023 di Jakarta. Di samping Ichsanuddin, hadir dalam diskusi tersebut Fuad Bawazier (Mantan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII), Muhammad Said Didu (Praktisi, Mantan Sekretaris BUMN), Anthony Budiawan, (Managing Director Politics Economy and Policy Studies), dan Gatot Nurmantyo serta dipandu oleh Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN). Noorsy menyarankan untuk membuka laporan keuangan perusahaan asing agar semua orang tahu bagaimana mereka bermain. “Coba buka laporan keuangan perusahaan asing. Berapa triliun mereka punya masalah. Buka laporan keuangan Inalum, berani gak? Pemain-pemain menikmati sistem yang salah ini. Maka dipertahankan,” paparnya. Menurut Noorsy, peta kejahatan keuangan negara sudah jelas, sistem hukum terbeli, dan budaya politik yang korup menghasilkan negara jatuh miskin. Oleh karena itu dibutuhkan kepemimpinan yang punya kompetensi. Selama tidak kompetensi maka, kata Noorsy pemimpin mudah didikte. Biang keladi kegaduhan Indonesia saat ini kata Noorsy hanya dikendalikan oleh dua orang yang punya kuasa tinggi. Mereka adalah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pajaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “Ada 2 pemain besar di negeri ini yakni LBP dan Sri Mulyani. Tak ada lawan. Angka Rp300 Triliun tak akan tuntas karena akar sistem ekonomi dan akar sistem politik tak tersentuh. Bambang Brodjonegoro pernah bilang ke saya ada ribuan orang pengemplang pajak,” papar Noorsy penuh semangat. Noorsy tahu persis cara pengemplang pajak bermain. “Dedengkot bea cukai pernah bilang ke saya bagaiman mereka manipulasi pajak. Ekspor impor under invoice, lewat pintu merah, hijau. Under table harus dilakukan,” katanya. Menurut Noorsy, secara sistematis struktural, Indonesia seharusnya tidak utang jika pengelolaan pajak dilakukan dengan transparan. Lebih jauh Noorsy menilai bahwa sistem pelapporan perpajakan Indonesia harus direvisi. “Biang keladi sistem ini adalah UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, maka harus diubah atau diperbaiki. Semua presiden pernah berjanji menggagas Badan Penerimaan Negara, akan tetapi gak pernah bisa terwujud karena berbenturan dengan asing terutama USA. Ini semua desain asing. Jadi, Rafael itu hanya mengikuti cara orang asing bekerja,” tegasnya. Noorsy mengaku punya kasus-kasus pajak besar. Jumlahnya mencapai belasan. “Saya punya 13 kasus perpajakan. Semua akibat dari Strategic Transfer Pricing. Sistem perpajakan kita didikte oleh investasi asing. Maka, kasus kasus pajak tidak ada yang tuntas. Kasus Gayus Tambunan, putus mata rantainya. Kasus Hari Purnomo 375 M dianggap tidak masalah. Padahal ada masalah Sri Mulyani dengan Hadi Purnomo. Semua isinya gratifikasi dan suap. Kasus Angin Prayitno juga gak tuntas. Terakhir muncul Rafael ini,” katanya geram. Noorsy meyakini, kalau PPATK punya keberanian mengungkap secara gamblang, maka habis negeri ini, karena semua korupsi akan terbongkar tanpa kecuali. “Ini keanehan luar biasa, tax ratio meningkat, kata Sri Mulyani, dari 9,11 persen ke 10,38. Seharusnya tax yang didapat Rp2033,28 Triliun. Tetapi faktanya 1924 T. Ada selisih 108 T. Ini kan ajaib,” katanya geram. Sementara mantan Sekretaris BUMN Said Didu mengatakan bahwa tax ratio zaman dulu mendekati 15 persen, sekarang kalau Menkeu masih Sri Mulyani, maka tak akan pernah naik. Ratio pajak justru turun terus. Sebagai patokan kata Said1 persen tax ratio itu sama dengan Rp200 triliun. Said Didu menegaskan rata-rata PDB sejak Jokowi berkuasa hilang Rp500 Triliun per tahun, yang harusnya masuk tetapi tidak masuk. Jumlaah totalnya, sejak Jokowi presiden, ada Rp4000 T yang tidak masuk ke negara. “Padahal dua kali tax amnesty dan menaikkan pajak. Pajak orang kaya diturunkan pajak orang miskin dinaikkan. Tetap saja tak terdongkrak. Ke mana uang itu?,” tanyanya. (sws)
Anthony Budiawan: Sri Mulyani Reaktif Sekali Terhadap Temuan PPATK
Jakarta, FNN – Dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan yang mencapai Rp 349 Triliun diharapkan mampu membongkar penggerogotan uang negara secara tuntas. Sebab, sejak kasus ini meroket, Menkeu Sri Mulyani tampak reaktif, seperti banyak yang ingin ditutup-tutupi. Apalagi, kini Sri Mulyani mengerahkan buzzer untuk menyelamatkan dirinya. “Ini kejutan luar biasa. Angka Rp300 T itu tidak dibantah. Artinya korupsi di Kemenkeu khususnya Direktorat Pajak dan Bea Cukai itu terjadi. Indikasinya dengan banyak pejabat yang dobel job, korupsi berjamaah dan pencucian uang,” kata Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan dalam diskusi publik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan tema Potret Kejahatan Keuangan di Kemenkeu, Senin, 20 Maret 2023 di Jakarta. Adapun narasumber yang hadir dalam diskusi kali ini Fuad Bawazier (Mantan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII), Muhammad Said Didu (Praktisi, Mantan Sekretaris BUMN), Ichsanuddin Noorsy (Pengamat Ekonomi) dan Anthony Budiawan, (Managing Director Politics Economy and Policy Studies), dan Gatot Nurmantyo serta dipandu oleh Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN). Anthony heran atas sikap Sri Mulyani yang melakukan pertahanan berlebihan. “Jika dilihat dari gestur Sri Mulyani, ia sangat defende. Selalu melakukan bantahan-bantahan. Reaktif sekali terhadap 200 laporan yang ditemukan PPATK. Padahal, Sri Mulyani sendiri mengakui kasus ini terjadi sejak 2007 ada 964 pegawai Kemenkeu terlibat. Tetapi anehnya Kepala PPATK menyatakan bahwa kasus ini tidak melibatkan pegawai Kemenkeu. Apakah Ivan melakukan kebohongan publik?,” tegasnya. Oleh karena itu Anthony mendukung langkah Mahfud MD yang pertama kali mengungkap ke publik untuk diproses hingga tuntas. “Saya dukung Mahfud yang ingin mengungkap kasus ini hingga tuntas. Dia bilang bahwa harus ditindaklanjuti. Dia itu konsisten sejak awal. Ia ingin meluruskan jalan menghadirkan keadilan. PPATK bukan penyidik. Dia hanya kasih info saja ke aparat hukum. Harus dicatat bahwa asal kejadian ini bermula dari Kemenkeu,” paparnya. Anthony menyayangkan Sri Mulyani yang abai terhadap perilaku anak buahnya. “Seharusnya dengan melihat keanehan, gaya hidup mewah pegawai Kemenkeu Sri Mulyani curiga. Tapi kenapa dibiarkan. Ada kasus Gayus, ada Angin Prayitno, apakah PPATK tahu?,” tanyanya. Anthony meyakini korupsi di Kementerian Keuangan dilakukan sangat rapi dan sistematis. “Sesungguhnya korupsi di Dirjen pajak sangat sistematis. Besarnya juga luar biasa. Fee 50 persen dari wajib pajak dibagi direktur dan subdirektorat. Maka bisa disimpulkan ini ada pembiaran laporan dari PPATK. Ini puncak gunung es korupsi di Kemenkeu. Sri Mulyani gagal dalam kebijakan fiskal. Apalagi kalau kita lihat sejak Maret 2022 rakyat miskin bertambah 200 ribu orang,” tegasnya. Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menyatakan bahwa kasus seperti ini bukan barang baru. Bahkan ia menyebut angka Rp300 triliun itu hanya seujung kuku. “Ini bukan kasus baru. Angka Rp300 Triliun itu hanya seujung kuku. Inilah yang dinamakan Strategic Transfer Pricing. Ini kesalahan sistemik. Maka ketika terjadi abuse of power maka terjadi abuse of tax. Coba buka laporan keuangan perusahaan asing. Berapa Triliun mereka punya masalah. Buka laporan keuangan Inalum, berani gak? Pemain-pemain menikmati sistem yang salah ini. Maka dipertahankan,” katanya. (sws)
Gatot Nurmantyo: Saya Sedih Presiden Dianggap Buta, Tuli, dan Tolol oleh Pembantunya
Jakarta, FNN – Transaksi mencurigakan Rp 349 triliun yang diungkap oleh Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang mengingatkan pengalaman Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo saat berada di dalam kabinet sebagai Panglima TNI. Gatot merasa sedih, presiden dianggap bodoh oleh para pembantunya. Ia menceritakan pengalaman masa lalu dengan penuh keharuan. “Saya menjadi ingat pernyataan Mayjen TNI Soenarko bahwa pemerintah menganggap rakyatnya buta, tuli, dan tolol. Tetapi saya koreksi, bukan begitu. Dari pemaparan para pembicara tadi saya berprasangka positif, karena saya dulu menterinya Jokowi. Jadi, justru pembantu Jokowi itu yang menganggap presidennya buta, tuli, dan tolol,” kata Gatot dalam diskusi publik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan tema Potret Kejahatan Keuangan di Kemenkeu, Senin, 20 Maret 2023 di Jakarta. Gatot meyakini gonjang-ganjing keuangan di Kementerian Keuangan itu bersifat politik. “Kesimpulan saya, semua ini faktor politik,” paparnya. Gatot lantas membuktikan dan menceritakan pengalaman masa lalunya ketika berbincang dengan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. “Saya buktikan, pada September 2015 saya ditelefon oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pak Gatot, kemarin presiden rapat terbatas bidang ekonomi, beliau marah. Beliau habis dilapori oleh Dirjen Pajak yang katanya perolehan pajak semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba beliau dapat informasi bahwa pajak bulan September 2015 baru mendapat Rp650 Triliun dari target Rp1.292 Triliun. Presiden mendapat masukan bahwa tiga bulan terakhir yakni Oktober, November, Desember diambil perolehan pajak tertinggi. Tahun 2012, 2013, dan 2014 bulan Oktober tertinggi, November tertinggi, dan Desember tertinggi. Setelah digabungkan ternyata cuma Rp1.008 Triliun. Itu bisa mengakibatkan defisit anggaran,” papar Gatot. Gatot tak habis pikir, para pembantunya memberlakukan presiden seperti itu. Seakan-akan presiden tidak tahu apa-apa. Padahal yang mengungkap kejanggalan perolehan pajak itu, presiden sendiri. “Bayangkan seorang presiden dibegitukan. Anehnya beliau sendiri yang menemukan kejanggalan ini. Sekarang ada usulan agar pakai Surat Utang Negara (SUN), ternyata tidak bisa. Waktu itu kebetulan akan terjadi Pilkada serentak dan kepala daerah takut KPK, di mana ada Rp270 Triliun di Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang masing-masing dijadikan dana pinjaman. Dalam situasi normal, Presiden tidak dianggap punya pemikiran, tidak dianggap tahu, “ tegasnya. Pada satu kesempatan, lanjut Gatot, presiden menyatakan bahwa ekspor sejak 2020 naik drastis, tapi yang masuk kok cuma 15 persen. Bahkan Bank Indonesia sendiri menyatakan bahwa devisa masuk semua. “Maaf saya katakan, presiden ini dianggap oleh pembantunya seperti itu. Presiden mengatakan banyak yang masuk, tetapi nyatanya kok tidak ada yang masuk. Padahal Bank Indonesia sebagai pengawas sumber daya manusia, perkebunan, kehutanan, kelutan, dan pertambangan, begitu keluar dari kepabeanan diawasi oleh Bank Indonesia, tiga bulan kemudian harus masuk ke rekening khusus devisa, di mana rekening khusus devisa ini tidak boleh dari bank-bank yang punya cabang di luar negeri, jadi harus masuk ke Indonesia. Lalu para eksportir harus punya escort account yang kalau ada apa-apa bisa langsung diambil. Dan itu harus tiga bulan kemudian. Kemudian otoritas jasa keuangan (OJK) juga mengadakan pengawasan keluar masuknya. Bea cukai juga mendapat laporan dari Bank Indonesia,” kata Gatot. Gatot merasa optimistis kalau para pembantu presiden jujur dan transparan, semua kejanggalan bisa diungkap. Mekanismenya sudah jelas, namun tidak dilakukan. “Saya yakin, kalau Bank Indonesia, bea cukai, dan OJK dicek secara bersama-sama, pasti perusahaan-perusahaan temannya para menteri itu tidak masuk. Pasti ada di rekening yang lain. Maka, gak pernah masuk-masuk. Semuanya ini mereka kira presiden tidak tahu. Padahal solusinya gampang, tinggal cek saja,” paparnya. Yang membuat Gatot terheran-heran berkaitan dengan devisa adalah upaya presiden melakukan revisi PP tentang Devisa Hasil ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan Pengolahan Sumber Daya Alam untuk mendongkrak devisa namun malah menjadi keanehan. “Tetapi anehnya, direvisi-lah PP No. 1 tahun 2019. Kemudian kalau lihat datanya, presiden baru mengadakan revisi saja, rupiah sudah terkoreksi meningkat. Ini aneh, rapat terakhir bulan Maret, tetapi sudah naik bulan Januari. Jadi sangat menyedihkan sekali kita punya presiden digitukan. Padahal ngeceknya gampang sekali, kumpulkan saja BI, Bea Cukai, dan OJK dicek bersama-sama. Saya yakin banyak uang yang mengendap. Maka sering saya katakan, kita ini punya semua, tetapi bukan untuk kita. Saya bersedih, presiden oleh para pembantunya dianggap buta, tuli, dan tolol,” paparnya. Informasi terbaru kata Gatot, saat ini ada aliran dana Rp1 triliun ke partai politik. Gatot juga mensinyalir akan banyak izin tambang keluar menjelang tahun Pemilu. Dalam diskusi publik kali ini menghadirkan narasumber Fuad Bawazier (Mantan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII), Muhammad Said Didu (Praktisi, Mantan Sekretaris BUMN), Ichsanuddin Noorsy (Pengamat Ekonomi) dan Anthony Budiawan, (Managing Director Politics Economy and Policy Studies), Gatot Nurmantyo, dan dipandu oleh Hersubeno Arief dari FNN (Forum News Network). Sebelumnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa transaksi mencurigakan sejumlah total Rp 349 triliun yang diungkap oleh Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) diduga merupakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Menurut Mahfud, TPPU jauh lebih berbahaya dari pada tindak korupsi. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyebut tindakan Mahfud MD seperti anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. “Menko Polhukam sekaligus ketua komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD seperti LSM saja,” ungkapnya. Namun demikian, Anthony mendukung langkah Mahfud hingga tuntas. “Saya dukung Mahfud yang ingin mengungkap kasus ini hingga tuntas. Dia bilang bahwa harus ditindaklanjuti. Dia itu konsisten sejak awal. Ia ingin meluruskan jalan menghadirkan keadilan,” pungkasnya. (sws)
Kemenkeu Sepakat Melanjutkan Penyelesaian LHA Terduga TPPU
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan Kementerian Keuangan sepakat melanjutkan penyelesaian seluruh Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU).Mahfud menyebut hal itu sebagai salah satu kesepakatan hasil Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin.\"Kemenkeu akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua laporan hasil analisis (LHA) yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang dari PPATK, baik yang menyangkut pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pihak lain,\" kata Mahfud dalam jumpa pers selepas rapat.Menurut Mahfud, kerja-kerja penindak lanjutan terhadap LHA PPATK tersebut sebelumnya sudah dilakukan Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai, serta telah menghasilkan secara keseluruhan pengembalian uang negara sebesar Rp8,2 triliun.Menkopolhukam mencontohkan kasus PPATK melaporkan kepada Kemenkeu bahwa sebuah entitas, baik perusahaan maupun perorangan secara tertulis membayarkan pajak Rp10 miliar, padahal seharusnya Rp15 miliar.Temuan laporan itu biasanya ditindaklanjuti Kemenkeu untuk dihitung ulang dan mengharuskan entitas yang bersangkutan membayarkan selisih temuan disertai dendanya,\"Nah dari hasil tindak lanjut yang dilakukan Kemenkeu (melalui) dua direktorat jenderal tadi totalnya Rp8,2 triliun, (yakni) pajak Rp7,08 triliun dan kepabeanan Rp1,1 triliun,\" ujar Mahfud.Menkopolhukam menyebutkan kesepakatan berikutnya dari rapat itu adalah apabila dari laporan dugaan pencucian uang tersebut ditemukan alat bukti terjadinya tindak pidana, maka LHA tersebut akan ditindaklanjuti dengan proses hukum oleh Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal.\"Jadi nanti Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti. Korupsinya oke sudah selesai, sudah ada yang masuk penjara, uangnya sudah dirampas, tapi TPPU-nya ini akan ditindaklanjuti. Yang mana yang ditemukan alat bukti nanti akan disidik Kementerian Keuangan sebagai penyidik pegawai negeri sipil di bidang pajak dan kepabeanan,\" ujarnya.Mahfud menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan tindak lanjut dari penemuan alat bukti TPPU penelusuran lanjutan LHA tersebut bisa diserahkan kepada aparat penegak hukum lainnya.\"Yaitu polisi, jaksa, atau KPK. Itu kesepakatannya,\" katanya.Selain itu, Mahfud menegaskan bahwa Komite Kornas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU akan melakukan evaluasi terhadap LHA yang diduga di dalamnnya terjadi TPPU dan telah dikirimkan PPATK terhadap jajaran aparat penegak hukum.Mahfud menjelaskan bahwa hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.Mahfud mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi relatif lebih mudah karena ukurannya jelas apabila tindakan tersebut telah memenuhi tiga aspek yakni merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri/pihak lain/korporasi, dan melawan hukum.Menurut Mahfud, TPPU jauh lebih berbahaya dan jauh lebih besar. Oleh karena itu, UU TPPU diterbitkan agar pemerintah dapat memulihkan kerugian negara yang lebih besar dibandingkan kerugian akibat korupsi.\"Itu sebenarnya lebih besar kalau diburu, bisa lebih besar dari hasil pidana korupsi pokoknya,\" ujarnya.Rapat digelar untuk melanjutkan pembahasan dan penindakan berkenaan temuan laporan PPATK terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun berkenaan dengan Kemenkeu yang ternyata jumlahnya bertambah menjadi Rp349 triliun.Menkeu Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa angka itu didapatkan dari rekapitulasi data hasil analisis, pemeriksaan, dan informasi transaksi keuangan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kemenkeu medio 2009-2023 yang disampaikan PPATK pada 13 Maret 2023 melalui Surat Nomor SR/3160/AT.01.01/III/2023 dengan lampiran 46 halaman berupa 300 surat.(sof/ANTARA)
Komisi III Rapat Dengan PPATK pada Selasa
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (21/3).Sementara, lanjut dia, rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk membahas agenda yang sama akan dilakukan pada Jumat (24/3).\"Dengan PPATK besok, dan Menkopolhukam rencananya Jumat,\" kata Dasco di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin.Dasco mengatakan bahwa alasan rapat kerja Komisi III DPR dengan PPATK dan Menkopolhukam yang sedianya digelar pada hari ini menjadi diundur karena mencocokkan jadwal kedua pimpinan tersebut.Adapun, lanjut dia, akan ada hari libur nasional yakni Hari Raya Nyepi 2023 dan cuti bersama yang jatuh pada 22 dan 23 Maret.\"Jadi sebenarnya tidak ada isu dan ini hanya mencocokkan waktu,\" ujarnya.Dasco enggan membeberkan pendalaman yang akan dilakukan terhadap PPATK dan Menkopolhukam, dan menyerahkan kepada Komisi III DPR selaku komisi terkait.\"Biar komisi teknis yang akan mendalami mengenai isu tersebut,\" ucapnya.Sebelumnya, Jumat (10/3), Menkopolhukam Mahfud MD sempat mengatakan bahwa temuan transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu periode 2009-2023 merupakan indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).\"Jadi tidak benar kalau isu berkembang di Kemenkeu ada korupsi Rp300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi, tapi tidak ngambil uang negara,\" kata Mahfud dalam jumpa pers yang disiarkan kanal YouTube resmi Kemenkopolhukam, Jumat.TPPU itu melibatkan sekira 467 pegawai di tubuh Kemenkeu dalam rentang waktu 2009-2023 berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Selasa (14/3) menyampaikan bahwa transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun tersebut merupakan angka terkait pidana asal kepabeanan maupun perpajakan yang ditangani Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal.Dia mengklarifikasi bahwa dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan merupakan korupsi pegawai Kemenkeu.\"Ini lebih kepada kasus-kasus yang kami sampaikan ke Kemenkeu sebagai penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010,\" ungkap Ivan di Jakarta, Selasa.(sof/ANTARA)
Perpu Ciptaker Disahkan Pekan Ini
Jakarta, FNN - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar pekan ini. \"Ya, Ciptaker itu kalau menurut agenda kalau saya tidak salah, akan diketok hari Kamis, ya? Tanggal berapa itu, ya? 23. Kamis tanggal 23 Maret 2023,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin. Dasco menyebut bahwa pengesahan undang-undang tersebut akan dilakukan berbarengan dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). \"Iya, sekalian (RUU PPRT),\" ujarnya. Sebelumnya, Selasa (14/3), Dasco meluruskan bahwa pihaknya bukan menunda RUU PPRT dan Perpu Ciptaker untuk disahkan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 melainkan disepakati akan dibahas pada masa sidang kali ini. \"Jadi kita tegaskan, bukan mau menunda tapi kita sepakat membahas di masa sidang yang akan datang,\" ujarnya usai Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Badan Legislasi DPR RI, Rabu (15/2), telah menyetujui untuk membawa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna agar selanjutnya dapat disahkan menjadi undang-undang. \"Apakah hasil pembahasan terhadap RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua?\" kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI M. Nurdin yang dijawab setuju oleh mayoritas perwakilan fraksi pada rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil pembahasan Perpu Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta. Adapun Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI, Selasa (14/3), memutuskan RUU PPRT untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI terdekat untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI. \"Keputusan ini tidak hanya menjadi kabar baik bagi pekerja domestik di Tanah Air, akan tetapi juga bagi pekerja migran kita di luar neger,” kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT Willy Aditya usai mengikuti Rapat Bamus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).(sof/ANTARA)
POPULER
