ALL CATEGORY
Hadir Bersama Luhut di Acara Mobilisasi Kepala Desa, Megawati Dijebak?
Jakarta, FNN – Minggu (19/3/2023) Megawati Soekarno Putri menghadiri acara Peringatan HUT ke-9 Undang-undang Desa di GBK. Kehadiran Megawati disebut bukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PDIP, melainkan sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ada hal menarik yang perlu disoroti dalam hal ini, yaitu bahwa moment ini adalah untuk pertama kalinya Megawati duduk satu panggung bersama dengan Luhut, sama-sama berbicara dalam satu forum. Tak berlebihan jika publik bertanya-tanya, ada pembicaraan apa di balik itu? “Ya, seringkali kita membaca politik Indonesia dengan menganalisis bahasa tubuh, lalu kita seolah merasa bahwa penampilan publik mereka itu juga sejajar dengan kesepakatan-kesepakatan di belakang layar. Itu yang mau kita duga,” jawab Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (20/3/23) dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan seniot FNN. Tetapi, tambah Rocky, kalau kita mau kembali pada prinsip dasar untuk menganalisis psikologi politik, kita bisa temukan dua fakta di situ. Pertama, Megawati tetap tidak nyaman dengan Luhut karena soal-soal yang panjang. Kalau kita menganggap bahwa itu adalah pertemuan yang seolah akrab, kita mesti memberi catatan apakah keakraban itu muncul karena ada semacam toleransi atau rekonsiliasi? Jika iya, apa tanda-tandanya bahwa tiba-tiba rekonsiliasi dan persahabatan kembali itu. “Kalau kita pahami bahwa Pak Luhut adalah proksinya Pak Jokowi dalam urusan politik kasak kusuk maka kita bisa menduga kuat juga bahwa Ibu Mega mengerti sinyal yang dikirimkan oleh Pak Jokowi melaui Pak Luhut. Tapi itu baru sinyal,” kata Rocky. Apakah berarti Megawati melemah dalam tuntutannya agar pemilu tetap terjadi pada 2024, misalnya. Apakah Megawati melemah karena ada tekanan agar Ganjar diajukan sebagai Presiden melalui PDIP? Tapi, kalau melihat konteksnya, acara tersebut adalah upaya untuk mengkonsolidasi desa melalui berbagai macam regulasi, jelas Rocky. Jika kita mengingat zaman pemerintahan Soeharto, menurut Rocky, maka ada istilah massa mengambang, massa yang tidak boleh disentuh oleh partai-partai kecuali Golkar. Massa mengambang itu sepertinya saat ini akan dimanfaatkan oleh Jokowi. Dengan sangat taktis Jokowi ingin memanfaatkan potensi desa itu untuk mendukung calon presiden yang direstuinya. “Jadi mungkin ada pembicaraan dengan Megawati bahwa masyarakat desa ini dipegang melalui Kementerian Dalam Negeri.Itu artinya, Pak Jokowi punya power untuk mendesakkan seseorang supaya dipilih oleh Ibu Mega karena konstituennya sudah ada, pemilihnya sudah ada di desa,” ungkap Rocky. “Jadi kita mau lihat sebetulnya Ibu Mega dijebak di dalam soal itu, melalui “pemalsuan” kedudukan desa sebagai komponen yang paling strategis pada saat pengumpulan suara nanti,” ujar Rocky. Biasanya, forum Apdesi menggunakan Jokowi, tapi kemaren tiba-tiba ini diserahkan kepada Megawati dan di situ ada Luhut. Ini tentu bukan suatu kebetulan karena sebelumnya Megawati juga bertemu dengan Jokowi di istana yang menurut Sekjen PDIP HastoKristianto di antaranya membahas berbagai hal penting terkait Pemilu 2024. “Iya tetap saya menganggap upaya kasak kusuk ini juga akan mentok akhirnya karena soal stabilitas politik, itu nggak mungkin itu bisa dikendalikan sepenuhnya. Kekuatan politik Islam juga sedang melakukan konsolidasi melalui partai Umat, misalnya. Itu jangan dianggap enteng bahwa Amien Rais masuk kembali di situ sebagai pemimpin moral,” ujar Rocky. (ida)
Empat Superpower Dunia Ingin PD III, Anis Matta: Indonesia Harus Menjadi Juru Damai Umat Manusia
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, empat kekuatan superpower dunia yang ada sekarang, yakni Amerika, China, Rusia dan Eropa sedang \'berkelahi\' atau berkonflik diantara mereka. Konflik tersebut, bisa mengancam terjadinya Perang Dunia (PD) III. Menurut Anis Matta, PD III ini jika terjadi sangat mungkin menggunakan senjata pemusnah massal atau senjata nuklir yang bisa memusnahkan seluruh umat manusia. Sebab, empat superpower tersebut, memiliki dan mengembangkan senjata pemusnah massal itu. Sehingga sebagai negara yang berpotensi menjadi superpower baru, Indonesia harus berperan untuk mendamaikan mereka. \"Ancaman Perang Dunia III itu nyata, ancamannya perang nuklir. Jangan sampai kita ini, seperti orang yang pacaran dipinggir pantai padahal tsunami akan datang,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (20/3/2023). Hal Itu dikatakan Anis Matta saat menyampaikan orasi kebangsaan dalam konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Lapangan Tugu Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (19/3/2023) siang. Anis Matta menegaskan, menjadikan Indonesia sebagai superpower baru itu mendesak dilakukan. Supaya Indonesia bisa menjadi juru damai bagi umat manusia, yang saat ini terancam musnah, karena adanya potensi ancaman PD III. \"Karena kekuatan dunia ini sedang berkelahi sesama mereka, maka kita perlu menjadikan Indonesia sebagai superpower baru, untuk apa? Untuk menjadi juru damai bagi umat manusia,\" katanya. Tujuannya adalah supaya kita bisa membawa umat manusia ini kembali kepada kedamaian dan menjadikan Indonesia sebagai contoh negara superpower yang damai seperti yang diceritakan dalam Al Qur\'an. \"Jadi kita ingin menjadikan Indonesia ini sebagai contoh seperti satu negeri yang pernah diceritakan di dalam Al Quran tentang negeri Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki pasukan laut darat dan udara. Pasukannya ada manusia, ada jinnya, ada burung-burungnya dan ada binatangnya. Semua pasukannya memiliki teknologi maju, militernya kuat, rakyatnya makmur, ekonominya makmur, serta rakyatnya juga sholeh-sholeh,\" jelasnya. Namun, hal itu akan terwujud apabila Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar dunia menjadi superpower baru. Sehingga Indonesia bisa menjadi juru damai dan ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia seperti diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945. \"Tetapi untuk menjadikan Islam sebagai rahmat, pertama-tama kita perlu menjadikan Indonesia sebagai superpower baru. Jadi Islam hanya bisa menjadi rahmat bagi umat manusia, kalau Indonesia menjadi superpower baru di dunia,\" tegasnya. Anis Matta berpandangan, orang-orang NTB yang dikenal saleh-saleh bisa menjadi \'tulang punggung\' sebuah bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai superpower baru dunia. Yakni kuat secara militer, maju teknologinya dan makmur ekonominya. Ia berharap peristiwa besar yang terjadi bulan Ramadan, yakni perang Badar dapat mengilhami para pemimpin di tanah air untuk menjadikan Indonesia sebagai superpower baru. Sebab, sebagian besar kemenangan yang diraih umat Islam di zaman Rasulullah SAW dari berbagai peperangan itu, terjadi di bulan Ramadan. \"Meski sekarang semua kita berdiri di bawah terik matahari ini, jauh lebih berat perjuangan para sahabat Rasulullah SWT. Dan orang-orang di zaman Rasulullah telah banyak menjadi pemimpin Dunia. Perjuangan kita sekarang jauh lebih mudah dibandingkan dengan zaman para sahabat. Maka kita tentu akan bisa dengan cepat menjadi pemimpin dunia,\" terangnya. Partai Gelora, partai nomor urut 7 dalam Pemilu 2024 ini, memiliki niat untuk mengubah Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menjadi pemimpin di Dunia. \"Kita harus bisa menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang kaya dan maju seperti negara di Eropa dan beberapa negara di Asia. Partai Gelora ini merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang sholeh dan hebat,\" pungkas Anis Matta. (ida)
KPK Eksekusi Mantan Wali Kota Yogyakarta ke Lapas Sukamiskin
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi terpidana korupsi mantan wali kota Yogyakarta Haryadi Suyuti bersama sekretaris pribadinya, Triyanto Budi Yuwono, ke Lapas Sukamiskin Bandung, Yogyakarta, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Yogyakarta yang berkekuatan hukum tetap.\"Jaksa Eksekutor Andry Prihandono telah selesai melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tipikor pada PN Yogyakarta yang berkekuatan hukum tetap dengan terpidana Haryadi Suyuti dan Triyanto Budi Yuwono,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin.Kedua terpidana itu telah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin, Bandung, pada Kamis (16/3).Ketua Majelis Hakim PN Yogyakarta M. Djauhar Setyadi menyatakan Haryadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima sejumlah barang dan uang demi memuluskan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton dan Hotel Iki Wae/Aston Malioboro dalam kurun waktu 2019-2022.Haryadi Suyuti divonis pidana penjara selama tujuh tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, serta diwajibkan membayar pidana denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp165 juta.Selain hukuman pidana penjara dan pidana, Haryadi juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun, terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana.Vonis kepada mantan wali kota Yogyakarta itu lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut hukuman 6,5 tahun penjara.Sementara itu, terpidana Triyanto Budi Yuwono menjalani pidana penjara selama empat tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani ditambah dengan pidana denda Rp200 juta.(ida/ANTARA)
Anwar Usman dan Saldi Isra Ditetapkan Sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK
Jakarta, FNN - Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Saldi Isra sah ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023 hingga 2028.Penetapan itu dilakukan dalam Sidang Pleno Khusus Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 di Gedung MK, Jakarta, Senin.\"Pengucapan sumpah atau janji di hadapan Mahkamah Konstitusi berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 tahun 2003,\" kata pimpinan sidang Anwar Usman sekaligus Ketua MK terpilih.Anwar Usman diangkat berdasarkan petikan keputusan MK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua MK yang menetapkan Anwar Usman sebagai Ketua MK masa jabatan 2023 hingga 2028.Sementara Sadli Isra diangkat berdasarkan petikan keputusan MK Nomor 5 Tahun 2023 tentang pengangkatan Wakil Ketua MK yang menetapkan Sadli Isra sebagai Wakil Ketua MK masa jabatan 2023-2028.Pemilihan ketua dan wakil ketua MK telah dilaksanakan dam rapat pleno hakim konstitusi pada pemilihan ketua MK dan wakil ketua MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 15 Maret 2023.Pemilihan itu diikuti oleh sembilan hakim konstitusi yakni Anwar Usman, Suhartoyo, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.Sidang Pleno Khusus Pengambilan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua MK 2023-2028 dihadiri Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri kabinet Indonesia maju.(ida/ANTARA)
Terkait Kasus Enembe, KPK Panggil Pejabat Asuransi Manulife Indonesia
Jakarta, KPK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil kepala Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) Asuransi Manulife Indonesia sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Provinsi Papua dengan tersangka Lukas Enembe.\"Benar, hari ini dijadwalkan pemeriksaan saksi kepala Unit APUPPT Asuransi Manulife Indonesia Tanti Meylani di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin.Ali menjelaskan saksi akan diperiksa soal dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur dengan pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua.KPK saat ini telah membekukan rekening berisi uang sekitar Rp81,8 miliar dan 31.559 ribu dolar Singapura yang diduga terkait dengan kasus tersangka Lukas Enembe. Selain itu, tim penyidik KPK juga telah menyita uang sejumlah Rp50,7 miliar yang diduga terkait dengan kasus tersebut.Ali mengatakan tim penyidik juga telah menyita empat unit mobil beserta emas batangan dan beberapa cincin dengan batu mulia, namun tidak merinci jumlahnya. Penyitaan tersebut juga dalam rangka memaksimalkan pemulihan aset yang nantinya akan dirampas untuk negara.Penyitaan tersebut sebagai bagian dari penanganan perkara dalam rangka pembuktian unsur pasal suap dan gratifikasi.Hingga saat ini, KPK baru menetapkan dua tersangka dalam rangkaian kasus Lukas Enembe, yakni Lukas Enembe dan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka sebagai penyuap LE.Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe sekitar Rp1 miliar setelah terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur di Pemprov Papua dengan skema pembiayaan tahun jamak, yakni proyek peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar, proyek rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar, serta proyek penataan lingkungan arena menembak luar ruangan AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.Kemudian berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, KPK telah memperpanjang masa penahanan Lukas Enembe hingga 12 April 2023 di Rutan KPK. Perpanjangan masa penahanan dilakukan dalam rangka pengumpulan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan.(ida/ANTARA)
Wamenkumham Klarifikasi Laporan IPW ke KPK
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mendatangi KPK untuk memberikan klarifikasi atas laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso (STS).\"Saya klarifikasi ke KPK, tunggu sebentar ya. Terima kasih,\" kata Edward di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin.Edward tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, pukul 12.54 WIB, dengan didampingi asisten pribadinya Yogi Ari Rukmana dan tim kuasa hukumnya.Diketahui, Sugeng melaporkan Edward ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp7 miliar terkait konsultasi dan bantuan pengesahan badan hukum sebuah perusahaan.Atas laporan tersebut, Yogi Ari Rukmana, selaku asisten pribadi Edward, kemudian melaporkan Sugeng Teguh Santoso ke Bareslrim Polri pada Selasa (14/3) atas dugaan pencemaran nama baik.Yogi melayangkan laporan ke Bareskrim itu karena Sugeng telah menyebut namanya sebagai perantara penerimaan uang dalam laporannya ke KPK. Laporan Polisi terhadap Sugeng terdaftar dengan nomor laporan STL/092/III/2023/BARESKRIM.Yogi menambahkan bahwa apa yang dituding Sugeng Teguh Santoso adalah tidak benar dan Yogi dapat membuktikan hal tersebut melalui proses hukum.\"Hampir semua yang dinyatakan oleh Pak STS, tuduhannya terhadap saya tidak benar semuanya,\" ujar Yogi.(ida/ANTARA)
Pengajuan Dana Desa Rp300 Triliun Wajar
Purwakarta, FNN - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menilai aspirasi para kepala desa terkait pengajuan dana desa sebesar 10 persen dari APBN atau sekitar Rp300 triliun merupakan hal yang lumrah.“Pengajuan dana desa 10 persen dari APBN yang diajukan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (ApdesI) itu hal yang lumrah dilakukan para kepala desa,” katanya dalam sambungan telepon, di Purwakarta, Jawa Barat, Senin.Menurut dia, perlu disadari bahwa Indonesia terdiri atas desa-desa. Seluruh sumber daya alam, termasuk industri berada di desa. Namun baru saat ini desa mendapatkan alokasi dana desa untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang efeknya semakin baik dibanding dulu.“Jadi baru \'disawer\' sedikit saja desa sudah tumbuh, apalagi kalau dibangun sistem memadai tentang bagi hasil antara pusat dan desa, itu akan berefek ke pertumbuhan ekonomi, infrastruktur sampai investasi desa,” katanya.Mengenai kekhawatiran penyimpangan pengelolaan dana desa, papar dia, hal tersebut terjadi karena anggaran desa selalu menjadi sorotan dan yang menyorotinya banyak, mulai dari oposisi yang tak lain kelompok yang kalah saat pencalonan kepala desa, LSM yang kini banyak fokus pada anggaran desa, termasuk oknum wartawan ‘bodrek’ yang sengaja datang ke desa untuk mempertanyakan dana desa.“Dengan demikian, saat ini desa sangat terawasi. Sudah kecil, yang mengawasinya banyak sehingga mudah ketahuan salahnya,” kata Dedi.Hal tersebut, katanya, berbeda dengan anggaran kabupaten, kota, dan provinsi apalagi pusat yang memiliki anggaran sangat besar sehingga sulit diawasi dan yang mengawasinya sedikit.Ia menyebutkan semakin tinggi jenjang pemerintah semakin sulit untuk diakses dan diawasi. Sebaliknya, semakin bawah jenjang pemerintahan semakin mudah untuk diawasi.“Contoh kecilnya saja di desa ada jalan lingkungan yang setiap hari dilewati warga, dilewati oposisi, LSM, dan lain-lain. Jalan itu sangat gampang diawasi dan laporannya gampang, berbeda dengan jalan nasional,” katanya.Sebagai orang yang sehari-hari hidup dan berhubungan dengan para kepala desa, Dedi menilai apa yang dilontarkan Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya pada Minggu (19/3) adalah hal yang wajar.“Pengajuan itu (anggaran dana desa 10 persen dari APBN) adalah hal yang lumrah dan itu bentuk aspirasi yang harus dihargai,” kata Dedi Mulyadi. (ida/ANTARA)
Ketua MK Tegaskan Independensi Hakim Konstitusi
Jakarta, FNN - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menegaskan akan menjaga independensi hakim konstitusi di lembaganya.\"Independensi kami sebagai hakim konstitusi akan tetap kami jaga dan rawat, apa pun tantangan dan rintangannya,\" kata Anwar Usman saat memberikan sambutan usai pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Senin.Anwar Usman menjelaskan bahwa MK saat ini hampir berusia 20 tahun sebagai lembaga yang mengemban amanah reformasi untuk mengawal konstitusi.Ikhtiar untuk bangun MK sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel, kata Anwar, terus dilakukan perbaikan dan dikembangkan sehingga mudah dijangkau masyarakat secara umum dan para pencari keadilan pada khususnya.Dalam kehidupan manusia, lanjut dia, ada beberapa hal yang tidak mungkin dihindari setiap insan, yakni maut, rezeki, dan jodoh. Hal ini termasuk dalam penentuan jabatan apa pun, itu mutlak hak Allah Swt., Tuhan Yang Mahakuasa.\"Secara pribadi, saya tetap berpegang teguh pada risalah Rasulullah Muhammad saw., \'Jika seandainya anakku Fatimah mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya\',\" katanya menegaskan.Menurut dia, hikmah yang dapat dipetik dari ungkapan Rasulullah adalah penegakan hukum dan keadilan tidak boleh terhalang adanya hubungan kekerabatan atau keluarga.Anwar Usman dan Saldi Isra sah ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK masa jabatan 2023—2028.Penetapan itu dalam Sidang Pleno Khusus Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan sumpah Ketua dan Wakil Ketua MK masa jabatan 2023—2028 di Gedung MK, Jakarta, Senin.(ida/ANTARA)
Kader PKB Diminta Tetap Kerja Meski Elektabilitas PKB Masuk 3 Besar
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta seluruh kader dan pengurus partai tidak terlena dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di mana elektabilitas partai tersebut masuk tiga besar.\"Survei itu salah satu indikator, yang lebih penting dari survei itu pembuktian. Jangan lena, jangan lalai, jangan terlalu cepat puas,\" kata Cak Imin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Dia menegaskan seluruh kader dan pengurus partai harus bekerja keras untuk membuktikan PKB bisa menjadi juara dua di Pemilu 2024.Meski begitu, Cak Imin mengaku sangat bersyukur atas meningkatnya tren elektabilitas PKB berdasarkan hasil survei SMRC dan sejumlah lembaga survei lainnya. Dia optimistis PKB dapat bertengger di juara dua nasional jika semangat dan kerja keras seluruh kader dan pengurus tetap bergelora.\"Alhamdulillah, kita sangat bangga, bersyukur; beberapa lembaga survei, terakhir SMRC, kenaikan PKB cukup signifikan dan ada beberapa lembaga survei yang menunjukkan tren elektabilitas kita menuju dua besar,\" tambah Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra itu.Dia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader dan pengurus PKB di semua tingkatan atas kerja keras mereka, sehingga tren elektabilitas PKB terus meningkat.\"Saya minta kita terus bekerja untuk mewujudkan survei itu nyata di 2024. Target kita setidak-tidaknya juara dua,\" katanya.Secara khusus, dia juga menargetkan PKB menang dengan perolehan minimal 30 persen di Jawa Timur. Saat ini, hasil survei internal PKB elektabilitas PKB di Jawa Timur sudah berada di posisi teratas dengan capaian 24 persen.\"Untuk Jatim, kita juga sangat tinggi, tapi belum sampai target kita 30 persen di Jatim, sehingga kita bisa menentukan arah pembangunan Jatim ke depan,\" ujar Cak Imin.(ida/ANTARA)
Mahfud Menjadi Brutus?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Diam sejenak saat berada di Australia, Menkopolhukam Mahfud MD muncul kembali dan menyatakan bahwa ia siap membongkar data pergerakan mencurigakan 300 Trilyun di Kemenkeu bila diundang ke DPR. Ia menyatakan soal 300 Trilyun bukan bercanda. Mahfud MD sebagai Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU merasa bertanggungjawab. Publik terlanjur penasaran. Kasus Rafael Alun Trisambodo adalah pemicu dan pejabat di Direktorat Pajak itu kini diperiksa oleh KPK. 40 rekeningnya telah diblokir untuk temuan transaksi 500 milyar. KPK menyatakan 134 pegawai direktorat jenderal pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Dicurigai sebagai dana korupsi atau pencucian uang. Tekad Mahfud MD untuk membongkar tentu patut untuk dispresiasi. Hanya setelah pertemuan dengan Menkeu Sri Mulyani sebelum ke Australia terjadi suasana \"gencatan senjata\" yang menimbulkan kesan seolah masalah selesai. Klarifikasi Menkeu dan PPATK kepada Mahfud MD telah sukses meredam. Kini dengan \"kesiapan\" membongkar di depan DPR lumayan cukup membuka harapan publik. Meskipun sebagai Menkopolhukam semestinya Mahfud bukan hanya berkoar atau menunggu undangan DPR. Ia Menko yang punya kompetensi menggerakan berbagai lembaga termasuk aparat penegak hukum. Apalagi juga Mahfud MD adalah Ketua Komite Pencegagan dan Pemberantasan TPPU. Taruhlah Mahfud MD terus bergerak untuk membantah tudingan bahwa ia menyiarkan berita ohong (hoax), maka mengobrak-abrik Kemenkeu sama saja dengan menembak jantung pemerintahan Jokowi. 300 trilyun itu baru satu peluru. Said Didu mantan Sekretaris Menteri BUMN menyebut angka kebocoran hingga 4000 trilyun. Keseriusan Menkopolhukam untuk terus bergerak dapat \"membunuh Jokowi\" karena penanggungjawab pengelolaan pemerintahan termasuk kondisi keuangan negara adalah Presiden. Pembunuh Julius Caesar itu Brutus \"anak\" kepercayaannya sendiri. Akankah Mahfud menjadi seorang Brutus? Sebenarnya ada tiga pilihan bagi Mahfud dalam melangkah, yaitu : Pertama, terus mengobrak abrik melawan Menkeu yang artinya \"melawan\" istana dan lingkaran penentunya. Mahfud bakal dimusuhi sejawat. Kedua, mundur dari jabatan Menkopolhukam. Bergerak bersama rakyat menghadapi rezim yang ia yakini \"bobrok\". Ketiga, menyerah dan tak berdaya menghadapi ancaman Istana. Lalu \" melempem\" seperti kerupuk basah. Bila integritas Mahfud MD masih ada, maka pilihan sehat adalah mundur dari jabatan Menteri, bergerak bersama rakyat membongkar borok rezim. Bila tidak, maka Mahfud segera akan menjadi \"kerupuk basah\" atau \"Brutus\". Nah selamat memilih Pak Mahfud MD, rakyat menunggu kerja nyata bukan omongan doang. Sudah bosan dan terlalu lama berada di bawah rezim \"omong doang\". Bandung, 20 Maret 2023
POPULER
