Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD 

Ada hembusan angin dari Istana, rencana  HUT Kemerdekaan RI 2023 akan diperingati di IKN baru, Paser, Penajam, Kalimantan Timur?

Bisa kabar Hoax , tapi juga bisa kabar benar, hanya pertanyaanya apakah layak atau tidak ditinjau dari prespektif akal sehat dan kelayakan.

Dari latar belakang pemikiran IKN lahir dari pemikiran Istana yang beranggap seolah maha kuasa di negeri ini.

Nggak tahu apa yang menjadi bahan pertimbangan dan mendorong niat itu, yang bisa ditafsirksn beraneka ragam mulai yang paling baik hingga paling buruk.

Secara umum bahwa Ibu Kota Negara merupakan Center Of Gravity suatu negara, bahkan merupakan barometer dan tolok ukur kemajuan suatu negara dengan mempertimbangkan posisi, kondisi geografi, keberadaan rakyat sekitarnya,  Pusat pemerintahan dalam ketepatan  dan kecepatan mengomando, mengendalikan, mengkordinasikan, mengkomunikasikan dan mempublikasikan kegiatan bersama badan badan atau instansi jajaranya,  disamping kekenyalan, efektifitas dan efisiensi dalam  mengatur dan merencanakan strategi pertahanan dan keamanan negara.

Apa lagi kondisi geografi Indonesia yang terpecah belah, rentan dengan ancaman dan bahaya dari luar negeri dengan banyaknya celah celah, lorong dan kehampaan antara pulau pulau besar dan pulau pulau kecil.

Sudah bisa dipastikan, bahwa gagasan dan rencana pembangunan IKN baru tidak direncanakan secara komprehensif, detail, strategis, sosio ekonomis, bertahap, berlanjut, berkesinambungan dan saling mendukung.

Bak tiba masa tiba akal, gagap, grusa grusu, panik, tak jelas arah dan tujuan dan bukan bekerja akhir diawal, juga tidak  bekerja awal diakhir.

Mana diingat itu dibangun, mana diingin itu dibuat, tanpa berpikir keseimbangan dengan hutang dan masalah masalah negara lainnya.

Seolah hanya menggunakan kacamata kuda dari masing masing bidang yang tak peduli urusan dengan bidang bidang lain , yang mencerminkan ambisi konyol seseorang yang merasa bisa mengatur dan merencanakan negara segala tanpa melihat dan memperhitungkan untung rugi masa dulu, kini dan masa mendatang.

Anehnya banyak para tokoh tokoh di kabinet yang diyakini banyak para orang orang pintar namun tidak berkutik dan nurut atas kehendak sang paduka.

Hal ini bisa karena bentuk loyalitas, asal Presiden senang atau ada kepentingan lain yang diperoleh terkait keuntungan finansial yang diraih melalui udang dibalik batu atau sambil menyelam minum air, yang tidak peduli akibatnya terhadap masa depan bangsa atau kepentingan anak cucu cicit.

Ironisnya dalam negara hukum dengan sistim demokrasi  penguasa memberikan intimidasi terhadap siapapun dan pihak manapun yang mencoba membahas apalagi merintangi rencana pembangunan IKN baru ini, brengsek dan dungu.

Hanya masyarakat yang lemah semangat yang menerima perlakuan ini, namun bagi masyarakat yang berpikir proaktif dan sensitif akan terus mengejar dan minta pertanggungan jawab atas rencana ini.

IKN baru, jadi belum, keharmonisan pemerintah dengan rakyat tidak ada tanda tanda, namun pihak pemerintah terus memaksakan kehendak. Ada Apa?

Apa lagi ada slentingan, upacara dan acara HUT Kemerdekaan RI 2023 akan diselenggarakan di IKN baru.

Jika ini benar layak rakyat melawan terhadap kebijakan ini, karena ini hanya merupakan sensasi yang tidak masuk akal dilihat dari prespektif akal sehat serta situasi dan kondisi saat ini.

Berangkat dari hutang luarnegeri yang semakin membengkak, compang campingnya pelaksanaan pengadaan kereta api cepat Jakarta Bandung yang terus berubah meningkat naik beaya, perubahan perjanjian kontrak, bahkan bergeser pada peralihan APBN.

Jika pemerintah sadar dan paham tentang makna dan hakiki peringatan HUT KEMERDEKAAN RI, kelengkapan, keterlibatan personil dan sarana prasarana, tidaklah masuk akal akan dilaksanakan di IKN baru yang belum dan tidak disahkan, yang rentan dengan kemangkrakan dan pemborosan uang negara yang dihambur hamburkan demi nafsu ambisi konyol.

Kesimpulan

Pemerintah tidak punya konsep yang signifikan atas rencana pembangunan IKN baru, bisa jadi sebagai politik mercusuar, pengalihan masalah atau krisis managemen negara, Leadership dan smrawutnya pemikiran para ahli dalam kabinet Jokowi.

Ini terjadi karena dikondisikan oleh Oligarki (beberapa tokoh asing yang berkolaborasi dengan beberapa tokoh Pribumi melalui kekuasaan seperti Presiden, Mendagri, Menlu, Menhan)

Namun tokoh tokoh ini didalangi oleh tokoh pribumi pelanjut paham KOMUNIS yang sedang bercokol dalam Kabinet Jokowi maupun di partai/swasta melalui caranya yang khas, merangkul untuk memukul, adu domba, lempar batu sembunyi tangan, lempar kotoran untuk fitnah orang lain.

Ini harus disikapi dengan persatuan dan kesatuan bersama, dengan mengorbankan kepentingan sendiri dan mengutamakan kepentingan bangsa.

Waspada!Jangan terbuai dengan hasil perolehan suara yang kasat mata dilapangan, kecerdikan dan kelicikan KPU, Bawaslu dan jajaranya sangat memungkinkan berbuat dan terjadi kecurangan.

 Oleh karenanya, kita berharap TNI POLRI jangan mau disetir OLIGARKI.

TNI POLRI harus benar benar netral dan berdiri tegak bersama Rakyat, untuk bertekad mengubah dan memperbaiki masa depan bangsa Indonesia.

Catatan:

MenHan  (Prabowo) perlu dilindungi, karena tekad dan niat baiknya terhadap NKRI terbaca dan terjegal oleh sahabatnya sendiri yang satu guru satu ilmu, dan ini yang harus dilenyapkan.

OLIGARKI BUKAN KUAT, TAPI KELALAIAN DAN KELEMAHAN KITA SENDIRI YANG MEMBUAT OLIGARKI BERKUASA.

Dalam keadaan paham dan sadar saya SUGENGWARAS siap menghadapi resiko apapun terhadap diri saya, tidak ada lain hanya KEBESARAN ALLOH yang menjadi tekad, tumpuan dan harapan saya untuk terus berjuang tanpa sia sia.

Aamiin.....Yarobbal Aalaamiin.....ALLOHU AKBAR !

Bandung, 1 Mei 2023.