ALL CATEGORY
Danjen Kopassus Fokus Menyiapkan Prajurit untuk Operasi di Daerah Rawan
Jakarta, FNN - Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat Mayjen TNI Deddy Suryadi menegaskan pihaknya fokus menyiapkan para prajurit dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bertugas, terutama saat mengikuti operasi di daerah-daerah rawan konflik.\"Intinya di sini, kami menyiapkan para prajurit bagaimana mereka berlatih dan terus berlatih untuk ditugaskan di mana pun ditugaskan yang menjadi perintah dari pimpinan tertinggi,\" kata Danjen Kopassus Mayjen TNI Deddy selepas upacara penyerahan satuan Kopassus di Jakarta, Jumat.Danjen Kopassus Ke-36 itu lanjut menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinannya akan meningkatkan kemampuan individu prajurit.\"Saya akan fokus pada peningkatan kemampuan prajurit Kopassus secara perorangan, baik mereka yang punya spesialisasi, keterampilan, maupun kemampuan,\" kata Mayjen Deddy menjawab pertanyaan ANTARA.Untuk modernisasi di tubuh Kopassus, Danjen Kopassus menyampaikan fokus memperkuat pada alutsista.\"Kami diperlengkapi dengan perlengkapan alutsista yang saat ini sedang dimodernisasi dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan ada beberapa perlengkapan yang khususnya tentunya bagi prajurit, baik di Para Komando, Sandi Yudha, maupun Satuan Penanggulangan Teroris,\" kata Mayjen Deddy.Oleh karena itu, untuk 100 hari pertama kepemimpinannya, Danjen Kopassus fokus menjadikan prajurit makin terlatih.\"100 hari saya, saya akan membuat para prajurit menjadi hebat dan terlatih. Itu saja,\" kata dia.Mayjen Deddy Suryadi menggantikan Mayjen TNI Iwan Setiawan sebagai Danjen Kopassus sebagaimana diperintahkan dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/338/III/2023 pada tanggal 29 Maret 2023.Deddy Suryadi merupakan jebolan Akademi Militer 1996, kemudian sempat menjadi lulusan terbaik saat mengikuti pendidikan reguler XLVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) pada tahun 2010.Sebelum diangkat menjadi Danjen Kopassus, Deddy menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) IV/Diponegoro. Deddy juga pernah bertugas sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo pada tahun 2017—2019.Deddy pernah menjabat sebagai Pamen Denma Mabesad, Kepala Staf Korem 061/Suryakancana, Danrem 074/Warastratama, dan Wadanjen Kopassus selama kurang lebih 9 bulan di bawah kepemimpinan Mayjen TNI Iwan Setiawan.Mayjen Iwan resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Danjen Kopassus kepada Mayjen Deddy di hadapan lebih dari 300 prajurit Kopassus, yang merupakan perwakilan dari Serang, Jakarta, Bogor, Bandung, dan Solo.Dalam upacara penyerahan satuan itu, Mayjen Iwan meminta seluruh prajurit Kopassus memberi dukungan kepada Mayjen Deddy.\"Saya yakin dan percaya Pak Deddy pasti akan bisa memimpin lebih baik dari saya. Saya yakin dan percaya itu. Tolong semuanya berikan dukungan,\" kata Mayjen TNI Iwan Setiawan, Komandan Jenderal Kopassus ke-35.(sof/ANTARA)
Di Tengah Manuver Jokowi, Sandi dan Erick Sama-sama Untung
Jakarta, FNN - Pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Kamis (27/04/2023) dikaitkan oleh banyak orang sebagai sinyal bakal Capres dan Cawapres 2024. Apalagi pertemuan juga dilakukan antara Zulkifli Hasan dengan Jokowi dan antara Sandiaga Uno dengan Jokowi. Orang membaca bahwa wajah Sandiaga sumringah setelah bertemu Jokowi. Mengomentari peristiwa tersebut, Rocky Gerung dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Rocky Gerung Official edisi Jumat (28/4/23) mengatakan: “Jadi tetap Jokowi paham jalan pikiran dari partai-partai kecil ini. Dia tetap tahu bahwa ada rahasia-rahasia politik, rahasia-rahasia bisnis yang diketahui oleh Jokowi. Itu mungkin yang dianggap oleh Jokowi masih bisa dia kendalikan.” Tetapi, lanjut Rocky, orang semacam Sandi memiliki pragmatisme yang luar biasa. Karena waktu Sandi misalnya memastikan untuk keluar dari Gerindra, tentu dia tahu bahwa konsekuensinya akan ada, sebut saja permusuhan dengan Prabowo. Karena di atas segala prestasi Sandi, Sandi dimunculkan justru oleh Prabowo sehingga menjadi seorang tokoh politik. Sebelumnya Sandi hanya seorang tokoh bisnis yang dikenal di kalangan bisnis. Sandi mendapat keuntungan dari posisi itu. Bagaimanapun, waktu Sandi dinyatakan sebagai calon wakil presiden, pasti pasar bergairah juga. Pasar menganggap bahwa ekonomi Indonesia akan dipimpin oleh wakil presiden yang paham tentang ekonomi. Sebagai pebisnis, menurut Rocky, Sandi tentu akan kapitalistis pada waktu itu. Hal yang sama juga berlaku sekarang. Saat ini mungkin Sandi menganggap bahwa dengan memiliki status sebagai calon wakil presiden dari Ganjar, pasar tentu mulai menduga kalau dia menang regulasinya lebih baik buat market. “Dan itu yang saya anggap bahwa ya lebih baik buat market, tapi buruk buat ide keadilan sosial dari Soekarno. Tetapi, orang semacam Sandi mungkin nggak peduli itu tuh. Sangat mungkin Sandi sudah berhitung sekarang. Begitu dideklarasikan Ganjar dan Sandi, itu saham-saham strategis yang dimiliki Sandi langsung melonjak, kira-kira begitu,” ujar Rocky. “Itu yang kita harus juga kaitkan antara siasat bisnis dan kedudukan politik seseorang. Lain kalau Sandi nggak punya perusahaan, mungkin dia nggak peduli itu,” lanjutnya. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa mungkin Sandi tidak pernah rugi sebetulnya, karena dia selalu ada dalam posisi membaca sinyal pasar, bukan sinyal politik sebetulnya dibaca oleh Sandi. Sinyal politik dipakai untuk memengaruhi sinyal pasar. Hal yang sama juga terjadi pada Erick Thohir meski posisinya saat ini berada di belakang Sandi. Padahal, investasi Erick Thohir lebih kuat dibandingkan Sandi, karena selain di PAN Erick Thohir juga berada di NU, terutama di Ansor. Bahkan, Sekjen PBNU, Saefuloh Yusuf, dan Ketua GP Ansor, Yakut Cholil Qoumas, mengampanyekan dan secara terbuka mendukung Erick Thohir. “Jadi kita mulai mencoba untuk menganalisis politik bukan dari basis ideologi sebetulnya, tapi dari apa yang disebut sebagai daily politic di Amerika. Seseorang akan masuk di dalam pertarungan politik dengan kalkulasi pasar bereaksi apa,” ujar Rocky. Erickt Thohir, tambah Rocky, juga melakukan hal yang sama sebetulnya. Bagi ErickThohir, NU bukan sumber dukungan politik, tapi market. Jadi, dia anggap bahwa ini konsumen semua yang bisa dibaca oleh bigdata, diterjemahkan oleh artifisial intelijen (AI), dan selalu berimplikasi pada saham-saham Erick Thohir. “Erick Thohir adalah orang yang terlatih untuk memanfaatkan sentimen pasar yang akan ditentukan oleh sentimen politik. Sentimen politik itu yang paling bagus mengarahkan sentimen pasar. Kita juga musti mulai memanfaatkan tata cara berpikir itu, apalagi kalau kita tahu Sandi dan Erick Thohir sudah terlatih dalam financial engineering,” ujar Rocky. Dengan demikian, menurut Rocky, kita tetap mesti menduga dengan kuat bahwa Erick juga sudah mengkalkulasi untung ruginya di situ. Mungkin kapitalisasi beberapa perusahaan Erick secara diam-diam naik sebetulnya. Orang bangga Erick ada di dalam lingkaran kekuasaan sehingga bisa memengaruhi regulasi.(sof)
Tidak Ada Penjegalan Terhadap Pencalonan Anies Baswedan
Purwokerto, FNN - Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Indaru Setyo Nurprojo menilai tidak ada upaya penjegalan terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai salah satu bakal calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.\"Saya pikir ini (Pemilu 2024, red.) menarik, ya, karena secara garis besar terbelah menjadi dua bagian, yaitu capres yang akan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo, red.) dan capres yang dianggap tidak akan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi,\" katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.Dua dari tiga nama capres yang telah muncul, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang diketahui dekat dengan presiden ke-7 RI diasumsikan akan bisa melanjutkan kerja-kerja Jokowi ke depan.Capres lainnya, yakni Anies Baswedan yang secara representasi mendapat dukungan Partai NasDem yang sebelumnya masuk koalisi pendukung Jokowi dianggap tidak bisa melanjutkan kebijakan Joko Widodo.Dalam hal ini, kebijakan-kebijakan Jokowi dan Basuki Tjahja Purnama selama memimpin Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak berkelanjutan pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.\"Itu makin jelas tentang posisi itu (capres yang bisa melanjutkan kebijakan Jokowi, red.). Secara umum seperti itu, tinggal bagaimana kompetisi ke depan,\" tegas Dosen FISIP Unsoed itu.Kendati demikian, dia mengaku curiga Pemilu 2024 akan seperti Pemilu 2019 yang berakhir gembira (happy ending) meskipun kompetisi tetap berlangsung.Menurut dia, kecurigaan tersebut muncul karena kepentingan Ibu Kota Negara (IKN) lebih mengemuka dan menjadi agenda semua partai lantaran semuanya juga berkepentingan terhadap IKN.Menyinggung mengenai pertemuan pimpinan dari tiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Jakarta, Kamis (27/4) malam, Indaru mengatakan bahwa bagaimanapun koalisi besar tetap diperlukan dalam Pemilu 2024 meskipun PPP sebagai salah satu anggota KIB mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres.Dua parpol lainnya dalam KIB, yakni Partai Golkar dan PAN belum memastikan arah dukungannya meskipun ada dugaan akan memberikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.\"Saya tidak mengatakan ini (KIB, red.) bubar, ini bagian dari desain. Jadi, mereka akan bersaing secara fair dan musuh bersamanya itu adalah koalisinya Mas Anies (Anies Baswedan, red.),\" tegasnya.Ia mengaku tidak melihat kemunculan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai upaya penjegalan terhadap pencapresan Anies Baswedan karena dari sisi kekuatan, kubu pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu diperkirakan sama kuat jika melawan capres yang diusung PDIP.Akan tetapi, kalau kemudian Ganjar bergabung dengan Prabowo, dia memperkirakan hal itu akan menjadi sesuatu yang cukup berat bagi kubu Anies.Di sisi lain, PDIP ingin mengusung capres sendiri, pun dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PKB ingin mengusung capresnya sendiri.\"Pilpres itu sangat menentukan terhadap perolehan (suara) partai khususnya di daerah dan sebagainya. Kita lihat kemarin beberapa partai yang mengusung Pak Jokowi itu secara tidak langsung juga terangkat, PKB itu yang paling nyata,\" jelasnya.Menurut dia, hal itu penting menjadi catatan ketika partai A, B, dan C mengusung capres, mereka akan berhitung terhadap perolehan suaranya nanti dan hal itu signifikan.Oleh karena itu, dia mengaku melihat ada tiga capres yang akan tampil pada Pemilu 2024, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.\"Kalau cuma dua calon, yakni Mas Ganjar dan Pak Prabowo, itu hanya sekadar pemilu-pemiluan,\" kata Indaru.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijawalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Pada Pemilu 2024, KPU Merancang Metode Penghitungan Suara Dua Panel
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merancang metode dua panel penghitungan suara untuk Pemilu 2024 guna mencegah insiden banyaknya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia seperti pada Pemilu 2019.\"Kami merancang kebijakan penghitungan suara dengan metode panel, di mana pelaksanaan penghitungan suara itu dibagi dalam dua panel,\" kata Anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, Jumat.Dua panel itu terdiri atas panel A dan B. Dengan metode dua panel itu, menurut Idham, KPPS yang beranggotakan tujuh orang dapat dibagi menjadi dua kelompok.Panel A dapat bertugas menghitung perolehan suara pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPD RI. Panel B dapat menghitung suara pemilihan anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten dan kota.Sementara pada Pemilu 2019, KPU hanya menggunakan metode satu panel dalam penghitungan suara.Ketentuan penerapan metode panel itu pun akan dimuat dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) tentang pemungutan dan penghitungan suara.KPU pun telah mulai melakukan simulasi penghitungan suara dengan metode dua panel tersebut, seperti di Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada Kamis (27/4).Selain merancang metode penghitungan suara yang baru, KPU juga membatasi usia petugas KPPS menjadi minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun untuk mencegah terjadinya peristiwa kematian petugas KPPS seperti pada Pemilu 2019.\"Peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada 17 April 2019 lalu, di mana telah wafat sebanyak 722 anggota badan ad hoc penyelenggara pemungutan suara untuk Pemilu 2019 itu, menjadi pelajaran penting bagi kami untuk memastikan ke depan peristiwa itu tidak terulang kembali,\" jelasnya.Lebih lanjut, dia menyampaikan ketentuan batasan usia itu ditetapkan berdasarkan kajian yang telah dilakukan KPU serta masukan dari berbagai pihak, seperti Kementerian Kesehatan, aktivis pemilu, dan masyarakat. KPU juga mencermati riset Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mengenai usia ideal petugas KPPS.Berdasarkan hasil kajian KPU, diketahui bahwa rentang usia 17-55 tahun merupakan usia seseorang memiliki imunitas atau ketahanan tubuh lebih baik. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas dengan baik sebagaimana diatur dalam rancang PKPU mengenai pemungutan dan penghitungan suara.\"Artinya, kerja KPPS tidak terhambat karena faktor kesehatan tidak memadai,\" ujar Idham.(sof/ANTARA)
Penerapan UU ITE Perlu Dikaji untuk Mencegah Polarisasi
Bengkulu, FNN - Pakar politik sekaligus akademisi Universitas Bengkulu Dr. Panji Suminar menyebutkan penerapan Undang-undang ITE perlu dikaji dan jadi pertimbangan untuk mencegah polarisasi dalam Pilpres 2024. \"Capres-capres yang maju mereka menonjolkan citra diri bahwa mereka berkompeten, bukan melakukan politik primordial dan membuat polarisasi. Namun, yang menjadi masalah kan simpatisan dan buzzer yang menggoreng isu, kampanye negatif bahkan kampanye hitam,\" kata Dr. Panji Suminar di Bengkulu, Jumat. Saluran yang dimanfaatkan simpatisan serta buzzer untuk berkampanye negatif bahkan kampanye hitam itu lewat media sosial atau ruang digital. Etika dan aturan di ruang digital itu lah yang perlu dikelola agar benih-benih polarisasi yang berawal dari kampanye hitam bisa dicegah. \"Makanya perlu dikaji penerapan UU ITE, harus keras dan tegas terhadap buzzer yang berkampanye hitam dan penyebar hoaks. Tegas dengan menggunakan UU ITE bukan untuk menutup saluran berekspresi, namun menjaga konten-konten yang diberikan konten memecah belah bangsa,\" tuturnya. Untuk kampanye negatif sebenarnya menurut Panji secara etika politik masih bisa \"diterima\" karena hal itu merupakan fakta, namun fakta yang disuguhkan adalah fakta yang negatif. Tetapi, lanjut dia sangat tidak bisa diterima kampanye yang dilakukan merupakan kampanye hitam, menyebarkan kebohongan ke ruang publik, membuat rakyat terbelah dan membahayakan bangsa. \"Kalau kampanye negatif itu berasal dari fakta negatif dari sosok yang di munculkan, masih dapat diterima walaupun secara etika tidak lah elok menyerang seperti itu. Tapi kalau kampanye hitam itu adalah kebohongan, memfitnah, atau tindakan lainnya yang sebenarnya tidak dilakukan oleh calon yang ingin dijatuhkan,\" ucapnya. Dia menyarankan sebaiknya elite politik dan peserta pemilu memberikan contoh yang baik dengan berkampanye menonjolkan program, visi dan misi, bukan malah sibuk mencari kesalahan lawan saing. \"Dan perlu mengontrol para buzzer, baik kontrol dari peserta pemilu, KPU sebagai penyelenggara, maupun pemangku kebijakan, dan penegak hukum. Kalau mereka menggunakan politik identitas, kampanye hitam membuat polarisasi, tindak tegas, hukum berlaku,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Bawaslu Batang Menemukan Data 291 Orang Meninggal Dunia Masuk DPS
Batang, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menemukan data 291 warga yang sudah meninggal dunia masuk dalam daftar pemilih sementara, sebanyak 77 pemilih yang tidak lengkap elemen data dan 165 pemilih ganda.Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batang Mahbrur di Batang, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan saran perbaikan kepada KPU terkait dengan hasil temuan data tersebut.\"Memang kami harus lebih teliti dalam melakukan pencermatan, khususnya dalam mengecek data ganda karena tidak adanya nomor induk kependudukan (NIK). Pada pencermatan daftar pemilih sementara, kami juga perlu strategi baru karena salinan DPS hanya memberikan salinan dalam format tanpa NIK,\" katanya.Ia yang didampingi Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Khikmatun mengajak petugas pengawas pemilu hingga tingkat desa agar terus mencermati daftar pemilih sementara.\"Apabila, ada kesalahan data daftar pemilih sementara, kami minta mereka segera melaporkan agar bisa segera dilakukan perbaikan oleh KPU,\" katanya.Anggota Bawaslu Kabupaten Batang Khadik Anwar mengatakan bahwa saat ini memasuki tahapan sosialisasi tentang waktu pelaksanaan Pemilu 2024 dan belum memasuki tahapan kampanye.\"Oleh karena itu, terkait dengan adanya kemungkinan kampanye terselubung yang dilakukan bakal calon anggota legislatif pada Lebaran 2023, kami belum menerima laporan baik dalam bentuk pembagian paket sembako maupun lainnya,\" katanya.Saat ini pihaknya masih melakukan pemutakhiran data pemilih yaitu penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) baik di tingkat PPS, PPK, maupun KPU.(ida/ANTARA)
KTT ASEAN Diharapkan Bisa Memberi Dampak Positif Terkait Keamanan Papua
Jayapura, FNN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berharap pelaksanaan kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Association of Southeast Asian Nations atau dikenal KTT ASEAN pada Mei 2023 dapat memberikan dampak positif terkait suasana keamanan wilayah, khususnya di Bumi Cenderawasih.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto, kepada ANTARA di Jayapura, Jumat, mengatakan pasca pandemi COVID-19, Indonesia dipercaya memimpin banyak kegiatan berskala dunia.“Kini Indonesia setelah sukses menjadi Presidensi G-20, dilanjutkan dengan Keketuaan KTT ASEAN 2023,” katanya.Menurut Jeri, pada KTT ASEAN ini Indonesia kelima kalinya menjadi Keketuaan organisasi di tingkat kawasan yang berdiri sejak 8 Agustus 1967 yang hingga kini beranggotakan 11 negara.“Dengan mengusung tema ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth’ mempunyai makna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia,” ujarnya.Dia menjelaskan Indonesia ingin membawa ASEAN menjadi kawasan yang memiliki peran penting, bagi negara kawasan dan dunia, berperan sentral sebagai motor perdamaian maupun kesejahteraan kawasan dan selain itu, Indonesia juga ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan dimulainya \"kick off\" Keketuaan ASEAN Indonesia 2023. Pengumuman disampaikan langsung Jokowi di depan warga di Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI, Jakarta Pusat.\"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya nyatakan kick off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 dimulai,\" kata Jokowi, Minggu 29 Januari 2023.Sekadar diketahui, terdapat 11 negara anggota ASEAN yaitu, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Timor Leste dan Kamboja. Acara puncak akan berlangsung dua kali yakni KTT ASEAN pada Mei 2023 yang bertempat di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan KTT ASEAN Plus di Jakarta pada September 2023.(ida/ANTARA)
Jokowi Terhenti Prabowo Serba Salah
Oleh Yarifai Mappeaty - Kolumnis MESKI lebaran adalah momentum keagamaan, namun bukan masalah bagi Megawati Soekarno Putri untuk membuatnya menjadi momentum politik. Bagaimana tidak? Di saat mayoritas rakyat negeri ini sedang menikmati suasana ledul Fitri 1444 H, Megawati justeru membuat kejutan politik dengan mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI-P. Memang tidak boleh? Bukan begitu. Hanya saja, mengapa tak menunggu barang sehari dua hari, membiarkan dulu momen Iedul Fitri itu berlalu? Sehingga muncul kesan bahwa Megawati sedang berlomba untuk mendahului. Jika benar begitu, maka, Megawati dan PDI-P, kira-kira sedang berlomba dengan siapa? Sinyalemen Denny Indrayana memberi kesan bahwa pengumuman pencapresan Ganjar tersebut, terjadi karena “tekanan” Jokowi, mungkin saja Denny benar. Namun ada spekulasi lain yang berkembang dan menyatakan sebaliknya. Bahwa Megawati melakukan itu untuk mendahului Jokowi dan Koalisi Besar-nya untuk mencegah paket Prabowo – Ganjar terbentuk. Tetapi, eit, tunggu dulu. Mengapa Jokowi memaketkan Prabowo – Ganjar, bukannya Ganjar – Prabowo? Sebab dinilai tanpa dukungan PDI-P, Ganjar bukan apa-apa. Bahwa elektabilitas Ganjar dilaporkan selalu paling tinggi, itu suka-sukanya lembaga survei. Sebab terbukti, setelah paket Prabowo – Ganjar diwacanakan, muncul laporan survei yang menyebut elektabilitas Prabowo melampaui Ganjar. Lucu, bukan? Masalahnya, jika paket Prabowo – Ganjar berhasil diwujudkan oleh Koalisi Besar Jokowi, maka pilihan yang tersedia bagi PDI-P menjadi terbatas. Misalnya, jika memilih bergabung dengan Koalisi Besar Jokowi, PDI-P harus menerima konsekuensi kehilangan “tanduk”, rela tak punya kuasa mengatur. Sebaliknya, jika memilih tak bergabung, mau tak mau, PDI-P tetap harus mengusung paket Capres – Cawapres sendirian, sekadar memenuhi kewajiban konstitusi, tanpa ada keyakinan memenangkan kontestasi. Kedua pilihan yang tersedia benar-benar sangat tak menyenangkan bagi PDI-P. Itu sebabnya, saya semula menilai bahwa gagasan Jokowi membentuk Koalisi Besar, sungguh brilian. Saya membayangkan Jokowi bermaksud hendak melempar dengan sebuah batu untuk membuat dua ekor burung terkapar sekaligus. Pertama, sasaran utamanya tentu untuk menghentikan Anies. Hal itu bisa tercapai, meminjam istilah Denny Indrayana, jika Moeldoko berhasil “mencopet” Partai Demokrat. Maka niscaya partai berlambang mercy itu praktis berada dalam genggaman Jokowi. Dan, jika itu terjadi, maka, harapan Anies menjadi Capres, pun dipastikan pupus. Kedua, untuk meruntuhkan “keangkuhan” seorang Megawati dan hegemoni PDIP. Tetapi ada pula yang membacanya sebagai upaya “balas dendam” Jokowi terhadap sikap Megawati yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden 3 priode dan penundaan pemilu. Bagi PDI-P, sebagai partai penguasa selama satu dekade terakhir, menjadi seekor banteng tanpa tanduk dalam Koalisi Besar Jokowi, tentu sangat menyakitkan. Tetapi sebaliknya, membiarkan Ganjar dimanfaatkan oleh pihak lain di luar sana, yang bisa memberi mudharat bagi PDI-P, juga bukan pilihan bijak. Sementara itu, jika masalahnya adalah Ganjar dilihat sebagai ancaman bagi trah Soekarno di PDIP, sehingga Megawati enggan mencapreskannya, maka risikonya sama saja, apakah Ganjar berada di dalam atau di luar. Sebab saat berkuasa, baik sebagai presiden maupun wakil presiden, potensi ancaman itu tetap ada, selama Ganjar memang ada niat. Menghadapai situasi pelik semacam itu, tak disangka Megawati dan PDI-P justeru membuat pilihan sendiri yang tak kalah brilian dan mematikan bagi rivalnya. Dengan mengesampingkan potensi ancaman Ganjar bagi eksistensi trah Soekarno di PDI-P, Megawati pada akhirnya memutuskan men-take over Ganjar dari tangan Jokowi. Konstelasi politik nasional pun berubah seketika, dan Koalisi Besar Jokowi menjadi berantakan. Di sini, diakui atau tidak, Megawati kembali menghentikan Jokowi setelah melakukan hal yang sama sewaktu menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu digulirkan. Penolakan Megawati itulah membuat penulis sampai cenderung mengamini pendapat bahwa pencapresan Ganjar oleh PDI-P, bukan karena tekanan Jokowi. Bahkan publik menilai kalau Megawati menghentikan Jokowi agar tak perlu “kepo” mengurusi Capres penggantinya. Hal senada pernah diserukan Hilmi R Ibrahim, Ketua Bidang Politik Partai Ummat, beberapa waktu lalu. Hemat penulis, sebaiknya memang begitu. Kekuasaan Jokowi yang tersisa dan makin renta itu, cukup diabdikan untuk memastikan Pilpres 2024 berjalan dengan jurdil. Realitasnya, Megawati tidak hanya menghentikan Jokowi, tetapi juga membuat Prabowo serba salah. Jika memutuskan bergabung dengan PDI-P untuk mendukung Ganjar yang digadang-gadang berpasangan dengan Sandiaga, maka dari sisi konstribusi, dinilai tidak berarti. Sebab sama halnya, datang tak mencukupi, pergi juga tak mengurangi. Ataukah Prabowo memilih tetap maju dengan berpasangan Airlangga Hartarto, misalnya? Sangat mungkin. Apalagi secara presidential threshold memenuhi syarat. Masalahnya, Prabowo tak punya lagi Jokowi sebagai sandaran. Sehingga peluang memenangkan kontestasi, dinilai kecil. Pada situasi yang dilematis seperti ini, pilihan paling bijak bagi Prabowo adalah kembali ke asal, bergabung dengan Koalisi Perubahan mem-back up Anies. Jika ini dilakukan, maka puluhan juta bekas pendukungnya akan berurai air mata, seperti menyambut kembalinya si anak hilang. Makassar, 28 April 2024
Jumat Sore, Muhaimin dan Prabowo Akan Bertemu
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan di Jakarta, Jumat sore.\"Insyaallah jam 16.00, pertemuan Ketum PKB dan Ketum Gerindra,\" kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Dia menyebut pertemuan tersebut dalam rangka silaturahim dan halalbihalal Idul Fitri 1444 Hijriah kedua partai, yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) itu.\"Silaturahim rutin, sambil gunakan (momen) Idul Fitri untuk berlebaran,\" tambah Jazilul.Rencananya, pertemuan antara Prabowo dengan Muhaimin, yang akan didampingi oleh sekretaris jenderal (sekjen) berikut pengurus DPP masing-masing partai, akan membahas terkait masa depan Koalisi KIR.\"Tentu terkait juga masa depan KKIR,\" ujarnya.Pada 10 April lalu, Prabowo Subianto telah menerima kunjungan Muhaimin Iskandar di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Pertemuan itu membahas hasil pertemuan antara Partai Gerindra dengan partai-partai pendukung Pemerintah terkait koalisi besar dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024.(ida/ANTARA)
Minggu, PDI Perjuangan Akan Bertemu PPP Membahas Pemenangan Ganjar
Jakarta, FNN - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono pada Minggu (30/4) untuk membahas pemenangan Ganjar Pranowo sebagai Bakal Calon Presiden RI Pilpres 2024.\"Rencananya hari Minggu (30/4), pukul 14.00 WIB, Pak Mardiono bersama jajaran pengurus PPP akan kami terima di kantor DPP PDI Perjuangan. Komunikasi via telpon sudah dilakukan. Minggu akan menjadi kesempatan pertama bertemu dengan Ibu Megawati Soekarnoputri guna meneguhkan kerjasama politik,\" kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Sesuai dengan mekanisme kedua partai, tutur Hasto melanjutkan, kerja sama ini akan kokoh guna memperkuat sistem presidensial dalam sistem kepartaian yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.Hasto menyebutkan rekam jejak PPP memiliki kesesuaian historis dengan PDI Perjuangan.Keduanya selama masa Orde Baru menjadi representasi partai tertindas sehingga terbangun ikatan emosional di antara kedua partai dalam suatu hubungan yang unik, yang disatukan oleh perasaan senasib sepenanggungan.\"Sehingga diyakini kerja sama dengan PPP sangat positif, dan semakin memperkuat energi kemenangan Pilpres 2024. Seluruh kerja sama partai politik dilakukan melalui komunikasi partai dengan partai,\" ujar Hasto.Pria asal Yogyakarta ini mengatakan terkait kerja sama politik, modal pertama adalah dengan parpol di pemerintahan Presiden Jokowi-KH Maruf Amin, dikecualikan bagi parpol yang sudah mendeklarasikan capresnya sendiri.\"Kedua, menempatkan aspek ideologi kebangsaan-kerakyatan, kesejarahan, kultur, serta kesesuaian agenda masa depan. Ketiga, tidak bisa dipungkiri bahwa kerja sama juga memperkuat aspek elektoral capres,\" kata Hasto.Sehingga, lanjut Hasto, ditinjau dari aspek elektoral, kerja sama dengan PPP akan memperluas basis pemilih dan mencerminkan gambaran Indonesia.(ida/ANTARA)
POPULER
