ALL CATEGORY
Pimpinan KKB Joni Botak Tewas Dibunuh Saingannya
Jayapura, FNN - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri membenarkan laporan tentang tewasnya Joni Botak yang merupakan salah satu pimpinan KKB di wilayah Tembagapura-Intan Jaya, Papua Tengah.Memang video yang beredar dimana Joni Botak dianiaya dan ditembak, termasuk dua orang anak buahnya.\"Joni Botak ditangkap, dianiaya dan ditembak kelompok KKB lainnya Senin (24/4) di Intan Jaya karena dituduh mata-mata,\" kata Kapolda Irjen Pol Fakhiri kepada Antara, Sabtu di Jayapura.Diakui, Joni Botak merupakan salah satu pimpinan KKB yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena aksinya yang membunuh warga sipil dan aparta keamanan.Wilayah operasi Joni Botak di sekitar Tembagapura, yang merupakan daerah penambangan PT. Freeport hingga ke Intan Jaya.Sebelum dibunuh, Joni Botak sempat dilaporkan berupaya masuk ke Tembagapura, namun aparat keamanan sudah terlebih dahulu membangun pos-pos dititik yang diduga merupakan jalan setapak yang digunakan KKB masuk ke Tembagapura.\"Aparat keamanan sudah menutup akses masuk ke Tembagapura sehingga Joni Botak kembali ke Intan Jaya yang kemudian dibunuh oleh kelompok KKB pimpinan Lewis Kogoya, \" kata Kapolda Irjen Pol Fakhiri.Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri membenarkan laporan tentang tewasnya Joni Botak yang merupakan salah satu pimpinan KKB di wilayah Tembagapura-Intan Jaya, Papua Tengah.Memang video yang beredar dimana Joni Botak dianiaya dan ditembak, termasuk dua orang anak buahnya.Joni Botak ditangkap, dianiaya dan ditembak kelompok KKB lainnya Senin (24/4) di Intan Jaya karena dituduh mata-mata, kata Kapolda Irjen Pol Fakhiri kepada Antara, Sabtu di Jayapura.Diakui, Joni Botak merupakan salah satu pimpinan KKB yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena aksinya yang membunuh warga sipil dan aparta keamanan.Wilayah operasi Joni Botak di sekitar Tembagapura, yang merupakan daerah penambangan PT. Freeport hingga ke Intan Jaya.Sebelum dibunuh, Joni Botak sempat dilaporkan berupaya masuk ke Tembagapura, namun aparat keamanan sudah terlebih dahulu membangun pos-pos dititik yang diduga merupakan jalan setapak yang digunakan KKB masuk ke Tembagapura.\"Aparat keamanan sudah menutup akses masuk ke Tembagapura sehingga Joni Botak kembali ke Intan Jaya yang kemudian dibunuh oleh kelompok KKB pimpinan Lewis Kogoya, \" kata Kapolda Irjen Pol Fakhiri.Joni Botak baru muncul setelah terjadi kontak senjata di Jipabera, sekitar Kampung Aroanop pada 28 Februari 2020 dan terlibat penembakan yang menewaskan Bharatu Doni Priyanto serta penembakan terhadap Polsek Tembagapura.(ida/ANTARA)
Ayo Bangun Koalisi Rakyat untuk Perubahan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan ANALISIS Hatta Taliwang tentang lawan Anies dalam Pilpres 2024 sangat menarik. Tokoh dan Direktur Institut Soekarno Hatta ini menyatakan bahwa Anies Baswedan bukan hanya akan berhadapan dengan Partai Politik tetapi kekuatan yang jauh lebih besar dari itu. Menurutnya lawan itu adalah kekuatan bersama dari partai taipan, partai intelijen, partai media massa, partai media sosial, partai buzzer, partai lembaga survey, partai kepolisian, partai KPU, partai KPK serta partai minoritas agama. Semua itu dikoordinasi oleh pemerintah Jokowi. Artinya lawan Anies Baswedan luar biasa berat. Secara tidak langsung ditempatkan seperti \"musuh negara\". Aneh Indonesia ini menganut politik licik, politik tidak sehat bahkan politik primitif. Tidak membuka ruang kompetisi yang fair dan demokratis. Pemerintahan Jokowi diawali dengan politik licik yakni soal presidential threshold 20 % dan tidak cutinya Presiden sehingga ia mampu menggerakkan seluruh organ negara untuk kemenangan dirinya. Ketika kalahpun masih bisa diubah menjadi menang. Maklum seluruh perangkat kecurangan dapat dimainkan. Pada akhir masa jabatan, politik licik dijalankan lagi. Jokowi sebagai Presiden ternyata menjadi \"Ketua Tim Pemenangan\" kandidat jagoannya. Kembali perangkat negara dimainkan. Pesawat kepresidenan saja digunakan untuk kepentingan deklarasi partai. Belum lagi Istana yang bakal menjadi Markas Besar. Apa yang diungkap oleh Hatta Taliwang adalah fenomena dari sebuah realita. Bernegara tanpa etika dan tanpa penghormatan pada martabat bangsa. Menjadi model dari prinsip menghalalkan segala cara. Rakyat tidak boleh membiarkan sistem bernegara ini rusak berkelanjutan. Ini bukan soal lawan Anies Baswedan semata tetapi masalah serius bangsa dan rakyat Indonesia. Perubahan harus dilakukan. Penjajahan harus dihapuskan. Oligarki harus diubah menjadi Demokrasi. Rakyat berdaulat kembali. Ayo bangun koalisi rakyat untuk perubahan demi tegaknya Konstitusi dan Ideologi negeri. Ada 4 (empat) urgensi koalisi, yakni : Pertama, mengawal proses Pemilu khususnya Pilpres agar berjalan secara jujur dan adil. Rakyat adalah pengawas dari berbagai intimidasi dan otak atik angka atau perbuatan curang lainnya. Kedua, mendukung elemen perubahan baik partai politik maupun elemen politik lainnya yang memiliki keprihatinan dan kekhawatiran sama akan bahaya ke depan dari kelanjutan kekuasaan oligarki. Ketiga, jika permainan menjadi vulgar dan pelanggaran konstitusi semakin nyata maka koalisi rakyat dapat mendesak MPR dan DPR untuk memakzulkan Presiden lebih cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Keempat, jika terjadi kemenangan berbasis kecurangan maka dapat dikoreksi dengan langkah perjuangan berkelanjutan untuk perubahan. Termasuk mendesak proses hukum pihak-pihak yang telah melakukan perusakan negara di berbagai bidang. Pelaku KKN adalah prioritas penindakan. Koalisi rakyat untuk perubahan adalah jalan konstitusional kebersamaan rakyat untuk berjuang memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Amar ma\'ruf nahi munkar sebagai wujud dari tanggung jawab rakyat semesta. Negara adalah milik rakyat bukan milik segelintir orang baik penguasa maupun pengusaha. Rakyat harus segera melakukan perubahan untuk mengembalikan ketaatan pada Konstitusi dan pembelaan atas Ideologi. Perusakan negara telah nyata-nyata kini dilakukan oleh kelompok oligarki. Mereka adalah perampok dan perampas kedaulatan rakyat. Bandung, 29 April 2023
Tiga Persoalan Serius Pasca Pencapresan Ganjar
Jakarta, FNN - Pencapresan misterius Ganjar Pranowo oleh PDIP untuk Pilpres 2024 menimbulkan dampak serius bagi partai yang mengklaim pembela wong cilik itu. Hal ini dikemukakan oleh ahli filsafat yang juga pengamat politik Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (29/04/2023). Rocky mencatat ada tiga persoalan serius di PDIP pasca pencapresan Ganjar Pertama terjadi oposisi di tubuh PDIP itu sendiri, kedua KIB bentukan Jokowi porak-poranda, dan ketiga suramnya masa depan Puan Maharani mengamankan trah Sukarno. Dengan adanya perpecahan di tubuh koalisi penguasa, Rocky menyebut ada dua Ganjar dalam situasi saat ini. \"Ada dua Ganjar, yakni Ganjar yang sedang dipromosikan Mega, dan Ganjar yang tetap ingin ditempeli oleh Jokowi. Uniknya di dalam keterbelahan Ganjar itu, ada makhluk-makhluk politik di sekitar Jokowi yang berupaya mengirim calon wakil presidennya,\" kata Rocky. Menurut Rocky hal ini terjadi karena sesungguhnya ada persoalan amplop, apakah Ganjar akan ditempeli amplop Sandi atau amplop dari Erick Thohir. \"Kalau Jokowi kumpulin KIB lagi, pasti pembicaraannya seputaran (amplop) itu,\" tegasnya. \"Soal transaksi, sampai saat ini koalisi itu (KIB.red) belum bisa disebut utuh atau bahkan bisa pontensi untuk pecah lagi, jadi tawar menawar adalah ciri utama ketika Ganjar terpilih,\" tambah Rocky. Hersu juga menanyakan kepada Rocky, mustinya kalau Ganjar itu memang diasuh oleh Jokowi mungkin PDIP sudah tahu cara main dengan Jokowi, akan tetapi ketika urusannya dengan PDIP para pemodalnya pasti juga mikir-mikir karena ini soal biaya yang besar untuk pemilu. \"Iya, kalau memang Ganjar diasuh oleh Jokowi oligarki sudah tahu berapa yang harus keluar, tapi kalau diasuh oleh PDIP akan ada dua faksi yang akan meras dengan caranya masing-masing. Jadi oligarki bingung. Jokowi berupaya memberi kesan kalau Ganjar itu dalam pengaruh dia, tapi PDIP merasa kalau memang dalam pengaruh Jokowi tentunya kemampuan Ganjar untuk dikendalikan Mega jadi berkurang,\" kata Rocky. Lebih lanjut Rocky menegaskan bahwa posisioning Ganjar itu semakin lemah pasca diumumkan sebagai Capres. Ganjar dihadapkan pada pilihan dilematis, di satu sisi dia tahu kalau tiket itu hanya milik Megawati, akan tetapi kalau Ganjar sepenuhnya untuk Megawati, maka dia tidak akan mendapat limpahan suara dari Jokowi. \"Dalam pengertian itu, oposisi PDIP dari dalam terhadap Ganjar semakin besar sekarang, karena bagi PDIP Ganjar itu dianggap faktor yang akan merusak. Keputusan Ganjar adalah keputusan yang konyol, kita mau kasih semangat kepada Mbak Puan, memang sejarah itu nggak boleh lepas dari Puan. Memang elektabilitasnya menurun, tetapi orang mengasih harapan kepada Puan Maharani. Jadi untuk sementara saya mendukung Puan,\" ujar Rocky Gerung. Terakhir Rocky mempertanyakan tentang masa depan PDIP. Presiden akal sehat itu menyatakan kekhawatirannya ketika Ganjar menguasai PDIP, partai itu akan hancur, walaupun 20% di situ, ditambah faksi Jokowi, ditambah faksi Sandi ataupun Erick itu akan sama. \"Lalu Sukarnoismenya di mana? Kalau kampanye nanti jadi susah mereka ini disatukan. Ganjar dengan Erick adalah dua makhluk yang tidak boleh tidur seranjang, begitu pun dengan Sandi. Lebih baik PDIP revitalisasi pikiran Sukarno dari pada kasak-kusuk cari capres yang akan membatalkan ide Sukarno untuk menghasilkan keadilan sosial,\" tutupnya. (far/ida)
KKB Membakar Rumah Warga di Ilaga
Jayapura, FNN - Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Mathius Fakhiri menyebut kelompok kriminal bersenjata telah membakar empat rumah warga yang terletak di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Jumat.Dari laporan yang diterima Polda Papua menyebutkan aksi pembakaran yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) itu terjadi sekitar pukul 15.28 WIT, namun tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut karena kondisi rumah itu sudah tidak ditinggali atau kosong.\"Memang empat rumah yang dibakar itu sudah tidak ditinggal lagi dan sempat disewa untuk dijadikan mes bagi karyawan PT Unggul,\" kata Fakhiri kepada ANTARA di Jayapura, Jumat.Kapolda mengatakan kasus pembakaran rumah warga oleh KKB itu awalnya dilaporkan saksi yang mendengar teriakan mama-mama di dekat honai laki-laki, tempat saksi berada.Saksi Abius Kogoya kemudian meminta sanak keluarganya untuk keluar dari honai karena takut api menjalar ke honai-nya.\"Rumah yang dibakar KKB itu milik Ronald Sujardi, Atik Ratnawati, Yakop, dan Yusup Bangun,\" jelas Kapolda.Honai adalah sebutan bagi rumah masyarakat di kawasan pegunungan, baik di Papua Pegunungan, Papua Tengah maupun Papua yang atapnya berbentuk lingkaran dengan kerucut yang terbuat dari jerami.(sof/ANTARA)
Danjen Kopassus Fokus Menyiapkan Prajurit untuk Operasi di Daerah Rawan
Jakarta, FNN - Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat Mayjen TNI Deddy Suryadi menegaskan pihaknya fokus menyiapkan para prajurit dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bertugas, terutama saat mengikuti operasi di daerah-daerah rawan konflik.\"Intinya di sini, kami menyiapkan para prajurit bagaimana mereka berlatih dan terus berlatih untuk ditugaskan di mana pun ditugaskan yang menjadi perintah dari pimpinan tertinggi,\" kata Danjen Kopassus Mayjen TNI Deddy selepas upacara penyerahan satuan Kopassus di Jakarta, Jumat.Danjen Kopassus Ke-36 itu lanjut menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinannya akan meningkatkan kemampuan individu prajurit.\"Saya akan fokus pada peningkatan kemampuan prajurit Kopassus secara perorangan, baik mereka yang punya spesialisasi, keterampilan, maupun kemampuan,\" kata Mayjen Deddy menjawab pertanyaan ANTARA.Untuk modernisasi di tubuh Kopassus, Danjen Kopassus menyampaikan fokus memperkuat pada alutsista.\"Kami diperlengkapi dengan perlengkapan alutsista yang saat ini sedang dimodernisasi dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan ada beberapa perlengkapan yang khususnya tentunya bagi prajurit, baik di Para Komando, Sandi Yudha, maupun Satuan Penanggulangan Teroris,\" kata Mayjen Deddy.Oleh karena itu, untuk 100 hari pertama kepemimpinannya, Danjen Kopassus fokus menjadikan prajurit makin terlatih.\"100 hari saya, saya akan membuat para prajurit menjadi hebat dan terlatih. Itu saja,\" kata dia.Mayjen Deddy Suryadi menggantikan Mayjen TNI Iwan Setiawan sebagai Danjen Kopassus sebagaimana diperintahkan dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/338/III/2023 pada tanggal 29 Maret 2023.Deddy Suryadi merupakan jebolan Akademi Militer 1996, kemudian sempat menjadi lulusan terbaik saat mengikuti pendidikan reguler XLVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) pada tahun 2010.Sebelum diangkat menjadi Danjen Kopassus, Deddy menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) IV/Diponegoro. Deddy juga pernah bertugas sebagai ajudan Presiden RI Joko Widodo pada tahun 2017—2019.Deddy pernah menjabat sebagai Pamen Denma Mabesad, Kepala Staf Korem 061/Suryakancana, Danrem 074/Warastratama, dan Wadanjen Kopassus selama kurang lebih 9 bulan di bawah kepemimpinan Mayjen TNI Iwan Setiawan.Mayjen Iwan resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Danjen Kopassus kepada Mayjen Deddy di hadapan lebih dari 300 prajurit Kopassus, yang merupakan perwakilan dari Serang, Jakarta, Bogor, Bandung, dan Solo.Dalam upacara penyerahan satuan itu, Mayjen Iwan meminta seluruh prajurit Kopassus memberi dukungan kepada Mayjen Deddy.\"Saya yakin dan percaya Pak Deddy pasti akan bisa memimpin lebih baik dari saya. Saya yakin dan percaya itu. Tolong semuanya berikan dukungan,\" kata Mayjen TNI Iwan Setiawan, Komandan Jenderal Kopassus ke-35.(sof/ANTARA)
Di Tengah Manuver Jokowi, Sandi dan Erick Sama-sama Untung
Jakarta, FNN - Pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Kamis (27/04/2023) dikaitkan oleh banyak orang sebagai sinyal bakal Capres dan Cawapres 2024. Apalagi pertemuan juga dilakukan antara Zulkifli Hasan dengan Jokowi dan antara Sandiaga Uno dengan Jokowi. Orang membaca bahwa wajah Sandiaga sumringah setelah bertemu Jokowi. Mengomentari peristiwa tersebut, Rocky Gerung dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Rocky Gerung Official edisi Jumat (28/4/23) mengatakan: “Jadi tetap Jokowi paham jalan pikiran dari partai-partai kecil ini. Dia tetap tahu bahwa ada rahasia-rahasia politik, rahasia-rahasia bisnis yang diketahui oleh Jokowi. Itu mungkin yang dianggap oleh Jokowi masih bisa dia kendalikan.” Tetapi, lanjut Rocky, orang semacam Sandi memiliki pragmatisme yang luar biasa. Karena waktu Sandi misalnya memastikan untuk keluar dari Gerindra, tentu dia tahu bahwa konsekuensinya akan ada, sebut saja permusuhan dengan Prabowo. Karena di atas segala prestasi Sandi, Sandi dimunculkan justru oleh Prabowo sehingga menjadi seorang tokoh politik. Sebelumnya Sandi hanya seorang tokoh bisnis yang dikenal di kalangan bisnis. Sandi mendapat keuntungan dari posisi itu. Bagaimanapun, waktu Sandi dinyatakan sebagai calon wakil presiden, pasti pasar bergairah juga. Pasar menganggap bahwa ekonomi Indonesia akan dipimpin oleh wakil presiden yang paham tentang ekonomi. Sebagai pebisnis, menurut Rocky, Sandi tentu akan kapitalistis pada waktu itu. Hal yang sama juga berlaku sekarang. Saat ini mungkin Sandi menganggap bahwa dengan memiliki status sebagai calon wakil presiden dari Ganjar, pasar tentu mulai menduga kalau dia menang regulasinya lebih baik buat market. “Dan itu yang saya anggap bahwa ya lebih baik buat market, tapi buruk buat ide keadilan sosial dari Soekarno. Tetapi, orang semacam Sandi mungkin nggak peduli itu tuh. Sangat mungkin Sandi sudah berhitung sekarang. Begitu dideklarasikan Ganjar dan Sandi, itu saham-saham strategis yang dimiliki Sandi langsung melonjak, kira-kira begitu,” ujar Rocky. “Itu yang kita harus juga kaitkan antara siasat bisnis dan kedudukan politik seseorang. Lain kalau Sandi nggak punya perusahaan, mungkin dia nggak peduli itu,” lanjutnya. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa mungkin Sandi tidak pernah rugi sebetulnya, karena dia selalu ada dalam posisi membaca sinyal pasar, bukan sinyal politik sebetulnya dibaca oleh Sandi. Sinyal politik dipakai untuk memengaruhi sinyal pasar. Hal yang sama juga terjadi pada Erick Thohir meski posisinya saat ini berada di belakang Sandi. Padahal, investasi Erick Thohir lebih kuat dibandingkan Sandi, karena selain di PAN Erick Thohir juga berada di NU, terutama di Ansor. Bahkan, Sekjen PBNU, Saefuloh Yusuf, dan Ketua GP Ansor, Yakut Cholil Qoumas, mengampanyekan dan secara terbuka mendukung Erick Thohir. “Jadi kita mulai mencoba untuk menganalisis politik bukan dari basis ideologi sebetulnya, tapi dari apa yang disebut sebagai daily politic di Amerika. Seseorang akan masuk di dalam pertarungan politik dengan kalkulasi pasar bereaksi apa,” ujar Rocky. Erickt Thohir, tambah Rocky, juga melakukan hal yang sama sebetulnya. Bagi ErickThohir, NU bukan sumber dukungan politik, tapi market. Jadi, dia anggap bahwa ini konsumen semua yang bisa dibaca oleh bigdata, diterjemahkan oleh artifisial intelijen (AI), dan selalu berimplikasi pada saham-saham Erick Thohir. “Erick Thohir adalah orang yang terlatih untuk memanfaatkan sentimen pasar yang akan ditentukan oleh sentimen politik. Sentimen politik itu yang paling bagus mengarahkan sentimen pasar. Kita juga musti mulai memanfaatkan tata cara berpikir itu, apalagi kalau kita tahu Sandi dan Erick Thohir sudah terlatih dalam financial engineering,” ujar Rocky. Dengan demikian, menurut Rocky, kita tetap mesti menduga dengan kuat bahwa Erick juga sudah mengkalkulasi untung ruginya di situ. Mungkin kapitalisasi beberapa perusahaan Erick secara diam-diam naik sebetulnya. Orang bangga Erick ada di dalam lingkaran kekuasaan sehingga bisa memengaruhi regulasi.(sof)
Tidak Ada Penjegalan Terhadap Pencalonan Anies Baswedan
Purwokerto, FNN - Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Indaru Setyo Nurprojo menilai tidak ada upaya penjegalan terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai salah satu bakal calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.\"Saya pikir ini (Pemilu 2024, red.) menarik, ya, karena secara garis besar terbelah menjadi dua bagian, yaitu capres yang akan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo, red.) dan capres yang dianggap tidak akan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi,\" katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.Dua dari tiga nama capres yang telah muncul, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang diketahui dekat dengan presiden ke-7 RI diasumsikan akan bisa melanjutkan kerja-kerja Jokowi ke depan.Capres lainnya, yakni Anies Baswedan yang secara representasi mendapat dukungan Partai NasDem yang sebelumnya masuk koalisi pendukung Jokowi dianggap tidak bisa melanjutkan kebijakan Joko Widodo.Dalam hal ini, kebijakan-kebijakan Jokowi dan Basuki Tjahja Purnama selama memimpin Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak berkelanjutan pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.\"Itu makin jelas tentang posisi itu (capres yang bisa melanjutkan kebijakan Jokowi, red.). Secara umum seperti itu, tinggal bagaimana kompetisi ke depan,\" tegas Dosen FISIP Unsoed itu.Kendati demikian, dia mengaku curiga Pemilu 2024 akan seperti Pemilu 2019 yang berakhir gembira (happy ending) meskipun kompetisi tetap berlangsung.Menurut dia, kecurigaan tersebut muncul karena kepentingan Ibu Kota Negara (IKN) lebih mengemuka dan menjadi agenda semua partai lantaran semuanya juga berkepentingan terhadap IKN.Menyinggung mengenai pertemuan pimpinan dari tiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Jakarta, Kamis (27/4) malam, Indaru mengatakan bahwa bagaimanapun koalisi besar tetap diperlukan dalam Pemilu 2024 meskipun PPP sebagai salah satu anggota KIB mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres.Dua parpol lainnya dalam KIB, yakni Partai Golkar dan PAN belum memastikan arah dukungannya meskipun ada dugaan akan memberikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.\"Saya tidak mengatakan ini (KIB, red.) bubar, ini bagian dari desain. Jadi, mereka akan bersaing secara fair dan musuh bersamanya itu adalah koalisinya Mas Anies (Anies Baswedan, red.),\" tegasnya.Ia mengaku tidak melihat kemunculan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai upaya penjegalan terhadap pencapresan Anies Baswedan karena dari sisi kekuatan, kubu pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu diperkirakan sama kuat jika melawan capres yang diusung PDIP.Akan tetapi, kalau kemudian Ganjar bergabung dengan Prabowo, dia memperkirakan hal itu akan menjadi sesuatu yang cukup berat bagi kubu Anies.Di sisi lain, PDIP ingin mengusung capres sendiri, pun dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PKB ingin mengusung capresnya sendiri.\"Pilpres itu sangat menentukan terhadap perolehan (suara) partai khususnya di daerah dan sebagainya. Kita lihat kemarin beberapa partai yang mengusung Pak Jokowi itu secara tidak langsung juga terangkat, PKB itu yang paling nyata,\" jelasnya.Menurut dia, hal itu penting menjadi catatan ketika partai A, B, dan C mengusung capres, mereka akan berhitung terhadap perolehan suaranya nanti dan hal itu signifikan.Oleh karena itu, dia mengaku melihat ada tiga capres yang akan tampil pada Pemilu 2024, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.\"Kalau cuma dua calon, yakni Mas Ganjar dan Pak Prabowo, itu hanya sekadar pemilu-pemiluan,\" kata Indaru.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijawalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Pada Pemilu 2024, KPU Merancang Metode Penghitungan Suara Dua Panel
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merancang metode dua panel penghitungan suara untuk Pemilu 2024 guna mencegah insiden banyaknya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia seperti pada Pemilu 2019.\"Kami merancang kebijakan penghitungan suara dengan metode panel, di mana pelaksanaan penghitungan suara itu dibagi dalam dua panel,\" kata Anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, Jumat.Dua panel itu terdiri atas panel A dan B. Dengan metode dua panel itu, menurut Idham, KPPS yang beranggotakan tujuh orang dapat dibagi menjadi dua kelompok.Panel A dapat bertugas menghitung perolehan suara pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPD RI. Panel B dapat menghitung suara pemilihan anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten dan kota.Sementara pada Pemilu 2019, KPU hanya menggunakan metode satu panel dalam penghitungan suara.Ketentuan penerapan metode panel itu pun akan dimuat dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) tentang pemungutan dan penghitungan suara.KPU pun telah mulai melakukan simulasi penghitungan suara dengan metode dua panel tersebut, seperti di Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada Kamis (27/4).Selain merancang metode penghitungan suara yang baru, KPU juga membatasi usia petugas KPPS menjadi minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun untuk mencegah terjadinya peristiwa kematian petugas KPPS seperti pada Pemilu 2019.\"Peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada 17 April 2019 lalu, di mana telah wafat sebanyak 722 anggota badan ad hoc penyelenggara pemungutan suara untuk Pemilu 2019 itu, menjadi pelajaran penting bagi kami untuk memastikan ke depan peristiwa itu tidak terulang kembali,\" jelasnya.Lebih lanjut, dia menyampaikan ketentuan batasan usia itu ditetapkan berdasarkan kajian yang telah dilakukan KPU serta masukan dari berbagai pihak, seperti Kementerian Kesehatan, aktivis pemilu, dan masyarakat. KPU juga mencermati riset Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mengenai usia ideal petugas KPPS.Berdasarkan hasil kajian KPU, diketahui bahwa rentang usia 17-55 tahun merupakan usia seseorang memiliki imunitas atau ketahanan tubuh lebih baik. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas dengan baik sebagaimana diatur dalam rancang PKPU mengenai pemungutan dan penghitungan suara.\"Artinya, kerja KPPS tidak terhambat karena faktor kesehatan tidak memadai,\" ujar Idham.(sof/ANTARA)
Penerapan UU ITE Perlu Dikaji untuk Mencegah Polarisasi
Bengkulu, FNN - Pakar politik sekaligus akademisi Universitas Bengkulu Dr. Panji Suminar menyebutkan penerapan Undang-undang ITE perlu dikaji dan jadi pertimbangan untuk mencegah polarisasi dalam Pilpres 2024. \"Capres-capres yang maju mereka menonjolkan citra diri bahwa mereka berkompeten, bukan melakukan politik primordial dan membuat polarisasi. Namun, yang menjadi masalah kan simpatisan dan buzzer yang menggoreng isu, kampanye negatif bahkan kampanye hitam,\" kata Dr. Panji Suminar di Bengkulu, Jumat. Saluran yang dimanfaatkan simpatisan serta buzzer untuk berkampanye negatif bahkan kampanye hitam itu lewat media sosial atau ruang digital. Etika dan aturan di ruang digital itu lah yang perlu dikelola agar benih-benih polarisasi yang berawal dari kampanye hitam bisa dicegah. \"Makanya perlu dikaji penerapan UU ITE, harus keras dan tegas terhadap buzzer yang berkampanye hitam dan penyebar hoaks. Tegas dengan menggunakan UU ITE bukan untuk menutup saluran berekspresi, namun menjaga konten-konten yang diberikan konten memecah belah bangsa,\" tuturnya. Untuk kampanye negatif sebenarnya menurut Panji secara etika politik masih bisa \"diterima\" karena hal itu merupakan fakta, namun fakta yang disuguhkan adalah fakta yang negatif. Tetapi, lanjut dia sangat tidak bisa diterima kampanye yang dilakukan merupakan kampanye hitam, menyebarkan kebohongan ke ruang publik, membuat rakyat terbelah dan membahayakan bangsa. \"Kalau kampanye negatif itu berasal dari fakta negatif dari sosok yang di munculkan, masih dapat diterima walaupun secara etika tidak lah elok menyerang seperti itu. Tapi kalau kampanye hitam itu adalah kebohongan, memfitnah, atau tindakan lainnya yang sebenarnya tidak dilakukan oleh calon yang ingin dijatuhkan,\" ucapnya. Dia menyarankan sebaiknya elite politik dan peserta pemilu memberikan contoh yang baik dengan berkampanye menonjolkan program, visi dan misi, bukan malah sibuk mencari kesalahan lawan saing. \"Dan perlu mengontrol para buzzer, baik kontrol dari peserta pemilu, KPU sebagai penyelenggara, maupun pemangku kebijakan, dan penegak hukum. Kalau mereka menggunakan politik identitas, kampanye hitam membuat polarisasi, tindak tegas, hukum berlaku,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Bawaslu Batang Menemukan Data 291 Orang Meninggal Dunia Masuk DPS
Batang, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menemukan data 291 warga yang sudah meninggal dunia masuk dalam daftar pemilih sementara, sebanyak 77 pemilih yang tidak lengkap elemen data dan 165 pemilih ganda.Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batang Mahbrur di Batang, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan saran perbaikan kepada KPU terkait dengan hasil temuan data tersebut.\"Memang kami harus lebih teliti dalam melakukan pencermatan, khususnya dalam mengecek data ganda karena tidak adanya nomor induk kependudukan (NIK). Pada pencermatan daftar pemilih sementara, kami juga perlu strategi baru karena salinan DPS hanya memberikan salinan dalam format tanpa NIK,\" katanya.Ia yang didampingi Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Khikmatun mengajak petugas pengawas pemilu hingga tingkat desa agar terus mencermati daftar pemilih sementara.\"Apabila, ada kesalahan data daftar pemilih sementara, kami minta mereka segera melaporkan agar bisa segera dilakukan perbaikan oleh KPU,\" katanya.Anggota Bawaslu Kabupaten Batang Khadik Anwar mengatakan bahwa saat ini memasuki tahapan sosialisasi tentang waktu pelaksanaan Pemilu 2024 dan belum memasuki tahapan kampanye.\"Oleh karena itu, terkait dengan adanya kemungkinan kampanye terselubung yang dilakukan bakal calon anggota legislatif pada Lebaran 2023, kami belum menerima laporan baik dalam bentuk pembagian paket sembako maupun lainnya,\" katanya.Saat ini pihaknya masih melakukan pemutakhiran data pemilih yaitu penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) baik di tingkat PPS, PPK, maupun KPU.(ida/ANTARA)
POPULER
