Jakarta, FNN-- Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti soal perilaku kasak-kusuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pilpres 2024.

Menurutnya, kasak-kusuk tersebut terlihat dari cara Jokowi melakukan endorse koalisi dan mengumpulkan elite partai politik di Istana Negara.

"Yang dilakukan Pak Jokowi ini kasak kusuk untuk mengatur keadaan politik supaya dia masih punya grip (pegangan)," ujar Rocky saat diskusi virtual bertajuk Menakar Peluang Capres Dan Format Koalisi Parpol 2024 dalam kanal YouTube Gelora TV.

Ia menduga Jokowi masih ingin ikut cawe-cawe atau ikut campur dalam urusan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024 agar bisa membangun dinastinya sendiri setelah tak menjabat lagi sebagai presiden.

Untuk apa grip itu? Ya, untuk meloloskan dinastinya. Untuk memberi jalan baru kepada oligarki masuk kepada kekuasaan baru," tuturnya.

Oleh sebab itu, ia juga menyoroti koalisi partai politik yang berpindah-pindah baru-baru ini. Ia menilai hal tersebut disebabkan oleh Jokowi. Rocky mengatakan koalisi akan berubah jika Jokowi mengajak koalisi minum kopi, pergi ke Ibu Kota Nusantara, atau melakukan aktivitas lain.

"Jadi apa yang kita sebut koalisi sebetulnya? Selain upaya saling mengintip dan mengintai. Kan itu dasarnya. Karena itu, pada dasarnya koalisi ini barang busuk dalam demokrasi di Indonesia," kata dia.

Menurut Rocky, tidak ada koalisi yang melakukan pengintaian di negara lain. Ia menganggap koalisi merupakan upaya untuk menghasilkan keputusan yang konkret.

"Kalau di sini, koalisi itu menunggu sinyal seseorang yang bukan anggota koalisi," ucapnya.

Sekarang saya tanya, Jokowi anggota koalisi mana? KIB? Tapi dia endorse juga yang bukan KIB. Jadi Anda mengikuti seseorang yang bukan anggota anda jadi bagian part of no part," ujar Rocky.

Sebelumnya, Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut Jokowi punya dua strategi dalam mengamankan Pilpres2024 demi mendarat aman atau soft landing usai rampung menjabat.

"Karena ingin memastikan beliau (Jokowi) akan mendarat secara aman dan nyaman," ucapnya, dalam keterangan tertulis, Senin (24/4).

Bentuk soft landing-nya adalah program kerjanya dilanjutkan, termasuk pembangunan ibu kota Nusantara (IKN); serta aman dari kasus hukum.

"Satu, proyek Ibu Kota Negara (IKN) berlanjut. Kedua, tidak ada masalah ataupun kasus hukum yang menjerat Jokowi ataupun keluarganya," kata Denny, yang merupakan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY ini.

Apa strateginya? Strategi pertama, kata Denny, adalah cawe-cawe alias turut campur dalam menentukan calon presiden di Pilpres2024. Ia mengutip pernyataan Pengamat Politik Erros Djarot terkait Jokowi yang mendukung beberapa capres tertentu dan tidak ikut memilih Anies.

"Target utama adalah sebisa mungkin hanya ada dua pasangan calon dalam Pilpres2024," kata Denny.

Ia menduga Jokowi ingin dua pasangan calon yang ikut Pilpres2024 itu adalah orang dekatnya. Sebab orang yang berseberangan berpotensi tak melanjutkan warisan dan program kerja.

"Keduanya adalah all the president's men. Calon yang diidentifikasi berseberangan dan mungkin tidak melanjutkan legacy kepresidenannya, sebisa mungkin dieliminasi, sedari awal," ujar Denny.

Jokowi juga mengumpulkan sejumlah petinggi partai politik di Istana Negara, Selasa (3/5) malam. Hadir di Istana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Kendati demikian Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang merupakan partai koalisi pemerintah terlihat tidak hadir di Istana.

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebut pertemuan Jokowi dan ketua umum partai membahas koalisi Ganjar-Prabowo.

Romy, sapaan akrabnya, menyebut pertemuan akan digelar tanpa kehadiran PartaiNasDem. Pertemuan akan dibalut dalam suasana halal bihalal pascalebaran.

Sebelumnya, pada akhir April, Jokowi juga memanggil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ke Istana. Dia berkata mendapat sejumlah wejangan terkait politik dari Jokowi. Menurut Sandi, masukan-masukan dari Jokowi cukup baik.

"Pasti adalah tentang politik, itu sifatnya tertutup dan saya menyampaikan beberapa topik dan beliau menyampaikan beberapa pandangan yang menurut saya sangat-sangat strategis ya," ujarnya.

Sebelum Sandi, Jokowi juga mengundang Prabowo, Zulhas hingga Ketua Umum Perindo Hary Tanoe di Istana Negara usai Ganjar Pranowo resmi dideklarasikan sebagai capres oleh PDIP.

Restu dari Presiden Jokowi ke calon presiden tertentu dinilai berpengaruh kuat terhadap pilihan masyarakat di Pemilihan Presiden 2024.

Menurut Survei Poltracking Indonesia terkini, 47,5 persen warga mempertimbangkan memilih capres yang didukung Jokowi.

Pengamat politik Kunto Adi Wibowo berpendapat restu Jokowi dalam menentukan kemenangan capres sangat besar. Sebab, Jokowi memiliki basis massa yang kuat dan bisa memobilisasi pemilih.

"Pengaruh itu dianggap sebagai faktor yang bisa memenangkan Pilpres 2024. Sebagai presiden sekaligus bos ASN, dia bisa memobilisasi pemilih seperti yang terjadi pada Orde Baru," ujar Kunto saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Karena itu, kata dia, tak heran jika Jokowi cawe-cawe urusan pilpres. Menurutnya, Jokowi dapat mencapai dua kepentingan dengan ikut mengurusi penentuan capres, yakni melanggengkan kekuasaannya dan memastikan keberlanjutan proyek yang belum rampung di masa kepemimpinannya.

Kunto berpendapat, langgengnya kekuasaan memang merupakan godaan besar. Sementara, presiden memiliki batas waktu yang diatur dalam undang-undang.

"Itu pasti jadi godaan terbesar politisi, khususnya untuk presiden yang punya batasan waktu untuk dipilih menjadi pemimpin," kata dia.

Sementara, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul juga menilai restu dari Jokowi masih kuat dan bahkan bisa menjadi nilai jual tersendiri.

Menurutnya, pendukung berat Jokowi bisa mengalihkan dukungan kepada calon yang direstui Jokowi.

"Fanatisme dari dua periodeJokowiini bisa dijual kepadasimpatisannya," kata Adib.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai restu Jokowi tidak perlu jadi konsumsi publik. Dia pun menilai cawe-cawe Jokowi bisa berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan Pilpres 2024.

"Sebagai presiden, ia bisa pengaruhi keputusan penyelenggara pemilu. Sehingga tokoh-tokoh yang saat ini yang berada di pos penyelenggara akan semaksimal mungkin bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan Jokowi," ujar Dedi.

Menurutnya, berbagai pihak yang berurusan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan tersandera agar posisinya tak terancam. Ia mengatakan kondisi ini bisa mengkhawatirkan.

"Yang perlu dikhawatirkan jika pilihan restu Jokowi ini mempengaruhi perilaku birokrat di tataran penyelenggara. Oleh sebab itu, restu Jokowi seharusnya tidak diumbar ke publik," ujar Dedi. (CNN)