ALL CATEGORY
Rycko Amelza Daniel Menggantikan Boy Rafli Amar Menjadi Kepala BNPT
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menunjuk Komjen Pol. Rycko Amelza Daniel sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggantikan Komjen Pol. Boy Rafli Amar yang memasuki masa pensiun.\"Pak Rycko akan menduduki jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang nanti akan dilantik Bapak Presiden (Joko Widodo),\" kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.Selain Rycko, tiga pati lain juga ditunjuk kapolri untuk melaksanakan tugas sebagai kepala badan, yakni Irjen Pol. Suntana, Irjen Pol. Nana Sudjana, dan Irjen Pol. Rudy Sufahriadi.Nana Sudjana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Selatan, mendapat penugasan sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI. Kemudian, Suntana mendapat tugas di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) setelah menjabat sebagai kepala Polda Jawa Barat.\"Kemudian, ada Irjen Pol. Rudy Sufahriadi, beliau akan mendapat penugasan di Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas),\" tambah Dedi.Rudy Sufahriadi sebelumnya menjabat sebagai kepala Polda Sulawesi Tengah.Dalam acara serah terima jabatan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, Listyo Sigit berpesan kepada seluruh pejabat utama dan para kapolda untuk mampu menjabarkan dan mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri beberapa waktu lalu.Arah tersebut ialah mengawal investasi, memantau inflasi, memantau pertumbuhan ekonomi baik makro maupun mikro secara detil, serta melakukan penindakan secara tegas kepada yang ilegal.Tujuh kapolda yang dilantik dalam kegiatan tersebut ialah kapolda Jawa Barat, kapolda Kalimantan Barat, kapolda Lampung, kapolda Gorontalo, kapolda Sulawesi Tengah, kapolda Sulawesi Selatan dan kapolda Metro Jaya.\"Kapolri juga menekankan bahwa sebentar lagi Polri akan menjalani Operasi Ketupat, baik arus mudik maupun arus balik, seluruh pejabat utama Polri dan kapolda untuk betul-betul mengantisipasi sejak dini, melakukan check and recheck kembali untuk mempersiapkan pospam, posyan, pos terpadu, sarana dan prasarananya,\" jelasnya.Setelah Operasi Ketupat, Polri akan menghadapi pengamanan untuk ASEAN Summit di Labuan Bajo, NTT, di mana pengamanan yang akan diterapkan sama dengan pengamanan KTT G20 di Bali.\"Kami punya kisah sukses di G20. Sistem keamanan G20 akan diterapkan pada ASEAN Summit Labuan Bajo,\" ujar Dedi.(ida/ANTARA)
Mahasiswa Diminta Hadir di Tengah Masyarakat
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta mahasiswa hadir di tengah masyarakat guna memahami dan turut merasakan problematika yang ada.\"Mahasiswa memang semestinya harus dekat dan selalu berinteraksi dengan masyarakat. Ketika mahasiswa dekat berada di tengah-tengah publik, (maka) dia akan semakin memahami berbagai problematika yang ada dan dirasakan rakyat,\" kata Yandri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Yandri mengatakan hal itu dalam rangka kegiatan Syiar Ramadhan Al-Khairiyah di halaman kompleks Al-Khairiyah, Citangkil, Kota Cilegon, Banten, Kamis (30/3).Dalam program syiar Ramadhan bertema \"Ibadahku Totalitas, Ramadhanku Berkualitas, dan Belajarku Tuntas\", Universitas dan STIT Al-Khairiyah Cilegon, Banten, menggelar berbagai kegiatan mahasiswa selama bulan suci Ramadhan, seperti tausyiah agama, buka puasa, salat magrib, salat isya, dan salat tarawih bersama.\"Ini adalah program yang sangat baik juga berdampak baik dan menurut saya,\" kata Yandri.Menurut dia, kegiatan syiar memang diperlukan dalam situasi saat ini yang penuh dengan fenomena negatif, terutama melibatkan remaja.\"Seperti, mabuk-mabukan, narkoba, balap liar, tawuran; sehingga makin menjauhkan mereka dari beribadah kepada Allah,\" katanya.Berbagai fenomena tersebut sangat mengkhawatirkan, tambahnya. Oleh karena itu, apabila tidak ada yang tergerak untuk membendung fenomena tersebut, maka dikhawatirkan kualitas generasi muda Indonesia akan semakin terpuruk di masa depan.Dia menyebutkan satu fenomena lagi yang membuat miris dan harus dipahami oleh para mahasiswa Al-Khairiyah.Fenomena itu, menurut Yandri, berasal dari suatu penelitian yang dilakukan Institut Ilmu Al Qur\'an (IIQ) Jakarta tentang umat Islam dan Al Qur\'an. Dari penelitian itu, sebanyak 72 persen dari jumlah umat Islam tidak bisa membaca Al Qur\'an.\"Karena itulah, saya melihat program ini (syiar Ramadhan) merupakan ikhtiar kita semua untuk terus memastikan tanpa kenal lelah bahwa hidup dan kehidupan kita berada tetap di jalur yang benar, yaitu mencari ridho Allah subhanahu wa ta\'ala,\" jelasnya.Dia pun berharap agar mahasiswa Al-Khairiyah bisa menjalani program dengan senang dan sepenuh hati.\"Jangan sampai ada keterpaksaan dan jangan sampai ada niat-niat yang lain,\" ujar Yandri.(ida/ANTARA)
Deddy Suryadi, Mantan Ajudan Presiden Jokowi, Menjadi Danjen Kopassus
Jakarta, FNN - Ajudan Presiden Joko Widodo periode 2017-2019, Brigjen TNI Deddy Suryadi, ditunjuk menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI Angkatan Darat.Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menunjuk Deddy menggantikan Mayjen TNI Iwan Setiawan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/338/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023, yang salinannya diperoleh ANTARA di Jakarta, Jumat.Deddy Suryadi merupakan jebolan Akademi Militer (Akmil) Tahun 1996 dan pernah menjadi lulusan terbaik pendidikan reguler XLVIII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) pada 2010.Sebelum diangkat menjadi Danjen Kopassus, Deddy merupakan Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) IV/Diponegoro, jabatan yang selanjutnya akan diduduki Brigjen TNI Ujang Darwis eks Danrem 045/Gaya (Bangka Belitung) Kodam II/Sriwijaya.Sementara itu, Iwan diangkat menjadi Panglima Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura menggantikan Mayjen Sulaiman Agusto yang selanjutnya menjabat sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat III Kepala Staf TNI AD (Kasad) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan.Secara keseluruhan, dalam Surat Keputusan Panglima TNI Kep/338/III/2023 itu tercantum mutasi yang melibatkan sedikitnya 219 perwira TNI.Beberapa mutasi lain yang tercantum dalam surat keputusan tersebut adalah penunjukan Marsda TNI M. Tawakal S. Sidik sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI menggantikan Marsda TNI Jemi Trisonjaya, yang selanjutnya akan menjabat Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau).Kemudian, Laksma TNI Julius Widjojono meninggalkan jabatan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) untuk diangkat menjadi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI.Julius menggantikan Laksda TNI Kisdiyanto, yang selanjutnya menjadi Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Politik Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Mayjen TNI (Mar) Bambang Sutrisno, yang sebelumnya menjadi Pejabat Tenaga Ahli Pengkaji Bidan Politik Lemhannas, akan memasuki masa pensiun.Selanjutnya, jabatan Kadispenal akan diduduki oleh Kolonel Laut (P) I Made Wira Hady Arsanta, yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Operasi Pengajaran Sekolah Staf dan Komando AL (Kaopsjar Seskoal).(ida/ANTARA)
Rezim Akan Terbakar
OLEH Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih MACAM macam tragedi kemanusiaan, sampailah pada misteri korupsi ( pencucian uang ) maha dahsyat mulai menyeruak ke permukaan. Rakyat terus, mengikuti dan mengamati bahaya dan bencana yang akan terjadi. Bukan hanya kasus korupsi tetapi macam macam skandal dan rakyat sebagai korbannya. Rakyat tidak akan kuasa terus menerus dalam diam dan mengalah, tiba saatnya rakyat pasti akan melawan, dengan tekanan dan perlawanan yang akan makin membesar. Rizal Ramli menyatakan kegusarannya. _“Hari ini kita sedang menyaksikan seluruh sistem kenegaraan mengalami dekadensi moral, etika, martabat, dan perilaku. Megaskandal 300 trilliun rupiah di Kementerian Keuangan yang sangat tidak bermoral dan sangat memalukan\"_. \"Moral dan etika memang dua hal yang kini hilang dari nurani para penguasa negeri ini\" Makin miris terjadinya keanehan sebagai anggota DPR tidak menyadari sebagai wakil rakyat, justru terindikasi seperti akan melindungi para koruptor. Ini pertanda dan sinyal mafia sudah masuk ke Senayan. Mahfud MD sebagai Menkopolhukam pada puncak kesabarannya tidak peduli lagi dengan arahan Presiden, konon untuk meredam. Atas tantangan beberapa anggota DPR, balik menyerang anggota DPR otomatis nyasar serangan ke Menteri Keuangan akibat abai dan lambat mengatasi kasus korupsi ( pencucian uang ) yang terkait dengan kewenangan Kementerian Keuangan. Serangan dari Senayan adalah reaksi biasa karena para mafia merasa terusik kenyamanan dan keamanannya. Indikasi kuat mafia sudah lama masuk di sarang Senayan. Sepanjang Mahfud MD tetap konsisten akan membongkar kasus korupsi yang sangat dahsyat, kekuatan rakyat akan ada dibelakangnya. Semua pergerakan akan menyatukan energi dan kekuatannya bongkar semuanya sampai tuntas. “Kejahatan ini terlalu besar untuk didiamkan. Penerimaan negara anjlok, kemiskinan meningkat,” tandas Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan. Pergerakan rakyat akan semakin agresif, dan kebal dari pengalihan isu yang akan muncul dan tetap kokoh pada jalur tujuannya. Tercium aroma Kemenkeu akan mencoba mengaburkan, meredam, agar kasus korupsi ( pencucian uang ) bisa menguap, dilupakan. Dalam penilaian tokoh nasional Dr Rizal Ramli, kapasitas utama Sri Mulyani sebagai ekonom ialah kelihaiannya dalam soal berkata-kata atau “kebanyakan lipstik”. Sudah tidak ada ruang, rezim untuk menutupi kebobrokannya. Kalau itu tetap dilakukan menjadi sia-sia akan menabrak tembok buntu. Perang sudah dimulai : \"rakyat sudah menerima kesan lebih jelas pada pikiran, bahwa kasus korupsi di semua lini sudah sangat mengerikan\" Apapun arah politik Megawati, beliau sudah menangkap sinyalnya, nampaknya berdiri tegak dibelakang Mahfud MD, tuntaskan dan lawan semua mafia perampok uang rakyat yang sedang susah. Arah petunjuknya bisa terbaca jangan terlalu suram memandang segalanya. Akan keras memang perlawanan mereka jangan sekali kali mundur karena \"mundur pertama memberikan kesan yang buruk, mundur kedua berbahaya, mundur ketiga fatal\" Jangan melebih lebihkan kemampuan rezim yang sudah limbung. Saat ini tidak ada lagi kompromi semuanya harus tuntas. Perlawanan harus kuat, keras dan kokoh. Franklin Delano Roosevelt bahwa \"menunjukan ketangguhan mental yang luar biasa dan keluwesannya di bawah tekanan dan ancaman, adalah jalan menuju kemenangan\" Jangankan hanya termangu menunggu nasib dan kebetulan , kematian bukanlah apa apa, namun hidup dalam kekalahan, tekanan rezim yang ugal ugalan dan mengakibatkan penderitaan, sama saja dengan mati setiap hari. Sri Mulyani harus jujur tidak perlu membuat perlawanan yang sia - sia. Harus diingat skandal dan tragedi sudah menumpuk menimpa rakyat. Harus menyadari api emosi rakyat sudah mengepung. Api tidak memiliki kekuatan, kekuatannya tergantung pada lingkungannya. Jangan berbelit-belit karena kalau terus membela diri dari kesalahannya . Api akan menyatu dengan udara, kayu kering dan angin akan mengobarkannya. Api akan meraih momentum yang mengerikan, semakin panas, semakin berkobar, melahap segalanya. Rezim yang abai terhadap korupsi yang sudah merajalela di semua lini dan berjalan dengan kejam diatas penderitaan rakyat, cepat atau lambat api kemarahan rakyat akan membakar. ****
Dugaan Pencucian Uang di Kementerian Keuangan Patut Diduga dari Korupsi
Jakarta, FNN - Dugaan tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan terbongkar. Nilai transaksinya mencapai Rp349 triliun selama 2009-2023. Melibatkan 491 pegawai Kementerian Keuangan. Terlalu dini mengatakan, dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan bukan korupsi. Pernyataan ini tidak tepat. Dugaan pencucian uang dan penumpukan harta kekayaan ilegal bisa, bahkan patut diduga, dari korupsi, baik korupsi penerimaan pajak atau korupsi penerimaan bea cukai. Kalau pejabat pajak disuap oleh wajib pajak, dan tertangkap tangan (OTT), maka penyuapan ini menjadi korupsi. Tetapi, kalau penyuapan tidak tertangkap, maka terjadi penumpukan harta ilegal, dan dikategorikan pencucian uang, karena belum diketahui sumber harta ilegal tersebut apakah dari korupsi atau lainnya. Misalnya, kasus Gayus Tambunan dan Angin Prayitno Aji. Keduanya tertangkap dan didakwa korupsi penyuapan pajak. Ketika diselidiki lebih dalam, ternyata harta kekayaan mereka sangat besar. Jauh lebih besar dari dakwaan korupsi. Maka itu, masuk kategori pencucian uang. Karena belum terbukti berasal dari korupsi. Harta kekayaan Gayus ketika itu diperkirakan lebih dari Rp100 miliar. Harta Angin Prayitno yang disita KPK ditaksir setidaknya-tidaknya Rp57 miliar. Patut diduga keras, harta kekayaan tersebut berasal dari korupsi penyuapan pajak yang tidak tertangkap. Karena yang bersangkutan sebagai pejabat pajak yang mempunyai kekuasaan untuk menagih dan menentukan jumlah pajak. Setelah kasus korupsi selesai dan divonis, Gayus Tambunan dan Angin Prayitno kemudian didakwa tindak pidana pencucian uang atas jumlah harta kekayaan yang tidak normal tersebut. Angin Prayitno diduga menerima gratifikasi dari PT Rigunas Agri Utama (RAU), CV Perjuangan Steel (PS), PT Indolampung Perkasa, PT Esta Indonesia, wajib pajak Ridwan Pribadi, PT Walet Kembar Lestari (WKL), dan PT Link Net. Gratifikasi dari wajib pajak harus dianggap korupsi. Maka itu, wajib pajak pemberi gratifikasi harus diperiksa dan dituntut. Karena, kerugian negara dari korupsi pajak sebagian besar dinikmati oleh wajib pajak. Misalnya dalam kasus Bank Panin. Pengurangan pajak yang menjadi kerugian negara mencapai Rp623 miliar, dari kewajiban pajak Rp926 miliar, dikurangi menjadi Rp303 miliar. Dari kerugian negara Rp623 miliar tersebut, yang diberikan kepada tim pajak hanya Rp25 miliar saja. Artinya, Bank Panin menikmati Rp598 miliar dari kerugian negara tersebut, atau sekitar 96 persen. Atau setidak-tidaknya sembilan kali lipat dari nilai suap pajak. Artinya, setiap pejabat pajak menerima korupsi suap Rp1 triliun, wajib pajak menikmati korupsi pajak hingga Rp9 triliun. Kalau pejabat pajak menerima korupsi penerimaan pajak Rp20 triliun, maka wajib pajak bisa menikmati korupsi pajak hingga Rp180 triliun. Total kerugian negara bisa mencapai Rp200 triliun, atau sekitar satu persen dari PDB 2022. Oleh karena itu, wajib pajak juga harus diperiksa bersamaan dengan penyidikan dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Hal yang sama juga berlaku untuk dugaan pencucian uang di bea cukai. (*)
Fahri Hamzah Minta Pemerintah Cari Tahu Apa yang Sebenarnya Terjadi Dibalik Putusan FIFA Batalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah meminta pemerintah perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dibalik pembatalan status Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Ia tidak menyangka dengan putusan FIFA yang membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Menurut Fahri, keputusan FIFA itu tidak terlepas dari hal-hal politis. Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan tempat istimewa kepada Presiden FIFA Giovanni Infantino untuk menyampaikan pidato khusus di depan para pemimpin dunia saat KTT G20 Tahun 2022. \"Saya tidak pernah menyangka bahwa FIFA akan bertindak seperti ini kepada Indonesia, mengingat bahwa pada event paling penting G20 yang berlangsung di Bali tahun lalu, Presiden Jokowi telah memberikan tempat yang sangat istimewa bagi Presiden FIFA dan bahkan menyampaikan pidato yang khusus di depan para pemimpin dunia. Bahkan membagikan bola kepada mereka yang akan ditendang dalam event piala dunia di Qatar,\" kata Fahri Hamzah Jumat (31/3/2023). Karena itu, dalam skala negara, kata Fahri, pemerintah harus mencari tahu alasan fundamental apa yang terjadi sebenarnya yang menjadi alasan FIFA. \"Kalau FIFA bermain politik, memang selama ini FIFA selalu berkait dengan politik, di Qatar FIFA melarang Rusia bermain atas argumen invasi kepada Ukraina. Padahal yang menginvasi Ukraina itu adalah politisi Vladimir Putin tapi klub sepakbola jadi korban. Sama juga dengan kasus Israel,\" lanjut Fahri. Fahri menyoroti surat FIFA yang hanya mempertimbangkan Kanjuruhan sebagai dasar pencopotan status tuan rumah Indonesia. Untuk itu, dia meminta PSSI dan pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait apa yang sebenarnya terjadi. \"Dalam surat keterangan publik, FIFA sama sekali tidak menyebutkan kasus Israel, justru yang disebutkan adalah terkait kasus Kanjuruhan dan apakah kemudian yang dimaksud adalah juga berkaitan dengan keamanan yang tidak menyebutkan target keamanan itu siapa pun. Mengingat berkali-kali event besar diselenggarakan tanpa insiden. Jadi adalah tugas PSSI dan pemerintah untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat agar menjadi jelas ada apa dibalik semua ini,\" tegasnya. FIFA Tidak Fair Sementara itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Achmad Nur Hidayat juga mengatakan hal serupa. Ia menilai alasan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, karena melihat perkembangan situasi terkini masih jelas sebenarnya apa yang dimaksud FIFA. Jika alasannya adalah terkait delegasi Israel, maka keputusan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah karena adanya penolakan dari sebagian pihak adalah berlebihan. Sebab, masih banyak jalan keluar terhadap hal tersebut tanpa harus membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan pidato terkait hal tersebut. Dimana pemerintah Indonesia akan menjamin keamanan tim Israel untuk bertanding ke Indonesia, meskipun Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, dalam event ini Pemerintah Indonesia telah menjamin keselamatan tim sepakbola Israel. \"Jika pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah hanya karena alasan penolakan sebagian pihak di Indonesia terhadap delegasi Israel, maka kita Bangsa Indonesia patut mempertanyakan apakah FIFA dibawah pengaruh Israel sehingga terlalu mengistimewakan Israel,\" katanya. Bahkan jika alasan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah karena tragedi sepak bola Kanjuruhan maka mestinya keputusan pembatalan tersebut dilakukan sudah sejak jauh jauh hari dan bukan saat ini. Menurutnya, keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 adalah keputusan yang tidak fair, serta melecehkan martabat bangsa Indonesia. \"Indonesia seakan-akan tidak mampu untuk menyelenggarakan event tersebut dengan baik dan menjaga keamanan seluruh delegasinya,\" tegas Achmad Nur Hidayat. (*)
LaNyalla Minta ASN Cek Narkoba Secara Berkala
JAKARTA, FNN – Setelah Kepala Bappeda Kota Tasikmalaya positif menggunakan narkoba jenis sabu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta untuk dilakukan pengawasan rutin kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). “Penting kiranya untuk dilakukan pemeriksaan secara berkala kepada ASN. Rutin harus dilakukan, utamanya pemeriksaan terkait narkoba,” kata LaNyalla, Kamis (30/3/2023). Senator asal Jawa Timur itu menilai kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan ASN bukan hal yang baru. Hanya saja, hal itu jarang terungkap ke publik. “Hal ini sebenarnya memprihatinkan. Selain menurunkan kinerja dan melawan hukum, kasus ASN yang terlibat narkoba juga menjadi preseden buruk terkait integritas ASN,” katanya. “Saya mendukung penuh langkah awal yang diambil bagi ASN yang terlibat narkoba adalah dinonaktifkan, hingga menunggu keputusan hukum tetap atas kasusnya,” tutur LaNyalla. LaNyalla mendorong penegakan hukum dengan hukuman yang berat, sehingga dapat memberi efek jera kepada pelaku. “Harus ada efek jera, agar ASN tak lagi terjebak dalam persoalan yang sama. ASN harus bebas dari narkoba,” tutur LaNyalla. Sebelumnya, Penjabat (Pj) Wali Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Cheka Virgowansyah menonaktifkan sementara Kepala Bappeda inisial AA yang positif narkoba jenis sabu. Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polresta Tasikmalaya, Jawa Barat, membeberkan, kasus Kepala Bappeda Kota Tasikmalaya positif sabu usai mantan sopirnya ditangkap membawa 3 paket sabu. Selain pimpinannya, polisi memeriksa 3 ASN di kantor yang sama dan diketahui positif narkoba jenis sabu. Kasusnya kini masih dalam tahap penyelidikan dan pengembangan untuk mengungkap kasusnya secara terang benderang.(*)
Jangan Campuradukkan Olah Raga dengan Politik, Benarkah?
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD UNSUR negara adalah pemerintah, rakyat, wilayah dan pengakuan (politik) dari negara lain. Aspek negara adalah idologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, hukum, pertahanan dan keamanan. Unsur negara dan aspek negara, senantiasa berkaitan dan degradasi saling mempengaruhi. Sepak bola bagian dari olah raga, olah raga bagian dari pendidikan dan budaya. Menyinggung pendidikan dan budaya tidak terlepas dari sejarah. Sejarah bangsa Indonesia, pernah mengalami dijajah, menderita dan tidak bisa menentukan nasib sendiri. Melalui perjuangan yang panjang, sulit, berliku liku, banyak korban lahir bathin, materiil non materiil, berkat rahmat Tuhan yang maha esa, akhirnya Indonesia merdeka. Untuk diakui negara bangsa yang merdeka tidak cukup hanya kemauan kita sendiri, harus ada pengakuan politik dari negara lain. Palestina, adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Israil merupakan salah satu negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan tidak ada hubungan diplomatik keduanya. Hingga detik ini, Israil masih terus menjajah Palestina, hampir tiap hari membunuh rakyat Palestina. FIFA tidak membolehkan Rusia ikut laga sepak bola di arena ini karena Rusia menyerang Ukraina. Indonesia anti penjajahan didunia, karena tidak sesuai perikemanusiaan dan peri keadilan. Ada beberapa tokoh Indonesia yang berpendapat melarang masuknya tim nasional sepakbola Israil ke Indonesia karena tinjauan konstitusi, sejarah dan agama (alqur\'an). Jadi siapa yang mencampur adukkan olah raga dan politik? Israil, Indonesia atau keduanya? Siapa di antara mereka yang mau evaluasi diri? Apa keuntungan dan kerugian kita? Berpikirlah positif, progresiv, integratif, komprehensif, untuk Indonesia lebih baik. BRAVO.....MERDEKA !!! (Bandung, 31 Maret 2023)
Sri Mulyani Sedang Mengulang Sejarah Buruk Jusuf Muda Dalam?
Oleh Arief Gunawan - Pemerhati Sejarah. TAHUN 1967 di tengah situasi politik yang belum menentu karena dalam proses transisi kekuasaan dan kondisi ekonomi masih berantakan, terbit sebuah buku dengan kata sambutan yang ditulis Soeharto. Menteri Utama Bidang Pertahanan-Keamanan yang baru ditunjuk menjadi Pejabat Presiden RI melalui Tap MPRS Nomor XXXIII ini, di bagian akhir sambutan buku itu menulis dengan menekankan imbauan moral: “Dengan membaca fakta di buku ini masyarakat dapat lebih jelas mengetahui penyelewengan moral dan ekonomi yang menimbulkan kesulitan-kesulitan besar. Hendaknya semua itu menjadi peringatan bagi kita, bahwa luka-luka akibat penyelewengan yang cukup parah itu janganlah sampai terulang lagi”. Buku tersebut berjudul “Proses Peradilan Jusuf Muda Dalam”. Isinya rekaman persidangan skandal besar yang melibatkan Menteri Urusan Bank Sentral di Kabinet 100 Menteri era Sukarno itu. Koran Berita Yudha yang terbit pada masa itu, misalnya, memuat laporan berkas perkara Jusuf Muda Dalam secara langsung diserahkan oleh Soeharto kepada Jaksa Agung Mayor Jenderal Sugih Arto. Kenapa kasus ini disebut sebagai skandal besar? JMD (Jusuf Muda Dalam) divonis hukuman mati, dengan dakwaan berlapis, yaitu korupsi, subversi, memiliki senjata api ilegal, dan melakukan perkawinan yang dilarang undang-undang. Dalam suasana kemarahan rakyat sejumlah buku lainnya kala itu juga beredar, yang mengekspresikan kebencian dan rasa muak, antara lain dengan judul-judul nyeleneh, seperti: “Anak Penyamun di Sarang Perawan”, “Pengadilan Subversi JMD, Belum Pernah Terjadi Multi Skandal Sebrutal Ini Diktator Moneter yang Doyan Uang & Perawan ...”. Selain pemberitaan mengenai gaya hidupnya yang hedonis, royal (antara lain suka nyawer uang dan kasih mobil mewah seperti Fiat dan VW) serta “punja koleksi nona-nona tjantik”, koran-koran juga memberitakan tentang rumah JMD yang bagaikan istana di kawasan Pasar Minggu, Jakarta. “Istana prive yang dibangun Jusuf Muda Dalam di Jalan Pasar Minggu di sebidang tanah yang luasnya 8.000 meter persegi dinamakan Taman Firdaus.” tulis sebuah harian ibu kota. Istana ini baru diketahui umum sebagai milik JMD setelah diserbu oleh para mahasiswa dan pelajar setelah berbulan-bulan lamanya jadi omongan masyarakat luas. Pemberitaan lainnya ialah tentang uang sogokan yang diterima JMD dari para importir. Modusnya antara lain dengan memberikan defered payment khusus, berjumlah sekitar US $ 270.000.000, dan penggelapan lainnya. Pada 9 September 1966, setelah mendengar sekitar 175 saksi, pengadilan memutuskan hukuman mati kepada JMD, tapi belum sempat dieksekusi JMD keburu meninggal di rumah sakit Cimahi karena tetanus, pada 1976. JMD adalah sarjana ekonomi lulusan Economische Hoge School, Rotterdam, Belanda, diangkat jadi Menteri Urusan Bank Sentral merangkap Gubernur Bank Indonesia pada 1963. Dalam sejarah kabinet Indonesia ia satu-satunya menteri bidang ekonomi yang divonis mati dan dipenjara karena kebijakan-kebijakannya yang merugikan rakyat. Lebih dari 50 tahun kemudian kisah mirip-mirip JMD ini rupanya kini sedang terulang. L\'Histoire se répète, kata orang Perancis. Dengan kesamaan jabatan dari pelakonnya, yaitu sama-sama menteri bidang ekonomi. Kali ini pemerannya berinitial SMI alias Sri Mulyani Indrawati. Bertahun-tahun jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata hanya beban masalah bagi perekonomian Indonesia. Sehingga mengenaskan sekali kalau ada yang menyebutnya Menteri Keuangan Terbaik. Dalam penilaian tokoh nasional Dr Rizal Ramli, kapasitas utama Sri Mulyani sebagai ekonom ialah kelihaiannya dalam soal berkata-kata atau “kebanyakan lipstik”. Studinya di bidang ekonomi ternyata kajian labour economist (ekonomi ketenagakerjaan). Bukan macro-economics atau monetary economics yang lebih relevan dengan situasi saat ini. Di akun twitter-nya beberapa hari lalu Rizal Ramli juga menyatakan kegusarannya. Panelis ahli bidang ekonomi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini mengatakan: “Hari ini kita sedang menyaksikan seluruh sistem kenegaraan mengalami dekadensi moral, etika, martabat, dan perilaku. Contohnya, megaskandal 300 trilliun rupiah di Kementerian Keuangan yang sangat tidak bermoral dan sangat memalukan,” tegasnya. Moral dan etika memang dua hal yang kini hilang dari nurani para penguasa negeri ini, dan contohnya ada pada Sri Mulyani. Mulai dari keterlibatannya dalam Skandal Century senilai Rp 6, 7 triliun, kebijakannya dalam menumpuk utang yang mendekati Rp 8.000 triliun, aneka pungutan pajak yang memberatkan rakyat kecil, hingga yang terbaru seperti masuknya Alphard tunggangannya ke apron bandara untuk menjemput, rumah di Maryland, Amerika Serikat, menggalang buzzers untuk mengatasi bobroknya kinerja di institusi pajak, dan Kementerian Keuangan yang dipimpinnya berkaitan dengan adanya transaksi mencurigakan Rp 349 triliun yang diduga berkaitan dengan pencucian uang, serta gaya hidup hedonis para pegawai pajak di bawah asuhannya. “Kejahatan ini terlalu besar untuk didiamkan. Penerimaan negara anjlok, kemiskinan meningkat,” tandas Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan. Karena itu ia meminta aparat penegak hukum tidak berdiam diri dan segera melakukan pengusutan terkait kejahatan yang sudah berlangsung sejak 2009 di Kementerian Keuangan itu. Seharusnya, lanjut Anthony, aparat penegak hukum mampu mengungkap skandal tersebut. “Kalau terbukti pencucian uang terkait dengan korupsi penerimaan pajak, maka mereka layak dihukum seberat-beratnya, hingga hukuman mati. Karena sudah memiskinkan rakyat,” ujar Anthony. Rizal Ramli sebagai ekonom yang memiliki reputasi dan prestasi yang memihak kepada kepentingan mayoritas rakyat menambahkan, kalau Jokowi mempertahankan Sri Mulyani yang banyak terlibat dalam kasus kotor, Jokowi justru akan nyungsep bersama Sri Mulyani. “It’s too big a scandal to ignore.” tegasnya. Janganlah bersekutu di dalam kegelapan. Brotherhood of unholy alliance, kata Rizal Ramli lagi. Bersihkanlah meja kotor dengan menggunakan lap yang bersih. *****
Revolusi Mental Berujung Brutal
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Malaikat masuk dalam sistem politik di Indonesia akan menjadi Iblis. Setelah menjadi Iblis, ada yang ingin abadi dan ada yang ingin pensiun dini. TRAGEDI NKRI bukan hanya sekadar rendahnya religi akibat sekulerisasi. Kerusakan moral dan kejahatan kemanusiaan menjadi pemandangan rutin di hampir pelosok negeri. Pelaksanaan demokrasi berbiaya tinggi, hanya menjadi legitimasi kedaulatan rakyat yang penuh ilusi. Pancasila dan UUD 1945 cuma basa-basi menutupi kapitalisasi dan liberalisasi. Rakyat tak lagi dapat membedakan mana yang pejabat dan mana yang penjahat. Banyak yang berlabel aparat namun kelakuannya penuh maksiat. Negara dikelola birokrat tak bermartabat dan cenderung psikopat. Para penyelenggara negara bermental khianat dan kelakuan bejat. Politisi terus memperkosa konsitusi demi mengejar materi. Si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin, tak ada lagi sistem sarat nurani. Hukum tak lagi mampu mendengar aspirasi, kini nyaman menjadi alat jual beli. Keadilan begitu sulit berlaku, yang ada hanya konspirasi dan transaksi. Demi memenuhi syahwat ekonomi, elit politik gandrung tipu sana tipu sini. Minoritas merasa kuat dan semakin hebat, mayoritas terus mengumpat dalam sekarat. Bumi nusantara terlihat memikat, namun yang salah diangkat dan yang benar dan jujur disikat. Revolusi mental berujung brutal, oleh tabiat para pemegang mandat. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 31 Maret 2023/9 Ramadhan 1444 H.
POPULER
