ALL CATEGORY
Jokowi dalam Perangkap Meja Hijau
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"Apapun yang mempunyai bentuk mungkin diatasi, apapun yang mengambil bentuk mungkin dibalas. Tetapi ketika ancaman tersembunyi dalam ketidak adaan, akan menimbulkan kecemasan dan kehampaan ( Huainanzi )\" Jokowi sedang dilanda rasa cemas yang tinggi menghadapi masa depan yang suram sehingga dia memerlukan seseorang pendamping yang bisa “menghibur dan melindunginya”. Kecemasan dan galau terjadi akibat dari rekayasa politiknya terus mengalami kegagalan. Kegagalan terus terjadi secara beruntun tak kunjung ada solusi bisa membawa dirinya cemas dan galau. Penolakan dan rasa muak masyarakat atas kepemimpinannya makin membesar dan perlawanan makin keras. Koalisi gemuk sebagai pelindung terlihat mulai retak dan meninggalkannya. Jokowi sudah mengalami lame duck ( bebek lumpuh ), karena sudah tidak berdaya menyelesaikan kasus-kasus besar bahkan bermunculan terus menerus berbagai skandal. Silih berganti kasus-kasus besar belum selesai, muncul kasus baru. Dan setiap menyelamatkan masalah timbul masalah baru. Kesalahan tidak akan bisa dihapus oleh waktu dan akan terus menghantui, semisal kasus KM 50, kasus Ferdy Sambo, kasus Kanjuruhan, kasus skandal pencucian uang 300 triliun lebih yang begitu dahsyat, akan menjadi hantu dalam pikirannya. Mimpi besar pembangunan infrastruktur dan IKN menjadi momok yang menakutkan dipastikan akan berantakan dalam tekanan hutang yang makin besar dan kalang kabut. Gagal mencegah Anies yang makin membesar, justru fenomena dukungan bermunculan secara alami dengan masif. Demikian juga keputusan MK yang menolak penundaan Pemilu sangat mengecewakan Jokowi. Rekayasa politik untuk menunda Pemilu 2024 menjadi sia - sia. Bahkan mendapatkan perlawanan rakyat, ancaman resiko politiknya bisa menimpa sangat mengerikan. Ganjar Pranowo dan Erick Thohir yang digadang sebagai penggantinya kelak bisa melindungi diri dan keluarganya makin melemah, tertinggal jauh dari kekuatan politik Anies Baswedan. Dengan tidak bisa majunya Ganjar dsn Erick tentu saja membuat Jokowi sangat cemas. Sedangkan kepercayaan Jokowi kepada Prabowo belum sepenuhnya, menjadi jaminan keamanan resiko politiknya. Semua langkah Jokowi sepertinya terus menemui jalan buntu. Walaupun dana sudah keluar sangat besar. Ratusan triliun dan mengerahkan buzzer-buzzer, demikian juga berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk menggerakkan relawan, Projo, Musra semua jebol. Misi LBP menekan Surya Paloh dengan imbalan finansial yang sangat besar nampaknya di abaikan oleh Nasdem. Taipan mulai uring - uringan bahkan mulai marah, karena LBP yang selama ini diandalkan sebagai dewa penyelamat mulai meredup. Ketakutan Jokowi dari berbagai kasus kejahatan dirinya dan keluarganya resiko ke meja hijau sangat besar. Tekanan dan intimidasi baik dari oligarki taipan maupun rezim China komunis, mulai menekan dirinya. Bahaya terbesar jika Anies Baswedan berhasil naik sebagai Presiden, dipastikan berbagai proyek oligarki taipan dan Pemerintah China akan mangkrak dan gulung tikar. \"Ambisi mungkin merayap sekaligus melambung tinggi\" ( Edmund Burke : 1729-1797 ) hanya apabila tidak seimbang dengan kemampuan maka akan berantakan dan berbuah bencana. Jokowi bakal merana sendirian, bahkan bisa jadi Jokowi akan tersandung banyak kasus sehingga peluangnya sangat besar harus berurusan dengan perangkap meja hijau. ****
La Nyalla Wanti-wanti Bantuan untuk Guru Madrasah Bisa Disunat
JAKARTA, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberi perhatian khusus terhadap bantuan guru madrasah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) di Indonesia yang akan diberikan Kementerian Agama senilai Rp73 miliar. LaNyalla meminta penyalurannya dilakukan secara transparan dan tak ada satu sen pun hak guru yang disunat. “Saya tegaskan tak boleh ada sama sekali pemotongan bantuan untuk guru. Bantuan itu amat diperlukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka,” kata LaNyalla, Sabtu (1/4/2023). Menurut LaNyalla, bantuan itu merupakan tolok ukur bagaimana kita menghargai tenaga pendidik yang menjadi ujung tombak bagi penciptaan generasi unggul bangsa ini di masa depan. “Kalau kita bermain-main dengan hak mereka, maka sama artinya kita berani mempermainkan masa depan bangsa kita sendiri,” ingat LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, bantuan khusus guru tersebut akan sangat berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa. Hanya saja, selama ini perhatian terhadap mereka masih minim, sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan yang belum dapat dipenuhi. “Saya meminta jangan sampai ada guru yang berhak menerima bantuan lalu tidak menerima. Kepastian data juga harus akurat, tak boleh ada kesalahan data yang merugikan para guru-guru tersebut,” tutur dia. Sebelumnya, Kementerian Agama akan gelontorkan dana kepada sekitar 9.043 guru dan tenaga kependidikan (GTK) RA dan madrasah dengan besaran Rp1.350.000 per bulan. Dana tersebut diharapkan diberikan secara permanen selama mereka masih dalam pengabdian. Oleh karenanya, LaNyalla menekankan pentingnya agar tak boleh ada potongan, bahkan penghambatan penyaluran hak mereka.(*)
Kementerian Keuangan Tidak Kompeten Sidik Dugaan Pencucian Uang di Kementerian Keuangan
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PPATK serahkan laporan dugaan pencucian uang kepada Kementerian Keuangan sejak 2009-2023. Nilainya mencapai Rp349 triliun. Menyedihkan, tidak ada tindak lanjut (memadai). Dalam keterangannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukkan tidak kompeten sebagai penyidik tindak pidana asal dugaan mega skandal pencucian uang yang menghebohkan ini. Pertama, Sri Mulyani mengatakan, dugaan pencucian uang yang melibatkan pegawai kementerian keuangan hanya Rp3,3 triliun. Nilai ini jauh lebih kecil dari nilai yang disebut kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Menko Polhukam Mahfud MD, yaitu Rp35,5 triliun. Karena PPATK memasukkan transaksi keuangan berbagai pihak yang disebut proxy (perorangan maupun perusahaan) dan diduga terlibat pencucian uang tersebut. Tetapi, Sri Mulyani mengeluarkan semua nama proxy tersebut. Setelah nama-nama proxy dikeluarkan, maka nilai transaksi atas nama pegawai kementerian keuangan tersisa hanya Rp3,3 triliun, seperti dilaporkan Sri Mulyani. Tentu saja, apa yang dilakukan Sri Mulyani sangat naif. Pencucian uang selalu menggunakan ‘tangan’ orang lain untuk menyamarkan uang kotor agar seolah-olah bersih. Sehingga nama-nama proxy tersebut tidak bisa dikeluarkan dan dianggap tidak terlibat dugaan pencucian uang. Karena di dalam pencucian uang, pembelian aset seperti mobil, properti, saham, atau pendirian perusahaan, kebanyakan menggunakan nama orang lain (proxy) termasuk nama istri, anak, atau anggota keluarga lainnya. Kalau Sri Mulyani tidak mengerti modus pencucian uang seperti ini, berarti dia tidak kompeten bertindak sebagai penyidik tindak pidana asal pencucian uang. Pertanyaannya, kenapa pihak yang diduga PPATK terlibat pencucian uang oleh pegawai kementerian keuangan tersebut harus dikeluarkan dari daftar Rp35,5 triliun, sehingga hanya menyisakan Rp3,3 triliun? Upaya ini patut diduga untuk menghilangkan jejak pencucian uang, sehingga tidak bisa dilakukan _follow the money_ sebagai konsep membongkar dugaan pencucian uang. Misalnya, kasus Rafael Alun. Yang bersangkutan diberitakan mempunyai banyak aset, termasuk saham perusahaan, atas nama anak, istri, anggota keluarga lainnya serta pihak lain yang dalam kendalinya. Mobil Rubicon miliknya ternyata atas nama pihak lain. Kalau semua harta atas nama orang lain ini dikeluarkan dan dianggap bukan milik Rafael Alun, maka tidak ada kasus dugaan pencucian uang karena jumlah hartanya mungkin sudah sesuai laporan harta di LHKPN. Seharusnya, Sri Mulyani melakukan penyidikan dengan modus yang sudah digambarkan PPATK melalui Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP). Bukan malah mengabaikan HA dan HP PPATK tersebut. Kasus pegawai pajak Gayus Tambunan dan Angin Prayitno Ajie membuktikan banyak harta yang disimpan di luar nama yang bersangkutan. Bahkan banyak yang tidak terdeteksi seperti simpanan di safe deposit box (sdb), baik dalam bentuk cash atau emas batangan. Kedua, cara Sri Mulyani menyidik pegawai kementerian keuangan, baik dalam rangka evaluasi risiko pegawai (profiling) maupun dugaan pencucian uang, patut dipertanyakan karena mencerminkan tidak kompeten. Dalam melakukan investigasi atau penyidikan terhadap pegawai kementerian keuangan, Sri Mulyani minta informasi dari PPATK mengenai transaksi keuangan dari perusahaan yang dicurigai ada interaksi dengan pegawai tersebut. Setelah dipelajari, tidak ada aliran dana dari perusahaan ke pegawai yang sedang diinvestigasi, sehingga yang bersangkutan dianggap bersih dan tidak bermasalah. Tidak heran kalau selama ini, sejak 2009, tidak ada kasus dugaan pencucian uang pegawai kementerian keuangan yang diungkap oleh Kementerian Keuangan. Padahal kasusnya sangat banyak, melibatkan 491 pegawai kementerian keuangan, seperti diungkap Mahfud dalam RDP dengan Komisi III DPR. Kementerian keuangan gagal membongkar dugaan pencucian uang Gayus Tambunan, Rafael Alun, atau Angin Prayitno. Sehingga timbul pertanyaan, apakah Sri Mulyani benar naif, atau tidak kompeten, atau mau melindungi dan menghilangkan jejak dugaan pencucian uang oleh pegawai kementerian keuangan? Sri Mulyani harusnya paham sekali, mana ada kasus suap dilakukan dengan cara transfer atau transaksi perbankan. Semua pejabat pajak yang tertangkap KPK selalu melalui OTT. Artinya, modus penyuapan selalu dengan uang cash. Mencari aliran dana perbankan dari wajib pajak perusahaan ke pegawai kementerian keuangan akan sia-sia. https://money.kompas.com/read/2023/02/25/170507726/10-kasus-mafia-pajak-di-indonesia-gayus-paling-fenomenal?page=all https://www.cnbcindonesia.com/news/20230224150811-4-416810/gayus-sampai-rafael-nih-daftar-miliarder-pajak-bikin-heboh/amp Oleh karena itu, Mahfud harus memastikan Kejaksaan Agung turun tangan menyidik dugaan pencucian uang ini. (*)
Fahri Hamzah Cium Ada Upaya Persengkongkolan Hentikan Kasus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengaku pesimis kasus transaksi jangggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp 349 triiliun yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD akan menemui titik akhir. Fahri menduga kasus yang sedang heboh saat ini bisa jadi dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian akhir, karena adanya kultur bersengkongkol diantara para pejabat untuk menghentikan kasus-kasus besar. \"Kadang-kadang di belakang itu ada yang mulai ngomong, mungkin juga bisa sampai kepada pemimpin tertinggi. Pak, jangan diteruskan pak, ini orang bantu kita,\" kata Fahri dalam keterangannya, Sabtu (1/4/2023). Sehingga pembicaraan terkait hal ini akan dibatasi, karena apabila diungkap akan banyak pihak yang terlibat. \"Sehingga dibatasilah (masalahnya). Jadi memang ada kultur bersekongkol yang luar biasa di negara kita ini,\" ujarnya. Fahri mendukung upaya Mahfud untuk membongkar kasus transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu ini sampai ke akar-akarnya, karena merugikan keuangan negara mencapai ratusan triliun. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai posisi Mahfud sebagai Menko Polhukam dan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sangat strategis dalam menyelesaikan permasalahan di berbagai bidang. \"Tapi seberapa besar Pak Mahfud difungsikan dan dipercaya oleh Presiden, kita nggak tahu. Karena kalau dia dipercaya, sebenarnya begitu dia sebagai Ketua komite tahu ini ada masalah, kan sederhana, nggak perlu ribut lah,\" katanya. Mahfud bisa langsung lapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) apabila menduga ada transaksi ilegal atau money loundring di Kemenkeu. Kemudian meminta petunjuk untuk mengambil langkah hukum selanjutnya. \"Kalau sekarang terjadi perbedaan data yang diterima Pak Mahfud dan Sri Mulyani (Menteri Keuangan), karena memang belum adanya kematangan dalam menyusun temuan dugaan transaksi ilegal tersebut,\" katanya. Menurutnya, pihak-pihak yang melaporkan temuan ini pun terjebak dalam sistem persekongkolan. Sebab, dengan diungkap, mereka berharap masalah tersebut, tidak akan terselesaikan. \"Kalau anda bagian dari persekongkolan, pasti anda nggak bisa selesaikan di dalam. Atau juga kalau anda bagian dari persekongkolan, anda sekedar mengambil untung saja dari ini semua, tapi intinya anda tidak akan selesaikan,\" katanya. \"Anda hanya akan mendapatkan pujian dari publik, setelah anda dapat viral, sudah cukup. Tapi masalah persekongkolan ini tidak selesai,\" pungkasnya. Seperti diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan secara resmi mengenai dugaan transaksi janggal di Kemenkeu Rp 349 triliun saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR pada Rabu (29/3/2023). Dalam kesempatan itu, Mahfud antara lain menyinggung nama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu Heru Pambudi hingga eks Inspektur Jenderal Kemenkeu Sumiyati soal dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp 189 miliar . Namun, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara membantah adanya upaya internal untuk menutupi pelaporan terkait dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349,8 triliun selama kurun 2009-2023 di Kemenkeu. \"Karena memang kita bekerja dengan 300 surat, dan keseluruhannya memang sama. Sumber datanya sama, yaitu rekap surat PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Cara menyajikannya bisa berbeda, tapi kalau dikonsolidasi, ya, ketemu,\" kata Suahasil di Jakarta, Jumat (31/3/2023). Dari 300 surat laporan hasil analisis (LHA) PPATK, 200 di antaranya dikirimkan kepada Kemenkeu. Dari jumlah tersebut, ada 135 surat terkait korporasi dan pegawai Kemenkeu dengan nilai transaksi Rp 22 triliun, dan nilai inilah yang disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR, Senin (27/3/2023). (Ida)
Gerakan Emak-emak Penentu Revolusi
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Ini berbicara tentang Revolusi Prancis 1789. Penyerbuan ke penjara Bastille itu meski monumental tetapi belum menjadi gerakan efektif revolusi. Adalah aksi emak-emak yang bergerak dari pasar Paris menuju Versailles menjadi awal gerakan revolusi untuk menumbangkan Raja Louis XVI. Para wanita itu berkumpul di Hotel de Ville Paris 5 Oktober 1789 dengan jumlah massa yang semakin banyak 7 ribu bahkan10 ribu. Di awali dengan seorang wanita di pasar Faubourg Saint Antoine yang menabuh genderang diikuti gerakan massa wanita dipimpin Stanislas Marie Maillard yang berteriak \"a versailles !\" menuntut roti dan menyerbu gudang senjata. Seorang pendeta yang melindungi gudang bernama Abbe Levebvre digantung di tiang lampu. Dengan menyeret meriam emak-emak terus bergerak menuju Versailles. Mengepung dan menyerbu Istana. Serbuan emak-emak yang kemudian didukung elemen revolusioner lain telah memaksa Louis XVI pindah istana ke Paris. Kelak melarikan diri ke perbatasan Austria. Pelarian tersebut gagal sehingga Louis XVI dan keluarganya dipaksa kembali ke ibukota untuk menjalani pengadilan rakyat. Keduanya dihukum penggal di bawah guillotine beberapa waktu kemudian. Revolusi selalu ada pencuri. Seseorang yang awalnya bergerak bersama untuk mengubah keadaan ternyata ujungnya \"berkhianat\" dalam memanfaatkan kekuasaan. Pada situasi transisi ini mereka berperilaku otoriter dan oligarkis. Akhirnya para penikmat revolusi itu harus merasakan tajamnya guillotine. Mereka adalah Charlotte Corday, Duke Orleans, Georges Danton dan Maximilien Robespierre. Ada empat pelajaran penting dari Revolusi Prancis bagi siapapun yang memiliki semangat perubahan. Pertama, kondisi Prancis saat itu di bawah rezim Louis XVI mengalami krisis ekonomi berat. Memiliki Menteri Keuangan gagal mengatasi krisis. Hutang besar. Turgot sang Menteri justru memberlakukan pajak regresif yang justru memberatkan rakyat. Rakyat marah. Kedua, gaya hidup bangsawan yang hedonis di tengah rakyat yang mengalami kesulitan dan rendah daya beli. Elit istana dan birokrasi hidup mewah. Marie Antoinette merepresentasi kemewahan, pemborosan dan kesenjangan. Istri Louis XVI ini diberi gelar \"madame deficit\". Membangkrutkan negara. Ketiga, penjara Bastille adalah lambang kesewenang-wenangan. Penyerbuan dan pembebasan tahanan oleh rakyat adalah perlawanan dan keberanian rakyat untuk bangkit dari ketidakberdayaan. Meski jumlah sisa tahanan hanya 7 orang tapi penyerbuan itu menjadi simbol penting untuk melawan tirani dan ketidakadilan. Keempat, penentu sukses revolusi ternyata adalah aksi heroik wanita atau emak-emak. Urusan dapur yang membuat kaum senasib bersatu. Bergerak bersama menerobos Istana membuat raja dan ratu menyerah. Klub revolusi wanita \"society of revolutionary republican woman\" menjadi strategis dan dihargai bahkan ditakuti. Slogan revolusi liberte, egalite, fraternite ternyata bersimbol perempuan. Nah, siapa dan di manapun penguasa negara tidak boleh berperilaku tiran, memberatkan rakyat dengan pajak-pajak, hidup mewah dan banyak hutang. Dan tentu saja tidak boleh menganggap enteng perempuan. Jika sudah bergerak maka sulit dihentikan. Absolutisme yang dibangun Louis XIV dengan menyatakan negara adalah aku--l\'etat c\'est moi menyebabkan kemerosotan terus hingga Louis XV \"le bien aime\" (yang dicintai) justru dibenci rakyat, kurang moral dan gagal memperbaiki Prancis. Puncak defisit negara ada pada Louis XVI hingga rakyat memutuskan untuk melakukan revolusi. Revolusi rakyat dimulai dengan \"etats generaux1789\" dan sukses setelah emak-emak bergerak menuju Versailles \"le bon papa\". Inilah gerakan emak-emak penentu revolusi. Louis XVI \"bon papa\" dan Marie Antoinette \"madame deficit\" dihukum mati. Bandung, 1 April 2023
KPK Menyita Puluhan Tas Mewah dari Rumah Rafael Alun
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita puluhan tas mewah dari berbagai merk saat melakukan penggeledahan di rumah tersangka kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo di Simprug Golf, Jakarta Selatan.\"Benar, tim penyidik menemukan uang dan puluhan berbagai tas mewah merek luar negeri,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.Meski demikian Ali tidak menjelaskan soal jumlah uang yang ditemukan penyidik di rumah tersebut.Ali mengatakan tim penyidik KPK selanjutnya akan mempelajari barang bukti tersebut untuk menentukan apakah barang mewah tersebut terkait dengan kasus dugaan gratifikasi Rafael.\"Segera dilakukan penyitaan dan analisis atas temuan tersebut sebagai barang bukti perkara sangkaan penerimaan gratifikasi dimaksud,\" ujarnya.Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meningkatkan status kasus Rafael Alun Trisambodo ke tahap penyidikan dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. KPK telah menemukan dugaan pidana korupsi yang dilakukan mantan kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II itu.KPK memperkirakan Rafael Alun menerima gratifikasi hingga puluhan miliar rupiah selama periode 2011-2023.Angka tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan penyidik dari alat bukti yang ditemukan penyidik, salah satunya adalah safe deposit box (SDB) milik Rafael.Nama Rafael Alun Trisambodo menjadi perhatian publik setelah putranya, Mario Dandy Satrio (MDS), menjadi tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora yang merupakan anak seorang Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor Jonathan Latumahina.Sebagai anak seorang pejabat pajak, Mario Dandy pun kerap pamer kemewahan di media sosial, sehingga berakibat pada sorotan masyarakat soal harta kekayaan ayahnya yang mencapai sekitar Rp56 miliar.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II guna mempermudah proses pemeriksaan harta kekayaannya. Rafael Alun Trisambodo pun dipecat dari statusnya sebagai aparatus sipil negara (ASN) DJP Kemenkeu.Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan Menkeu Sri Mulyani menyetujui pemecatan Rafael tersebut. Pemecatan itu merupakan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kemenkeu usai menemukan berbagai bukti dalam audit investigasi.Ia menjelaskan temuan bukti yang menyebabkan RAT dipecat berasal dari tiga tim audit investigasi, yakni tim eksaminasi laporan harta kekayaan, tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan, serta tim investigasi dugaan fraud.(sof/ANTARA)
Bawaslu Diharapkan Bisa Memberi Data Detail Temuan Selama Coklit
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum RI mengharapkan Badan Pengawas Pemilu memberikan data detail mengenai temuan selama mengawasi tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih Pemilu 2024 dengan menerapkan metode uji petik.\"Terhadap hasil temuan uji petik itu, KPU berharap mendapatkan data yang detail untuk dapat dikonfirmasi lapangan kepada petugas ad hoc KPU,\" ujar anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Betty mengatakan melalui data tersebut lembaganya akan menindaklanjuti secara de jure atau berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan prinsip kerja KPU dalam memutakhirkan data pemilih Pemilu 2024 yang dilakukan secara de jure.\"Kerja KPU dalam memutakhirkan data pemilih pada Pemilu 2024 dilakukan secara de jure, termasuk dalam hal menindaklanjuti pemilih yang pindah domisili, tidak memenuhi syarat (TMS) karena di bawah umur, menjadi anggota TNI/Polri, serta meninggal dunia. Perubahan pencatatan pemilih dilakukan sesuai dokumen kependudukan atau dokumen pemerintah lain yang sah,\" jelas Betty.Sebelumnya, anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyampaikan berdasarkan uji petik yang dilakukan Bawaslu dengan mengunjungi kembali rumah pemilih yang sudah didatangi oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), ditemukan delapan kategori pemilih TMS yang masuk daftar pemilih.Delapan kategori itu meliputi pertama adalah kategori pemilih yang merupakan anggota TNI.\"Jumlah pemilih TMS yang merupakan prajurit TNI ada sebanyak 11.457 orang. Mereka tercatat di daerah Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Aceh, Jambi, dan Lampung,\" ujar Lolly.Kedua, kategori pemilih yang merupakan anggota Polri. Bawaslu menemukan sebanyak 9.198 anggota Polri dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, NTT, Sulawesi Utara, dan Maluku masuk ke daftar pemilih.Selain personel TNI/Polri, Bawaslu juga menemukan sebanyak 5.065.265 pemilih yang salah penempatan tempat pemungutan suara (TPS). Mereka berasal dari Provinsi Lampung, Jawa Barat, Sumatera Selatan, NTT, dan Sulawesi Selatan.Kategori pemilih TMS berikutnya adalah masyarakat yang telah meninggal dunia. Bawaslu menemukan sebanyak 868.545 identitas warga yang telah meninggal dunia di Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Riau, dan NTT masih dimasukkan ke daftar pemilih Pemilu 2024.Berikutnya, ada pula pemilih yang tidak dikenali. Bawaslu menemukan sebanyak 202.776 pemilih tidak dikenali dari Jawa Barat, Maluku Utara, Riau, DKI Jakarta, dan NTT.Yang keenam, Bawaslu juga menemukan kategori pemilih TMS, yakni sebanyak 145.660 orang yang telah pindah domisili dari Jawa Barat, Riau, Sulawesi Utara, NTT, dan DKI Jakarta.\"Ketujuh, ada 94.956 orang pemilih di bawah umur di Lampung, Jawa Barat, NTT, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Kedelapan, terdapat 78.365 pemilih bukan penduduk setempat di Lampung, Riau, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan,\" kata Lolly.(sof/ANTARA)
Ramadhan Momentum Membumikan Islam "Rahmatan Lil 'Alamin"
Jakarta, FNN - Wakil Direktur Eksekutif Internasional Conference of Islamic Scholar (ICIS) K.H. Khariri Makmun mengatakan Ramadhan merupakan momentum untuk membumikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil \'alamin atau menjadi rahmat bagi semesta alam.\"Dalam Islam, dikenal konsep rahmatan lil’ alamin. Ada enam prinsip di dalamnya, yaitu, al insaniyah (berperikemanusiaan), al alamiyah (mendunia atau global), as syumul (komprehensif), al waqi’iyah (realistis), as samhah, dan at taisir (toleransi dan memudahkan), serta yang terakhir al muru itu kontinuitas dan fleksibilitas,\" kata Khariri Makmun dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Apabila keenam prinsip itu mampu dibumikan, maka keinginan dan harapan seluruh umat agar dunia menjadi damai, bahkan mampu pula memperbaiki hubungan, dapat terwujud baik ke sesama umat Islam maupun dengan non-muslim.Selanjutnya, Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menilai sebagai bangsa yang plural, masyarakat Indonesia harus mampu membangun sikap saling menghargai, menghormati, dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan yang ada.\"Dalam Islam, ada prinsip bahwa keyakinan tidak boleh dipaksakan. Keyakinan menjadi sesuatu yang harus dihargai karena itu sebuah pilihan. Seharusnya, perbedaan tidak menunjukkan friksi (gesekan) yang sangat tajam atau menimbulkan perpecahan sebagai bangsa, karena kita sudah tahu bahwa demokrasi memang membuka ruang agar kita berbeda,\" jelasnya.Dia menambahkan dalam surat Al Baqarah disebutkan la ikraha fii diini, yang artinya tidak ada paksaan di dalam beragama. Menurut dia, berbeda dalam beragama saja diperbolehkan, jadi itu tentu saja berbeda untuk yang lain, seperti berbeda paham dan berbeda dalam pilihan politik yang merupakan hal wajar.Terkait dengan hal tersebut, Khariri pun menilai para tokoh agama berperan penting dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama kepada umat Islam, terutama mengajarkan pentingnya Islam moderat serta mengajarkan pentingnya membawa Islam dengan tujuan-tujuan menyatukan masyarakat, mengharmonikan, dan mendamaikan.\"Nah, ini sangat positif sekali untuk menciptakan suasana damai di bulan suci ini agar lebih harmoni lagi tanpa provokasi, tidak ada serangan-serangan terhadap yang lain. Para tokoh agama bisa mengarahkan umat pada nilai atau materi yang membawa kesejukan, kedamaian, dan harmonis,\" kata dia.Apabila suasana seperti itu bisa dikembangkan di luar bulan Ramadhan, maka hal tersebut menjadi salah satu keberkahan Ramadhan.Khariri lalu mengingatkan umat Islam bahwa sejatinya berpuasa di bulan Ramadhan membawa kepada ketakwaan yang di dalamnya ada penghormatan dan penghargaan kepada orang lain.\"Saya kira dengan taqwa, agama menjadi perekat bagi persatuan dan kemudian mewujudkan perdamaian serta menjadi salah satu motivasi untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih besar,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Reporter WSJ Ditangkap Badan Keamanan Rusia Atas Tuduhan Spionase
Moskow, FNN - Badan Keamanan Federal Rusia (FSB) pada Kamis (30/3) mengatakan pihaknya telah menangkap seorang reporter dari Wall Street Journal (WSJ) atas tuduhan spionase.Menurut FSB, seorang warga Amerika Serikat (AS) bernama Evan Gershkovich, yang merupakan seorang reporter di biro Moskow WSJ, diduga \"melakukan spionase untuk kepentingan pemerintah Amerika.\"FSB mengatakan bahwa Gershkovich \"mengumpulkan informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara tentang kegiatan salah satu perusahaan di kompleks militer-industri Rusia,\" dan bertindak berdasarkan instruksi dari pemerintah AS.FSB mengatakan warga AS itu ditangkap di Yekaterinburg ketika sedang berusaha mendapatkan informasi rahasia, seraya menambahkan bahwa kasus spionase kriminal telah dibuka.(sof/ANTARA)
Dilema Besar Pemerintahan Jokowi, Mempertahankan atau Me-reshuffle Mahfud MD Sama-sama Berdampak Buruk
Jakarta, FNN – Tampaknya, upaya Menko Polhukam, Mahfud MD, membongkar data dana pencucian uang 349 T di Kemenkeu bakal berbuntut panjang bagi perjalanan karier politiknya. Kabar yang paling baru adalah adanya spekulasi politik bahwa kemungkinan besar Mahfud MD akan di-reshuffle. Hal ini tergambar dalam pernyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Johan Budi Sapto Prabowo, saat rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI dengan Mahfud MD selaku Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Rabu (29/3). “Saya pernah di Pak Jokowi Pak, saya pernah jadi juru bicara Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling enggak suka sama menteri yang berdebat di luar Pak, langsung di-reshuffle sama dia. Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud, Pak Mahfud tidak di-reshuffle gara-gara ini,” ujar Johan Budi. Selain memperingatkan Mahfud agar jangan membuat kegaduhan, Johan Budi juga mengungkapkan bahwa dirinya di- WhatsApp oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan, agar rapat kerja dengan Mahfud MD diskors. “Apa hubungannya ya, kok Sri Mulyani yang minta agar rapat kerja dengan Mahfud MD ditunda dan dia memintanya melalui Johan Budi, anggota Fraksi PDIP, yang juga pernah menjadi juru bicara Pak Jokowi,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam sebuah pembahasan di Kanal You Tube Hersubeno Point edisi Jumat (31/3/23). Dalam rapat kerja bersama tersebut, Johan Budi juga mengatakan bawa semula dirinya tidak ingin bertanya, tapi karena Mahfud MD menyatakan bahwa data yang dikemukakan oleh Sri Mulyani itu salah, maka dia terpicu untuk bertanya. Menurut Johan Budi, kalau Mahfud menyatakan data Sri Mulyani salah, berarti salah satu di antara keduanya ada yang berbohong. Johan Budi juga mengusulkan agar rapat diskors dan rapat berikutnya menghadirkan Menkeu Sri Mulyani sehingga permasalahan menjadi jelas. “Selain itu, kita kan tadi bicara-bicara ngomongin soal Menkeu. Nah, kalau bisa dalam rapat berikutnya itu Menkeu kita hadirkan Pak, agar menjadi jelas gitu,” usul Johan Budi. “Ini saya barusan saya di-WA sama Menkeu ini, Pak Pacul. Di-WA saya sama Bu Sri Mulyani. Rupanya beliau saya yakin dia menyaksikan juga, karena itu saya usul Pak Roni, nanti mungkin teman-teman di Komisi III atau Pak Mahfud setuju atau tidak kita akhiri dulu,” lanjut Johan Budi. Menurut Hersu, alasan Johan Budi minta agar rapat kerja diskors sangat menarik, yaitu dia minta agar Sri Mulyani dihadirkan, kelelahan kalau rapat tetap diteruskan, dan yang paling mengagetkan adalah dia secara terbuka mengaku di-WhatsApp oleh Sri Mulyani agar sidang diskors. “Pertanyaannya, mengapa Sri Mulyani yang minta agar sidang diskors? Apakah Sri Mulyani merasa kalau sidang ini diteruskan akan sangat merugikan dia, karena pernyataan-pernyataan Pak Mahfud MD jelas menelanjangi data-data yang disampaikan oleh Sri Mulyani?” tanya Hersu. Hersu juga mempertanyakan mengapa Sri Mulyani WhatsApp Johan Budi. Padahal, kalau urusan skors tentu akan lebih tepat kalau Sri Mulyani mengontak pimpinan sidang saat itu yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3, Ahmad Syahroni, atau ke Ketua Komisi III, Bambang Pacul, yang juga hadir. Atau jangan-jangan Sri Mulyani mengontak banyak anggota Komisi III, namun hanya Johan Budi yang mengungkapkannya ke forum. “Soal inilah yang masih jadi misteri dan kita masih menunggu penjelasan dari Sri Mulyani,” ujar Hersu. Selanjutnya, apakah nasib Mahfud MD akan sama dengan Sudirman Said dan Rizal Ramli yang disingkirkan karena dianggap membuat “kegaduhan”? Hersu berpendapat bahwa yang pasti, saat ini waktu lebih berpihak pada Mahfud MD. Mau di-reshuffle atau tetap dipertahankan, dia sudah menang banyak. Sekarang dilemanya justru ada pada Jokowi. Di tengah tingkat kepercayaan publik yang sedang sangat turun terhadap pemerintahan saat ini, posisi Mahfud MD yang didukung secara luas oleh publik tentu menjadi dilema besar buat Jokowi. Kalau diteruskan ngeri-ngeri sedap, kalau di-reshuffle juga berdampak sangat buruk terhadap pemerintahan presiden Jokowi. Publik pasti akan menyimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi tidak pro pemberantasan korupsi.(sof)
POPULER
