ALL CATEGORY
Kapolri Membahas Kesiapan Mudik Lebaran 2023 dengan Sejumlah Menteri
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, membahas kesiapan menyongsong Idul Fitri 1444 Hijriah dan mudik Lebaran 2023. Rapat koordinasi Kapolri dengan kementerian dan lembaga terkait itu dimulai dari pukul 10.00 WIB. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan rapat final dalam rangka persiapan menyongsong Idul Fitri 2023 yang dihadiri seluruh menteri terkait. \"Ini (rakor kesiapan) final, lengkap menteri terkait hadir,\" kata Sandi. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Efendy, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, dan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi. Kemudian ada juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono. Turut dihadiri pula dari kepala BNBP, kepala Basarnas, kepala BMKG, pejabat Pertamina, Jasa Marga, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam rapat ini seluruh kementerian dan lembaga terkait menyampaikan kesiapan yang dilakukan serta skenario rencana aksi dalam menghadapi Idul Fitri 2023 dari sisi keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pemerintah sejak awal telah menyampaikan informasi kesiapan sarana dan prasarana mudik Lebaran 2023 agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan mudiknya dengan aman, lancar dan nyaman. Pemerintah memperkirakan ada sekitar 123,8 juta orang akan melakukan perjalanan mudik tahun ini. Angka ini meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya sejumlah 85 juta orang lebih.(sof/ANTARA)
Lebaran, Pemerintah Menyiapkan Bansos untuk 21 Juta KK
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu untuk merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah“Kemudian agar masyarakat tidak mampu dapat ikut bergembira merayakan Idul Fitri maka pemerintah akan menyediakan bantuan sosial,” kata Muhadjir usai Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Idul Fitri Hijriah di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.Muhadjir menyebut bantuan sosial itu sudah mulai disalurkan mulai dari sekarang berupa beras seberat 10 kilogram (kg) dengan sasaran penerima 21 juta kepala keluarga (KK).“Batuan sosial berupa beras, sekarang sudah mulai tersalurkan, dan diberikan kepada 21 juta kepala keluarga dan keluarga penerima manfaat, masing-masing 10 kg,” katanya.Dalam rangka mempersiapkan keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas mudik Lebaran 2023, kata Muhadjir, pemerintah menetapkan \"tagline\" atau slogan mudik tahun ini, yakni “Mudik Aman dan Berkesan\".Ia mengatakan tahun ini diperkirakan terjadi peningkatan signifikan masyarakat yang melakukan mudik. Hasil survei Kementerian Perhubungan diperkirakan ada 123,8 juta orang melakukan perjalanan, sedangkan tahun lalu hanya 85 juta orang.Oleh karena itu, lanjut Muhadjir, perlu dilakukan persiapan dan rencana aksi setiap kementerian/lembaga terkait agar Lebaran 2023 lebih baik dari tahun sebelumnya.Hal ini, kata dia, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar semua pihak menyiapkan dengan sebaik-baiknya agar bisa menekan insiden maupun kecelakaan.“Apalagi kecelakaan yang fatal dan betul-betul bisa membikin mereka yang akan mudik dan akan merayakan Idul Fitri tahun ini betul-betul bisa merasakan kegembiraan, dijauhkan dari hal-hal yang membikin tidak gembira,” kata Muhadjir.Ia menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan kepada seluruh kementerian/lembaga terkait untuk memperpanjang cuti bersama pada tahun ini, yaitu akan dilaksanakan mulai tanggal 19 sampai 25 April 2023 sehingga ditambah dua hari dibanding tahun lalu.Muhadjir menambahkan untuk mendukung mudik tahun ini aman dan lancar diberlakukan diskon perjalanan udara dan tarif tol.“Tadi sudah disampaikan Pak Menteri PUPR akan menjelaskan lebih jauh, yaitu diskon 20 persen dimulai H-5 dan H-6 dan arus balik di H+6 dan H+7,” kata Muhadjir.(sof/ANTARA)
Prajurit Kopasgat Jatuh Terjun Payung, TNI AU Membentuk Tim Investigasi
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo telah membentuk tim investigasi kasus kecelakaan dua orang prajurit Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) saat latihan terjun payung di Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Rabu (5/3).\"Sekarang sedang dibentuk tim investigasi untuk mencari penyebab kenapa terjadinya kecelakaan tersebut,\" ujar Fadjar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.Insiden kecelakaan tersebut terjadi saat anggota Kopasgat lainnya melaksanakan latihan terjun payung di kawasan Halim Perdanakusuma, Rabu (5/4) dan menyebabkan Sertu Agung Dwano Karisma meninggal dunia. Latihan bersama digelar dalam rangka gladi kotor menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma.\"Kemarin kami berduka, karena salah satu prajurit terbaik kami gugur dalam melaksanakan penerjunan dalam rangka HUT,\" kata Fadjar.Ia memperkirakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi saat melakukan terjun lenting (bungee jumping) yang mengakibatkan tabrakan di udara. Menurutnya, kejadian tersebut tidak dapat dihindari, sehingga menimbulkan korban jiwa.\"Dan jenazah [Sertu Agung] sudah dimakamkan di kampung halamannya di Soreang dengan upacara kemiliteran,\" ujar Fadjar.Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah menjelaskan bahwa Sertu Agung sempat dibawa ke rumah sakit, namun beberapa jam kemudian meninggal dunia. Sementara satu anggota Kopasgat lainnya masih dalam proses pemulihan dan sedang dirawat di Rumah Sakit Udara dr. Esnawan Antariksa.Ia juga meminta kepada masyarakat apabila menemukan video dan foto terkait kecelakaan ini agar tidak disebarluaskan. Hal ini untuk menjaga perasaan keluarga yang ditinggalkan.\"Mohon kita jaga keluarga ya, kalau menemukan foto-foto yang kira-kira kurang pantes dilihat simpan saja,\" katanya.Selain itu, Indan mengaku salut terhadap anggota Kopasgat yang tetap semangat melaksanakan tugas terjun payung dengan baik di tengah kehilangan rekannya.\"Saya kira moril mereka luar biasa. Saya sesama angkatan udara salut sama mereka,\" tuturnya.Akibat kecelakaan ini, sambung Indan, jumlah penerjun diubah dari yang tadinya menggunakan dua pesawat kini menjadi satu pesawat dan jumlahnya tidak lagi sebanyak 77 orang, namun menjadi 18 orang.(sof/ANTARA)
Pengelolaan SDA Membutuhkan Strategi Jangka Panjang
Palangka Raya, FNN - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang sepakat bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA) membutuhkan strategi jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan nasional dan tidak merugikan daerah.\"SDA di sektor energi mesti didesain dari hulu hingga hilir agar pengelolaannya benar-benar memberikan dampak besar bagi kepentingan rakyat sesuai amanah konstitusi,\" kata Teras Narang melalui keterangan tertulis diterima di Palangka Raya, Kamis.Menurut dia, paling penting pengelolaan SDA pascaberakhirnya izin usaha suatu perusahaan tidak meninggalkan masalah baru bagi daerah. Sebaliknya, harus mampu meninggalkan kemandirian ekonomi bagi masyarakat daerah penghasil SDA.Pernyataan ini disampaikan Senator asal Kalimantan Tengah ini setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat Panitia Perancang Undang-Undang DPDR RI bersama para pakar energi, termasuk mantan Menteri ESDM Archandra Tahar di Jakarta, Rabu (4/4).Teras menyebut peran penting daerah, khususnya yang memiliki ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi penting untuk mengawal rancangan undang-undang untuk pengelolaan SDA ini.\"Termasuk, memastikan bahwa pengelolaan SDA akan memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah dan kesejahteraannya,\" kata dia.Dia mengemukakan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPD RI itu, Arcandra Tahar menyampaikan empat hal penting yang perlu dilihat dalam mengelola SDA NKRI. Di mana keempat hal penting itu selaras dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sekaligus cita-cita ideal.Adapun keempat hal penting itu, yakni pengelolaan SDA wajib dikelola putra putri terbaik bangsa Indonesia, teknologi yang digunakan merupakan ciptaan sendiri, pendanaan berasal dari dalam negeri, serta pemanfaatan SDA pertama-tama harus mengutamakan kebutuhan dalam negeri.\"Menurut saya, keempat hal penting yang mesti dimasukkan dalam rancangan undang-undang pengelolaan SDA yang sedang kami garap di DPD RI. Berbagai upaya mesti dilakukan untuk mengurangi jarak yang terjadi atas empat hal penting ini,\" kata Teras.Selain hal itu, mantan Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu sepakat dengan apa yang disampaikan akademisi dari Departemen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Dr Teguh Kurniawan, yang menekankan pentingnya aspek berkelanjutan dan keadilan dalam pengelolaan SDA.Di mana, katanya, aspek tata kelola lingkungan daerah sebagai konsep politik pelibatan masyarakat sipil lokal dalam masalah lingkungan serta peran penting pemerintah daerah tak kalah penting, termasuk sebagai salah satu upaya pengurangan kemiskinan.Apalagi, lanjut dia, khusus untuk sektor pertambangan menurutnya beberapa tantangan perlu dijawab, seperti re-sentralisasi kewenangan, ekspor ilegal, kepatuhan pemegang izin, lemahnya pengawasan, dampak lingkungan, isu tenaga kerja asing, reinkarnasi Izin Usaha Pertambangan, kontribusi bagi ekonomi lokal, konflik sosial, hingga penambangan ilegal.\"Inilah yang saya maksudkan, pengelolaan SDA membutuhkan strategi jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan nasional dan penting untuk dikawal pembahasan UU yang berkaitan dengan pengelolaan SDA,\" jelas Teras.(sof/ANTARA)
Suara Gemuruh Apa di Langit Jakarta
Jakarta, FNN - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah menjelaskan terkait komentar warganet yang mendengar suara gemuruh pesawat tempur dari langit Jakarta dan sekitarnya.Dia mengatakan suara gemuruh tersebut berasal dari latihan bersama dalam rangka upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma.\"Manuver pesat pada saat sesaat sebelum melintas di Taxi Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma itu, mereka ada holding pointnya, masing-masing ada yang di selatan di daerah Cibinong, di timur di Bekasi, ada yang sampai ke utara. Itu yang menyebabkan ada suara pesawat,\" ujar Indan di Lanud Halim Perdanakusuma, Kamis.Ia juga menjelaskan ada simulasi air-to-air yaitu pesawat tempur terbang sangat rendah. Hal itu membuat masyarakat mendengar suara pesawat begitu keras.\"Karena memang terbangnya sangat rendah, ya (suara pesawat terdengar kuat) terutama masyarakat yang ada di sini,\" ujarnya.Dia menjelaskan puncak peringatan HUT Ke-77 TNI AU akan dilaksanakan pada Minggu (9/4) di Lanud Halim Perdanakusuma.Menurut dia, TNI AU akan menyiapkan titik-titik parkir di mana masyarakat dapat menggunakan Trans Halim untuk sampai langsung ke Lanud Halim Perdanakusuma. Ia mengaku tidak ada persyaratan khusus untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-77 TNI AU.Gladi bersih upacara HUT ke-77 TNI AU dilaksanakan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Kamis (6/4) sekitar pukul 08.00 WIB. Atraksi pertama dibuka oleh marching band Taruna Akademi Militer (Akmil) AU.Lalu ada juga demo udara berupa penampilan pesawat-pesawat TNI AU dan simulasi pembebasan sandera (basra) oleh pasukan Kopasgat. Puluhan senjata Pasgat berbagai tipe juga ikut dalam defile.Upacara puncak peringatan HUT ke-77 TNI AU akan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Yudo Margono pada hari Minggu (9/4) pukul 08.00 WIB di Lanud Halim Perdanakusuma. Masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung dapat melalui akses masuk Pos Dirgantara, Pos Makasar, Pos Trikora dan Pos Gapura.(sof/ANTARA)
Jokowi Akan Jatuh di Tengah Jalan
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEKUATAN Jokowi dan Oligarki adalah d Hbua kekuatan yang berbeda. Jokowi ahir motif politiknya mencari perlindungan diri dan keluarganya jaminan aman paska lengser dari jabatannya sebagai presiden. Oligarki sangat jelas tidak ingin kekuasaan mencengkeram, mengendalikan dan mengatur negara ini lepas dari genggamannya. Jokowi nafas kehidupannya konon sangat tergantung Taipan Oligarki sedangkan Oligarki pemilik modal dan pemegang remote dan kendali kemana arah presiden harus menuju sesuai kepentingan politik ekonominya. Pada situasi dan kondisi yang sudah dianggap tidak menguntungkan bahkan dianggap membebani Oligarki, saat itulah Jokowi akan ditinggal sendiri. Otomatis lenyap kekuatan, kekuasaan dan bargaining positionnya , harus menerima nasib apapun yang akan menimpanya. Di ujung masa ahir pengabdiannya masih merasa memiliki energi ingin menyingkirkan Anies Baswedan sebagai kandidat Capres pada Pilpres 2024. Dalam otaknya ada ketakutan dan kecemasan, \"tidak ada jaminan perlindungan untuk diri dan keluarganya dari Anies Baswedan apabila naik menjadi Presiden bahkan terbaca ada bahaya akibat hukum akan menerjang dirinya\". Bikin koalisi besar tetap saja mengalami kebuntuan formasi Capres dan Cawapresnya. Ingin melibatkan PDIP, Megawati sangat paham posisi dan resistensi mereka maka diajukan syarat \"PDIP siap bergabung asal Capresnya dari PDIP\". Rekayasa politik koalisi besar sangat sulit untuk bisa berjalan lancar bukan saja terkendala soal Capres. Residu muncul partai kecil tetap menuntut harga kalau akan dilibatkan. Masalah selanjutnya siapa yang bertanggung jawab untuk membelinya. Kerumitan tersebut melahirkan rekayasa baru memainkan Moeldoko dengan model ada novum baru, ajukan Peninjauan Kembali ( PK ) ke MA untuk menghidupkan kembali kudeta / merampok partai Demokrat bisa berhasil. Terlalu mudah dibaca permainan politik tanpa etika, jorok tidak tahu malu dan membabi buta sekedar ingin merontokkan Anies Baswedan sebagai kandidat Capres. Pemenuhan Presidential Treshold ( PT ) 20 %, suara dari Partai Demokrat akan di rudal, di rontokan, di amputasi keabsahan suara formal untuk Anies Baswedan. Berhitung kegagalan rekayasa politik untuk mengkudeta dan merampas atau merampok Partai Demokrat lahirlah opsi lain yaitu menghidupkan kembali rekayasa kasus Formula E bisa menyeret Anies Baswedan sebagai tersangka. Sesungguhnya tidak ada keributan di internal KPK, semua atas remot istana, menghentikan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro, yang menolak memaksakan kasus Formula E, hanya motif politik bukan motif kebenaran dan keadilan. Sasaran rekayasa politiknya adalah untuk menyeret Anies Baswedan sebagai tersangka dan gagal maju sebagai kandidat Capres pada Pilpres 2024. Jokowi dan Oligarki bekerja dengan panduan intelijen negara, akan sampai pada berhitung bahaya ketika rakyat yang sudah muak kepada polah tingkah rezim tanpa etika, norma dan berubah menjadi tiran. Akan berubah menjadi prahara kekuatan rakyat menyerang Jokowi di paksa turun di tengah jalan. Bersamaan serangan kekuatan rakyat dipastikan akan menyergap menduduki, membubarkan gedung DPR / MPR . Kekuasaan sementara akan beralih dikendalikan oleh Presidium. Gambaran yang terjadi saat itu, rakyat akan menolak peran \"Tri Umvirat\" yang sudah kena stempel dan stigma selama ini terkontaminasi sebagai antek kapitalis oligarki. Rezim dan Oligarki boleh memiliki rencana dan rekayasa politik jahat tetapi harus di ingat, rakyat akan dibuktikan telah memiliki rencana matang untuk menyelamatkan Indonesia. Kalkulasi ending politik yang akan terjadi, terjadilah masa transisi kekuasaan dibawah kendali \"Presidium\". Saat itu terjadi kembali ke UUD 45 dan selama 6 bulan akan rontok semua produk UU dan semua peraturan berbau Oligargi dan merugikan rakyat, dipulihkannya ekonomi rakyat. Hentikan semua program rezim Jokowi, pulangkan semua tenaga TKA China yang membahayakan negara dan pembersihan oknum pejabat dari boneka dan antek Kapitalis Oligarki. Kalau rezim tetap nekad melakukan rekayasa politik barbar tanpa etika dan norma kemanusiaan dan coba-coba akan membunuh demokrasi dengan watak tirani \"dipastikan kekuatan rakyat akan menerkam Jokowi dan memaksa akan diturunkan di tengah jalan\" (*)
Penyelundupan Impor Emas Rp189 triliun: Staf Khusus Kemenkeu Diduga Memberi Penjelasan Menyesatkan
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, PPATK sudah dua kali menyerahkan laporan dugaan tindak pidana kepabeanan pada 2017 dan 2020 kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, masing-masing senilai Rp180 triliun dan Rp189 triliun. PPATK mengatakan, kasus tindak pidana kepabeanan dimaksud terkait *impor* emas batangan, yang diakui sebagai emas mentah, untuk periode 2014-2016 senilai Rp180 triliun dan 2017-2019 senilai Rp189 triliun. Laporan PPATK diduga terbengkalai. Mahfud sempat mengatakan laporan PPATK tersebut nampaknya tidak diberikan kepada Sri Mulyani. Kementerian keuangan terlihat panik dan tidak terima pernyataan Mahfud dan Ivan. Staf Khusus Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo berusaha menjelaskan fakta dan modus ‘penyelundupan’ impor emas batangan ini. Penjelasan ini untuk memberi kesan kepada publik, tidak ada pembiaran terhadap laporan PPATK ini, dan tidak ada data yang ditutupi kepada Sri Mulyani. Yustinus Prastowo melalui akun twitternya, seperti dikutip berbagai media online, berusaha menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan (mungkin maksudnya DJBC) sudah melakukan proses hukum terhadap pelaku eksportir emas batangan, yang mengaku ekspor emas perhiasan. Tetapi, DJBC akhirnya kalah. Begitu penjelasannya. Tetapi, masalahnya, yang dijelaskan Yustinus Prastowo adalah kasus *ekspor*, bukan kasus *impor* seperti yang dilaporkan PPATK pada 2017 (Rp180 triliun) dan 2020 (Rp189 triliun). Yustinus Prastowo menjelaskan seolah-olah kedua kasus ini sama, sehingga putusan kasus ekspor dijadikan referensi hukum kasus impor. Singkat cerita kasus ekspor emas batangan yang diakui emas perhiasan sebagai berikut. Pada persidangan di pengadilan negeri, eksportir dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana (putusan 14 Februari 2017). Kemudian DJBC mengajukan kasasi, dan eksportir dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana (putusan 20 November 2017). Eksportir kemudian mengajukan Peninjauan Kembali, dan dinyatakan tidak bersalah (putusan 17 Juli 2019). Berdasarkan kasus hukum ekspor emas batangan yang diakui sebagai emas perhiasan tersebut, DJBC kemudian berpendapat tidak ada tindak pidana atas kasus *impor* emas batangan yang dilaporkan PPATK pada 2020, senilai Rp189 triliun. Pertanyaannya, kenapa kasus hukum *ekspor emas batangan*, yang di dalam dokumen ekspor (PEB) diakui sebagai emas perhiasan, dijadikan referensi hukum untuk membebaskan tindak pidana kasus *impor emas batangan* (yang diakui sebagai emas mentah) seperti dilaporkan PPATK? Referensi hukum tersebut sangat ganjil. Oleh karena itu, penjelasan Yustinus Prastowo patut diduga untuk menyamarkan, atau mengandung unsur manipulatif, terhadap fakta kasus sebenarnya, yang seharusnya kasus impor disamarkan menjadi kasus ekspor. Maka itu, Yustinus Prastowo patut diduga dengan sengaja menyebar informasi tidak benar dan menyesatkan kepada masyarakat. Nilai ekspor emas batangan ini sekitar 6,8 juta dolar AS, atau sekitar Rp102 miliar saja. Yustinus Prastowo juga mengatakan eksportir kasus ekspor emas tersebut adalah PT Q. Sedangkan nama perusahaan eksportir kasus ekspor tersebut seharusnya adalah PT Tujuan Utama? Yustinus Prastowo mengatakan bahwa PT Q (alias PT Tujuan Utama?) pernah mengajukan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan untuk Tujuan Ekspor Perhiasan Emas, tetapi tidak dikabulkan. Tetapi menurut keterangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak, yang bersangkutan pernah memberi fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 kepada PT Tujuan Utama. Siapa yang benar, atau siapa yang bohong? Untuk itu, aparat penegak hukum wajib usut tuntas dugaan tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana pencucian uang seperti dilaporkan PPATK pada 2017 (Rp180 triliun) dan 2020 (Rp189 triliun). Aparat Penegak Hukum juga wajib memeriksa Yustinus Prastowo dan pejabat Kementerian Keuangan yang diduga menyamarkan cerita, dan diduga memberi informasi menyesatkan, atas kasus ekspor dan impor emas batangan tersebut. Selain Yustinus Prastowo, Dirjen Bea dan Cukai Askolani dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga menjelaskan hal yang sama, sehingga juga patut diduga memberi penjelasan tidak benar kepada masyarakat. https://bisnis.tempo.co/read/1710207/stafsus-sri-mulyani-jelaskan-awal-mula-kasus-ekspor-emas-rp-189-triliun-di-bea-cukai https://amp.kompas.com/money/read/2023/04/03/050500626/kronologi-dugaan-pencucian-uang-ekspor-emas-rp-189-triliun-versi-bea-cukai https://amp.kontan.co.id/news/wamenkeu-buka-suara-soal-transaksi-janggal-rp-189-triliun-terkait-eskpor-emas —- 000 —-
Menyiapkan Pemimpin Masa Depan
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Jogjakarta PANCASILA bukan hanya sejalan dengan ajaran Islam, melainkan justru sebagai esensi nilai-nilai ajaran Islam. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan prinsip musyawarah, serta keadilan adalah intisari ajaran Islam. (Syaikh Prof. Dr. Ahmad Thayyib) Khalifah, imam, malik, dan ulil amri adalah kata-kata kunci kepemimpinan dalam Al-Quran. Tugas pemimpin ialah menjaga keamanan, kedamaian, keselamatan, dan mencegah kerusakan. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: \"Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi\". Mereka berkata: \"Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi sosok yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?\" Tuhan berfirman: \"Aku tahu apa yang kamu tidak tahu.\" (QS 2:30) Dialah yang menjadikan kamu penguasa di bumi, dan Dia meninggikan sebagian kamu atas yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS 6:165) Kepemimpinan dan kekuasaan adalah amanat yang harus dipertanggungjawabkan ke hadirat Tuhan Hai Daud, Kami jadikan kamu penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan jangan ikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena melupakan hari perhitungan. (QS 38:26) Pemimpin niscaya menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak dipengaruhi nafsu keduniaan Ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: \"Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia\". Ibrahim berkata: \"Dan saya mohon juga dari keturunanku\". Allah berfirman: \"Janji-Ku tidak mengenai orang yang zalim.\" (QS 2:124) Kami jadikan mereka pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah. (QS 21:73) Kami jadikan di antara mereka pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka bersabar, dan mereka meyakini ayat-ayat Kami. (QS 32:24) Memilih pemimpin yang mentaati Allah swt dan Rasul-Nya Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri (pemegang urusan) di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. (QS 4:59) Fenomena Kekuasaan Katakanlah: \"Ya Allah, Pemilik kekuasaan, Kauberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Kaucabut kekuasaan dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau memberi kemuliaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau memberi kehinaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu segala yang baik. Sungguh, Engkau berkuasa atas segalanya.” (QS 3:26) Karakter Bangsa Bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya dengan perintah Allah. Sungguh, Allah akan tidak mengubah keadaan suatu bangsa sebelum mereka mengubah dirinya sendiri. Jika Allah hendak menjatuhkan hukuman kepada sesuatu bangsa, tak ada yang dapat menolaknya, juga tak ada yang dapat melindungi selain Dia. (QS 13:11) Itulah, karena Allah tak pernah mengubah nikmat yang dianugerahkan-Nya kepada suatu bangsa jika mereka tidak mengubah nasib mereka sendiri. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS 8:53) Kerasulan Nabi Muhammad saw sebagai rahmat, pembawa kabar gembira, dan peringatan, serta menjadi saksi Kami utus engkau, semata-mata sebagai rahmat bagi alam semesta. (QS 21:107) Tidaklah Kami mengutus engkau kecuali sebagai Utusan bagi seluruh umat manusia, membawa kabar gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan orang tidak mengerti. (QS 34:28) Kami mengutus engkau sebagai saksi dan membawa kabar gembira, serta peringatan. (QS 48:8) Allah swt mengutus Nabi Muhammad saw untuk menyempurnakan akhlak Innama buitstu li utammima makarimal akhlak — Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. (Nabi Muhammad saw) Akhlak Nabi Muhammad saw adalah Al-Quran Engkau sungguh mempunyai akhlak yang agung. (QS 68:4) Nabi Muhammad saw teladan semesta Sungguh, dalam diri Rasulullah kamu mendapatkan teladan yang baik; bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. (QS 33:21) Karakter pemimpin: shidiq — amanah — tabligh — fathanah Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, itulah orang-orang yang tulus hati pencinta kebenaran, dan para saksi dalam pandangan Tuhan, mereka akan mendapat pahala dan cahaya, tetapi mereka yang tak beriman dan mendustakan ayat-ayat Kami,- mereka itulah penghuni neraka. (QS 57:19) Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang layak menerimanya. Apabila kamu mengadili di antara manusia, hendaklah dengan adil. Allah mengajar kamu dengan sebaik-baiknya, karena Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS 4:58) Hai Rasul, sampaikanlah ajaran yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak kamu lakukan, engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah akan melindungi engkau dari orang yang akan berbuat jahat. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada golongan orang kafir. (QS 5:67) Pengalaman eksistensial Nabi Muhammad saw yang mesti dijalani para pemimpin negeri. Wahai orang yang berselimut Bangunlah untuk shalat di malam hari, kecuali sedikit saja Separuhnya atau kurangi dari itu sedikit Atau lebihkan, dan bacalah Al-Quran perlahan dan berirama Akan Kami turunkan kapadamu perkataan yang berat Sungguh, bangun malam sangat kuat mengisi jiwa, lebih berkesan mengucapkan pujian Di siang hari engkau disibukkan dengan tugas-tugas yang bersambungan Ingatlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan tekun. (QS Al-Muzamil/73:1-8) Hai orang yang berselimut Bangun dan berilah peringatan Agungkanlah Tuhanmu Jagalah kebersihan pakaianmu Dan tinggalkanlah segala yang keji Dalam memberi janganlah mengharapkan yang lebih banyak untuk dirimu Demi Tuhanmu, sabarlah! (QS Al-Mudatsir/74:1-7) Demi cahaya pagi yang gemilang Dan demi malam bila sedang hening Tuhanmu tidak meninggalkan kau, dan tidak membencimu Sungguh, yang kemudian akan lebih baik bagimu daripada yang sekarang Dan Tuhanmu kelak memberimu apa yang menyenangkan kau Bukankah Dia mendapati kau sebagai yatim, lalu Ia melindungi Dan Dia mendapati kau tak tahu jalan, lalu Ia memberi bimbingan Dan Dia mendapati kau dalam kekurangan, lalu Ia memberi kecukupan Karenanya, janganlah kau berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim Orang yang meminta, janganlah kau bentak Dan nikmat Tuhanmu, hendaklah kausiarkan. (QS Adh-dhuha/93:1-11) Bukankah telah Kami lapangkan dadamu? Dan Kami singkirkan bebanmu dari engkau Yang telah memberatkan punggungmu? Dan Kami angkat namamu? Maka, sungguh, bersama setiap kesulitan aka nada kemudahan Sungguh, bersama setiap kesulitan aka nada kemudahan Karenanya, jika engkau telah selesai dari tugasmu, tetaplah bekerja keras Dan kepada Tuhanmu tujukanlah perhatianmu. (QS Al-Insyirah/94:1-8)
Koalisi Besar Harus Bisa Hentikan Polarisasi Politik di Pemilu 2024
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyambut baik ide pembentukan koalisi besar yang digagas oleh lima partai politik di parlemen. Koalisi besar tersebut diharapkan dapat melahirkan kepemimpinan politik Indonesia yang kuat, bisa melindungi kepentingan nasionalnya di tengah dinamika global dan geopolitik saat ini. \"Kalau sekarang ada yang mengarah pada koalisi besar, itu saya kira satu ide yang menarik. Tetapi, kita melihat hal itu masih sekedar wacana, masih baru cocok-cocokan. Masih ngukur, ini modalnya berapa, yang ini berapa, cukup atau tidak. Masih berbasis pragmatis, basis koalisinya belum ada ikatan ideologisnya,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam Gelora Talk bertajuk \'Koalisi Politik di Bulan Ramadhan 1444 H, Rabu (5/4/2023). Menurut Mahfuz, partai politik (parpol) yang tergabung dalam koalisi besar saat ini, masih belum terlihat membicarakan konteks Indonesia sebagai bangsa setelah 2024. Padahal situasi domestik sekarang ada resiko kawasan yang harus diperhitungkan, yakni mengenai adanya potensi terjadinya perang terbuka negara-negara besar di dunia, selain perang antara Rusia-Ukraina \"Amerika, Rusia, negara-negara Eropa dan China sudah saling mengancam perang, dan perangnya nggak tanggung-tanggung pakai nuklir. Jika terjadi perang terbuka, maka imbasnya ke Indonesia akan sangat signifikan,\" katanya. Karena itu, koalisi besar harus mampu menghasilkan format koalisi kepemimpinan politik yang bisa melindungi kepentingan nasionalnya, dalam konteks Indonesia sebagai bangsa dan negara. \"Koalisi besar harus dilapisi atau dialasi dengan agenda tentang bagaimana kepentingan nasional Indonesia di tengah ancaman perang kawasan,\" katanya. Jika resiko ini tidak diantisipasi, maka perjalanan Indonesia sebagai bangsa ke depannya akan semakin berat. \"Menurut saya, yang penting jangan sampai siklus 5 tahunan menciptakan kerentanan-kerentanan Pemilu. Membuat Indonesia menjadi proxy war dari petarungan global, atau lebih jauh kita menjadi battlefield, ladang perang pertarungan-pertarungan besar. Itu yang perlu kita warning,\" kata mantan Ketua Komisi I DPR ini. Mahfuz mengingatkan, ada dua faktor kerentanan yang bisa dimanfaatkan asing untuk mengacaukan Pemilu 2024. Yakni faktor polarisasi idelogis, serta persoalan kemiskinan masyarakat marjinal dan perkotaan. \"Kalau nanti tiba-tiba muncul isu PKI lagi, Islam fundamentalis jangan kaget. Atau ada prakondisi krisis ekononomi yang dipicu krisis moneter atau rontoknya perbankan di Indonesia, misalnya. Jika ini terus dibumbui dan didrive, maka kerentanan akan terjadinya konflik terbuka akan semakin besar,\" katanya mengingatkan. Partai Gelora, partai nomor 7 di Pemilu 2024 saat ini konsen menjadikan Pemilu 2024 agar menjadi pijakan bagi indonesia untuk bisa menjawab tantanan global, dimana situasi domestik akan dipangaruhi dinamika global. \"Partai Gelora telah membangun komunikasi politik secara senyap, informal, menyampaikan ide atau narasi, bahwa kita butuh formasi kepimpinan baru yang kuat. Koalisi besar sebenarnya sejalan dengan pemikiran Partai Gelora,\" katanya. Ia menambahkan, Partai Gelora telah menyodorkan satu pemikiran untuk menghentikan polarisasi yang terjadi di masyarakat, dan mulai memperkuat rekonsilasi nasional dan tidak ada lagi residu di Pemilu 2024. \"Kita juga mengingatkan bahwa situasi ekonomi yang sulit saat ini bisa memunculkan perlawanan kaum miskin marjinal. Lalu, kemana arah Partai Gelora tentu kepada pihak-pihak yang bisa menerima ide-ide yang kita sodorkan untuk kepentingan Indonesia, bukan kepentingan pragmatis,\" tegasnya. Tiga King Maker Sementara itu, Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan, koalisi yang ada saat ini masih terus dinamis hingga pendaftaran calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Koalisi tersebut, katanya, masih bisa berubah setiap waktu, karena politik Indonesia menganut sistem last minute. \"Jadi sebelum ada pendaftaran pemilu, koalisi kita belum sah, karena koalisi kita menganut sistem last minute. Seperti pada Pemilu 2019, kita tidak menyangka Sandiaga Uno sama-sama dari Gerindra berpasangan dengan Prabowo dan KH Ma\'ruf Amin yang tidak pernah di sebut-sebut menjadi pendamping Jokowi di periode kedua,\" kata Bawono. Bawono menilai ada tiga \'king maker\' yang akan berperan dalam menentukan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi). \"Sehingga tidak mudah menentukan konsensus pasangan calon yang akan diusung blok koalisi besar, sehingga potensi tiga pasangan akan terjadi. Kalau PDIP ikut akan terjadi head to head lagi seperti Pilpres 2019 lalu,\" katanya. Sehingga Megawati tetap akan menjadi king maker untuk menentukan pasangan capres dan cawapres koalisi besar, serta PDIP sendiri apabila tidak bergabung ke koalisi besar. Jika PDIP tidak bergabung, maka Presiden Jokowi akan lebih leluasa menjadi king maker untuk menentukan pasangan capres dan cawapres koalisi besar yang telah difasilitasinya. Sementara Surya Paloh tetap akan menjadi king maker untuk menentukan capres pendamping Anis Baswedan yang akan diusung koalisi perubahan. \"Jadi kemungkinan nanti akan ada tiga koalisi, dan masing-masing koalisi memiliki keunikan. Kenapa saya mengatakan, nanti ada tiga koalisi, karena sikap PDIP masih misteri, belum menyatakan bergabung ke koalisi besar atau mengusung capres sendiri,\" katanya. Namun, ia memprediksi sikap politik PDIP itu akan diputuskan dalam tiga bulan ke depan. Sikap politik PDIP ini, akan mengubah peta politik ke depan. \"Jadi king maker masih ada Megawati dan Surya Paloh, meski sampai sekarang mereka bersitegang, karena Surya Paloh mengusung Anies Baswedan. Sekarang muncul king maker baru, Jokowi yang mereka bentuk dalam dua pemilu sebelumnya,\" papar Bawono. Sedangkan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, apabila koalisi dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) terwujud dalam satu koalisi besar, maka hal ini akan jadi tolok ukur baru dalam pembentukan gabungan partai politik di Indonesia. \"Kalau koalisi ini terwujud dan berhasil diwujudkan sampai pendaftaran capres nanti pada Oktober 2023, saya kira itu akan jadi milestone baru dalam proses pembentukan koalisi di Indonesia,\" kata Arya. Selain itu kata Arya, jika koalisi tersebut terwujud maka mereka akan mewakili sekitar 50 persen proporsi kursi di DPR. Sebab sebagaimana diketahui, KIB terdiri dari PAN, Golkar dan PPP, sementara KKIB terdiri dari Gerindra dan PKB. Arya memastikan penggabungan dua koalisi tersebut melebur dalam satu wadah, akan mempengaruhi konstelasi politik ke depan. \"Dan kalau itu terwujud itu juga akan mewakili sekitar 50 persen proporsi kursi di DPR, dan tentu juga akan mempengaruhi konstelasi politik ke depan,\" katanya. (Ida)
Indomaret Disegel Halus Pemkot Bandung
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan DISEGEL halus karena hanya ditempel 3 (dua) buah stiker besar di lantai 1 dan lantai 2. Isinya \"pemberitahuan\" bahwa bangunan Indomaret Jl Cihampelas 149 tersebut \"tidak memiliki PBG\" dan \"tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi\". Sebagai segel \"persuasif\" sebenarnya sudah cukup bagi Indomaret untuk menutup usaha. Itu jika Indomaret memiliki \"rasa malu\" dan \"rasa bersalah\". Indomaret telah melanggar hukum karena tidak memiliki izin. Syarat PBG dan Sertifikat Laik Fungsi tidak dipenuhi sebagaimana diatur PP No 6 tahun 2021 Pasal 6 ayat (4). Sudah dua kali Pemkot Bandung memperingatkan Indomaret tetapi semuanya diabaikan. Beberapa hari lalu Kemendikbud juga telah mengirimkan Tim untuk melihat bukti bangunan Masjid Cagar Budaya di Jl. Cihampelas 149 yang telah dihancurkan oleh PT KAI yang diduga dibiayai oleh PT Indomarco pemilik Indomaret tersebut. Nyata Bangunan Cagar Budaya sudah tidak ada dan kini menjadi halaman parkir Indomaret. Setelah terbukti, maka ditunggu langkah lanjut pihak yang berkompeten atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah tersebut. Diawali klaim sepihak PT KAI bahwa tanah dan bangunan di Jl Cihampelas 149 itu miliknya. Lalu dengan bahasa \"penertiban\" membantai semua pihak termasuk yang menguasai tanah. Masjid pun dihancurkan. Kesewenang-wenangan PT KAI yang bukan lagi Perumka atau PJKA jelas menginjak-injak hukum. PT KAI itu bukan pemilik tanah di Jl. Cihampelas 149 Bandung. Tidak ada dokumen yang dapat membuktikan. Departemen Perhubungan pada tanggal 19 April 2006 ketika ditanyakan status tanah di Jl Cihampelas 149 tersebut menyatakan dalam surat resmi yang ditandai tangani Kepala Biro Keuangan atas nama Sekretaris Jenderal sebagai berikut : \"Menunjuk surat saudara tanggal 15 Desember perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa Departemen Perhubungan tidak punya hak kewenangan untuk memiliki tanah tersebut\". PT KAI bukan pemilik tetapi penyerobot tanah. Dengan modus operandi yang diduga bergaya mafia ini PT KAI bekerjasama dengan PT Indomarco milik Salim Group. Tujuan akhir adalah kegiatan usaha mini market Indomaret. Luar biasa, setelah merebut tanah, PT KAI menyerahkan kepada perusahaan swasta PT Indomarco. Pola kejahatan seperti ini tidak bisa dibiarkan, patut untuk diusut dan diberantas. Kini Pemkot Bandung telah melangkah untuk dapat menutup usaha ilegal Indomaret. Tahapannya adalah penegasan bahwa Indomaret berusaha pada bangunan yang tidak memiliki PBG (dahulu IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi. Selanjutnya Pemkot harus melakukan tindakan yang lebih tegas melalui penegakan hukum atas arogansi bisnis konglomerasi Indomaret yang difasilitasi PT KAI. Segel dan bongkar bangunan ilegal Indomaret. Modus operandi yang relatif sama dilakukan PT KAI bersama PT Indomarco pemilik Indomaret ini juga ditemukan di tempat lain di Kota Bandung yaitu Jl. Jawa No. 40 dan Jl. Ir. H. Juanda No. 166. Bangunan Cagar Budaya yang dihancurkan. Jika kasus seperti ini dibiarkan dan tidak ada tindakan maka akan semakin banyak korban yang akan berjatuhan di tempat lain. PT KAI dan Indomaret jumawa dalam kerjasama melakukan kejahatan atas dasar keserakahan. Bandung, 6 April 2023
POPULER
