ALL CATEGORY
ASEAN Perlu Berpikir Komprehensif Menyelesaikan Masalah LCS
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menilai negara-negara anggota ASEAN perlu berpikir komprehensif dalam menyelesaikan persoalan di Laut China Selatan (LCS) karena persoalan ini bukan hanya isu regional namun global.“Bukan hanya ASEAN dan China, namun Amerika punya kebijakan terkait Laut China Selatan. Karena itu, ASEAN perlu berpikir komprehensif menyelesaikan masalah ini,” kata Mardani kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.Dia menilai untuk menyelesaikan persoalan di LCS perlu dibuat kebijakan dasar yang mengikat namun memberi kelenturan bagi setiap negara secara bilateral menyelesaikan masalah.Mardani mencontohkan ASEAN perlu memiliki sikap dasar menghargai kebijakan teritori setiap negara anggotanya namun dipersilakan jika ada negara yang ingin membangun komunikasi bilateral.“Untuk mengatasi persoalan di LCS, maka ASEAN perlu menggunakan semua modal politik dan sosial dengan mengajak para pihak lain untuk memperkuat posisi ASEAN,” ujarnya.Dia menilai terkait posisi Ketua ASEAN 2023, Indonesia perlu lebih aktif mengajukan proposal dengan ASEAN (tingkat regional) dalam menyelesaikan masalah di LCS dan secara bilateral dengan negara terkait.Negara ASEAN menyambut inisiatif untuk mempercepat perundingan panduan tata perilaku (code of conduct/CoC) di Laut China Selatan (LCS) yang diharapkan bisa mencegah konflik di perairan strategis itu.Dalam Chair’s Statement yang dirilis usai KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/5), para pemimpin ASEAN menekankan pentingnya menjaga situasi yang kondusif selama perundingan CoC dan mendorong langkah-langkah yang bisa mengurangi ketegangan, kesalahpahaman, dan salah perhitungan.“Kami menegaskan kembali perlunya meningkatkan rasa saling percaya, menahan diri dalam melakukan aktivitas yang akan memperumit atau meningkatkan perselisihan, memengaruhi perdamaian, stabilitas, dan menghindari tindakan yang dapat semakin memperumit situasi,” demikian bunyi pernyataan tersebut.Empat negara anggota ASEAN, yakni Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam -terlibat sengketa klaim atas perairan LCS dengan China.Untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade itu, ASEAN melibatkan China dalam menyusun CoC yang akan menjadi pedoman perilaku negara-negara di LCS.Proses perundingan rancangan teks perundingan CoC (Single Draft COC Negotiating Text/SDNT) mencatat kemajuan melalui penyelenggaraan Pertemuan Ke-38 Kelompok Kerja Bersama ASEAN-China tentang Implementasi Deklarasi Perilaku (JWG-DOC) pada 8-10 Maret 2023 di Jakarta.Selanjutnya, ASEAN menantikan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kerja sama dengan China menuju kesimpulan awal CoC yang efektif dan substantif sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982).“Kami menegaskan kembali pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan, dan kebebasan navigasi di Laut China Selatan,” kata para pemimpin ASEAN.Selama bertahun-tahun, Beijing mengklaim kepemilikan hampir seluruh wilayah LCS berdasarkan \"nine-dash line\" atau sembilan garis putus-putus yang membentang sejauh 2.000 km dari daratan hingga mencapai perairan di dekat Indonesia dan Malaysia.Dengan klaim tersebut, China membangun fasilitas militer, pulau buatan, dan mengomandi kapal-kapal perang berlayar di perairan LCS.Tindakan itu memicu protes dari banyak negara tetangganya, termasuk anggota ASEAN yang merasa wilayahnya diakui secara ilegal oleh China.China tetap bersikeras mempertahankan klaimnya atas LCS meskipun Pengadilan Arbitrase Internasional menolak klaim Beijing pada 2016.(ida/ANTARA)
Empat Pekerja Pembangunan BTS Disandera KKB di Okbab
Merauke, FNN - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat ini masih menyandera empat pekerja pembangunan base transceiver station (BTS) milik Bakti Kominfo di Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O. Sembiring, Sabtu, mengakui adanya insiden itu, bahkan dua orang mengalami luka-luka akibat dianiaya para pelaku.Insiden terjadi pada hari Jumat (12/5) yang dilakukan lima orang saat petugas dari Bakti Kominfo didampingi Kadis Kominfo Pegubin ke Okbab meninjau lokasi pembangunan BTS.Tiba-tiba lima orang datang dan menyerang mereka serta menyandera empat orang lainnya.Disebutkan bahwa yang terluka bersama Kadis Infokom Pegunungan Bintang kembali ke Oksibil.Ia menambahkan saat ini Kadistrik Okbab sedang menuju TKP. Korban akan dievakuasi ke Jayapura.\"Dua korban yang alami luka-luka saat ini dalam perjalanan ke Jayapura untuk mendapat perawatan,\" kata Danrem Brigjen TNI J.O. Sembiring ketika dihubungi dari Merauke.(sof)
Catenaccio Modern (Seperti) Jadi Model Pilihan Anies Berkomunikasi Politik
Oleh: Ady Amar - Kolumnis Anies sepertinya memilih dan tengah asyik memainkan permainan yang tidak sekadar bertahan, seperti ditunjukkannya selama ini, tapi juga menyerang secara berimbang. Sepertinya model catenaccio modern itu akan jadi cara Anies berkomunikasi politik. Pertahanan terbaik dalam permainan sepak bola adalah menyerang. Tentu tidak sembarang menyerang, tapi menyerang dengan tidak meninggalkan pertahanan. Memilih tetap bertahan, itu sama dengan memberi lawan untuk terus menggempur, yang tidak mustahil gawang pada akhirnya akan kebobolan juga. Bertahan dari gempuran sekian lama, itu juga menyiksa. Tapi terkadang gaya catenaccio dalam permainan sepak bola ala Italia itu juga diperlukan, perlu juga diperlihatkan. Pada waktunya serangan balik itu dilesakkan, saat lawan merasa jumawa mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun tidak cuma dicukupkan di situ, perlu dimunculkan catenaccio modern besutan Roberto Mancini--mantan pemain nasional, yang saat ini sebagai pelatih nasional Italia--yang mengadaptasi catenaccio klasik, pertandingan jadi lebih atraktif dan efektif antara bertahan dan menyerang. Tidak mudah memang bisa bertahan sekian lama menerima gempuran bertubi-tubi. Tidak cuma melawan sebelas pemain di lapangan, tapi juga penonton tuan rumah yang selama 90 menit mengganyang dengan cemoohan, teriakan caci maki, dan bahkan umpatan rasis segala. Tumpah meneror memanaskan atmosfer jalannya pertandingan. Memakai ilustrasi sepak bola untuk melihat peta politik Indonesia krusial, khususnya menghadapi Pilpres 2024, tentu tidak sebanding jika itu diserupakan dengan melawan sebelas pemain di lapangan. Tidak bisa disepadankan, tapi setidaknya bisa dibuat pintu masuk melihat pelik dan jalan terjalnya seorang Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, yang digadang sebagai salah satu kandidat Calon Presiden (Capres) yang diusung 3 partai: NasDem, Demokrat, dan PKS. Menyebut diri dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Anies selama ini memilih bertahan menghadapi gempuran dengan menggunakan seluruh potensi dikerahkan, guna menghentikan langkahnya agar tidak sampai masuk dalam catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta Pilpres. Karenanya, gaya bertahan ala catenaccio yang dipilih Anies, yang lalu diadaptasi sebagai catenaccio modern, memang lebih enak dilihat, dan atraktif dalam permainan. Permainan serasa berimbang diperagakan antara bertahan dan menyerang. Maka, tidak lagi bisa melihat Anies hanya bertahan dari gempuran sporadis, tapi juga bisa melihatnya mampu mengendalikan permainan menyerang. Gaya menyerangnya pun tidak asal menyerang dengan sekadar merespons serangan yang diperagakan lawan. Anies justru memakai counter dalam mengkritisi kebijakan salah yang diperagakan seolah permainan tanpa bisa dikontrol. Anies belum sampai menyerang dengan total, tapi masih satu dua saja sentuhan yang itu sudah merepotkan pihak yang merasa terkoreksi kebijakannya, lalu muncul respons tidak sewajarnya. Kebijakan menggalakkan mobil listrik untuk mobil pribadi pun disentil Anies, yang dinilainya sebagai kebijakan salah. Katanya, Tak tepat jika pemerintah berusaha menekan emisi dan kemacetan dengan memberi subsidi agar bisa membeli mobil listrik pribadi bagi masyarakat. Mobil listrik justru mengeluarkan emisi yang lebih banyak ketimbang bus konvensional. \"Kalau kita hitung apalagi ini, contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan minyak,\" ungkap Anies dalam pidatonya di acara Amanat Indonesia (ANIES), di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Minggu (7 Mei 2023). Tambah Anies, bahwa bus konvensional lebih efektif lantaran mampu mengangkut penumpang lebih banyak ketimbang mobil listrik pribadi. Meski berbahan listrik, mobil listrik masih mengeluarkan emisi. Bisa dibuat perbandingan antara bus konvensional dangan mobil listrik pribadi, seberapa besar emisi karbon yang dikeluarkannya. Bus konvensional sebagaimana dilaporkan oleh penelitian yang dilakukan perusahaan mobil Nissan, bisa dibuat sebagai perbandingan. Bus konvensional menghasilkan emisi sebesar 1,3 kg CO2 per Km. Sedang mobil listrik pribadi memang lebih rendah emisi yang dihasilkannya, 1,07 Kg CO2 per Kwh. Tapi sebagaimana yang disampaikan Anies, bahwa bus konvensional mampu mengangkut penumpang lebih banyak ketimbang mobil listrik pribadi. Muncul reaksi ramai-ramai atas gocekan Anies itu. Muncul respons dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, seolah berdalil yang intinya, bahwa apa yang disampaikan Anies itu tidak benar. Kata Lord Luhut, Suruh datang dia ke saya! Maksudnya, Anies mendatanginya untuk mendapat penjelasan urgensi dari kebijakan pemberian subsidi pembelian unit kendaraan listrik tersebut. Gaya Luhut dengan aksen gertak-gertak, itu dipastikan tidak akan mempan buat seorang Anies Baswedan. Juga Agus Gumiwang membantah pernyataan Anies itu dengan menyebut, bahwa manfaat penggunaan mobil listrik harus dilihat secara utuh, tidak bisa berdasarkan satu faktor saja. Tambahnya, kendaraan listrik merupakan bagian komitmen pemerintah untuk mewujudkan target Net Zero Emission (NZE). Agus Gumiwang seolah tengah memberi anak kecil gula-gula agar tidak merengek, hal yang biasa dilakukan pejabat, seolah semua yang dilakukan untuk kepentingan rakyat. Ucapnya, \"Dan kita tidak boleh lupa bahwa pengembangan industri EV (Electric Vehicle/mobil listrik) di Indonesia juga akan menciptakan tenaga kerja yang cukup tinggi.\" Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun perlu mematahkan serangan \"catenaccio modern\" ala Anies dengan menyebut, bahwa tidak ada yang salah dengan program pemberian subsidi mobil listrik. Pasalnya, semua negara juga menerapkan hal serupa. Anies belum sampai bicara risiko potesnsi ekologis atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh produksi mobil listrik tersebut. Belum perlu pula masuk dari sisi dampak kemacetan yang ditimbulkan dari motor dan mobil listrik massif disebabkan insentif yang diberikan. Belum perlu pula membuka data yang ngeri-ngeri sedap, ada apa dan siapa pemain di balik industri mobil listrik itu. Anies seperti biasanya jika berbicara terukur dengan sejumlah data yang bisa diberikannya. Gocekan Anies yang lain, juga disampaikan pada kesempatan yang sama, di hadapan relawan pada acara Amanat Nasional (ANIES), di GBK Senayan, Jakarta (7 Mei 2023). Anies mengatakan tetap dengan intonasi terjaga, berharap agar negara--pastilah itu ditujukan pada Presiden Jokowi--agar tak ikut turut campur dalam urusan Pilpres. Negara harus netral dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Ditambahkannya, jika negara ikut intervensi, itu sama dengan negara telah melecehkan rakyat. \"Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara. Tanpa campur tangan negara. Negara (wajib) netral dan percayakan pada rakyat, bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record.\" Anies sepertinya memilih dan tengah asyik memainkan permainan yang tidak sekadar bertahan, seperti ditunjukkannya selama ini, tapi juga menyerang secara berimbang. Sepertinya model catenaccio modern itu akan jadi cara Anies dalam berkomunikasi politik, yang tidak saja hanya menerima gempuran sampai tingkat menyelisih demokrasi. Tentu itu tidak boleh dibiarkan, mesti diluruskan.**
Memahami Jebakan Subsidi Kendaraan Listrik dalam Keuangan Negara
Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute SUBSIDI kendaraan listrik menjadi topik kebijakan publik yang menarik akhir-akhir ini. Kontroversi tersebut berasal dari Pidato Anies Baswedan pada 7 Mei 2023 di depan Relawan Amanat Indonesia di Istora Senayan. Anies Baswedan menyoroti bagaimana seharusnya kekuasaan harus tetap berada di tangan rakyat. Kemudian Anies Baswedan menyoroti subsidi kendaraan listrik yang terkesan ada kelompok ekonomi yang menunggani proyek kendaraan listrik akhir-akhir ini dan subsidi rakyat digunakan untuk mendukung proyek tersebut. Ini Anies Baswedan tidak setuju. Subsidi adalah alat distribusi kekayaan, bukan akumulasi kekayaan. Anies menyampaikan pandangannya soal magnitude subsidi listrik yang menggunakan uang publik. Kritikan Anies Baswedan diberikan batas yang jelas yaitu soal layakkah dalam kebijakan publik, subsidi diberikan kepada the Have dan mencabut subsidi untuk the Have Not. Dalam perspektif kebijakan publik dan keuangan negara yang terbatas seharusnya pemberian subsidi diberikan kepada sesuatu yang lebih tepat guna dan dapat membantu rakyat yang paling marjinal. Anies sangat paham kondisi keuangan negara dimana karena terbatas jumlahnya maka subsidi menggunakan keuangan negara harus diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Bukan memberikan subsidi kepada mereka yang mampu dan melupakan kelompok miskin. Anies memiliki keinginan agar negara dijalankan untuk melindungi semua dan memberikan distribusi kekayaan yang adil kepada mereka yang tidak mampu. Anies memberikan ilustrasi yang tepat dengan membandingkan subsidi untuk mobil di kota besar diprioritaskan namun masih banyak warga negara yang belum punya listrik seperti di Pulau Selaru, Maluku Tenggara Barat. Pandangan seperti ini lebih tepat dan lebih bijak dalam pandangan kebijakan publik. Di mana perspektif kebijakan publik adalah subsidi merupakan alat distribusi kekayaan, bukan akumulasi kekayaan bagi orang kaya dan orang kota. Rekomendasi: Menggiatkan kendaraan listrik untuk massal bukan mengambil aubsidi hak orang lemah. Bagaimana pandangan kebijakan publik untuk menghindari jebakan subsidi listrik dalam keuangan negara? Perhari ini Mei 2023, utang negara mencapai lebih dari Rp7,734 triliun atau setara 526 miiar USD. Jumlah utang tersebut, pemerintah harus membayar rerata Rp400 triliun untuk pokok utang dan Rp386 triliun untuk bunga berjalan. Totalnya hampir Rp800 triliun untuk membayar pokok dan bunga. Sementara itu APBN berjumlah Rp3.061 triliun. Proporsi pembayaran utang dan bunga atau debt service ratio (DSR) pada tahun 2023 meningkat di kisaran 25% hingga 30% tepatnya 26,6%. Memberikan subsidi kepada individu kendaraan listrik akan mempersulit keuangan negara dalam memberikan layanan publik lainnya. Solusi agar publik menggunakan kendaraan listrik tanpa harus subsidi yang menggerus APBN adalah melalui memberikan insentif non-monetary. Insentif non-monetary mobil listrik dapat berupa memberikan kebebasan tilang elektronik dan pembatasan ganjil genap yang sebenarnya sudah dilakukan Anies Baswedan di Jakarta. Anies Baswedan juga menerapkan insentif non subsidi listrik melalui menghapus pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berbasis listrik baik roda dua maupun roda empat dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 3 tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk transportasi jalan. Dirinya juga memiliki perhatian besar terhadap penggunaan kendaraan listrik, khususnya untuk transportasi umum. Pada awal 2022, Anies meluncurkan 30 bus listrik yang kemudian beroperasi di Jakarta. Jumlah 30 armada bus listrik di Jakarta, termasuk jumlah terbanyak yang ada di Indonesia. Apa yang sudah dilakukan Anies Baswedan tidak cukup dalam level kota jakarta saja, namun perlu diperbesar dalam ruang lingkup nasional NKRI. Dengan begitu, Indonesia dapat keluar dari jebakan subsidi mobil listrik yang membebani keuangan negara di masa depan. Semoga (*)
Murad Ismail Doakan Megawati Diberikan Kesehatan oleh Allah SWT
Ambon FNN – Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Maluku priode 2019-2024 Murad Ismail menyatakan siap dan terima kasih menerima keputusan DPP PDIP yang memberhentikan dirinya dari jabatan tersebut. Bahkan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum DPP PDIP yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri. Setelah dibebastugaskan sebagai Ketua DPD PDIP periode 2019-2024, Murad Ismail malah mendo’akan Megawati Soekarnoputri. “Harapan saya semoga Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri dan keluarga selalu dikarunia kesehatan oleh Allah SWT, “ujar Murad Ismail dalam keterangan pers yang dibuat dan ditandatangani sendiri Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Murad Ismail menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, yang telah menugaskan dan memperyakan dirinya memimpin DPD PDIP Provinsi Maluku selama tiga tahun sepuluh bulan. “Saya telah memimpin DPD PDIP Provinsi Maluku selama tiga tahun sepuluh bulan. Sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan Mei 2023, “tambah Murad Ismail. Dijelaskan Murad Ismail, sebagai mantan seorang prajurit (mantan Komandan Brimob Polri) sejak awal, dirinya hanya mau menerima jabatan sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku kalau diperintah saya oleh yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDIP. Alasannya, karena Murad Ismail tidak mau, dan tidak akan melamar atau mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun. “Sejak awal saya bersikap untuk tidak mau dan tidak akan melamar atau mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Politik manapun. Saya bersedia menerima, melaksanakan tugas dan perintah dari terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan saya kepada yang terhaormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, “tambah Murad Ismail. Menurut Murad Ismail, yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri pernah menjabat Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia. Pada hakekatnya semua putra-putri terbaik bangsa yang pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah atasan dari setiap prajurit, sehingga harus tetap dihargai dan dihormati sampai kapanpun. “Sebagai mantan prajurit, saya hanya bisa menyatakan siap kalau diperintah oleh atasan dan mantan atasan untuk mengemban setiap tugas dan jabatan. Apapun tugas dan jabatan yang dipercayakan dan ditugaskan di pundak saya. Termasuk menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku, “kata Murad Ismail. Sebagai konsekwensinya kata Murad Ismail, saya juga harus selalu siap untuk dibehentikan dari jabatan sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku oleh Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri kapan saja. Bila diberhebntikan, maka Murad Ismail hanya menyatakan siap dan terima kasih. Berkaitan dengan telah keluarnya Surat Keputusan DPP PDIP tentang pemberhentian dirinya sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku, maka Murad ismail menyatakan siap. Malah Murad Ismail juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri yang telah menugaskan dan mempercarayakan dirinya untuk memimpin DPD PDIP Provinsi Maluku sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Mei 2023 ini. “Harapan saya semoga Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri selalu dikarunia kesehatan oleh Allah Allah Subhaanahu Wata’ala, “pinta Murad Ismail. (BN)
Masih Tetap Cawe-Cawe Politik, Jokowi Addicted to Power
Jakarta, FNN – Tampaknya, upaya-upaya dari Presiden Jokowi untuk terus cawe-cawe dalam politik akhirnya terkonfirmasi dari lingkaran internal sendiri. Adalah mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy yang belakangan membongkar skenario all the President men’s, yaitu upaya mendorong calon presiden (capres) boneka pada Pilpres 2024. Sepertinya Jokowi hanya mau ada dua pasang calon presiden dan semuanya all the President men’s. Ini tentu berkaitan dengan ambisi Jokowi untuk meneruskan legasinya, proyek-proyeknya, mulai dari kereta api cepat, IKN, Esemka, dan sebagainya. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam diskusi rutin bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (12/5/23) mengatakan bahwa tampaknya Jokowi ketagihan pada nikmatnya berkuasa. \"Kelihatannya Pak Jokowi itu addicted pada power, ketagihan pada kekuasaan, lalu berupaya. Tetapi, orang yang ketagihan itu, kayak ketagihan narkotik, itu kalau dia punya uang tidak ada soal disuplai terus. Tapi, dalam soal seseorang tidak punya kapasitas padahal dia ketagihan, dia akan melakukan hal-hal yang kriminal,\" papar Rocky. Rocky juga mengatakan kalau Ibu Mega ketagihan kekuasaan masuk akal, dia punya partai, dia berpikir tentang dinastinya. Demikian juga SBY, lanjut Rocky bahwa dia punya partai. Sedangkan Pak Jokowi tidak punya partai. Jadi kenapa mesti ketagihan? \"Jadi kita lihat dalam sejarah bahwa seseorang yang punya ambisi dia justru harus membangun infrastruktur yang dia kendalikan sendiri. Sekarang Jokowi mengendalikan apa? Mending kita anjurkan pada Pak Jokowi untuk melakukan refleksi, bahwa itu ambisi orang yang ketagihan, bukan ambisi orang yang berpikir tentang bangsa. Dia berpikir tentang dirinya sendiri,” tambah Rocky. Saat ini, kasak-kusuk itu terus berlangsung, kata Rocky, dan Jokowi akhirnya makin lama makin dangkal, sementara ambisinya makin lama makin dalam. Jadi Jokowi berbeda sekali dengan para founding person kita yang ingin mempunyai kader, lalu dididik dalam sistem berpikir akademis. Kalau kita lihat, misalnya, M. Natsir masih kader dan sampai sekarang masih ada, yaitu Yusril Ihza Mahendra, karena yang diwariskan adalah pikirannya. Demikian juga Sultan Syahrir, masih punya kader, yaitu anak-anak muda yang membentuk semacam solidaritas demokrasi dan berbasis pada pikiran-pikiran Sutan Syahrir. Pengikut Kartosuwiryo juga masih ada. \"Jadi, ada pewarisan, yang kita sebut legacy itu, tumbuh karena ide, bukan karena ambisi Jadi gila betul. Jadi Presiden Jokowi mau berambisi buat apa. Apa pikiran Jokowi pada bangsa ini, itu yang ditunggu,” ujar Rocky. Rocky menyarankan agar Jokowi membuat seri orasi publik atau seri kuliah publik. Tidak harus Jokowi, bisa juga orang-orang yang dipercaya Jokowi. Lalu Jokowi membuka sesi pertama, diikuti oleh yang lain untuk mengucapkan pikiran. Jika itu dilakukan, baru mungkin orang percaya bahwa cawe-cawe Jokowi itu demi ide. \"Kalau sekarang cawe-cawe-nya demi apa? Ya demi tukar tambah kepentingan yang makin lama orang tahu bahwa berarti Jokowi itu menyimpan banyak ‘kejahatan’. Dalam filosofi Jawa, kata Rocky, kita bisa pahami orang yang mampu membuat refleksi, pasti sudah tahu bahwa ada yang sudah hilang dalam dirinya. Pulung hilang, sabdo pandhito ratu tidak dia punyai, tapa bratanya sudah tidak direstui alam, tanda-tanda alam muncul sebagai protes terhadap ambisi kekuasaan. Jadi, sebetulnya ada moral yang masih bisa dipertahankan Pak Jokowi, apa sih jati diri ide kekuasaan dari Jokowi, yang mungkin kita sebutnya itu semacam ide di dalam politik Jawa. Tetapi, politik Jawa itu juga ada dua, ada yang jadi sabdo pandhito ratu, ada yang melakukan sabdo pandhito ratu beneran, ada yang melakukan kebusukan politik. Dan itu di dalam sejarah Ken Arok, Tunggul Ametung, dia berupaya mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang licik. “Pelajaran politik bangsa ini adalah kembalikan etika di dalam kehidupan bernegara,” ujar Rocky. (sof)
Polri Segera Merampungkan Penyampaian LHKPN Jajarannya
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan pertemuan dengan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Ahmad Dofiri terkait kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Polri.\"Irwasum akan memimpin dan mengoordinasikan penyampaian LHKPN dari sekitar 700 wajib lapor di lingkungan Polri yang belum menyerahkan LHKPN,\" kata Juru Bicara KPK Ipi Maryati di Jakarta, Jumat.Ipi mengatakan Korps Bhayangkara berkomitmen untuk merampungkan seluruh LHKPN jajarannya dalam tempo satu bulan.KPK menyambut baik komitmen Polri dan akan memberikan dukungan penuh agar Polri bisa mencapai kepatuhan lapor maksimal.\"Direktorat LHKPN siap untuk memberikan asistensi dan pendampingan demi mendukung komitmen Polri mewujudkan 100 persen kepatuhan lapor di lingkungan Polri,\" ujarnya.Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah merilis data kepatuhan LHKPN di berbagai instansi pemerintah. Batas waktu lapor LHKPN periode 2022, telah berakhir pada 31 Maret 2023.Dalam laporan tersebut KPK juga merilis data kepatuhan aparat penegak hukum yakni Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung.Menurut data per 14 April 2023, Polri mencatatkan kepatuhan LHKPN sebesar 95,20 persen, Kejaksaan dengan 95,53 persen dan Mahkamah Agung dengan nilai kepatuhan 98,62 persen.(ida/ANTARA)
Pencak Silat Menjadi Kekuatan Diplomasi Indonesia
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI M Nabil Haroen menyatakan olahraga pencak silat dapat menjadi kekuatan diplomasi lunak (\"soft power diplomacy\") Indonesia.\"Pencak silat menjadi bagian tradisi yang bermanfaat untuk diplomasi Indonesia,\" katanya dihubungi di Jakarta, Jumat.Hal itu disampaikan Nabil terkait keberhasilan Indonesia sebagai Juara Umum Pencak Silat SEA Games 2023 di Kamboja.\"Pencak silat Indonesia punya potensi luar biasa, tidak hanya dalam konteks prestasi dan tradisi, tapi juga dalam relasi antarnegara,\" jelasnya.Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) itu mengungkapkan pihaknya sudah memiliki rumusan terkait pengembangan olahraga itu.\"Sedang dikomunikasikan dengan antarpihak. Setiap tahun, ada banyak orang dari negeri lain yang datang ke Indonesia untuk belajar silat,\" ungkapnya.Dia berharap pencak silat Indonesia harus didukung terus agar kualitasnya semakin meningkat. Gus Nabil mencontohkan pada pertandingan, mereka telah menyiapkan \"digital scoring\" dan penggunaan pendekatan \"sport science\" untuk peningkatan kualitas ketahanan diri atlet.\"Ada ajang pertandingan prestasi berjenjang, dari daerah hingga nasional. Ini cara mencetak atlet terbaik Indonesia,\" katanya.Selain itu, dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha swasta, dan organisasi masyarakat/publik menjadi penting.\"Harus ada skema berkelanjutan agar pencak silat Indonesia terus berprestasi di level dunia,\" harapnya.Gus Nabil mengucapkan selamat kepada semua atlet yang bertanding, jajaran pelatih, manajer, dan ofisial tim. Bagi dia, semua atlet Indonesia itu juara. Baik yang sekarang mendapatkan medali atau belum.\"Saya menyampaikan bahwa yang tahun ini belum juara, itu hanya belum dapat medali. Saya yakin, tahun-tahun selanjutnya atau di ajang lain, mereka juara,\" katanya.Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu mengakui melihat bagaimana seleksi atlet serta proses pelatihan yang luar biasa.\"Para atlet ini merupakan generasi bangsa yang hebat. Punya kecerdasan, dedikasi, gairah bertanding, dan kecintaan mengabdi untuk Indonesia yang luar biasa,\" ungkapnya.Gus Nabil mendorong agar generasi muda mencintai pencak silat dengan cara yang mudah dipahami, menyenangkan, dan dibutuhkan.\"Kami dorong konten-konten pencak silat agar bisa masuk ke generasi Y dan Z dan bahkan generasi setelahnya. Selain itu, dorongan agar pencak silat \'trending\' di media sosial, terutama TikTok dan Instagram agar terhubung dengan para anak muda,\" katanya.(ida/ANTARA)
KPU Jawa Barat Menerima Pendaftaran Bakal Caleg DPRD dari PAN
Bandung, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menerima pendaftaran 120 bakal calon legislatif (caleg) untuk DPRD provinsi setempat pada Pemilu 2024 dari DPW PAN di Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat.Pendaftaran ratusan bakal caleg tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat Desy Ratnasari dan diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok.Tampak pula kader selebritis partai tersebut yang hadir mendaftarkan diri sebagai bakal caleg untuk DPRD Jawa Barat, seperti Eksanti, Ivan Fadilla, Selvi Kitty, Atep Rizal, dan Richie \"Five Minutes\".Rifki Ali Mubarok menjelaskan hingga Jumat, pukul 11.00 WIB, baru satu partai politik yang mendaftarkan bakal caleg ke KPU Jawa Barat, yakni PAN. Parpol lain yang sudah menginformasikan ke KPU Jawa Barat untuk mendaftarkan bakal caleg ialah Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).Sementara itu, politikus sekaligus artis nasional Desy Ratnasari menambahkan alasan pihaknya mendaftarkan bakal caleg pada Jumat ialah sesuai dengan perintah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta nomor urut partai.\"Kami, dari DPW PAN Jawa Barat, melaksanakan pendaftaran ke KPU Jawa Barat. Sesungguhnya ini adalah perintah langsung ketum PAN bahwa di seluruh Indonesia harus hari ini mendaftarkan, yakni pada tanggal 12 (Mei), karena sesuai dengan nomor urut partai yakni PAN, 12, pas,\" kata Desy.Dia menambahkan pendaftaran tersebut berlangsung lancar tanpa ada hambatan tertentu.\"Alhamdulillah Allah Swt memudahkan tadi, tidak lama kami ngobrol di ruangan KPU Jawa Barat. Lalu, kemudian diselesaikan semua pemeriksaan berkas oleh KPU,\" jelasnya.Sebelum tiba di Kantor KPU Jawa Barat, Desy mengatakan rombongan bakal caleg dari PAN berkeliling Kota Bandung dengan menggunakan Bus Bandros (Bandung Tour on Bus).\"Jadi, supaya ada suasana ceria, kami tadi konvoi pakai Bandros karena itu ciri khas Kota Bandung. Kami apresiasi Pemprov Jabar punya Bandros. Lalu, ada penari jaipong, Shalawat Badar. Kami mixed and matched dunia akhirat, supaya Allah Swt memberikan keberkahan kepada langkah kami,\" ujar Desy Ratnasari.(ida/ANTARA)
KPU Diminta Memastikan Pengawasan Terhadap Petugas KPPS
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pengawasan kesehatan terhadap petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilu Serentak 2024.\"Kenapa Komnas HAM memberi perhatian soal ini? Karena salah satu hak warga negara adalah hak atas kesehatan, hak hidup; dan itu bukan hanya warga secara umum, tapi juga termasuk penyelenggara pemilu,\" kata Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, Jumat.Menurut mantan anggota KPU RI itu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus menjamin kesehatan petugas di tempat pemungutan suara (TPS) karena hal itu merupakan hak asasi yang perlu dipenuhi.\"Penyelenggara pemilu yang bertugas pada saat pemilu itu memiliki hak atas kesehatan, yang itu harus dijamin oleh KPU sebagai regulatornya, sebagai yang merekrutnya, maupun Kementerian Kesehatan yang memang punya fasilitas dan infrastruktur kesehatan,\" tambahnya.Pramono menambahkan pihaknya telah mengkoordinasikan hal tersebut kepada KPU. Menurut dia, KPU sudah melakukan setidaknya tiga langkah inisiatif untuk memastikan pengawasan terhadap petugas KPPS.Langkah pertama adalah mengenai penetapan batas maksimal usia petugas KPPS. Diketahui, KPU menetapkan usia tertinggi untuk menjadi petugas KPPS pada Pemilu 2024 adalah 55 tahun.\"Kalau (Pemilu) 2019 dulu nggak ada batasannya,\" imbuhnya.Selain itu, KPU juga memperketat syarat kesehatan calon petugas KPPS dengan melampirkan surat keterangan sehat dari pihak yang berwenang.\"Kalau dulu, hanya surat pernyataan bahwa \'saya sehat\', sekarang harus dengan surat keterangan sehat yang lebih otoritatif,\" tuturnya.KPU pun akan mengurangi beban kerja para petugas KPPS dengan membagi proses penghitungan suara menjadi dua panel, sehingga durasi penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dapat optimal.Pramono menilai langkah inisiatif KPU tersebut dapat mengurangi potensi terjadinya kecelakaan kerja seperti pada Pemilu 2019.\"Dengan mengurangi beban pekerjaan, tingkat stres petugas itu potensinya akan berkurang. Dengan demikian, diharapkan peluang atau potensi terjadinya sakit maupun meninggal itu jauh lebih kecil,\" katanya.Lebih lanjut, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah menambahkan KPU perlu memastikan ketersediaan obat-obatan atau infrastruktur pendukung kesehatan lainnya di tiap-tiap TPS.\"Terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari akses (fasilitas kesehatan), ya, (seperti) kepulauan dan pedalaman. Sehingga, ini perlu afirmasi bagaimana layanan kesehatan di tempat untuk para petugas KPPS,\" kata Anis.Selain itu, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P. Siagian menyebutkan Komnas HAM juga merekomendasikan KPU untuk memastikan adanya asuransi kesehatan untuk petugas yang terlibat Pemilu Serentak 2024.\"Kami ingin pastikan seluruh penyelenggara itu punya asuransi, itu paling penting juga; dan ketika ada sakit, harus memastikan ada asuransi yang di-cover oleh KPU. Itu bagian dari yang kami rekomendasikan,\" ujar Saurlin.(ida/ANTARA)
POPULER
