ALL CATEGORY
Diam Kau Petani dan Orang Miskin Tangismu bukan Tangisku: Subsidi Mobil Motor Listrik
Oleh Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik DARI mana sih sumbernya subsidi dari negara? UTang? Waduh mati aku. Positif thinking saja deh, dari penerimaan negara yang bukan utang pokoknya. Karena dana pemerintah terbatas maka negara menerapkan secara selektif pemberian subsidi, OK? setuju. Kita tentu akan maklum bila melihat di tabung gas ukuran 3 kilo atau elpiji melon tertulis pada tabungnya HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN. Dikatakan diperuntukkan hanya untuk masyarakat miskin atau tidak mampu karena elpiji jenis ini diberikan subsidi oleh pemerintah. Demikian pula dengan subsidi BBM, pemerintah akan mengalihkan subsidi BBM untuk bantuan yang tepat sasaran. Dikatakan Presiden pada Sabtu 03092022 di Istana Merdeka “Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu pemilik mobil pribadi. Mestinya uang negara diproiritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu” Kisah sedih dari Kementerian Pertanian, pupuk subsidi dibatasi, tahun 2023 pemerintah hanya subsidi 2 (dua) jenis pupuk. Sebelumnya pemerintah memberikan subsidi pupuk untuk 5 jenis pupuk yaitu ZA, Urea, NPK, SP 36 dan pupuk organik yaitu petroganik menjadi 2 jenis saja yaitu Urea dan NPK berdasarkan Permentan nomor 10 tahun 2022. Januari 2023 petani Lampung Tengah mengeluh, pupuk subsidi hilang di masa tanam awal 2023. Rumitnya untuk mendapatkan pupuk subsidi karena penerima pupuk subsidi harus terdaftar di E-alokasi. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan petani yang berhak mendapatkan subsidi pupuk mesti terdaftar pada E-alokasi, kalau tidak terdaftar maka tentu tidak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi, “Kan begini kalau penerima pupuk harus terdaftar di E-alokasi namanya, dan itu tidak boleh tiba-tiba, harus terdaftar di desa. Bupati usulkan ke Provinsi, Provinsi diseleksi lagi, kalau ada masuk E-alokasi tinggal kita sikapi.” Penelusuran wartawan senior Nanik Sudaryati Deyang, jangankan pupuk subsidi, pupuk non subsidipun langka, harganya mahal dan melangit (hampir 3 kali lipat). Kisah sedih dari Kementrian Pertanian dapat disimpulkan bahwa pemberian subsidi pada pupuk bukan saja dikurangi dari jenis pupuknya semula 5 jenis menjadi 2 jenis saja, juga penerimanya dibatasi yaitu hanya orang tertentu saja. Akibatnya petani menangis karena kekurangan pupuk, pabrik pupuk kekurangan bahan bakunya berupa gas dijual murah ke China. Jadi omong kosong bila Indonesia bisa bebas dari impor beras dan produk pertanian bahan pokok lainnya bila tidak ada keberpihakan kepada petani. Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Fungsi subsidi adalah melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar atau market imperfection. Di Indonesia kebijakan subsidi merupakan instrumen penting dalam mengelola pembangunan. Tujuan utama dalam kebijakan subsidi di Indonesia adalah menjaga kelompok masyarakat miskin agar tetap akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial (repository the prakasa). Melihat fungsi subsidi baik secara umum maupun di Indonesia sangat jelas subsidi ditujukan kepada masyarakat miskin, namun kenyataannya sekarang subsidi diberikan kepada pembeli mobil dan motor listrik. Siapa yang salah? Pemberi subsidi atau penerima subsidi? Tiga menteri kontan berdalih bahwa semua negara di dunia memberikan subsidi pada mobil listrik, apa iya kita harus ikut memberi subsidi dan siapa yang mengharuskan?. Kemudian untuk menguragi emisi dan zero emisi pada tahun 2050, lalu hubungannya dengan subsidi apa? Untuk mengurangi emisi seharusnya membangun energi terbarukan yang ramah lingkungan dan untuk trasportasi masyarakat didorong menggunakan transportasi massal, bukan berlomba-lomba menggunakan trasportasi pribadi, jadi seharusnya yang disubsidi adalah transportasi massal. Masalah subsidi jangan takut dikatakan melawan arus dunia. Indonesia adalah negara berdaulat. Indonesia berani melawan WTO terkait kebijakan pemerintah tentang Hilirisasi Industri Pertambangan, mengapa sekarang pemerintah takut sehingga memberikan subsidi pada yang bukan seharusnya menerima subsidi yaitu masyarakat miskin. Dalam bayangan petani, walau pupuk subsidi diberikan hanya pada dua jenis pupuk saja, seharusnya pupuk subsidi itu akan mudah didapatkan di pasaran, di toko-toko tani dengan harga terjangkau. Mengapa pula harus terdaftar di E-alokasi. Untuk masuk dalam E-alokasi harus daftar dulu dan diseleksi pula para pendaftar itu. Begitu ketatnya pemberian subsidi pada rakyat miskin atau petani. Bila cara kerja seperti ini kapan Indonesia mampu berswasembada pangan atau berdaulat pangan? Ah sudahlah, kepada para petani jangan tangisi nasibmu karena penerima subsidi sekarang adalah para pembeli mobil dan motor baru. Saya ucapkan selamat datang di jalan raya rakyat miskin pemilik mobil dan motor listrik. Dulu kita mengenal istilah orang kaya baru, sekarang ada istilah orang miskin baru karena pemerintah memberi anda subsidi membeli mobil atau motor listrik. Saran saya pada badan mobil- mobil bersubsidi ditulis juga tulisan seperti pada elpiji melon yaitu HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN, sehingga apa yang disampaikan para menteri tentang tujuan pemberian subsidi pada mobil listrik tidak ada yang menyalahkan, termasuk oleh apa kata dunia Sabtu, 13 Mei 2023.
Konflik di Ukraina Bisa Menyebabkan Bencana Global
Moskow, FNN - Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan bahwa konflik di Ukraina bisa menyebabkan bencana global.Berbicara dalam Forum Hukum Internasional Saint Petersburg, Jumat (12/5), mantan presiden Rusia itu mengatakan Barat melancarkan perang hibrida skala penuh melawan Rusia, berperang melawan Rusia dengan menggunakan \"tangan\" Ukraina.\"Musuh kita dipancing habis-habisan oleh Amerika dan Eropa dengan segala jenis senjata mematikan, mereka mendorong teror (Ukraina) di wilayah perbatasan Rusia dengan komitmen sabotase dan pembunuhan politik,\" kata Medvedev.\"Faktanya, mereka membawa masalah ini menuju Perang Dunia ketiga, ke bencana global di mana tidak akan ada pemenang,\" ujar dia menambahkan.Medvedev menuding AS menggunakan struktur internasional, termasuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC), untuk menekan lawan-lawannya.Pejabat Rusia itu mengungkapkan bahwa tahun ini AS membiayai ICC sebesar 24 miliar dolar AS (sekitar Rp356,3 triliun), sebelum pengadilan di Den Haag itu mengeluarkan surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin dan komisaris HAM anak Maria Lvova-Belova atas tuduhan kejahatan perang dengan mendeportasi ratusan anak dari Ukraina secara ilegal.\"Itu terlihat seperti suap dari otoritas Amerika, yang diberikan khusus untuk kasus anti Rusia terkait konflik di Ukraina,\" kata Medvedev.Medvedev mengatakan bahwa negara-negara pendiri arsitektur keamanan Perang Dunia membuat kesalahan fatal karena mereka tidak memasukkan ke dalam arsitektur mekanisme lembaga perlindungan pasca perang terhadap upaya oleh satu atau lebih negara untuk merebut seluruh sistem.“Keadilan ekonomi internasional juga telah menjadi fiksi murni. Meskipun kebebasan dan persaingan diproklamirkan, tetapi nyatanya tidak ada seorang pun atau apa pun yang menghalangi negara kuat dan kaya untuk melindungi kepentingannya dengan cara apa pun, termasuk larangan diskriminatif yang diberlakukan untuk negara lain,\" ujar dia.Medvedev juga memperingatkan bahwa pelanggaran perjanjian internasional mengarah pada konsekuensi yang mengerikan.Ia juga mengharapkan organisasi regional, termasuk Shanghai Cooperation Organization, akan memainkan peran yang lebih penting di masa depan.(ida/ANTARA)
KBRI Astana Mengapresiasi Layanan Penerbangan Baru Rute Bali-Seoul-Almaty
Jakarta, FNN - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Astana mengapresiasi layanan penerbangan interline baru rute Bali - Seoul - Almaty (Kazakshtan) dan rute sebaliknya yang diperkenalkan oleh maskapai Garuda Indonesia.\"Apresiasi luar biasa atas kolaborasi KBRI Astana, Kedutaan Kazakshtan di Jakarta, Maskapai Garuda Indonesia dan Air Astana untuk mewujudkan hal ini terjadi,\" kata Duta Besar RI untuk Kazakhstan Mochamad Fadjroel Rachman melalui keterangan pers KBRI Astana, Sabtu.Dubes Fadjroel mengatakan kolaborasi layanan baru yang mulai beroperasi pada 15 Mei 2023 tersebut dilakukan dalam sebuah kerangka upaya untuk menyambut 30 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kazakhshtan.Melalui layanan penerbangan interline rute baru tersebut Dubes Fadjroel berharap akan ada peningkatan kunjungan pariwisata, people to people contact, volume perdagangan dan Investasi kedua negara.Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra dalam rilisnya mengatakan layanan penerbangan interline rute Bali - Seoul - Almaty itu menjadi layanan penerbangan dengan pilihan penerbangan penghubung (connecting flight) paling kompetitif.Waktu transit antara penerbangan, kata dia, dapat dilakukan dalam waktu lebih singkat tanpa perlu menyediakan visa transit di Bandara Incheon, Korea Selatan.Ia menilai konektivitas antar kedua negara akan semakin meningkatkan hubungan baik Indonesia dan Kazakhshtan dan juga kerja sama dari segala aspek di kedua negara, terutama kerja sama ekonomi yang merupakan prioritas Indonesia dalam kerja diplomasi.(ida/ANTARA)
Diperlukan Peraturan Perizinan Senjata Api Bela Diri Sipil
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan diperlukan peraturan khusus yang mengatur tentang perizinan senjata api bela diri nonorganik TNI-PolriBamsoet yang menjabat Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri (PERIKHSA) dan Penasihat Pengurus Besar Persatuan Menembak Indonesia (PB Perbakin) mengatakan bahwa peraturan khusus tersebut akan mengatur tentang hak dan kewajiban pemilik izin khusus senjata api bela diri (IKHSA), termasuk tata cara penggunaan dan mekanisme penegakan etika dan pengawasan terhadap pemilik IKHSA. \"Saat ini masih sering terjadi kerancuan dan multitafsir, baik dari kepolisian maupun pemilik IKHSA tentang kapan pemilik IKHSA bisa menggunakan senjata apinya sehingga tidak jarang berakibat terjadi kriminalisasi pemilik IKHSA,\" ujar Bamsoet dalam keterangan resminya, di Jakarta, Sabtu. Ia mencontohkan beberapa waktu lalu sempat ada kejadian di mana pemilik IKHSA menjadi korban karena belum adanya peraturan khusus tentang hak dan kewajiban pemilik IKHSA. Saat itu, pemilik IKHSA harus berhadapan dengan hukum karena mengokang senjata api bela diri miliknya untuk menghindari dikeroyok sekelompok orang. \"Padahal, dia hanya mengokang dan menaruh kembali senjata api di sarungnya sebagai antisipasi, sekaligus pernyataan verbal bahwa dia bersenjata untuk mencegah terjadinya pengeroyokan yang sudah hampir terjadi. Tetapi, dia tetap harus berhadapan dengan aparat hukum,\" katanya. Menurut dia, DPP PERIKHSA sendiri telah membuat dan menyerahkan rancangan naskah akademik peraturan pemerintah (PP) yang disiapkan PERIKHSA tentang Perizinan Senjata Api Beladiri Sipil Nonorganik TNI/Polri kepada Menteri Hukum dan HAM RI sekaligus Ketua Dewan Penasihat PERIKHSA Yasonna Laoly.Keberadaan PP tersebut, katanya, sangat penting karena bisa dijadikan rujukan untuk membuat Pedoman Kapolri dan Pedoman Jaksa Agung sehingga ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang kewajiban pemilik izin khusus senjata api bela diri menjadi semakin jelas. \"Saat ini payung hukum keberadaan pemilik IKHSA diatur dalam undang-undang yang bersifat umum, antara lain UU Darurat Republik Indonesia No.12/1951 serta Perppu No.20/1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api,\" tutur Bamsoet. Meski begitu, papar dia, belum ada ketentuan yang bersifat khusus dan spesifik sebagaimana tertuang dalam PP yang mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban pemilik IKHSA. Hal ini termasuk tentang tata cara penggunaan dan mekanisme penegakan etika dan pengawasan pemilik IKHSA.(ida/ANTARA)
Rumah Rafael Alun yang Dibeli dari Grace Tahir Disita KPK
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah yang dibeli mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dari Direktur Mayapada Hospital Grace Dewi Riady atau Grace Tahir.\"Objek jual beli rumah dimaksud informasi yang kami peroleh saat ini, sudah dilakukan penyitaan oleh tim penyidik,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.Meski demikian Ali tidak menjelaskan di mana lokasi rumah tersebut maupun nilainya. Ali hanya menerangkan bahwa Rafael membeli rumah tersebut dari Grace Tahir.Transaksi jual beli properti tersebut juga yang membuat Grace Tahir diperiksa oleh KPK terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Rafael Alun Trisambodo.Grace Tahir telah diperiksa penyidik pada Kamis (11/5). Grace tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pukul 10.04 WIB dan selesai diperiksa pukul 13.27 WIB.Namun, Grace enggan berkomentar kepada awak media saat dikonfirmasi soal pemeriksaannya maupun hubungannya dengan tersangka Rafael Alun Trisambodo.Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengungkapkan alasan pemanggilan Grace Tahir sebagai saksi adalah bagian dari pengembangan penyidikan kasus RAT.Asep mengatakan tim penyidik KPK menemukan nama Grace Tahir dalam pengembangan penyidikan kasus RAT, dan pihaknya akan memanggil semua pihak yang dianggap mempunyai informasi yang relevan untuk dimintai keterangan.(ida/ANTARA)
Untuk Mengamankan Uji Fungsi Kereta Cepat, Polda Jabar Menyiagakan Personel
Bandung, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyiagakan personel di sejumlah titik di kawasan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) guna mengamankan kegiatan uji fungsi tahap awal kereta cepat itu pada 15 Mei 2023. Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Ibrahim Tompo mengatakan bahwa pengamanan itu guna mendampingi pihak KCIC demi meminimalisasi kelemahan dari segi keamanan selama proses uji fungsi (commissioning test). \"Dengan demikian, pada saat uji coba nanti tidak lagi ditemukan kendala teknis dan pengamanan yang dapat menimbulkan permasalahan,\" kata Ibrahim di Bandung, Jawa Barat, Sabtu. Sebelumnya pihak Polda Jawa Barat juga telah melakukan pengecekan jalur kereta cepat itu. Pengecekan dengan menggunakan kereta inspeksi dari Stasiun Tegalluar (DK 143) Kabupaten Bandung hingga Stasiun Karawang. Pengecekan jalur itu, kata dia, kurang lebih sepanjang 100 kilometer. Hasilnya masih ada beberapa kendala yang bisa menghambat pembangunan. \"Maka dari itu, harus dibenahi karena akan dilakukan uji coba,\" kata dia. Saat ini, kata Ibrahim, pihaknya masih terus mengumpulkan data-data kendala tersebut untuk keperluan analisis dan membuat rencana pengamanannya. Sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masyarakat untuk turut serta menjaga kelancaran proses salah satu tahapan penting operasional Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB), yaitu commissioning test atau tes fungsi. Untuk membantu kelancaran proses tersebut, masyarakat diminta tidak beraktivitas di jalur KCJB karena berpotensi membahayakan pelaksanaan commissioning test.(ida/ANTARA)
Ibu Cinta Maju Jadi Bakal Caleg
Bandung, FNN - Atalia Praratya Kamil, istri Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil memutuskan untuk terjun ke dunia politik dengan daftar menjadi bakal calon anggota DPR RI pada Pemilu 2024, dari Partai Golkar. \"Bu Atalia memiliki kapasitas sendiri, pintar, pendidikannya lebih tinggi dari saya, gelar doktor, aktivis, jadi memiliki kapasitas sendiri. Dan selama ini memberikan hidupnya untuk masyarakat dan kemanusiaan,\" kata Ridwan Kamil, saat ditemui di Masjid Raya Al Jabbar, Kota Bandung, Sabtu. Atalia Praratya yang akrab disapa Bu Cinta ini mendaftarkan diri sebagai bakal calom anggota DPR RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Satu Jawa Barat, yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Ridwan Kamil mengatakan salah satu tujuan Atalia terjun ke dunia politik ialah agar hidupnya lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. \"Jadi masuk partai itu memiliki sebuah cita-cita untuk membawa kebermanfaatannya di level kebijakan nasional. Sehingga memilih ingin mengabdikan pemikirannya di level Nasional. Sehingga yang paling pas sebagai anggota DPR,\" katanya. Gubernur Ridwan Kamil menegaskan jika alasan Atalia memilih Partai Golkar sebagai kendaraan politiknya bukan atas perintah atau dipengaruhi dirinya \"Dan saya tidak pernah ngarahin, hanya memberikan plus minus dari keinginannya. Saya tidak maksa, tidak mengarahkan terlalu jauh. Dan saya tidak ikut karena saya fokus eksekutif jadi tidak ada konflik kepentingan,\" katanya. Menurut Ridwan Kamil, sang istri Atalia telah melalui proses berpikir yang panjang, sebelum akhirnya memutuskan untuk maju sebagai mencalonkan diri sebagai legislatif. \"Kalau tidak salah sudah satu tahun berpikir, cuma menjelang pengumuman lebih intens saja,\" katanya. Sebagai seorang suami dan telah lebih dulu turun ke dunia politik, Ridwan Kamil juga telah memberikan gambaran kepada istrinya tentang bagaimana menjadi seorang politisi. \"Kalau mau jadi politik praktis itu jadi makhluk panggung, pasti dikomentarin, jadi sudah siap. Bukan makhluk panggung juga, suka dan tidak suka mah ada saja,\" kata dia. \"Saya support tapi tidak mengarahkan, ada paksaan. Itu sudah hidupnya sendiri cuma kan harus ada rido suami,\" lanjut Ridwan Kamil.(ida/ANTARA)
Bangsa tanpa Pikiran
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) UNTUK pertama kalinya sejak 2014, bangsa ini berjalan tanpa pikiran. Juga etika dan norma. Tidak ada peta jalan (road map) untuk menuntun perjalanan bangsa di tengah tantangan internal dan eksternal yang serius, dinamis, dan rumit. Tiba-tiba saja orang-orang pandai berhenti berpikir dan menyerahkan nasib bangsa kepada pemimpin yang tak punya gagasan tentang bagaimana cara bangsa dimajukan dan kredibilitasnya sebagai bangsa muda yang sedang bangkit dihormati bangsa lain. Sebagian besar cerdik pandai itu tak tahu lagi benar-salah, baik-buruk, pantas-tidak pantas. Menurut Ketum Muhammadiyah Prof Haedar Nashir dalam tulisannya \"Keringkihan Berbangsa\", mentalitas lemah yang bersenyawa dengan sistem yanh sama lemahnya, akhirnya membuahkan daur ulang kesalahan demi kesalahan dalam kehidupan berbangsa. Sementara pemerintahan Jokowi bukan saja tidak hadir untuk menyelesaikan masalah, malah ikut memproduksi masalah. Fungsi wasit yang adil menjadi hilang dari negara dalam lm mengatasi perbedaan. Dari kuasa negara yang tidak objektif itulah lahir arogansi dan kejahilan. Presiden Jokowi justru sibuk cawe-cawe dalam mengatur koalisi parpol dan mengkondisikan para bakal capres-cawapres yang akan berkontestasi di pilpres. Bakal capres yzng dianggap tak meneruskan legacy-nya hendak disingkirkan. Sejak kapan outgoing presiden di sebuah negara demokrasi dibolehkan mengatur pilpres sedemikian vulgarnya? Hanya bacapres yang berjanji akan meneruskan legacy-nya yang di-endorse. Pertanyaannya: memangnya Jokowi punya legacy? Kalau yzng dimaksud adalah infrastruktur, politik dinasti, korupsi, dan utang yang menggunung, memang iya. Tapi legacy-nya seharusnya berupa gagasan besar sebagaimana yang diwariskan para founding fathers, seperti Soekarno, Hatta, Sutan Syahrir, dan Muhammad Natsir. Karena Jokowi tak punya gagasan, dan karena itu tak apple to apple dengan tokoh-tokoh itu -- bahkan tak sebanding dengan seluruh presiden RI sebelumnya -- saya sedang tidak berharap ia meninggalkan legacy gagasan. Kalau ia tahu diri, tidak mengintervensi proses pilpres, tidak menggunakan fasilitas negara untuk mengatur siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh ikut pilpres, serta siapa yang harus menang, maka ini akan menjadi satu-satunya legacy-nya yang berharga bagi kelangsungan hidup demokrasi bangsa ini. Tapi Jokowi sudah tak dapat diingatkan soal ini. Kalau saja Jokowi punya pikiran dan sepenuhnya mencintai bangsanya, sejarusnya ia tahu kelemahan pemerintahannya dan berharap penggantinya adalah pemimpin dengan kemampuan di atas rata-rata, punya rekam jejak yg kinclong, berintegritas, visioner, dan disukai dunia internasional, untuk menjawab tantangan bangsa yang sungguh berat, yang justru ditinggalkan pemerintahannya. Misalnya, masalah utang negara yg kini telah mencapai Rp 8.000 triliun. Kalau digabungkan dengan utang BUMN dan swasta, utang luar negeri kita telah mencapai belasan ribu triliun. Ini tentu saja berbahaya dalam menjaga momentum perkembangan bangsa. APBN yang terkuras hanya untuk membayar bunga utang saja sudah akan mengganggu ruang fiskal yanh, pada gilirannya, menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Maka, kita tak punya banyak pilihan objektif dan logis untuk mengurangi beban negara kecuali menghentikan proyek-proyek infrastruktur yang boros dan tidak ekonomis. Terutama menghentikan proyek IKN yang tidak layak, tidak urgen, dan tidak realistis, serta menyita porsi APBN (uang rakyat) yang cukup besar ketika kemiskinan terus meluas. Apalagi sejauh ini tidak ada investor yang tertarik untuk menanam modalnya di proyek yg berpotensi mangkrak itu. Kita tak mesti berharap Jokowi faham soal ini meskipun tak perlu pikiran besar untuk memahaminya. Bisa jadi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tetap tinggi. Menurut hasil jajak pndpt lmbaga survei LSI Denny JA bbrapa hari lalu, kepuasan rakyat terhadap kinerja Jokowi mencapai 82%. Dibandingkan dengan capaian objektif pemerintah di semua lini negara yang umumnya jeblok, hsl survei ini tentu sj mengejutkan. Kalaupun hasil survei ini dianggap kredibel, shrsnya Jokowi tidak menjadikannya alasan untuk cawe-cawe pilpres guna memastikan penggantinya akan melanjutkan kebijakannya yang sesungguhnya kacau balau. Lagi. pula, siapa pun penggantinya, sangat mungkin tak akan melanjutkan legacy infrastruktur Jokowi yang membahayakan negara. Tidak ada cerita presiden baru akan mencopy paste kebijakan pendahulunya yang telah menjadi manusia masa lalu. Tak seharusnya Jokowi berkhayal tentang hal ini karena tidak ada presedennya di dunia ini, bhkan di rezim otoriter sekalipun. Kacaunya program pembangunan Jokowi krn tdk didesain mengikuti pemikiran yang komprehensif dari sebuah ideologi yang bisa difahami. Jokowi tdk menganut Soekarnoisme yang sosialistik, melainkan seorg kapitalis yangg bermimpi menjdi kaesar. Program pembangunan Jokowi dilakukan berdasarkan pada pragmatisme yang sumir, berorientasi pada kepentingan oligarki seperti yang terlihat dari berbagai produk UU dan Perppu. Dan disengaja atau tidak, demi mengejar investasi Cina, rezim komunis itu sangat diuntungkan dalam proyek-proyek yang didanainya. Dengan kata lain, proyek-proyek tambang dan infrastrukturnya di negeri ini hanya membesarkan Cina. Indonesia tidak mendptkan apa-apa kecuali kerusakan lingkungan. Kalaupun dukungan masih besar pada pemerintah mungkin disebabkan feodalisme masih berakar di masyarakat. Juga branding Jokowi sebagai pemimpin kerakyatan melalui pencitraan cukup berhasil. Ditambah propaganda buzzerRp dan puji-pujian relawan serta ilmuan yg mendapat rezeki dari rezim Jokowi. Penyebab lain, menurut Peter Carey -- sejarawan Inggris penulis biografi Diponegoro, \"Indonesia negeri yang paling tidak bisa membentuk persepsi dirinya.\" Kalau dirinya saja ia tak tahu apalagi orang lain. Dalam hal ini pemimpinnya. Realitas inilah yang memudahkan pemimpin mengecoh rakyatnya, bahkan para akademisi. Jokowi yang tak punya pikiran dirayakan sebagai pemimpin hebat. Bahkan disejajarkan negarawan besar Khalifah Umar bin Khaththab yang visioner, jujur, dan amanah. Dalam tulisan yang sama, Haedar Nashir mengungkap paradoks bangsa ini. Dari wujud luar, katanya, Indonesia tampak seperti bangsa yang gembira menjelang pilpres. Di mana-mana terlihat iklan para tokoh untuk berkontestasi di hajat nasional itu. Indonesia tampil megah, laksana negara gemah ripah loh jinawi. Apalagi dengan proyek-proyek raksasa. Para elitenya ceria dan sangat populis kalau dekat pemilu, tak ada raut muka berat sarat masalah kebangsaan. Apalgi berkerut wajah soal utang luar negeri dan sumber daya alam yang terkuras tuntas. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di peringkat 130 dari 199 negara, terbawah di ASEAN. Indonesia di peringkat 44 dari 66 negara dalam World Competitiveness Year Book 2022. Jangan tanya indeks korupsi. Mantan napi korupsi bisa menjadi pahlawan di negeri ini. Sementara, World Population Review 2022 menunjukkan, nilai rata2 IQ penduduk Indonesia dgn skor 78,49 menempatkan RI pd posisi 130 dari 199 negara, nyaris sama dengan Timor Leste dan Papua Nugini. Para buzzerRp tampil ganas. Ilmuan tampil bak buzzer, bahkan ada yang mengancam bunuh banyak orang. Perangai buzzerRp dan warganet yang sejatinya bermuatan radikal oleh sebagian pihak dianggap ringan, yang penting minta maaf. Di balik sejumlah karut marut yang menjadi ironi di negeri ini, sejatinya ada problem nilai fundamental yang mengalami erosi, devaluasi, dan disintegrasi. Di tubuh bangsa sedang terjadi perilaku permisif dan ambivalensi standar nilai. Para buzzerRp dan pelaku keonaran sering ditoleransi dan leluasa menyebarkan virus kepremanannya tanpa kontrol dan tindakan cepat pemerintah. Kalau pihak lain yang melakukannya dengan mudah dicap radikal dan dihujat untuk segera diproses hukum. Mochtar Lubis (1977) menunjuk pada watak orang Indonesia yangg munafik, enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, bersikap dan berperilaku feodal, percaya takhayul, erotik, dan lemah karakter. Temuan senada dilakukan Koentjaraningrat (1974), yang menunjukkan mentalitas lemah orang Indonesia akibat revolusi, penjajahan, dan sistem sosial budaya yang rentan. Kelemahan mentalitas yang terstruktur oleh sistem yang ringkih itu tampaknya masih hidup di tubuh sebagian elite dan warga bangsa. Bangsa ini kehilangan rasionalitas dan mentalitas dewasa. Ilmuwan pun tidak menunjukkan keluhuran akal budi, ilmunya tak mencerahkan nalar dan perangainya. Maka, tidak ada opsi lain yang tersedia untuk mengembalikan pikiran dan karakter bangsa yang hilang selama 9 tahun terakhir, kecuali memilih pemimpin cerdas, waras, berintegritas, dan menjanjikan perubahan. Tidak mungkin bangsa bisa maju tanpa perubahan yang merupakan hukum sosial. Apalg presiden berikut harus menghadapi situasi dan kondisi bangsa yang bagai benang kusut, yang diwariskan pendahulunya. Dengan demikian, pilpres 2024 sangat krusial bg keberlangsungan bangsa dan negara. Memilih pemimpin yang akan melanjutkan kebijakan pemerintah, sama artinya dengan membawa bangsa ke jurang prahara. Indonesia sedang ditinggal AS, Uni Eropa, serta tak dipedulikan Cina kecuali SDA-nya, sementara kemerosotan bangsa sedang melaju cepat. Maka, perubahan untuk menempatkan kembali Indonesia dalam posisi yang relevan dalam konteks geopolitik dan geoekonomi global demi memulihkan akal sehat bangsa dan menghadirkan keadilan bagi semua untuk merajut kembali persatuan bangsa yang dikoyak-koyak rezim merupakan keniscayaan. Tidak ada lagi ruang tawar-menawar. Kita hanya punya sedikit waktu dan kesempatan yang tersisa untuk berbenah. Gagal menggunakan peluang ini -- yakni memilih pemimpin yang mumpuni-- bisa jadi akan menjadi penyesalan yang tak terganggukan. Tangsel, 13 Mei 2023.
RUU Perampasan Aset Mempermudah Pemberantasan Kejahatan
Padang, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset jika disahkan menjadi undang-undang akan mempermudah pemerintah memberantas tindak pidana ekonomi dan kejahatan keuangan.\"Pemberantasan tindak pidana ekonomi dan keuangan, termasuk korupsi ini terkait dengan efek jera koruptor,\" katanya pada webinar bertajuk \"Quo Vadis RUU Perampasan Aset: Jalan Terjal Pengembalian Kerugian Negara\" yang diadakan Kombad Justitia Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat, Sabtu.Selama ini, ujar dia, pemerintah atau penegak hukum belum bisa menyita aset hasil kejahatan para koruptor secara maksimal dan mengembalikan keuangan negara karena hingga kini belum ada aturan yang jelas untuk menyita aset hasil tindak kejahatan itu.Ia mengatakan berbagai kejahatan tindak pidana ekonomi, narkoba, korupsi, perpajakan, dan lain sebagainya dinilai belum sepenuhnya berhasil diberantas. Pencegahan atau penindakan yang selama ini dilakukan belum bisa memberikan efek jera yang signifikan.Idealnya, kata dia, perampasan aset hasil tindak pidana bisa menjadi salah satu faktor efek jera bagi pelaku kejahatan ekonomi. Apalagi, jika ditelisik lebih jauh tidak sedikit aset hasil kejahatan yang kembali dinikmati pelaku usai menjalani hukuman.\"Jangan sampai muncul paradigma dari koruptor siap menjalani hukuman namun yang penting harta hasil kejahatannya tidak hilang,\" kata dia.Khusus harta hasil kejahatan yang dikuasai secara langsung oleh koruptor, katanya, maka negara akan mudah menyita atau merampasnya. Apalagi, pelaku kejahatan ekonomi memiliki banyak cara, misalnya legal engineering atau financial engineering.\"Jadi seolah-olah melakukan sesuatu yang legal padahal ilegal,\" ujarnya.Bahkan, ujar dia, tak jarang pelaku kejahatan menggunakan nama orang lain (nomine) untuk melindungi harta kekayaannya. Jika merujuk pada penerapan instrumen hukum saat ini, maka pemerintah khususnya penegak hukum akan kesulitan mengusut atau menjangkaunya.\"Sebab, beban pembuktiannya ada pada penegak hukum bukan pelaku,\" jelas dia.(sof/ANTARA)
KKB Minta Uang Tembusan untuk Empat Sandera
Tanah Merah, FNN - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera empat pekerja pembangunan tower BTS di Okbab minta uang tembusan Rp500 juta.\"Memang benar KKB yang menyandera para pekerja pembangunan tower BTS di Okbab (bukan Okbibab, red.) itu meminta uang tembusan Rp500 juta sebagai syarat untuk membebaskan para sandera,\" kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Prabowo kepada ANTARA di Tanah Merah, Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan, Sabtu.Empat karyawan yang disandera, yaitu Asmar dan Fery karyawan PT Inti Bangun Sejahtera (IBS), keduanya dilaporkan mengalami luka-luka, kemudian Peas Kulka (staf Distrik Okbab) dan Senus Lepitalem Distrik Borme.Dari laporan yang diterima, terungkap awalnya enam pekerja BTS didampingi Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang Alverus Sanuari, Jumat (12/5), berangkat dari Oksibil menuju Distrik Okbab menggunakan pesawat Elang Air.Setibanya di Lapangan Terbang Okbab, tiba-tiba didatangi anggota KKB yang membawa senjata tajam dan melakukan kekerasan terhadap tiga orang pekerja.Dua orang yang terluka adalah Alverus Sanuari dan Benyamin Sembiring. Mereka dibebaskan bersama Kadis Infokom, kemudian kembali ke Oksibil untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit atas luka yang mereka alami.\"Berbagai upaya saat ini untuk membebaskan keempat sandera, \" kata Kombes Pol. Benny.(sof/ANTARA)
POPULER
