ALL CATEGORY
Fahri Hamzah Minta MK Buat Putusan Tolak Sistem Proporsional Tertutup
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sistem proporsional terbuka yang diajukan sejumlah kader kader partai politik dan perseorangan warga negara dalam putusannya. Mereka menginginkan kembali pemberlakuan sistem proporsional tertutup di dalam Pemilu 2024. Saat ini, MK masih menyidangkan gugatan tersebut, dengan mendengarkan keterangan banyak organisasi yang menjadi pihak terkait dan keterangan para ahli. Namun, Fahri Hamzah menegaskan, sistem proporsional terbuka jauh lebih baik daripada sistem proporsional tertutup. Sebab, dengan proporsional terbuka semua calon legislatif (caleg) akan bertempur atau berdarah-darah. Tetapi, jika menggunakan proporsional tertutup, caleg tidak bertempur, tinggal terima jadi saja berdasarkan nomor urut, karena kedekatannya dengan petinggi parpol. \"Makanya saya berharap semoga sistemnya terbuka, biar semua caleg tempur,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (15/5/2023). Mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2009-2014 yang kini maju sebagai caleg Partai Gelora dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini mengaku, sangat terharu menyaksikan perjalanan kawan-kawan di seluruh Indonesia dalam menyukseskan pendaftaran caleg Pemilu 2024. Mulai, dari persiapan sampai menunggu surat KPUD untuk menuntaskan pemeriksaan perbaikan berkas yang telah diverifikasi. \"Saya sangat terharu menyaksikan kawan-kawan \'Sahabat Gelora\', yang bertekad mensukseskan pendaftaran caleg. Mereka bermalam di KPU sampai perbaikan selesai. Karena hanya dikasih waktu 2x24 jam,\" katanya. \"Alhamdulillah, akhirnya Partai Gelora Indonesia telah mendaftarkan seluruh calon legislatornya dan diterima oleh KPU se-Indonesia,\" imbuh Fahri. Partai Gelora sendiri Indonesia secara resmi menyerahkan daftar bakal calon legislatif (bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada Minggu (14/5/2023) malam. Partai Gelora mendaftarkan 15.587 bacaleg untuk semua daerah pemilihan (dapil) pusat (DPR), DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten se-Indonesia. Pendaftaran bacaleg Partai Gelora tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik. Saat pendaftaran bacaleg, Mahfuz Sidik sempat menyindir soal isu perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup selama empat bulan ini, yang mempengaruhi minat orang untuk mendaftar sebagai caleg, terutama di kota/kabupaten. \"Kami dari Partai Gelora sangat berkeinginan dan berharap agar sistem proposional terbuka ini tetap seperti sekarang ini untuk untuk pemilu 2024,\" kata Mahfuz. Partai Gelora pun harus menyakinkan calon anggota dewan yang ingin mendaftar sebagai bacaleg, bahwa Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, bukan proporsional tertutup. Ketika bisa diyakinkan, baru mereka berbondong-bondong mendaftar menjadi bacaleg ke Partai Gelora, lonjakannya hingga mencapai 40 persen dalam seminggu terakhir. \"Jadi ini sebenarnya taruhan yang berbahaya bagi kami, karena harus diiringi dengan doa setiap malam agar tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ini,\" katanya. Dalam sidangnya, Senin (15/5/2023), Ketua MK Anwar Usman MK tegas menepis lembaganya sengaja mengulur-ulur sidang. MK membantah memperlambat memutus gugatan sistem proporsional terbuka. \"Ada beberapa pihak yang menyatakan MK seolah-olah sengaja lambat untuk memutuskan. MK tidak mungkin memutus tanpa mendengar para pihak tidak menggunakan haknya,\" ujar Anwar Usman. (Ida)
Membaca Surya yang Bercahaya
Oleh Fathorrahman Fadli - Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) SUATU saat, saya menjumpai pengamat politik senior Fachry Ali. Waktu itu, saya menemani Andi Syafrani yang berniat mencalonkan diri menjadi anggota KPU, agar mendapatkan nasihat politik dari ahlinya. \"Kamu mesti mendapat petuah politik dari Bang Fachry,\" pinta saya padanya. Di tengah perbincangan dengan tokoh intelektual kader cendekiawan Nurcholish Madjid itu, saya bertanya; siapa yang layak memimpin negeri ini pada 2024 mendatang? Bang Fachry yang kerapkali menjadi rujukan bertanya para kader HMI dan banyak politisi nasional itu menjawab singkat. \"Sangat tergantung dari Bang Surya Paloh. \"Mengapa demikian? Peneliti senior itu kemudian bercerita panjang lebar. Dari penjelasan itu saya akan berusaha menstrukturkan pikiran Bang Fachry yang disampaikan secara rileks itu dengan beberapa poin penting. Pertama, Surya Paloh adalah pemimpin partai politik. Ia secara pribadi tergolong ketua partai politik senior yang tidak memiliki ikatan birokrasi dengan rezim Jokowi. Dia merupakan non-state aktor. Jadi, dalam pandangan Fachry, Surya Paloh relatif memiliki sikap kemandirian politik yang menjadi modal dia bersikap independen. Tesis ini ternyata terbukti. Perlu diingat bahwa perbincangan saya dengan Bang Fachry itu terjadi jauh sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbentuk. Surya Paloh lebih awal memprakarsai dan menunjuk Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa yang saat itu masih menjabat Panglima TNI. Kedua, Surya Paloh dinilai memiliki idealisme tentang Indonesia yang lebih baik diantara para pemimpin partai politik lainnya yang terlihat cenderung bersikap pragmatis. Hal ini terlihat dari cara Surya Paloh memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Pilihan ini bisa dibaca dari dua perspektif yakni ekonomi maupun politik. Nalar politik Surya Paloh tentu dua langkah lebih maju dibandingkan ketua umum partai lainnya. Sebagai seorang pengusaha, Surya tentu mencium Anies Baswedan sebagai produk yang bagus dan dapat menarik minat pasar politik Indonesia yang besar. Anies di mata Surya adalah sosok yang mumpuni jika diberikan amanah yang lebih besar untuk memimpin Indonesia. Pilihan ini ternyata tidak salah, sebab begitu Anies diluncurkan sebagai calon presiden Partai Nasdem, iklim politik nasional yang sepenuhnya dikuasai Jokowi dan partai-partai Koalisi pendukungnya yang mayoritas di parlemen, ternyata semburat tak karuan, membentuk polarisasi yang sangat dinamis. Setidaknya melahirkan kejutan-kejutan politik baru yang semakin menarik. Berbagai spekulasi di seputar keinginan rezim Jokowi untuk mendesain tiga periode gagal, menunda pemilu gagal, dan membuat ketua partai lainnya bermanuver tidak karuan. Partai Prabowo bersatu dengan Muhaimin, lalu Golkar, PPP, dan PAN juga bersatu meski malu-malu. Hasilnya? Hingga detik ini tidak jelas. Sementara Anies Baswedan di bawah asuhan Surya Paloh semakin perkasa dan dicintai rakyat dimana mereka datangi. Lalu bagaimana dengan kubu PDIP yang selalu percaya diri memiliki suara yang aman di parlemen sebagai syarat pencalonan capres sendiri? Ternyata tarik menarik politik antara petugas partai yakni Joko Widodo dengan pemberi mandat Megawati Soekarno Putri sama-sama jumawa. Ganjar Pranowo yang dalam survei-survei besutan mereka selalu didesain teratas itu menjadi rebutan Megawati dan Jokowi itu makin seru. Lepas 1 Syawal 1444 Hijriyah, ketika Jokowi pas pulang kampung, Megawati membuat kejutan politik. Memanggil balik petugas partai untuk bersama-sama mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai kandidat Presiden versi PDIP. Tentu saja, sang petugas partai glojotan, mboten kerso neng kepokso, (tidak berkenan, namun terpaksa menerima kenyataan kerana tak berdaya, red). Sang petugas partai malah dengan cepat memboyong Ganjar Pranowo ke Solo usai deklarasi yang tak sehati itu. Jokowi tidak ingin Ganjar terlalu didominasi oleh pengaruh Megawati, dinaikkan ke dalam mobil kepresidenan, lalu diajak terbang naik pesawat kepresidenan ke Solo, dan diajak meresmikan Masjid Baru di kota kelahiran Jokowi. Lengkap sudah pembalasan sang petugas partai pada Megawati. Sementara putri Megawati, Puan Maharani juga terpaksa menahan diri ambisi politiknya untuk menjadi Capres dari PDIP. Hingga kini saya rasa, perasaan antara petugas partai dan pemberi mandat itu masih berada dalam api dalam sekam. Mega bukan tokoh sembarangan yang mudah digertak begitu rupa. Dia matang dalam suatu pertarungan politik yang sangat sengit. Sejak peristiwa 27 Juli 1998 hingga kini, Megawati adalah pemimpin politik perempuan yang tidak pernah tergantikan. Ia wanita tangguh yang bisa membuat seluruh tokoh politisi dari PDIP bertekuk lutut. Mega masih sangat sehat, cantik, dan disegani. Itu jelas fakta, meski tetap ada segelintir elit senior PDIP yang mencibirnya dari belakang. Ketiga, Surya Paloh adalah pemimpin partai politik yang relatif tidak memiliki masalah hukum, sehingga Surya Paloh tidak harus begitu rupa mengekor pada apa yang dikehendaki Jokowi sebagai Presiden. Surya dapat memberikan harapan dan alternatif jalan pemikiran dan solusi bangsa yang kini semakin tidak jelas arahnya. Di mata Surya Paloh, negeri ini telah salah arah, karena telah menjadi sangat kapitalistik. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan spirit dan Ideologi Pancasila yang seharusnya betul-betul menjadi dasar bernegara kita. Keempat, Surya Paloh tergolong pemimpin partai yang mandiri secara ekonomi sehingga sikap-sikapnya akan lebih mandiri dibanding ketua umum partai yang lain. Surya memang tercatat sebagai pengusaha sukses yang memiliki banyak jaringan bisnis mulai media grup, catering bertaraf internasional, perhotelan, dan sejumlah bisnis lainnya. Kemandirian ekonomi ini membuat Surya Paloh sangat percaya diri untuk menyalurkan idealisme dan mimpi-mimpinya tentang Indonesia di masa depan. Sosok pemimpin yang kompatibel untuk menjawab masa depan itu di mata Surya Paloh dan PDIP adalah Anies Baswedan. Menjawab tantangan zaman, Anies memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Dia seorang aktivis pergerakan mahasiswa, lulusan terbaik UGM, berpendidikan modern Amerika, bergelar doktor kebijakan publik, anak tokoh pendidikan, cucu pahlawan nasional, berpikiran cerdas dan visioner, handsome, public speaking-nya mantap, dan sosok yang bersih dari korupsi. Anies memiliki talenta kepemimpinan berkelas internasional. Kelak, jika dia mendapatkan takdirnya sebagai presiden Indonesia, Anies akan muncul sebagai presiden yang menginspirasi dunia. Bukan saja dunia Islam seperti Timur Tengah, namun juga dunia yang sekuler. Akseptabilitas Anies dalam pergaulan dunia, pastilah akan sangat tinggi. Dia punya leadership performance yang dibutuhkan di kancah internasional. Kelima, Surya Paloh merupakan tokoh politik dan bisnis sekaligus yang telah mempelopori dan menghapus uang mahar politik bagi para kepala daerah yang mau maju pada pilkada. Pilihan strategi politik tersebut tentu merupakan terobosan yang baik dalam menghapus uang pilkada yang seringkali melahirkan konflik. Selama ini, ongkos perahu pilkada seringkali menjadi rebutan antara politisi di DPP dengan politisi di tingkat yang lebih bawah sebagaimana terjadi di partai yang lain. Jadi, Surya merupakan ketua partai yang berhasil menghilangkan money politik di seputar proses pemilihan kepala daerah. Lihat, kegaduhan dari pemilu ke pemilu selama ini; tidak saja terkait data jumlah pemilih, tapi juga pencoblosan diluar koridor hukum hingga perhitungan hasil pemilihan umum. Semua itu terjadi karena KPU seringkali tidak menjadi wasit yang baik, bahkan menjadi bagian dari sumber pertanyaan soal asas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (Jurdil). Hal ini juga tantangan tersendiri bagi para penyelenggara pemilu pada 2024 mendatang. Jangan sampai KPU sebagai lembaga yang menghabiskan triliunan dana APBN yang notabene uang rakyat itu terbuang percuma. Juga tantangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk berlaku adil dan tidak menjadi sumber masalah dan \'Produsen Kebathilan Politik\' di negeri ini. Dengan lisensi sebagai peneliti dan pengamat politik senior, Fachry Ali yang melihat kelayakan pemimpin ini pada 2024 mendatang, dengan menyatakan itu tergantung Surya Paloh, sebenarnya memaksudkan Surya yang bercahaya bagi Indonesia sebagai negara beradab yang menginspirasi dunia. Menjadi Kiblat Dunia. (*)
Untuk Mengamankan Kegiatan Presiden dan Wapres di Jakut, TNI AL Mengerahkan 4 KRI
Jakarta, FNN - TNI Angkatan Laut mengerahkan empat kapal perang (KRI) di perairan Jakarta Utara, Senin, untuk mengamankan agenda kegiatan Presiden Joko Widodo di Pantai Indah Kapuk dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu.Empat KRI tersebut yaitu KRI Kujang-642, KRI Karotang-872, KRI Barakuda-814, dan KRI Siwar-646. Selain itu, disiagakan pula Sea Raider dari Detasemen Jalamangkara (Denjaka), Komando Pasukan Katak, dan Batalyon Intai Amfibi (Taifib) TNI AL.\"TNI AL akan selalu siap dalam melaksanakan tu gas yang diberikan dengan meningkatkan kesiapan operasional baik alutsista (alat utama sistem persenjataan) maupun satuan operasi,\" kata Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali di Jakarta, Senin.Presiden Jokowi dijadwalkan memimpin kegiatan Penanaman Mangrove Nasional di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Senin; sedangkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin diagendakan meresmikan Kampung Bahari Nusantara (KBN) di Pulau Untung Jawa.Untuk kegiatan penanaman bakau atau mangrove, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono meninjau langsung gladi bersih kegiatan itu di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Jakarta Utara, Minggu (14/5).Kegiatan tanam bakau itu terpusat di Blok D TWA Angke dan diikuti oleh anggota TNI dan Polri, mahasiswa, pelajar, serta perwakilan masyarakat.\"Penanaman secara serentak yang dilaksanakan dari Sabang sampai Merauke bertujuan agar laut menjadi subur dan terhindar dari abrasi, serta menyebarluaskan dan memberi contoh bahwa kita juga mampu melaksanakan penanaman mangrove tersebut,\" kata Yudo.Sementara itu, Wapres Ma’ruf Amin meresmikan 68 Kampung Bahari Nusantara secara serentak dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Senin.Dalam kegiatan peresmian itu, Wapres dijadwalkan berdialog secara virtual dengan perwakilan Kampung Bahari Nusantara di enam lokasi, yaitu di Simeuleu, Kotabaru, Morotai, Ternate, Timika, dan Sorong.Kampung Bahari Nusantara merupakan salah satu program TNI AL untuk mengangkat potensi maritim wilayah pesisir di Indonesia.Ada enam klaster dalam Kampung Bahari Nusantara, yaitu Klaster Pertahanan, Klaster Ekonomi, Klaster Edukasi, Klaster Kesehatan, dan Klaster Pariwisata.Klaster Pertahanan di KBN memiiki misi memberdayakan masyarakat pesisir sebagai komponen pendukung pertahanan negara; sementara Klaster Ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).Selain itu, Klaster Edukasi mengemban misi meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait teknologi dan nilai-nilai kebangsaan.Kemudian, Klaster Kesehatan berisi penyuluhan dan sosialisasi budaya hidup sehat melalui peningkatan pelayanan puskesmas dan pondok bersalin desa (polindes). Terakhir, Klaster Pariwisata untuk memberdayakan desa menjadi destinasi wisata bahari yang berkelanjutan.(ida/ANTARA)
Kabaharkam Meluncurkan Polisi RW untuk Wilayah Polda Jawa Barat
Bandung, FNN - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Polisi Fadil Imran meluncurkan program Polisi RW untuk bertugas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan menggelar apel di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Senin.Fadil mengatakan program Polisi RW itu diadakan guna mengatasi permasalahan keamanan yang berpotensi muncul dari basis komunitas terendah, yakni lingkungan rukun warga (RW). \"Sebenarnya Polisi RW itu tugasnya adalah bagaimana mewujudkan RW yang sejuk dan aman dengan security assesment, polisi akan lakukan itu dengan ketua RW setempat dan elemen masyarakat lainnya,\" kata Fadil usai memimpin apel.Di Provinsi Jawa Barat tercatat ada sekitar 70 ribu RW yang tersebar pada di kabupaten dan kota. Sedangkan jumlah personel polisi di lingkungan Polda Jawa Barat lebih kurang 32 ribu personel.Selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Fadil mengatakan kehadiran polisi di ruang lingkup RW bisa mewujudkan polisi sebagai pengayom bagi masyarakat.Menurutnya, Polisi RW juga perlu memahami permasalahan masyarakat di tingkat RW mulai dari soal ekonomi masyarakat bahkan hingga kasus stunting.\"Bukan mengutamakan penegakan hukum, tapi mencegah itu lebih murah, lebih efektif. Kalau RW aman, kelurahan aman, dan seterusnya juga bakal aman,\" katanya.Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan tugas kepolisian dalam pengamanan arus mudik maupun arus balik dinilai sudah baik. Selanjutnya, kepolisian akan menghadapi tugas berat pengamanan pelaksanaan Pemilu 2024.\"Nah, Polisi RW ini akan kita tes di puncaknya, yaitu Pemilu 2024. Tapi, track record Jawa Barat ini selalu kondusif tidak ada peluru lepas, tidak ada darah tumpah. Kita akan menghadapi transisi demokrasi, semoga tetap lancar,\" katanya.(ida/ANTARA)
Polres Bogor Mendalami Laporan Penembakan Bahar Smith
Kabupaten Bogor, FNN - Kepolisian Resor Bogor mendalami laporan dugaan penembakan oleh orang tidak dikenal terhadap ulama Bahar Smith di Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.\"Kami sudah menerima laporan yang disampaikan Habib Bahar kepada kami. Dan saat ini laporan itu tengah ditindaklanjuti,\" kata Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin di Cibinong, Bogor, Senin.Ia menyebutkan, perkara dengan dengan Laporan Polisi Nomor LP/--/B/V/2023/SPKT/POLSEK KEMANG/POLRES BOGOR/POLDA JABAR itu diterima Jumat (12/5).Kepolisian, kata Iman, telah menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) atas kejadian yang dilaporkan oleh Bahar Smith ke Polsek Kemang, Polres Bogor.\"Kami sudah olah TKP dan akan meminta keterangan terhadap saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut,\" jelas Iman.Sementara, Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo menerangkan bahwa laporan dugaan penembakan itu diterima Kepolisian pukul 21.45 WIB.Menurutnya, dalam laporan itu disebutkan bahwa peristiwa penembakan terjadi di sekitaran Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, yang lokasinya juga tak jauh dari Pondok Pesantren (Ponpes) Tajul Alawiyyin Pabuaran yang dipimpin Bahar Smith.\"Kejadian tersebut karena tidak ada saksi maka kita masih menyelidiki kejadiannya,\" kata Ibrahim.Ia menyebutkan, Bahar mengalami luka di sekitar perut. Namun, belum ada hasil visum atas luka tersebut, sehingga menurutnya belum bisa dipastikan mengenai penyebabnya.\"Hasil visum belum keluar, sehingga kita belum bisa menginfokan lebih lanjut terkait kondisi dan penyebab luka tersebut. Terkait kejadiannya masih didalami jadi belum ada kesimpulan terkait tentang kejadiannya termasuk penyebab lukanya,\" tuturnya.(ida/ANTARA)
KPK Memeriksa Andi Arief Soal Sumbangan dari Ricky Ham Pagawak
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan sumbangan dari tersangka dugaan korupsi Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Ham Pagawak (RHP), ke salah satu kader.\"KPK meminta bantuan, ada pengakuan dari Ricky Ham Pagawak bahwa dia pernah ada sumbangan,\" kata Andi Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin.Andi menjelaskan sumbangan tersebut tidak diterima oleh partai melainkan diterima oleh kader. \"Bukan (ke partai), ke kader,\" ujarnya.Meski demikian Andi Arief tidak membantah maupun membenarkan saat dikonfirmasi apakah sumbangan tersebut diterima oleh kader Partai Demokrat.\"Nanti saja saya kemukakan,\" kata Andi.Terkait hal itu, Andi Arief mengatakan dirinya akan segera mencari siapa yang menerima sumbangan dari Ricky Ham Pagawak dan meminta kepada yang bersangkutan untuk mengembalikan dana tersebut.\"Saya cari yang terima sumbangannya, dan akan dikembalikan ke KPK kalau ada,\" ujarnya.Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah.Setelah melakukan pengembangan kasus, KPK kemudian menetapkan kembali Ricky Ham Pagawak sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).Tim penyidik KPK kemudian menyita aset RHP yang bernilai sekitar Rp30 miliar, yang diduga terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Ricky Ham Pagawak sempat menghilang dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK sejak 15 Juli 2022. Ricky Ham Pagawak sempat melarikan diri ke Papua Nugini selama tujuh bulan.Pelarian Ricky Ham berakhir setelah penyidik KPK mendeteksi keberadaannya di Indonesia pada awal Februari 2023, hingga akhirnya ditangkap di Abepura pada 19 Februari 2023.Selain Ricky Ham, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain dari pihak swasta selaku pemberi suap, yakni Direktur Utama PT Bina Karya Raya (BKR) Simon Pampang (SP), Direktur PT Bumi Abadi Perkasa (BAP) Jusieandra Pribadi Pampang (JPP), serta Direktur PT Solata Sukses Membangun (SSM) Marten Toding (MT).(ida/ANTARA)
KPU Jabar Mencatat 2.134 Bacaleg Didaftarkan 18 Parpol
Bandung, FNN - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mencatat ada 2.134 orang bakal calon anggota legislatif untuk DPRD Jawa Barat yang didaftarkan oleh 18 partai politik peserta Pemilu 2024 selama 14 hari masa pendaftaran.Anggota KPU Jabar Divisi Teknis Penyelenggaraan Endun Abdul mengatakan jumlah bacaleg sebanyak itu tercatat setelah selesainya tahapan pendaftaran pada Minggu (14/5) malam. \"Semua sudah daftar, ada 18 partai politik mendaftarkan sebanyak 2.134 orang bacaleg, dan 55 bakal calon DPD,\" kata Endun di Bandung, Senin.Dia menjelaskan tahapan pendaftaran bacaleg untuk DPRD Provinsi Jawa Barat dan bakal calon DPD RI berlangsung sejak 1 hingga 14 Mei 2023.Meski begitu, partai politik peserta pemilu baru mulai mendaftarkan bacaleg pada pekan kedua atau Senin (8/5), diawali oleh Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian partai terakhir yang mendaftar pada Minggu (14/5) adalah Partai Garuda.Endun menjelaskan setiap partai politik diberi kesempatan untuk mendaftarkan 120 orang bakal caleg yang tersebar pada 15 daerah pemilihan di Provinsi Jabar.Hingga hari terakhir, tercatat ada 2.134 orang bakal caleg yang didaftarkan oleh 18 partai politik dari kuota seluruhnya sebanyak 2.160 orang. Artinya, tidak semua partai politik mengisi kuota maksimal 120 orang bakal caleg.Menurut Endun, sejumlah partai politik mendaftarkan bacaleg pada saat-saat terakhir karena membutuhkan waktu saat mengunggah berkas persyaratan ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU RI.Oleh karena itu, partai politik yang belum sempat mengunggah berkas ke Silon hingga batas akhir pendaftaran masih diberi kelonggaran untuk mendaftar secara manual dengan membawa berkas-berkas persyaratan ke Kantor KPU Jawa Barat.\"Jadi bisa cukup membawa data-data soft file yang berisi data calon dan harus datang ke KPU Jawa Barat,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Jusuf Kalla, La Ode Umar dan Politik Identitas
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan - Sabang Merauke Circle DUA putra Sulawesi sudah membuat diskursus tentang identitas bangsa ini beberapa hari ke belakang. Jusuf Kalla menggugat etnis China (Tionghoa) dalam pidatonya pada acara Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), 12/5/23 lalu. Dalam berita Kumparan online kemarin, dengan judul \"JK: Ekonomi RI 50% Lebih Dikuasai Orang China, Tapi Mereka Tidak Salah\", disebutkan bahwa di semua negara Islam, baik Turki, Arab bahkan Pakistan semua orang kayanya adalah pribumi. JK membandingkan juga Malaysia dan Indonesia di mana situasi Malaysia lebih baik, karena orang China di Malaysia menguasai 60% ekonomi, namun jumlahnya mencapai mereka 30%, sebaliknya orang China di sini hanya 4,5%. Putra Sulawesi lainnya, La Ode Umar, mantan anggota DPRD PDIP Kendari dan pimpinan PDIP Sultra, memberi pesan ke publik melalui video bahwa Anies Baswedan adalah orang Arab. Karena bukan Indonesia asli, menurutnya Anies tidak pantas untuk menjadi Presiden RI. Umar yang mengklaim juga sebagai ketua KNPI, dalam beberapa media membantah pernyataan itu sebagai rasisme. Pernyataan Jusuf Kalla dan pernyataan La Ode Umar sangat menggema di publik, khususnya media sosial. Pernyataan Kalla yang diberikan lebih belakangan dari pernyataan La Ode, bisa jadi tidak mempunyai relasi. Namun, tanpa melihat relasinya pun kita dapat melihat bahwa apa yang diungkapkan Kalla berkaitan dengan Anies Baswedan. Sebab, sebagai promotor utama Anies selama 20 tahun belakang ini, Kalla ingin mendudukkan perkara identitas dalam konteks yang relevan dan masuk akal. Sebuah diskursus substansial, bukan sekedar narasi rasis, seperti yang dilakukan Laode Umar itu. Namun, kita harus menjawab kedua hal di atas. Baik Jusuf Kalla, maupun La Ode Umar itu. Dalam menyongsong kebangkitan nasional beberapa hari mendatang, bangsa kita harus tuntas melihat siapa itu pribumi dan juga mengapa ketimpangan kekayaan begitu besar. Persoalan identitas kita dapat melihat dari beberapa perspektif. Pertama, personal, dan kedua, kebangsaan. Untuk hal ini, pada tulisan saya terdahulu “Agnes Mo, Anies Baswedan dan Sukanto Tanoto” (news.republika.co.id/berita/q1nlxm385/agnes-mo-anies-baswedan-sukanto-tanoto-dalam-nasionalisme), saya terangkan perbedaan antara Agnes Mo, Anies dan Sukanto Tanoto. Agnes mengaku tidak mempunyai darah Indonesia sama sekali, dalam wawancara selebritis di Amerika, pada 2019 lalu. Berbagai kelompok menyerang Agnes tak tahu diri, melakukan penyangkalan sebagai orang Indonesia, padahal makan dan besar di Indonesia. Di sini saya terangkan bahwa Agnes adalah warganegara Indonesia. Pembahasan Agnes adalah personal, tidak ada kaitannya dengan politik kebangsaan kita. Dengan fasilitasi teknologi modern, DNA mampu melacak asal-usul seseorang. Dan Agnes hanya seorang personal yang jujur. Untuk urusan identitas dengan sampel DNA ini, misalnya, ternyata Najwa Shihab, yang dianggap keluarga keturunan Arab, mempunyai darah China sebesar 4%, lebih besar dari darah arabnya, 3% saja ( sumber: BBC Indonesia, 15/8/21 dalam “Siapa Manusia Indonesia? Tidak Ada Pribumi atau Non-Pri, Kita Semua Pendatang). Eijkman Institute mengatakan tidak ada Indonesia Asli, setelah meneliti 70 populasi etnik di 12 pulau di Indonesia. Dalam tulisan saya terdahulu itu juga, saya jelaskan soal Anies Baswedan, yang saat pelantikan Gubernur DKI, 2017, berjanji akan memajukan kaum pribumi di Indonesia, itu adalah urusan politik kebangsaan. Faktanya memang situasi ketimpangan kita, sebagaimana dilansir Jusuf Kalla, ada etnis China yang jumlahnya sedikit telah menguasai lebih dari 50% perekonomian nasional. Memajukan kaum pribumi adalah tugas kebangsaan dan sebuah patriotisme bagi seorang pemimpin. Kenapa, karena kemerdekaan kita ditujuan untuk menciptakan kemakmuran bersama dan keadilan sosial tanpa ketimpangan. Lalu, bagaimana Laode Umar mengatakan bahwa Anies tidak pantas menjadi calon presiden? Menurutnya hanya orang Indonesia asli yang boleh dan dalam videonya, dia mengasosiasikan Anies serupa saja dengan bangsa penjajah Belanda, meski 350 tahun di Indonesia, tetap saja bukan asli. Prijanto, mantan Wagub DKI Jakarta, dalam tulisannya “Adakah dan Siapakah Orang-orang Bangsa Indonesia Asli itu“ (teropongsenayan.com/83343-adakah-dan-siapakah-orang-orang-bangsa-indonesia-asli-itu), meyakini bahwa secara antropologis, pribumi itu ada. Dia merujuk pada pikiran Bung Hatta yang mengatakan: “Bumiputra adalah pembentuk kesadaran pertama yang bersifat menyatukan dalam perjuangan pergerakan kebangsaan dalam melawan kolonialisme. Karena itu, bumiputra atau pribumi adalah konsep perjuangan yang tak bisa dipisahkan dari perjalanan bangsa dan negara Indonesia”. Lebih lanjut, Prijanto merujuk pada (suku) bangsa yang melakukan Sumpah Pemuda tahun 1928. Pribumi adalah bangsa yang berakar pada etnis yang ada di Indonesia ketika itu. Artinya (keturunan) Belanda, Arab dan China bukanlah asli. Namun, dalam artikel ini Prijanto tidak menyinggung soal apakah presiden harus orang Indonesia Asli. Argumentasi Laode Umar sangatlah lemah. Pertama, Indonesia asli yang dikenal sebagai pembatasan calon presiden hanyalah ada di UUD’45 sebelum amanemen. UUD yang berlaku saat ini hanya menyaratkan warganegara yang sejak lahir dan tidak pernah kehilangan kewarganegaraan. Hal ini terjadi karena di era reformasi, tokoh-tokoh PDIP, seperti Professor Sahetaphy, dan PAN, seperti Amien Rais, dan banyak tokoh lainnya, melakukan kajian ulang makna asli tersebut. Hasilnya, melalui amandemen di MPR, mereka mengubah syarat calon presiden itu; menghapus syarat Indonesia asli. Lalu apa itu asli? Asli yang kita kenali secara antropologi dan sejarah disebutkan sebagai Proto-Melayu. Bangsa-bangsa ini umumnya mempunyai wajah petak dengan rahang bawah yang lebih besar, seperti Batak, Toraja dan Dayak. Ini di luar manusia purba yang pernah ada, seperti Meganthropus Paleojavanicus dan Homo erectus yang sudah punah. Sedangkan pribumi adalah pendatang yang sudah turun temurun sepanjang ratusan tahun, atau disebut Deutro-Melayu. Bangsa Buton, Deutro-Melayu, misalnya, sebagaimana dilansir Wikipedia, merupakan bangsa yang dibentuk oleh 4 orang pendatang dari Malaysia. Mereka datang ke Indonesia pada abad ke 13. Kenapa saya mencontohkan Buton, karena Laode Umar adalah orang Buton. Jika dibandingkan dengan orang Arab yang datang ke Indonesia, antara abad ke-7 dan abad ke -13, tentu saja usia keturunan arab di Indonesia lebih lama dibanding Buton. Bahkan, dalam \"Surat-surat Sultan Buton, Dayyan Asraruddin dan Kaimuddin I, Koleksi Universiteit Bibliotheek Leiden, Belanda”, Suryadi, Jurnal Humaniora, 2007, menunjukkan stempel kesultanan Buton memakai Bahasa Arab. Artinya, mereka (Buton) mencontoh kebudayaan Arab Indonesia. Tapi, mengapa Laode Umar Bonte itu yakin pribumi dan Anies bukan? Perdebatan tentang asli dan pribumi pada akhirnya mendudukkan suku bangsa Deutro Melayu sebagai pribumi, namun bukan asli. Bangsa Buton dan Arab adalah pendatang. Namun, karena mereka sudah turun temurun, menjadi pribumi. Orang-orang Arab, meskipun mengalami politik pengelompokan (Ethnic Enclaves) dan stratifikasi yang dilakukan paksa Belanda, berusaha untuk terus menyatu dengan seluruh etnis bangsa lainnya. Kenapa demikian? Karena sebelum kedatangan Belanda, Islam telah ratusan tahun menjadi agama utama. Orang-orang Arab yang umumnya dipersepsikan pengetahuan agamanya lebih baik, banyak menjadi panutan. Bahkan, dalam era kerajaan dan kesultanan, keturunan Arab banyak yang menjadi Sultan, seperti di Kalimantan Barat dan Cirebon. Pada saat kolonialisme terjadi, Belanda menganggap Islam adalah ancaman terhadap eksistensi mereka. Nancy Florida, yang melakukan riset disertasi Jawa dan Islam, dalam kutipan buku Irfan , Afifi, 2019, “Saya, Jawa dan Islam”, memperlihatkan sejak dulu, sebelum kolonial datang, Islam dan Jawa, tidak mengalami pertentangan . Memang, sejarah mencatat bahwa pertentangan Islam dan adat-adat atau budaya lokal terjadi sejak adu-domba Belanda antara Islam dan adat. Itulah sebabnya, banyak tokoh-tokoh nasioanal kita yang melawan Belanda berasal dari keturunan Arab. Kedua, argumentasi Laode Umar tidak melihat fakta sejarah bahwa Anies adalah cucu pahlawan nasional. Aspek kesejarahan ini penting sebagai perhatian khusus bahwa dalam darah Anies mengalir anti kolonialisme. Bagaimana mungkin Laode Umar mengasosiasikannya dengan VOC/Belanda? Argumen yang murahan dari Laode Umar menunjukkan pernyataan rasis Laode hanyalah demi kepentingan politik jangka pendek saja, yakni ingin memenangkan jagoan capres partainya secara jahat. Dalam berbagai tulisan saya, perdebatan teoritis tentang “nation” ini sudah banyak saya ulas dengan mempertimbangkan pikiran Ben Anderson, Anthony Smith, Ernst Gelner, Ernst Renan, dan Eric Hobbswam. Perdebatan di antara pakar tentang bangsa dan nasionalisme (perasaan kebangsaan) terbelah antara pandangan, di satu sisi, yang melihat sebuah bangsa hanyalah sebuah imaginer, yang hanya dibayangkan. Dan ini merupakan produk modernism atau turunan/derivative. Di sisi lainnya, melihat eksistensi sebuah bangsa merupakan fakta riil, seperti yang juga ada di abad pertengahan. Kita harus terus mengkaji soal bangsa ini, khususnya di era digital, ketika manusia telah hidup di dua alam, dunia nyata dan maya. Jangan ikut-ikutan kebodohan Laode Umar tersebut. Politik Pemerataan Kembali ke isu yang diangkat Jusuf Kalla, sesungguhnya inilah isu besar bangsa ini. Meskipun Jusuf Kalla menyatakan bawa orang Tionghoa tidak bersalah, namun situasi atau fakta ini adalah sebuah kekeliruan. Bung Karno, rujukan sakti kaum PDIP, tercatat dalam sejarah Indonesia memberlakukan politik Benteng, 1950-1957. Pemerintah menjalankan program-program untuk memajukan pengusaha pribumi untuk mengimbangi pengusah Tionghoa, era itu. Artinya, negara tidak salah jika melakukan usaha itu secara terus menerus dan mengkoreksi sebab-sebab yang membuat ketimpangan ini terus melebar. Dengan sifat historisnya, maka pernyataan Kalla bukan pula pernyataan rasis. Dan Kalla meyakini bahwa jalan terbaik adalah mempercepat kemampuan dan jumlah wirausahawan pribumi. Namun, dalam kajian historis dan polik-ekonomi, tercatat bahwa peranan negara dalam menciptakan kesenjangan itu sangat besar. Hal ini terjadi karena kelalaian negara menerapkan kebijakan pengalokasian resourses, di samping pejabat-pejabat negara yang berjiwa korup. Negara yang ditujukan sebagai proxy kaum kapitalis, umumnya dimotori oleh segelintir penguasa yang diperalat konglomerat. Mereka bekerja bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan sebagai bagian “defence industry of oligharch”, dalam istilah Professor Jeffrey Winters. Hanya dalam genggaman kaum idealislah sebuah negara dapat dikembalikan untuk kemakmuran sebesar-besarnya rakyat. Oleh karena itu, isu yang dilontarkan Jusuf Kalla dapat menjadi pembeda bagi kita, bahwa orang-orang yang mengembangkan isu SARA saat ini, menghujat Anies, mungkin adalah agen-agen oligarki yang menghadang rencana-rencana keadilan sosial ke depan. Penutup Anies adalah simbol representasi identitas muslim Indonesia. Jumlah orang muslim mencapai 87%. Dari jumlah tersebut diperkirakan mayoritasnya bangga dengan identitas Islam. Hal ini dapat dilihat pada semakin banyaknya riset-riset kebangkitan Islam di Indonesia. Sebagai keturunan Arab dengan ibu Cirebon, yang asal muasal kearabannya telah lama sekali, tentu Anies adalah pribumi. Orang-orang Arab telah datang sejak abad ke 7 maupun ke 13, yang lebih dulu dari berbagai suku bangsa lainnya, seperti Buton, misalnya. Semua pendatang ini telah berbaur menjadi pribumi. Meski pribumi bukan berarti suku asli atau bangsa Proto Melayu, seperti Batak, Toraja dan Dayak, misalnya. Indonesia menghormati identitas berbasis agama dan juga berbasis budaya. Itu karena keduanya bersifat natural secara sosiologis. Karena Anies beragama Islam, dan Soleh, tentu saja tidak ada hambatan untuk terganggu dalam kepemimpinan beliau. Dan ikatan sosiologis dan kultural utama adalah agama. Memainkan isu SARA seperti yang dilakukan Laode Umar adalah cara murah untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi, cara-cara seperti itu akan membuat militansi pendukung Anies meningkat \"beyond rational\". Bisa jadi nantinya akan membuat keterbelahan rakyat. Oleh karena itu, politik kompetisi ke depan harus dijalankan berdasarkan cita -cita kebangsaan yang perlu di kejar, seperti mensejahterakan rakyat miskin. Isu ketimpangan yang dilontarkan Jusuf Kalla harus dipikirkan secara serius. Sedangkan isu murahannya Laode Umar segera dikesampingkan saja. (*)
Mengejutkan, Ada Lonjakan Caleg yang Daftar ke Partai Gelora hingga 40 Persen
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi menyerahkan daftar bakal calon legislatif (bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada Minggu (14/5/2023) malam. Partai Gelora mendaftarkan 15.587 bacaleg untuk semua daerah pemilihan (dapil) pusat (DPR), DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten se-Indonesia. \"Malam ini, kami secara resmi mendaftarkan 15.587 caleg (calon legislatif) dari 19.962 seat yang tersedia. Sebagai partai baru, kami bersyukur, ini bukan angka yang jelek,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora di kantor KPU, Jakata, Minggu (14/5/2023) malam. Menurut Mahfuz, bacaleg yang didaftarkan Partai Gelora di semua tingkatan dapil, prosentasenya di atas 70 persen. Tentu saja hal ini menjadi keyakinan bagi Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 ini, memiliki prospek yang bagus di Pemilu 2024. \"Saya dulu pernah ada di partai politik lain. Pada pemilu pertama dulu, yang saya ikuti sebagai partai baru juga, kami hanya bisa mengajukan calon jauh di bawah angka 70 persen. Ini satu hal yang menurut kami, sangat membanggakan,\" katanya. Karena itu, Partai Gelora memastikan akan mengirimkan wakil-wakilnya ke Senayan dan mampu melampaui ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) 4 persen. \"Jadi target kami memastikan Partai Gelora Indonesia di Pemilu 2024 berhasil mengirim wakil-wakilnya ke Senayan. Jadi kalau ditanya berapa targetnya? Adalah melampaui batas threshold empat persen,\" katanya. Mahfuz mengatakan, dari 15,587 bacaleg yang didaftarkan di semua tingkatan dapil, sebanyak 481 caleg dari 580 caleg atau sekitar 83 persen didaftarkan untuk bacaleg DPR RI. Sedangkan untuk caleg DPRD provinsi yang didaftarkan sebanyak 1.926 caleg dari 2.372 caleg atau sekitar 81,2 persen, sementara bacaleg untuk DPRD kota/kabupaten yang didaftarkan sebanyak 12.280 dari 17.510 atau sekitar 73,5 persen pada 502 dari 508 DPRD Kota/Kabupaten yang ada. \"Nah, perlu kami sampaikan bahwa dalam satu minggu terakhir ini ada fenomena yang mengejutkan, karena ada lonjakan calon anggota dewan yang daftar sampai 40 persen. Penyebabnya, adalah ketika kami ajak taruhan, bahwa pemilu legislatif, Insya Allah masih sistemnya proporsional terbuka, baru mereka berbondong-bondong daftar,\" ungkap Mahfuz. Pengaruhi Minat Mahfuz menegaskan, fenomena tersebut, yang menyebabkan Partai Gelora harus menunda pendaftaran ke KPU dari Sabtu (13/5/2023) ke Minggu (14/5/2023). Sebab, isu perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup selama empat bulan ini, mempengaruhi minat orang untuk mendaftar sebagai caleg, terutama di kota/kabupaten. \"Kami dari Partai Gelora sangat berkeinginan dan berharap agar sistem proposional terbuka ini tetap seperti sekarang ini untuk pemilu 2024,\" katanya.. \"Jadi ini sebenarnya taruhan yang berbahaya bagi kami, karena harus diiringi dengan doa setiap malam agar tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ini,\" imbuhnya. Mahfuz mengatakan, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta tidak maju sebagai caleg, karena berkomitmen untuk memenangkan Pemilu 2024 dan lolos ke Senayan. \"Beliau (Anis Matta) ingin memimpin langsung perjuangan politik Partai Gelora di pemilu pertama ini. Tetapi, untuk Pak Fahri Hamzah, karena memang beliau publik figur dan basisnya sangat kuat dan fanatik. Pak Fahri nyaleg di NTB I, Sumbawa, dan Insya Allah akan meraih satu kursi dari 3 kursi,\" katanya. Mahfuz sendiri mengaku maju sebagai caleg di dapil Jawa Barat VIII meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon. \"Saya sendiri maju di Jabar VIII. Ini dapil lama saya selama tiga periode. Dan banyak temen-temen di sana yang bercanda, bahwa saya akan mengambil kursi yang ditinggalkan,\" katanya sambil berseloroh. Sementara mengenai daftar caleg yang diserahkan KPU, Mahfuz mengatakan, sudah memenuhi persyaratan 30 persen. Bahkan keterwakilan caleg perempuan di Partai Gelora mencapai 42 persen. \"Tentu saja kami berharap dalam proses verifkasi tidak berkurang, karena ini didorong oleh regulasi 30 persen perempuan. Sebab, untuk mengajak caleg perempuan maju berkontestasi dalam calon anggota dewan tidak mudah, penuh tantangan,\" katanya. Sebagai bentuk dukungan kepada caleg perempuan, maka Partai Gelora menghadirkan kaum hawa saat pendaftaran bacaleg pada Pemilu 2024 ke KPU. \"Jadi kami berbeda dengan partai lain, karena cuaca semakin panas dan sudah berpengaruh pada suhu politik, maka kita menghadirkan kaum hawa dan mudah-mudahan ini bisa mendinginkan suasana saat ini,\" katanya. \"Kami ingin Pemilu 2024 menjadi pemilu yang adem ayem, menenangkan, menentramkan sebagaimana sosok perempuan atau sosok ibu. Kita tidak ingin Pemilu 2024 menjadi pemilu yang penuh dengan konflik dan menciptakan perpecahan yang tentu saja akan mengganggu nasib bangsa dan negara kita,\" lanjutnya. Mahfuz menambahkan, semua dokumen yang diserahkan diupayakan selengkap mungkin. Pada saat verifikasi segala kekurangan atau kekeliruan data akan diperbaiki dalam masa perbaikan. Dalam proses pendaftaran bacaleg Partai Gelora, Mahfuz Sidik didampingi7 Srikandi, yakni Ratih Sanggarwati, Aisyah Zakiyah, Bilqis Mutiah, Dr Sarah Handayani, Inaz dan Ambar. Para Srikandi Partai Gelora ini membawa berbagai poster antara lain bertuliskan Arah Baru Indonesia, Militer Kuat, Teknologi Maju, Ekonomi Makmur, Indonesia Superpower Baru, Gelora Menang 2024, Kolaborasi Indonesia dan Demokrasi Kokoh. Selain 7 Srikandi Partai Gelora, Mahfuz Sidik juga terlihat didampingi Ketua Bappilu Rico Marbun, Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar, Ketua Bidang Keumatan Raihan Iskandar, serta dua LO (liaison officer/penghubung) Partai Gelora di KPU, Ratu Ratna Damayani dan Supriyono dan Ketua DPW Papua Muhammad Yamin Noch. (*)
MUSRA Gagal, Jokowi Takut Umumkan Capres
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MUSYAWARAH Rakyat (Musra) yang diadakan di Istora Senayan, Minggu, 14 Mei 2023 yang diselenggarakan oleh relawan Jokowi dapat dibilang gagal. Puncak dari berbagai Musra yang diadakan di berbagai Provinsi tidak memenuhi harapan peserta maupun panitia dan tentu saja media. Gembar-gembor yang disampaikan Ketum Projo Budi Arie Setiadi bahwa ada arahan Jokowi tentang Capres yang didukung ternyata tidak terjadi. Dari tiga nama yang diajukan yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto tidak satupun dipilih dan diumumkan. Jokowi hanya menyatakan akan membisikkan kepada partai-partai politik. Yang menunggu adalah massa \"puluhan ribu\" yang diumumkan adalah agenda bisikan. Lucu juga. Jika ujungnya hanya bisik-bisik buat apa Jokowi mengumpulkan relawan di Istora Senayan ? Di samping buang tenaga, buang waktu, buang duit juga buang sampah. Dari sisi produk politik itu namanya buang angin. Momen yang ditunggu massa dijawab \"Belanda masih jauh\". Memang Jokowi tidak memiliki nyali untuk mengumumkan. Pilihan sulit bagai makan buah simalakama. Memilih Ganjar tentu Prabowo ngamuk, begitu juga pilih Prabowo, Megawati dan banteng yang ngamuk. Airlangga hanya penggembira. Muara ngamuknya adalah Jokowi tidak aman setelah lengser. Bakal babak belur karena bebas perlindungan. Jalan aman Jokowi ya itulah bisik-bisik ke partai politik. Tiga gagal Musra sekaligus kegagalan Jokowi, yaitu : Pertama, Musra Istora bukanlah puncak atau klimaks tetapi anti klimaks. Soal tiga nama yang disebutkan di atas semua khalayak sudah tahu. Maksud aspirasi relawan atau diadakan Musra atau juga kemauan Jokowi adalah \"asal bukan Anies\". Akibatnya Musra menjadi tidak bernilai atau tidak ada apa-apa. Kedua, Musra bukan bagian dari demokrasi atau perwujudan asas kedaulatan rakyat melainkan mobokrasi, kekuasaan \"mob\" massa yang dimobilisasi. Sebagian rakyat yang dikendalikan oleh kekuasaan. Mungkin bayaran atau balas jasa lain. Jokowi gagal membangun demokrasi tetapi sukses \"menunggangi\" sebagian kecil rakyat. Ketiga, relawan Jokowi memang cuma sedikit artinya sebagai Presiden Republik Indonesia hanya memiliki rakyat sejumlah \"puluhan ribu\". Lalu jutaan lainnya kemana ? Musra yang dihadiri Jokowi membuktikan legitimasi rakyat atas Jokowi sudah menipis untuk tidak dibilang habis. Soal bisik-bisik itupun sejak awal sudah dilakukan oleh Jokowi artinya tanpa musra-musraan. Meski pola bisik-bisik Jokowi ternyata gagal pula. Mendorong Ganjar tidak diterima Megawati, saat pindah ke lain hati Ganjar direbut Megawati. Mendorong Prabowo dalam \"koalisi besar\" justru koalisi semakin berpencar-pencar. Berbisik untuk menyingkirkan Anies Baswedan hingga detik ini juga masih gagal. Anies justru semakin bersinar. Bukankah berlaku hukum politik bahwa semakin keras dianiaya semakin besar simpati ? Tanpa rekayasa Musra, rakyat telah menghasilkan Musra. Anies bakal menjadi penghuni Istana. Jokowi teriak tidak bisa, berbisik juga tak bermakna. Kini siapa sebenarnya yang berkuasa ? Yang jelas kekuasaan Jokowi semakin sirna. Musra tidak memberi asa apa apa. Buang sampah saja. Bandung, 14 Mei 2023
POPULER
