Oleh Ir. Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik

PARTAI Nasdem diguncang dan terguncang hebat, bahkan Nasdem akan dibubarkan oleh ketua umumnya sendiri yaitu Surya Paloh. Surya Paloh berkomitmen bahwa Nasdem akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap partainya jika terdapat kader yang terlibat dalam kasus korupsi, bahkan saat itu mengatakan dirinya akan membubarkan Partai Nasdem. Hal ini diucapkannya usai memberikan  pembekalan pada caleg dari Partai NasDem di Hotel Mercure Ancol Jakarta, 03 Juni 2015 silam.

Dibubarkankah Nasdem oleh Surya Paloh pasca penangkapan Johnny G Plate pada tanggal 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi menara BTS jaringan 4G? Mempertanyakan hal ini sama saja dengan mempertanyakan janji-janji Jokowi saat kampanye tidak akan impor beras tapi sampai dengan menjelang akhir dua periode jabatan presiden masih saja melakukan impor beras.

Jangankan berhasil tidak impor beras, meningkatkan produktivitas petani saja sulit dilakukan karena subsidi pupuk sangat dibatasi. Seharusnya Presiden menunjukkan keberpihakan atau memberikan stimulus pada petani atau penggiat pertanian khususnya pangan, tapi yang terjadi malah sebaliknya, tahun 2023 subsidi pupuk sangat dibatasi dan malah pembeli mobil listrik baru diberi subsidi.

Pernyataan Surya Paloh akan membubarkan partainya bila ada kadernya yang terlibat korupsi disampaikannya merupakan kata- kata untuk memotivasi kadernya yang akan menjadi caleg agar tidak melakukan korupsi ketika menjadi anggota legislatif, tapi jika kadernya tetap melakukan korupsi maka memang ada hal yang di luar kemampuannya atau tidak bisa memberikan jaminan pada tingkah laku kadernya di kemudian hari, apalagi kasus korupsi tidak hanya terjadi di Partai Nasdem, demikian Surya Paloh menegaskan.

Bila mentersangkakan Johnny G Plate Sekjen Nasdem, merupakan skenario untuk menjegal Anies sesungguhnya hal ini lebih membahayakan lagi bagi partai Nasdem selain janji Surya Paloh.  Banyak argumen bagi Paloh untuk  menghindar dari janjinya sebagaimana Presiden Jokowi yang juga tidak bisa menempati janji-janjinya. 

Merujuk pada yang  diungkapkan oleh jaksa Agung  HM Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung pada Jumat 23 Maret 2018 bahwa partai politik dilarang menerima aliran dana hasil kejahatan dalam bentuk apapun, terutama korupsi, bila terbukti maka parpol bisa dipidanakan dan dibubarkan. 

Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan terus mendalami aliran dana dalam dugaan kasus korupsi Johnny G Plate ke partai politik tertentu. Pernyataan Kejagung ini dapat diduga diarahkan ke partai Nasdem mengingat jabatan Johnny G Plate. Surya Paloh menyambut tantangan Kejagung dengan mempersilakan Kejagung untuk mencari adanya aliran dana dugaan korupsi Johnny G Plate yang mengalir ke partainya. Paloh menekankan Nasdem mendukung Kejagung mengusut aliran dana dugaan korupsi tersebut. Sebab, Nasdem ingin agar transparansi dilakukan secara menyeluruh. "Partai ini ingin transparansi seutuhnya. Sekali lagi, saya katakan transparansi. Periksa seluruh kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan. Dari barat timur. Atas bawah. Siapa saja yang terlibat," ujar Paloh dalam jumpa pers di Nasdem Tower, Rabu (17/5/2023).

Pernyataan Surya Paloh ini mengisyaratkan untuk buka bukaan secara total, tanpa kompromi dan pandang bulu.

Ibarat api perang telah disulut membakar pihak yang terkait dan saling berhadapan, tantangan Surya Paloh ini di satu sisi dapat menjadi sebab terjegalnya Anies Rasyid Baswedan apabila ditemukan bukti yang meyakinkan adanya aliran dana masuk ke partai Nasdem yang berakibat pembubaran partai Nasdem atau berakibat sebaliknya, bila aliran dana korupsi tersebut mengalir ke banyak pihak termasuk partai- partai  pendukung pemerintah lainnya atau pejabat pemerintah terkait. Tentunya Nasdem tidak ingin masuk jurang sendirian, Nasdem akan bersikap totalitas melawan upaya penjegalan terhadap partainya. Sikap totalitas inilah yang dapat menjadi boomerang bagi pihak-pihak yang ingin menjegal partai Nasdem dalam hal ini pencapresan Anies Rasyid Baswedan.

Karena ini menyangkut pencapresan Anies maka tentunya partai partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Demokrat dan PKS berserta simpatisan dan relawanya tidak akan tinggal diam. Mereka bukan untuk membela pelaku korupsi tapi berkolaborasi untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya dan melawan ketidakadilan dalam penegakan hukum terutama pidana korupsi, maka terjadilah bongkar-bongkar borok korupsi di tubuh pemerintahan paling tidak dua periode presiden Jokowi. 

Apakah ini pertanda akan tumbangnya kepemimninan Presiden Jokowi sebelum waktunya? Waktu pulalah yang akan menentukan. Akan terjegal pulakah Anies Rasyid Baswedan akibat kasus korupsi Johnny G Plate apabila terbukti dengan menyakinkan adanya aliran dana masuk ke Partai Nasdem? Jawabnya Insya Allah tidak, Setya Novanto mantan ketua umum Partai Golkar terpidana kasus korupsi tapi partai Golkar masih berdiri eksis hingga saat ini. 

Sesuai Undang-undang No 2 tahun 2008 dan dan UU No 2 tahun 2011 pasal 40 dan 47 sanksi penggunaan  sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun pidananya dikenakan pada orang bukan korporasi atau badan hukum tertentu. Partai dapat dibubarkan atas keinginan sendiri atau dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Jumat 19 Mei 2023

(Naskah juga dilihat pada Youtube Duo Laksma)