Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan 

DENGAN modal klaim 7 juta masyarakat Tionghoa akan dukung Capres pilihan Jokowi Hary Tanoesoedibjo Ketum Partai Perindo jumawa akan ditunjuk Jokowi sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G Plate dari Partai Nasdem. Keluar dari Istana terlihat Hary sumringah. Layak dan positifkah jika Hary Tanoe menjadi Menkominfo ? Jawaban cepatnya adalah tidak layak dan tidak positif. 

Jokowi meskipun memiliki hak prerogatif harus berfikir dalam untuk menunjuk Hary sebagai Menteri. 

Memaksakan kehendak tanpa fikir panjang bisa menjadi boomerang bagi Jokowi sendiri.

Empat alasan tidak layak dan tidak positif jika Hary Tanoe menjadi Menkominfo pengganti Plate, yaitu  :

Pertama, Hary Tanoe bukan Ketum partai politik yang memenuhi syarat Parliamentary Threshold artinya Perindo tidak memiliki wakil di DPR. Sebagai partai yang "tidak memenuhi syarat" tidak layak Hary menjadi Menteri dalam konfigurasi Menteri dari partai politik. Bakal menimbulkan kecemburuan politik dari partai koalisi termasuk PDIP. 

Kedua, bila beralasan bahwa Hary Tanoe profesional di bidang komunikasi dan informasi karena berprofesi sebagai pengusaha media, maka justru itu yang membunuh profesionalitasnya. Di samping ia tokoh politik juga dipastikan akan ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Kelak semakin tidak profesional pekerjaan Hary sebagai Menteri Kominfo. 

Ketiga, membawa etnis Tionghoa sebagai kekuatan 'bargaining' adalah blunder. Klaim 7 juta masyarakat Tionghoa akan dibelakang Jokowi merupakan jilatan berbahaya. Tionghoa yang Hary keluarkan dari kandang tentu negatif bagi bagi komunitas Tionghoa, bagi Jokowi dan bagi stabilitas politik negeri. Mempertajam sentimen etnik. 

Keempat, publik menilai urusan Jokowi hanya duit dan duit, sehingga harus habis-habisan merangkul pebisnis dalam kabinetnya. Diujung masa jabatan sebenarnya duit bukan penolong tetapi bisa menjadi penodong. Jokowi adalah sasaran tembak. Membunuh Plate untuk menghidupi diri melalui Hary bukan solusi tetapi kiriman peti mati. 

Jokowi jika menunjuk Hary Tanoe sebagai pengganti maka seperti berjudi. Pengganti Menteri semestinya dari partai koalisi khususnya PDIP. PDIP telah memberi andil bagi pengusutan dan penetapan tersangka Johnny Plate oleh Kejagung. Megawati akan lebih marah atas pilihan Hary sebagai Menkominfo. 

Maka janganlah Hary Tanoe menjadi Menteri Kominfo. Membawa politik identitas ke dalam pemerintahan adalah menambah kuat permusuhan dan perlawanan terhadap etnik Tionghoa.  

Hari Kebangkitan Nasional 2023 yang bertema "Semangat untuk Bangkit" bukanlah hari bangkit masyarakat Tionghoa apalagi hari bangkit seorang Hary. Akan tetapi itu adalah hari bangkit pribumi untuk melawan penjajah. Bangkit secara nasional demi kedaulatan rakyat. 

Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-115.

Bandung, 20 Mei 2023