Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny langsung ditahan di rumah tahanan Kejagung Rabu (17/5/2023). Jhonny tampak mengenakan rompi tahanan Kejagung warna merah muda. Sekjen Partai Nasdem itu ditahan setelah diperiksa oleh penyidik terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kasus ini diduga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun lebih.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkap hasil penghitungan jumlah kerugian keuangan negara tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung. Total kerugian negara sebesar Rp 8.032.084.133.795 (Rp 8 triliun).

Menanggapi hal itu wartawan senior FNN Hersubeno Arief menduga bahwa penetapan tersangka terhadap Sekjen Nasdem ada kaitannya dengan rivalitas politik. 

"Ini tentu berpengaruh terhadap konstelasi politik. Seperti diketahui Jhonny G Plate adalah Sekjen Partai Nasdem pengusung Anies Baswedan sebagai calon Presiden. Nuansa politiknya sangat kuat," kata Hersu dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Rabu (17/05/2023).

Bukan menafikan kasus korupsinya, kata Hersu, sebab banyak juga pejabat lain yang diduga melakukan korupsi.

Peristiwa ini lanjut Hersu jika diamati merupakan kelanjutan dari pertemuan Surya Paloh dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (LBP). LBP pernah mengingatkan kepada Surya Paloh bahwa pencalonan Anies merupakan ketersinggungan bagi Jokowi, karena Surya Paloh tidak izin sebelumnya kepada Jokowi perihal pencalonan Anies.

Diingakan oleh LBP bahwa Surya Paloh telah lancang mencalonkan Anies. Oleh karenya bakal ada  pembalasan

"Nah, kebetulan Jhonny Plate diduga korupsi. Setelah  ini tentu akan ada reshuffle kabinet. Apakah semua menteri Nasdem akan diganti?," kata Hersu.

Hersu mempertanyakan apakah kelak akan ada bargaining antara Jokow dengan Surya Paloh. "Kita lihat siapa pengganti Jhonny. Kalau penggantinya tetap orang Nasdem berarti tak ada masalah," katanya.

Sejauh ini kata Hersu, bisnis Surya Paloh banyak yang dimaputasi pemerintah, apalagi bisnis yang berkaitan dengan BUMN. Sebagai contoh pembangunan tower di Thamrin sudah terdampak karena menggunakan pembiayaan bank BUMN. (ida)