ALL CATEGORY
Sandiwara Koalisi Besar Pro-Jokowi
Oleh Sholihin MS - Kolumnis Di akhir pemerintahannya, Jokowi mencoba membangun sebuah kekuatan yang kiranya bisa meneruskan program-programnya, minimal yang bisa menyelamatkan \"dosa-dosa\" politiknya dan keluarganya selama menjabat sebagai Presiden. Tidak bisa ditutup-tutupi, terlalu banyak dosa dan kejahatan Jokowi selama menjadi Presiden, membuat hatinya tidak pernah tenang, selalu diliputi ketakutan dan kegelisahan. Sehingga bagi seorang Presiden yang mau lengser harusnya bersikap sebagai negarawan, netral, tidak ikut-ikutan terlibat dalam urusan copras-capres, apalagi meng- _endorse_ capres tertentu, tetapj ini malah ikut melibatkan diri secara langsung dalam penentuan paslon-paslon yang akan diajukan. Ada beberapa indikator bagaimana ketakutan Jokowi menghadap masa depan yang dianggap sangat menakutkan. Jokowi tentunya tidak mau kasus mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang dimasukkan ke penjara akan menimpa dirinya. Ini manuver Jokowi sebagai wujud rasa takutnya menghadapi masa depan yang menakutkan : Pertama, upaya untuk terus mencari celah Penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Jokowi dengan melibatkan pihak istana terus bergerilya membangun dukungan dari *Musra* yang dimotori oleh Luhut, Bahlil, Bamsoet, dan La Nyalla untuk Tunda Pemilu atau perpanjangan masa jabatan 3 periode, sebelum akhir ditenggelamkan oleh rakyat. Kedua, skenario yang maju nyapres hanya dua paslon supaya mudah dibuat kecurangan oleh KPU atas orderan oligarki taipan. Jika hanya dua calon, perolehan suara bisa diputar balik, seperti yang terjadi di tahun 2019 : yang menag jadi kalah, yang kalah jadi menang. Tapi dengan majunya 3 calon utak-atik data semakin sulit. Tapi sepertinya skenario ini juga gagal. Ketiga, skenario agar semua calon terjadi all Jokowi\'s man. Dari awal Jokowi sangat tidak suka dengan majunya Anies, karena Anies akan menggagalkan semua mimpi Jokowi. Maka Anies harus dijegal untuk tidak maju. Berbagai upaya yang dilakukan Jokowi terhadap KPK, KPU, dan \"pembegalan\" Partai Demokrat oleh \"sang pembegal\' Moeldoko. Tapi sepertinya langkah ini juga akan berantakan karena Anies akan lolos untuk nyapres. Keempat, kasus KM50 jika Jokowi lengser hampir dipastikan akan diuaut lagi. Selama Jokowi berkuasa tidak mungkin kasus KM50 bisa diselesaikan secara tuntas, karena akan melibatkan banyak petinggi Polri dan TNI, mungkin juga termasuk Jokowi sendiri yang didiga ikut terlibat. Kelima, kasus tragedi 21-22 Mei 2019 yang menewaskan 9 orang tidak bersalah dalam kaitannya dengan Pemilu 2019. Demikian kasus tewasnya 894 petugas KPPS yang meninggal misterius diduga melibatkan Tito Karnavian dan Jokowi akan diusut lagi. Keenam, kasus korupsi putra Jokowi, Gibran dan Kaesang yang telah dilaporkan Ubaidillah Badrun ke KPK yang tidak ditindaklanjuti akan diusut lagi. Ketujuh, kasus mega skandal sebesar 349 triliun di Kemenkeu diduga melibatkan keluarga Jokowi akan terus diusut. Kedelapan, penerbitan Perppu tentang Hari Lahir Pancasila dan UU Cipta Kerja diduga karena pesanan dari pihak tertentu akan ditinjau ulang. Kesembilan, kasus ijazah Palsu pasti akan terus dipermasalahkan. Kesepuluh, kasus kriminalisasi para \'ulama termasuk para ulama yang terbunuh akan terus diusut. Rasa takut Jokowi yang berlebihan terhadap pencapresan Anies karena Anies adalah orang yang tidak bisa diajak kompromi dan berkhianat, menjadikan ketakutan Jokowi sehingga membuat langkah-langkah politiknya blunder, irasional, manipulatif, melawan hukum, dan menghalalkan segala cara. Upaya menggagalkan pencapresan Anies dimulai ketika istana membujuk Nasdem untuk tidak bergabung dengan koalisi perubahan mendukung Anies, tapi gagal. Lalu membujuk PKS untuk keluar dari koalisi dengan iming-iming jabatan menteri dan uang, tapi gagal. Lalu menyewa buzzer rp dan lembaga survey pelacur untuk menampilkan keunggulan Ganjar, yang akan diajukan untuk membujuk PDIP, ini pun gagal. Bahkan Ganjar malah berani \"melawan\" Jokowi dengan menolak Tim Israel. Harapan untuk mencapreskan Ganjar pupus sudah. Otomatis nama Erick Tohir juga lenyap. Dalam keadaan panik dan skeptis, Jokowi \"terpaksa\" mengalihkan gantungannya kepada Prabowo yang dianggap bisa menyelamatkan dosa-dosa politik Jokowi. Tapi Jokowi belum begitu percaya dengan Prabowo. Selain Prabowo bukan tipe orang yang mydah \"manut\", elektabilitas Prabowo juga secara real rendah. Dalam situasi galau ini, Prabowo coba menempel terus Jokowi untuk membuat Jokowi bisa lebih nyaman dan percaya pada dirinya. Dalam keadaan yang masih bimbang itu, Jokowi berinisiatif membuat langkah baru, yaitu *membentuk koalisi besar* partai-partai koalisi Pemerintah. Karena Jokowi mengendus akan adanya \"pembelotan\" dari koalisi KIB untuk mendukung Anies. Terbentuknya koalisi besar seolah bisa memastikan kemenangan melawan Anies. Padahal, gerbong-gerbong partai koalisi Pemerintah (Golkar, PAN, P3, Gerindra, dan PKB) sudah ditinggalkan penumpangnya. Secara persyaratan ambang batas tentu saja sangat melebihi dari 20%, tapi secara jumlah dukungan mungkin kalau semua partai koalisi digabung tinggal 15% saja, karena yang 85 % -nya sudah mendukung Anies. Sadar akan realita ini, berapa pun besarnya partai koalisi pro Jokowi, dipastikan akan kalah melawan Anies. Sedangkan untuk melakukan kecurangan jika paslonnya 3 dan selisih suara terlalu jauh bedanya, sulit dilakukan kecurangan. Satu-satunya cara untuk bisa memenangkan paslon dukungan Jokowi adalah Anies jangan nyapres. Itulah sebabnya kenapa Jokowi mengambil langkah bodoh dan memalukan, dengan menyuruh Ketua KPK, Firli Bahuri untuk tetap mentersangkakan Anies dan si \"kurawa\" Moeldoko untuk membegal Partai Demokrat. Langkah kedua manusia durjana ini sangat bodoh, memalukan dan biadab. Semoga kemenangan berpihak kepada kejujuran dan kebenaran. Bandung, 17 Ramadhan 1444
Pecat Firli atau Bubarkan KPK
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEBULAN sebelum Jokowi dilantik menjadi Presiden untuk periode kedua atas hasil Pilpres yang kontroversial, maka dengan \"tangan\" DPR Pemerintahan Jokowi melakukan perubahan UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). UU Revisi KPK disahkan. Kini kekuasaan ada di tangan Dewan Pengawas KPK yang Ketua dan anggotanya ditetapkan oleh Presiden. Pelumpuhan dan pengendalian KPK dimulai. Komjen Firli Bahuri diangkat sebagai Ketua KPK untuk menjalankan \"democratic policing\" nya Tito Karnavian. Firli bergaya hidup mewah dan sebagai Ketua KPK terkena sanksi teguran tertulis 2 karena melanggar kode etik. Sebelumnya berbagai pelanggaran juga telah dilakukannya termasuk dugaan gratifikasi. Independensi Firli diragukan publik. Uang dan kepentingan kekuasaan sering mempengaruhi independensi. Saat ini Firli Bahuri terkesan mengemban misi \"pesanan\" untuk menjerat Anies Baswedan dalam kasus Formula E. Para penyidik tidak menemukan bukti pelanggaran pidana dalam kasus itu. Tetapi Firli ngotot untuk menjalankan misi. Akibatnya Brigjen Endar Priantoro dipecat oleh Firli karena beda pendapat. Solidaritas anggota KPK menentang kebijakan Firli Bahuri dan memilih \"walk out\" dalam rapat pengarahan. KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri amburadul dan kehilangan nilai-nilai profesionalisme. KPK menjadi kepanjangan tangan kekuasaan untuk memilih dan memilah kasus yang diperiksa. Terakhir, mahasiswa IMM dan mahasiswa lain melakukan unjuk rasa di depan gedung KPK meminta bertemu dengan Ketua KPK. Aksi yang berujung rusuh tersebut mendesak mundur Firli Bahuri karena bertindak sewenang-wenang dalam memecat Brigjen Endar Priantoro. Kondisi tidak sehat KPK menyebabkan publik ragu akan kinerjanya. Semestinya dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kemenkeu sebesar 349 trilyun cepat disidik oleh KPK. Ada gratifikasi disana. Semua data terang benderang sebagaimana laporan PPATK. Akhirnya kasus ini hanya menjadi polemik antara Menkopolhukam Mahfud MD dengan Menkeu Sri Mulyani. Jokowi sendiri menjadi penonton atau mungkin ikut mengatur ritme. Menghadapi kondisi ini maka pilihan hanya dua yaitu pecat Firli Bahuri yang tidak pantas menjabat sebagai Ketua KPK atau KPK dibubarkan saja karena bukan saja tidak berguna tetapi telah menjadi alat dari kepentingan kekuasaan. Betapa bahayanya KPK jika tetap seperti ini keadaanya. Apalagi nyatanya dipimpin oleh seorang Komjen Pol yang tidak berintegritas. Saat uji kelayakan calon pimpinan KPK Firli Bahuri mendapat penolakan baik dari kalangan internal KPK maupun masyarakat sipil. Segera setelah terpilih pegiat anti korupsi menolaknya karena dengan tidak bersih dan tidak berintegritas diri Firli maka pemberantasan korupsi akan suram di tangannya. Fakta telah terbukti. Sanksi teguran telah diberikan berulang-ulang dan Firli Bahuri tidak pernah kapok untuk melanggarnya. Apa yang dikhawatirkan sejak awal memang terbukti pada akhirnya. Pelanggaran adalah habitat atau karakternya. Untung Firli Bahuri bukan dari entitas yang sering dituduh sebagai kadrun, sebab jika demikian mungkin Firli Bahuri akan digelari sebagai Firli Bahluli. Bahlul ente Firli ! Demi tetap terjaga upaya pemberantasan korupsi maka dari dua pilihan yang ada antara pecat Firli Bahuri atau bubarkan KPK, maka pilihan rasional tetapi absolut adalah : PECAT FIRLI BAHURI..! Bandung, 10 April 2023
Firli Hanya Operator?
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa DAHSYAT! Firli Bahuri, ketua KPK yang pernah bermasalah dengan \"buku merah\" ngotot mau tersangkakan Anies. Publik bertanya: siapa yang menyuruh Firli Bahuri ini? Siapa \"the invisible hand-nya?\" Siapa sosok di balik Firli Bahuri? Firli saat ini harus menanggung risiko sendirin. Berhadapan dengan para pegawai KPK yang tidak terima dan protes atas pemecatan terhadap sejumlah penyidik senior mereka. Firli juga dihujat publik karena dianggap ikut terlalu aktif bermain politik praktis. Hanya satu tujuan atas pemecatan terhadap para penyidik senior yaitu tersangkakan Anies melalui kasus Formula E. Vulgar, terang-terangan dan gak peduli risiko hukum dan politiknya. Nalar hukum jadi berantakan. Ketika hukum dijadikan peluru kekuasaan, ketika hukum dijadikan alat sandera, dan ketika hukum digunakan sebagai sarana untuk menghabisi langkah musuh, maka bersiap-siaplah untuk menunggu ledakan yang akan berpotensi memporak-porandakan negeri. Hanya tinggal menunggu momentum dan waktu. Itulah hukum sosial dan politik. Publik tahu siapa di balik Firli. Operasinya atas ijin dan perintah siapa. Sebab, kenekatan firli yang ngotot ingin mentersangkakan Anies akan menghadapi risiko besar. Karena itu, butuh kekuatan besar. Firli tidak akan berani ambil risiko tanpa dukungan kekuatan yang besar. Ada orang-orang besar di belakang Firli. Firli, boleh dibilang, hanya operator. Kebetulan ia adalah ketua KPK. Dalam proses menuju \"kasuisasi Formula E\" ada tim pemantau yang terus mengkalkulasi dampak sosial-politiknya. Mereka terdiri dari orang-orang terlatih yang sangat profesional membidangi ilmu \"social movement\" dan \"transformasi sosial\". Mereka hitung dengan cermat, kira-kira kalau Anies tersangka, seberapa besar ledakannya. Ini hukum menang kalah. Tidak ada lagi obyektifitas. Tidak ada lagi integritas sebagai penegak hukum. Kalkulasi politik lebih dominan. Kalau ledakan bisa dikendalikan, maka operasi Formula E dijalankan. Jika ledakan akan besar, bisa jadi operasi \"kriminalisasi\" diurungkan. Nah, situasi sosial itu dinamis. Seringkali \"unpredictable\". Tidak terduga. Dikira bisa terkendali, tapi muncul variable lain yang tidak terkalkulasi. Maka, terjadilah ledakan. Kalau menggunakan istilah Karl Marx, situasi Indonesia sedang menuju ke arah yang lebih matang untuk meledak. Mungkin ini yang disebut oleh Jonathan Turner, bahwa situasinya sedang dalam tahap kedelapan. Menuju tahap kesembilan yaitu ledakan. Ini konsekuensi ketika penguasa mengendalikan segalanya. Seperti api dalam sekam. Rakyat lelah, lalu marah. Kemarahan yang tertahan akan meledak setiap saat ketika ada trigger. Maka, sejumlah elit yang menunggu ledakan itu sedang menyusun sekenarionya. Mereka yang akan muncul, dan tampil untuk memimpin gerakan itu. Inilah hukum yang berlaku di setiap sejarah. Anies Baswedan didaulat sebagai tokoh oposisi. Penguasa sendiri yang terus mendorong dan memposisikan Anies sebagai tokoh oposisi itu. Hajar sana-sini, jegal sana-sini, semua itu telah meneguhkan posisi Anies sebagai tokoh oposisi. Maka, semua rakyat yang tidak puas dengan penguasa, bergabung dan mendukung Anies. Ratusan simpul relawan yang lahir secara suka rela adalah bentuk nyata atas dukungan itu. Anda bisa bayangkan jika Anies dikriminalisasi. Anies dipaksa jadi tersangka dengan kesalahan yang direkayasa. Terkait dengan ini, sejauhmana kesiapan para pendukung Anies? Sekuat apa mereka mengkonsolidasikan diri dalam massa besar dan melakukan perlawanan? Apakah akan berhadap-hadapan antara dua massa besar yang saling menyerang dan menikam? Semoga ini tidak pernah terjadi. Di sisi lain, ada pihak-pihak yang sedang menunggu trigger agar terjadi ledakan. Mereka sabar menunggu kapan trigger datang, lalu tinggal meledakkan. Itulah satu-satunya panggung yang tersisa bagi mereka. Negara ini telah dipertaruhkan untuk sebuah permainan kalah menang. Jika terjadi ledakan, sejarah akan mencatat yang kalah akan dihabisi, dan yang menang akan berkuasa. Korban bisa terlalu besar. Begitu juga dampaknya untuk negeri ini. Pedih! Firli hanya operator. Pemain yang sesungguhnya akan menanggung risikonya. Jika menang, maka kekuasaan akan terus melenggang. Siapapun yang kalah, nasibnya bisa mengenaskan. Kalah-menang, rakyat dan negara jadi korban. Lalu, dimana jiwa kenegarawanan itu sekarang berada? Denver Colorado USA, 7 April 2023.
Polemik di KPK Bisa Menjadi Skandal Cicak Buaya Jilid 2
JAKARTA, FNN – Polemik pemberhentian Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Endar Priantoro seharusnya tidak menjadi bola salju di masyarakat. Apalagi menjadi gorengan di media sosial, seolah menjadi trigger terjadi peristiwa Cicak Vs Buaya jilid dua. Demikian dikatakan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi maraknya pemberitaan terkait pemberhentian Dirlid KPK di berbagai media massa dan media sosial. “Saya kira di KPK sudah ada mekanisme dan aturannya,” tukas LaNyalla, Minggu, (9/4/2023). Dikatakan LaNyalla, semua pihak seharusnya mengurai dengan jernih sesuai fakta peristiwa. Pertama, adalah hak KPK untuk menyampaikan ke institusi asal, yakni Polri, pegawai yang habis masa tugasnya. Kedua, Polri berhak mengajukan kepada KPK untuk menugaskan kembali personilnya, tentu bila masih dibutuhkan oleh KPK. Ketiga, di dalam internal KPK bila dirasa ada masalah dalam proses, dapat dilaporkan ke Dewan Pengawas untuk diperiksa. “Jadi semua fakta tersebut tidak ada yang salah. Nah, sekarang Dewas di KPK sedang bekerja untuk memeriksa prosedur dan sebagainya. Apakah ada yang salah atau tidak. Ya kita tunggu saja,” imbuhnya. LaNyalla yakin institusi Kepolisian, sebagai institusi yang juga bertugas sebagai penegak hukum tentu seharusnya memberi penguatan kepada KPK. Karena itu, selama ini selalu menyediakan dukungan personil kepada KPK. “Jadi yang tegang itu judul-judul di media dan ulasan di medsos. Karena itu saya bilang, kalau ada prosedur yang salah, biar Dewas KPK yang memutuskan, jangan kita yang di luar. Kita hanya ingin Dewas KPK bekerja sesuai kewenangan dan tupoksinya,” pungkasnya. Seperti diketahui, kabar terbaru terkait hal ini adalah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Polri dipersilakan mengajukan kembali Brigjen Endar Priantoro sebagai Dirlid KPK. “Ya silakan, boleh saja mengajukan lagi. Nanti kan tes, tidak otomatis diterima,” kata Alex di Jakarta, Sabtu, (8/4/2023). Menurut Alex, saat ini ada empat jabatan kosong di KPK. Mereka juga sudah bersurat ke Kejaksaan Agung dan Mabes Polri untuk mengirimkan daftar calon dan kemudian menjalani tes untuk mengisi posisi tersebut. (*)
Ida Dayak dan Wajah BPJS Kesehatan Kita
IDA Dayak adalah fenomena. Ida Dayak perempuan paruh baya asal Passer Kalimantan Timur ini mendadak viral, heboh, dan dicari banyak orang. Maklum, kemunculan Ida Dayak bagaikan cerita dongeng. Ia bisa menyembuhkan berbagai penyakit secara instan hanya dengan mengoleskan minyak dan ritual joged joged. Minyaknya diberi nama minyak Ibu Ida Dayak. Video tentang penyembuhan alternatif Ida Dayak berserakan di jagad maya. Mereka yang langsung sembuh rara-rata mereka yang punya sakit fisik seperti tangan bengkok, kaki pincang, mulut mencong dan badan lumpuh. Dalam satu tayangan video ada seorang anak muda yang tangannya bengkok langsung bisa diluruskan oleh Ida Dayak. Di tayangan yang lain ada orang setengah baya duduk di kursi roda. Ia tidak bisa berjalan, tangannya bengkok kaku, dan mulutnya tak bisa bicara. Ia mirip mayat tapi masih bisa bernafas. Oleh Ida Dayak ia disembuhkan saat itu juga. Mula mula diurut bagian kaki. Tak lama kemudian orang itu bisa berdiri. Ida Dayak bilang, berdiri dulu, jangan langsung terbang, ganteng ganteng gak bisa ngomong. Katanya berseloroh. Proses berikutnya Ida Dayak mengurut tangannya yang gak bisa bergerak dan jarinya bengkok. Tangan orang itu diurut dan diolesi dengan minyak warna merah. Ida Dayak lalu berdoa dan joget joget kecil. Setelah sampai tiga kali ritual itu diulang, tangan si pasien akhirnya bisa kembali lurus. Tahap berikutnya Ida menyembuhkan mulutnya yang tak bisa bicara sama sekali. Ida Dayak lalu memegang leher pria itu. Ia olesi minyak dan raba lehernya lalu dipijit dan ditekan. Ida Dayak lalu menuntun pria itu untuk bicara. Kata pertama ia latih untuk mengucapkan kata Mama. Sim salabim, pria itu bisa menirukannya, Ma ma. Ida Dayak katakan ini pita suaranya tersumbat. Ida lalu melatih pria itu untuk berjalan. Dan pria itu bisa berjalan dan berbicara. Sungguh menakjubkan. Ida Dayak adalah misteri. Siapa Ida Dayak? Ia orang biasa berasal dari Kalimantan Timur . Pemilik nama asli Ida Andriyani ini lahir di Pasir Belengkong, Kabupaten Passer, Kalimantan Timur pada Juli 1972. Ia memiliki anak semata wayang bernama Herman yang kini tinggal di Passer Kalimantan Timur. Dalam perjuangannya menyembuhkan banyak orang ke berbagai provinsi, Ida Dayak selalu didampingi sang suami. Nama Dayak yang tersemat di belakang nama panggilannya, lantaran ia selalu mengenakan pakaian adat suku Dayak ke mana pun berpraktik. Tak hanya pakaiannya, Ida juga mengenakan aksesoris kepala khas masyarakat Dayak dan gelang besar melingkar di tangannya. Ketika melakukan pengobatan Ida Dayak memulai dengan melafalkan kalimat tauhid Lailahaillallah dan Basmalah. Pada akhir penyembuhannya, Ida juga tak lupa mengucapkan alhamdulilah. Pelafalan kalimat tauhid dan basmalah ini dilakukannya untuk menunjukkan bahwa kesembuhan hanya berasal dari Allah SWT. Dan ia harus bersyukur kepada Allah setelah pengobatannya sukses. Menurut keterangan Herman - putranya - Ida Dayak sesungguhnya sudah lama malang melintang di dunia pengobatan alternatif. Ida Dayak berkeliling ke Sumatera, Sulawesi dan Papua. Sesekali ia pulang ke Kalimantan. Namun sudah dua tahun ini Ida Dayak tidak pulang. Ida Dayak menjadi sorotan masyarakat tatkala rencana pengobatan di Cilodong Depok gagal. Ratusan orang telah berkumpul menunggu kedatangan Ida. Semua ingin sembuh. Namun setelah Ida tahu yang datang terlampau banyak, Ida memutuskan untuk tidak melayaninya, karena tidak mungkin bisa tertangani semua. Jika dipaksakan justru akan menimbulkan masalah baru. Dari kejadian inilah sosok Ida Dayak menjadi perhatian publik. Ida Dayak adalah solusi. Ida Dayak semakin terkenal karena ia disebut-sebut tidak pernah meminta imbalan kepada pasiennya ketika melakukan pengobatan. Ida hanya menjual minyak oles dengan harga Rp50 ribu saja. Praktik pengobatannya pun tidak dipungut biaya apapun. Ida adalah solusi bagi kesehatan kita. Ia hadir di tengah kekacauan sistem BPJS kita. Ia ibarat embun menetes di padang pasir yang terik. Ia bagaikan pelepas dahaga bagi jiwa jiwa yang haus. Haus akan pelayanan kesehatan yang layak. Ida Dayak hadir melayani siapa saja, tanpa pandang bulu, tanpa syarat. Ida Dayak tidak memandang pasien dengan penuh curiga. Ia tidak memelototi wajah pasien, apakah mampu bayar atau tidak. Ia tidak minta surat pengantar RT RW, Kartu BPJS, dan seabreg persyaratan administrasi lainnya. Ia juga tidak meminta uang jaminan. Ida langsung bertindak menolong yang perlu ditolong. BPJS Kesehatan yang rajin memungut tapi malas melayani seharusnya tertampar dengan kehadiran Ida Dayak. Ida tak banyak bicara seperti anggota dewan. Ia tak bisa janji seperti petugas partai. Ida tak bisa berargumen seperti Arteria Dahlan atau Benny K Harman. Ida juga tak bisa ndagel seperti Bambang Pacul. Ida hanya bisa bekerja dan membantu. Ida tak tega memungut bayaran orang sakit. Ida Dayak bekerja dengan sepenuh hati dengan senyum. Bahkan dengan joged melambangkan kegirangan. Girang membantu masyarakat banyak. Bahagia menyembuhkan ribuan orang. Ida Dayak hadir mewujudkan penggalan hadits yang berbunyi Khoirunnas anfa\'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Edan, ada saja orang memanfaatkan momen. Meminjam lagu Ebiet G Ade - dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Di media sosial banyak penawaran mengatasnamakan minyak Ida Dayak lengkap dengan harga, nomor rekening, dan nomor ponsel. Padahal Ida Dayak tidak punya akun medsos dan rekening bank. Nomor ponsel tidak untuk konsumsi orang banyak melainkan hanya untuk komunikasi dengan anaknya. Ida Dayak menjual minyak secara langsung dengan dirinya. Tidak ada agen, reseller atau pengecer. Ida tidak jualan online, tidak juga buka lapak. Waspadalah. (*)
Negeri Sejuta Maling
Sibuk mengalihkan isu sambil berupaya ketat menutupi mega skandal korupsi dan kejahatan kemanusiaan. Rezim berhasil memperkaya diri, keluarga, dan kroninya tak lebih dari 2 periode. Lalu, berapa kuat mempertahankan kekuasaan dan berapa lama menghindar dari pengadilan rakyat tertindas dan kekuasaan Tuhan? Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI KASUS hebohnya pemecatan Brigjend Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK oleh Ketua KPK Firli Bahuri sejatinya harus dilihat sebagai bagian dari rangkaian pengalihan isu sekaligus upaya mencari kambing hitam dari kasus-kasus besar dan beresiko tinggi di negara ini. Sama halnya dengan kasus pejabat pajak Alun Tri Sambodo yang menyeret Sri Mulyani dengan skandal korupsi 347 triliun di kemenkeu yang berujung seolah-olah Konflik antara Mahfud MD dan DPR RI. Drama konflik Mahfud MD dan DPR RI seperti ingin menyajikan ada orang baik dan orang jahat, atau ada pahlawan dan penghianat di negara yang sebagian besar pemerintahannya berwatak maling. Memang sudah terlalu banyak kebobrokan penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pejabat baik secara personal maupun institusional. Ada upaya rezim Jokowi menjadikan rangkaian kasus sebagai blessing untuk menutupi kasus-kasus yang jauh lebih besar dan prinsipil menyangkut proses penyelenggaraan ketatanegaraan. Ada yang secara natural terbongkar sendiri dan muncul ke publik, namun berusaha ditutupi rezim karena melibatkankan banyak pejabat tinggj negara. Kasus Sambo di tubuh Polri menjadi contoh tak terbantahkan betapa distorsi dan kerusakan negara sudah sangat terstruktur, sistemik dan masif. Jadi rezim Jokowi sepertinya sedang menuai badai karma dari investasi tiran dan penindasan terhadap rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Beruntun dan tak ada habis-habisnya rezim kekuasaan ditelanjangi oleh kehinaan dan nistanya kepemimpinan Jokowi sendiri, birokrasi dan orang-orang di sekitarnya. Beberapa kasus yang gegap gempita menyita perhatian publik belakangan ini menjadi paralel dengan upaya menutupi misalnya kecenderungan keluarga Jokowi dan lingkaran istana ditenggarai teribat skandal proyek-proyek besar infra struktur, atau bagaimana anak-anak Jokowi yang disinyalir terseret KKN dan pencucian uang pengemplang pajak oligarki. Bisa jadi tak kalah dahsyatnya dan lebih ekstrim soal UU rehabilitasi dan kompensasi bagi eks PKI dan keluarganya. Paling menjadi rahasia umum tatkala skenario menunda pemilu atau perpanjangan jabatan dengan pelbagai alasan menjadi senjata pamungkas untuk menyelamatkan Jokowi dan kroninya usai transisi kekuasaan. Semua mega kejahatan kemanusiaan dan konstitusi negara itu, tak terhindarkan dalam rezim pemerintahan Jokowi. Presiden tapi bukan pemimpin itu menghabiskan hampir 2 periode untuk gali kasus tutup kasus dan beli skandal dan jual skandal. Untuk kasus Firli dan pemecatan Endar, memang berkolerasi dengan upaya penjegalan Anies Baswedan sebagai capres. Selain terus mengalihkan isu dan menutupi kasus-kasus vital. Menyingkirkan Anies dari gelanggang pilpres 2024 sembari menyelematkan diri dan keluarga serta terus melanggengkan kerajaan korupsi dan kebiadaban pemerintahan sejauh ini, menjadi citra terbaik rezim boneka hidup. Ya sulit untuk dipungkiri rezim kekuasaan di negeri sejuta maling. Para bedebah maling yang digdaya pada rakyat, namun tak kuasa di hadapan Ilahi. Kini, kebesaran Tuhan sedang menelanjangi satu persatu pakaian kesombongan rezim. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 09 April 2023/18 Ramadhan 1444 H.
Fahri Hamzah: Rekonsiliasi atau Persatuan Harus Dilembagakan, karena banyak Manfaatnya
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan upaya rekonsiliasi dan konsolidasi elite saat ini. \"Jika elite bersatu dalam situasi krisis saat ini, maka akan banyak manfaatnya. Tapi sebenarnya upaya rekonsiliasi dan konsolidasi elite itu, sudah dilakukan Pak Jokowi sebelum adanya Covid-19,\" kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Minggu (9/4/2023). Menurut Fahri, upaya melakukan rekonsiliasi sudah dilakukan Jokowi ketika merevisi Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada 2019 lalu, yang kemudian menjadi UU No.13 Tahun 2019. \"Waktu kita merevisi Undang-undang MD3, terakhir itu 2019. Presiden meminta supaya semua partai dapat kursi pimpinan DPR /MPR, dan benar itu akhirnya terjadi,\" ujar Fahri. Sebab, jika mengacu pada UU MD3 yang lama, maka tidak semua partai mendapatkan kursi pimpinan DPR/MPR, tapi hanya partai yang masuk 5 besar saja, yang mendapatkan. Namun setelah direvisi, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, akhirnya semua partai mendapatkan kursi Pimpinan MPR, termasuk PKS dan Partai Demokrat yang menjadi oposisi yang seharusnya tidak dapat. \"Terakhir itu, Presiden bilang kita mau masuk rekonsilisiasi, semua partai kasih pimpinan, dan dapat semua. PKS dapat, ada Hidayat Nur Wahid, Demokrat dapat ada Syarief Hasan, bahkan Arsul Sani dari PPP saja dapat, tentu juga ada DPD di situ,\" katanya. Artinya, Presiden Jokowi sudah melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi elite sebelum ada Covid-19, dimana ketika itu dunia dalam keadaan biasa-biasa dan tenang-tenang saja. \"Dan ketika kita diundang Pak Jokowi, waktu itu belum deklarasikan Partai Gelora. Pesan kita ke Pak Jokowi, teruskan rekonsiliasi yang sudah bapak rintis di UU MD3. Kemudian dalam pidatonya, Pak Jokowi ngomongnya selalu rekonsiliasi,\" katanya. Sehingga Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang merupakan rivalnya di Pilpres 2019, akhirnya ditarik masuk ke kabinet, menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif. \"Jadi sebenarnya rekonsiliasi yang dirancang Pak Jokowi sebelum krisis itu satu inisiatif yang tepat, setelah terjadi pembelahan dua kali yang keras. Tapi sayang, tiba-tiba awal 2020, Covid-19 datang,\" katanya. Terlepas adanya Covid-19, kata Fahri, sebenarnya banyak keputusan elite yang sangat diuntungkan dengan adanya rekonslidasi dan konsolidasi elite, meskipun hal itu ditolak oposisi dan sebagian masyarakat, namun dalam negara demokrasi, itu hal biasa. Apalagi akibat Covid-19 saat ini, banyak pemimpin dunia yang jatuh, karena tidak kuat menanggung dampak krisis kesehatan, krisis kesejahteraan, krisis ekonomi dan krisis politik yang melanda seluruh dunia. \"Nah sekarang ini Covid-19 sudah selesai, tetapi kan krisis politik dunia masih ada. Ada Perang Rusia-Ukraina, ada kemungkinan perang di Taiwan dan lain-lain. Kemungkinannya cukup besar, tetapi lagi-lagi sedikit banyak jika elite-nya bersatu dalam krisis, rekonsiliasi itu banyak manfaatnya,\" jelas Fahri. Karena itu, Fahri menegaskan, bahwa rekonsiliasi itu seharusnya dipandang bukan sebagai insiden, tetapi harus dianggap sebuah monumen yang harus dilembagakan. Sebab, persatuan elite itu bermanfaat bagi bangsa dan negara. \"Kita tadinya menginginkan agar rekonsiliasi dilanjutkan sampai pada pembenahan sistem pemilu dan politik secara masif. Tetapi, sayangnya tidak berani dituntaskan, misalnya soal Presidential Treshold 0 persen,\" katanya. Fahri berharap agar usia pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal 7 bulan lagi, tidak ada persaingan di dalam kabinet yang bisa merusak fokus dan konsentrasi kerja dari pemerintah, gara-gara sibuk memikirkan pencalonan di Pilpres 2024. Padahal pemerintahanya masih dibutuhkan oleh rakyat, karena krisis global belum selesai dan perang Rusia-Ukraina itu, telah merusak merusak supply chain global (rantai pasokan global), sehingga banyak produk yang datang ke Indonesia harganya menjadi mahal. \"Hari ini Taiwan mau diserang oleh China dan Laut Cina Selatan itu ada perbatasan kita, itu terancam. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi meminta adanya koalisi besar itu, sebagai konsolidasi terhadap kabinet menurut saya harus dihormati dan harus dipuji, karena kekuasaan kabinetnya masih berlangsung,\" jelasnya. Harusnya para menteri yang berada di kabinet, tidak boleh punya calon sendiri-sendiri, karena nanti yang bekerja untuk pemerintah tidak ada, sementara mereka masih bagian dari pemerintah. \"Kalau oposisi mau menyerang, silahkan saja. Tetapi inisiatif Pak Jokowi mengkosolidasi sisa kekuasaan sampai berakhir, itu top dan harus dipuji. Nanti, efek nya hanya satu kandidat, misalkan Prabowo terserah. Yang penting konsolidasinya top,\" tegas Fahri. Sebab, menurutnya, para menteri yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIB) seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan dan Prabowo Subianto jika memiliki calon sendiri seperti Partai Nasdem, tentu tidak akan lagi yang bekerja untuk pemerintahan Jokowi. \"Airlangga itu menterinya Pak Jokowi, Zulkifli Hasan menterinya Pak Jokowi, Prabowo menterinya Pak Jokowi, Murdiono timnya Jokowi dan Muhaimin ada beberapa menterinya disitu. Kalau Nasdem kita bahas ulang saja. Kalau semua sudah punya calon sendiri, terus yang kerja buat pemerintah Jokowi, itu siapa?\" pungkasnya. (sws)
Jalan Tengah (1)
Oleh: Prof. Hamdan Juhannis - Rektor UIN Alauddin Makassar SALAM Ramadan. Saya menjumpai anda kembali melalui coretan berseri. Banyak teman dekat mengingatkan dan bertanya apa tema tulisan Ramadan tahun ini. Saya bertanya balik, seberapa penting celoteh saya? Teman lain langsung menjawab, paling tidak untuk membantu menghitung jumlah puasa. Sejujurnya saya kesulitan menemukan tema besar yang bisa menaungi coretan-coretan saya. Mungkin karena saya sudah memakainya semua peristilahan yang saya tahu dalam kurun 5 Ramadan terakhir ini. Saya awalnya berfikir untuk menulis \"Ekosistem Kesalehan\". Saya tinggalkan karena saya sendiri tidak paham maksudnya. Lalu terlintas untuk menulis \"Manisfesto Keberagamaan\". Saya ragu, apakah istilah manifesto itu relevan untuk mengulas fenomena keberagamaan masyarakat. Saya sudah hampir memutuskan memakai \"Sentrum Penghambaan.\" Masalahnya sama, saya bingung sendiri, ada-ada saja peristilahan yang saya buat yang maknanya tidak bisa saya raba sedikitpun. Akhirnya saya memutuskan mencari jalan tengah untuk mewadahi kesemrawutan letupan pikiran saya. Dan itulah temanya \"Jalan Tengah,\" jalan keberagamaan menuju keselamatan jiwa, kedamaian pikir, ketenteraman hati, dan keteraturan laku. Jalan Tengah adalah jalan keselematan. Jalan Tengah bisa menjadi ideologi sekaligus metodologi beragama. Jalan Tengah sudah pasti bukan \"Tengah Jalan\". Jalan Tengah adalah jalan penyelesaian, sementara tengah jalan adalah jalan yang belum selesai. Jalan Tengah bukan juga jalan pintas. Karena jalan tengah mengutamakan keseimbangan sementara jalan pintas terdorong oleh kenekatan. Jalan Tengah beragama mengutamakan keteraturan rasio, jalan pintas beragama terobesesi oleh keterdesakan rasa. Jalan Tengah adalah jati diri keberagamaan yang akan dituju. Jalan tengah adalah kamus keberagamaan yang berisi kosa kata penghargaaan, penghormatan, ataupun pengakuan terhadap mereka yang berbeda. Jalan Tengah sering menjadi sangat panjang untuk dijalani karena beragamnya tantangan yang harus dilalui. Namun Jalan Tengah harus dijalani, diarungi, diperjuangkan kehadirannya sebagai jalan hidup. Karena bila tidak, kita hanya akan berada di \"simpang jalan\" Keberagamaan. Mari mencermati selama Ramadan ini, pernak pernik lakon kehidupan yang bersinggungan dengan Jalan Tengah. Jangan lupa baca, kalau tidak bisa, jalan tengahnya adalah memberi emo (👍). (*)
Kutuk Zionis Israel, Kutuk PT KAI
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan ISRAEL pantas dikutuk dunia karena memperlakukan rakyat Palestina sekehendaknya. Penggunaan kekuatan bersenjata kerap dilakukan tentara Israel kepada warga Palestina meskipun sedang beribadah di Masjid Aqsa. Dunia tidak berdaya melihat kebengisannya. Merebut tanah, membangun pemukiman ilegal dan unjuk kekejian. Israel adalah contoh negara penjajah yang tidak satupun negara yang mampu menekan apalagi menghukum. PBB pun tidak. Di bulan suci Ramadhan saat umat Islam sedang beribadah tentara Israel menyerbu ke dalam Masjid. Jamaah banyak terluka dalam serangan itu dan ratusan orang ditangkap. Bukan itu saja, kejuaraan sepak bola Palestina pun diobrak-abrik dengan tembakan gas air mata ke arah penonton. Intervensi bahkan invasi Israel memang terang-terangan. Dunia hanya mampu mengutuk. Israel memang didukung Amerika karenanya pantas atas sebutan bahwa Amerika itu Israel besar dan Israel adalah Amerika kecil. Masjid Al Aqsa terus diganggu dan dikuasai Israel, fondasi Masjid digali dibuat terowongan dengan alasan mencari Kuil Sulaeman, tentu sengaja membuat Masjid Aqsa rapuh dan mudah runtuh. Targetnya ialah menghancurkan Masjid ketiga yang dimuliakan umat Islam setelah Masjid Nabawi dan Masjid Al Haram. Menghancurkan Masjid adalah perbuatan zalim, terkutuk dan memancing kemurkaan Allah. Di Indonesia tepatnya di kota Bandung terjadi juga penghancuran Masjid oleh perusahaan yang katanya milik negara PT. KAI. Masjid Jamie Nurul Ikhlas di Jalan Cihampelas No 149. Masjid itu sudah ditetapkan sebagai bangunan Heritage (Cagar Budaya) oleh Perda Kota Bandung. Pengelola Masjid diusir paksa kemudian dibangun gedung ilegal. Namanya Indomaret. Kita sepakat gangguan dan kezaliman Israel atas Masjid Aqsa harus dikutuk, akan tetapi kita juga harus mengutuk penghancuran Masjid Nurul Ikhlas oleh PT KAI di Bandung. Hanya penjajah yang tega berlaku sewenang-wenang atas tempat ibadah. Apalagi kemudian dengan seenaknya tanpa izin (ilegal) membangun gedung komersial. Apa bedanya dengan Israel yang membangun pemukiman ilegal di tanah Palestina ? Pemerintah Kota Bandung harus bertindak tegas dengan menyegel bangunan ilegal itu agar tidak boleh digunakan. Tahap selanjutnya melakukan pembongkaran. Tidak bisa dan tidak boleh membiarkan Indomaret leluasa menjalankan usahanya di gedung tidak berizin. Jika dibiarkan maka akan menjadi tontonan dari sebuah lakon ketidakberdayaan. Pemerintah yang didikte oleh pelaku bisnis. PT KAI yang berkantor pusat di Kota Bandung harusnya malu telah melakukan penghancuran Masjid Cagar Budaya untuk kemudian membiarkan di bekas puing-puing Masjid yang dihancurkannya itu dibangun gerai mini market Indomaret. Di bawah kekuasaan PT Indomarco milik Salim Group. Satu dari 9 (sembilan) naga. Indomaret sendiri sudah punya 22.500 gerai seluruh Indonesia. Sungguh hal ini adalah gambaran dari keserakahan kelompok usaha konglomerat. Demi sebuah keserakahan maka aturan hukum dilabrak dan bangunan cagar budaya dihancurkan. Masjid Jamie Nurul Ikhlas. Sungguh menyedihkan dan mengerikan. Quo vadis, Indonesia? Bandung, 9 Maret 2023
Kuali Besar
Oleh Ady Amar - Kolumnis KUALI besar itu sudah disiapkan guna menyambut pesta rakyat. Berharap pesta akan semarak. Waktu pesta memang masih sekitar setahunan, tapi kuali besar itu sudah disiapkan. Sang Chef muncul dengan wajah semringah. Suasana seperti ini memang yang sedang dinantikannya. Meski situasi itu muncul lebih karena desakan bercampur kemarahan yang ditumpahkan, hingga ia perlu menghadirkan kuali besar. Tidak tanggung-tanggung, Sang Chef yang menghadirkan kuali besar itu adalah Presiden Jokowi. Ia memang punya bakat menghidangkan hidangan dengan cara tidak biasa. Kuali besar itu sepertinya sejak lama dirancangnya, dan menjadi ngegas saat FIFA memastikan perhelatan sepak bola Piala Dunia U-20 di Indonesia dibatalkan. Jokowi tampak \"marah\" meski publik susah bisa melihat ekspresi kemarahan ditampakkan wajahnya. Digagalkannya PD U-20 itu menyodok emosi Jokowi dengan cara yang dipilihnya. Dan seperti biasanya, ia membalas dengan caranya. Penyebab utamanya memang partainya sendiri, yang menolak kehadiran tim Israel. Meski ia presiden dua periode, tetap saja menempel gelaran tak mengenakkan dan yang tak mau pergi, petugas partai. Ya petugas partai, itu yang pernah dinyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri, meski apa pun jabatannya di PDIP ia tetaplah petugas partai. Karenanya, ia tak mampu frontal melawan partainya. PDIP lewat dua orang gubernurnya menolak kedatangan tim sepak bola Israel untuk bertanding di wilayahnya: Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tidak bisa dibayangkan kesumpekan hati Jokowi. PD U-20 yang digadang-gadang sejak lama, berharap itu jadi legacy bahwa dirinya pernah menghadirkan perhelatan akbar, itu buyar berantakan. Mimpi Jokowi seperti dikubur partainya sendiri. Dua gubernur itu, sebelum memutuskan menolak tim sepak bola Israel, pastilah mendapat arahan agar bersikap seperti yang disuarakan partai, yaitu menolak kedatangan tim PD U-20. Ganjar tentu beda dengan Koster. Ganjar lebih punya beban berat antara bersikap menolak atau meski diam saja, itu bisa diartikan setuju atas kedatangan tim Israel. Ganjar memang digadang-gadang Jokowi untuk pelanjut suksesinya, dan karenanya pastilah berada dalam kebimbangan sangat. Sebagai petugas partai, memilih sikap berbeda dengan PDIP, itu hal mustahil. Menuruti \"permintaan\" partai, itu tanda kesetiaan tapi punya beban risiko yang mesti diterimanya. Ganjar dipaksa untuk berhadapan dengan Jokowi, dan pasti itu menjadikannya menjauh dari pusaran Jokowi. Menjadikan Jokowi berpaling darinya. Meski tersirat Jokowi membalas dengan caranya, dan itu dengan menyiapkan kuali besar sebagai bentuk perlawanan dengan PDIP, bahkan berhadapan dengan orang yang membesarkannya, Megawati. Apa boleh buat jika itu mesti dilakukannya, dan bahkan jika mesti berpisah dengan masa lalunya. Lelaki kurus cengkering yang dipilih karena kasihan kata Megawati, itu menunjukkan taringnya melawan dengan menghadirkan kuali besar. Dan, ia sendiri tampil sebagai Sang Chef. Kuali besar itu memang sudah dihadirkan, meski masih prematur. Rumah PAN dipilih untuk menghadirkannya, yang pada saatnya akan dihidangkan, atau bahasa lain dikukuhkan menjadi satu kekuatan untuk diuji pada waktunya. Disebut prematur itu lebih terlihat sebagai gagasan Sang Chef sendiri menghadirkan kuali besar sebagai kekuatan, dan itu belum tentu jadi keinginan bersama antarpartai. Hadir dalam acara yang dibungkus silaturahmi itu, tentu PAN sendiri sebagai tuan rumah. Ada pula kawan PAN yang lain, yang sebelumnya tergabung dalam kuali kecil ikut hadir, Golkar dan PPP. Mereka biasa disebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Ada pula kuali kecil lainnya, Gerindra dan PKB, disebut koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Dua \"kuali kecil\" tadi disatukan Sang Chef lewat ambisinya menghadirkan kuali besar. Buat Sang Chef, menyatukan 5 partai itu bukanlah perkara sulit. Semua seperti dibuat nurut perintahnya, meski sejatinya ia cuma petugas partai yang kebetulan menjadi presiden. Tahap itu tepat jika disebut sekadar kumpul-kumpul, belum sampai bicara strategi pemenangan, atau siapa nantinya yang diharap bisa menggantikan peran Sang Chef, dan siapa yang jadi asisten Sang Chef. Kuali kecil bernama KIB, menawarkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, yang berharap bisa dicalonkan menggantikan Chef Jokowi. Sedang kuali kecil yang lain, koalisi KIR, berharap Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, bisa dicalonkan sebagai pengganti Chef Jokowi. Sedang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, berharap dirinya yang dicalonkan sebagai asisten Chef. Sedang PAN dan PPP tidak mencalonkan siapa-siapa. Sepertinya pasrah saja dengan nasibnya, yang penting ikut apa kata Chef Jokowi. Hanya saja kehadiran PAN dan PPP tetap diperlukan, setidaknya untuk sama-sama menghadirkan kuali besar, meski dengan risiko masa depan partai yang tidak mustahil akan lumat, dan cuma bisa dikenang sejarah. Kuali besar ini tentu belum bisa dipastikan bertahan sampai 2024. Banyak kesulitan akan muncul jika menyangkut kepentingan antarpartai. Yang muncul dikedepankan adalah hasrat partai. Dan, itu jadi kesulitan tersendiri Sang Chef menemukan titik temu dalam berbagai kepentingan--memang baru kali ini dalam sejarah suksesi kepemimpinan nasional seorang Chef yang akan purna tugas ikut cawe-cawe, atur-mengatur siapa titisan yang lebih kurang sama dengan dirinya, yang pantas menggantikannya. Kuali besar yang dihadirkan Chef Jokowi itu sebenarnya lebih pada gerakan reaktif yang lebih diri ingin tunjukkan, utamanya pada PDIP, pihak yang dianggap menjegalnya, bahwa saya dengan kuasa yang ada bisa mengatur-atur bahkan mengobok-obok partai sesukanya. Tentu tidak semua partai mampu ditundukkannya. Beberapa partai yang memang sedari awal menjaga jarak dengannya, dan juga partai yang memilih berpisah dengannya, mencukupkan kerjasama sampai 2024, bahkan sudah membuat kualinya sendiri. Meski kuali tidak terlalu besar, lebih ramping, tapi punya visi restorasi atau perubahan yang sama. Punya kemistri yang sama. Tiga partai berkumpul dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP): NasDem, Demokrat dan PKS. Koalisi ini bahkan dinilai lebih maju, bahkan telah mendeklarasikan Bakal Calon Presidennya (Bacapres), Anies Rasyid Baswedan. Kuali besar memang hadir lebih pada maunya Chef Jokowi, sedang partai-partai yang dikumpulkannya itu seperti hanya ikut saja. Tapi pada waktunya partai-partai itu akan tunjukkan sikap partainya masing-masing. Tentu bersikap untuk masa depan partainya. Jika saat ini Chef Jokowi seperti mudah mengumpulkan mereka dalam satu genggaman, tapi itu tidak pada saat nanti. Semua akan berpencar mencari jalannya sendiri, tak lagi segan meninggalkan Chef Jokowi sendirian, bahkan tanpa hormat. Politik itu memang kepentingan, bukan seperti memasak tengkleng dalam kuali besar.**
POPULER
