ALL CATEGORY
Jhonny G. Plate Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi BTS
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Rabu, menetapkan Jhonny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkoinfo) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan BTS BAKTI Kominfo periode 2020 sampai dengan 2022. Jhonny ditetapkan sebagai tersangka keenam dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan 2022. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik memeriksa Jhonny sebagai saksi untuk yang ketiga kalinya. Pemeriksaan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB. Jhonny juga pernah diperiksa pada tanggal 14 Februari dan 15 Maret, dengan kapasitas sebagai saksi. Pada pemeriksaan yang ketiga kalinya, penyidik meminta klarifikasi evaluasi terhadap hasil-hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI yang menyebut kerugian keuangan negara sebesar Rp8,32 triliun. \"Kerugiannya sekitar Rp8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap para saksi-saksi dan para pelaku termasuk para tersangka yang sudah kami kami tetapkan,\" kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini sebelumnya. Pada Selasa (2/5) penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI telah melimpahkan tahap II tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Pelimpahan tahap II ini untuk tiga tersangka, yakni Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020. Sedangkan untuk dua tersangka lainnya, yakni Mukti Ali (MA) tersangka dari pihak PT Huwaei Technology Investment dan Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy masih dalam proses pemberkasan.(ida/ANTARA)
Membawa Lari PDIP dari Sukarnoisme
Oleh: Fathorrahman Fadli - Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) TEPAT 1 Syawal 1444 versi Lebaran Muhammadiyah, Megawati Sukarnoputri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, begitu Megawati meluncurkan Ganjar Pranowo, di samping ada sekelompok elit PDIP yang senang, juga ada banyak rasa kecewa yang menyergap. \"Lha, kok Ganjar, apa prestasi Ganjar selama ini\", \"Lha, kok Ganjar, dia kan penyuka film bokep\", \"Lha, kok Ganjar, dia khan terlibat isu korupsi e-KTP\", dan berbagai komentar miring lainnya. Menjelang tahun politik, isu-isu tak sedap senantiasa seperti itu seringkali keluar. Sebab data digital senantiasa menyimpannya dengan sangat rapi. Berbagai kasus yang menimpa seseorang apalagi dia seorang tokoh politik, pastilah akan dijadikan peluru dalam perang merebut kekuasaan. Apalagi sudah menjadi fakta, yang bukan fakta pun sengaja dibuat untuk menjatuhkan seseorang. Saran saya, itu mesti kita baca sebagai bagian dari dinamika politik yang susah sekali dihilangkan. Satu-satunya cara yang terbaik adalah menunggu fakta baru guna menjawab berbagai tudingan yang disarungkan pada sang lawan. Itu saja! Isu tak sedap serupa juga disarungkan pada Anies Baswedan ketika Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem mengumumkannya sebagai kandidat presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Anies dituding akan membawa Indonesia seperti Suriah, akan membentuk negara khilafah, Anies boneka Amerika, Anies itu Orang Arab, Anies pendukung politik identitas, Anies akan memecah belah bangsa dan lain-lainnya. Satu lagi kandidat Presiden adalah Prabowo. Namun Prabowo belum banyak yang menyerang secara masif. Kalau ada yang akan menyerang, banyak isu juga yang mereka persiapkan untuk Prabowo mulai status Jomblo karena lama tak beristri lagi, korupsi anak buahnya di seputar bisnis udang benur, bisnis senjata, gagalnya proyek Food Estate, hingga yang lain; bisa saja diciptakan. Semua itu akan menjadi sampah politik pada waktunya. Membawa Lari PDIP Namun bagaimana ceritanya soal Membawa Lari PDIP itu sendiri. Istilah “membawa lari” ini dikenalkan oleh pengamat militer Salim Said. Istilah itu —dulu, dia populerkan saat menulis kasus Anas Urbaningrum yang berhasil memenangkan pertarungan Kongres Partai Demokrat di Bandung melawan Andi Mallarangeng yang dijagokan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Peristiwa itu dinilai Salim Said sebagai potensi untuk membawa lari Partai Demokrat dari tangan SBY. Saat itu SBY memang tidak memberi azimat Anas Urbaningrum sebagai Petugas Partai sebagaimana Megawati memberi gelar itu pada Joko Widodo. Di sinilah letak kecerdasan politik Megawati dibanding SBY. Istilah “membawa lari” itu tentu saja bersifat political warning call. Tampaknya SBY paham sekali soal itu, lalu dia membuat gerakan untuk memutus mata rantai kekuasaan baru Partai Demokrat dari tangan Anas Urbaningrum kembali ke SBY. Kalau di kalangan Kubu Politik Anas, SBY dinilai telah membegal kekuasaan Anas yang telah memenangkan Kongres secara sah. Dan, Anas pun bernasib sial, ia harus nyantri di Pondok Pesantren Sukamiskin Bandung selama 10 tahunan. Kini, ia kembali bernafas lega sambil memulihkan stamina perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, lain halnya dengan Megawati yang secara terbuka menyebut Joko Widodo sebagai Petugas Partai. Sebagai kosa kata politik sesungguhnya Istilah Petugas Partai itu cukup menggelikan jika disarungkan pada kadernya yang berhasil menjadi seorang Presiden. Saya meyakini dengan sepenuh jiwa bahwa Jokowi sebagai Presiden yang nyata-nyata diusung PDIP marah besar dengan istilah petugas partai tersebut. Mengapa? Sebab istilah tersebut bersifat peyoratif. Namun apa boleh buat, istilah Petugas Partai itu memang sebuah fakta politik, dan secara substansial istilah itu juga tidak salah, meski sangat peyoratif. Misalnya kalimat, \"Jokowi bukan siapa-siapa tanpa PDIP,\" ujar Megawati sebagaimana sering ia ungkapkan secara terbuka dalam berbagai acara PDIP. Itu azimat politik Megawati dalam mengendalikan Presiden Jokowi. Azimat politik tidak sepenuhnya efektif, karena Jokowi dalam hal-hal tertentu terlihat tidak tunduk pada Jokowi. Dalam soal proyek-proyek pembangunan, Jokowi lebih banyak mengikuti saran-saran dari Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Namun ketika berkaitan dengan tiket kepartaian, Azimat Petugas Partai itu berlaku efektif dan sepenuhnya bisa dikendalikan oleh Megawati. Faktanya, deklarasi Ganjar sebagai Capres PDIP itu, Megawati mampu membawa Jokowi, meski dengan pesta yang sangat minimalis. Potensi Jokowi untuk membawa Lari PDIP itu banyak sekali tanda-tandanya. Sejak awal, sesungguhnya Megawati terlibat semacam Power Struggle dengan Jokowi. Megawati sejatinya memendam rasa kecewa karena dirinya terpaksa mundur sebagai calon Presiden PDIP ketika Jokowi dipaksa oleh politisi senior PDIP sebagai penggantinya. Rasa-rasanya saat ini Puan Maharani juga memiliki perasaan politik yang sama dengan ibunya itu. Namun Puan juga sedang belajar memendam kesabaran revolusioner pasca Lebaran tersebut demi kepentingan PDIP secara keseluruhan. Dalam situasi yang seperti itu, lagi-lagi yang untung adalah para konglomerat China yang selama ini menjadi penyokong utama pembiayaan politik dan logistik PDIP. Di sini Megawati selalu membangun keseimbangan politik. Bahkan muncul isu bahwa Ganjar Pranowo adalah \"Dadu Politik Negosiasi\" antara Megawati dengan para konglomerat tersebut. Megawati sadar betul bahwa, politik tanpa logistik akan anarkis. Di sini dia terpaksa berdamai dengan keadaan. Megawati sadar bahwa Puan Maharani belum waktunya ditampilkan sebagai calon presiden dari PDIP. Jika pola ini dibiarkan, maka ada beberapa keuntungan sekaligus kerugian dalam kasus ini. Pertama, jika Megawati yang lahir 23 Januari 1947 (usia sekarang 76 tahun), maka pada 6 tahun mendatang Megawati akan berusia 82 tahun. Padahal 6 tahun mendatang itu adalah pesta politik Pemilu 2029. Kondisi fisik dan mental Megawati sudah barang tentu akan sangat menurun. Usia tidak bisa dilawan, sedang takdir usia manusia tidak ada yang tahu. Di sinilah peluang bagi penerima mandat PDIP potensial akan membawa lari PDIP dari trah Sukarno yang mempesona dunia itu. Di sini pula kekuasaan Megawati akan rapuh, sedang kekuasaan Puan Maharani belumlah matang. Dan di titik ini pulalah Megawati mesti berfikir lebih strategis demi memelihara Sukarnoisme untuk Indonesia yang lebih beradab. (*)
Perebutan Pengaruh Jokowi-Megawati dan Kecemasan Oligarki
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) ACARA Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, 14 Mei 2023 mengecewakan PDI-P. Pidato yang diharapkan akan mengarahkan relawannya mendukung Ganjar Pranowo, justru Jokowi memberi indikasi kuat tak mendukung bakal capres PDI-P itu. Padahal, PDI-P sgt mengharapkan efek ekor jas Jokowi yang diduga masih punya pengaruh besar. Tak heran, politisi PDI-P Adian Napitupulu mengungkapkan kekecewaannya dengan mengatakan Jokowi tak boleh mengarahkan relawannya mendukung salah satu bakal capres. Presiden harus netral. Dalam pidatonya Jokowi menyatakan pilpres 2024 sangat krusial bagi masa depan bangsa. Karena itu, ia mengingatkan relawannya untuk tidak tergesa-gesa dalam menjatuhkan pilihan. Bacapres yang dipilih harus memenuhi kriteria berikut. Pertama, dia haruslah tokoh pemberani dalam mengambil keputusan. Kedua, mengerti cara mengelola negara. Ketiga, harus mengerti strategi dan memiliki gagasan. Jangan memilih pemimpin yang hanya menjalankan rutinitas sebagai presiden, yang hanya duduk di Istana dan tanda-tangan. Keempat, sosok itu harus mampu membangun strategi ekonomi dan strategi politik. Kelima, ia harus dekat dengan rakyat. Ketum Jokowi Mania Nusantara (Joman) yang juga Ketum Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer, meyakini kriteria dari Jokowi itu merujuk pada sosok Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Penasihat Repdem Beathor Suryadi bahkan menyatakan Jokowi telah mempermalukan dan menghina Ketum PDI-P Megawati Sorkarnoputri dan melawan keputusan PDI-P mendukung Ganjar. Ia khawatir sikap Jokowi itu berdampak pada PDI-P dalam pemilu mendatang. Karena itu, ia mendesak Mega untuk mencabut mandat petugas partai itu. Hal terakhir inilah yang menakutkan Jokowi sehingga ia tak bersedia mengungkap nama bacapres yang didukungnya. Padahal, Musra telah mengajukan tiga nama bacapres kepadanya: Ganjar, Prabowo, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Jokowi mengaku ia hanya akan membisiki kepada relawan nama bacapres yang didukungnya. Awalnya, Jokowi mendukung Ganjar. Hal itu jelas ketika dalam suatu kesempatan ia memberi ciri-ciri tokoh yang layak menggantinya, yaitu berambut putih dan dahinya berkerut. Jokowi putar haluan setelah Ganjar tak lagi berada dalam pengaruhnya, melainkan di bawah kendali Mega. Untuk memisahkan Ganjar dari Jokowi, Mega secara cerdik memerintahkan Gubernur Jateng itu menolak Timnas Israel berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia U-20 yang akan berlangsung di Indonesia. Sikap Mega dan Ganjar itu dilihat Jokowi sebagai tamparan ke wajahnya. Toh, ajang itu diharapkan akan memperkuat pengaruhnya di dalam negeri terkait pilpres, sekaligus menaikkan pamornya di pentas dunia. Justru Mega tak menginginkan membesarnya pengaruh Jokowi sehingga ia menjadi penentu kunci dalam percaturan pilpres. Bahkan, kalau pengaruh Jokowi membesar, bisa jadi ia akan mewujudkan gagasan perpanjangan masa jabatan presiden yang ditentang Mega. Setelah Ganjar berjarak dengan Jokowi, Mega langsung menjadikan kader PDI-P itu sebagai bacapres partainya. Harapannya, pengaruh Jokowi melemah terkait pilpres. Tapi Mega salah hitung. Tak ia duga petugas partai yang tampak lugu itu berani melawannya. Mega abai bahwa Jokowi akan mengambil langkah apapun untuk memastikan penggantinya adalah orang yang akan melanjutkan legacy dan program pembangunannya. Dirampasnya Ganjar dari tangannya justru membangunkan Jokowi bahwa Mega tak berkomitmen untuk melanjutkan legacy dan kebijakan pembangunan Jokowi yang dianggap berasal dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, musuh Mega. Jokowi beralih mendukung Prabowo karena tokoh ini berjanji akan melanjutkan 99,99 persen program pembangunan Jokowi. Perlu diingat, bulan lalu Hashim Djojohadikusumo -- wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus adik kandung Prabowo -- menyatakan program pembangunan Jokowi berasal dari Prabowo. Aneh? Tidak juga. Sebagaimana diketahui, Prabowo adalah menantu Presiden Soeharto dan putera Soemitro Djojohadikusumo, begawan ekonomi sekaligus arsitek pembangunan Orba. Prabowo juga menghabiskan banyak waktunya mempelajari ekonomi secara otodidak. Di sisi lain, Prabowo adalah bawahan Luhut di militer sekaligus teman karibnya. Di pemerintahan saat ini, Luhut dikenal sebagai arsitek pembangunan pemerintahan Jokowi. Dus, dalam konteks klaim Hashim di atas, masuk akal kalau kita berasumsi program pembangunan Jokowi yang sangat berbau Orba itu berasal dari Luhut yang didapat dari Prabowo. Toh, klaim Hashim tidak dibantah Luhut maupun Jokowi. Kriteria bacapres ala Jokowi di atas, kendati belum tentu matching dengan sosok Prabowo, jelas tidak sesuai dengan profil dan rekam jejak Ganjar. Memang Prabowo cukup paham ekonomi dan, sebagai prajurit ABRI, pasti ia diajarkan ilmu strategi. Tapi secara praksis, Prabowo dikenal sebagai politisi yang tidak andal. Namun, Ganjar juga bukan pemimpin yang berhasil. Capaian-capaiannya di bidang ekonomi dan politik di Jateng sungguh menyedihkan. Selama 9 tahun memimpin provinsi itu, Jateng hadir sebagai wilayah termiskin di Pulau Jawa. Ia juga meresahkan warga Wadas dan Pegunungan Kendeng -- keduanya di Jateng -- karena mengizinkan proyek pertambangan milik oligarki di sana, yang berpotensi merusak lingkungan dan hajat hidup warga. Lalu, saat ini 15 desa di Demak, Jateng, terendam banjir yang tak dipedulikan Ganjar. Ia lbh sibuk bersafari politik di Jawa Barat. Belum lagi bicara tentang integritasnya. Ia sempat diberitakan terlibat kasus mega korupsi e-KTP. Dukungan Mega kepada Ganjar -- sebelumnya ia ditolak -- memang bersifat pragmatis dan oportunistik. Pasalnya, tak ada kader PDI-P lain yang dapat bersaing dengan Anies Baswedan maupun Prabowo. Terlebih, PDI-P bakal tak mendapat logistik dari oligarki kalau bacapresnya tak punya prospek kemenangan di pilpres. Dukungan Jokowi pada Prabowo juga blm tentu membuat para oligark dapat tidur nyenyak. Pasalnya, Prabowo gagal dalam dua pilpres terakhir. Dan, dari sisi elektabilitas, posisi Prabowo lebih buruk daripada ketika ia menjadi capres di dua pilpres sebelumnya. Bagaimanapun, perebutan pengaruh Mega-Jokowi membuat pembentukan koalisi parpol-parpol pendukung pemerintah di luar Nasdem menjadi tegang dan sulit. Selain PPP dan PAN, besar kemungkinan tak ada parpol lain yang akan bergabung dgn PDI-P. Perseteruan historis Golkar-PDIP membuat keduanya sulit berada dalam satu koalisi. PKB juga dapat diharap berpindah ke kubu koalisi yang dibangun PDI-P karena Ketum PKB Muhaimin Iskandar adalah pasien rawat jalan yang terpaksa tunduk kepada maunya Jokowi. Situasi ini membuat posisi Ganjar dan PDI-P rentan kalah. PPP dan PAN adalah cek kosong. Mayoritas konstituen kedua partai adalah simpatisan Anies yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). itu sebabnya, Jokowi mendorong kedua partai bergabung dengan PDI-P untuk menghibur Mega, tapi dengan niat mimpi Mega membuat hattrick di pilpres menjadi ambyar. Tapi tidak mudah juga bagi Jokowi membangun koalisi Gerindra-PKB-Golkar. Golkar bersedia bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) -- terdiri dari Gerindra dan PKB -- asalkan Airlangga menjadi bacapresnya. Cak Imin menentang. Prabowo tidak dapat berbuat banyak karena sejak awal Gerindra-PKB telah berkomitmen membangun koalisi dengan posisi bacapres dan bacawapres yang belum ditentukan keduanya. Meskipun perolehan suara Golkar lebih besar dari pada PKB, Golkar datang belakangan. Tak heran, Prabowo mengatakan Cak Imin menjadi penentu apakah Golkar akan bersama mereka atau tidak. Cak Imin memang dalam posisi untuk tidak mengalah karena Munas PKB mengamanatkan dirinya sebagai bacapres. Airlangga juga menghadapi situasi yang sama. Karena Golkar tak akan bergabung dengan koakisi PDIP-PPP-PAN dan kemungkinan tak pula dpt bergabung dengan KKIR, bukan tidak mungkin ujungnya Golkar akan bergabung dengan KPP. Airlangga telah bertemu dengan Surya Paloh, SBY (Ketua Dewan Pembina Demokrat), dan Jusuf Kalla (politisi senior Golkar pendukubg Anies). Tampak mereka telah menemukan frekuensi yang sama. Yang belum jelas, apakah Demokrat dan PKS setuju bila Airlangga menjadi bacawapres Anies? Di tengah ketidakpastian koalisi ini, oligarki menjadi cemas. Bila Golkar bergabung dengan KPP, maka Ganjar dan Prabowo berpotensi kalah bahkan dalam satu putaran. Mereka tak menghendaki Anies karena ia tak mendukung status quo yang sangat menguntungkan mereka. Anies punya rekam jejak melawan oligarki. Ketika memimpin Jakarta, ia langsung memenuhi janji kampanyenya dengan menghentikan reklamasi 13 pulau milik oligarki karena proyek itu merugikan lingkungan dan nelayan kecil. Dan terbukti kemudian, ia tak dapat dirayu, ditekan, dan disuap untuk meloloskan proyek itu. Memang dalam setiap kebijakannya, Anies selalu menekankan isu keadilan sosial. Menurutnya, Republik ini hadir semata-mata untuk melindungi, mengayomi, dan memajukan seluruh rakyat tanpa kecuali. Dus, kendati tidak antiorang kaya, Anies menjadikan keadilan sosial sebagai episentrum kebijakannya. Melihat kriteria bacapres yang diajukan Jokowi, pengalamannya di pemerintahan, dan prestasi-prestasi besar yang diukirnya di Jakarta, sesungguhnya Anies lebih memenuhi kriteria itu ketimbang Prabowo. Namun, secara paradoks, pandangan dan sikap Anies terhadap isu keadilan sosial inilah yang menjadi ketakutan Jokowi dan oligarki. Kebetulan juga kalau pilpres berjalan jujur dan adil, peluang Anies memenangkan kontestasi cukup besar. Inilah yang menjadi penyebab Jokowi melakukan berbagai cara untuk menyingkirkan Anies dari arena pllpres, meskipun untuk itu ia harus melecehkan harkat dan martabat konstitusi, serta berpotensi melahirkan keos sosial. Sedemikian vulgarnya Jokowi melawan Anies sehingga publik terheran-heran mengapa Jokowi merasa demikian penting legacy dan program pembangunannya -- yang sebenarnya karut-marut -- sehingga ia merasa berhak mengatur siapa pemenang pilpres mendatang. Bukan tak mungkin perangai aneh Jokowi ini didorong oleh oligarki yang, dalam konteks bisnis dan karier politik anak-anak dan menantunya, menjaga hubungan saling menguntungkan dengan oligarki merupakan keniscayaan. Kendati menentang keinginan Jokowi memperpanjang masa jabatan dengan alasan melanggar konstitusi, Mega membiarkan Jokowi menindas Anies. Selain menguntungkan bacapres PDI-P, Mega tak mau berseberangan dengan oligarki yang duitnya sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja kampanye PDI-P. Dengan kata lain, hanya soal penindasan Anies-lah Mega dan Jokowi mencapai titik temu. Selebihnya, mereka berseteru di semua hal. Kiranya perebutan pengaruh Mega-Jokowi masih akan berlangsung sampai menjelang pendaftaran bakal capres-cawapres ke KPU pada Oktober mendatang. Sementara oligarki dipaksa menunggu dengan harap-harap cemas hasil akhir perseteruan itu, yang bisa jadi jauh dari harapan mereka. Pilpres seharusnya tidak setegang dan sesulit ini andai saja semua pemain dan stakeholders berjiwa besar untuk mendahulukan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Kenyataannya, mereka berjuang untuk kepentingan mereka sendiri. Tangsel, 17 Mei 2023
Tanggung Jawab Sosial Orang Beriman
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta SETIAP orang mempunyai berlapis tanggung jawab sesuai dengan posisi, profesi, peran, dan tugasnya. Dalam sebuah keluarga kecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak, masing-masing anggota bertanggung jawab pada diri sendiri dan keluarganya. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab atas kehidupan istri dan anak-anaknya, serta atas terpenuhinya kebutuhan rumah tangga lahir dan batin. Sebagai pemimpin rumah tangga, istri bertanggung jawab atas tercukupinya keperluan rumah tangga dalam sebagi aspeknya, termasuk pendidikan anak-anaknya. Anak juga bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dipercayakan keluarga kepadanya. Setiap orang beriman bertanggung jawab atas diri dan keluarganya, sebagaimana dipesankan Tuhan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu, dijaga para malaikat yang keras dan tegas, tak pernah membangkang apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan melaksanakan apa yang diperintahkan. (QS 66:6) Setiap orang menjadi anggota Rukun Tetangga (RT), dan masing-masing bertanggung jawab atas statusnya sebagai warga. Ketua RT bertanggung jawab atas kebaikan, keamanan, kerukunan, persaudaraan, dan kedamaian warganya. Setiap orang juga anggota Rukun Warga (RW), dan bertanggung jawab atas statusnya sebagai warga, dan Ketua RW bertanggung jawab atas keamanan, kerukunan, dan kedamaian warga RW-nya. Setiap warga negara Indonesia adalah warga Kelurahan/Desa, dan bertanggung jawab atas keamanan, kerukunan, dan kedamaian Kelurahan/Desanya. Setiap warga negara adalah warga Kecamatan/Kemantren bertanggung jawab atas keamanan, kerukunan, dan ketenteramannya. Setiap warga Kecamatan/Kemantren adalah juga warga Kota/Kabupaten, Provinsi sekaligus Negara, dan ikut bertanggung jawab atas kewargaannya. Bupati/Walikota dan Gubernur Kepala Daerah bertanggung jawab atas keamanan, kerukunan, dan keselamatan, dan kesejahteraan warganya. Semua warga negara bertanggung jawab atas kewargaannya, dan Presiden sebagai Kepala Negara bertanggung jawab atas nasib rakyatnya dalam segala aspek kehidupan. Setiap warga negara Indonesia niscaya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga persatuan Indonesia, peduli terhadap nilai-nilai kerakyatan, permusyawaratan, dan perwakilan, serta ikut serta memperjuangkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk dapat menunaikan kewajiban masing-masing, setiap orang niscaya membekali diri dengan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan hidup sesuai dengan tuntutan zamannya. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah (A. Mkuti Ali). Setiap orang yang berilmu niscaya takut kepada Allah swt, dan mengamalkan ilmunya serta menyebarluaskannya. Demikian pula di antara manusia, binatang melata, dan binatang ternak ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Sungguh, yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah mereka yang berpengetahuan, karena Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. (QS 35:28) Tuhan Allah swt berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Hai orang-orang beriman, bila dikatakan kepadamu berilah tempat dalam pertemuan, berilah tempat, Allah akan memberi tempat yang lapang kepadamu, dan bila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Allah akan mengangkat derajat orang beriman di antara kamu dan mereka yang telah diberi ilmu. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS 58:11) Orang beriman niscaya memenuhi seruan Tuhan Allah swt dan Rasul-Nya. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul jika mengajak kamu kepada yang memberi kamu kehidupan; ketahuilah bahwa Allah berada antara manusia dan hatinya, dan hanya kepada-Nya kamu akan dihimpun kembali. (QS 8:24) Segala ikhtiar untuk mewujudkan kebaikan dimulai dari diri sendiri, sesuai pesan Nabi Muhammad saw, “Ibda` binafsika — mulailah pada dirimu sendiri!” Tuhan Yang Maha Esa mengkritik mereka yang menyuruh orang lain berbuat baik, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi kamu melupakan diri sendiri, padahal kamu membaca Kitab, tidaklah kamu berpikir? (QS 2:44) Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Dalam pandangan Allah sangat keji bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. (QS 61:2-3) Orang beriman setia kawan dalam segala lini kehidupan, sesuai dengan pesan-pesan Tuhan. Jagalah dirimu dari bencana fitnah, yang tidak hanya akan menimpa mereka yang jahat saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah dahsyat sekali dalam menjatuhkan hukuman. (QS 8:25) Setiap orang yang berilmu niscaya mengingatkan komunitasnya dengan ilmu yang dimilikinya. Seharusnya jangan semua kaum mukmin berangkat bersama-sama ke medan laga. Dari setiap golongan sekelompok mereka beberapa tinggal untuk memperdalam ajaran agama, dan memberi peringatan kepada golongannya bila sudah kembali, supaya mereka dapat menjaga diri. (QS 9:122) Setiap warga negara niscaya memanfaatkan grup-grup media sosial yang dimiliki untuk bersilaturahmi, silatulilmi, sosialisasi ide, gagasan, dan saling mengingatkan. Demi waktu sepanjang sejarah. Sungguh manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan dan saling menasihati untuk mentaati kebenaran, saling menasihati untuk kesabaran. (QS 103:1-3) Orang-orang beriman giat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan, dan menghindari yang sebaliknya. Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah amat keras hukuman-Nya. (QS 5:2) Siapa yang ingin mendirikan bangunan tinggi harus membuat fondasi yang kuat, sebab bangunan itu tergantung pada kekuatan fondasinya. Iman adalah fondasi amal. Jika iman kuat, maka amal akan tumbuh dan berkembang serta berbuah lebat. Tujuan akhir manusia adalah mencapai Tuhan, dan semua aktivitasnya, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun agama harus dibimbing oleh tujuan akhir ini. Mengikuti kehendak Tuhan berarti menuju kemakmuran, melawan kehendak Tuhan berarti menuju kehancuran. Setiap manusia niscaya melakuan introspeksi apakah ia sudah melaksanakan tugasnya kepada diri sendiri, dan berbuat baik kepada sesama. Setiap peminta bertanggung jawab atas permintaannya. Siapa yang meminta tambahan ilmu kepada Tuhan, ia bertanggung jawab untuk mengamalkan dan mengajarkannya. Siapa yang meminta karunia pekerjaan kepada Tuhan, ia bertanggung jawab untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Siapa yang meminta kelapangan rezeki kepada Tuhan, ia bertanggung jawab menggunakan rezeki itu dengan saksama. Siapa yang meminta karunia jabatan kepada Tuhan, niscaya menunaikan amanat jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Setiap perbuatan dosa seseorang hanya dirinya yang bertanggung jawab; seseorang yang memikul suatu beban tidak akan memikul beban orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan kembali, kemudian Ia memberitahukan kepadamu apa yang kamu perselisihkan.\" (QS 6:164) Siapa yang mencari petunjuk, maka itu untuk keuntungannya sendiri, dan siapa yang sesat, maka itu untuk kerugiannya sendiri. Dan tiadalah orang yang memikul beban akan memikul beban orang lain, dan Kami tidak menjatuhkan azab sebelum Kami mengutus seorang rasul untuk memberi peringatan. (QS 17:15) Seseorang yang memikul suatu beban tidak akan memikul beban orang lain. Dan bila seseorang yang memikul beban berat memanggil orang lain untuk memikulkan bebannya, sedikit pun orang lain tak dapat memikulnya, walaupun ia seorang kerabat dekat. (QS 35:18) Seseorang yang memikul suatu beban tidak akan memikul beban orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu kamu semua akan kembali, lalu diberitahukan kepada kamu apa yang sudah kamu lakukan, sebab Dia mengetahui benar segala rahasia hati. (QS 39:7) Seseorang yang memikul suatu beban tidak akan memikul beban orang lain. Bahwa yang diperoleh manusia hanya apa yang diusahakannya. Bahwa usahanya akan segera terlihat. Kemudian ia akan diberi balasan pahala yang sempurna. Bahwa kepada Tuhanmu tujuan terakhir. (QS 53:38-42) Setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya, sekurang-kurangnya kepemimpinan atas dirinya sendiri.[m]
Remember KM 50, Tangkap Fadil Imran
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PERISTIWA Km 50 tidak boleh dan tidak bisa dilupakan. Pelanggaran HAM berat aparat atas kader atau aktivis umat Islam ini harus diusut tuntas. Proses hukum yang dijalankan waktu lalu hanya dianggap main-main, pelecehan sekaligus pembodohan. Menjadi monumen dari sebuah dagelan hukum. Jangankan terbongkar siapa aktor intelektualnya, pelaku pembantaian yang sesungguhnya saja masih disembunyikan. Yang tampil ke permukaan adalah pelaku buatan yang kemudian \"dibebaskan\" oleh hukum. Keenam syuhada itu merupakan korban dari sebuah operasi pembunuhan politik. Pada awalnya yang hendak ditersangkakan adalah keenam syuhada dengan alasan \"menyerang petugas\" dan itu yang didesain oleh bos petugas yang bernama Fadil Imran Kapolda Metro Jaya lewat tampilan di depan media pada 7 Desember 2020. Sambil menjinjing \"barang bukti\" berupa dua pistol Fadil Imran berakting mencoba untuk meyakinkan. Dengan tersangka di oengadilan adalah petugas, maka terbukti bahwa Fadil Imran melakukan tindak pidana \"obstruction of justice\". Komnas HAM sendiri telah merekomendasi agar diusut status kepemilikan pistol atau senjata api tersebut. Fadil Imran sebagai Kapolda seharusnya menjalankan rekomendasi Komnas HAM dan hal itu tidak dilakukan secara konsisten. Lalu diambil alih Bareskrim. Ada dua utang besar penyidikan atas dasar rekomendasi Komnas HAM yaitu pengusutan kepemilikan senjata api dan pengungkapan penumpang dua mobil yang ikut membuntuti bahkan menembak. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Dengar Dapat bersama Komisi III DPR telah berjanji akan membuka kembali kasus Km 50 jika ada bukti baru atau novum. \"Namun demikian apabila ada novum baru, tentunya kami akan juga memproses\", kata Kapolri 24 Agustus 2022. Novum itu kini telah ditemukan. Perusak CCTV di Km 50 adalah Tim yang dipimpin Acay atau AKBP Ari Cahya Nugraha seorang polisi yang perannya terkuak dalam persidangan kasus Sambo. Ini obyek penyelidikan dan penyidikan baru. Kemudian bukti baru ditemukan pula dalam persidangan Habib Bahar Smith di Bandung mengenai kondisi jenazah saat dimandikan yang mengindikasikan bahwa telah terjadi penyiksaan pada korban sebelum para korban ditembak mati. Artinya keenam syuhada tidak dibunuh di dalam mobil. Novum lain adalah pengakuan sopir mobil derek yang menyatakan di Km 51 tidak ada peristiwa apa-apa, mobil yang didalihkan di dalamnya telah terjadi penembakan ternyata bergerak normal-normal saja. Tidak terlihat tanda-tanda insiden. Para syuhada itu diduga disiksa dan ditembak di tempat lain. Mengapa Fadil Imran harus ditangkap? Pertama, Fadil Imran diduga melakukan perbuatan kriminal \"obstruction of justice\" berbohong dan berskenario sebagaimana saat konferensi pers. Kedua, Fadil Imran telah menarik Pangdam Jaya yang tidak berkaitan dengan proses penguntitan dan pembunuhan itu untuk turut hadir dalam jumpa pers. Dengan mengangkat \"bukti palsu\" samurai segala. Melecehkan TNI. Ketiga, polisi yang terlibat dalam pembuntutan dan pembantaian adalah aparat Polda Metro Jaya. Menurut JPU di persidangan tugas itu bersandar pada tiga surat perintah. Kasus Sambo menjadi bukti kedekatan Irjen Ferdy Sambo dengan Irjen Fadil Imran. Sambo mengerahkan puluhan personil dalam kasus Km 50 untuk \"membantu\" kerja Polda Metro Jaya di bawah komando Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran. Jika ada seruan \"tangkap Fadil Imran\" maka hal itu wajar karena memang Fadil Imran yang kini menjabat sebagai Kabaharkam Polri harus diperiksa dan diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat pembantaian 6 syuhada FPI atau dikenal dengan kasus Km 50. Bandung, 17 Mei 2023
Sejumlah Saksi Diperiksa KPK Terkait Korupsi Tukin ESDM
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi dana tunjangan kinerja (tukin) pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun anggaran 2020–2022.\"Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa.Ali menjelaskan, sejumlah saksi yang diperiksa tersebut berjumlah tiga orang yang berasal dari pihak swasta, perbankan, dan tim audit Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba).\"Purminingsih, Karyawan Swasta, Direktur Kepatuhan dan SDM PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau staf lain yang ditunjuk, Perwakilan Tim Audit atas Kepatuhan Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Ditjen Minerba Tahun Anggaran 2020-2022,\" kata Ali.KPK saat ini sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja tahun anggaran 2020-2022 di Kementerian ESDM dan menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.Namun, KPK belum bersedia mengumumkan siapa saja para pihak yang ditetapkan tersangka. Adapun potensi kerugian yang ditimbulkan dalam kasus dugaan korupsi tukin tersebut diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.Sebelumnya, KPK juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mencekal 10 tersangka tersebut bepergian ke luar negeri.\"Semua nama tersebut tercantum dalam sistem daftar pencegahan usulan KPK, berlaku sampai dengan 1 Oktober 2023,\" kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh ketika dikonfirmasi ANTARA, di Jakarta, Jumat (31/3).Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan 10 pegawai kementeriannya yang terlibat dengan kasus penyelewengan tukin sudah berstatus non job.\"Dari internal waktu itu sudah di-nonjob-kan. Sedang dalam proses administrasi selanjutnya,\" kata Arifin usai menghadiri rapat soal pertambangan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/4).(sof/ANTARA)
Kejagung Kembali Menetapkan Seorang Tersangka Korupsi PT GTS
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan lagi seorang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pekerjaan apartemen, perumahan, hotel, dan penyediaan batu oleh PT Graha Telkom Sigma (GTS) periode 2017-2018.Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana, Selasa, mengatakan seorang tersangka yang ditetapkan berinisial BR (Bakhtiar Rosyidi) selaku mantan direktur utama PT GTS.\"Telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka, yaitu BR, selaku Direktur Utama PT GTS periode 2014 sampai dengan September 2017,\" kata Ketut.Usai ditetapkan sebagai tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap BR di Rutan Salemba cabang Kejagung terhitung sejak Senin (15/5) sampai dengan 3 Juni.\"Penahanan untuk mempercepat proses penyidikan,\" tambahnya.Ketut mengungkapkan peran BR dalam perkara ini ialah bersama dengan enam tersangka lainnya secara melawan hukum membuat perjanjian kerja sama fiktif, di mana seolah-olah ada pembangunan apartemen, perumahan, hotel, dan penyediaan batu split dengan beberapa perusahaan pelanggan.Selanjutnya, untuk mendukung pencairan dana, tersangka menggunakan dokumen-dokumen pencairan fiktif; sehingga dengan dokumen tersebut berhasil ditarik dana dan terindikasi menimbulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp282 miliar.Tersangka BR disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.\"Dengan ditetapkannya satu orang tersangka, maka jumlah tersangka dalam perkara ini sebanyak tujuh orang,\" ujar Ketut.Sebelumnya, Kamis (11/5), sebanyak enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Agus Herry Purwanto (AHP) selaku Komisari PT Mulyo Joyo Abadi, Taufik Hidayat (TH) selaku mantan Direktur PT GTS, Heri Purnomo (HP) selaku mantan direktur operasi PT GTS, Tejo Suryo Laksono (TSL) selaku Head Of Purchasing PT GTS, Rusjdi Basamallah (RB) selaku Direktur Utama PT Wisata Surya Timur, dan Judi Achmadi (JA) selaku mantan Dirut PT Sigma Cipta Caraka.(sof/ANTARA)
Dipindah ke Nusakambangan 14 Napi Kasus Penipuan Daring
Jakarta, FNN - Sebanyak 14 orang narapidana kasus penipuan dalam jaringan dari sejumlah lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat dipindahkan ke lapas Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.\"Berasal dari beberapa lapas di wilayah Jawa Barat. Dikumpulkan di Lapas Gunung Sindur untuk memudahkan proses pemindahan secara langsung dan akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kategori High Risk Karang Anyar Pulau Nusakambangan,\" ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Kusnali dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.Kusnali menjelaskan bahwa pemindahan itu sesuai instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Reynhard Silitonga untuk langsung menertibkan narapidana nakal yang ada di lapas dan rumah tahanan (rutan) se-Indonesia.\"Tidak hanya narapidana, bahkan petugas yang terlibat juga akan ikut kita tertibkan dan bila perlu juga kita kirim ke Nusakambangan,\" ucap Kusnali.Dari 14 orang narapidana tersebut, sebanyak sembilan orang diberangkatkan dari Lapas Gunung Sindur dan lima orang lainnya dari Rutan Kelas 1 Bandung.Ia menerangkan awalnya ada 15 orang narapidana yang akan dipindahkan ke Pulau Nusakambangan, namun satu orang masih dalam pendalaman penyelidikan lebih lanjut.\"Ini menandakan pemasyarakatan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan concern (perhatian) sekali dalam pemberantasan narapidana nakal yang ada di dalam Lapas,\" ujarnya.Sementara itu, Koordinator Pulau Nusakambangan sekaligus Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Mardi Santoso menyampaikan bahwa sebanyak 14 narapidana yang dikirim dari wilayah Jawa Barat telah tiba dan diserahterimakan di Pelabuhan Wijaya Pura Cilacap menuju Pulau Nusakambangan pada Selasa pagi pukul 06.30 WIB.\"Proses serah terima dan pemindahan keempat belas narapidana berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif, dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku,\" ucap Mardi.Ia mengungkapkan bahwa sebanyak 14 narapidana tersebut langsung dibawa ke lapas risiko tinggi kategori keamanan super-maksimal (supermaximum security).\"Dan ditempatkan dalam sel khusus one man one sell (satu sel untuk satu orang) Lapas Kelas II A Karang Anyar Pulau Nusakambangan,\" kata Mardi.(sof/ANTARA)
Mahfud MD Ditunjuk KI Pusat Menjadi Duta Keterbukaan Informasi
Jakarta, FNN - Komisi Informasi (KI) Pusat menunjuk beberapa tokoh sebagai duta keterbukaan informasi, yakni Menkopolhukam Mahfud MD, pakar komunikasi politik Effendy Gozali, tokoh pers Wina Armada Sukardi, serta aktivis pemilu Titi Anggraini.\"Mereka akan diangkat secara resmi, Rabu, 17 Mei, bertepatan dengan momen peringatan Hari Keterbukaan Informasi di Kabupaten Kampar, Riau,\" kata Anggota KI Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Syawaludin saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa.Syawaludin mengatakan KI Pusat sebelumnya telah melakukan penjaringan terhadap tokoh-tokoh terbaik yang dinilai dapat memberikan manfaat dan berdampak luas kepada masyarakat Indonesia. Kemudian, melalui penjaringan itu terpilih keempat tokoh yang layak sebagai duta keterbukaan informasi.Dengan menggandeng empat tokoh nasional itu, dia berharap KI akan terbantu untuk mempercepat proses edukasi, sosialisasi, dan pembudayaan keterbukaan informasi di setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.Sebagai pertimbangan, penunjukan duta keterbukaan informasi itu memperhatikan kondisi keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan dengan baik.KI menilai adanya keterbukaan informasi publik memberikan perubahan pada konsep pemerintahan, dari yang lebih berorientasi pada kekuasaan pemerintah menjadi melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik.\"Di samping itu, keterbukaan informasi publik merupakan suatu aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia,\" tambahnya.Syawaludin mengatakan KI Pusat perlu menggandeng tokoh-tokoh nasional tersebut untuk bersinergi, bekerja sama, dan berdiskusi dalam rangka memperkuat relasi kemitraan KI.\"Utamanya, membangun kesadaran bersama sebagai tanggung jawab untuk menyosialisasilkan, mengedukasikan, dan membudayakan keterbukaan informasi di negara demokrasi yang bercirikan adanya partisipasi publik,\" jelasnya.Kunci utama demokrasi sebagai suatu sistem bernegara adalah partisipasi individu dalam pembentukan nilai-nilai berbangsa. Sehingga, untuk mewujudkan partisipasi yang bermakna, maka warga perlu mendapat cukup informasi.\"Pemenuhan suatu informasi bermanfaat dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara yang dapat berakibat pada kepentingan publik,\" ujar Syawaludin.(sof/ANTARA)
Hubungan Indonesia-Mesir Diharapkan Semakin Kuat di Masa Mendatang
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengharapkan hubungan Indonesia dan Mesir, baik secara politik maupun keilmuan keagamaan dapat semakin kuat di masa mendatang.“Semoga hubungan Indonesia-Mesir terus meningkat dan semakin kuat di masa yang akan datang,” kata HNW, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Hal tersebut dia sampaikan di tengah-tengah kegiatan Memimpin Kunjungan Kerja Delegasi MPR RI ke Mesir pada 28 April hingga 3 Mei 2023. HNW menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Senat Mesir dalam kunjungan tersebut.Ia mengungkapkan Indonesia memiliki hubungan dekat dengan Mesir yang sudah terjalin sejak lama. Kedekatan itu, kata dia, muncul karena kedua negara sudah terbiasa berdiskusi tentang demokrasi dan pemerintahan.“Selain itu, Indonesia-Mesir sudah terbiasa bertukar kunjungan pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara. Mesir bahkan merupakan negara pertama yang mengakui Kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946,” ujar dia.HMW menambahkan solidaritas Mesir dan Indonesia tercermin dalam forum-forum Internasional. Keduanya merupakan pelopor KTT Afrika-Asia dan sesama anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Mesir dan Indonesia mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah di negara Arab, seperti Suriah, Palestina, dan Irak.Oleh karena itu, HNW menyatakan siap untuk melanjutkan penguatan hubungan Indonesia dengan Mesir, baik dalam skala politik maupun keilmuan keagamaan.Hal itu lalu disambut baik oleh Wakil Ketua Senat Mesir Bahaa El Di Abu Shoka. Ia berharap melalui Diplomasi Parlemen Indonesia dan Mesir, kedua belah pihak dapat berkontribusi positif untuk penguatan demokrasi dan hubungan antara kedua bangsa dan negara. Selain berkunjung ke Parlemen Mesir, HNW melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk kedutaan besar di Mesir dan berbagai latar warga Indonesia di Mesir.Ia diundang untuk menyampaikan orasi dalam rangka penyambutan ratusan mahasiswa baru Indonesia di Universitas Al Azhar Mesir serta diterima berdialog dengan Rektor dan Wakil Rektor Al Azhar untuk mendiskusikan solusi bagi kemudahan dan penambahan penerimaan mahasiswa Indonesia di universitas tersebut.HNW menyampaikan apresiasi kepada Rektor Al Azhar Mesir Dr. Salama Daoud atas peran Al Azhar beserta ulama dan alumninya terhadap pengembangan ilmu dan dakwah yang wasathiyyah di Indonesia sejak zaman perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi.HNW berterima kasih atas penerimaan yang baik dari Al Azhar terhadap mahasiswa Indonesia di Mesir. Saat ini, jumlah mahasiswa Indonesia di Al Azhar Mesir merupakan yang terbanyak dari negara asing lainnya, yakni 12 ribu mahasiswa dari total 40 ribu mahasiswa asing dari 120 negara.“Apresiasi yang tinggi untuk institusi Al Azhar yang terus menyebarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta telah menerima dengan baik mahasiswa Indonesia yang belajar di sana,\" kata dia.(sof/ANTARA)
POPULER
