ALL CATEGORY
Kecelakaan Kalimat, Klaim Hary Tanoe 7 Juta Etnis China Mendukung Capres Pilihan Jokowi
Jakarta, FNN - Kunjungan Ketua Partai Perindo, Hary Tanoe Sudibyo bersama Ketua Paguyuban Masyarakat Tionghoa Indonesia kepada Presiden Jokowi, sedang heboh di media sosial. Pasalnya, dalam kunjungan tersebut Hary Tanoe mengklaim bahwa tujuh juta warga Tionghoa di Indonesia mendukung calon presiden pilihan Jokowi. Netizen pun menganggapi dengan penuh keheranan karena bukankah mereka yang teriak-teriak anti-politik identitas? Lalu, mengapa sekarang mereka sendiri yang bermain politik identitas? Yang menarik, netizen yang mengatakan seperti itu bukan hanya muslim, tetapi juga komunitas Tionghoa yang berada di luar negeri. Mereka mengatakan bahwa klaim Hary Tanoe membahayakan mereka. Menanggapi kehebohan tersebut, Rocky Gerung mengatakan, “Ya, itu Hary Tanoe terlalu gembira untuk melakukan klaim itu. Tetap dalam politik ada unsur di mana nggak mungkin satu blok pindah langsung atau nggak mungkin dipaksakan opini itu,” ujar Rocky dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (17/5/23). Tetapi, lanjut Rocky, tentu kita melihat hal itu sebagai klaim politik dari Hary Tanoe yang juga adalah tokoh partai politik. Mungkin dia akan merevisi, tetapi satu point adalah keadaan berubah karena Jokowi berupaya untuk memberi sinyal yang makin lama makin terarah, terutama kepada Prabowo. Bagi Prabowo hal itu bagus, tetapi tentu Prabowo mesti memberi sinyal kembali bahwa yang dimaksudkan adalah warga negara yang mendukung program seorang presiden, bukan ethnicity, tambah Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, tersebut Rocky juga mengatakan bahwa 7 juta warga Tionghoa yang diklaim oleh Hary Tanoe itu juga ada klasifikasinya. Jadi, kalau menyatakan klaim dari awal berbahaya, karena akan menjadi negative campaign untuk seseorang yang didukung oleh Hary Tanoe, terutama Jokowi. Kemungkinan, kata Rocky, Hary Tanoe berpikir untuk menemui Jokowi, setelah itu menemui Prabowo, sehingga sinyal dia sebagai salah satu tokoh masyarakat China akan mempunyai gerbong untuk masuk dalam politik. Padahal, sebetulnya secara resmi Hary Tanoe sudah punya Perindo dan Perindo itu bukan masyarakat China saja, karena anak-anak muda di daerah justru juga Perindo. Rocky menyebut klaim Hary Tanoe sebagai kecelakaan kalimat. “Itu sebetulnya kecelakaan kalimat,” tandas Rocky. Saat ini, keadaan Indonesia masih dalam satu situasi yang terbelah dan isu sensitif tentang etnis China masih sangat kuat. Mestinya politisi berhati-hati dalam berbicara, terlebih yang berkaitan dengan isu sara. Jangan karena sedang euforia, merasa sedang di atas, bergaul dengan pusat-pusat kekuasaan, dia mengklaim seperti itu. “Itu bahayanya kalau tim di sekitar Hary Tanoe itu tidak peka. Nanti orang anggap berarti Hary Tanoe jadi agen TKA China ke Indonesia. Orang lupa bahwa ada China Indonesia, ada China Tionghoa, China dari RRC, itu yang bisa beda jalan pikirannya,” ungkap Rocky. Karena soal ethnicity peka sekali, Rocky berharap ada koreksi yang lebih kuat, terutama dari Perindo, supaya orang merasa bahwa ini permainan politik, bukan permainan ethnicity. “Jadi, klaim-klaim politik identitas mesti dihilangkan,” ujar Rocky. Rocky menyarankan agar media mengejar terus apa yang dimaksud, supaya ada klarifikasi. Dengan demikian, opini publik tidak terbentuk bahwa seolah-olah ada infiltrasi atau ada penempatan komunitas China di beberapa capres, karena dianggap bahwa komunitas China isinya adalah modal dan kapital. (ida)
Pangdam XIV/Hasanuddin Meminta Agar TNI AD di Muna Tidak Berpolitik
Kendari, FNN - Panglima Kodam (Pangdam) XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso meminta kepada seluruh TNI AD termasuk di jajaran Kodim 1416/Muna, Sulawesi Tenggara agar tidak berpolitik atau berpolitik praktis.\"Terkait mendekatnya tahun politik, saya menekankan untuk senantiasa siap siaga untuk mendukung dan melaksanakan tugas-tugas perbantuan pemerintah demi kelancaran Pemilu 2024, namun tetap menjunjung tinggi netralitas,\" kata Pangdam Mayjen TNI Totok Imam Santoso dalam keterangan diterima di Kendari, Rabu.Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit baik personel militer, PNS maupun Persit di Makodim 1416/Muna agar tetap menjaga netralitas dalam menghadapi Pemilu 2024.Dia menegaskan bahwa tugas personel TNI yakni bersinergi dengan kepolisian, Bawaslu, KPU dan pemerintah daerah mengawal dan mengawasi agar Pemilu 2024 dapat berjalan aman dan lancar.Selain itu, ia juga meminta agar prajurit TNI AD tidak mendukung salah satu calon apalagi ikut melakukan kampanye. Bahkan Pangdam melarang prajurit menggunakan kaos, topi atau pun hal lainnya yang berkaitan dengan salah para kontestan dalam pemilu.Lebih lanjut Mayjen Totok mengatakan bahwa menjaga netralitas merupakan ketentuan yang telah diatur dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang harus dipedomani.Selain itu, tambah Pangdam, menjaga netralitas dalam mengawal pemilu merupakan instruksi langsung dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.Dalam pengarahannya, Jenderal bintang dua ini juga berpesan kepada jajarannya di Muna untuk berbangga diri dengan satuan, melaksanakan tugas dengan baik sesuai jabatan yang diemban masing-masing sesuai koridor Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.Lebih lanjut, mantan Gubernur Akmil ini menekankan untuk selalu mengikuti dan melaksanakan berbagai program-program unggulan yang diberikan oleh pusat maupun dari Kodam XIV/Hasanuddin di antaranya memanfaatkan halaman rumah dengan memiliki kandang ayam, kolam ikan, kebun dan tempat bermain anak.\"Demikian pula Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni sementara berjalan supaya dilaksanakan dengan optimal, termasuk melaksanakan program bioflog dan polibag, serta program door to door tenaga kesehatan dimana program ini akan dilaksanakan sesuai dengan perintah Bapak Kasad,\" pungkas Pangdam Mayjen Totok.(ida/ANTARA)
Kemenangan Timnas Indonesia Dipengaruhi Mental Juara
Jakarta, FNN - Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM) Nurhadi Susanto menilai kemenangan Timnas Indonesia U-22 dalam SEA Games 2023 salah satunya dipengaruhi oleh mental juara yang tinggi dari pemain.Menurut Nurhadi, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, mental juara yang dimiliki oleh timnas tersebut merupakan bagian dari keberhasilan transformasi di tubuh PSSI yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir.“Mental juara yang tinggi dari Timnas Indonesia merupakan bagian dari keberhasilan transformasi yang dilakukan Erick di PSSI,\" kata dia.Lebih lanjut, Nurhadi menyampaikan pengurus PSSI di periode sebelumnya telah membuat pondasi yang baik sebagai upaya mentransformasi PSSI menjadi lebih baik dan hal tersebut dilanjutkan oleh Erick.Meskipun begitu, ia menilai, pendekatan terkait dengan transformasi PSSI itu dilakukan berbeda oleh Erick. Erick yang memiliki latar belakang pemilik klub sepak bola besar, kata Nurhadi, memiliki pendekatan yang berbeda dengan pengurus sebelumnya, seperti menghadirkan semangat sportivitas di PSSI.\"Dalam olahraga, semangat sportivitas sifatnya universal. Semangat tersebut yang diterapkan Erick di PSSI. Selama ini, atlet dan pelatih yang berprestasi kerap diterapkan di posisi yang tidak pas. Erick nampaknya mengetahui persis bagaimana menempatkan atlet dan pelatih yang berprestasi di posisi sebenarnya sehingga saat ini dukungan atas prestasi Garuda Muda sangat dinantikan,” jelas Nurhadi.Mental pemenang ataupun mental juang tinggi yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia U-22 itu, menurutnya, juga dapat diterapkan oleh seluruh insan BUMN. Dengan demikian, akan semakin banyak BUMN yang memiliki kinerja yang baik.Tim nasional Indonesia U-22 mengakhiri penantian medali emas selama 32 tahun dari cabang olahraga sepak bola, berkat kemenangan 5-2 atas Thailand pada pertandingan final yang dimainkan di Stadion Nasional, Phnom Penh, Selasa (16/5) malam.Garuda Muda tidak memperoleh kemenangan itu dengan mudah. Setelah unggul 2-0 pada babak pertama, Thailand mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 menjelang waktu normal usai. Namun, Indonesia kemudian mampu mengamankan medali emas berkat tiga gol tambahan pada masa tambahan waktu.(ida/ANTARA)
Wagub Lampung Memenuhi Undangan KPK untuk Klarifikasi LHKPN
Jakarta, FNN - Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) miliknya.Chusnunia tiba di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, pukul 08.52 WIB dengan didampingi satu orang ajudannya. Meski demikian Chusnunia bungkam dan enggan berkomentar saat disapa awak media.Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri telah mengumumkan agenda klarifikasi LHKPN terhadap Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim pada Rabu (17/5).Meski demikian, Ali tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan lembaga antirasuah memanggil Chusnunia untuk memberikan klarifikasi LHKPN.\"Nanti tentu Tim Kedeputian Pencegahan KPK akan menjelaskan lebih lanjut teknik klarifikasi terhadap Wakil Gubernur Lampung,\" ujarnya.Menurut data LHKPN Periode 2021 yang dilaporkan pada tanggal 7 Maret 2022, Chusnunia mencatatkan kekayaan sebesar Rp13.663.133.913,00.Dalam LHKPN tersebut, Chusnunia melaporkan harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp6.887.100.000,00, kemudian alat transportasi dan mesin dengan nilai Rp425.000.000,00.Ia melaporkan memiliki kas dan setara kas senilai Rp6.351.033.913,00 dan tidak tercatat memiliki harta bergerak lain, surat berharga, maupun utang.(ida/ANTARA)
Terdakwa Hakim MA, Sudrajad Dimyati, Minta Dibebaskan dari Kasus Suap
Bandung, FNN - Terdakwa kasus suap pengurusan perkara, yakni Hakim Mahkamah Agung (MA) nonaktif Sudrajad Dimyati, meminta dibebaskan atas kasus yang menjeratnya saat membacakan nota pembelaan pada sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu. Sudrajad membantah telah menerima uang suap karena dia menilai jaksa tidak bisa membuktikan hal tersebut. Adapun jaksa menuntut Sudrajad telah menerima uang 80 ribu dolar Singapura. \"Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tidak secara sah dan meyakinkan pada dakwaan kesatu atau kedua, membebaskan dari seluruh dakwaan,\" kata Sudrajad saat membacakan nota pembelaan. Selain meminta dibebaskan, dia membantah telah membeli logam mulia yang disebut sebagai hasil dari penerimaan uang suap. Dia mengaku dirinya sempat membeli logam mulia yang berasal dari uang warisan. \"Tidak dapat disimpulkan uang pembelian (logam mulia) adalah uang hasil pengurusan perkara,\" kata dia. Dalam sidang tersebut, Sudrajad hadir secara daring melalui layar yang ditampilkan di ruang sidang. Sudrajad diketahui menghadiri sidang secara daring itu dari Ruang Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudrajad di ruangan itu didampingi kuasa hukumnya. Selain itu, tim kuasa hukum yang lain turut hadir secara langsung di Ruang Persidangan Pengadilan Negeri Bandung. Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati dihukum selama 13 tahun penjara akibat kasus suap pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Jaksa Penuntut Umum Wawan Yunarwanto mengatakan Sudrajad dituntut terbukti bersalah karena telah menerima suap sebesar 80 ribu dolar Singapura berdasarkan bukti dan fakta yang ada selama proses persidangan. \"Dituntut selama 13 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar, subsider 6 bulan kurungan, dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar 80 ribu dolar Singapura seperti yang diterima, apabila tidak dapat mengembalikan maka dipidana penjara empat tahun,\" kata Wawan di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu. Dia menjelaskan tuntutan Sudrajad Dimyati itu sesuai dengan dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Jhonny G. Plate Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi BTS
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Rabu, menetapkan Jhonny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkoinfo) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan BTS BAKTI Kominfo periode 2020 sampai dengan 2022. Jhonny ditetapkan sebagai tersangka keenam dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan 2022. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik memeriksa Jhonny sebagai saksi untuk yang ketiga kalinya. Pemeriksaan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB. Jhonny juga pernah diperiksa pada tanggal 14 Februari dan 15 Maret, dengan kapasitas sebagai saksi. Pada pemeriksaan yang ketiga kalinya, penyidik meminta klarifikasi evaluasi terhadap hasil-hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI yang menyebut kerugian keuangan negara sebesar Rp8,32 triliun. \"Kerugiannya sekitar Rp8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap para saksi-saksi dan para pelaku termasuk para tersangka yang sudah kami kami tetapkan,\" kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini sebelumnya. Pada Selasa (2/5) penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI telah melimpahkan tahap II tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Pelimpahan tahap II ini untuk tiga tersangka, yakni Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020. Sedangkan untuk dua tersangka lainnya, yakni Mukti Ali (MA) tersangka dari pihak PT Huwaei Technology Investment dan Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy masih dalam proses pemberkasan.(ida/ANTARA)
Membawa Lari PDIP dari Sukarnoisme
Oleh: Fathorrahman Fadli - Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) TEPAT 1 Syawal 1444 versi Lebaran Muhammadiyah, Megawati Sukarnoputri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, begitu Megawati meluncurkan Ganjar Pranowo, di samping ada sekelompok elit PDIP yang senang, juga ada banyak rasa kecewa yang menyergap. \"Lha, kok Ganjar, apa prestasi Ganjar selama ini\", \"Lha, kok Ganjar, dia kan penyuka film bokep\", \"Lha, kok Ganjar, dia khan terlibat isu korupsi e-KTP\", dan berbagai komentar miring lainnya. Menjelang tahun politik, isu-isu tak sedap senantiasa seperti itu seringkali keluar. Sebab data digital senantiasa menyimpannya dengan sangat rapi. Berbagai kasus yang menimpa seseorang apalagi dia seorang tokoh politik, pastilah akan dijadikan peluru dalam perang merebut kekuasaan. Apalagi sudah menjadi fakta, yang bukan fakta pun sengaja dibuat untuk menjatuhkan seseorang. Saran saya, itu mesti kita baca sebagai bagian dari dinamika politik yang susah sekali dihilangkan. Satu-satunya cara yang terbaik adalah menunggu fakta baru guna menjawab berbagai tudingan yang disarungkan pada sang lawan. Itu saja! Isu tak sedap serupa juga disarungkan pada Anies Baswedan ketika Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem mengumumkannya sebagai kandidat presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Anies dituding akan membawa Indonesia seperti Suriah, akan membentuk negara khilafah, Anies boneka Amerika, Anies itu Orang Arab, Anies pendukung politik identitas, Anies akan memecah belah bangsa dan lain-lainnya. Satu lagi kandidat Presiden adalah Prabowo. Namun Prabowo belum banyak yang menyerang secara masif. Kalau ada yang akan menyerang, banyak isu juga yang mereka persiapkan untuk Prabowo mulai status Jomblo karena lama tak beristri lagi, korupsi anak buahnya di seputar bisnis udang benur, bisnis senjata, gagalnya proyek Food Estate, hingga yang lain; bisa saja diciptakan. Semua itu akan menjadi sampah politik pada waktunya. Membawa Lari PDIP Namun bagaimana ceritanya soal Membawa Lari PDIP itu sendiri. Istilah “membawa lari” ini dikenalkan oleh pengamat militer Salim Said. Istilah itu —dulu, dia populerkan saat menulis kasus Anas Urbaningrum yang berhasil memenangkan pertarungan Kongres Partai Demokrat di Bandung melawan Andi Mallarangeng yang dijagokan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Peristiwa itu dinilai Salim Said sebagai potensi untuk membawa lari Partai Demokrat dari tangan SBY. Saat itu SBY memang tidak memberi azimat Anas Urbaningrum sebagai Petugas Partai sebagaimana Megawati memberi gelar itu pada Joko Widodo. Di sinilah letak kecerdasan politik Megawati dibanding SBY. Istilah “membawa lari” itu tentu saja bersifat political warning call. Tampaknya SBY paham sekali soal itu, lalu dia membuat gerakan untuk memutus mata rantai kekuasaan baru Partai Demokrat dari tangan Anas Urbaningrum kembali ke SBY. Kalau di kalangan Kubu Politik Anas, SBY dinilai telah membegal kekuasaan Anas yang telah memenangkan Kongres secara sah. Dan, Anas pun bernasib sial, ia harus nyantri di Pondok Pesantren Sukamiskin Bandung selama 10 tahunan. Kini, ia kembali bernafas lega sambil memulihkan stamina perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, lain halnya dengan Megawati yang secara terbuka menyebut Joko Widodo sebagai Petugas Partai. Sebagai kosa kata politik sesungguhnya Istilah Petugas Partai itu cukup menggelikan jika disarungkan pada kadernya yang berhasil menjadi seorang Presiden. Saya meyakini dengan sepenuh jiwa bahwa Jokowi sebagai Presiden yang nyata-nyata diusung PDIP marah besar dengan istilah petugas partai tersebut. Mengapa? Sebab istilah tersebut bersifat peyoratif. Namun apa boleh buat, istilah Petugas Partai itu memang sebuah fakta politik, dan secara substansial istilah itu juga tidak salah, meski sangat peyoratif. Misalnya kalimat, \"Jokowi bukan siapa-siapa tanpa PDIP,\" ujar Megawati sebagaimana sering ia ungkapkan secara terbuka dalam berbagai acara PDIP. Itu azimat politik Megawati dalam mengendalikan Presiden Jokowi. Azimat politik tidak sepenuhnya efektif, karena Jokowi dalam hal-hal tertentu terlihat tidak tunduk pada Jokowi. Dalam soal proyek-proyek pembangunan, Jokowi lebih banyak mengikuti saran-saran dari Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Namun ketika berkaitan dengan tiket kepartaian, Azimat Petugas Partai itu berlaku efektif dan sepenuhnya bisa dikendalikan oleh Megawati. Faktanya, deklarasi Ganjar sebagai Capres PDIP itu, Megawati mampu membawa Jokowi, meski dengan pesta yang sangat minimalis. Potensi Jokowi untuk membawa Lari PDIP itu banyak sekali tanda-tandanya. Sejak awal, sesungguhnya Megawati terlibat semacam Power Struggle dengan Jokowi. Megawati sejatinya memendam rasa kecewa karena dirinya terpaksa mundur sebagai calon Presiden PDIP ketika Jokowi dipaksa oleh politisi senior PDIP sebagai penggantinya. Rasa-rasanya saat ini Puan Maharani juga memiliki perasaan politik yang sama dengan ibunya itu. Namun Puan juga sedang belajar memendam kesabaran revolusioner pasca Lebaran tersebut demi kepentingan PDIP secara keseluruhan. Dalam situasi yang seperti itu, lagi-lagi yang untung adalah para konglomerat China yang selama ini menjadi penyokong utama pembiayaan politik dan logistik PDIP. Di sini Megawati selalu membangun keseimbangan politik. Bahkan muncul isu bahwa Ganjar Pranowo adalah \"Dadu Politik Negosiasi\" antara Megawati dengan para konglomerat tersebut. Megawati sadar betul bahwa, politik tanpa logistik akan anarkis. Di sini dia terpaksa berdamai dengan keadaan. Megawati sadar bahwa Puan Maharani belum waktunya ditampilkan sebagai calon presiden dari PDIP. Jika pola ini dibiarkan, maka ada beberapa keuntungan sekaligus kerugian dalam kasus ini. Pertama, jika Megawati yang lahir 23 Januari 1947 (usia sekarang 76 tahun), maka pada 6 tahun mendatang Megawati akan berusia 82 tahun. Padahal 6 tahun mendatang itu adalah pesta politik Pemilu 2029. Kondisi fisik dan mental Megawati sudah barang tentu akan sangat menurun. Usia tidak bisa dilawan, sedang takdir usia manusia tidak ada yang tahu. Di sinilah peluang bagi penerima mandat PDIP potensial akan membawa lari PDIP dari trah Sukarno yang mempesona dunia itu. Di sini pula kekuasaan Megawati akan rapuh, sedang kekuasaan Puan Maharani belumlah matang. Dan di titik ini pulalah Megawati mesti berfikir lebih strategis demi memelihara Sukarnoisme untuk Indonesia yang lebih beradab. (*)
Perebutan Pengaruh Jokowi-Megawati dan Kecemasan Oligarki
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) ACARA Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, 14 Mei 2023 mengecewakan PDI-P. Pidato yang diharapkan akan mengarahkan relawannya mendukung Ganjar Pranowo, justru Jokowi memberi indikasi kuat tak mendukung bakal capres PDI-P itu. Padahal, PDI-P sgt mengharapkan efek ekor jas Jokowi yang diduga masih punya pengaruh besar. Tak heran, politisi PDI-P Adian Napitupulu mengungkapkan kekecewaannya dengan mengatakan Jokowi tak boleh mengarahkan relawannya mendukung salah satu bakal capres. Presiden harus netral. Dalam pidatonya Jokowi menyatakan pilpres 2024 sangat krusial bagi masa depan bangsa. Karena itu, ia mengingatkan relawannya untuk tidak tergesa-gesa dalam menjatuhkan pilihan. Bacapres yang dipilih harus memenuhi kriteria berikut. Pertama, dia haruslah tokoh pemberani dalam mengambil keputusan. Kedua, mengerti cara mengelola negara. Ketiga, harus mengerti strategi dan memiliki gagasan. Jangan memilih pemimpin yang hanya menjalankan rutinitas sebagai presiden, yang hanya duduk di Istana dan tanda-tangan. Keempat, sosok itu harus mampu membangun strategi ekonomi dan strategi politik. Kelima, ia harus dekat dengan rakyat. Ketum Jokowi Mania Nusantara (Joman) yang juga Ketum Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer, meyakini kriteria dari Jokowi itu merujuk pada sosok Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Penasihat Repdem Beathor Suryadi bahkan menyatakan Jokowi telah mempermalukan dan menghina Ketum PDI-P Megawati Sorkarnoputri dan melawan keputusan PDI-P mendukung Ganjar. Ia khawatir sikap Jokowi itu berdampak pada PDI-P dalam pemilu mendatang. Karena itu, ia mendesak Mega untuk mencabut mandat petugas partai itu. Hal terakhir inilah yang menakutkan Jokowi sehingga ia tak bersedia mengungkap nama bacapres yang didukungnya. Padahal, Musra telah mengajukan tiga nama bacapres kepadanya: Ganjar, Prabowo, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Jokowi mengaku ia hanya akan membisiki kepada relawan nama bacapres yang didukungnya. Awalnya, Jokowi mendukung Ganjar. Hal itu jelas ketika dalam suatu kesempatan ia memberi ciri-ciri tokoh yang layak menggantinya, yaitu berambut putih dan dahinya berkerut. Jokowi putar haluan setelah Ganjar tak lagi berada dalam pengaruhnya, melainkan di bawah kendali Mega. Untuk memisahkan Ganjar dari Jokowi, Mega secara cerdik memerintahkan Gubernur Jateng itu menolak Timnas Israel berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia U-20 yang akan berlangsung di Indonesia. Sikap Mega dan Ganjar itu dilihat Jokowi sebagai tamparan ke wajahnya. Toh, ajang itu diharapkan akan memperkuat pengaruhnya di dalam negeri terkait pilpres, sekaligus menaikkan pamornya di pentas dunia. Justru Mega tak menginginkan membesarnya pengaruh Jokowi sehingga ia menjadi penentu kunci dalam percaturan pilpres. Bahkan, kalau pengaruh Jokowi membesar, bisa jadi ia akan mewujudkan gagasan perpanjangan masa jabatan presiden yang ditentang Mega. Setelah Ganjar berjarak dengan Jokowi, Mega langsung menjadikan kader PDI-P itu sebagai bacapres partainya. Harapannya, pengaruh Jokowi melemah terkait pilpres. Tapi Mega salah hitung. Tak ia duga petugas partai yang tampak lugu itu berani melawannya. Mega abai bahwa Jokowi akan mengambil langkah apapun untuk memastikan penggantinya adalah orang yang akan melanjutkan legacy dan program pembangunannya. Dirampasnya Ganjar dari tangannya justru membangunkan Jokowi bahwa Mega tak berkomitmen untuk melanjutkan legacy dan kebijakan pembangunan Jokowi yang dianggap berasal dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, musuh Mega. Jokowi beralih mendukung Prabowo karena tokoh ini berjanji akan melanjutkan 99,99 persen program pembangunan Jokowi. Perlu diingat, bulan lalu Hashim Djojohadikusumo -- wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra sekaligus adik kandung Prabowo -- menyatakan program pembangunan Jokowi berasal dari Prabowo. Aneh? Tidak juga. Sebagaimana diketahui, Prabowo adalah menantu Presiden Soeharto dan putera Soemitro Djojohadikusumo, begawan ekonomi sekaligus arsitek pembangunan Orba. Prabowo juga menghabiskan banyak waktunya mempelajari ekonomi secara otodidak. Di sisi lain, Prabowo adalah bawahan Luhut di militer sekaligus teman karibnya. Di pemerintahan saat ini, Luhut dikenal sebagai arsitek pembangunan pemerintahan Jokowi. Dus, dalam konteks klaim Hashim di atas, masuk akal kalau kita berasumsi program pembangunan Jokowi yang sangat berbau Orba itu berasal dari Luhut yang didapat dari Prabowo. Toh, klaim Hashim tidak dibantah Luhut maupun Jokowi. Kriteria bacapres ala Jokowi di atas, kendati belum tentu matching dengan sosok Prabowo, jelas tidak sesuai dengan profil dan rekam jejak Ganjar. Memang Prabowo cukup paham ekonomi dan, sebagai prajurit ABRI, pasti ia diajarkan ilmu strategi. Tapi secara praksis, Prabowo dikenal sebagai politisi yang tidak andal. Namun, Ganjar juga bukan pemimpin yang berhasil. Capaian-capaiannya di bidang ekonomi dan politik di Jateng sungguh menyedihkan. Selama 9 tahun memimpin provinsi itu, Jateng hadir sebagai wilayah termiskin di Pulau Jawa. Ia juga meresahkan warga Wadas dan Pegunungan Kendeng -- keduanya di Jateng -- karena mengizinkan proyek pertambangan milik oligarki di sana, yang berpotensi merusak lingkungan dan hajat hidup warga. Lalu, saat ini 15 desa di Demak, Jateng, terendam banjir yang tak dipedulikan Ganjar. Ia lbh sibuk bersafari politik di Jawa Barat. Belum lagi bicara tentang integritasnya. Ia sempat diberitakan terlibat kasus mega korupsi e-KTP. Dukungan Mega kepada Ganjar -- sebelumnya ia ditolak -- memang bersifat pragmatis dan oportunistik. Pasalnya, tak ada kader PDI-P lain yang dapat bersaing dengan Anies Baswedan maupun Prabowo. Terlebih, PDI-P bakal tak mendapat logistik dari oligarki kalau bacapresnya tak punya prospek kemenangan di pilpres. Dukungan Jokowi pada Prabowo juga blm tentu membuat para oligark dapat tidur nyenyak. Pasalnya, Prabowo gagal dalam dua pilpres terakhir. Dan, dari sisi elektabilitas, posisi Prabowo lebih buruk daripada ketika ia menjadi capres di dua pilpres sebelumnya. Bagaimanapun, perebutan pengaruh Mega-Jokowi membuat pembentukan koalisi parpol-parpol pendukung pemerintah di luar Nasdem menjadi tegang dan sulit. Selain PPP dan PAN, besar kemungkinan tak ada parpol lain yang akan bergabung dgn PDI-P. Perseteruan historis Golkar-PDIP membuat keduanya sulit berada dalam satu koalisi. PKB juga dapat diharap berpindah ke kubu koalisi yang dibangun PDI-P karena Ketum PKB Muhaimin Iskandar adalah pasien rawat jalan yang terpaksa tunduk kepada maunya Jokowi. Situasi ini membuat posisi Ganjar dan PDI-P rentan kalah. PPP dan PAN adalah cek kosong. Mayoritas konstituen kedua partai adalah simpatisan Anies yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). itu sebabnya, Jokowi mendorong kedua partai bergabung dengan PDI-P untuk menghibur Mega, tapi dengan niat mimpi Mega membuat hattrick di pilpres menjadi ambyar. Tapi tidak mudah juga bagi Jokowi membangun koalisi Gerindra-PKB-Golkar. Golkar bersedia bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) -- terdiri dari Gerindra dan PKB -- asalkan Airlangga menjadi bacapresnya. Cak Imin menentang. Prabowo tidak dapat berbuat banyak karena sejak awal Gerindra-PKB telah berkomitmen membangun koalisi dengan posisi bacapres dan bacawapres yang belum ditentukan keduanya. Meskipun perolehan suara Golkar lebih besar dari pada PKB, Golkar datang belakangan. Tak heran, Prabowo mengatakan Cak Imin menjadi penentu apakah Golkar akan bersama mereka atau tidak. Cak Imin memang dalam posisi untuk tidak mengalah karena Munas PKB mengamanatkan dirinya sebagai bacapres. Airlangga juga menghadapi situasi yang sama. Karena Golkar tak akan bergabung dengan koakisi PDIP-PPP-PAN dan kemungkinan tak pula dpt bergabung dengan KKIR, bukan tidak mungkin ujungnya Golkar akan bergabung dengan KPP. Airlangga telah bertemu dengan Surya Paloh, SBY (Ketua Dewan Pembina Demokrat), dan Jusuf Kalla (politisi senior Golkar pendukubg Anies). Tampak mereka telah menemukan frekuensi yang sama. Yang belum jelas, apakah Demokrat dan PKS setuju bila Airlangga menjadi bacawapres Anies? Di tengah ketidakpastian koalisi ini, oligarki menjadi cemas. Bila Golkar bergabung dengan KPP, maka Ganjar dan Prabowo berpotensi kalah bahkan dalam satu putaran. Mereka tak menghendaki Anies karena ia tak mendukung status quo yang sangat menguntungkan mereka. Anies punya rekam jejak melawan oligarki. Ketika memimpin Jakarta, ia langsung memenuhi janji kampanyenya dengan menghentikan reklamasi 13 pulau milik oligarki karena proyek itu merugikan lingkungan dan nelayan kecil. Dan terbukti kemudian, ia tak dapat dirayu, ditekan, dan disuap untuk meloloskan proyek itu. Memang dalam setiap kebijakannya, Anies selalu menekankan isu keadilan sosial. Menurutnya, Republik ini hadir semata-mata untuk melindungi, mengayomi, dan memajukan seluruh rakyat tanpa kecuali. Dus, kendati tidak antiorang kaya, Anies menjadikan keadilan sosial sebagai episentrum kebijakannya. Melihat kriteria bacapres yang diajukan Jokowi, pengalamannya di pemerintahan, dan prestasi-prestasi besar yang diukirnya di Jakarta, sesungguhnya Anies lebih memenuhi kriteria itu ketimbang Prabowo. Namun, secara paradoks, pandangan dan sikap Anies terhadap isu keadilan sosial inilah yang menjadi ketakutan Jokowi dan oligarki. Kebetulan juga kalau pilpres berjalan jujur dan adil, peluang Anies memenangkan kontestasi cukup besar. Inilah yang menjadi penyebab Jokowi melakukan berbagai cara untuk menyingkirkan Anies dari arena pllpres, meskipun untuk itu ia harus melecehkan harkat dan martabat konstitusi, serta berpotensi melahirkan keos sosial. Sedemikian vulgarnya Jokowi melawan Anies sehingga publik terheran-heran mengapa Jokowi merasa demikian penting legacy dan program pembangunannya -- yang sebenarnya karut-marut -- sehingga ia merasa berhak mengatur siapa pemenang pilpres mendatang. Bukan tak mungkin perangai aneh Jokowi ini didorong oleh oligarki yang, dalam konteks bisnis dan karier politik anak-anak dan menantunya, menjaga hubungan saling menguntungkan dengan oligarki merupakan keniscayaan. Kendati menentang keinginan Jokowi memperpanjang masa jabatan dengan alasan melanggar konstitusi, Mega membiarkan Jokowi menindas Anies. Selain menguntungkan bacapres PDI-P, Mega tak mau berseberangan dengan oligarki yang duitnya sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja kampanye PDI-P. Dengan kata lain, hanya soal penindasan Anies-lah Mega dan Jokowi mencapai titik temu. Selebihnya, mereka berseteru di semua hal. Kiranya perebutan pengaruh Mega-Jokowi masih akan berlangsung sampai menjelang pendaftaran bakal capres-cawapres ke KPU pada Oktober mendatang. Sementara oligarki dipaksa menunggu dengan harap-harap cemas hasil akhir perseteruan itu, yang bisa jadi jauh dari harapan mereka. Pilpres seharusnya tidak setegang dan sesulit ini andai saja semua pemain dan stakeholders berjiwa besar untuk mendahulukan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Kenyataannya, mereka berjuang untuk kepentingan mereka sendiri. Tangsel, 17 Mei 2023
Tanggung Jawab Sosial Orang Beriman
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta SETIAP orang mempunyai berlapis tanggung jawab sesuai dengan posisi, profesi, peran, dan tugasnya. Dalam sebuah keluarga kecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak, masing-masing anggota bertanggung jawab pada diri sendiri dan keluarganya. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab atas kehidupan istri dan anak-anaknya, serta atas terpenuhinya kebutuhan rumah tangga lahir dan batin. Sebagai pemimpin rumah tangga, istri bertanggung jawab atas tercukupinya keperluan rumah tangga dalam sebagi aspeknya, termasuk pendidikan anak-anaknya. Anak juga bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dipercayakan keluarga kepadanya. Setiap orang beriman bertanggung jawab atas diri dan keluarganya, sebagaimana dipesankan Tuhan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu, dijaga para malaikat yang keras dan tegas, tak pernah membangkang apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan melaksanakan apa yang diperintahkan. (QS 66:6) Setiap orang menjadi anggota Rukun Tetangga (RT), dan masing-masing bertanggung jawab atas statusnya sebagai warga. Ketua RT bertanggung jawab atas kebaikan, keamanan, kerukunan, persaudaraan, dan kedamaian warganya. Setiap orang juga anggota Rukun Warga (RW), dan bertanggung jawab atas statusnya sebagai warga, dan Ketua RW bertanggung jawab atas keamanan, kerukunan, dan kedamaian warga RW-nya. Setiap warga negara Indonesia adalah warga Kelurahan/Desa, dan bertanggung jawab atas keamanan, kerukunan, dan kedamaian Kelurahan/Desanya. Setiap warga negara adalah warga Kecamatan/Kemantren bertanggung jawab atas keamanan, kerukunan, dan ketenteramannya. Setiap warga Kecamatan/Kemantren adalah juga warga Kota/Kabupaten, Provinsi sekaligus Negara, dan ikut bertanggung jawab atas kewargaannya. Bupati/Walikota dan Gubernur Kepala Daerah bertanggung jawab atas keamanan, kerukunan, dan keselamatan, dan kesejahteraan warganya. Semua warga negara bertanggung jawab atas kewargaannya, dan Presiden sebagai Kepala Negara bertanggung jawab atas nasib rakyatnya dalam segala aspek kehidupan. Setiap warga negara Indonesia niscaya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menjaga persatuan Indonesia, peduli terhadap nilai-nilai kerakyatan, permusyawaratan, dan perwakilan, serta ikut serta memperjuangkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk dapat menunaikan kewajiban masing-masing, setiap orang niscaya membekali diri dengan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan hidup sesuai dengan tuntutan zamannya. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah (A. Mkuti Ali). Setiap orang yang berilmu niscaya takut kepada Allah swt, dan mengamalkan ilmunya serta menyebarluaskannya. Demikian pula di antara manusia, binatang melata, dan binatang ternak ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Sungguh, yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah mereka yang berpengetahuan, karena Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. (QS 35:28) Tuhan Allah swt berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Hai orang-orang beriman, bila dikatakan kepadamu berilah tempat dalam pertemuan, berilah tempat, Allah akan memberi tempat yang lapang kepadamu, dan bila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Allah akan mengangkat derajat orang beriman di antara kamu dan mereka yang telah diberi ilmu. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS 58:11) Orang beriman niscaya memenuhi seruan Tuhan Allah swt dan Rasul-Nya. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul jika mengajak kamu kepada yang memberi kamu kehidupan; ketahuilah bahwa Allah berada antara manusia dan hatinya, dan hanya kepada-Nya kamu akan dihimpun kembali. (QS 8:24) Segala ikhtiar untuk mewujudkan kebaikan dimulai dari diri sendiri, sesuai pesan Nabi Muhammad saw, “Ibda` binafsika — mulailah pada dirimu sendiri!” Tuhan Yang Maha Esa mengkritik mereka yang menyuruh orang lain berbuat baik, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi kamu melupakan diri sendiri, padahal kamu membaca Kitab, tidaklah kamu berpikir? (QS 2:44) Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Dalam pandangan Allah sangat keji bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. (QS 61:2-3) Orang beriman setia kawan dalam segala lini kehidupan, sesuai dengan pesan-pesan Tuhan. Jagalah dirimu dari bencana fitnah, yang tidak hanya akan menimpa mereka yang jahat saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah dahsyat sekali dalam menjatuhkan hukuman. (QS 8:25) Setiap orang yang berilmu niscaya mengingatkan komunitasnya dengan ilmu yang dimilikinya. Seharusnya jangan semua kaum mukmin berangkat bersama-sama ke medan laga. Dari setiap golongan sekelompok mereka beberapa tinggal untuk memperdalam ajaran agama, dan memberi peringatan kepada golongannya bila sudah kembali, supaya mereka dapat menjaga diri. (QS 9:122) Setiap warga negara niscaya memanfaatkan grup-grup media sosial yang dimiliki untuk bersilaturahmi, silatulilmi, sosialisasi ide, gagasan, dan saling mengingatkan. Demi waktu sepanjang sejarah. Sungguh manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan dan saling menasihati untuk mentaati kebenaran, saling menasihati untuk kesabaran. (QS 103:1-3) Orang-orang beriman giat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan, dan menghindari yang sebaliknya. Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah amat keras hukuman-Nya. (QS 5:2) Siapa yang ingin mendirikan bangunan tinggi harus membuat fondasi yang kuat, sebab bangunan itu tergantung pada kekuatan fondasinya. Iman adalah fondasi amal. Jika iman kuat, maka amal akan tumbuh dan berkembang serta berbuah lebat. Tujuan akhir manusia adalah mencapai Tuhan, dan semua aktivitasnya, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun agama harus dibimbing oleh tujuan akhir ini. Mengikuti kehendak Tuhan berarti menuju kemakmuran, melawan kehendak Tuhan berarti menuju kehancuran. Setiap manusia niscaya melakuan introspeksi apakah ia sudah melaksanakan tugasnya kepada diri sendiri, dan berbuat baik kepada sesama. Setiap peminta bertanggung jawab atas permintaannya. Siapa yang meminta tambahan ilmu kepada Tuhan, ia bertanggung jawab untuk mengamalkan dan mengajarkannya. Siapa yang meminta karunia pekerjaan kepada Tuhan, ia bertanggung jawab untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Siapa yang meminta kelapangan rezeki kepada Tuhan, ia bertanggung jawab menggunakan rezeki itu dengan saksama. Siapa yang meminta karunia jabatan kepada Tuhan, niscaya menunaikan amanat jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Setiap perbuatan dosa seseorang hanya dirinya yang bertanggung jawab; seseorang yang memikul suatu beban tidak akan memikul beban orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan kembali, kemudian Ia memberitahukan kepadamu apa yang kamu perselisihkan.\" (QS 6:164) Siapa yang mencari petunjuk, maka itu untuk keuntungannya sendiri, dan siapa yang sesat, maka itu untuk kerugiannya sendiri. Dan tiadalah orang yang memikul beban akan memikul beban orang lain, dan Kami tidak menjatuhkan azab sebelum Kami mengutus seorang rasul untuk memberi peringatan. (QS 17:15) Seseorang yang memikul suatu beban tidak akan memikul beban orang lain. Dan bila seseorang yang memikul beban berat memanggil orang lain untuk memikulkan bebannya, sedikit pun orang lain tak dapat memikulnya, walaupun ia seorang kerabat dekat. (QS 35:18) Seseorang yang memikul suatu beban tidak akan memikul beban orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu kamu semua akan kembali, lalu diberitahukan kepada kamu apa yang sudah kamu lakukan, sebab Dia mengetahui benar segala rahasia hati. (QS 39:7) Seseorang yang memikul suatu beban tidak akan memikul beban orang lain. Bahwa yang diperoleh manusia hanya apa yang diusahakannya. Bahwa usahanya akan segera terlihat. Kemudian ia akan diberi balasan pahala yang sempurna. Bahwa kepada Tuhanmu tujuan terakhir. (QS 53:38-42) Setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya, sekurang-kurangnya kepemimpinan atas dirinya sendiri.[m]
Remember KM 50, Tangkap Fadil Imran
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PERISTIWA Km 50 tidak boleh dan tidak bisa dilupakan. Pelanggaran HAM berat aparat atas kader atau aktivis umat Islam ini harus diusut tuntas. Proses hukum yang dijalankan waktu lalu hanya dianggap main-main, pelecehan sekaligus pembodohan. Menjadi monumen dari sebuah dagelan hukum. Jangankan terbongkar siapa aktor intelektualnya, pelaku pembantaian yang sesungguhnya saja masih disembunyikan. Yang tampil ke permukaan adalah pelaku buatan yang kemudian \"dibebaskan\" oleh hukum. Keenam syuhada itu merupakan korban dari sebuah operasi pembunuhan politik. Pada awalnya yang hendak ditersangkakan adalah keenam syuhada dengan alasan \"menyerang petugas\" dan itu yang didesain oleh bos petugas yang bernama Fadil Imran Kapolda Metro Jaya lewat tampilan di depan media pada 7 Desember 2020. Sambil menjinjing \"barang bukti\" berupa dua pistol Fadil Imran berakting mencoba untuk meyakinkan. Dengan tersangka di oengadilan adalah petugas, maka terbukti bahwa Fadil Imran melakukan tindak pidana \"obstruction of justice\". Komnas HAM sendiri telah merekomendasi agar diusut status kepemilikan pistol atau senjata api tersebut. Fadil Imran sebagai Kapolda seharusnya menjalankan rekomendasi Komnas HAM dan hal itu tidak dilakukan secara konsisten. Lalu diambil alih Bareskrim. Ada dua utang besar penyidikan atas dasar rekomendasi Komnas HAM yaitu pengusutan kepemilikan senjata api dan pengungkapan penumpang dua mobil yang ikut membuntuti bahkan menembak. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Dengar Dapat bersama Komisi III DPR telah berjanji akan membuka kembali kasus Km 50 jika ada bukti baru atau novum. \"Namun demikian apabila ada novum baru, tentunya kami akan juga memproses\", kata Kapolri 24 Agustus 2022. Novum itu kini telah ditemukan. Perusak CCTV di Km 50 adalah Tim yang dipimpin Acay atau AKBP Ari Cahya Nugraha seorang polisi yang perannya terkuak dalam persidangan kasus Sambo. Ini obyek penyelidikan dan penyidikan baru. Kemudian bukti baru ditemukan pula dalam persidangan Habib Bahar Smith di Bandung mengenai kondisi jenazah saat dimandikan yang mengindikasikan bahwa telah terjadi penyiksaan pada korban sebelum para korban ditembak mati. Artinya keenam syuhada tidak dibunuh di dalam mobil. Novum lain adalah pengakuan sopir mobil derek yang menyatakan di Km 51 tidak ada peristiwa apa-apa, mobil yang didalihkan di dalamnya telah terjadi penembakan ternyata bergerak normal-normal saja. Tidak terlihat tanda-tanda insiden. Para syuhada itu diduga disiksa dan ditembak di tempat lain. Mengapa Fadil Imran harus ditangkap? Pertama, Fadil Imran diduga melakukan perbuatan kriminal \"obstruction of justice\" berbohong dan berskenario sebagaimana saat konferensi pers. Kedua, Fadil Imran telah menarik Pangdam Jaya yang tidak berkaitan dengan proses penguntitan dan pembunuhan itu untuk turut hadir dalam jumpa pers. Dengan mengangkat \"bukti palsu\" samurai segala. Melecehkan TNI. Ketiga, polisi yang terlibat dalam pembuntutan dan pembantaian adalah aparat Polda Metro Jaya. Menurut JPU di persidangan tugas itu bersandar pada tiga surat perintah. Kasus Sambo menjadi bukti kedekatan Irjen Ferdy Sambo dengan Irjen Fadil Imran. Sambo mengerahkan puluhan personil dalam kasus Km 50 untuk \"membantu\" kerja Polda Metro Jaya di bawah komando Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran. Jika ada seruan \"tangkap Fadil Imran\" maka hal itu wajar karena memang Fadil Imran yang kini menjabat sebagai Kabaharkam Polri harus diperiksa dan diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat pembantaian 6 syuhada FPI atau dikenal dengan kasus Km 50. Bandung, 17 Mei 2023
POPULER
