ALL CATEGORY
Siapa Kekuatan di Belakang Firli, Pasti Presiden, Tidak Ada yang Lebih Kuat dari Itu
Jakarta, FNN – Kasus pemberhentian Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro, oleh pimpinan KPK, Firli Bahuri, semakin panas. Keadaan menjadi semakin panas setelah pagi tadi akses Brigjen Endar Priantoro untuk masuk ke gedung Merah Puith benar-benar ditutup sehingga tidak bisa masuk. Selain itu, rencananya siang ini juga akan ada unjuk rasa di gedung merah putih yang dilakukan oleh sejumlah mantan pimpinan KPK serta mantan pegawai KPK yang disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan oleh Firli Bahuri. Menanggapi peristiwa ini, Rocky Gerung mengatakan bahwa agaknya pintu untuk perubahan besar-besaran sudah terbuka. Menurut Rocky, walaupun pintu KPK tertutup, tetapi pintu perubahannya justru terbuka karena semua orang melihat bahwa KPK adalah sarang dari pencaloan politik dari awal, sarang dari upaya untuk mendiskreditkan beberapa tokoh dari beberapa tahun lalu. “KPK ini kan sarang, sarang dari pencaloan politik dari awal, sarang dari upaya untuk mendiskreditkan beberapa tokoh dari beberapa tahun lalu. Sekarang dia jadi semacam tempat orang menumpahkan segala macam kejengkelan, karena nilai KPK itu kan tadinya betul-betul sempurna, 10, pada waktu dibuat, kita dukung sama-sama. Lalu dia mulai berubah menjadi institusi yang dipergunakan oleh beberapa partai politik untuk menjegal lawan politiknya,” ujar Rocky Gerung dalam diskusi di Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (10/4/23) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Yang menjadi pertanyaan, kata Rocky, apakah Firli sedemikian jagoan, sedemikian hebat, dan sedemikian kuat sehingga dia bisa masuk ke segala ranah, mengacak-ngacak satu kasus dan dibuat sedemikian rupa supaya kasus itu tetap diperhatikan publik, menarik perhatian publik, tiba-tiba di ujungnya ada semacam pemberontakan moral, pemberontakan etik dari teman-teman di KPK yang merasa bahwa Firli keterlaluan. “Enough is enough dan itu yang akan membuka pintu yang lebih besar untuk mengetahui siapa sebetulnya kekuatan di belakang Pak Firli. Ya, pasti presiden dan nggak ada yang lebih kuat dari itu kan?” ungkap Rocky. Menurut Rocky, Firli sedang menjalankan satu operasi, satu strategi politik yang memanfaatkan KPK sebagai lembaga yang sangat tangguh untuk menjebak orang, menangkap, dan segala macam. Dan jika ada yang bertanya untuk apa skenario itu dilakukan maka tidak ada yang bisa dijawab kecuali jawaban final bahwa presiden memerlukan KPK untuk bermain politik. Hanya itu jalan pikirannya. Rocky juga mengatakan bahwa di mata publik, di dalam alam bawah sadar publik, KPK dianggap betul-betul menjadi lembaga yang berada di ketiak Presiden, dikendalikan oleh Presiden, bahkan undang-undangnya sudah berubah menjadi bukan lagi lembaga yang independen, tapi lembaga yang bisa dialihkan menjadi peralatan presiden. “Kita mau tuduh itu secara akademis, bukan tuduh secara politis. Karena kalau analisis yang kita buat, ya nggak ada cara lain untuk menganggap KPK ini adalah salah satu peralatan paling kuat dari Presiden saat ini. Demikian juga Kejaksaan, tapi Kejaksaan belum bisa dipengaruhi sekuat KPK,” tegas Rocky. Menurut Rocky, ketergantungan Firli pada skenario inilah yang membuat dia menjadi bingung mau berbuat apa. Tetapi, Firli juga cerdik sehingga dia masih melakukan pembelaan atau strategi zig zag meski suatu waktu dia akan terjebak dan akan ditagih sebenarnya dia bermain untuk siapa. Terkait dengan Anies Baswedan, Rocky beranggapan bahwa Anies menjadi blessing in disguise, menjadi semacam simbol untuk menentukan yang mana sebetulnya sedang bermain politik dan yang mana yang sekadar disuruh-suruh untuk menjegal Anies. Mestinya, kalau Anies ada problem, diselesaikan saja betul-betul di dalam kasusnya sendiri, yaitu formula E. Tetapi, kalau formula E ini dikaitkan dengan pencalonan Anies sebagai presiden, itu berbahaya. Kita ingin di dalam demokrasi ada persaingan antara Anies dan Ganjar, Anies dan Prabowo, atau Prabowo dan Ganjar, dan yang lain. “Jadi, biarkan lapangan politik itu diasuh oleh logika politik, jangan dipakai sebagai upaya untuk sekadar menyelamatkan seseorang dan menjebak seseorang melalui kasus hukum. Itu yang ingin kita hindari,” saran Rocky. (ida)
Di Antara Empat LPH, Kepercayaan terhadap Polri dan KPK Terendah
Jakarta, FNN - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei terbaru mengenai tren kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum (LPH), hasilnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat persentase terendah. \"Iya, tren kepercayaan terhadap Polri dan KPK terendah jika dibandingkan dengan Kejagung dan pengadilan,\" kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan ketika dihubungi di Jakarta, Senin. Adapun tren kepercayaan publik terhadap Polri pada periode April 2023 adalah 63 persen, sementara KPK mendapat 64 persen. Kendati menjadi yang terendah, Polri sejatinya mengalami peningkatan tren kepercayaan dibandingkan periode sebelumnya. Dalam data yang dipaparkan Djayadi, tren kepercayaan Polri hanya menyentuh angka 61 persen pada bulan Februari 2023. Hal ini berarti Polri mengalami peningkatan tren kepercayaan sebesar 2 persen. \"Yang sedikit mengalami kenaikan adalah Polri, dari 61 persen menjadi 63 persen,\" kata Djayadi saat menjelaskan hasil survei terbaru LSI pada hari Minggu (9/4). Djayadi menjelaskan bahwa tren kepercayaan terhadap KPK mengalami penurunan. \"Secara umum, kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum itu kalau enggak stagnan, mengalami peningkatan sedikit, kecuali KPK,\" kata Djayadi. Ia menyebutkan KPK mengalami penurunan sebesar 4 persen. Semula 68 persen pada bulan Februari 2023, kini turun ke angka 64 persen. Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi LPH dengan tren kepercayaan tertinggi, yakni sebesar 69 persen. Tren kepercayaan Kejagung, kata Djayadi, mengalami peningkatan sebesar 1 persen. Sebelumnya, Kejagung baru menyentuh angka 68 persen. Dengan tren kepercayaan 68 persen, kata dia, pengadilan menyusul di posisi kedua setelah Kejagung dalam tren kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum versi LSI. Survei LSI pada tanggal 31 Maret hingga 4 April 2023. Wawancara via telepon oleh pewawancara terhadap 1.299 responden yang dipilih melalui proses random digit dialing (RDD). Sementara itu, margin of error dari survei LSI ini lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dan asumsi simple random sampling.(sof/ANTARA)
Empat Jenazah Korban Dukun di Banjarnegara Kembali Diidentifikasi
Banjarnegara, FNN - Tim DVI Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jawa Tengah berhasil kembali mengidentifikasi empat jenazah korban pembunuhan berencana dengan pelaku Slamet Tohari alias Mbah Slamet (45) yang berkedok dukun penggandaan uang di Desa Balun, Kabupaten Banjarnegara.\"Perkembangan Posko Pengaduan Orang Hilang dan ante mortem, hingga saat ini telah menerima pengaduan dari 20 orang,\" kata Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol. M. Iqbal Alqudusy didampingi Kabiddokkes Kombes Pol. Sumy Hastry P dan Kapolres Banjarnegara AKBP Hendri Yulianto saat konferensi pers di Polres Banjarnegara, Senin.Menurut dia, laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Tim DVI dengan pengambilan sampel ante mortem dari 16 orang guna proses identifikasi terhadap delapan jenazah.Sebelumnya, kata dia, sebanyak empat dari 12 jenazah korban pembunuhan berencana tersebut telah teridentifikasi yang terdiri atas Paryanto (53), warga Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.Selain itu, jenazah pasangan suami/istri atas nama Irsad (43) dan Wahyu Tri Ningsih (41), warga Pesawaran, Lampung, serta Mulyadi Pratama (46), warga Desa Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatra Selatan.\"Jenazah atas nama Paryanto, Irsad, dan Wahyu Tri Ningsih telah diserahkan kepada pihak keluarga,\" katanya.Selanjutnya pada hari Minggu (9/4), kata Kombes Pol. Iqbal, Tim DVI berhasil kembali mengindentifikasi empat dari delapan jenazah yang belum teridentifikasi.Kabiddokkes Kombes Pol. Sumy Hastry P. mengatakan bahwa empat jenazah yang teridentifikasi pada hari Minggu (9/4) terdiri atas Theresia Dewi (48) beserta anaknya atas nama Okta Ali Abrianto (32), warga Magelang, Jateng.\"Jenazah atas nama Theresia Dewi cocok dengan data ante mortem dengan bukti primer berupa foto gigi tanggal dan jam tangan warna oranye, sedangkan Okta Ali Abrianto cocok dengan foto gigi gingsul dan di celananya ditemukan kunci mobil Honda seperti yang disampaikan oleh keluarga,\" ujarnya.Menurut dia, dua jenazah lainnya teridentifikasi atas nama Suheri (53) dan istrinya Riani (50), warga Pesawaran, Lampung.Dalam hal ini, jenazah Suheri cocok dengan data ante mortem dengan bukti primer berupa foto gigi lepas sebelah kiri, menggunakan celana boxer warna hitam, celana jin warna krim, dan beberapa bukti lainnya, sedangkan jenazah Riani cocok dengan data ante mortem dengan bukti data primer berupa foto gigi kelinci dan renggang.Dengan demikian, masih ada empat jenazah yang belum teridentifikasi oleh Tim DVI Biddokkes Polda Jateng.Sementara itu, Kapolres Banjarnegara AKBP Hendri Yulianto mengatakan bahwa pihaknya telah menyita kendaraan yang sebelumnya digunakan oleh salah seorang korban.\"Kendaraan yang diambil oleh tersangka itu telah kami sita. Jenisnya Wuling,\" tegasnya.Kendaraan Wuling tersebut diketahui digunakan oleh korban atas nama Paryanto saat berangkat dari Sukabumi menuju Banjarnegara pada tanggal 20 Maret 2023.(ida/ANTARA)
Penyelenggara Negara Diingatkan Agara Menolak Gratifikasi Hari Raya
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan penyelenggara negara terkait imbauan pencegahan korupsi melalui pengendalian gratifikasi, khususnya perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya.Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) KPK Nomor 6 Tahun 2023 Tanggal 30 Maret 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.\"Dalam SE tersebut, KPK mengingatkan para penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait perataan Hari Raya Idul Fitri 2023,\" kata Juru Bicara (Jubir) KPK Ipi Maryati dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.Ipi menegaskan bahwa permintaan dana dan hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau sejenisnya oleh pegawai negeri, merupakan perbuatan yang dilarang. Menurut dia, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan.\"Bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana,\" ujarnya.Dia juga mengimbau kepada pimpinan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat menerbitkan imbauan secara internal terkait penolakan gratifikasi hari raya tersebut.\"Pimpinan asosiasi atau perusahaan atau masyarakat diharapkan juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengimbau anggotanya tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin atau suap dalam bentuk lain,\" kata Ipi.KPK mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mendapati permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.\"Jika karena kondisi tertentu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi, maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima,\" kata Ipi.Informasi mengenai mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi, dapat diakses melalui laman resmi KPK atau menghubungi nomor telepon 198.Sementara itu, pelaporan dapat disampaikan kepada KPK secara daring melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) atau via surat elektronik ke alamat email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.(ida/ANTARA)
Komite TPPU Membentuk Satgas untuk Mengusut Transaksi Janggal Kemenkeu
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU) akan membentuk tim gabungan atau satuan tugas (satgas) untuk mengusut kasus transaksi ganjal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).\"Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP (laporan hasil analisis/laporan hasil pemeriksaan PPATK) dengan nilai agregat sebesar lebih dari Rp349 triliun,\" ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kantor PPATK, Jakarta, Senin.Supervisi itu, lanjut dia, akan dilakukan oleh tim gabungan atau satgas dengan melakukan pembangunan kasus dari awal atau \"case building\".Mahfud menambahkan Komite TPPU melalui satgas akan melakukan \"case building\" dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar.\"Komite (melalui satgas) akan melakukan \'case building\' dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat, yakni dimulai dengan LHP agregat lebih dari Rp189 triliun,\" ujar dia.Dalam kesempatan yang sama, Mahfud pun menyampaikan tim gabungan atau satgas tersebut akan melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Ditjen Bea dan Cukai, dan Bareskrim Polri.Berikutnya, Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kemenkopolhukam.Dalam melaksanakan tugasnya, Mahfud mengatakan Komite TPPU serta tim gabungan atau satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.Pembentukan satgas itu disepakati usai Komite TPPU melakukan pertemuan di Jakarta, Senin pagi ini.Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan secara resmi mengenai dugaan transaksi janggal di Kemenkeu Rp349 triliun dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/3).Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyampaikan ada 491 entitas aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan yang terlibat dalam dugaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp349 triliun.\"Yang terlibat di sini jumlah entitas dari Kemenkeu 491 orang,\" kata dia.Lebih lanjut, dia mengungkapkan 491 entitas ASN tersebut terdiri atas tiga kelompok laporan hasil analisis (LHA). Kategori pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu dengan jumlah Rp35.548.999.231.280 yang melibatkan 461 entitas ASN Kemenkeu.Kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain. Nilai transaksi dari kategori itu adalah Rp53.821.874.839.402 dengan jumlah entitas ASN Kemenkeu terlibat sebanyak 30 orang.Ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tidak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai di kementerian tersebut.Untuk kategori itu, jumlah transaksinya mencapai Rp260.503.313.306 dan tidak melibatkan entitas ASN Kemenkeu.(ida/ANTARA)
Polres Menutup 78 Putaran Balik di Jalur Mudik Karawang
Karawang, FNN - Polres Karawang mulai menutup sebanyak 78 u-turn atau putaran balik di sepanjang jalur mudik wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat.\"Ada 78 u-turn di jalan wilayah Karawang yang ditutup selama musim mudik lebaran tahun ini,\" kata Kasatlantas Polres Karawang, AKP La Ode Habibi Ade Jama, saat dihubungi di Karawang, Senin.Ia menyebutkan kalau penutupan u-turn mulai digelar pada Senin (10/4) sampai 2 Mei 2023.Putaran balik yang ditutup selama musim mudik lebaran itu berada di jalan Arteri Karawang-Cikampek dan jalur Pantura, yakni di jalan l Tanjungpura perbatasan Karawang-Bekasi hingga jalur Pantura Gamon perbatasan Karawang-Subang.Ia menyampaikan kalau penutupan putaran balik tersebut bagian dari upaya pengamanan mudik lebaran. Tujuannya ialah agar arus lalu lintas tidak tersendat.Putaran arah itu sendiri merupakan salah satu titik rawan kemacetan. Sehingga pihak kepolisian memutuskan untuk menutup 78 u-turn yang ada di sepanjang jalur mudik wilayah Karawang.Kasatlantas menyebutkan, tidak seluruhnya putaran balik di jalur mudik wilayah Karawang ditutup. Ada delapan u-turn yang disisakan tetap buka.Jadi di sepanjang jalur mudik itu hanya menyisakan delapan u-turn yang tidak ditutup. Itu bisa digunakan kendaraan untuk melakukan putar balik dan area putarannya cukup luas.Kedelapan putaran balik yang tidak ditutup selama musim mudik lebaran itu ialah putaran balik di Bundaran Kepuh, Bundaran Charles, Masari, Pancawati/Kanzen, Depo Pertamina, U-turn SPBU Casandra, Gamon, dan putaran balik di SPBU Jatisari.Menurut dia, pihak kepolisian akan menurunkan petugas untuk mengawasi u-turn yang ditutup. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya warga atau pengendara yang nekat membuka u-turn yang telah ditutup.\"Kami mohon maaf sebelumnya, harap maklum, ini demi kelancaran mudik,\" kata Kasatlantas.(ida/ANTARA)
Puluhan Mortir Sisa PD II Siap Diledakkan Brimob di Belitung
Belitung, FNN - Satbrimob Polda Bangka Belitung siap meledakkan 20 buah temuan mortir aktif sisa peninggalan Perang Dunia II di tempat pengepul barang bekas di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.\"Puluhan mortir aktif yang ditemukan akan diledakkan atau Disposal,hanya saja waktu dan tempat belum dapat dipastikan, karena masih berkoordinasi dengan berbagai pihak yang berwenang,\" kata Komandan Kompi Batalyon B Satbrimob Polda Babel, Iptu Yudi Firmansyah di Tanjung Pandan, Senin.Menurut dia, untuk saat ini ada 20 buah mortir yang diduga masih aktif tersebut yang diangkut atau diamankan ke Mako Brimob setempat.\"Sebanyak 20 mortir tersebut kami angkut ke Mako Batalyon B Satbrimob Polda Babel,\" ujarnya.Ia menjelaskan, evakuasi tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.\"Karena ini berada di dalam lingkungan masyarakat, kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak mendekati lokasi penemuan mortir aktif ini,\" katanya.Dia menjelaskan evakuasi juga dilakukan dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian.Sebanyak tujuh personel Batalyon B Satbrimob Polda Babel dikerahkan untuk mengevakuasi 20 mortir tersebut.Mortir tersebut diletakkan ke dalam sebuah fiber yang diisi pasir guna mengurangi adanya tekanan dan gesekan yang berlebihan karena dikhawatirkan mortir tersebut meledak.\"Alhamdulillah, proses evakuasi 20 mortir berjalan dengan aman, lancar, dan selamat,\" ujarnya.Ia mengimbau, bagi masyarakat yang menemukan mortir sisa perang dunia agar tidak diangkat ke darat karena bisa membahayakan jika tidak ditangani secara profesional.\"Jadi kami imbau bagi masyarakat yang menemukan mortir sisa perang dunia II di laut jangan diangkat karena dinilai akan membahayakan,\" katanya.(ida/ANTARA)
Pertemuan Muhaimin dan Prabowo pada Senin Membahas Koalisi Besar
Jakarta, FNN - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pertemuan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Senin sore akan mendiskusikan kemungkinan memperbesar koalisi.\"Karena memang Gerindra dan PKB saling mencari teman untuk memperbesar koalisi yang sudah ada. Nah, pada hari ini mungkin akan diteruskan dengan diskusi-diskusi,\" kata Dasco kepada wartawan di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.Wakil Ketua DPR itu mengatakan bahwa kunjungan Muhaimin ke kediaman Prabowo, rumah Kertanegara, Jakarta Selatan, juga akan membahas perihal dinamika situasi politik terkini.\"Tentunya segala sesuatu akan dibicarakan antara Partai Gerindra dan PKB,\" ucapnya.Dasco menyebut pertemuan antara dua ketua umum partai politik itu merupakan pertemuan rutin partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).\"Pertemuan sore ini adalah pertemuan silaturahmi rutin. Saya pikir seperti biasa memang Gerindra dengan PKB itu kemudian bertemu berdiskusi karena kami \'kan sudah melakukan kerja sama politik,\" ujarnya.Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo di rumahnya, Kartanegara, Jakarta, Rabu (5/4).Pada hari Kamis (6/4), Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra juga telah menyambangi Prabowo di kediamannya.Sementara itu, pada hari Sabtu (8/4), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan melakukan silaturahmi ke kediaman Ketum Gerindra Prabowo Subianto guna menindaklanjuti gagasan membangun koalisi besar antara KKIR dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).Sebelumnya, dalam acara \"Silaturahmi Ramadhan\" yang digelar oleh PAN di Kantor DPP PAN Jakarta, Minggu (2/4), dihadiri Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta para tokoh partai politik lainnya.Ada dua koalisi yang hadir dalam silaturahmi tersebut, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk sejak 4 Juni 2022 dengan anggota Golkar, PPP, dan PAN, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri atas Partai Gerindra dan PKB.(ida/ANTARA)
Kemenag Menyiapkan Skema Layanan Jamaah Haji Ramah Lansia
Jakarta, FNN - Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan beragam skema layanan untuk jamaah haji ramah lansia tahun 1444 H/2023 M mulai dari dalam negeri, perjalanan, Arafah Mina Muzdalifah, dan safari wukuf, hingga kepulangan, serta nomenklatur layanan jamaah lansia. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Jamaah Haji Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi Slamet ST pada Bimbingan Teknik Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin.Slamet menyebutkan jumlah jamaah haji lansia tahun 1444 H/2023 M sebanyak 56.777 jamaah dan yang masuk kuota prioritas lansia sebanyak 10.166 jamaah. Untuk rincian lansia berusia 65-74 tahun mencapai 45.796 jamaah atau 68,4 persen; yang berusia 75-84 tahun sebanyak 12.912 jamaah atau 19,3 persen; berusia 85-94 tahun sebanyak 7.680 jamaah atau 11,5 persen; dan yang berusia 95 tahun ke atas ada 555 jamaah atau 0,8 persen.\"Sesuai UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh disebutkan bahwa ada prioritas kuota kepada jamaah haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 tahun dan dari total kuota 221 ribu, 66.943 di antaranya lansia. Bahkan jika mengacu WHO lansia usia 60 tahun, maka jumlah jamaah haji kita yang lansia berjumlah 93 ribu,\" katanya.Slamet menjelaskan Program Haji Ramah Lansia tersebut dilakukan karena grafik lansia dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, apalagi masa tunggu haji paling rendah 15 tahun, bahkan ada yang masa tunggunya mencapai 46 tahun. Hal itu dikarenakan masyarakat Indonesia biasanya mulai mendaftar haji atau melakukan setoran setelah kondisi ekonominya mapan.Atas Program Jamaah Haji Ramah Lansia tersebut, lanjut Slamet, telah disiapkan 13 skema, lima skema di antaranya (dalam negeri) yakni petugas, pembentukan kloter, manasik haji, kegiatan di kabupaten/kota, dan kegiatan di Asrama Haji.\"Kami menyiapkan petugas salah satunya melalui bimbingan teknis dan pembekalan dengan muatan-muatan pelayanan bagi jemaah lansia dan membangun kepedulian terhadap sesama jamaah,\" katanya.Skema yang disiapkan mulai dari menambah standar operasional prosedur (SOP) pembentukan kloter jamaah haji lansia, memasukkan materi manasik haji ramah lansia, hingga membuat edaran pelepasan jamaah haji lansia secara singkat dan menyempurnakan SOP pelayanan one stop service dengan memprioritaskan jemaah haji lansia.Untuk skema perjalanan atau antarkota seperti di dalam pesawat, saat sampai di Madinah, menuju Mekah dengan memastikan ketersediaan kursi prioritas bagi jemaah haji lansia baik di dalam bus, membantu di area lobi hotel, serta imbauan agar tidak turun dari bus, sehingga niat ihram dilakukan di dalam bus. Selain itu, ada empat skema lainnya terkait dengan saat jamaah haji lansia tiba di Jeddah, Mekkah, saat di Arafah, Mina, dan Muzdlifah, hingga safari wukuf.\"Skema layanan jamaah haji ramah lansia tersebut dapat berjalan efektif bila terbangunnya kesadaran dan kepedulian terhadap jamaah haji lansia, serta adanya komitmen bersama untuk memberikan layanan terbaik kepada mereka,\" kata Slamet.Slamet menambahkan dari seluruh skema tersebut, output yang dihasilkan antara lain adanya panduan bagi petugas haji, manasik haji jemaah lansia, SOP layanan, panduan bagi jamaah haji dan KBIHU, surat edaran ke pemerintah daerah, Kanwil Kemenag, dan embarkasi.\"Kita semua harus peduli, karena tanpa itu, maka akan mengalami kemunduran prestasi (indeks kepuasan jamaah haji tahun 2022 sebesar 90,54,red.). Kita tidak akan mampu jika ini tidak dilakukan bersama. Oleh karena itu, harus ditanamkan kepada diri masing-masing untuk menjaga kepedulian dan bahu membahu dalam memberikan pelayanan kepada para jamaah haji lansia,\" kata Slamet.(ida/ANTARA)
Sandiwara Koalisi Besar Pro-Jokowi
Oleh Sholihin MS - Kolumnis Di akhir pemerintahannya, Jokowi mencoba membangun sebuah kekuatan yang kiranya bisa meneruskan program-programnya, minimal yang bisa menyelamatkan \"dosa-dosa\" politiknya dan keluarganya selama menjabat sebagai Presiden. Tidak bisa ditutup-tutupi, terlalu banyak dosa dan kejahatan Jokowi selama menjadi Presiden, membuat hatinya tidak pernah tenang, selalu diliputi ketakutan dan kegelisahan. Sehingga bagi seorang Presiden yang mau lengser harusnya bersikap sebagai negarawan, netral, tidak ikut-ikutan terlibat dalam urusan copras-capres, apalagi meng- _endorse_ capres tertentu, tetapj ini malah ikut melibatkan diri secara langsung dalam penentuan paslon-paslon yang akan diajukan. Ada beberapa indikator bagaimana ketakutan Jokowi menghadap masa depan yang dianggap sangat menakutkan. Jokowi tentunya tidak mau kasus mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang dimasukkan ke penjara akan menimpa dirinya. Ini manuver Jokowi sebagai wujud rasa takutnya menghadapi masa depan yang menakutkan : Pertama, upaya untuk terus mencari celah Penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Jokowi dengan melibatkan pihak istana terus bergerilya membangun dukungan dari *Musra* yang dimotori oleh Luhut, Bahlil, Bamsoet, dan La Nyalla untuk Tunda Pemilu atau perpanjangan masa jabatan 3 periode, sebelum akhir ditenggelamkan oleh rakyat. Kedua, skenario yang maju nyapres hanya dua paslon supaya mudah dibuat kecurangan oleh KPU atas orderan oligarki taipan. Jika hanya dua calon, perolehan suara bisa diputar balik, seperti yang terjadi di tahun 2019 : yang menag jadi kalah, yang kalah jadi menang. Tapi dengan majunya 3 calon utak-atik data semakin sulit. Tapi sepertinya skenario ini juga gagal. Ketiga, skenario agar semua calon terjadi all Jokowi\'s man. Dari awal Jokowi sangat tidak suka dengan majunya Anies, karena Anies akan menggagalkan semua mimpi Jokowi. Maka Anies harus dijegal untuk tidak maju. Berbagai upaya yang dilakukan Jokowi terhadap KPK, KPU, dan \"pembegalan\" Partai Demokrat oleh \"sang pembegal\' Moeldoko. Tapi sepertinya langkah ini juga akan berantakan karena Anies akan lolos untuk nyapres. Keempat, kasus KM50 jika Jokowi lengser hampir dipastikan akan diuaut lagi. Selama Jokowi berkuasa tidak mungkin kasus KM50 bisa diselesaikan secara tuntas, karena akan melibatkan banyak petinggi Polri dan TNI, mungkin juga termasuk Jokowi sendiri yang didiga ikut terlibat. Kelima, kasus tragedi 21-22 Mei 2019 yang menewaskan 9 orang tidak bersalah dalam kaitannya dengan Pemilu 2019. Demikian kasus tewasnya 894 petugas KPPS yang meninggal misterius diduga melibatkan Tito Karnavian dan Jokowi akan diusut lagi. Keenam, kasus korupsi putra Jokowi, Gibran dan Kaesang yang telah dilaporkan Ubaidillah Badrun ke KPK yang tidak ditindaklanjuti akan diusut lagi. Ketujuh, kasus mega skandal sebesar 349 triliun di Kemenkeu diduga melibatkan keluarga Jokowi akan terus diusut. Kedelapan, penerbitan Perppu tentang Hari Lahir Pancasila dan UU Cipta Kerja diduga karena pesanan dari pihak tertentu akan ditinjau ulang. Kesembilan, kasus ijazah Palsu pasti akan terus dipermasalahkan. Kesepuluh, kasus kriminalisasi para \'ulama termasuk para ulama yang terbunuh akan terus diusut. Rasa takut Jokowi yang berlebihan terhadap pencapresan Anies karena Anies adalah orang yang tidak bisa diajak kompromi dan berkhianat, menjadikan ketakutan Jokowi sehingga membuat langkah-langkah politiknya blunder, irasional, manipulatif, melawan hukum, dan menghalalkan segala cara. Upaya menggagalkan pencapresan Anies dimulai ketika istana membujuk Nasdem untuk tidak bergabung dengan koalisi perubahan mendukung Anies, tapi gagal. Lalu membujuk PKS untuk keluar dari koalisi dengan iming-iming jabatan menteri dan uang, tapi gagal. Lalu menyewa buzzer rp dan lembaga survey pelacur untuk menampilkan keunggulan Ganjar, yang akan diajukan untuk membujuk PDIP, ini pun gagal. Bahkan Ganjar malah berani \"melawan\" Jokowi dengan menolak Tim Israel. Harapan untuk mencapreskan Ganjar pupus sudah. Otomatis nama Erick Tohir juga lenyap. Dalam keadaan panik dan skeptis, Jokowi \"terpaksa\" mengalihkan gantungannya kepada Prabowo yang dianggap bisa menyelamatkan dosa-dosa politik Jokowi. Tapi Jokowi belum begitu percaya dengan Prabowo. Selain Prabowo bukan tipe orang yang mydah \"manut\", elektabilitas Prabowo juga secara real rendah. Dalam situasi galau ini, Prabowo coba menempel terus Jokowi untuk membuat Jokowi bisa lebih nyaman dan percaya pada dirinya. Dalam keadaan yang masih bimbang itu, Jokowi berinisiatif membuat langkah baru, yaitu *membentuk koalisi besar* partai-partai koalisi Pemerintah. Karena Jokowi mengendus akan adanya \"pembelotan\" dari koalisi KIB untuk mendukung Anies. Terbentuknya koalisi besar seolah bisa memastikan kemenangan melawan Anies. Padahal, gerbong-gerbong partai koalisi Pemerintah (Golkar, PAN, P3, Gerindra, dan PKB) sudah ditinggalkan penumpangnya. Secara persyaratan ambang batas tentu saja sangat melebihi dari 20%, tapi secara jumlah dukungan mungkin kalau semua partai koalisi digabung tinggal 15% saja, karena yang 85 % -nya sudah mendukung Anies. Sadar akan realita ini, berapa pun besarnya partai koalisi pro Jokowi, dipastikan akan kalah melawan Anies. Sedangkan untuk melakukan kecurangan jika paslonnya 3 dan selisih suara terlalu jauh bedanya, sulit dilakukan kecurangan. Satu-satunya cara untuk bisa memenangkan paslon dukungan Jokowi adalah Anies jangan nyapres. Itulah sebabnya kenapa Jokowi mengambil langkah bodoh dan memalukan, dengan menyuruh Ketua KPK, Firli Bahuri untuk tetap mentersangkakan Anies dan si \"kurawa\" Moeldoko untuk membegal Partai Demokrat. Langkah kedua manusia durjana ini sangat bodoh, memalukan dan biadab. Semoga kemenangan berpihak kepada kejujuran dan kebenaran. Bandung, 17 Ramadhan 1444
POPULER
