ALL CATEGORY
Biaya Pilpres 2024 Capai Rp100 Triliun, Fahri Hamzah Minta Wapres Terpilih Tidak Lagi 'Diparkir' atau Dijadikan 'Ban Serep'
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap agar wakil presiden (wapres) yang akan datang difungsikan, tidak seperti sekarang hanya \'diparkir\' dan dijadikan \'ban serep\' aja begitu terpilih. Padahal posisi wapres yang akan datang, kiprahnya sangat dinantikan bersama presiden terpilih untuk mengakhiri kompleksitasnya krisis global secara nasional. \"Pilpres 2024 kira-kira biaya pemilihannya mencapai Rp 100 triliun. Begitu terpilih, selama 5 tahun kita gaji mereka dengan gaji yang besar. Kita kasih istana dan kita kasih pengawalan VIP. Itu semua sangat mahal, dan membebani anggaran negara setiap tahun. Tetapi posisi wakil presiden nyaris tidak ada fungsinya atau difungsikan,\" Fahri Hamzah dalam Gelora Talk \'Meneropong Pengaruh Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024, Rabu (17/5/2023) sore. Menurut Fahri Hamzah, hal ini menjadi kritik Partai Gelora selama ini, bahwa Pemilu 2024 diharapkan dapat menghadirkan kepemimpinan yang baik untuk menyelesaikan krisis saat ini. Sehingga calon wakil presiden yang dipilih tidak sekedar dijadikan alat untuk memperkuat elektablitas dan popularitas calon presidennya saja. Tetapi, begitu terpilih posisi wakil presiden juga harus difungsikan. \"Para intelektual sekarang semua terganggu dengan kondisi saat ini, apa boleh buat. Kalau bahasanya bang Miing (Dedi Miing Gumelar) dia ditaruh hanya untuk diparkir, disuruh berlayar untuk tidak dilihat kembali. Itu yang kita sayangkan, tapi mudah-mudahan kita bisa berharap lebih di pemilu kali ini,\" katanya. Dalam Gelora Talk yang dimoderatori Wakil Sekretaris Jenderal bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora ini, Fahri Hamzah dengan tegas menyatakan, bahwa sejak awal terpilihnya pasangan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden KH Ma\'ruf Amin diharapkan dapat membawa agenda rekonsiliasi untuk mengakhiri konflik politik dan pembelahan di masyarakat yang terjadi selama dua pemilu, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. \"Tapi sayangnya itu tidak difungsikan, Pak Ma\'ruf lebih difungsikan Jokowi agar tidak ada konflik dengan wakilnya. Padahal Pak Ma\'ruf itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, seorang kiayi besar yang bisa difungsikan untuk meletakkan dasar-dasar moderasi keberagamaan secara riil,\" ujarnya. \"Beliau juga sebagai ketua dewan wakaf, yang seharusnya menjadi champions pengembangan ekonomi syariah, yang bisa difungsikan untuk masifnya pertumbuhan ekonomi kelas bawah dan menengah yang membutuhkan bantuan permodalan,\" imbuh Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini. Fahri Hamzah menilai sulitnya mencari figur calon wakil presiden yang kuat, adalah bagian dari krisis kepemimpinan selama ini. Dalam menghadapi krisis saat ini, menurutnya diperlukan sosok wapres seperti Muhammad Hatta (Bung Hatta). \"Pada awalnya Bung Hatta diletakkan secara simbolik, tetapi kehadirannya disamping Bung Karno (Soekarno) telah membawa inspirasi kepada kita. Bung Hatta itu, seorang intelektual besar, ilmuwan, paham tentang negara dan juga seorang ekonom yang telah meletakkan fondasi bagi perekonomian nasional. Itu bentuk fungsi representasi simbolis yang luar biasa dari seorang wakil presiden,\" katanya. Jadi Rebutan Cawapres Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, posisi wakil presiden dalam sistem presidensil memang menjadi rebutan, karena memiliki peran strategis dalam pemerintahan. \"Di Pemilu 2024 ini, rebutannya memang luar biasa, meski fungsinya biasa-biasa saja. Tetapi posisi wakil presiden itu, strategis secara pemerintahan,\" kata Hanta Yuda. Dalam sistem presidensil, kata Hanta, baik presiden maupun wakil presiden merupakan institusi tunggal dengan nama lembaganya, Lembaga Kepresiden. \"Tetapi dalam fungsi sistem ketetanegaraan, wakil presiden itu ban serep sebagai pengganti presiden ketika presiden berhalangan dalam kondisi tertentu. Namanya, ban serep seperti kendaraan saja, akan difungsikan kalau ban kita bermasalah, baru ban itu diganti untuk menjalankan fungsi presiden,\" katanya. Fungsi selanjutnya, adalah mewakili presiden dan menjalankan tugas kepresidenan, serta membantu tugas presiden yang didelegasikan dalam beberapa bidang atau tugas. \"Kita bisa ambil contoh peran tugas wakil presiden di masa Presiden Soekarno yang merupakan Dwi Tunggal dengan Bung Hatta. Atau wakil Presiden dimasa Pak Harto (Soeharto), Gus Dus (KH Abdurrahman Wahid), Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri), Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Pak Jokowi (Jokowi). Semua ada perbedaannya,\" ujar Hanta. Dalam situasi saat ini, lanjutnya, akan dicari wapres yang akan saling melengkapi, sepertii memiliki pengalaman politik dan leadership, atau seorang teknokrat, serta menentukan dalam elektoral dan elektabilitas. \"Tapi sehebat apapun komposisinya, kalau tidak memenangkan elektoral tidak ada gunanya. Sebab, Pilpres sekarang tidak ada incumbent, semua elektablitas capresnya marginnya sangat tipis, tidak ada yang menyakinkan diatas 60 persen,\" katanya. Kondisi tersebut, tentu saja membuka peluang adanya calon wapres yang dibutuhkan, bukan calon wapres yang diinginkan, karena basisnya pada periode pertama ini adalah elektabilitas dan logistik. \"Jamannya Pak SBY dan Pak Jokowi bisa menjadi contoh, yang menjadikan pak JK (Jusuf Kalla) sebagai cawapresnya di periode pertama, itu cawapres yang dibutuhkan. Tetapi kalau cawapres yang diinginkan, bisa dilihat di periode kedua, ada Pak Boediono di jamannya Pak SBY dan KH Ma\'ruf Amin di masa Pak Jokowi,\" katanya. Karena itu, pada saat ini para king maker atau ketua umum partai politik sangat menentukan dalam penentuan calon wakil presiden, sementara capresnya sendiri tidak bisa menentukan, karena tidak memiliki tiket pilpres. \"Di periode pertama ini, cawapres yang dibutuhkan lebih penting daripada yang diinginkan. Cawapres juga harus memiliki aceptabilitas yang tinggi kepada ketua umum partai. Kalau tingkat kesukaan Ibu Mega rendah, jangan mimpi bisa jadi cawapresnya PDIP. Faktor tingkat kesukaan king maker ini, sangat menentukan dibandingkan kesukaan capres terhadap cawapresnya,\" katanya. Politisi PDIP Budiman Sujatmiko mengatakan, sejak awal fungsi wakil presiden selalu direpresentasikan dengan kultur, tidak sekedar representasi kedaerahan saja, karena Indonesia sangat beragram. \"Jadi tidak boleh kecocokan itu dipertaruhkan, semangatnya harus representasi, ya seperti Bung Karno dengan Bung Hatta. Itu representasi,\" kata Budiman. Sehingga cawapres PDIP nantinya, tidak pernah menggunakan ukuran elektoral atau logistik, tetapi selalu merepresentasikan ke daerahan dan kultur politik aliran. \"Seperti Pak Hamzah Haz, Pak Hasyim Muzadi dan KH Ma\'ruf Amin itu, tidak berbicara soal logistik, tetapi berbicara prevensi politik Islam, representasi aliran politik. Jadi kalau capresnya PDIP, wakilnya pasti santri. Kalau Pak Hasyim atau Kiayai Ma\'ruf Amin punya elektoral, tapi itu bukan jadi ukuran, itu konsekuensi politik saja,\" katanya. Budiman memastikan cawapres PDIP akan berasal dari santri, dari kalangan nahdlyin (NU). Namun, ia belum mau membocorkan siapa cawapres dari nahdliyin yang akhirnya dipilih. \"Meskipun PDIP memiliki golden tiket, bisa saja kadernya dari PDIP. Tetapi karena Pilpres bukan sekedar masalah administrasi saja atau rutinitas demokrasi, tetapi juga merupakan kehadiran bersama. Maka kita mengakomodasi fungsi-fungsi aliran kultur politik, tidak sekedar kedaerahan, elektoral atau logistik saja,\" tegasnya. Sedangkan Ketua Bappilu Partai NasDem Effendi Choirie (Gus Choi) mengatakan, Anies Baswedan yang merepresentasikan masyarakat Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim). \"Kita cari figur yang merepresentasikan rakyat Jateng dan Jatim, baik secara sosio kultural dan sosio politik dan lainnya,\" kata Gus Choi. Ia mengatakan koalisinya sudah mengkalkulasi kelemahan dan kelebihan yang dimiliki Anies. Meski demikian, Gus Choi enggan membeberkan nama-nama yang masuk kriteria cawapres Anies tersebut Gus Choi mengakui Anies masih lemah di kawasan Jateng dan Jatim. Karenanya, ia mengatakan figur cawapres Anies nantinya akan merepresentasikan kawasan tersebut. \"Sehingga makin lebih dekat kemungkinan keterpilihannya,\" kata dia. Gus Choi mengatakan proses pemilihan cawapres mempertimbangkan representasi yang beragam di Indonesia. Baginya, aspek representasi ini masuk psikologis warga Indonesia ketika memasuki perhelatan pemilu. Ia mencontohkan Presiden Joko Widodo memilih Ma\'ruf Amin sebagai cawapres pada Pilpres 2019 lalu lantaran representasi dari kalangan kultural keagamaan. \"Lalu ada bagaimana kemudian menang. Semisal kalau presiden enggak punya duit cari wapres yang punya duit,\" kata Gus Choi berkelakar. (ida)
Soal Pencalegan Johnny Plate, Surya Paloh Akan Konsultasi Dengan KPU
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh menyebut akan berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pencalonan Johnny Plate sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. \"Terkait masa pencalegan ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih berasaskan presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jelas itu,\" ujar Paloh dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu sore. Selain itu, dia mengatakan bahwa NasDem juga akan memberikan bantuan hukum kepada Johnny Plate sebagai bagian dari partai. \"Bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai saja minta bantuan, kita kasih, apalagi sekretaris jenderal partai. Ini kewajiban kita untuk memberikannya,\" tutur Paloh. Diberitakan sebelumnya, Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Rabu, menetapkan Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan BTS BAKTI Kominfo periode 2020 sampai dengan 2022. Johnny ditetapkan sebagai tersangka keenam dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan 2022. Atas hal itu, Surya Paloh selaku pucuk pimpinan NasDem berkomitmen untuk menghormati proses hukum yang berlaku. \"Ini jelas. Jadi proses hukum ini, harus kita hormati. Kami tetap menghormati,\" ucap dia. Paloh mengatakan hal tersebut adalah komitmen Partai NasDem sejak awal berdiri. Dia menyebut, partai-nya ingin menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. \"Apa sikap NasDem? Jelas tidak pernah berbeda, dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan. Ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Terkait Kasus Johnny Plate, Surya Paloh Menghormati Proses Hukum
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh menyebut pihaknya berkomitmen untuk menghormati proses hukum terkait ditetapkannya Johnny Plate sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. \"Ini jelas. Jadi proses hukum ini, harus kita hormati. Kami tetap menghormati,\" ujar Paloh dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu. Paloh mengatakan hal tersebut adalah komitmen Partai NasDem sejak awal berdiri. Dia mengatakan, partainya ingin menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. \"Apa sikap nasdem? Jelas tidak pernah berbeda, dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan. Ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu,\" ujarnya. Selain itu, Paloh juga mengingatkan para kader NasDem untuk tetap fokus bekerja dan tidak terprovokasi. \"Jangan kasih tempat siapa pun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain, karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional,\" kata Paloh. Lebih lanjut, Paloh menyebut pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada Johnny Plate selaku bagian dari NasDem. \"Bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai saja minta bantuan, kita kasih, apalagi sekretaris jenderal partai. Ini kewajiban kita untuk memberikannya,\" kata Paloh. Diberitakan sebelumnya, Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Rabu, menetapkan Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan BTS BAKTI Kominfo periode 2020 sampai dengan 2022. Johnny ditetapkan sebagai tersangka keenam dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan 2022.(sof/ANTARA)
Mahfud MD Akan Terus Mencermati dan Mengawal Kasus Johnny G. Plate
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan akan terus mencermati dan mengawal kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate sebagai tersangka.Dia pun meminta publik menunggu proses hukum dan peradilan berjalan atas kasus hukum tersebut.\"Jadi, yakinlah dan tunggu saja proses peradilan atas kasus yang dihadapi Pak Plate ini. Sebagai Menkopolhukam, saya akan terus mencermati dan mengawal,\" kata Mahfud dalam unggahan di akun media sosial Instagram resmi @mohmahfudmd, seperti dikutip di Jakarta, Kamis.Dalam unggahan yang sama, Mahfud juga menyampaikan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah berhati-hati dalam menangani kasus korupsi BAKTI Kominfo, termasuk akhirnya menetapkan Johnny sebagai tersangka.\"Saya tahu bahwa kasus ini sudah diselidiki dan disidik dengan cermat karena selalu beririsan dengan tudingan politisasi. Keliru sedikit saja, bisa dituduh politisasi hukum di tahun politik,\" tambahnya.Oleh karena itu, dia yakin Kejagung telah mengantongi dua alat bukti kuat hingga menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka.Apabila Kejaksaan menunda penetapan tersangka itu, manakala telah mengantongi dua alat bukti yang kuat, tambahnya, maka itu justru bertentangan dengan hukum.\"Kalau sudah yakin dengan minimal dua alat bukti yang cukup, Kejaksaan tidak akan menjadikan siapa pun sebagai tersangka; tetapi jika sudah ada dua alat bukti yang cukup kuat dan masih ditunda-tunda dengan alasan menjaga kondusivitas politik, maka itu bertentangan dengan hukum. Jika sudah cukup dua alat bukti, (maka) memang sudah seharusnya status hukumnya ditingkatkan,\" jelas Mahfud.Di Pekanbaru, Riau, Rabu malam (17/5), Mahfud juga menyampaikan Kejagung telah cukup teliti dan berulang kali memeriksa dugaan korupsi BAKTI Kominfo sebelum menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka.Dia menyebut penetapan tersangka itu menunggu waktu yang tidak singkat karena penyidik memerlukan waktu kembali mengecek dan mendalami kasus agar penetapan tersangka Johnny tidak menjadi isu politik.\"Saya katakan, hati-hati, ini ada unsur politiknya, beririsan; tetapi kalau hukum sudah menyatakan ada buktinya, dua alat bukti cukup, dan anda yakin dibawa ke pengadilan bisa membuktikan, segera tersangkakan. Sebenarnya, ini sudah agak tertunda satu atau dua minggu ya, karena diteliti lagi agar tidak salah, agar tidak menjadi isu politik,\" ujar Mahfud MD.Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Rabu, menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan BTS BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2020-2022.Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana saat mengumumkan tersangka menyampaikan bahwa kerugian negara akibat korupsi itu mencapai Rp8,32 triliun.(sof/ANTARA)
Kasus KM 50 Belum Selesai Pak
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan AKSI Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) di depan Mabes Polri Jl Trunojoyo Jakarta menuntut dua hal yaitu tangkap Fadil Imran dan usut tuntas kasus Km 50.Tuntutan untuk menangkap Fadil Imran karena sebagai Kapolda Metro Jaya saat itu ia diduga kuat terlibat dan bertanggung jawab atas pembantaian 6 anggota laskar FPI. Kini Fadil Imran menjabat sebagai Kabaharkam Polri. Adapun tuntutan kedua yaitu penuntasan pengusutan kasus Km 50 karena bahwa menurut GNPF dan umat Islam pada umumnya kasus Km 50 itu belum tuntas. Ada orang atau pihak lain yang layak menjadi tersangka akan tetapi hingga kini masih disembunyikan atau belum terungkap. Ada pihak yang menyatakan bahwa mengingat dua terdakwa telah mendapatkan vonis inkracht maka kasus Km 50 harus dinyatakan sudah selesai. Aksi di depan Mabes Polri dianggap tidak menghormati Putusan Pengadilan. Pihak yang berpandangan demikian antara lain M Hassan yang menamakan dirinya aktivis Gerakan Umat Islam Kafah. Pandangan tersebut tidak benar karena bagi ormas dan gerakan Islam yang tergabung dalam GNPR serta umat Islam pada umumnya proses peradilan terdahulu itu tidak akuntabel, obyektif dan jujur. Sebaliknya menjadi peradilan rekayasa, peradilan dagelan atau peradilan sesat (rechterlijke dwaling). Peradilan yang mencoreng dan memalukan dunia hukum. Dua petugas kepolisian yang diproses hukum yaitu Fikri Ramdani dan Yusmin Ohorella adalah terdakwa yang sejak awal \"dimanjakan\", berstatus sebagai \"peran pengganti\" dan akhirnya \"dilepaskan\". Pembunuhan dan pembantaian yang diskenariokan agar berujung \"happy ending\". Proses peradilan belum selesai. Kapolri sendiri Jenderal Listyo Sigit membuka pintu periksa ulang jika ada novum dan novum itu ternyata ada bahkan lebih dari dua. Belum selesainya proses hukum ini juga menyangkut rekomendasi Komnas HAM yang belum dijalankan oleh penyidik. Masih terhutang atau menggantung. Tanpa menunggu novum, penyidik dapat dan harus menuntaskan tugasnya untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM yaitu: Pertama, menyediki kepemilikan dua pistol atau senjata api yang ditunjukkan oleh Kapolda Metro Jaya Fadil Imran saat konperensi pers 7 Desember 2020. Realisasi amanat Komnas HAM ini akan menentukan terjadinya obstruction of justice atau tidak. Benarkah senjata itu milik 6 anggota Laskar? Kedua, rekomendasi penting Komnas HAM yang belum dikerjakan penyidik adalah menyelidiki penumpang dua mobil \"misterius\" Avanza hitam B 1739 PWQ dan Avanza silver B 1278 KJD. Ini sangat penting mengingat penumpang kedua mobil tersebut diduga \"sangat terlibat\". Komnas HAM merekomendasi adanya penindakan hukum untuk mereka. Mengingat sebagaimana diakui oleh pihak Kepolisian bahwa kedua mobil \"misterius\" tersebut bukan mobil Polisi, maka Kepolisian sesungguhnya tidak memiliki beban psikologis untuk melakukan penegakan hukum atas penumpang kedua mobil tersebut. Masyarakat menduga kuat sebenarnya Polisi mengetahui siapa penumpang kedua mobil penting itu. Ketika Mahkamah Agung menolak Kasasi JPU untuk kasus Briptu Fikri Ramdhani dan Ipda Yusmin Ohorella, maka saat itu juga Komnas HAM telah meminta agar Polri menyelesaikan rekomendasi Komnas HAM. Komnas HAM memandang kasus Km 50 belum selesai. Satu hal yang juga harus diusut segera adalah siapa yang menyiksa dan membunuh dua korban yang dibawa dalam mobil terpisah, siapa petugas yang mengawal serta dibawa kemana ? Proses peradilan terdahulu hanya terfokus pada pembunuhan empat korban. \"Komandan\" yang mengatur pemisahan kendaraan pengangkut korban pun belum terungkap. Sang komandan itu adalah penumpang mobil Land Cruiser hitam yang juga terkesan \"disembunyikan\". Aksi 17 Mei di depan Mabes Polri kemarin sudah tepat jika di samping tuntutan untuk menangkap mantan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran, juga agar kepolisian melakukan pengusutan tuntas atas peristiwa Km 50. Kasus Km 50 itu belum selesai. Belum selesai, Pak. Bandung, 18 Mei 2023
Jokowi Terus Mencoba Unjuk Gigi
Oleh Sholihin MS - Pemerhati Sosial dan Politik PENAHANAN Menkominfo, Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung sarat muatan politik. Hal ini sebagai \"unjuk gigi\" Jokowi kepada Surya Paloh (Nasdem) yang dianggap mulai berlawanan arah dan berani \"melawan\" Sang Raja. Jokowi bukan saja mengancam Surya Paloh, tapi hampir semua Ketum Partai Koalisi Pemerintah. Bedanya, kalau Surya Paloh punya nyali untuk melawan, sedangkan para Ketum Parpol yang lain rasa takutnya sampai ubun-ubun sehingga terus nurut dan bungkam. Selama Jokowi berkuasa tentu masih pegang kendali atas mereka. Bisa jadi penangkapan Johnny G. Plate ini sebagai warning untuk para Ketum Parpol lain dan juga anggota kabinet untuk \"tidak mencoba melawan\" Jokowi. Jika Pemerintah serius mau memberantas korupsi dan menegakkan hukum, seharusnya yang pertama dibidik adalah keluarga Jokowi sendiri, keluarga Megawati, skandal korupsi 349 triliun di Kemenkeu, kasus Ganjar Pranowo terkait e-KTP, Wadas, dan aliran dana lain, kasus tambang ilegal, dan para Ketum Parpol Koalisi Pemerintah. Tapi rupanya selama mereka \"manut\" dengan keinginan Jokowi, kasusnya bisa \"aman\". Tidak bisa dipungkiri, di era Jokowi korupsi sangat ugal-ugalan bahkan sudah merasuk ke semua lini dan seolah telah menjadi budaya. Tapi penanganan korupsi selama ini tidak pernah ada yang tuntas, selalu tebang pilih, hanya membidik lawan-lawan politik atau sekadar pencitraan. Menyadari kalau Jokowi sudah mau lengser, dan banyak skenario Jokowi yang gagal \"gara-gara\" Surya Paloh (Nasdem) mendukung Anies, menyebabkan kemarahan Jokowi kepada Surya Paloh begitu membara. Sudah berkali-kali Surya Paloh dicegah Jokowi untuk tidak mengusung Anies, tapi Surya Paloh tetap membandel dan kokoh dengan pendiriannya, maka sebagai konsekuensinya l: \"orang penting\"-nya di Nasdem sengaja diciduk duluan. Untuk sementara waktu mungkin Jokowi merasa menang dan puas. Tapi pertarungan ini belum berakhir. Jokowi terlampau banyak dosa politiknya, sebentar lagi karma buruk pasti akan menimpa Jokowi. Apakah Jokowi masih sangat kuat? Setidaknya itu yang ingin ditunjukkan Jokowi. Walaupun semakin hari kekuatan Jokowi semakin pudar. Mengacu kepada acara silaturahmi (Halal Bihalal) antara Jokowi dengan relawan Musra (Musyawarah Rakyat) baru-baru ini yang dihadiri hanya beberara ribu saja orang saja, menandakan kalau kekuatan Jokowi sudah hampir padam. Dia berpidato berapi-api, tapi arahnya tidak jelas. Justru ketika Jokowi menyebutkan syarat capres yang layak menggantikannya, yang disebut-sebut Jokowi dengan kriteria-kriterianya malah mengarah kepada Anies Baswedan. Bisa dipahami Jokowi saat ini dalam kegalauan yang amat dalam. Selain karena karena ketakutannya kalau kekuasaannya hampir berakhir, juga skenario mencapreskan Ganjar sebagai penerusnya ternyata tidak sesuai harapan, karena Ganjar telah dikendalikan oleh PDIP. Ditambah lagi laju Anies sepertinya tidak bisa dibendung, sehingga masa depan Jokowi sangat terancam. Oleh karena itu, di sisa-sisa kekuasaannya Jokowi akan terus menjegal laju Anies agar tidak nyapres. Langkah Jokowi dengan menahan Johnny G. Plate bisa jadi masih akan berlanjut. Tapi menghadapi Anies tidak semudah yang dipikirkan Jokowi. Pada akhirnya, kekuatan Jokowi benar-benar habis tapi Anies insya Allah akan tetap melenggang. Jokowi harus menerima takdirnya dalam keadaan suu-ul khatimah. Manusia berencana, tapi Allahlah yang menentukan. Bandung, 27 Syawwal 1444
Johnny Plate Tersangka Korupsi, Rocky: Sudah Bisa Dibaca Arahnya Pembatalan Capres Anies
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu (17/05/2023). Plate diduga melakukan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan, penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenang dia sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. \"Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka,\" kata Kuntadi. Menanggapi peristiwa tersebut pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa hal ini merupakan permainan Presiden Jokowi yang ingin mengganggu Surya Paloh karena mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. “Ini problem politik yang dikasih nuansa hukum supaya enak. Ini soal yang diduga dari awal ketika nama Johnny Plate disebut, itu artinya Jokowi mau ganggu Nasdem, terutama Surya Paloh, seolah-olah masih ada proses tawar menawar, bahwa kami masih bersama Jokowi,” kata Rocky dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (17/05/2023) Namun demikian, Rocky menilai bahwa bagi Jokowi hal itu bukan soal bersama atau tidak, akan tetapi soal Anies. Apalagi Megawati juga punya perselisihan dengan Nasdem. Rocky menduga kalau settingnya dibikin lebih lengkap, Megawati mungkin bisa membujuk Jokowi dengan meminta agar Jokowi mengganti menteri Nasdem. “Kalau mau berbaikan dengan saya lakukan sesuatu yang sejak awal saya minta supaya menteri menteri Nasdem diganti. Anda sebagai petugas partai saya, sejak 2-3 tahun lalu kenapa gak diganti-ganti,” kata Rocky membayangkan ucapak Mega ke Jokowi. Sesungguhnya, lanjut Rocky, Jokowi juga paham apa yang dikehendaki Mega. Sebab kalau cuma Jokowi nego dengan Surya Paloh, kalau Surya Paloh minta maaf, maka akan beres semuanya. “Bisa juga kan. Kita bisa bayangkan, Surya Paloh tentu sudah tahu bahwa dia akan diincar, karena itu dia naikin lagi tone-nya seolah-olah melawan. Sebetulnya upaya Surya Paloh untuk naikin tawaran itu, dianggap sebagai kelancangan. Tapi bagi Surya Paloh itu dianggap tukar tambahnya enak. Tapi itu gagal, karena Jokowi mendapat sinyal dari Mega supaya dipercepat prosesnya,” papar Rocky. Jadi antara Mega, Jokowi dan Surya Paloh saling berkiat. Kejagung dalam kendali PDIP, dan PDIP sejak lama ingin agar menteri-menteri Nasdem direshuffle. Ketemulah di sini kepentingan Jokowi dengan Mega dalam kasus Nasdem. Kasus ini, kata Rocky sama dengan kasusnya Ganjar. Ganjar dibarter antara Mega dan Jokowi. Jokowi merasa perlu menaikkan posturnya dengan mengepung Mega menggunakan Musyawarah Rakyat (Musra). Menurut Rocky, Jokowi mau memberi sinyal ke Mega, bahwa ia harus melakukannego dengan Jokowi. “Kalau mau merampok calon raja saya, Ganjar, Mega harus nego dengan saya,” kata Rocky membayangkan ucapan Jokowi. Akan tetapi lanjut Rocky, Mega juga melihat bahwa Jokowi masih utang permintaan bahwa menteri-menteri strategis yang diminta Mega tidak segera diberikan oleh Jokowi. “Ini kesempatan buat Mega, dan Jokowi bisa ajukan tukar tambah,” katanya. Dengan cara seperti ini lanjut Rocky bahwa skenario ini sudah bisa diduga sejak awal bahwa Anies bisa dibatalkan melalui kriminalisasi di Nasdem. “Poin kita sekarang mau apa setelah Johny G Plate jadi tersangka? Dia akan dihukum sampai di atas 5 tahun. Dengan demikian suara Nasdem akan drop, dan public menilai ternyata partai pendukung Anies adalah partai korup. Elektabilitas Nasdem akan turun. Itu berarti legitimasi Anies juga akan turun secara formal. Tetapi secara informal, Anies justru akan tambah elektabilitasnya, karena publik menganggap menyerang Anies dengan cara mengerjai Nasdem. Ini kesempatan Nasdem untuk mendapatkan kesempatan dalam game berikutnya. Nasdem bisa merasa terzolimi. Ini saya kira yang sedang dihitung Nasdem. Mau memainkan opini publik atau tawar-menawar ulang dengan Jokowi,” pungkasnya. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Plate sempat diperiksa pada Selasa (14/2/2023) dan Rabu (15/3/2023) dalam kapasitas sebagai saksi. Diketahui, kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp 8 triliunlebih. Kejagung sudah menetapkan lima orang tersangka. Salah satunya Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo Anang Achmad Latif (AAL). Sementara itu, keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali (MA), dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan (IH). Kemudian, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak (GMS); dan Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto (YS). (ida)
Menjelang Pilpres: Akan Muncul Kebohongan dan Penipuan Massal
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih MASUK artikel dengan judul \"AI presents political peril for 2024 with threat to mislead voters, menjadi topik khusus kajian Merah Putih, sebagai referensi gambaran bahwa tipuan dan masifnya informasi palsu pada proses Pemilihan Presiden tengah berlangsung, akan menyerbu masyarakat luas, untuk mengacaukan persepsi dan menggiring kearah Capres tertentu. Pada negara yang masyarakatnya masih agraris, penguasaan teknologi relatif terbelakang, akan menjadi permainan dan sergapan apa yang di kenal dengan deepfake adalah salah satu tipe dari kecerdasan buatan (AI) yang digunakan untuk menyebarkan informasi sesat baik berupa foto, audio, video yang semuanya hoax dan tipuan dianggap benar yang cukup meyakinkan. Dampak kerusakan dari manipulasi informasi politik akan sangat parah. Akan menimbulkan benturan, pertengkaran, dan perselisihan di media sosial bahkan akan mengena masyarakat tanpa kecuali. Ketika mereka dalam kendali rekayasa Kecerdasan Buatan (AI) ilmu komputer canggih modern yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola, yang semua akab dipalsukan Alat kecerdasan buatan yang murah dan kuat akan segera menjadi media bisnis politik membuat gambar, video, dan audio palsu yang cukup realistis untuk menipu pemilih dan mempengaruhi pemilihan, untuk kemenangan Capres yang telah kontrak untuk kemenangan. Deepfake dibuat menggunakan dua algoritma AI yang saling bertentangan: satunya disebut generator, yang lain disebut dis kriminatif. Alat AI generatif yang canggih ini dapat membuat suara manusia yang dikloning dan gambar, video, dan audio hiper-realistis dalam hitungan detik, dengan biaya minimal. Ketika diikat ke algoritme media sosial yang kuat, konten palsu dan dibuat secara digital ini dapat menyebar jauh dan cepat dan menargetkan audiens yang sangat spesifik, berpotensi melakukan trik kotor kampanye. Implikasi untuk kampanye dan pemilu 2024 sama besarnya dan meresahkan. AI generatif baru saat tidak hanya dapat menghasilkan email, teks, atau video kampanye yang ditargetkan dengan cepat, tetapi juga dapat digunakan untuk menyesatkan pemilih, meniru identitas kandidat, dan melemahkan pemilu dalam skala dan waktu tertentu. Tekhnolgi AI sewaan dapat dengan cepat membuat sejumlah skenario di mana AI generatif digunakan untuk membuat media sintetik untuk tujuan membingungkan pemilih, memfitnah kandidat, atau bahkan menghasut kekerasan. Robocall otomatis, akan memproduksi rekaman audio bisa untuk menyerang kandidat Capres Prabowo Subianto (PS) bersamaan akan menyergap capres Anies Baswedan (ARB), secara bersamaan dengan narasi kelemahan buatan yang akan diubah seolah menjadi benar dan meyakinkan. PS akan diserang seorang pelanggar kejahatan HAM berat, pembunuh, juga fitnah lainnya dan dibatasi partai pengusungnya, sementara ARB akan divisualkan seorang yang terpapar radikalisme, picik, sentris, politik identitas dan non pribumi. Sementara kandidat lain Ganjar Pranowo akan ditampilkan seorang hero, pahlawan, anti rasis, nasionalis dan sebutan lain yang telah dipersiapkan melalui teknologi AI membius seolah olah menjadi pahlawan besar dan seorang pembaharu. Dimunculkan iklan kampanye distopia (merupakan suatu komunitas atau masyarakat yang tidak didambakan atau terkesan menakutkan) akan dirilis dan di manipulasi seolah-olah masa depan Indonesia akan, sejahtera, selamat dan jaya di bawah sang pejuang dan hero Ganjar Pranowo (GP). \"Kajian politik Merah Putih dengan sungguh sungguh, merekomendasikan, masyarakat luas harus ada pendamping betapapun sulitnya dengan jangkauan wilayah yang sangat luas.\" Dari kampanye politik jahat musuh Taipan dan Oligargi yang terdeteksi telah memesan jasa tekhnolgi AI yang bisa membius menipu secara massal dalam hitungan detik dengan jangkauan luas. Semua lapisan masyarakat akan terkena radiasinya. Informasi yang salah dan sesat akan viral di media online saat ini dan mendatang dan menjadi sangat masih menjelang hajatan pilpres berakhir. Masyarakat kita belum dilindungi dengan memasang beberapa pagar pembatas. Orang bisa tertipu, dan hanya butuh sepersekian detik. Orang-orang sibuk dengan kehidupan mereka dan mereka tidak punya waktu untuk memeriksa setiap informasi. AI dipersenjatai senjata canggih sebagai penipu dan pembunuh sekaligus. Keadaan saat ini telah menggambarkan sangat mungkin rezim akan melakukan praktek politik kotor dengan teknologi AI. Menebar informasi bohong dan memanipulasi informasi palsu, kepada masyarakat luas. Kejahatan paling buruk adalah memanipulasi angka hasil pemilihan presiden dengan angka palsu hasil kloning angka rekayasa curiannya . Bukan hoak dan bukan mengada- ada prediksi dan kecurigaan masyarakat bahwa angka kemenangan salah satu capres 2024 saat ini sudah dipersiapkan. ****
Penyelenggara Negara dalam Krisis
Oleh: Chazali H. Situmorang (Dosen FISIP UNAS/Pemerhati Kebijakan Publik) PENYELENGGARA Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pada diri Presiden itu menyatu satu sisi sebagai penanggung jawab mutlak penyelenggaraan pemerintahan, dan sisi lain sebagai Kepala Negara. Sebagai Kepala Negara penanggung jawab penuh terhadap seluruh wilayah, dan rakyat Indonesia. Akhir-akhir ini, penyelenggara negara dan pemerintahan kehilangan karakternya. Tidak terkecuali Presiden Republik Indonesia. Sebagai Presiden begitu saja dipanggil oleh Ketua Umum Partai yang berkuasa untuk hadir dalam acara rapat akbar dalam menentukan calon Presiden dari partai yang bersangkutan. Dalam tata cara rapat partai itu, jelas kehadiran Pak Jokowi sebagai Presiden RI. Penempatan duduk pada acara tgl 21 April 2023 yang lalu itu, posisi Presiden disamakan dengan pengurus Partai. Dalam sambutan Sekjen Partai dan Capres yang ditugaskan partai itu, dalam urutan yang terhormat, menyebutkan Ketua Umum Partai, baru berikutnya Presiden Jokowi. Ini tidak lazin sepanjang puluhan tahun saya mencermati tata protokol kegiatan Presiden. PDIP sebagai partai pemenang Pemilu, ingin menunjukkan pada dunia, bahwa kehormatan, harkat dan martabat Presiden Jokowi dibawah harkat dan martabat Ketua Umum Partai. Tapi bagi Presiden Jokowi itu bukan problem, tidak merasakan dignity nya mengalami erupsi. Suatu fenomena baru dalam penyelenggaraan negara dengan sistem Presidential seperti yang dianut Indonesia. hal ini akan memberikan preseden yang kurang baik dalam perjalanan anak bangsa ke depan. Kesibukan Presiden sekarang ini adalah mengumpulkan Ketua Ketua Partai Pemerintah. Mendorong agar partai membuat koalisi besar. Sehingga yang akan meneruskan kepemimpinan negara 5 tahun ke depan, juga tidak lepas dari peran dan dukungan Presiden Jokowi. Malam ini (2/5) Presiden mengumpulkan 6 Ketua Umum pendukung pemerintah di Istana Negara, kecuali Nasdem. Menurut petinggi PPP, karena Nasdem pilihan Capresnya beda. Mulai malam ini sudah terbuka lebar fakta bahwa posisi partai Nasdem sudah bukan lagi masuk dalam poros pendukung Jokowi. Bagaimana Surya Paloh menyikapi situasi ini, tentu ada kejutan yang agak susah juga menebaknya. Jokowi yakin betul dengan Ganjar dan Prabowo yang diusung gabungan koalisi partai besar itu, akan melindungi dan mengamankan Jokowi dari jangkauan hukum kelak jika sudah tidak jadi Presiden, atas berbagai kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Presiden Jokowi sudah mulai khawatir atas berbagai analisis dan opini yang disampaikan oleh berbagai kelompok masyarakat, yang akan meminta pertanggung jawaban hukum kepada Pak Jokowi. Tidak ada sahabat yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Pak Presiden seharusnya menyadari kata mutiara itu. Perjalanan runtuhnya rejim Orde Baru Presiden Soeharto merupakan bukti sejarah yang nyata. Siapa yang tidak kenal Alm Harmoko loyalis kental Presiden Soeharto waktu itu. Begitu mudah berbalik arah menjatuhkan Presiden Soeharto. Apakah Presiden Jokowi dapat menjamin, jika Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto menjadi Presiden, dapat melindungi Jokowi, jika harus berhadapan dengan tekanan rakyat atau sudah menganggu dan mengusik kepentingan Presiden yang baru? Siapa yang bisa menjamin? Jika kita powerless semua akan menjauh. Itu adat dunia. Apalagi jika selama berkuasa banyak rakyat yang menjadi “korban” kekuasaan. Boleh jadi Anis Baswedan, Capres yang tidak diinginkan oleh Pak Jokowi, dan ternyata dipilih rakyat sebagai Presiden, akan memberikan perlindungan hukum kepada Presiden yang digantikannya. Walaupun tentu akan meminta pertanggung jawaban jika memang ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan. Tentu dengan pendekatan manusiawai dan tidak mengabaikan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan gambaran di atas, Presiden harus benar-benar jangan sempat masuk dalam jebakan batman. Presiden Jokowi harus mampu melihat, merasakan dan bahkan disadari atau tidak menjadi pelaku terhadap krisis penyelenggaraan negara. Presiden Jokowi belum terlambat jika ingin husnul khatimah, akhir yang baik, happy ending. Atasi krisis penyelenggaraan negara yang berlangsung di depan mata. Mulai dari persoalan UU Cipta Kerja, UU P2SK, RUU Omnibus Kesehatan. Pencucian uang Rp. 349 Triliun di Kemenkeu, kereta api cepat Bandung – Jakarta, tenaga kerja asing, dan persoalan ketidakadlian sosial, ekonomi, dan ketimpangan pendapatan yang semakin mendalam. Hentikan mengelontorkan APBN untuk IKN, dan menyelesaikan KKB Papua secara lebih tegas, terukur dan menangkap para pemberontak. Masih ada waktu setahun ini untuk kembali menata penyelenggaraan negara ini. Berbagai persoalan krusial di atas, yang jika dibiarkan akan menjadi bom waktu yang akan membawa banyak korban penyelenggara negara. Sudah hampir terlambat Pak Presiden. Biarlah ketua-ketua partai itu mengkonsolidasi kekuatan partainya masing-masing. Presiden harus berada di atas semua partai, baik pendukung pemerintah maupun yang tidak mendukung. Mereka semua berada di bawah naungan Presiden sebagai Kepala Negara. Sebagai Presiden, harus memastikan bahwa semua partai itu mempunyai hak yang sama untuk berkompetesi, menyalurkan aspirasi politik anggota partainya. Jika Presiden dapat lakukan itu, kemandirian partai akan terjaga. Partai kecil tidak perlu “menjual diri” dan demikian juga partai besar jangan meremehkan partai kecil sebagai pelengkap dan asesoris, sekadar pantas pantasnya saja. Semuanya itu kembali kepada Presiden, dan kabinet penikmat semasa pemerintahan Jokowi. Tugas kita hanya mengingatkan. Sebelum bangsa ini mengalami kelumpuhan total, dan tenggelam dalam danau air mata penyesalan. (*)
Jhonny Plate Ditahan Kejagung, Apakah Semua Menteri Nasdem Bakal Dipreteli?
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny langsung ditahan di rumah tahanan Kejagung Rabu (17/5/2023). Jhonny tampak mengenakan rompi tahanan Kejagung warna merah muda. Sekjen Partai Nasdem itu ditahan setelah diperiksa oleh penyidik terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kasus ini diduga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun lebih. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkap hasil penghitungan jumlah kerugian keuangan negara tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung. Total kerugian negara sebesar Rp 8.032.084.133.795 (Rp 8 triliun). Menanggapi hal itu wartawan senior FNN Hersubeno Arief menduga bahwa penetapan tersangka terhadap Sekjen Nasdem ada kaitannya dengan rivalitas politik. \"Ini tentu berpengaruh terhadap konstelasi politik. Seperti diketahui Jhonny G Plate adalah Sekjen Partai Nasdem pengusung Anies Baswedan sebagai calon Presiden. Nuansa politiknya sangat kuat,\" kata Hersu dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Rabu (17/05/2023). Bukan menafikan kasus korupsinya, kata Hersu, sebab banyak juga pejabat lain yang diduga melakukan korupsi. Peristiwa ini lanjut Hersu jika diamati merupakan kelanjutan dari pertemuan Surya Paloh dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (LBP). LBP pernah mengingatkan kepada Surya Paloh bahwa pencalonan Anies merupakan ketersinggungan bagi Jokowi, karena Surya Paloh tidak izin sebelumnya kepada Jokowi perihal pencalonan Anies. Diingakan oleh LBP bahwa Surya Paloh telah lancang mencalonkan Anies. Oleh karenya bakal ada pembalasan \"Nah, kebetulan Jhonny Plate diduga korupsi. Setelah ini tentu akan ada reshuffle kabinet. Apakah semua menteri Nasdem akan diganti?,\" kata Hersu. Hersu mempertanyakan apakah kelak akan ada bargaining antara Jokow dengan Surya Paloh. \"Kita lihat siapa pengganti Jhonny. Kalau penggantinya tetap orang Nasdem berarti tak ada masalah,\" katanya. Sejauh ini kata Hersu, bisnis Surya Paloh banyak yang dimaputasi pemerintah, apalagi bisnis yang berkaitan dengan BUMN. Sebagai contoh pembangunan tower di Thamrin sudah terdampak karena menggunakan pembiayaan bank BUMN. (ida)
POPULER
