ALL CATEGORY
Turbulensi Pesawat Presiden dalam Bahaya
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"Hatimu sejuk ketika segalanya tenang, namun kelak dunia yang menakjubkan, yang misterius akan membuka mulutnya bagimu, seperti ia akan membukanya bagi semua orang dan engkau akan menyadari bahwa cara caramu yang pasti ternyata sama sekali tidak pasti. Sikap pengecut menghalangi kita dari menelaah dan memanfaatkan nasib kita sebagai manusia\" (Carlos Castaneda, 172). MEMIMPIKAN keselamatan atau mengharapkan masa depan yang lebih baik, harus berani menghadapi urusan di depan mata dengan jujur, tidak boleh menjadi pengecut. Setiap masalah bukan berada pada orang di sekelilingnya, memainkan ada pada dirinya. Seorang pengecut selalu membela diri, ber-apologi menutup kelemahannya dengan cerita bohong, melempar kesalahan, kelemahan dan kelemahannya kepada orang lain, semuanya akan sia Kematian adalah misteri , lupa kematian manusia bisa datang setiap saat dan mimpi hidup tidak akan berahir manusia bisa menjadi liar memburu kekayaan, kekuasaan dengan segala cara seolah akan hidup selamanya . Ilusi waktu yang tak terbatas dan kehidupan yang kosong nilai nilai agama, sangat mudah masuk pada kehidupan hedonis. Hidupnya menjadi liar asal mendapatkan kekuasan, kesenangan, kebahagiaan dengan standar hidup dunia semata. Jokowi harus menyadari kekuasaan ada batasnya, dan imbas dari kekuasaan baik dan buruk tidak bisa di definisikan dengan rekayasa buatan, apalagi dengan sikap pengecut. Apabila nilai keberhasilan kepemimpinan hanya dengan standar manipulasi angka angka survey sewaan, itu pengecut. Jokowi telah berada di medan maut secara terbuka terkepung pada pilihan sulit. Penilaian kegagalan dalam mengelola dan mengendalikan kekuasan adalah hak mutlak pemilik mandat kekuasaan yaitu rakyat Kegagalan sebagai presiden adalah semacam bentuk kematian psikis yang terus menerpanya. Apabila ada kesadaran memperbaiki mungkin bisa landing dengan aman. Hanya dengan waktu dan rekan jejak selama ini harapan landing dengan mulus akan kesulitan. Turbulensi pesawat berpotensi oleng indikasi politiknya sangat besar dan kuat, presiden harus menanggung resiko politik terburuk sepertinya tidak bisa dihindari. Terpulang pada Jokowi sendiri, apa yang harus terjadi pasti akan terjadi , sekedar membaca, merenung adalah sia sia. Akan selamat atau binasa, adalah ketika mengetahui ada kekeliruan tidak menyadari dan memperbaiki diri, bahkan terus berjalan dengan angkuh, sombong dan lupa diri. Ini sangat berbahaya . Semoga itu tidak terjadi, tetapi kalau presiden terus menerjang arus nurani rakyat, \"turbulensi pesawat Presiden dalam bahaya\" keadaan terburuk bisa terjadi.(*)
Setelah Hampir 2 Tahun, Polisi Membuka Hotline untuk Mengungkap Pembunuhan di Subang
Bandung, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengadakan hotline khusus dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, Jawa Barat, guna mengungkap kasus itu setelah hampir dua tahun belum menemukan titik terang. Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Ibrahim Tompo mengatakan masyarakat bisa menghubungi nomor tersebut apabila mengetahui informasi-informasi mengenai kasus pembunuhan itu. Menurutnya nomor yang bisa dihubungi yakni 0822-4646-9946, yang dihubungkan langsung ke Direktorat Reserse Kriminal Umum. \"Memang berbagai langkah yang kita lakukan, spirit yang sama mengungkap secepatnya perkara ini,\" kata Ibrahim di Bandung, Jawa Barat, Jumat. Ibrahim mengatakan dalam kurun waktu dua bulan sebelumnya, saksi yang diperiksa bertambah dari sebanyak 121 orang menjadi 124 orang. Sehingga dia mengatakan penyelidikan kasus itu terus berjalan meski sudah hampir dua tahun berlalu. Dia mengatakan proses penyelidikan kasus itu dilakukan secara akuntabel dan prosedural. Sehingga dia menyebut pihaknya tidak bisa menetapkan tersangka secara sembarangan. \"Penerapan seseorang sebagai tersangka itu mempunyai pertanggungjawaban hukum sehingga penyidik tidak boleh gegabah menetapkan seseorang sebagai tersangka,\" kata dia. Sejauh ini, pihaknya telah memeriksa 49 sampel DNA dari sejumlah saksi terkait kasus itu. Namun dari pemeriksaan itu menurutnya belum ada DNA yang identik. \"Posisi pada saat sekarang dari sekian banyak pemeriksaan laboratorium forensik semua masih berstatus non-identik,\" katanya. Sebelumnya pada Rabu (18/8/2021), warga Kabupaten Subang dikejutkan dengan temuan mayat ibu dan anak bersimbah darah di dalam bagasi mobil. Polisi memastikan mayat tersebut merupakan korban pembunuhan. Dua jasad ibu dan anak itu ditemukan di bagasi mobil jenis Toyota Alphard di Dusun Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Identitas keduanya diketahui merupakan Tuti (55) dan anaknya Amelia Mustika Ratu (23).(sof/ANTARA)
Bareskrim Mendalami Dugaan Penipuan Penjualan Tiket Online Coldplay
Jakarta, FNN - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri melakukan penyelidikan untuk mendalami dugaan penipuan pada penjualan tiket online konser band asal Inggris, Coldplay.“Kami sedang melakukan penyelidikan untuk mendalami dugaan penipuan yang terjadi,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adi Vivid A Bactiar, Kamis.Menurut Vivid, dugaan penipuan tersebut terendus oleh pihaknya melalui Patroli Siber yang dilakukan Dittipidsiber Bareskrim Polri.“Kami mendengar dan menemukan ada dugaan penipuan penjualan tiket online Coldplay melalui hasil Patroli Siber,” katanya.Atas temuan itulah, lanjut Vivid, pihaknya melakukan penyelidikan untuk mendalami dugaan tersebut.Meski begitu, Vivid mengimbau masyarakat yang menjadi korban untuk melaporkan secara resmi kepada Bareskrim Polri, agar kasus tersebut bisa ditangani secara maksimal.“Kami mengimbau jika masyarakat menjadi korban agar segera membuat laporan resmi agar bisa kami tangani secara maksimal,” ujarnya.Untuk mencegah penipuan tersebut, kata Vivid, pihaknya juga akan mengundang penyedia jasa penjualan tiket resmi untuk dimintai keterangan.“Akan mengundang penyedia jasa penjualan tiket resmi untuk mendapat keterangan dalam mendukung pengungkapan dugaan penipuan tiket online,” ujarnya.Diberitakan sebelumnya, belum sampai 10 menit sejak tiket prajual konser Coldplay di Jakarta dimulai, antrean pembelian tiket sudah penuh.Pembelian tiket prajual konser Coldplay Jakarta melalui situs resmi dimulai tepat pukul 10.00 untuk pembayaran melalui BCA. Tiket prajual berlaku pada 17-18 Mei.Sementara itu, penjualan tiket Coldplay Jakarta untuk umum akan berlangsung mulai 19 Mei pukul 10.00 WIB.Konser Coldplay “Music of The Spheres World Tour 2023” di Jakarta akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada 15 November mendatang.Tiket dijual mulai dari Rp800 ribu untuk kategori termurah hingga kategori Ultimate Exprience sebesar Rp11 juta. Harga tersebut belum termasuk pajak 15 persen, biaya layanan lima persen dan biaya lainnya.Konser Coldplay pada 15 November nanti akan menjadi penampilan perdana band asal Inggris Raya itu di Jakarta.Sementara itu, tiket konser Coldplay seharga Rp11 juta terjual dalam waktu kurang dari satu jam.Di sini lain, ramai di sosial media banyak warga yang mengaku jadi korban penipuan penjualan tiket online Coldplay.(sof/ANTARA)
Dua Saksi Diperiksa KPK Terkait Kasus LNG Pertamina
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina Tahun 2011-2014. \"Hari ini (19/5) pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan LNG di PT Pertamina Tahun 2011-2014,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat. Ali mengatakan dua saksi tersebut adalah Marcus Daniel Leleury selaku Manager Trading PPT ETS Tahun 2015–2018 dan Budi Santoso selaku LNG Transportation Manager. \"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan,\" kata Ali.Terkait perkembangan penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa tiga saksi dari pihak PPT Energy Trading Co Ltd (PPTET) untuk dimintai keterangan pada Kamis (23/2). Tiga saksi tersebut adalah General Affairs Officer PPT Energy Trading Co. Ltd Eva Widiawati Dale, LNG Operation Officer PPT Energy Trading Co. Ltd Rene Pascal Manggala, dan Accounting and Finance Officer PPT Energy Trading Co. Ltd Hana Maria Sapulete.Pada awal tahun 2023, lembaga antirasuah memastikan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina Tahun 2011-2014 masih berjalan. \"Terkait dengan LNG, saya katakan ini masih dalam proses penyidikan,\" kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/1). Sebelumnya pada Juni 2022, Ketua KPK Firli Bahuri menginformasikan pihaknya sedang menyidik kasus tersebut. Namun, sampai saat ini pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka belum diumumkan maupun dilakukan upaya paksa penahanan. Dalam proses penyidikan suatu kasus, Firli mengatakan KPK mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk membuat terang suatu peristiwa pidana. Hal tersebut dilakukan dalam penyidikan kasus LNG tersebut. \"Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang, mencari, mengumpulkan keterangan, dan bukti-bukti. Dengan bukti-bukti itu membuat terang suatu peristiwa pidana, baru kami temukan tersangkanya,\" ucap Firli.(sof/ANTARA)
Selama Kuartal I-2023, Ditjen Imigrasi Menerbitkan 1,5 Juta Buku Paspor
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencatatkan penerbitan 1.595.096 buku paspor atau rata-rata 13.292 paspor terbit setiap hari selama kuartal I-2023. Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim mengatakan jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 38 persen dibandingkan rata-rata penerbitan harian paspor sebelum pandemi. Adapun pada tahun 2019, jumlah paspor yang terbit setiap harinya, baik di dalam maupun luar Indonesia hanya sebanyak 9.630 paspor. “Saya lihat peningkatan permohonan paspor sangat signifikan. Ekonomi membaik, masyarakat rindu bepergian. Umrah haji, kuliah, bekerja, wisata, dan sebagainya. Saya kira ini jadi salah satu penyebab Kantor Imigrasi ramai didatangi pemohon,\" ujar Silmy dalam keterangan resminya, Jumat. Menurut dia, perekonomian yang mulai membaik pascapandemi COVID-19 ditandai menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya peningkatan jumlah ini. Tidak hanya itu, tren ini bisa menjadi indikator semakin berkembangnya masyarakat Indonesia. “Kepemilikan paspor memungkinkan pemegangnya bepergian lintas negara, bahkan lintas benua. Peningkatan jumlah penerbitan paspor menunjukkan animo masyarakat untuk melihat dunia dan lebih maju,” katanya.Saat ini Ditjen Imigrasi fokus pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan keimigrasian, di antaranya layanan paspor. Upaya yang dilakukan di antaranya perbaikan dan penyempurnaan aplikasi M-paspor; layanan percepatan paspor; dan layanan paspor akhir pekan yang dihadirkan satuan kerja keimigrasian. Layanan paspor di akhir pekan, katanya. menyasar masyarakat yang tidak sempat mengurus paspor pada hari-hari biasa. Inovasi ini mencakup permohonan paspor biasa, penggantian, maupun percepatan paspor satu hari selesai. Fasilitas ini bisa ditemukan di beberapa pusat perbelanjaan di DKI Jakarta serta Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Silmy menargetkan di akhir tahun 2023 paspor elektronik akan dapat dilayani di Kantor Imigrasi seluruh Indonesia. “Kami sedang mengupayakan perbaikan dan penyempurnaan layanan keimigrasian demi jaminan kepastian layanan untuk masyarakat Indonesia. Di akhir tahun 2023, kami harapkan permohonan paspor elektronik bisa dilayani di seluruh Kantor Imigrasi,” tutup dia.(sof/ANTARA)
Sekjen Nasdem Jadi Tersangka Korupsi, Jegal Anies atau Tumbangnya Presiden Jokowi?
Oleh Ir. Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik PARTAI Nasdem diguncang dan terguncang hebat, bahkan Nasdem akan dibubarkan oleh ketua umumnya sendiri yaitu Surya Paloh. Surya Paloh berkomitmen bahwa Nasdem akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap partainya jika terdapat kader yang terlibat dalam kasus korupsi, bahkan saat itu mengatakan dirinya akan membubarkan Partai Nasdem. Hal ini diucapkannya usai memberikan pembekalan pada caleg dari Partai NasDem di Hotel Mercure Ancol Jakarta, 03 Juni 2015 silam. Dibubarkankah Nasdem oleh Surya Paloh pasca penangkapan Johnny G Plate pada tanggal 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi menara BTS jaringan 4G? Mempertanyakan hal ini sama saja dengan mempertanyakan janji-janji Jokowi saat kampanye tidak akan impor beras tapi sampai dengan menjelang akhir dua periode jabatan presiden masih saja melakukan impor beras. Jangankan berhasil tidak impor beras, meningkatkan produktivitas petani saja sulit dilakukan karena subsidi pupuk sangat dibatasi. Seharusnya Presiden menunjukkan keberpihakan atau memberikan stimulus pada petani atau penggiat pertanian khususnya pangan, tapi yang terjadi malah sebaliknya, tahun 2023 subsidi pupuk sangat dibatasi dan malah pembeli mobil listrik baru diberi subsidi. Pernyataan Surya Paloh akan membubarkan partainya bila ada kadernya yang terlibat korupsi disampaikannya merupakan kata- kata untuk memotivasi kadernya yang akan menjadi caleg agar tidak melakukan korupsi ketika menjadi anggota legislatif, tapi jika kadernya tetap melakukan korupsi maka memang ada hal yang di luar kemampuannya atau tidak bisa memberikan jaminan pada tingkah laku kadernya di kemudian hari, apalagi kasus korupsi tidak hanya terjadi di Partai Nasdem, demikian Surya Paloh menegaskan. Bila mentersangkakan Johnny G Plate Sekjen Nasdem, merupakan skenario untuk menjegal Anies sesungguhnya hal ini lebih membahayakan lagi bagi partai Nasdem selain janji Surya Paloh. Banyak argumen bagi Paloh untuk menghindar dari janjinya sebagaimana Presiden Jokowi yang juga tidak bisa menempati janji-janjinya. Merujuk pada yang diungkapkan oleh jaksa Agung HM Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung pada Jumat 23 Maret 2018 bahwa partai politik dilarang menerima aliran dana hasil kejahatan dalam bentuk apapun, terutama korupsi, bila terbukti maka parpol bisa dipidanakan dan dibubarkan. Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan terus mendalami aliran dana dalam dugaan kasus korupsi Johnny G Plate ke partai politik tertentu. Pernyataan Kejagung ini dapat diduga diarahkan ke partai Nasdem mengingat jabatan Johnny G Plate. Surya Paloh menyambut tantangan Kejagung dengan mempersilakan Kejagung untuk mencari adanya aliran dana dugaan korupsi Johnny G Plate yang mengalir ke partainya. Paloh menekankan Nasdem mendukung Kejagung mengusut aliran dana dugaan korupsi tersebut. Sebab, Nasdem ingin agar transparansi dilakukan secara menyeluruh. \"Partai ini ingin transparansi seutuhnya. Sekali lagi, saya katakan transparansi. Periksa seluruh kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan. Dari barat timur. Atas bawah. Siapa saja yang terlibat,\" ujar Paloh dalam jumpa pers di Nasdem Tower, Rabu (17/5/2023). Pernyataan Surya Paloh ini mengisyaratkan untuk buka bukaan secara total, tanpa kompromi dan pandang bulu. Ibarat api perang telah disulut membakar pihak yang terkait dan saling berhadapan, tantangan Surya Paloh ini di satu sisi dapat menjadi sebab terjegalnya Anies Rasyid Baswedan apabila ditemukan bukti yang meyakinkan adanya aliran dana masuk ke partai Nasdem yang berakibat pembubaran partai Nasdem atau berakibat sebaliknya, bila aliran dana korupsi tersebut mengalir ke banyak pihak termasuk partai- partai pendukung pemerintah lainnya atau pejabat pemerintah terkait. Tentunya Nasdem tidak ingin masuk jurang sendirian, Nasdem akan bersikap totalitas melawan upaya penjegalan terhadap partainya. Sikap totalitas inilah yang dapat menjadi boomerang bagi pihak-pihak yang ingin menjegal partai Nasdem dalam hal ini pencapresan Anies Rasyid Baswedan. Karena ini menyangkut pencapresan Anies maka tentunya partai partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Demokrat dan PKS berserta simpatisan dan relawanya tidak akan tinggal diam. Mereka bukan untuk membela pelaku korupsi tapi berkolaborasi untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya dan melawan ketidakadilan dalam penegakan hukum terutama pidana korupsi, maka terjadilah bongkar-bongkar borok korupsi di tubuh pemerintahan paling tidak dua periode presiden Jokowi. Apakah ini pertanda akan tumbangnya kepemimninan Presiden Jokowi sebelum waktunya? Waktu pulalah yang akan menentukan. Akan terjegal pulakah Anies Rasyid Baswedan akibat kasus korupsi Johnny G Plate apabila terbukti dengan menyakinkan adanya aliran dana masuk ke Partai Nasdem? Jawabnya Insya Allah tidak, Setya Novanto mantan ketua umum Partai Golkar terpidana kasus korupsi tapi partai Golkar masih berdiri eksis hingga saat ini. Sesuai Undang-undang No 2 tahun 2008 dan dan UU No 2 tahun 2011 pasal 40 dan 47 sanksi penggunaan sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun pidananya dikenakan pada orang bukan korporasi atau badan hukum tertentu. Partai dapat dibubarkan atas keinginan sendiri atau dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jumat 19 Mei 2023 (Naskah juga dilihat pada Youtube Duo Laksma)
Nasdem Ditendang, Nasdem Melawan
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa JOHNNY G Plate jadi tersangka. Langsung ditahan dan diborgol. Dipakain rompi merah rose. Kejagung memamerkan Johnny G Plate ke media. Ini loh Menkominfo dan sekaligus Sekjen Nasdem tersangka korupsi. Itu mungkin yang ingin disampaikan ke publik. Biasa! Pejabat korupsi itu biasa. Yang apes ditangkap. Yang kurang apes disandera dan dijadikan tahanan luar. Sekarang lagi musim sandera. Beruntung yang dapat perlindungan. Si A disebut-sebut dalam persidangan, bebas. Si B, dilaporkan oleh BPK, juga melenggang. Kejagung bilang: gak segan-segan akan periksa si menteri C, sekaligus ketua umum partai. Sampai sekarang juga belum diperiksa. Entah akan diperiksa kapan. Penegakan hukum kita memang lumayan unik. Banyak drama. Orang bilang: inilah seninya. Manuver politik semakin kentara ketika ikut bermain-main di lapangan hukum. Any way, kita sepakat korupsi harus diberantas. Para koruptor harus ditangkap. Siapapun mereka, dalam posisi apapun, dan dari partai manapun. Tidak boleh pilih-pilih, dan tidak boleh jadi alat negosiasi. Tangkap! Johnny G Plate sudah jadi tersangka. Diborgol dan ditahan. Kejagung janji akan menelusuri ke mana dana itu mengalir. Surya Paloh, Ketum Partai Nasdem mendukung. Totally. Harus dituntaskan, dan ditelusuri ke mana saja uang itu mengalir. Perseorangan, institusi, bahkan partai Nasdem sendiri siap diperiksa. Namun satu kata: harus transparan. Tindak semua yang terlibat, siapapun, tanpa tebang pilih. Begitu tegas Surya Paloh. Jangan si A diperiksa, si B bebas. Si C di-BAP, si D melenggang. Gak boleh seperti itu. Hukum harus tegak buat semuanya. Tanpa terkecuali. Jika ada orang partai dan anggota DPR yang terlibat, panggil. Siapapun yang terima aliran uangnya, seret ke pengadilan. Ini tantangan buat Kejagung. Sejauh mana komitmen Kejagung melakukan penegakan hukum dengan adil dan transparan. Rakyat ikut mendukung. Semua sepakat: Tuntaskan! Kejar siapapun yang ikut menikmati aliran uang 8 triliunan itu. Sampai di mana komitmen Kejagung mengusut tuntas kasus ini? Seberapa independen dan transparan Kejagung membongkar kasus ini? Bukan hanya kasus di Menkominfo, tapi juga kasus-kasus di kementerian lainnya. Inilah yang ditunggu semua pihak. Tidak boleh main-main. Semua harus dibongkar. Bongkar, bongkar dan bongkar. Biar negeri ini bersih dari korupsi. Terutama korupsi yang gede-gede. Jika di kemudian hari, ternyata Kejagung tidak menuntaskan kasus ini secara transparan, alias omong kosong, maka curiga rakyat seolah mendapatkan pembenaran bahwa kasus ini hanya ingin menyudutkan Nasdem karena mengusung Anies Baswedan. Kasus ini sudah dua tahun diperiksa. Begitu butuh waktu lama untuk menetapkan Johnny G Plate jadi tersangka. Haruskah selama itu? Ini juga dipertanyakan publik. Publik tahu. Nasdem mendapatkan tekanan berulangkali setelah mendeklarasikan Anies Baswedan. Beberapa kali ditemui utusan istana agar Surya Paloh mencabut dukungannya kepada Anies Baswedan. Surya Paloh bergeming. Tetap pada pendiriannya dan bertahan. Politisi asal Aceh ini nyatakan dengan tegas: TIDAK AKAN PERNAH MENCABUT DUKUNGANNYA KEPADA ANIES BASWEDAN UNTUK PILPRES 2024. Surya Paloh kekeuh. Ia pegang komitmen atas dikungannya terhadap Anies. Ada yang marah. Kenapa marah? Publik menduga karena mereka cemas jika Anies Baswedan jadi presiden. Kok cemas? Kalau mereka tidak punya salah, kenapa harus cemas? Pertanyaan bagus. Terlalu kompleks untuk dijelaskan. Yang pasti, kalau Anies Baswedan jadi presiden, tidak saja akan banyak perubahan yang terjadi, tetapi juga akan banyak dinamikanya. Anies Baswedan, dikenal sebagai sosok yang tidak bisa kompromi jika itu menyangkut pelanggaran terhadap aturan dan hukum. Itu prinsip dan bahkan jadi karakter Anies. Reklamasi menjadi salah satu korbannya. Anda tahu, gara-gara Anies hentikan reklamasi, ada sejumlah orang marah besar. Go ahead. Anies hadapi. Ini telah menguji nyali Anies sebagai gubernur DKI. Anda bisa bayangkan jika Anies Baswedan kelak menjadi presiden, maka akan ada reklamasi-reklamasi lain yang akan menjadi korban berikutnya. Tidak hanya proyeknya, mungkin juga orang-orang yang terlibat dan maling di proyek itu. Ngeri bukan? Ini mungkin yang menjadi alasan paling krusial untuk jegal Anies. Salah satu cara yang dianggap efektif jegal Anies adalah menekan Nasdem via ketumnya. Ternyata, ini gagal. Surya Paloh melawan. Tonton Metro TV hari ini, semakin kritis. Ada yang seloroh: Metro tv sudah kembali ke jalan yang benar. Yang lain bilang: Metro TV sudah jadi TV swasta, bukan TVRI lagi. Namanya juga seloroh. Meski seloroh, ini menggambarkan realistas yang ada. Kapan Metro TV tidak lagi jadi TVRI? Sejak pertemuan terakhir Surya Paloh dengan Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Dari situ, genderang perang sudah dimulai. Apa yang terjadi pada Johnny G Plate tiga hari lalu, tampaknya sudah sepenuhnya disadari oleh Surya Paloh dan Partai Nasdem. Bahwa prahara ini akan terjadi. Sangat disadari oleh Surya Paloh bahwa ini menjadi bagian dari konsekuensi mengusung Anies Baswedan. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Begitu kira-kira pesan yang ingin disampaikan Surya Paloh. Jakarta, 18 Mei 2023
KPK Akan Mengklarifikasi LHKPN Kadinkes Lampung Pekan Depan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung Reihana pada pekan depan. \"Minggu depan pastinya,\" kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dihubungi di Jakarta, Jumat. Pahala menyebut klarifikasi LHKPN milik Reihana akan dilakukan setelah melihat hasil pengumpulan data oleh lembaga antirasuah ini. Dia mengatakan bahwa KPK telah mengirimkan tim ke Lampung untuk mengumpulkan informasi lapangan mengenai harta kekayaan yang bersangkutan. \"Tim baru ke Lampung, jadi kita lihat dulu hasil Lampung-nya, baru undang lagi beliau (Reihana), ya. Kemarin sudah tim berangkat ke sana, sekalian kumpulin informasi dari lapangan,\" kata Pahala. Sebelumnya, Kadinkes Lampung tersebut meminta lembaga antirasuah menunda jadwal klarifikasi LHKPN miliknya.\"Benar. Informasi yang kami terima dari tim, beliau (Reihana) meminta penundaan jadwal,\" ujar Juru Bicara KPK Ipi Maryati dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat. Reihana sedianya akan diklarifikasi yang kedua kalinya oleh KPK pada hari ini. Namun, kata Ipi, Kadinkes Lampung tersebut meminta ditunda lantaran membutuhkan waktu untuk mempersiapkan data pendukung. \"Masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan data dan dokumen pendukung yang harus dilengkapi,\" terang Ipi. Reihana telah memenuhi undangan KPK untuk mengklarifikasi LHKPN miliknya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, (8/5). Usai menghadiri klarifikasi tersebut, Reihana irit bicara dan tidak berkomentar saat ditanya soal tudingan gaya hidup mewah yang dialamatkan warganet terhadap dirinya. Nama Reihana menjadi sorotan publik setelah warganet dan sejumlah akun media sosial menyoroti soal gaya hidup mewahnya dan soal dirinya yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selama 14 tahun.(ida/ANTARA)
Polri Menerbitkan Aturan Optimalisasi ETLE dan Larangan Razia
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terbitkan aturan baru terkait optimalisasi penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan Electronic Traffic Low Enforcement (ETLE) dan larangan melaksanakan penindakan secara stasioner atau razia.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan aturan tersebut tertuang dalam Surat Telegram bernomor: ST/1044/V/HUK.6.2/2023 tertanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi ditujukan kepada para jajaran polisi lalu lintas (Polantas).“Para Dirlantas untuk memerintahkan jajaran agar tidak melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta, Jumat.Jenderal bintang dua itu menjelaskan aturan tersebut memerintahkan Polantas untuk mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara humanis dengan pemanfaatan ETLE di wilayah masing-masing.Dalam aturan tersebut juga disampaikan larangan untuk melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia.Kemudian, jajaran Dirlantas juga diminta meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait untuk pengadaan sistem perangkat ETLE di wilayah masing-masing.Aturan tersebut juga menjelaskan bentuk pelanggaran yang belum tercakup dalam sistem penindakan ETLE dan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi, seperti berkendaraan di bawah umur, berboncengan lebih dari dua orang, dan menggunakan ponsel saat berkendaraan.Selanjutnya, menerobos lampu merah (traffic light), tidak menggunakan helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, kelengkapan kendaraan tidak sesuai standar dan menggunakan pelat nomor palsu, serta kendaraan overload dan over dimensi, dilakukan penindakan oleh tim khusus yang sudah memiliki surat perintah dan bersertifikat petugas penindakan pelanggaran lalu lintas.\"Aturan ini dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal dan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan anggota saat di lapangan,\" kata Sandi.Sandi pun menegaskan jika dalam praktik penindakan lalu lintas ada anggota di lapangan melakukan pelanggaran dan penyimpangan, akan diberikan sanksi tegas mulai dari sanksi disiplin, sanksi kode etik hingga pidana.\"Para jajaran Dirlantas juga diminta menyosialisasikan tentang cara penyelesaian tilang elektronik atau ETLE yang mempermudah masyarakat,\" ujar Sandi.(ida/ANTARA)
Menghadapi Ekstremisme, Indonesia-Australia Membangun Ketahanan Masyarakat
Jakarta, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI memanfaatkan momentum Keketuaan ASEAN yang disandang Indonesia untuk bekerja sama dengan Pemerintah Australia dalam membangun ketahanan masyarakat menghadapi ekstremisme berbasis kekerasan.\"Peran BNPT RI sebagai \'voluntary lead shepherds\' penanggulangan terorisme di ASEAN, kita bekerja sama dengan Pemerintah Australia sebagai salah satu mitra bicara ASEAN,\" ujar Deputi Kerja Sama Internasional Andhika Chrisnayudhanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Andhika mengatakan BNPT RI bersama Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mencermati bagaimana membangun sebuah ketahanan masyarakat dalam menghadapi ekstremisme berbasis kekerasan.\"Pertukaran praktik membangun ketahanan masyarakat dalam penanggulangan radikalisasi dan ekstremisme berbasis kekerasan,\" katanya.Melalui pertemuan ini, Andhika berharap bisa menjelaskan bagaimana BNPT RI berfokus kepada aspek pencegahan yang membutuhkan partisipasi masyarakat membangun kesiapsiagaan secara nasional.\"Tentunya salah satu peran BNPT RI adalah dalam pencegahan, di mana pencegahan itu salah satu fokus utamanya ada pada kesiapsiagaan nasional, jika dijabarkan kesiapsiagaan nasional itu adalah pemberdayaan masyarakat,\" ujar Andhika.Menurut Andhika, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek dari membangun ketahanan masyarakat.Hal senada disampaikan Deputy Head of Mission Australia Mission to ASEAN Caroline Scott bahwa ketahanan masyarakat dalam upaya pencegahan menjadi salah satu faktor penting menangkal paham radikal dan ekstremisme berbasis kekerasan.\"Seperti kita ketahui, ketahanan masyarakat sangat penting untuk mencegah dan melawan. Pencegahan strategis ekstremisme kekerasan dari ketahanan kita, seperti program mempromosikan kohesi sosial, mengidentifikasi, dan mendukung ketahanan generasi muda, menawarkan narasi alternatif, dan menyesuaikan beberapa elemen dalam membangun ketahanan masyarakat dalam penanggulangan terorisme,\" kata Carolina.Pertemuan ini merupakan pertemuan tahunan yang bertujuan membahas perkembangan isu terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.Melalui kegiatan ini, setiap negara dapat saling bertukar pandangan, pengalaman dan program penanggulangan yang akan ditetapkan guna meningkatkan upaya bersama dalam menghadapi tantangan tersebut di kawasan masing-masing.Selain itu, dialog tentang penanggulangan terorisme berbasis kekerasan dan penerapan langkah-langkah yang akan diambil pada masa depan sebagai upaya dalam rencana aksi guna mengimplementasikan kemitraan Strategis ASEAN-Australia 2020-2024.Sebagai informasi, kegiatan ini merupakan wujud komitmen kerja sama antara ASEAN dengan Australia di bidang penanggulangan terorisme yang telah terjalin sejak Deklarasi Bersama ASEAN-Australia dalam Kerja sama Penanggulangan Terorisme Internasional 2004.kegiatan ini dihadiri delegasi Australia, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Timor Leste.(ida/ANTARA)
POPULER
