ALL CATEGORY
Info A1, Reaksi Internal, dan Respons Global
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) KEMARIN, 15 April 2023 berita mengejutkan datang dari Ketum Partai Masyumi Dr Ahmad Yani. Dalam dialog Ramadhan yang diselenggarakan di kantor DPP Bronies, Yani mengaku punya info A1 terkait upaya penjegalan bacapres Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Sebenarnya upaya penjegalan Anies bukan lagi berita. Tapi karena Yani mengklaim ini info A1, tak ada salahnya kita membahasnya, sekaligus melihat kemungkinan resiko internal maupun internasional bila apa yang disampaikan Yani jadi kenyataan. Infonya begini. Potensi kegagalan Anies untuk dicapreskan pada pilpres mendatang sangat besar. Variabel Anies bukan hanya variabel \"hijau\", tapi juga variabel sistem, yaitu presidential threshold (PT) 20%. KPP -- terdiri dari Nasdem, Demokrat, PKS -- memiliki PT 28%. Bila salah satu dari tiga parpol ini membatalkan dukungannya, otomatis Anies gagal nyapres. Potensi mundurnya salah satu parpol bisa dari sebab pengajuan peninjauan kembali oleh KSP Moeldoko yang sedang berusaha membegal Demokrat. Anies juga bisa ditinggalkan Demokrat karena mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum telah menyatakan akan buka-bukaan soal kasus Hambalang. Konon, kasus itu melibatkan Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas), putera SBY. Tapi Ibas tak pernah diproses hukum. Nasdem juga berpotensi mencabut dukungan pada Anies terkait tekanan rezim Jokowi. Diprediksi, Nasdem tak akan bertahan mendukung Anies bila dihadapkan pada pilihan banyak anggota partai itu akan dipenjarakan. Yang lebih spektakuler, rezim menggunakan instrumen hukum, yaitu KPK. Pertarungan di lembaga antirasuah ini sedang berlangsung. Kalau kubu Firli Bahuri menang -- dia pasti menang -- Anies jadi tersangka. Bukan pada kasus Formula-E, tapi kebijakan-kebijakan yang dipandang menguntungkan pihak lain ketika Anies menjabat sebagai Gubernur DKI. Menurut info A1 itu, penjegalan Anies itu tak beresiko. Berdasrakan hasil survei yang tak diumumkan, apapun yg akan dilakukan rezim tak akan ada perlawanan rakyat. \"Mereka sudah tes ketika pembunuhan 6 laskar FPI,\" katanya. Ini disetujui Alfian Tandjung yang ikut dialog itu. Kata Alfian, ditinjau dari aspek militansi, msyarakat Indonesia lemah karena banyak unsur pragmatisme. Kita tak harus percaya pada info ini. Terlebih, penyamaan reaksi rakyat ketika laskar FPI dibunuh dengan reaksi yang muncul bila Anies dijegal tidak apple to apple. FPI adalah entitas yang banyak musuh dan pendukungnya relatif \"kecil\". Sementara, penjegalan Anies akan menjadi kasus politik berdimensi nasional dan internasional. Namun, anggap saja info yang disampaikan Yani benar. Kendati demikian, tindakan rezim menjegal Anies harus berpijak pada motif yang rasional berdasarkan pada faktor-faktor yang objektif. Paling tidak, ada empat faktor objektif. Pertama, Anies dilihat sebagai antitesa Jokowi. Dengan demikian, tidak mungkin mengharapkan ia melanjutkan begitu saja semua kebijakan pembangunan Jokowi. Tidak mungkin pula Anies akan menjamin keselamatan Jokowi dan keluarganya. Proses hukum akan dibiarkan berjalan apa adanya. Kedua, rezim Jokowi pasti meninggalkan banyak masalah. Di antaranya, KKN, utang yang menggunung, kemunduran ekonomi, hukum, demokrasi, dan konstitusionalisme negara. Isu-isu ini sangat kasat mata dan umumnya berkelindan dengan oligarki politik dan ekonomi. Dus, berpotensi menjerat Jokowi dan kroni-kroninya. Kendati mustahil Anies dengan sengaja membongkar masalah-masalah ini dan membawanya ke meja hijau, bagi pelaku kejahatan yang berpikir serba politis, pelanggaran-pelanggaran yang mungkin mereka lakukan dapat dimanfaatkan Anies untuk meningkatkan populeritas pemerintahannya. Terlebih, isu oligarki telah menjadi common enemy rakyat. Ketiga, Anies berpeluang memenangkan pilpres. Menurut Refly Harun, pakar hukum tatanegara, dia mendapat info dari teman bahwa sebenarnya hasil jajak pendapat lembaga-lembaga survei yang tidak diumumkan, elektabilitas Anies jauh melampau Prabowo Subianto dan Ganjar Prabowo. Hasil jajak pendapat terakhir lembaga survei LSI Denny JA, mengungkapkan bila Anies dipasangkan dengan AHY, maka mereka akan mengalahkan Prabowo dengan pasangannya dan Ganjar dengan pasangannya. Tidak mesti info dari Refly dan hasil survey LSI akurat. Namun, fenomena ini menjelaskan Anies adalah kompetitor serius bagi bacapres-bacapres lain. Upaya pembentukan koalisi besar yang diinisiasi Jokowi untuk melawan Anies menggambarkan hal itu. Keempat, Anies mendapat simpati negara-negara demokrasi di Amerika Utara, Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dukungan mereka, khususnya AS, terkait dengan persaingan AS dan Cina di Indo-Pasifik. Dalam konteks ini, Indonesia jadi rebutan karena lokasinya yang sangat strategis, pasarnya besar, dan sangat krusial dari sisi militer. Karena itu, Cina sedang mengincar Indonesia untuk dijadikan sekutu yunior. Fenomena ini terlihat dari fakta-fakta berikut. Terkait pilpres, tahun lalu Dubes AS Sung Yong Kim mengunjungi markas PKS, partai yang mengusung Anies. Pesan yang dikirim Kim kepada rezim adalah bahwa AS tak lagi bermasalah dengan Islam. Beberapa bulan sebelumnya, April 2022, Kemenlu AS merilis laporan tahunan pelanggaran HAM di berbagai negara. Untuk Indonesia, laporan itu menyatakan pembunuhan 6 laskar FPI adalah unlawful killing. FPI merupakan pndukung Anies. Lalu, pada akhir 2020, dalam ceramahnya di hadapan tokoh Nahdlyin dan jamaahnya di Ancol, Jakarta, Menlu AS Mike Pompeo mengungkapkan kekecewaan AS pada PBNU yang menjalin hubungan akrab dengan Cina yang menindas etnis Muslim Uighur. Terakhir, AS menolak memberi subsidi hijau pada industri nikel kita. Padahal, melalui UU Inflation Reduction Rate, AS berkomitmen memberikan kredit pajak atas pembelian mobil listrik. Namun, insentif ini tidak berlaku bagi mobil listrik kita yang menggunakan baterei berbahan nikel karena dominasi perusahaan Cina dalam industri nikel RI. Fakta-fakta ini menunjukkan AS tidak happy dengan kebijakan rezim Jokowi terhadap kubu Islam konservatif dan mereka yang kritis terhadap kebijakan rezim yang pro-Cina. Kubu ini juga kritis terhadap kerja sama ekonomi RI-Cina yang berat sebelah. Misalnya, dibukanya pintu lebar-lebar bagi masuknya buruh kasar Cina dalam jumlah besar di proyek tambang nikel Cina di berbagai daerah. Para ekonom senior mengatakan, yang meraup untung besar dari proyek-proyek ini adalah Cina dan oligarki. Negara tak mendapat apa-apa. Terkait proyek infrastruktur yang didanai Cina, publik dalam negeri sedang marah pada rezim Jokowi akibat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dipandang dikadali Cina. Proyek ini sejak awal sudah bermasalah. Yang membuat publik makin marah, pembengkakan biaya proyek dibebankan pada Indonesia. Cina siap memberi utang baru tapi dengan bunga tinggi (3,4%) dan hrs dijamin oleh APBN. Kelompok yang kritis terhadap Cina kebanyakan bersimpati pada Anies. Dus, dukungan AS dan negara demokrasi lain pada Anies mendapat pembenarannya. Alasan prinsipil lain yang menjelaskan dukungan negara-negara demokrasi adalah: Indonesia akan menjadi negara yang lebih mandiri dan demokratis di bawah pemerintahan Anies karena ia akan mengintegrasikan kelompok yang kritis pada Cina ke dalam pemerintahannya. Kedua, Anies berbagi nilai dengan negara-negara demokrasi. Melalui karya-karya tulisnya di jurnal-jurnal ilmiah internasional, dan kinerja yang ditunjukannya ketika memimpin Jakarta, terlihat Anies adalah pendukung sistem demokrasi yang genuine. Faktor-faktor ini krusial di mata negara-negara demokrasi manakala sistem otoritarian Cina mulai dilirik banyak negara Dunia Ketiga. Kendati dilahirkan sistem demokrasi, rezim Jokowi kurang menghargai demokrasi. Itu terlihat dari pemenjaraan kaum kritis, pembubaran ormas, DPR yang tidak berfungsi secara semestinya karena adanya instrumen recall. Lebih daripada itu, rezim Jokowi hendak memperpanjang masa jabatan, memperalat KPK untuk menyingkirkan lawan politik dan menggunakan KSP Moeldoko untuk membegal Demokrat. Bila Anies jadi presiden, konsolidasi demokrasi akan menguat yang, pada gilirannya, RI bisa menjdi contoh berjalannya demokrasi di negara Muslim. Dus, kalau info A1 itu terwujud, presiden pengganti Jokowi yang pro-status quo kemungkinan akan menghadapi tekanan dari negara-negara demokrasi anti-Cina. Bisa jadi presiden terpilih tak diakui bilamana legitimasi pilpres dipertanyakan, terutama bila pendukung Anies memboikot pilpres. Hal ini akan mendestabilisasi negara. Di tengah tekanan eksternal ini, sangat mungkin gejolak sosial-politik domestik membesar disebabkan akumulasi persoalan serius yang dihadapi bangsa. Bahkan, mahasiswa, buruh, rakyat yang semakin miskin, dan kaum intelektual akan turun ke jalan. Bukan karena mereka semua adalah pndukung Anies, tapi mereka melawan pembusukan negara. Penjegalan Anies dengan cara apapun, tidak akan bisa diterima. Bukan karena Anies seorang malaikat yang tak mungkin bersalah. Tapi niat jahat sejak awal, pemaksaan kasus, motif yang vulgar, dan hilangnya kepercayaan pada rezim, membuat penzaliman terhadap Anies akan mengantarkan Indonesia ke tebing krisis multidimensi. Yang paling mengkhawatirkan, ekonomi nasional akan terpukul hebat kalau negara-negara demokrasi menjatuhkan sanksi. Kalau ini trjdi, Cina tak akan menolong kecuali memberi utang dengan bunga tinggi. Rezim yang kepepet tak punya pilihan lain kecuali menerimanya. Kalau demikian, hal yang kita remehkan sebelumnya, yakni perangkap utang Cina yang sudah lama diperingatkan AS, jadi kenyataan. Ujungnya, kita jadi kacung Cina. Hal ini, yang kemarin tak terbayangkan, sekarang menjadi mungkin karena kita berhadapan dengan rezim yang panik. Orang panik biasanya bertindak irasional. Dus, turbulensi politik yang dialami Sri Langka -- yang disebabkab terjerat utang Cina, korupsi, dan salah urus pemerintahan -- berpotensi terjadi juga di sini. Wallahu\'alam bissawab. Tangsel, 16 April 2023
Enam Prajurit TNI Tewas Ditembak KKB, Pemerintah Tak Hanya Klaim Pembangunan Infrastuktur di Papua
Jakarta, FNN – Lagi, enam prajurit TNI gugur di tangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Mugi-Mam Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Papua. Namun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim pasukan ini telah menembak mati 9 prajurit TNI dan merampas 9 pucuk senjata pada Sabtu, 15 April 2023. Satuan Tugas Batalyon Infanteri Yonif Raider 321/Galuh Taruna (Yonif R 321/GT) tersebut bukan sedang melakukan operasi terhadap OPM, melainkan sedang bertugas melakukan operasi SAR pilot Susi Air di wilayah tersebut. Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menyesalkan peristiwa itu. Ia berharap kejadian ini merupakan kejadian yang terakhir.”Pertama saya ucapkan duka cita yang mendalam kepada prajurit TNI dalam menjalankan tugas di Papua. Harapan kita semua, ini peristiwa yang terakhir,” katanya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief Senin, 17 April 2023. Lebih jauh Selamat Ginting menyarankan pemerintah Jokowi untuk tidak terlalu menggembar-gemborkan keberhasilan pembangunan infrastruktur di Papua. Ada faktor lain yang lebih penting dalam menangani maslah Papua, belajar dari kasus lepasnya Timor Timur. “Pemerintah tidak bisa hanya mengklaim pembangunan fisik di Papua lalu otomatis mereka akan mendukung pemerintah, nyatanya semakin banyak peristiwa-peristowa terjadi di Papua. Artinya kita belum bisa merangkul mereka dengan baik,” paparnya. Ginting mengingatkan pemerintah untuk selalu belajar dari sejarah, Ia mengingatkan kasus Provinsi Timor Timur yang lepas dari Indonesia, padahal sudah diitimewakan dalam perlakuannya. “Kita harus belajar dari pengalaman Timor Timur di mana Timor Timur menjadi provinsi yang istimewa sekali seperti menjadi anak emas, pembangunan luar biasa, nyatanya saat jajak pendapat, toh mereka tetap mau merdeka,” tegasnya. Ginting menilai, gencarnya pembangunan di wilayah yang bergejolak itu tidak semata-mata mereka patuh dan tunduk, namun justru diharapkan dan dimanfaatkan oleh mereka untuk mempermudah kemerdekaan. “Ini yang harus dipikirkan, bukan semata-mata membangun infrastruktur kemudian bisa mempengaruhi rakyat di sana. Nyatanya kemudian kita tahu Uskup Belo, para Pastur, guru-guru, para PNS ternyata pro-Fretelin,” paparnya. (sws)
Enam Prajurit TNI Tewas Ditembak OPM, Selamat Ginting: Mengapa Papua Belum Di-DOM-kan?
Jakarta, FNN – Enam prajurit TNI gugur di tangan Organisasi Papua Merdeka yang kini diubah namanya menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Mugi-Mam Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bahkan mengklaim pasukan ini telah menembak mati 9 prajurit TNI dan merampas 9 pucuk senjata pada Sabtu, 15 April 2023. TNI yang ditembak mati adalah dari Satuan Tugas Batalyon Infanteri Yonif Raider 321/Galuh Taruna (Yonif R 321/GT). Mereka bukan sedang melakukan operasi terhadap OPM, melainkan sedang bertugas melakukan operasi SAR pilot Susi Air di wilayah tersebut. Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menyesalkan peristiwa itu. Ia berharap kejadian ini merupakan kejadian yang terakhir.”Pertama saya ucapkan duka cita yang mendalam kepada prajurit TNI dalam menjalankan tugas di Papua. Harapan kita semua, ini peristiwa yang terakhir,” katanya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief Senin, 17 April 2023. Menurut Selamat Ginting Papua adalah dinamika yang pelik termasuk bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karenanya perlu penanganan yang serius di wilayah ini. “Kita tahu Aceh bisa dinyatakan Daerah Operasi Militer (DOM), tetapi Papua sampai saat ini belum dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer. Ada apa dan mengapa?” tanyanya. Ginting mengajak kita untuk membaca Papua secara lengkap dari hulu hingga hilir. Menurutnya ada kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tahun 1999 yang kemuaidn menimbulkan kontrovresial hingga saat ini. “Kita harus lihat juga dari hulu sampai hilir. Dari hulu ketika pada akhir Desember 1999 Presiden Gus Dur membuat keputusan kontroversial ketika mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Padahal sebelumnya Presiden Soeharto meneruskan apa sudah menjadi keputusan Presiden Soekarno dari Irian Barat menjadi Irian Jaya. Jadi tidak ada masalah. Tetapi kemudian dari Irian Jaya menkadi Papua, ini menjadi masalah, banyak yang tidak setuju karena inti dari Irian Jaya itu adalah seperti sering dikemukakan, Irian yang dimaksud Presiden Sukarno adalah Ikut Republik Indonesia Anti Nedherland,” paparnya. Ginting menyarankan penyelesaian masalah di Papua tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus komprehensip. “Kita tahu Irian atau Papua ini kembali ke pangkuan ibu pertiwi setelah melalui perjalanan panjang dan terakhir melalui semacam referendum yang dulu dikenal Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang hasilnya adalah Irian Barat kembali ke pangkuan ibu pertiwi dan itu sudah disetujuai oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB),” tegasnya. Kontroversi yang diciptakan Gus Dur tak hanya mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua, tetapi juga mengizinkan bendera Bintang Kejora berkibar. “Dulu Gus Fur selain mengubah nama juga membolehkan berkibarnya bendera Bintang Kejora dengan posisi di bawah bendera Merah Putih, jangan lebih tinggi, bahkan juga hanya dianggap sebagai umbul –umbul layaknya bendera PSII atau cabang oleh raga. “Padahal itu simbol Negara,” kata Selamat Ginting. Lalu dalam perjalannya kata Ginting juga muncul lagi istilah yang dalam era Soeharto sebagai sparatis, tetapi di era reformasi hanya disebut KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). “Padahal mereka ini kelomppok sparatis. Kalau kelompok sparatis di dunia mana pun ditangani oleh militer, lalu dengan KKB maka yang muncul adalah kepolisian, karena kriminal,” paparnya. Muncul lagi sekarang setelah ada kata sparatis ditambahi lagi kata teroris, maka lagi-lagi teroris ditangani oleh polisi. “Jadi TNI baru boleh masuk kalau ada permintaan dari polisi. Ini problemnya,” pungkasnya. (sws)
Enam Prajurit TNI Tewas Ditembak OPM, Jokowi Dulu Malah Undang Majelis Rakyat Papua, bukan DPD Papua
Jakarta, FNN – Enam prajurit TNI gugur di tangan Organisasi Papua Merdeka yang kini diubah namanya menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Mugi-Mam Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bahkan mengklaim pasukan ini telah menembak mati 9 prajurit TNI dan merampas 9 pucuk senjata pada Sabtu, 15 April 2023. TNI yang ditembak mati adalah dari Satuan Tugas Batalyon Infanteri Yonif Raider 321/Galuh Taruna (Yonif R 321/GT). Mereka bukan sedang melakukan operasi terhadap OPM, melainkan sedang bertugas melakukan operasi SAR pilot Susi Air di wilayah tersebut. Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting sangat menyesalkan peristiwa itu. Ia berharap kejadian ini merupakan kejadian yang terakhir.”Pertama saya ucapkan duka cita yang mendalam kepada prajurit TNI dalam menjalankan tugas di Papua. Harapan kita semua, ini peristiwa yang terakhir,” katanya kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief Senin, 17 April 2023. Lebih jauh Ginting minilai pemerintah ragu-ragu dalam mengatasi Papua. “Ini jelas bias antara kebijakan pemerintah dengan DPR sehingga pemerintah ragu-ragu dalam bertindak,\" paparnya. Belum lagi kata Ginting keraguan pemerintah dalam menyelesaikan masalah Papua seakan setengah hati. “Bagaimana Presiden Jokowi justru menerima MRP (Majelis Rakyat Papua). Ini sebetulnya bom waktu yang ditinggalkan oleh Belanda. Mengapa Presiden Jokowi bukan menerima DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan itu resmi konstitusional, kok malah MRP. Ini kesannya pemerintah tidak tegas dalam hal ini,” katanya geram. Keraguan Jokowi lainnya kata Ginting adalah soal penerapan isu Hak Asasi Manusia (HAM). “Begitu juga dengan keragu-raguan dalam bertindak karena ada isu HAM, menurut saya ini bisa ditangkal dengan dilihat - siapa yang menggelontorkan. Rata-rata yang menggelontorkan LSM LSM luar negeri,” aparnya. Ginting menegaskan bahwa dalam kasus Papua ini peristiwa sesungguhnya adalah pembebasan sandera Pilot Phillips Marthen dari Selandia Baru yang kasusnya sudah berlangsung 2 bulan tetapi belum terselesaikan. Ginting menyarankan mustinya pemerintah ingat bahwa sejumlah negera membiarkan terbentuknya organisasi dan LSM di sejumlah negara yang menyetujui gerakan Papua Merdeka seperti Selanida baru. “Selandia Baru adalah negara yang paling banyak LSMnya, ada 12 organisasi pendukung OPM. Tak hanya itu, Negara-negara commonwealth Inggris, ada 8 organisasi di Belanda, Amerika, Kanada, Inggris, Prancis, Swis, Nepal dan negara-negara Pacific. Bisa jadi organisasi-organisasi di Selandia Baru main mata dengan OPM,” tegasnya. Ginting juga miris melihat respons yang lambat dari aparat TNI, padahal yang menjadi korban prajurit TNI. “Kita sayangkan peristiwa ini kemudian yang menjadi korban adalah prajurit TNI. Kita bisa lihat dalam peristiwa yang sekarang ini, bagaimana Kepala Penerangan Kodam Cendrawasih gamang untuk bicara, Kadispenad juga tidak bersuara, begitu juga Kapuspen TNI dia mengatakan hingga pukul 14.00 WIB yang diterima hanya 1 korban. Ini tidak biasa,” tegasnya. Menurut Ginting, biasanya kalau hanya 1-2 korban, Kepala Penerangan Kodam Cendrawasih dengan cepatnya mengumumkan, begitu juga Kadispenad, dan juga Kapuspen TNI sehingga wartawan juga melihat ini ada sesuatu yang disembunyuikan. “Kita lihat kemarin 16 April 2023 adalah ulang tahun ke-71 Kopassus. Kesannya ada disembunyikan karena Kopassus sedang ulang tahun dan barangkali ini sebuah peristiwa yang memalukan jika itu betul-betul terjadi sampai ada 6 prajurit gugur, bahkan OPM pun sudah mengklaim menembak 9 prajurit TNI. Tim ini kan terdiri dari 20 personel prajurit Batalyon Infanteri Rider 321 Divisi Infanteri 1 Kostrad dan 16 dari Kopassus. Kalau ini benar, klaim OPM 9 prajurit disandera, ini mau diapakan. Ini sebuah pengumuman yang membanggakan bagi OPM dan sebaliknya memalukan bagi TNI,” katanya geram. Oleh karena itu Ginting menyarankan agar pemerintah sangat serius mengatasi persoalan Papua. “Kita harus betul-betul kembali duduk bersama jangan sampai prajurit TNI gugur saat menjaga kedaulatan,” katanya. Ginting mengingatkan pola penanganan masalah era dulu. “Seharusnya pemerintah mau belajar bagaimana TNI mengatasi persoalan PKI Madiun atau DI/TII di Jawa Barat. Nah, lagi-lagi yang harus kuat itu intelijennya. Zaman Pak Harto adalah intelijen minded yang didahulukan di daerah operasi,” paparnya. Menurut Ginting, yang harus dilakukan memang fungsi intelijen, pertama penyelidikan, kedua pengamanan, dan ketiga penggalangan. “Dengan gugurnya Kepala BIN Daerah Papua beberapa waktu lalu, itu menandakan bahwa ini sudah lampu merah. Artinya intelijen kita lemah, harusnya bisa memetakan mana masyarakat yang pro merah putih dengan masyarakat yang pro-OPM. Setelah bisa dibedakan, informasi dari interijen diberikan kepada satuan tempur dan satuan teritorial. Yang pro kepada Republik Indonesia dibina oleh Satuan Teritorial, yang belum, harus digalang oleh intelijen, kemudian dipisahkan dengan kelomppk bersenjata, lalu satuan tempur yang memukulnya. Jadi harus ada tiga bagian. Inteijen harus dipertanyakan ke mana Sandi Yudha kita?,” tanyanya. Ginting sungguh merasa heran mengapa bisa gagal memetakan mana masyarakat yang pro Republik Indonesia dan mana yang pro OPM. ”Tidak bisa hanya mengandalkan satuan tempur kalau data intelijen tidak kuat. Akhirnya seperti ini yang terjadi. Bisa dibilang untuk menghajar musuh – dalam perang gerliya - harus tiga kali lipat, dalam pengertian untuk mengalahkan 1 batalyon harus dikalahkan dengan 3 batalyon. Ini 1 peleton, berarti kemungkinan yang dihadapinya adalah 1 kompi pasukan OPM. Nah inilah yang seharusnya bisa kita pelajari seperti ketika kita melawan Belanda,” tegasnya. Dulu, kata Ginting pejuang kemerdekaan Republik Indonesia berkolaborasi dengan rakyat dalam mengusir penjajah. “Dalam perang gerilya TNI dilindungi oleh rakyat dan diberikan logistik oleh rakyat, juga diberikan informasi oleh rakyat, saat pasukan Belanda mengejar. Ini seharusnya sama dengan yang dilakukan masyarakat Papua terhadap OPM. Kalau tidak bisa, artinya kita belum bisa merangkul masyarakat mereka,” pungkasnya. (sws)
Yusril: Kita Kehilangan Ide Dasar Bernegara yang Asli Indonesia
Pangkal Pinang FNN - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Prof Dr Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa perubahan kedudukan MPR akibat amandemen UUD 45 telah menyebabkan bangsa ini kehilangan idea dasar bernegara yang digali para pendiri bangsa dari tradisi asli masyarakat suku yang bersumber Adat dan ajaran Islam. Hal itu dinyatakan Yusril dalam Orasi Ilmiahnya pada peringatakan Dies Natalis ke 17 Universitas Bangka Belitung (UBB) di Pulau Bangka, Rabu, 12 April 2023. Yusril yang juga anggota Dewan Pembina UBB itu mengatakan perubahan status MPR yang semula merupakan \"penjelmaan seluruh rakyat Indonesia\" dan \"lembaga tertinggi negara\" yang melaksanakan kedaulatan rakyat menjadi lembaga tinggi negara biasa telah menyebabkan bangsa ini kehilangan identitas sebagai bangsa yang mandiri dalam merumuskan konsep bernegaranya. Sebuah negara, semestinya digagas berdasar idea dasar bernegara yang digali dari khazanah pemikiran bangsanya sendiri, bukan mencopy idea dasar dari bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, pelaksanaan dan perkembangan negara itu akan sejalan dengan pemikiran dan perasaan rakyatnya sendiri. Rakyat akan merasakan bahwa mereka tinggal di rumahnya sendiri, yang sejalan dengan cita, pemikiran dan perasaannya. Republik Desa dan Republik Indonesia Yusril mengutip pandangan Prof Soepomo bahwa konsep bernegara RI yang menempatkan MPR sebagai lembaga yang supreme, berasal dari praktik penyelenggaraan kehidupan masyarakat desa. Kekuasaan tertinggi di desa terletak pada lembaga musyawarah desa. Rapat musyawarah desa itu dihadiri oleh orang-orang terpandang dan tokoh-tokoh yang ada dalam masayarakat desa itu. Orang-orang terpandang di desa itulah yang bermusyawarat memutuskan segala hal yang menyangkut desa itu dengan cara mufakat. Ini menggambarkan bahwa sejatinya kita tidak melaksanakan demokrasi secara langsung sebagaimana tercermin dalam sila ke 4 Pancasila, yakni kerakyatqn yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kini rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung tanpa melalui musyawarah MPR lagi. Kedudukan MPR sekarang menurut Yusril, sudah tidak sejalan dengan sila kerakyatan sebagaimana disebutkan dalam sila ke 4 Pancasila. Kedudukannya tidak lagi mencerminkan idea dasar bernegara yang asli Indonesia. MPR yang asli terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah-daerah dan golongan-golongan, sehingga semua unsur bangsa tercermin dalam lembaga itu. Kini utusan daerah dan golongan dihapuskan. MPR terdiri atas DPR dan DPD yang semuanya dipilih melalui Pemilu. Ketetapan MPR Amandenen UUD 45 juga menghapuskan kewenangan MPR dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden serta menyusun GBHN. GBHN sekarang yang sejatinya adalah buatan rakyat, sekarang digantikan dengan program kerja Presiden yang dulu dijadikan bahan kampanye dalam Pilpres. Sebagai konsekuensi dari perubahan kedudukan MPR menjadi lembaga negara biasa, MPR juga dianggap tidak berwenang lagi membuat Ketetapan-Ketetapan yang merupakan produk hukum di bawah UUD dan di atas undang-undang. Padahal di masa yang lalu, menurut Yusril, Ketetapan-Ketetapan MPR itu terbukti mampu mengatasi kelemahan UUD dan mengatasi krisis konstitusional yang terjadi. Dia memberi contoh, bagaimana MPRS dapat mengangkat Pejabat Presiden, ketika Presiden Sukarno diberhentikan pada tahun 1967. Ketetapan MPR pula yang dijadikan dasar keabsahan berhentinya Presiden Suharto dan digantikan BJ Habibie. UUD 45 pasca amandemen telah mengatur bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tiap lima tahun sekali. Bagaimanq jika Pemilu tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena adanya bencana alam yang luar biasa, peperangan atau pemberontakan, merebaknya pandemi serta krisis ekonomi sehingga tidak ada dana untuk menyelenggaran Pemilu? Yusril berpendapat, MPRlah semestinya yang dapat menunda Pemilu berdasarkan alasan-alasan di atas dan melakukan perpanjangan jabatan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD, DPD dan MPR serta menteri kabinet sampai jangka waktu tertentu. Namun semua itu hanya dapat dilakukan MPR, jika lembaga itu berwenang menerbitkan Ketetapan-Ketetapan yang bersifat pengaturan (regeling). Keberadaan Ketetapan MPR sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di antara undang-undang dasar dengan undang-undang dalam hirarki hukum kita telah disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun keberadaannya dibatasi oleh penjelasan pasal itu, hanya pada Ketetapan-Ketetapan MPR sebagaimana disebutkan dalam TAP MPR No I/MPR/2003 saja. Penjelasan itu, menurut Yusril harus dihapuskan. Dengan demikian, MPR akan menguat kembali kedudukannya dengan kewenangan membuat Ketetapan-Ketetapan yang bersifat pengaturan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis konstitusional di negara kita ini.***
Chat Waka KPK Lebih Heboh Ketimbang Kebocoran Dokumen ESDM
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru, Johanis Tanak, disebut menjalin komunikasi dengan Kepala Biro (Kabiro) Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), M Idris Froyoto Sihite terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP). Adapun, Idris Sihite merupakan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba). Idris menjadi saksi kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM. Ruangannya digeledah pada 27 Maret lalu dan ditemukan dokumen berisi informasi penyelidikan dugaan kasus korupsi IUP. Percakapan Tanak itu dilakukan melalui aplikasi pesan pendek yang kembali diunggah akun media sosial Twitter @dimdim0783, Kamis (13/4/2023). Akun tersebut sebelumnya juga \"membongkar\" percakapan Tanak dengan Idris Sihite mengenai \"mencari uang\", \"bekerja di balik layar\", dan lainnya. Namun, Tanak berkilah, komunikasi dilakukan pada Oktober 2022, sebelum ia dilantik sebagai Wakil Ketua KPK baru. Posisinya menggantikan Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri di tengah prahara dugaan pelanggaran etik. Pada percakapan kali ini, lagi-lagi Tanak tampak menghubungi Idris Sihite terlebih dahulu. Ia meminta pertemuan. “Malam Pak Karo, salam sehat. Kapan saya bisa jumpa,” tulis Tanak. Dalam tangkapan layar itu, pesan dikirimkan pada 24 Februari 2023 pukul 20.27. Jurnalis senior, Hersubeno Arief mengaku bahwa polemik chat Wakil Ketua KPK Johanis Tanak lebih menarik dari kebocoran dokumen ESDM yang diduga dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri. Pasalnya Johanis Tanak diduga mengajak bermain belakang Kabiro Hukum maupun Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Idris dalam chatting yang bocor di media sosial. Setelah kemarin bocor Pak Firli diduga membocorkan dokumen penyelidikan di ESDM, sekarang ini yang lebih menarik lagi adalah wakil ketua KPK yang baru namanya Johanis Tanak itu dia diduga mengajak main belakang,\" ucapnya. Melalui chatting yang dibocorkan oleh akun Twitter yang menamai diri sebagai rakyat jelata, Johanis diduga bermain di belakang layar dengan Idris. \"Dari kalau chattingnya yang dibocorkan oleh rakyat jelata dia bermain di belakang layar dengan kepala biro ESDM yang juga sebagai PLH Dirjen Minerba,\" ujarnya. Hersu menduga project yang dimainkan oleh pimpinan KPK merupakan pertambangan, bahkan Johanis telah mengakui sendiri dan memang dipersiapkan untuk pensiun. Ini kelihatannya project-project tambang, dan kemudian dia sudah memberikan penjelasan kepada media bahwa dia mengakui memang terjadi, tapi kan itu waktu dia belum jadi pimpinan KPK,\" ujarnya. \"Kata dia biasa, dia mempersiapkan pensiun dari Kejaksaan dan dia mulai membantu teman-temannya proyek di tambang,\" sambungnya dikutip dari Kanal YouTube Rocky Gerung Official Jumat (14/4). Namun ada pernyataan Johanis yang menarik, ia mengaku bermain di belakang layar sebelum menjadi pimpinan KPK, namun setelah dicek Hersu ditemukan fakta aneh. \"Tapi saya kemudian cek kapan sih sebenarnya percakapan itu kalau saya baca di situ dia mengakui pada tahun lalu bulan Oktober disebutnya, bahkan menyebut spesifik dia dilantik tanggal 28 Oktober (2022),\" ungkapnya. \"Tetapi dia sudah dipilih resmi oleh DPR tanggal 29 September (2022). Jadi artinya percakapan itu terjadi setelah dia terpilih resmi, meskipun dia belum dilantik oleh presiden, tetap saja menurut saya ini persoalan serius,\" tandasnya.(sof)
Berburu Ilmu Sepanjang Waktu
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Jogjakarta “Qul inna shalati wanusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ‘alamin - Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup, dan matiku untuk Allah Tuhan alam semesta.” (QS 6:162) Wabtaghi fima atakallahud-daral akhirata wa la tansa nashibaka minaddunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika… - Carilah dengan segala anugerah Allah kehidupan akhirat, dan jangan lupa bagianmu di dunia ini; dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu; dan jangan mencari kesempatan untuk berbuat kerusakan di bumi. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (QS 28:77) Jantung Al-Quran: Walyatalaththaf – Berlaku lemah lembutlah! (QS 18:19) “Khairunnas anfa’uhum linnas – manusia terbaik ialah yang paling bermanfaat kepada manusia.” (Rasulullah saw) \"Khairunnas man thala ‘umruhu wa hasuna \'amaluhu - manusia terbaik ialah yang panjang umur dan baik amalnya, dan manusia terburuk ialah yang Panjang umur dan buruk amalnya.” (Rasulullah saw) Rabbi auzi’ni an asykura ni’mataka. - \"Tuhan, berilah aku peluang untuk bersyukur atas nikmat-Mu yang Kau-limpahkan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku, dan supaya aku dapat mengerjakan perbuatan baik yang Kau-ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.\" (QS 27:19) Tuhan, anugerahilah kami rahmat dari hadirat-Mu dan berikanlah kepada kami dalam urusan kami jalan yang benar. (QS Al-Kahfi/18:10). Al-Quran adalah Kitab Agung pendidikan. Al-Quran adalah Kitab revolusi peradaban. Bakat ialah kesabaran dan ketekunan yang lama. Bila Anda berjumpa dengan orang hebat dan mengagumkan, ketahuilah bahwa ia telah melakukan apa yang belum Anda lakukan. Cita-citakan sesuatu yang mulia, niscaya alam semesta bahu-membahu membantu mewujudkan cita-citamu. (Sang Alkemis) Kebanggaan terbesar seorang guru ialah jika muridnya mengungguli dirinya. (Friedrich Nietszche) Mata yang terbuka lebar akan menemukan kesempatan di mana-mana. (OS Marden). Bagian terbaik dari hidup seseorang ialah perbuatan baiknya yang tidak diketahui orang lain. (William Wordsworth). Hidup seperti orang bersepeda; supaya terjaga keseimbangannya, Anda harus terus berjalan. (Albert Einstein). Kemampuan kita untuk meraih sukses dalam perjalanan hidup ini tidak tergantung pada inteligensia. (Kazuo Inamori). Seperti halnya setiap gram emas berharga, begitu pula setiap jam waktu kita. (George Mason). Tiba-tiba Anda memahami sesuatu yang telah Anda mengerti sepanjang hidup, tetapi dengan cara berbeda, itulah artinya belajar. (Doris Lessing). Kita belajar berjalan dengan berjalan. Kita belajar membaca dengan membaca Kita belajar menulis dengan menulis. Buku adalah guru. Buku adalah sumber ilmu. Buku adalah kepanjangan tangan guru. Buku adalah teman setia di setiap ruang dan waktu. Buku adalah jendela dunia. Buku adalah barometer zaman. Buku adalah penggerak perubahan. Buku yang bervisi tak akan pernah mati. Menulis tanda cinta kepada sesama. Menulis meninggalkan warisan untuk dunia. Menulis buku tanda terima kasih kepada guru. Menulis laksana Tuhan berfirman, dan Nabi bersabda. Menulis untuk mengikat makna, dan menyebar gagasan. Kejujuran adalah mata uang yang laku di mana-mana. Orang hebat ialah siapa saja yang mampu mengubah dirinya menjadi lebih baik, dan lebih berfaedah bagi sesama. Identitas mukmin terbaik ialah akhlaknya. Semua orang tahu jalan menuju sukses, tetapi tidak setiap orang menempuhnya. Verba volant, scripta manent – Kata-kata lisan lenyap menguap, sementara tulisan abadi menetap. (Kearifan Yunani). Jika Anda tak ingin dilupakan setelah meninggal dunia, lakukan apa yang patut ditulis atau tulislah apa yang patut dibaca. (Benjamin Franklin). Sebuah peluru hanya bisa menembus satu kepala, sedangkan sebuah buku dapat menembus ribuan kepala. (Sayyid Quthb). Jangan pernah berhenti meyakini bahwa hidup ini akan menjadi lebih baik bagi kehidupan Anda sendiri maupun bagi kehidupan orang lain. (Andre Gide). Permata kehidupan yang Anda cari tidak terdapat di puncak-puncak gunung atau di tengah lautan, tetapi di dalam diri Anda. (Russel H. Conwell). Hidup laksana sebuah buku. Halaman depan tanggal lahir, dan halaman belakang tanggal pulang. Tiap lembarnya hari-hari dalam hidup ini. Ada buku yang tebal dan ada pula yang tipis. Ada yang menarik untuk dibaca dan ada pula yang tidak. Seburuk apa pun halaman sebelumnya, selalu tersedia halaman baru. Putih, bersih, dan tanpa cacat. (Anonim). PIKIRAN membuahkan perkataan PERKATAAN membuahkan perbuatan PERBUATAN membuahkan kebiasaan KEBIASAAN membuahkan kepribadian KEPRIBADIAN membuahkan nasib. Berhenti, tak ada tempat di jalan ini. Sikap lamban berarti mati. Siapa bergerak, dialah yang maju ke depan. Siapa berhenti, sejenak sekali pun, pasti tergilas. (Mohammad Iqbal) Kesadaran adalah matahari Kesabaran adalah bumi Keberanian menjadi cakrawala Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. (WS Rendra).
Kereta Cepat China Menabrak-nabrak
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH upaya untuk meringankan bunga pinjaman China proyek Kereta Cepat Indonesia China yang dilakukan Luhut Panjaitan dinilai gagal, maka kegelisahan besar terjadi di kalangan Pemerintah maupun rakyat Indonesia. Para pengamat mengkritisi tajam program yang sejak awal memang kontroversial. Terkesan Jokowi memaksakan kehendak untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut. Kereta yang tidak jelas urgensi dengan keputusan grasa-grusu itu mulai terasa dikerjakan dan berjalan dengan menabrak-nabrak, antara lain : Pertama, menabrak Konstitusi bahkan Ideologi karena tidak berbasis pada perwujudan asas kedaulatan rakyat. Tidak ada persetujuan rakyat atas pilihan proyek. Sila keempat Pancasila dilanggar. Proyek Kereta Cepat lebih berorientasi kepentingan kelompok kecil ketimbang rakyat kebanyakan. Suara rakyat diabaikan. Kedua, menabrak APBN. Pada awalnya Presiden sesumbar proyek ini tidak akan menggunakan dana APBN namun perkembangan terakhir justru Pemerintah China mensyaratkan adanya jaminan hutang APBN. Inilah yang kemudiannya menjadi keprihatinan bahwa Indonesia telah menjadi korban dari jebakan hutang China. Situasi serba salah antara menuntaskan dan menghentikan. Kedua-duanya merugikan. Ketiga, menabrak Jepang karena proyek bersama China ini telah menyingkirkan tawaran kerjasama Jepang. Kini terasa tekanan China yang jauh lebih berat dibandingkan pilihan waktu itu adalah negara Jepang. Dampaknya Jepang pun hengkang dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Softbank group telah lari tungggang langgang. IKN terancam gagal. Keempat, menabrak kereta lain. Menurut Luhut jika Kereta Cepat Indonesia China telah beroperasi, maka Kereta Argo Parahiyangan yang selama ini melayani penumpang Bandung Jakarta harus berhenti. Route Jakarta Bandung dipaksakan untuk menggunakan Kereta Cepat yang jauh lebih mahal tarifnya. Kelima, menabrak akal sehat. Membuat Kereta Cepat Bandung-Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, ternyata Ibu Kota Negara akan pindah ke Kalimantan. Ingin mempercepat waktu tempuh Jakarta-Bandung malah stasiun bukan di Bandung tapi Padalarang. Harus ganti kendaraan. Sangat tidak efisien dan memperlambat. Belum lagi banyak alternatif penggunaan kendaraan Bandung Jakarta. Jarak pendek dan waktu tempuh yang tidak terlalu lama. Kereta Cepat dibayang-bayangi kerugian bahkan kegagalan. Jangan jangan segera masuk ke Museum Kereta Api. Saat ini Indonesia harus menambah utang 8,36 Trilyun. Jika benar gagal maka Presiden Jokowi bersama Luhut dan penanggungjawab lainnya harus diseret ke meja hijau. Risiko dari kenekadan harus ditanggung, termasuk masuk bui. Debt trap China hampir terbukti. Kebodohan pemimpin negeri ini berbau kolusi dan korupsi. Harus segera diusut tuntas agar diketahui apa motif dari memaksakan proyek Kereta Cepat Indonesia China. Proyek ini semakin membuka pintu bagi aneksasi China atas Indonesia. Bandung, 17 April 2023
Korupsi dan Pencucian Uang Tidak Terkendali, Indonesia Terkucil dan Terkunci: Jokowi dan DPR Panik?
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) INDONESIA menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi pada 2003, dan meratifikasi melalui UU Nomor 7 pada 2006. Tetapi, undang-undang untuk mendukung konvensi PBB melawan korupsi tersebut tidak kunjung selesai. Artinya, Indonesia dianggap tidak serius melawan korupsi, dan tindak pidana lainnya, seperti kejahatan lingkungan, judi ilegal, pertambangan ilegal, perdagangan manusia, dan banyak lainnya. Untuk mendukung konvensi PPB melawan korupsi dan kejahatan keuangan lainnya, diperlukan UU Anti Korupsi, UU Anti Pencucian uang, dan khususnya UU Perampasan Aset. Indonesia memang sudah ada UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tetapi, kedua UU tersebut tidak cukup untuk mengungkap hasil korupsi dan pencucian uang internasional yang masuk ke Indonesia. Artinya, UU Indonesia tidak mampu menyita aset hasil kejahatan internasional. Jangankan internasional, menyita aset koruptor atau kejahatan keuangan asal dalam negeri saja susah. Bukannya memperkuat konvensi PBB dalam melawan korupsi dan pencucian uang internasional, Sri Mulyani dan Jokowi malah menyediakan fasilitas Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty 2016/2017 dan 2022, yang intinya sama dengan pencucian uang secara legal, difasilitasi pemerintah. Fasilitas “pencucian uang” ini sangat cepat disetujui DPR, dan disahkan menjadi UU Pengampunan Pajak. Tentu saja, seperti disampaikan Bambang Pacul dari PDIP, persetujuan DPR pasti sudah mendapat restu dari para Ketua Umum Partai Politik. Sebaliknya, UU Perampasan Aset terbengkalai sejak 2006. Sejak 2009, laporan PPATK terkait dugaan pencucian uang di kementerian keuangan juga tidak ada tindak lanjut. Semua pihak mencari alasan pembenaran. Intinya, Jokowi, Sri Mulyani, DPR bersama Ketum parpol, sudah melakukan tindakan yang berlawanan dengan konvensi PBB melawan korupsi. Uang judi ilegal Rp155 triliun terkuak, tetapi tidak digubris. Tambang ilegal terbongkar, juga tidak digubris. Tiba-tiba meledak dugaan pencucian uang yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan senilai Rp349 triliun. Sri Mulyani tertekan. Jokowi juga tertekan. Indonesia dikucilkan. Keuangan untuk Indonesia terkunci. Program insentif mobil listrik Amerika Serikat tidak termasuk yang menggunakan komponen batere Indonesia. Dana untuk transformasi energi Indonesia senilai 20 miliar dolar AS juga tidak turun. Luhut tergopoh-gopoh terbang ke AS. Untuk apa? Semua usaha Luhut dan pemerintah Indonesia akan sia-sia, selama Indonesia dianggap tidak serius melawan korupsi dan pencucian uang, sesuai konvensi PBB Melawan Korupsi. Ada dua hal kritikal bagi Indonesia agar tidak dikucilkan. Pertama menjadi anggota penuh FATF (Financial Action Task Force) untuk memberantas pencucian uang internasional, termasuk hasil korupsi. Apalagi Indonesia selama ini dianggap surga pencucian uang. Karena hukum bisa dikondisikan, tergantung uang. Seperti Henri Surya, pemilik Indosurya, bisa bebas setelah menipu Rp106 triliun. Meskipun sekarang di tangkap lagi. Tapi bagaimana dengan asetnya? Apakah bisa dirampas dan dikembalikan kepada korbannya? Untuk itu, UU Perampasan Aset menjadi kunci utama untuk menyelamatkan korban korupsi dan tindak pidana pencucian uang, baik korban perorangan maupun negara. Dan UU Perampasan Aset juga menjadi kunci untuk bisa menjadi anggota penuh FATF. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c7287vzd8zko.amp Indonesia satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota FATF. Betapa memalukan. Tidak heran Mahfud panik. Draf RUU Perampasan Aset dikebut. Segera dikirim ke DPR, semua lembaga dan kementerian sudah setuju, kata Mahfud. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230414154448-32-937859/mahfud-pastikan-ruu-perampasan-aset-segera-dikirim-ke-dpr Selain itu, Indonesia juga mengajukan diri secara sukarela untuk menjadi anggota FATF. Targetnya Juni ini sudah bisa menjadi anggota FATF. Kalau tidak, sumber keuangan akan terkunci, dan terkucilkan. Terlihat jelas, betapa paniknya Jokowi. https://nasional.kompas.com/read/2023/04/14/16324911/mahfud-ungkap-indonesia-ajukan-diri-jadi-anggota-fatf-uu-perampasan-aset DPR juga dalam tekanan, termasuk Ketum Parpol. UU Perampasan Aset harus selesai Juni, menjelang evaluasi menjadi anggota FATF. Luar biasa. Ekspres. Indonesia masuk babak baru. Uang pejabat dan para pengusaha Indonesia yang disimpan di luar negeri dari hasil ilegal, segera terlacak oleh FATF dan Interpol. Rakyat mendukung penuh, RUU Perampasan Aset harus segera disahkan menjadi UU. Untuk menyelamatkan Indonesia dari para predator koruptor. —- 000 —-
Sekelumit Aksesoris Religiusitas Politisi di Ramadhan
Oleh: Ady Amar - Kolumnis SIAPA saja boleh berkisah apa saja akan peristiwa masa lalunya, sekalipun yang dikisahkan bukan kisah sebenarnya alias ngibul. Itu tidak lah masalah. Banyak kisah ngibul yang dimaksudkan untuk menghibur seseorang yang mendengarnya, atau bahkan mampu menginspirasi. Bisa diri sendiri sebagai obyek untuk dikisahkan, meski itu sekadar kisah ngibul, atau mengisahkan orang lain tapi tetap dengan teknik ngibul. Ngibul pun punya takarannya. Tidak asal ngibul yang sulit di nalar. Atau ngibul pada satu peristiwa yang obyeknya tidak ada. Jadi ngibul pun masih tetap dituntut rasional. Karenanya, ngibul menjadi tidak gampang terbaca, meski itu sebenarnya ngibul. Atau dalam makna lain, ngibul pun mesti terukur meski ngibul pada hal tidak serius, sekadar dimaksudkan untuk menghibur. Itu agar nilai surprise-nya bisa didapat. Ngibul pun tidak memilih tempat dan waktu. Bisa dilakukan kapan saja sesukanya. Terpenting masih tetap bisa dinalar, terukur, dan tidak menipu atau ada pihak lain yang dirugikan karena ngibulnya. Ramadhan memang bulan suci, tapi pada sebagian orang, kebiasaan ngibul tetap jalan. Puasa ya puasa, tapi ngibul jalan terus. Lalu, bolehkah ngibul di Ramadhan, meski hanya diniatkan untuk menghibur? Jawabannya bisa debatable. Ngibul pun bisa dilakukan dengan model tidak biasa. Tidak dengan kisah, tapi dengan penampilan personal yang tidak seperti biasanya. Ngibul model begini seperti orang latah saja, muncul hanya saat Ramadhan. Lebih-lebih lagi karena tengah memasuki tahun politik, pesta lima tahunan. Maka ngibul lebih ditampakkan, utamanya oleh seorang pejabat yang ingin nyaleg, nyagub, atau bahkan nyapres. Maka, ngibul dengan aksesoris penampilan jadi pilihan, agar bisa tampak lebih religius. Hari-harinya tidak lepas bertengger di kepala songkok hitam, dan baju koko. Sholat pun dipastikan lima waktu di masjid, dan biasanya safari antarmasjid. Mendatangi kiai atau pemuka agama (Islam) jadi rutinitas sehari-hari. Atau mengundang kiai/ustadz tidak saja di rumahnya, bahkan kantor pun jadi tempat untuk menerima tamu. Semua itu bisa disebut sebagai ngibul aksesoris. Pansos agar disebut religius. Bagus kalau ngibulnya itu jadi keterusan, jadi kebiasaan rutinitasnya, meski pesta lima tahunan sudah berlalu. Baik terpilih atau tidak terpilih pada jabatan yang diinginkan, tetap saja aktivitas keagamaannya jalan terus. Maka, ia sudah tidak bisa lagi disebut ngibul. Ia menjelma benar-benar menjadi pribadi muttaqien. Meraih \"hidayah\", meski pada awalnya ia sekadar ngibul. Memang tidak banyak yang seperti itu, jika dibanding yang memilih kembali pada watak aslinya, baik terpilih atau apalagi tidak terpilih pada hasrat yang diinginkan. Yang sedikit ini tentu manusia istimewa, karena telah dipilih diselamatkan-Nya. Pada Kabinet Indonesia Maju, periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Yai Ma\'ruf Amin, ngibul jadi makin semarak. Tampak pada lagak menteri yang ngebet dengan syahwat membuncah berlomba ingin menjadi pengganti Jokowi. Sekitar 3-4 orang menteri yang berharap bisa terpilih. Maka, gaya ngibul para menteri itu dengan bermacam varian, disesuaikan kementeriannya. Memang belum tentu mereka semua itu bisa terpilih nyapres, meski sudah nombok nominal uang tidak sedikit. Ada gaya ngibul yang dengan menunduk-nunduk, dan tak ketinggalan memuji-muji Jokowi sebagai presiden hebat--Prabowo Subianto salah satu yang bernafsu maju lagi nyapres seolah tak kenal lelah--janji akan meneruskan pembangunan yang telah dicapai Jokowi. Janji itu tentu jika hajatnya menggantikan Jokowi terpenuhi. Bisa saja dipenuhi seluruh janjinya, atau hanya sebagian, atau bahkan sama sekali tidak dipenuhinya. Wong namanya juga ngibul pada awalnya, bukan pada akhirnya. Ada pula ngibul menteri yang wajahnya terpampang di perusahaan-perusahaan di bawah Kementerian BUMN, khususnya yang langsung konek dengan rakyat. Maka di mana mata memandang, tampak wajah sang menteri nongol. Erick Thohir nama menterinya. Di ATM Bank Pemerintah, di bandara, di pelabuhan, di stasiun kereta. Pada Ramadhan kali ini sang menteri mengenalkan wajahnya dengan tidak sungkan-sungkan. Wajah sang menteri tampil pada bungkus sembako, yang sepertinya untuk dibagikan pada rakyat. Ada beras dan lainnya. Tampak wajah sang menteri sambil senyum simpul. Tak ketinggalan logo BUMN disematkan di sana, cukup kecil saja tidak menonjol dibanding wajah sang menteri. Pastilah itu memakai anggaran BUMN untuk menampilkan wajahnya. Kampanye dengan menumpang kementerian yang dipimpinnya. Masih banyak lagi ngibul-ngibul yang dimainkan para pembantu presiden dengan corak varian yang dipilihnya. Presiden Jokowi sendiri sepertinya membiarkan saja, bahkan tampak menikmati. Terkadang meng-endorse menteri yang satu, tapi pada momen lain endorse itu diberikan pada menteri lainnya. Para menteri itu diberi ngibul model Jokowi, yang seperti dibuat tidak menentu, isuk dele sore tempe. Ngibul di atas itu boleh disebut Ngibul Aksesoris Religius. Ngibul artifisial. Di samping itu ada pula ngibul model lainnya, yang daya jangkaunya dijamin luas. Tidak cukup ngibul dicukupkan untuk konsumsi dalam negeri, tapi bisa sampai manca negara. Media sosial dipakai jadi alatnya. Twitter diantaranya jadi alat komunikasi untuk saling menyapa, dan tentu bisa sebagai alat ngibul yang punya daya jangkau luas. Adalah Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, yang juga digadang-gadang akan nyapres, sangat aktif bermain media sosial, utamanya Twitter. Namun hari-hari ini, Ganjar jadi bahan perbincangan, lebih tepat olok-olok. Itu karena salah satu twitnya di Ramadhan ini, dijamin ngibul 100 persen. Tentu hal tidak mengenakkannya. Sebenarnya yang disampaikan Ganjar, itu hal sederhana. Ganjar berkisah bahwa saat mahasiswa dulu, ia punya kenangan pada Masjid UGM. Ia acap berbuka puasa mencari takjil di masjid itu. Jika mencermati apa yang dikisahkannya, itu sebenarnya bukanlah hal sesuatu, hal biasa saja. Tapi menjadi luar biasa, karena Ganjar tidak cermat memakai obyek ngibul pada tempat di mana ia biasa takjil. Masjid UGM yang dikisahkan itu belum ada pada saat Ganjar kuliah, bahkan sampai ia lulus di tahun 1995. Itu kesaksian Refly Harun, pakar Hukum Tata Negara. Refly membaca twitan Ganjar itu terkekeh. Refly dua tingkat di bawah Ganjar, saat sama-sama kuliah di Fakultas Hukum UGM. Ganjar angkatan 87, dan Refly angkatan 89. Tapi keduanya lulus pada tahun yang sama, 95. Kesaksian Refly itu disampaikan di kanal YouTube nya. Ngibul Ganjar itu bukan pada persoalan takjilnya, tapi pada Masjid UGM yang ia kisahkan penuh kenangan, utamanya pada bulan Ramadhan. Padahal kata Refly, sampai ia lulus tahun 95, lokasi masjid yang disebut Ganjar itu masih berupa tanah kuburàn. Tepatnya, kuburan Cina, yang memang berdekatan dengan Fakultas Hukum. Baru beberapa tahun kemudian Masjid UGM itu berdiri di tanah itu. Ngibul Ganjar ini seperti tanpa dipikir. Ia ingin menampakkan diri, bahwa sejak mahasiswa pun ia sudah religius. Soboh masjid. Maka dibuatlah kisah kenangan takjil di Masjid UGM. Namun berujung jadi bahan ketawaan yang menyakitkan. Ngibul Ganjar itu pastilah diniatkan menaikkan citra religiusitasnya, justru menemui kegagalan. Sebenarnya kisah yang dibangun Ganjar, bahwa ia memang sholeh sejak dulu kala, momennya sudah tepat. Tapi ya itu tadi, masjid yang disebutnya itu belum berdiri, masih berupa tanah pekuburan. Ngibul pun tetap dituntut cermat. Ngibul yang dikisahkan dan sekaligus diperankan Ganjar itu menemui kegagalan, bahkan gagal total. Maksud hati berkisah tentang kebaikan diri, tapi hasil yang didapat justru berujung olok-olok menyakitkan.**
