ALL CATEGORY
Dua Tersangka Baru Pemberi Suap Lukas Enembe Ditetapkan oleh KPK
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru atas perannya memberikan suap terhadap Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.\"Saat ini KPK kembali menetapkan dua orang tersangka pemberi suap kepada LE selaku Gubernur Papua Periode 2018-2023,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa.Ali mengatakan penyidik KPK telah menemukan bukti awal yang cukup untuk menetapkan kedua orang tersebut sebagai tersangka. Meski demikian, penyidik masih terus bergerak untuk melengkapi alat bukti terkait penyidikan terhadap kedua tersangka baru tersebut.KPK pun belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut terkait siapa kedua tersangka baru tersebut.\"Pasti akan kami umumkan nanti pada waktunya apabila penyidikan tersebut sudah cukup,\" tambahnya.Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam rangkaian kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Papua, yakni Lukas Enembe selaku penerima suap dan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka selaku pemberi suap.Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe sekitar Rp1 miliar setelah terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur di Pemprov Papua dengan skema pembiayaan tahun jamak, yakni proyek peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar, proyek rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar, serta proyek penataan lingkungan arena menembak luar ruangan AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.Selain itu KPK juga telah menetapkan Lukas Enembe dan Rijatono Lakka sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta melakukan penyitaan aset yang diduga berasal dari hasil korupsi.KPK juga telah membekukan rekening berisi uang sekitar Rp81,8 miliar dan 31.559 dolar Singapura yang diduga terkait dengan kasus suap dan gratifikasi dengan tersangka Lukas Enembe.Selain pembekuan rekening tersebut, tim penyidik KPK telah menyita uang sejumlah Rp50,7 miliar yang diduga terkait dengan kasus tersebut.Ali menerangkan bahwa tim penyidik telah menyita empat unit mobil, emas batangan, dan beberapa cincin berbatu mulia, namun tidak merinci jumlahnya.(sof/ANTARA)
RUU Perampasan Aset Sudah Selesai
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sudah selesai dan akan dikirim ke DPR dalam waktu dekat.\"Sudah selesai. Jadi, kemarin rapat internal pemerintah kementerian dan lembaga. Itu sudah kita final kan dan dalam waktu dekat kita akan kirim ke DPR,” ujar Prof. Eddy, sapaan akrab Edward, kepada wartawan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Selasa.RUU Perampasan Aset saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 sebagai bagian dari usulan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah akan menyerahkan RUU Perampasan Aset ke DPR sebagai bentuk dari penyelesaian tugas pemerintah dalam menyusun RUU tersebut.Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyampaikan harapannya agar RUU Perampasan Aset dapat segera diproses selesai Lebaran.\"Jadi, kita harapkan nanti presiden kembali (dari Jerman), selesai Lebaran, nanti semua masuk kerja, kita harapkan (RUU Perampasan Aset) sudah bisa diproses,\" ucap Yasonna.Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera dikirim ke DPR karena seluruh materi yang sifatnya substantif telah disepakati oleh menteri dan ketua lembaga.Mahfud MD, saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (14/4), menyampaikan dirinya bersama menteri dan ketua lembaga dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memaraf naskah RUU Perampasan Aset.\"Tadi rapat merapikan kembali masalah-masalah teknis dan redaksional, yang itu tidak akan berpengaruh terhadap materi substantif yang sudah diparaf oleh pejabat tadi,\" kata Mahfud MD.Mahfud juga menegaskan bahwa tidak ada masalah internal di pemerintah terkait dengan RUU Perampasan Aset ini.\"Sehingga nanti begitu Presiden (Joko Widodo) pulang dari luar negeri, kami sudah bisa langsung mengajukan,\" ujar Mahfud.(sof/ANTARA)
Dirjen HAM Menyangkan Langkah Hukum Gubernur Lampung dalam Menyikapi Kritik
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Dhahana Putra menyayangkan langkah Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang menggunakan jalur hukum dalam merespons kritik dari seorang warga bernama Bima Yudho Saputro.\"Kritik adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang tidak hanya merupakan bagian penting di dalam sebuah pemerintah yang demokratis, tetapi juga elemen kunci di dalam hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi kita,\" kata Dhahana saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, kebebasan berpendapat dan berekspresi dibubuhkan di dalam Pasal 28E ayat (3), yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.Lebih lanjut, Dhahana mengutarakan bahwa Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvenan hak sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.Dalam ICCPR, negara didorong untuk menjamin kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat disebutkan di dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), di mana Pasal 19 ayat (1) berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan atau intervensi.\"Mengingat pentingnya kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam peraturan perundang-undangan kita, kami harap Pak Gubernur Lampung dapat mempertimbangkan kembali langkah hukum yang telah diambil dalam menyikapi Mas Bima,\" jelas Dhahana.Terlebih, isu mengenai langkah hukum Gubernur Lampung itu telah menyita perhatian publik.Menurut Dhahana, mengedepankan dialog dengan publik dalam menjelaskan tantangan maupun kendala kala mengimplementasikan program-program pemerintah merupakan langkah positif, konstruktif, serta sejalan dengan semangat HAM.\"Kebebasan berekspresi adalah syarat yang diperlukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sangat penting dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia,\" ujar Dhahana.(sof/ANTARA)
Sidak Stasiun Manggarai oleh Anggota Komisi VI DPR Soal Kepadatan Penumpang
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade inspeksi mendadak (sidak) di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (17/4), atas keluhan masyarakat pengguna jasa kereta rel listrik (KRL) terkait keluhan kepadatan penumpang yang terjadi di stasiun ini. Andre menyebut menemukan sejumlah permasalahan usai sidak ke sejumlah titik di Stasiun Manggarai di antaranya kepadatan penumpang KRL terjadi karena minimnya eskalator dan lift sehingga penumpang harus berdesakan ketika naik dan turun tangga. \"Laporan yang saya dapatkan, eskalator dan lift yang ada sering tidak beroperasi,\" ujarnya. Dia menilai Stasiun Manggarai semakin padat setelah berlaku kebijakan yang mengharuskan penumpang transit di stasiun tersebut. Menurut dia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkesan memaksakan Stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral, padahal secara kasat mata belum begitu paripurna. \"Di Stasiun Manggarai tidak ada lahan parkir yang layak, akses jalan kecil, dan lokasi ada di daerah padat penduduk,\" ucapnya. Untuk itu, Andre menyarankan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub harus memastikan Stasiun Manggarai mampu menampung 100 ribu penumpang per hari sebelum memberlakukan kebijakan yang mengharuskan penumpang transit di stasiun tersebut. \"Jangan memaksakan semua penumpang KRL harus transit di stasiun ini. Benahi dulu sarana dan prasarananya,\" imbuhnya. Andre mengingatkan Kemenhub tidak serta merta menjadikan hasil kajian tahun 1987 yang merekomendasikan Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral, termasuk untuk kereta jarak jauh. Penerapan pada tahun 2023 harus berkaca pada kondisi yang ada saat ini. Sebelumnya, Andre yang tiba di lokasi sekitar pukul 16.15 WIB itu mengecek jalur layang untuk KRL Tujuan Bogor-Jakarta Kota yang berada di Lantai 3, selanjutnya memantau jalur KRL yang berada di Lantai 1 Stasiun Manggarai. Pengecekan tersebut dilakukan untuk melihat langsung antrean dan kepadatan penumpang KRL yang ingin melanjutkan perjalanan dengan cara berganti kereta maupun keluar dari stasiun. Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Suryawan yang ikut mendampingi sidak tersebut mengatakan akan melakukan penambahan eskalator untuk mengantisipasi penumpukan penumpang di Stasiun Manggarai pada pekan ini sebagaimana solusi DJKA Kemenhub. \"Untuk akses tangga akan ditambah, tidak menumpuk di satu titik. Insyaallah minggu ini sudah bisa digunakan penambahan tangga di jalur tujuh, itu salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah,\" ujarnya. Termasuk, lanjut dia, perbaikan terkait adanya eskalator yang tidak berfungsi karena rusak di Stasiun Manggarai. \"Eskalator tentu menjadi perhatian utama karena \'mindset-\'nya yang utama diserbu (penumpang) kan \"eskalatornya mana ini?\". Kemarin sudah kita lakukan, perbaikan-perbaikan sudah kita koordinasi dengan pihak balai,\" ucapnya. Dia menegaskan komitmen pihaknya untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka upaya optimalisasi Stasiun Manggarai. \"Menjadi evaluasi, intinya jadi pengalaman berharga di Stasiun Manggarai, kita tidak hanya fokus kepada operasional, tapi kita harus fokus kepada pelayanan,\" kata dia. Sebelumnya, Kamis, 9 Maret 2023, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan mempercepat konstruksi pembangunan lima tangga tambahan di Stasiun Manggarai, Jakarta, untuk menambah alternatif akses penumpang sehingga dapat mengurai kepadatan di stasiun itu. \"Untuk menyikapi kondisi Stasiun Manggarai yang belakangan ini terbilang padat, khususnya pada \'peak hour\', kami sudah mulai melakukan konstruksi tangga tambahan dari lantai \'concourse\' ke peron lantai dasar pada peron jalur 6 dan 7 yang akan segera disusul peron jalur 8 dan 9 di Stasiun Manggarai,\" kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/3).(ida/ANTARA)
Di Tengah Potensi Perbedaan Idul Fitri, Mahfud MD Mengajak untuk Membangun Kerukunan
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengajak semua pihak untuk selalu membangun kerukunan di tengah potensi perbedaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.Oleh karena itu, Mahfud menegaskan imbauan agar pemerintah daerah (pemda) mengakomodasi penggunaan fasilitas publik untuk pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi pekan ini.\"Pemerintah mengimbau fasilitas publik seperti lapangan yang dikelola pemda agar dibuka dan diizinkan untuk tempat Shalat Idul Fitri jika ada ormas atau kelompok masyarakat yang ingin menggunakannya. Pemda diminta untuk mengakomodasi. Kita harus membangun kerukunan meski berbeda waktu hari raya,\" cuit Mahfud dalam akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Selasa.Mahfud menyambung cuitannya dengan menegaskan bahwa meski terdapat perbedaan, penentuan Hari Raya Idul Fitri 1444 H sama-sama dilakukan berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.Ia mengutip hadits yang berbunyi \"Berpuasalah kamu jika melihat hilal (bulan) dan berhari rayalah jika melihat hilal,\" sembari menambahkan bahwa proses penentuan hilal bisa dilakukan dengan dua cara, yakni rukyat dan hisab.\"Maksudnya setelah melihat hilal tanggal 1 bulan Hijriah, melihat hilal bisa dengan rukyat, bisa dengan dengan hisab,\" cuitnya.Mahfud menjelaskan bahwa rukyat adalah proses melihat hilal dengan mata telanjang dibantu teropong seperti praktik yang dilakukan semasa Nabi Muhammad SAW.Sedangkan hisab adalah proses melihat hilal dengan hitungan ilmu astronomi sembari menambahkan bahwa proses rukyat selalu didahului hisab sebelum dilajukan pengecekan secara fisik.\"NU (Nahdlatul Ulama, red.) dan Muhammadiyah sama-sama berhari raya pada tanggal 1 Syawal. Bedanya hanya dalam melihat derajat ketinggian hilal,\" cuit Mahfud lagi. Rangkaian cuitan Mahfud muncul di tengah mengemukanya kontroversi beberapa pemda menolak mengeluarkan izin penggunaan lapangan untuk Shalat Idul Fitri 1444 H yang rencananya dilakukan pada Jumat, 21 April 2023.Sebelumnya, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu\'ti pada Senin (16/4) siang mengungkapkan salinan surat jawaban Wali Kota Sukabumi, Jawa Barat, Achmad Fahmi terhadap pengajuan peminjaman Lapang Merdeka untuk pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1444 H oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukabumi.Dalam salinan surat tersebut, Wali Kota Sukabumi menekankan bahwa pelaksanaan Shalat Idul Fitri 2023 di Lapang Merdeka akan mengikuti hasil penetapan 1 Syawal 1444 H dari Kementerian Agama RI.\"Setelah Kota Pekalongan, sekarang Sukabumi. Setelah itu mana lagi?\" cuit Mu\'ti dalam akun Twitter pribadinya, @Abe_Mukti, sembari menyematkan salinan surat Wali Kota Sukabumi tersebut.Belakangan, pada Senin (17/4) malam, Mu\'ti menyampaikan informasi terbaru bahwa Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid dan Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi akhirnya memberi izin penggunaan Lapangan Mataram dan Lapangan Merdeka di wilayah masing-masing untuk pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1444 H pada Jumat (21/4) pekan ini. Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin pada Jumat (14/4) pekan lalu telah mengimbau agar masyarakat menjunjung sikap toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri 2023.\"Yang ditempuh adalah adanya sikap bisa toleransi antara dua kelompok untuk masing-masing, ya Lebaran sesuai dengan keyakinannya, dengan hitungannya. Jadi, bahasa Jawanya legowo,\" ujar Wapres di Gorontalo.(ida/ANTARA)
Total DPS Pemilu 2024 Lebih 205 Juta Orang
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan total pemilih yang masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilu 2024, baik di dalam maupun luar negeri, mencapai 205.853.518 orang.\"Pada akhirnya, jumlah daftar pemilih sementara kita adalah 205.853.518,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Nasional Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.Hasyim juga menyampaikan 205.853.518 orang pemilih itu terdiri atas 102.847.040 pemilih laki-laki dan 103.006.478 pemilih perempuan.Laporan rekapitulasi DPS itu berasal dari 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota, 7.277 kecamatan, serta 83.860 desa dan kelurahan/PPLN di dalam dan luar negeri dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di dalam dan luar negeri sebanyak 823.287.Rincian DPS itu dimuat dalam Keputusan KPU Nomor 316 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi DPS Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024.Dalam kesempatan yang sama, Hasyim menyampaikan pula jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara itu masih dimungkinkan mengalami perubahan.\"Perlu diketahui bahwa angka 205 juta (lebih) pemilih ini masih sangat mungkin untuk terjadi perubahan-perubahan. Namanya juga DPS sehingga dapat dilakukan koreksi-koreksi,\" jelasnya.Hasyim menyampaikan pula salinan DPS Pemilu 2024 itu, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), telah disampaikan oleh segenap jajaran KPU di tingkat kabupaten dan kota kepada para peserta pemilu, dalam hal ini partai politik.Dengan demikian, lanjut Hasyim, partai politik peserta Pemilu 2024 di tingkat nasional juga sudah memiliki salinan DPS itu.\"Salinan DPS, menurut UU Pemilu, sudah disampaikan oleh teman-teman KPU kabupaten dan kota kepada para peserta pemilu di tingkat kabupaten dan kota masing-masing sehingga sesungguhnya di tingkat nasional partai politik juga sudah memiliki itu,\" ujar Hasyim.Selain dihadiri jajaran KPU pusat maupun daerah, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Tingkat Nasional Pemilu 2024 itu dihadiri pula oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.(ida/ANTARA)
Operasi Siaga Tempur Diterapkan Panglima TNI di Daerah Rawan Papua
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono meningkatkan operasi militer yang mulanya menggunakan pendekatan halus (soft approach) menjadi operasi siaga tempur di beberapa daerah dianggap rawan aksi teror kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.Yudo menjelaskan peningkatan operasi militer itu bertujuan untuk memperkuat naluri tempur para prajurit, sehingga mereka selalu siaga saat berhadapan dengan KKB.\"Di daerah-daerah tertentu, kami ubah menjadi operasi siaga tempur. Di Natuna itu ada operasi siaga tempur laut, di sini ada operasi siaga tempur darat. Artinya, ditingkatkan, dari yang tadinya soft approach, dengan menghadapi serangan seperti yang terjadi pada 15 April lalu, tentunya kami tingkatkan menjadi siaga tempur,\" kata Yudo saat jumpa pers di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua, seperti dipantau melalui siaran Pusat Penerangan TNI di Jakarta, Selasa.Meski dilakukan peningkatan operasi militer, pendekatan soft approach dan humanis yang diwujudkan dalam operasi teritorial dan komunikasi sosial di Papua terus berlanjut terutama saat para prajurit berhadapan dengan masyarakat.\"Selama ini, kami operasi teritorial, komunikasi sosial, itu tetap kami laksanakan; tetapi ketika menghadapi (serangan) seperti ini, ya harus laksanakan siaga tempur,\" jelas Yudo.Pada Sabtu (15/4), KKB menghadang dan menyerang pasukan TNI saat mereka sedang menyisir daerah Mugi, Nduga, Papua, untuk mencari pilot Susi Air Phillip Mehrtens yang disandera KKB sejak Februari 2023.\"Di jalan, (prajurit) kami dihadang oleh KST (kelompok separatis teroris) dan terjadi kontak tembak. Dari 36 pasukan (di lokasi ), ada satu yang meninggal, yaitu Pratu Miftahul Arifin,\" kata Yudo.Dari insiden itu, Yudo menyampaikan tiga prajurit terkena luka tembak dan seorang luka akibat terjatuh. Empat prajurit yang terluka saat ini telah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.\"Alhamdulillah, kondisi mereka sehat semuanya, masih bisa melihat saya langsung, bilang selamat siang Panglima! berarti masih sadar. Tadi saya jemput di sana dengan Pak Kasad (Jenderal TNI Dudung Abdurachman). Ada juga yang bilang Komando! Artinya, mereka masih sadar. Alhamdulillah, mudah-mudahan mereka bisa sehat kembali dan pulih dari luka yang diderita,\" ujar Yudo.Yudo tiba di Timika, Papua, Senin (17/4), dan langsung mendengar paparan dari pangkogabwilhan III, pangdam XVII/Cendrawasih, komandan Koopsus TNI, pangkoarmada III, danrem 173, dan danrem 174 terkait situasi di Nduga, Papua.Di Timika, Yudo didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI Iwan Setiawan.(ida/ANTARA)
Sabar Anies
Oleh Ady Amar - Kolumnis Itulah sabar dalam spiritualitas. Menduduki maqam tertinggi ma\'rifatullah, yang tak mudah dijangkau oleh orang kebanyakan. Menarik jika dibincangkan ditarik dalam kondisi kekinian, pada suasana negeri yang memang sedang tidak baik-baik saja. Sepertinya semua mengenal ungkapan masyhur ini, Sabar Ayub. Dinisbatkan pada Ayub, salah seorang nabi utusan Tuhan. Kisah Nabi Ayub populer dengan kesabarannya. Ujian yang didera terus-menerus itu disikapi dengan kesabaran tanpa mengeluh. Bibir dan hatinya terus tak henti melantunkan puja-puji kesyukuran pada Tuhannya. Sebutan Sabar Ayub lalu digunakan sebagai julukan untuk seseorang yang memiliki sikap sabar, julukan penuh kekaguman. Berkonotasi dengan tingkat kesabaran di atas rata-rata. Narasi lain yang mungkin pas menggambarkannya, \"seseorang yang tak lagi punya batas kesabaran\". Sabar bagi Nabi Ayub, dan siapa saja boleh disebutkan di sini, adalah mereka yang tak punya batas kesabaran. Tidak muncul dalam benak dan lakunya narasi \"sabar itu ada batasnya\". Buatnya sabar itu tak terbatas, dan itu bersandar pada konsep syukur. Tidak saja dalam menerima ujian, anugerah pun dilihatnya sebagai ujian, lalu direspons penuh kesyukuran. Sabar dalam segala hal seolah sudah tertanam dalam diri, yang itu bisa jadi tak disadarinya. Tampak teruji dalam menyikapi kondisi apa pun, baik suka maupun duka, tetap dihadapi dengan sabar. Meski akumulasi persoalan yang dihadapi, intensitasnya terus dibuat makin meninggi, dan ia menyikapi dengan penyikapan biasa-biasa saja. Itulah sabar dalam spiritualitas. Menduduki maqam tertinggi ma\'rifatullah yang tak mudah dijangkau oleh orang kebanyakan. Menarik jika dibincangkan ditarik dalam kondisi kekinian, pada suasana negeri yang memang sedang tidak baik-baik saja. Melihat suasana yang muncul, atau bisa jadi dimunculkan oleh situasi tertentu, yang itu sekaligus bisa menguji kedewasaan, utamanya tokoh politik yang bergerak ke arah bandul tertentu. Maka, membincangkan tokoh yang digadang sekaligus dihadang sama besarnya dalam menuju Pilpres 2024, itu menjadi menarik. Siapa lagi tokoh itu kalau bukan Anies Baswedan. Anies Baswedan yang mantan Gubernur DKI Jakarta, itu memang punya kesabaran tingkat tinggi--kawan Anies pastilah melihat itu senyatanya, pun mereka yang berdiri berseberangan politik dengannya, jika masih sedikit menyisipkan kejujuran di hati akan sangat mudah melihatnya. Selama menjabat sebagai gubernur selama 5 tahun, tiada sehari pun Anies luput dari olok-olok dan cacian. Dilakukan sampai di luar kepantasan, yang itu tidak disikapi Anies dengan respons berbalas pantun umpatan. Anies memilih membiarkan saja. Anies memilih jalan istiqomah dalam kesabaran. Waktu yang dipunyainya tidak disisakan sedikit pun menggubris ketidaknyamanan yang muncul. Anies memilih terus bekerja memenuhi satu per satu amanat yang diberikan warga Jakarta. Semua mesti ditunaikan, dan itu ujian sebenarnya. Soal itu Anies lulus, tanpa ada sangkutan beban mendera. Tidak sekali pun Anies murka dengan cacian yang diterima, bahkan sampai tingkat rasis sekalipun--rasisme itu sebenarnya laku primitif yang tertolak oleh kaum beradab--lalu memilih jalan melaporkan pihak-pihak jahat itu pada kepolisian. Tidak sekalipun itu ia lakukan. Anies lebih memilih jalan sunyi kesabaran. Anies kokoh dalam hantaman para pihak yang tak henti melihatnya dengan serba kekurangan. Anies memilih membiarkan hantaman yang tak berdasar itu sebagai ujian kesabaran--andai saja Arinal Djunaidi Gubernur Lampung, itu memilih jalan Sabar Anies, maka tak perlu sampai kritik warganya disikapi dengan melaporkan balik pada kepolisian. Warga Lampung yang mengkritik jalan berlubang, itu mestinya diapresiasi, bukan sebaliknya. Jalan Anies menuju Pilpres 2024, itu serasa jalan meliuk melingkar, bahkan menikung. Bisa jadi agar ia tersungkur jatuh terjerembab. Agar ia gagal memenuhi harapan rakyat akan munculnya sosok inspirasi perubahan untuk memimpin negeri ini. Segala daya dan upaya dikerahkan untuk menjegal langkah Anies. KPK terus mengangkat kasus Formula E, yang menurut pemeriksaan BPK tak berkasus. Ekspose perkara hingga 15 kali oleh KPK untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, tetap tidak menemukan alat bukti yang cukup bisa menaikkan statusnya. Siapa saja yang dianggap Firli Bahuri Ketua KPK menghalangi kerja komisi anti rasuah dalam menersangkakan Anies, dilempar keluar dari KPK. Brigjen Endar Priantoro salah satunya yang terlempar. KPK seolah menjadi alat politik kekuasaan. Ada lagi permainan KSP Moeldoko, yang tak merasa jemu dalam upaya merampas Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang jelas resmi diakui Kemenkumham. Moeldoko memakai upaya terakhirnya dengan Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung (MA). Jika PK yang diajukan Moeldoko itu dimenangkan MA, maka yang akan dilakukannya adalah menghentikan langkah Anies. Dan itu dengan menarik Demokrat yang sudah digenggamannya dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Maka, dua opsi diupayakan guna menghentikan langkah Anies. Bisa saja Anies ditersangkakan KPK, tapi bisa pula PK Moeldoko diterima MA. (Lihat tulisan penulis sebelumnya, \"Syahwat KPK dan Begal Demokrat: Upaya Menggergaji Anies Baswedan\", 06 April 2023). Anies tak ambil pusing dengan skenario penjegalan kasar dan tampak kasat mata itu. Anies tetap memilih jalan sabar, meski perlakuan tak semestinya ia terima. Anies lebih memilih dengan tak menghiraukan. Anies tetap bergerak--sesuai saran beberapa kiai khos agar ia melakukan laku tirakat. Mendatangi kiai-kiai, ziarah ke makam para kiai kesohor. Seperti Rabu malam (12 April 2023), sekitar pukul 21.00, Anies sampai di PP Tebu Ireng, Jombang. Itu setelah sejak pagi hari ia mendatangi beberapa pondok pesantren lain. Lalu diantar keluarga besar Tebu Ireng untuk ziarah ke makam Hadratus Syekh Hasyim Asy\'ari, KH Wahid Hasyim, KH Yusuf Hasyim, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan KH Sholahuddin Wahid, dan dzuriyah lainnya. Tidak itu saja, Anies pun diajak keluarga besar Tebu Ireng ke makam Mbah Asy\'ari. Beliau adalah ayah dari Hadratus Syekh KH Hasyim Asy\'ari, lokasi makam di daerah Keras. Jarak dari PP Tebu Ireng hanya sekitar 3 km. Dini hari itu juga Anies meluncur balik ke Jakarta. Agenda lain di sana sudah menanti. Entah sudah berapa banyak pesantren yang didatangi Anies, baik di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pengasuh pesantren yang didatanginya, menyambut dengan suka cita. Tak ketinggalan doa pun dipanjatkan para kiai agar Anies menjadi Presiden di 2024 nanti. Tak sedikit pun terlihat pada wajah Anies rona kelelahan. Dan tak secuil pun rasa hilang harapan, meski upaya menjegalnya intens terus dilakukan. Wajah teduh dan adem itu, seperti tak memperdulikan soal-soal yang tengah dihadapi dengan kerasnya. Sabar seolah jadi kata kunci dalam pengendalian hati. Bagi Anies apa yang di luar kendalinya tidak jadi beban di pikirannya, diserahkan jadi urusan Tuhan. Itu pikirnya dengan seyakinnya, Tuhan yang akan menyelesaikan. Soal metafisis semacam ini, sulit bisa diurai mereka yang biasa berpikir pada hanya yang tampak. Maka mereka menjadi tak tampak, bahwa sebenarnya Anies tengah berbagi peran apik dengan Tuhannya. Sabar Anies bukanlah Sabar Ayub dalam perspektif kenabian, tentu beda antarkeduanya. Beda zaman beda pula corak dan persoalan yang dimunculkan, tapi sama-sama disikapi dengan kesabaran. Tapi satu hal yang sama dari keduanya, sama-sama ditempa ujian. Karenanya, sekerasnya mengelola hati untuk tetap di jalan sabar. Tentu itu bukan perkara mudah. Perlu terus diikhtiarkan saban waktu, seperti sekolah tanpa kesudahan... Wallahu a\'lam.**
Selidiki Kongkalikong PT KAI dengan Indomaret
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Di Bandung sebagai Kantor Pusat PT KAI sekurangnya ada tiga \"proyek\" yang diduga \"kongkalikong\" antara PT KAI dengan Indomaret yaitu di Jalan Cihampelas 149, Jalan Jawa 40 dan Jalan Ir. H Juanda 166. Gerai Jalan Cihampelas 149 dan Ir. Juanda 166 menghadapi perlawanan serius warga Bandung dan mulai ada tanda penghentian kegiatan dan penyegelan. Sementara kasus Jalan Jawa 40 \"permainan\" dilakukan melalui proses hukum. Tentu saja bukan hanya dengan Indomaret PT. KAI itu \"bekerjasama\" tetapi juga dengan pengembang atau perusahaan lain. Penguasaan berbagai lahan biasanya berujung \"pengusiran\" dengan dalih \"penertiban\". Kemungkinan kongkalikong PT KAI dengan berbagai perusahaan dan berbagai proyek itu perlu diusut dan diselidiki. Memang masalah perkeretaapian saat ini sarat dengan masalah. Dalam skala investasi asing Kereta Cepat China kini berbuah \"penderitaan\". Indonesia ditekan China agar menjamin utang pinjamannya dengan dana APBN. Tambahan pinjaman ternyata bersyarat, sementara pengurangan bunga pinjaman yang dinegoisasi \"menteri segala urusan\" Luhut Panjaitan gagal dikabulkan. Jebakan hutang mulai terasa. Lalu soal korupsi. KPK mengamankan uang 5,6 Milyar saat menggeledah beberapa tempat yang salah satunya Kantor Kemenhub terkait dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan Jalan Kereta Api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Tahun Anggaran 2018-2022. 10 dari 25 orang yang tertangkap tangan telah ditetapkan sebagai Tersangka. Anak Usaha PT KAI yaitu PT KA Manajemen Properti terlibat. Jokowi sendiri bulan Maret 2023 baru saja meresmikan KA Trans Sulawesi yang terindikasi korupsi dan tertangkap tangan KPK tersebut. Komentarnya \"Ya tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah, pasti satu dua ada masalah. Biasa dalam proyek yang besar. Tetapi kenapa kita terus kontrol di lapangan\", katanya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan 13 April 2023. Komentar ringan Jokowi disayangkan, mestinya secara serius Presiden meminta agar korupsi dan kolusi di lingkungan PT KAI dibongkar serta dilakukan pembenahan. Kasus ini adalah yang \"tertangkap tangan\" bagaimana dengan kasus-kasus lain yang \"sembunyi tangan\" ? PT. KAI harus segera dibersihkan. Aneh sebenarnya, minat warga untuk menumpang Kereta Api itu besar, tetapi PT KAI justru merugi terus. Korupsi di perusahaan Kereta Api itu bersumber dari \"kongkalikong\". Kereta Api Cepat Indonesia China yang mangkrak proyeknya itu terindikasi korupsi dan kolusi, demikian juga dengan kasus DJKA yang terbukti suap menyuap. Kini menjadi pertanyaan bagaimana dengan \"kongkalikong\" PT KAI dengan Indomaret di Bandung? Pengajuan Keterangan Rencana Kota (KRK) atas tanah Cihampelas 149 oleh PT. Indomarco pemilik Indomaret kepada Pemkot Bandung layak menimbulkan pertanyaan. Mati-matian PT. KAI mengklaim kepemilikan lahan sampai nekad melakukan perbuatan pidana menghancurkan Masjid Cagar Budaya eh tiba-tiba yang membangun justru PT Indomarco untuk Indomaret. Adakah pengklaiman hingga pengusiran dan penghancuran Masjid itu dibiayai PT Indomarco? Mumpung pembenahan dan pembersihan PT KAI sedang menjadi tuntutan publik, maka saatnya untuk menyelidiki dugaan kongkalikong PT KAI dengan Indomaret. Hal ini bersentuhan dengan peristiwa Walikota Bandung Yana Mulyana yang tertangkap tangan KPK untuk kasus CCTV. Kasus Bandung menjadi rangkaian gerbong dari kasus Sulawesi dan China. PT KAI sebagai tersangka. Bandung, 18 April 2023
Kemenkeu Diduga Bagian Dari Masalah Kejahatan Pencucian Uang: Wajah Asli Kemenkeu Terbongkar?
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) FATF (Financial Action Task Force) adalah organisasi internasional antar-pemerintah untuk pemberantasan pencucian uang dalam arti luas, termasuk anti-terorisme. FATF didirikan atas inisiatif negara G7 di Paris pada 1989. FATF saat ini mempunyai 39 anggota penuh, terdiri dari 37 negara dan 2 organisasi regional (Gulf Cooperation Council dan European Commission). (Di samping itu, banyak negara yang menjadi anggota di organisasi regional yang “berafiliasi” dengan FATF.) Tidak semua negara bisa menjadi anggota penuh FATF, karena harus memenuhi standar dan kriteria minimum pemberantasan pencucian uang yang ditetapkan oleh FATF, termasuk kriteria peraturan dan hukum yang efektif dalam pemberantasan pencucian uang. Indonesia menjadi satu-satunya negara di G20 yang belum menjadi anggota penuh FATF, karena tidak memenuhi kriteria FATF tersebut. Sistem hukum di Indonesia dianggap belum memadai, khususnya untuk kasus pencucian uang dalam skala besar. Bahkan UU pemberantasan korupsi dilemahkan, melalui revisi UU KPK 2019. Indonesia masih terus berusaha menjadi anggota penuh FATF. Untuk itu, Indonesia harus menunjukkan niat serius. Tidak bisa main-main dengan pencitraan. Evaluasi dilakukan dari 18 Juli sampai 4 Agustus 2022. Hasilnya diumumkan akhir Februari 2023. Sri Mulyani sebelumnya cukup yakin Indonesia kali ini bisa memenuhi standar dan kriteria FATF. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6317842/sri-mulyani-pingin-ri-jadi-anggota-penuh-fatf-apa-tuh Ternyata meleset. Indonesia hanya memenuhi skor 4 dari 11 kriteria utama. Minimum skor 5. Indonesia gagal. https://amp.kontan.co.id/news/indonesia-belum-penuhi-kriteria-jadi-anggota-fatf Salah satu faktor utama kegagalan Indonesia justru ada di kemenkeu sendiri. Pertama, laporan PPATK terkait dugaan pencucian uang yang melibatkan pegawai Kemenkeu sejak 2009 terabaikan, atau diabaikan. Kemenkeu malah terkesan melindungi pegawainya meskipun terbukti korupsi atau menerima gratifikasi. Contohnya Denok Taviperiana dan Totok Hendriyatno. Mereka hanya diberhentikan dengan alasan melanggar disiplin PNS. Padahal terbukti menerima gratifikasi. https://news.detik.com/berita/d-2392349/eks-pegawai-pajak-yang-ditangkap-polri-adalah-denok-dan-toto Kedua, Indonesia dinilai belum mampu menangani kasus pencucian uang dalam skala besar, dan tidak mampu menyita aset hasil kejahatan. Di dalam rapat pleno FATF Februari yang lalu, dikatakan: “Indonesia ……, needs to focus more on pursuing larger scale money launderers and enhancing asset confiscation.” Indonesia ….. perlu lebih fokus mengejar pelaku pencucian uang skala besar dan meningkatkan upaya penyitaan aset. Oleh karena itu, Jokowi, melalui Mahfud MD, mengejar agar pemerintah dan DPR bisa menyelesaikan UU Perampasan Aset secepatnya, diharapkan selesai Juni 2023, sesuai batas waktu yang diberikan FATF, pada kesempatan kedua ini. Kalau Indonesia tidak bisa memenuhi kriteria FATF, Indonesia dianggap negara yang rentan terhadap pencucian uang. Sebagai konsekuensi, dana internasional tertahan. Indonesia terkucilkan. —- 000 —-
POPULER
