ALL CATEGORY
Desain Surat Suara Masih Mengikuti Sistem Pemilu Terbuka
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy\'ari mengatakan bahwa desain surat suara sampai saat ini masih mengikuti desain surat suara model sistem proporsional terbuka.\"KPU menyiapkan draf peraturan KPU tentang logistik pemilu atau bahasa teknis di undang-undangnya itu perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ya, ada surat suara, ada formulir, kami mendesainnya masih menggunakan sistem pemilu proporsional daftar calon terbuka,\" ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu.Ia menjelaskan desain surat suara memuat desain formulir yang di dalamnya ada nama partai, nomor urut partai, gambar partai, nama calon, dan nomor urut calon di setiap daerah pemilih di setiap surat suara maupun formulir.Adapun Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai menggelar sidang terkait gugatan UU Pemilu soal sistem pemilu proporsional terbuka atau proporsional tertutup. MK tinggal menggelar sidang putusan.Wakil Ketua MK Saldi Isra menepis tuduhan yang menyatakan bahwa majelis hakim MK menunda-nunda putusan perkara gugatan UU Pemilu terkait dengan sistem proporsional terbuka.\"Kami akan segera menyelesaikan permohonan ini. Jadi, jangan dituduh nanti MK menunda segala macam, begitu,\" ujar Saldi Isra dalam Sidang Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022, dipantau dari kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, di Jakarta, Selasa (23/5).Saldi Isra menyatakan apabila terdapat pihak-pihak yang ingin menyampaikan keberatan, keterangan tambahan, atau hal lainnya dapat disampaikan bersama dengan kesimpulan yang akan diserahkan kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi.\"Ini perlu penegasan-penegasan, terutama yang memungkinkan penambahan waktu,\" kata Saldi Isra.Saldi Isra menegaskan bahwa Sidang Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 yang berlangsung pada hari ini merupakan sidang terakhir dan majelis hakim akan segera mengambil putusan.Agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak kepada Mahkamah Konstitusi. Majelis hakim telah menetapkan bahwa kesimpulan paling lambat diserahkan oleh pemohon dan para pihak terkait kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 31 Mei 2023.\"Penyerahan kesimpulan itu paling lambat pada hari Rabu, tolong diperhatikan, tanggal 31 Mei 2023, jam (pukul) 11.00 WIB,\" kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.Sebelumnya, enam orang mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan sistem proporsional terbuka ke tertutup di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor Registrasi Perkara 114/PUU-XX/2022.Keenam orang tersebut, yakni Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).Apabila gugatan uji materi tersebut dikabulkan MK, maka sistem Pemilu 2024 akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Dengan sistem tertutup ini, para pemilih hanya disajikan logo partai politik di surat suara, bukan nama kader partai.(ida/ANTARA)
Dugaan Korupsi Bansos Beras Masuk Radar Inspektorat Kemensos
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020 sudah masuk radar Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial.Muhadjir yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Sosial pascapenangkapan Menteri Sosial sebelumnya, yakni Juliari P Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas skandal korupsi dana bansos penanganan COVID-19 menyampaikan informasi dugaan korupsi sudah masuk radar inspektorat sejak awal pemeriksaan korupsi bansos.“Setahu saya sudah, sudah ada di dalam (radar Inspektorat Jenderal Kemensos) sejak awal pemeriksaan. Tapi kan perlu bukti-bukti, perlu alat bukti yang memastikan bahwa itu memang terjadi dan kita kan tidak bisa grusa grusu, apalagi itu akan menyangkut orang, jadi harus kita hormati,” ujar Muhadjir dijumpai di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu.Menyinggung mengapa penggeledahan Kantor Kemensos terkait korupsi bansos beras baru dilakukan saat ini, Muhadjir mengatakan hal itu secara teknis merupakan kewenangan aparat yang bertanggung jawab dalam hal ini Penyidik KPK.Muhadjir mengatakan persoalan bansos beras memang beragam, salah satunya pernah terjadi adanya beras bansos yang busuk karena saat pengiriman tidak ditutup terpal dan kehujanan.Namun, paparnya, masalah itu sudah diatasi dengan penggantian kerugian oleh pihak pengantar sesuai perjanjian sehingga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan di APBN.Muhadjir mengaku tidak tahu persis bagaimana kasus korupsi bansos beras itu bermula, namun dia memastikan hal itu terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Plt Mensos, apalagi saat Mensos saat ini Tri Rismaharini menjabat.“Saya kan pernah menjadi Plt Mensos dan juga (kasusnya) sebelum Ibu Mensos (Risma). Kasus itu kelanjutan dari kasus sebelumnya, jadi ya kita lihat prosesnya saja. Jadi tidak ada kaitannya dengan yang sekarang ya, ini saya pastikan,” ujarnya.Sebelumnya Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian Sosial tidak masalah jika ada dugaan korupsi bantuan sosial yang dicurigai terjadi di sana.\"Kalau ada penyimpangan, ada pihak-pihak yang memang punya tugas untuk melakukan itu (pemeriksaan atau penggeledahan). Saya kira tidak akan ada masalah kalau memang ada suatu yang dicurigai, sampai ketemu datanya benar atau tidak benar,\" kata Wapres di Jakarta, Rabu.Wapres menekankan pemerintah sendiri terus memperbaiki sistem pencegahan korupsi dan secara terus-menerus melakukan pengawasan pelaksanaan atau penyaluran bantuan sosial.(ida/FNN)
Ketika Surya Paloh Melawan sebagai Penebus Dosa
ISLAM tidak mengenal dosa waris. Tapi Islam juga mengajarkan sebelum ajal datang bersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Apalagi dosa kita membuat orang banyak menjadi sengsara dan menderita. Inilah yang dilakukan oleh Surya Paloh yang dikenal oleh adik-adiknya sesama aktivis dengan panggilan Bang SP. Beliau di samping sebagai aktivis juga sebagai pengusaha sukses. Dan juga sebagai bos media. SP termasuk salah satu orang pendukung Jokowi hingga menjadi presiden. Karena beliau sebagai pendukung, maka media dia menjadi media pendukung utama Jokowi. Sehingga kita yang gak suka langsung menghilangkan Metro Tipu dari channel TV kita di rumah. Kita gak bilang Metro TV tapi Metro Tipu. Itu karena sebagai pendukung Jokowi secara membabi buta. Tapi inilah hukum alam persahabatan yang dibungkus dengan kemunafikan dan kebohongan yang besar terutama kepada khalayak ramai (baca; rakyat) tidak akan berlangsung lama apalagi abadi. Tidak ada persahabatan yang dilandasi kemunafikan bisa awet. Pernikahan yang dilandasi kemunafikan saja bisa bubar apalagi hanya persahabatan? Malah akan terjadi permusuhan yang panjang. Ini yang dialami Bang SP saat ini. Setelah menyesali diri bahwa selama ini beliau mendukung orang yang salah jadi presiden, akhirnya beliau canangkan niat di dalam hati untuk memperbaiki diri di sisa umur ini. Kita gak tahu kapan umur ini akan berakhir. Beliau hanya pengen dikenang selepas habis kontrak hidupnya dengan Allah dikenang bahwa beliau pejuang demokrasi sejati karena Allah. Dan ini dikenang oleh anak cucunya. Pencanangan inilah sehingga beliau MENCALONKAN Anies sebagai presiden dan berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Pertarungan bathin yang dialami Bang SP bukan gampang. Coba bayangkan beliau yang sebagai pendukung utama Jokowi jadi presiden dan beliau juga telah mengambil benefit atas dukungan itu tapi disaat mau berakhir rezim laknat ini, tiba-tiba Allah membolakbalikkan hati Bang SP sehingga beliau berpaling ke lain hati yang menjadi musuh besar rezim laknat yakni mencalonkan Anies. Maka mulai di sini Allah uji kematangan Bang SP di sisa umur ini. Kuat apa gak. Berbagai ancaman diberikan melalui agen-agen penghuni Istana laknat sampai bujuk rayu yang tidak sedikit dalam jumlah rupiah yang besar (triliunan) agar mencabut dukungan kepada Anies. Tidak juga Bang SP bergeming. Ini aktivis bukan kaleng-kaleng. Ini putra Aceh yang tak gentar dengan segala ancaman dan tidak goyah dengan bujuk rayu cuan karena beliau sudah kaya tajir melintir dan sudah jadi Sultan media, sehingga saat Sekjen Partai NASDEM Jhoni Plate ditangkap beliau bilang KEJAGUNG jangan tebang pilih. Tangkap juga dari kanan dan kiri atas bawah yang terlibat di kasus korupsi Kemoninfo ini. Karena beredar berita SUAMINYA PUAN MAHARANI dan HASTO SEKJEN PDIP juga turut menikmati uang korupsi BTS itu. Rakyat tinggal mau nunggu apakah Bang SP akan mengemis pada Jokowi atau akan melawan dengan cara yang bijaksana. Ini tergambar dari lagu dangdut Bang SP di YouTube bahwa Bang SP masih punya perasaan karena beliau juga dulu pernah jadi pencinta Jokowi\". Tapi sekarang kita telah ambil jalan berbeda. Dan mari bersaing secara fair. Kalau menurut rakyat, Bang SP harus lawan kedzaliman ini all out. Bang SP baru terasa kedzaliman rezim laknat ini belum berumur setahun, tapi rakyat telah merasakan hampir mau masuk 9 tahun. Usaha Bang SP diganggu dan anak buah di partai dikriminalisasi diborgol serta calon presiden diganggu terus agar gagal ikut kontestasi PILPRES. Dengan begitu mau baik-baik aja sama rezim laknat ini? NO WAY. Hajar Bang SP, rakyat akan mendukungmu. Giliran Anies menjadi presiden nanti maka insyaAllah hotel prodeo Nusakambangan masih kosong dan luas. Dan lepas ikan HIU macan disekitar situ disamping-samping penjara. Inilah cara Allah membalas manusia yang suka mendzalimi sesama manusia dengan tipu muslihatnya dan ketamakkannya. Nuun walqolami wamaa yasturuun. Wallahul muwaffiq ... Wallahu A\'lam ... Oleh MOH. NAUFAL DUNGGIO (Aktivis dan Ustadz Kampung) Bekasi, 240523.
Mahasiswa: “Kita Harus Lakukan Revolusi Besar-besaran, bahkan Radikal Sekalipun”
Jakarta, FNN - Maraknya korupsi yang dilakukan di era rezim Joko Widodo memicu keprihatinan mahasiswa yang masih punya idealisme. Sejumlah mahasiswa dari lintas kampus menggelar diskusi bertajuk “Korupsi dan Perampokan Sumber Daya Alam: Merampas Masa Depan Anak Muda,” Rabu (24/05/2023) di Jakarta. Diskusi yang dilakukan secara hybrid itu dimoderatori oleh wartawan senior FNN, Hersubeno Arief, dengan narasumber para mahasiswa dan diikuti oleh puluhan mahasiswa dari 6 kampus di Jawa Barat. Sementara dari pantauan live streaming terlihat ada lebih dari 4000 penonton yang aktif mengikuti jalannya diskusi. Dilihat dari komentar para peserta zoom tampak antusias dan argumen para mahasiswa cukup memberikan sentilan yang menohok bagi penguasa. Bisma Ridho Pambudi dari ITB Bandung menyatakan kekayaan sumber daya alam seharusnya berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi mengapa Indonesia tidak? Hal ini disebabkan oleh tidak adanya transparansi pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam tersebut. Di samping itu, banyaknya monopoli yang dilaukan oleh penguasa. “Seperti yang kita ketahui selama ini banyak penguasa yang mempunyai kepemilikan pribadi terhadap sumber daya alam. Saya minta pemerintah tidak sibuk grasak-grusuk ke sana ke mari untuk melanggengkan kekuasaan,” papar Bisma. Bisma yakin banyak jalan untuk bisa mengelola sumber daya alam agar bisa bermanfaat untuk masa depan negara ini, hanya saja pemerintah tidak pernah punya keinginan untuk memikirkan dan melakukannya. Pembicara yang lain, Harris Aufa dari Unsil Tasikmalaya menyatakan bahwa korupsi telah menghasilkan disparitas ekonomi. Tumbuh suburnya korupsi disebabkan oleh adanya sikap permisif terhadap budaya korupsi. Harris mencontohkan adanya sekelompok mahasiswa yang menyambut koruptor saat keluar dari penjara. Padahal seharusnya mahasiswa bisa menjadi penggerak untuk memberikan hukuman sosial terhadap koruptor sehingga budaya permisif terhadap korupsi ini bisa diminimalisir. Apa yang harus dilakukan mahasiswa? Harris mengajak para mahasiswa agar bisa memastikan proses politik kita bersih. “Saya merasa pemerintah kita bukan para pemikir, tapi pedagang. Siapapun mereka yang bermental pedagang, jangan dipilih lagi. Mahasiswa harus memiliki kesadaran, kritis, bagaimana memunculkan sense of crisis di tengah mahasiswa,” tegasnya. Andito dari Universitas Gunung Jati Cirebon mengajak mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan secara tegas. “Kita harus lakukan revolusi besar-besaran, yang paling radikal sekalipun. Semakin saya baca data tentang korupsi, saya semakin pesimistis dengan kondisi hari ini,” katanya geram. Dalam teorinya tentang Separation of Power, kata Andito, John Locke membagi lembaga negara berdasarkan tupoksi seperti trias politika. Akan tapi hari ini konsep ini menjadi sebuah sistem untuk mendorong perselingkuhan antar unsur kekuasaan. Ia mencontohkan Hakim Konstitusi, yang 3 dari Presiden, dan yang 3 lagi dari DPR. Hal ini memberikan makna bahwa masih ada campur tangan dari unsur kekuasaan. Andito meyakini pemerintahan yang baik lahir dari sistem yang baik. Jika hari ini pemerintah buruk lahir, maka hal itu hasil dari sistem yang buruk. Apa yang harus dilakukan? Andito mengajak pelaku politik untuk memberikan pendidikan politik yang benar pada masyarakat karena partai politik justru memberikan contoh pendidikan politik yang buruk. “Jangan pesimistis, karena langkah kecil adalah awal perubahan besar. Kemenangan kecil juga awal dari kemenangan besar,” tegasnya. Intan dari Universitas Negeri Jakarta menghadirkan Data World Bank 2017, bahwa 40 persen lapangan kerja bergantung pada industri sumber daya alam. Sementara industri sumber daya alam kita dikuasai oleh oligarki politik. Penguasaan ini terjadi lantaran para politisi butuh biaya mahal dalam pemilu, sehingga kebijakan ujungnya didominasi oleh kepentingan pihak yang memiliki uang. “Banyak perusahaan yang mendominasi sektor-sektor sumber daya alam misalnya Sinar Mas Group yang bahkan ada peningkatan lebih besar dari pada masa Orde Baru. Ginola Muhammad Safier dari Universitas Negeri Jakarta prihatin melihat indeks korupsi Indonesia anjlok pada peringkat 34 yang juga berdampak pada persoalan HAM dan demokrasi. Ginola menyarankan mahasiswa harus bisa menerapkan budaya intelektual yang bisa dimulai dengan membaca, menulis, diskusi dan melakukan riset. Pada sesi tanya jawab banyak pertanyaan yang diajukan peserta diskusi, di antaranya Fadil dari Yuppentek mempertanyakan apakah kini saatnya mengganti sistem pemerintahan kita. Kumara (Yuppentek) mempertanyakan bagaimana teman-teman mengartikan Tri Darma Perguruan Tinggi tentang pengabdian masyarakat? Lalu Nadia dari UNJ mengaskan akar korupsi bukan hanya karena pendidikan politik tapi juga pendidikan formal. Selama 100 tahun Indonesia juga berbarengan dengan angka emas karena bonus demografi, akan tetapi tidak terlihat upaya pemerintah untuk menyikapi bonus demografi. Memed dari Polban mempertanyakan bagaimana pandangan teman-teman terhadap mimbar kebebasan akademik? Sementara Agia dari Yuppentek menanyakan bagaimana menanggapi intimidasi di internal dan eksternal kampus ketika bergerak? Aji dari UGJ Cirebon menanyakan bagaimana pandangan temen-temen terkait kondisi gerakan mahasiswa hari ini? Faisal Mazin dari Unsil mempertanyakan maraknya alih fungsi lahan yang menjadi awal korupsi dan pembangunan infrastruktur. Grediasyah dari Unsil menanyakan soal kajian Greenpeace dan Indef tentang kapitalisme kroni. Menjawab pertanyaan peserta diskusi, Harris Aufa dari Unsil, Tasikmalaya menegskana bahwa permasalahannya bukan pada sistem, tapi yang menjalankannya. Demokrasi hanya berjalan secara prosedural. Demonstrasi sebagai pengabdian, bukan langkah berkelanjutan, bukan mereka yang punya watak konfrontatif. Setiap kelompok mahasiswa harus bisa melakukan perubahan dari masing-masing level yang mereka mampu. Poin penting yang gagal dipahami oleh Menteri Pendidikan kata Harris bahwa pendidikan adalah kebebasan. Paradigma ini kata Harrus tidak akan bisa terwujud. Sementara Bisma menegaskan bahwa permasalahan-permasalahan yang dibahas ini karena proses poltik yang tidak benar. “Hari ini pendidikan hanya diarahkan sebagai orang-orang yang mengisi pos-pos pekerjaan. Harusnya orangnnya yang merdeka bukan kampusnya yang merdeka. Bagaimana kita bisa mencerdaskan orang-orang di luar kampus, sementara mimbar kebebasan akademik kita diberangus?,” tegasnya. Bisma melihat sudah banyak konsensus global, akan tetapi tidak pernah diratifikasi dan diimplementasikan. Keikutsertaan Indonesia dalam konsensus-konsensus tersebut hanya jadi alat untuk pencitraan dalam politik luar negeri Indonesia. “Hari ini demokrasi hanya digunakan sebagai citra tapi di dalamnya terdapat konsentrasi kekuasaan yang monopolistik dan eksploitatif,” papara Bisma. Andito dari UGJ Cirebon memaparkan kampus seharusnya menjadi ujung tombak untuk melahirkan gagasan dan konsep-konsep baru. Andito menyarankan para poltisi seharusnya belajar dari akademisi di kampus, akan tetapi anehnya hari ini kampus justru ditekan oleh penguasa. “Jika bicara pencerdasan, kita tidak bisa bicara tentang mahasiswa saja. Selama 12 tahun pendidikan sebelum masuk pendidikan tinggi, kita tidak pernah diajarkan untuk bersikap kritis. Tapi ketika di kampus kita dituntut untuk kritis, ini artinya perlu sebuah determinasi dari bawah,” tegasnya. Bicara tentang intimidasi, Bisma mengajak harus ada konsolidasi dan partisipasi masyarakat. “Artinya kita harus pupuk kesadaran dulu pada masyarakat, animo untuk bersama-sama meruntuhkan tembok besar seperti kampus dan penguasa,” tegas Bisma. Sulitnya melalukan perubahan menurut Ginola dari UNJ Jakarta lantaran demokrasi kita tidak partisipatif. “Pendidikan orientasinya untuk menjadikan mahasiswa robot, bukan pemikir,”pungkasnya. (sws).
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dana Politik dari Jaringan Narkotika
Denpasar, FNN - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengendus adanya indikasi pendanaan politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berasal dari jaringan narkotika. Ketika membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kuta, Badung, Bali, Rabu, Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Besar Polisi Jayadi mengatakan bahwa indikasi tersebut bukan hal baru, melainkan sudah muncul pada Pemilu 2019. \"Sejauh ini apakah ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika, kemudian dananya untuk kontestasi elektoral pada tahun 2024, itu sedang kami berikan pemahaman pada hari ini. Akan tetapi, indikasinya kalau melihat data yang lalu memungkinkan itu ada,\" kata Kombes Pol. Jayadi. Namun, Jayadi tidak menjabarkan secara perinci hasil temuan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai pemberitaan yang telah beredar di Internet. \"Seperti yang kita tahu banyak anggota legislatif yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Saya tak bisa katakan persentasenya. Kalau browsing (menjelajah) di internet anggota legislatif yang terlibat itu muncul semua,\" kata dia. Oleh karena itu, kata Jayadi, rakernis di Hotel Kartika Plaza, Kuta, Bali, mulai Rabu hingga 25 Mei 2023 akan membahas kesiapan badan reserse narkoba seluruh Indonesia, salah satunya membahas tentang bagaimana menghadapi fenomena tersebut. \"Teman-teman direktur narkoba jajaran akan kami berikan pembekalan apa yang yang harus dilakukan terkait dengan ancaman yang akan dihadapi pada Pemilu 2024,\" katanya. Selain membahas tentang fenomena pendanaan pemilu dari jaringan narkoba, lanjut dia, rakernis tersebut juga membahas tentang narkoba jenis baru serta upaya bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Untuk wilayah Bali, dalam pantauan dari Mabes Polri, menurut dia, peredaran narkotika sedikit meningkat, terutama barang-barang yang dari luar, khususnya jenis-jenis yang menjadi spesifik di daerah wisata. Terkait dengan fenomena dana politik dari jaringan narkoba, Kepala BNN RI Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose telah mewanti-wanti seperti saat menggelar acara Gema War on Drugs di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (7/3/2023). Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose mengatakan bahwa tren baru peredaran narkotika di daerah yang dikenal dengan sebutan narko-politik, yakni menggunakan narkotika sebagai bahan kepentingan politik oleh tokoh-tokoh politik. Fenomena tersebut, kata dia, banyak terjadi di Sumatera Selatan. Bahkan, fenomena tersebut sengaja digunakan oleh politikus untuk mendulang suara pada kontestasi elektoral. Terkait dengan fenomena narko-politik, Golose belum memastikan sudah berapa lama hal itu terjadi di Sumatera Selatan. Namun, BNN dan pihak kepolisian di provinsi itu memberikan atensi khusus untuk memberantas peredaran narkotika di Sumsel. \"Saya baru monitor, tetapi ini sudah mulai dilaksanakan. Ada di tempat lain, tidak ada di Bali,\" imbuh mantan Kapolda Bali tersebut kala itu kepada awak media.(sof/ANTARA)
Anies Baswedan Mengunjungi Ponpes Darul Muttaqin Malang
Malang, Jawa Timur, FNN - Bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengunjungi Pondok Pesantren Darul Muttaqin, Jalan Pendowo, Desa Jeru, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu.Anies Baswedan tiba di pondok pesantren tersebut mengenakan baju koko berwarna putih dan kain sarung berwarna cokelat. Anies tiba di pondok pesantren tersebut kurang lebih pukul 15.30 WIB untuk melakukan silaturahim dengan sejumlah tokoh agama dan masyarakat setempat.Dalam kesempatan itu, Anies berkomitmen untuk mengusung perubahan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Sebagai salah satu contoh, keberadaan petani di Indonesia, saat ini masih jauh dari kata keadilan.\"Keadilan, belum. Itu yang ingin kita ikhtiarkan. Jadi, kalau ditanya apa perubahan, membuat semuanya menjadi berkeadilan,\" kata Anies.Anies menjelaskan bahwa keberadaan para petani yang selama ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat dinilai masih belum mendapatkan keadilan, khususnya dari sisi pendapatan.Menurut dia, keberadaan para petani tersebut masih diselimuti kesulitan untuk menjalani kehidupan. Bahkan, para petani yang ada juga kesulitan untuk menabung sehingga jauh dari kata sejahtera.\"Contoh petani. Beras itu semua dikerjakan petani, yang menanam padi, yang merawat, sampai panen, sudah puluhan tahun, apakah mereka bisa menabung. Tabungan saja tidak punya, tetapi ini kami belum bicara kesejahteraan,\" katanya.Masyarakat Indonesia selama ini, lanjut dia, melihat keberadaan petani yang tidak sejahtera merupakan hal yang dianggap biasa. Namun, sesungguhnya hal tersebut merupakan masalah menahun, yang akhirnya dianggap bukan menjadi masalah.Permasalahan yang dihadapi para petani tersebut, kata dia, bukan hanya merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh presiden atau menteri semata. Namun, apa yang dihadapi para petani harus menjadi pekerjaan rumah seluruh masyarakat.\"Ini bukan kekeliruan presiden, menteri, ini adalah problem turun-temurun yang harus kita selesaikan. Jadi, kalau bicara seperti ini bukan mau menyalahkan satu atau dua orang, ini salah kita semua. Melihat petani dengan semua masalahnya dianggap sebagai hal yang biasa,\" katanya.Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Sementara itu, bakal calon presiden lainnya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.Sesuai dengan jadwal, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang penuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR RI 2019.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
KPU RI Mewajibkan Caleg Lapor LHKPN Usai Terpilih
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy\'ari mengungkapkan bahwa bakal calon anggota legislatif (caleg) yang terpilih dalam Pemilihan Umum 2024 diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).Hal ini sesuai dengan Instruksi Ketua KPK Firli Bahuri yang meminta KPU agar mewajibkan para caleg untuk melaporkan harta kekayaannya.\"Pada Pemilu 2019, di Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 itu ada ketentuan salah satu syarat untuk pencalonan adalah menyerahkan surat keterangan telah melaporkan LHKPN kepada KPK,\" kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu.Berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, sambung dia, LHKPN memang menjadi salah satu persyaratan bakal caleg. Untuk itu, LHKPN akan dimintakan KPU saat caleg itu sudah terpilih.\"Kalau kita baca lebih detail di PKPU Nomor 20 Tahun 2018, menyerahkannya itu bukan pada saat pendaftaran calon kemarin, tapi nanti saat penetapan calon terpilih sehingga kalau lihat pemilihan yang lalu penyerahannya bukan saat pendaftaran calon, tapi pada waktu mau penetapan calon terpilih,\" tambahnya.Ia menjelaskan hasil pemilu terbagi dalam 3 jenis, yaitu perolehan suara, perolehan kursi, dan calon terpilih.\"Karena pemenuhan dokumen surat keterangan telah lapor LHKPN itu adalah untuk penetapan calon terpilih, maka pasal itu akan kita atur dalam Peraturan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu, yaitu perolehan suara perolehan kursi dan calon terpilih,” tutur Hasyim.Menurut Hasyim, KPU telah menjelaskan hal tersebut ke KPK sejak surat itu dikirimkan pada 16 Mei 2023.“Itu menjadi komitmen KPU sejak awal dan saat ini kami sudah berkomunikasi langsung dengan pimpinan KPK soal itu,” imbuhnya.Sebelumnya, KPK menegaskan bahwa setiap bakal caleg menyerahkan LHKPN. Jika tidak, maka ada konsekuensi tidak bisa dilantik bila sudah terpilih.Hal tersebut disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Dia menyampaikan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Ketua KPU Hasyim Asyari terkait kewajiban penyerahan LHKPN. Data LHKPN nantinya wajib diserahkan calon terpilih ke KPK setelah pemungutan suara dilakukan.\"Ini beda dengan sebelum tahun 2018 yang Nomor 20 dan 21 itu sudah menyebutkan, saudara-saudara kalau daftar nanti akan dimintai LHKPN, kalau tidak Anda tidak boleh dilantik,\" kata Pahala dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan bagi bacaleg telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan dalam PKPU 21/2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 14/2018.Pahala menambahkan bahwa KPU telah memberikan hukuman jika calon terpilih tidak mau menyerahkan LHKPN. Hal tersebut sesuai dengan PKPU. Peraturan yang baru menyebut pelantikan tidak akan dilakukan meski sudah menang.\"Ini orang yang terpilih diusulkan, di situ akan disebut, Anda harus masukin LHKPN kalau enggak, tidak akan dilantik. Pelantikannya sekitar Oktober 2024,\" ucap Pahala.Penyerahan LHKPN nantinya akan dibarengi dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan tidak boleh menggunakan nama panggilan. Tujuannya agar tidak ada kekeliruan dalam kepemilikan aset, terlebih di pemilu kali ini banyak bakal caleg yang berlatar belakang dunia \"entertainment\".Tak sampai di situ, kata Pahala, pada tahun pengisian LHKPN nanti bakal terkoneksi dengan sistem digital yang terkoneksi dengan NIK. Berbeda dengan lima tahun lalu, pada tahun ini kemungkinan besar tanda terima fisik tidak diperlukan lagi.(sof/ANTARA)
Pertemuan Prabowo-Megawati Diperlukan Agar Suasana Sejuk
Jakarta, FNN - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diperlukan dalam rangka silaturahmi dan menyejukkan suasana jelang Pemilu Presiden 2024.\"Saya pikir pertemuan-pertemuan antara dua tokoh politik ini dalam rangka silaturahmi, kemudian dalam rangka mendinginkan, membuat adem suasana,\" kata Dasco di komplek Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu.Menurut dia, pertemuan kedua ketua umum partai politik itu memberikan manfaat, meski sejauh ini Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mempunyai sikap masing-masing terkait bakal calon presiden pada Pemilu 2024.\"Bahwa kemudian ada pembicaraan-pembicaraan lain itu silakan nanti diputuskan oleh Pak Prabowo dan Bu Mega, atau kemudian hanya silaturahmi untuk membuat Indonesia ini lebih sejuk. Itu ada manfaatnya menurut kami,\" tutur Dasco.Dia menjelaskan bahwa rencana Prabowo menemui Megawati tersebut dalam rangka silaturahmi Idul Fitri 1444 Hijriah yang belum sempat terealisasi.Dasco juga menegaskan bahwa hubungan antara Prabowo dan Megawati baik-baik saja, sebagaimana yang tampak dalam beberapa pertemuan sebelum Lebaran 2023 dan acara lainnya yang mempertemukan kedua tokoh politik itu.\"Hubungannya baik. Saya juga bingung kalau ada pertanyaan baik-baik atau enggak. Setahu saya baik-baik saja,\" katanya menegaskan.Sebelumnya, pada Selasa (23/5), Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond J. Mahesa mempertanyakan maksud rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.\"Kalau menurut saya, mau ngapain? Membuat orang berpikir lain saja,\" kata Desmond kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).Sebab, lanjut dia, PDI Perjuangan sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo untuk maju sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.Kecuali jika Gubernur Jawa Tengah itu bersedia menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto maka pertemuan dengan Megawati pun menjadi jelas maksudnya.\"Kecuali Ganjar mau jadi wakilnya Pak Prabowo, itu ada semacam pertemuan, kalau enggak ada, capek saja gitu loh,\" tuturnya.Pada Jumat (19/5), Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa rencana Prabowo menemui Megawati sedang diagendakan oleh pengurus.\"Lagi diagendakan, dengan Bu Puan (Puan Maharani) tadi juga mengatakan akan ketemu Pak Prabowo,\" kata Muzani.Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun tak menampik ketika dikonfirmasi apakah salah satu tokoh yang berencana ditemui oleh Prabowo tersebut adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.\"Oh, iya pasti. Tinggal ditunggu jadwalnya kapan ibu (Megawati)-nya bisa atau cocok waktunya Pak Prabowo kapan,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).(sof/ANTARA)
Belum Ada Pembicaraan Soal Gibran Mendampingi Prabowo
Jakarta, FNN - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa belum ada pembicaraan internal di partainya ihwal probabilitas Wali Kota Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.\"Di kita (Partai Gerindra) belum ada pembicaraan-pembicaraan mengenai itu,\" kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.Hal tersebut disampaikannya menanggapi pembicaraan di publik terkait kedekatan Gibran dengan Prabowo, yang mencetus sejak pertemuan kedua tokoh politik itu di Angkringan Omah Semar, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (19/5) malam.Meskipun demikian, menurut Dasco, tidak ada larangan untuk menyandingkan sosok tertentu sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) sejauh tidak melanggar atau bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku.Adapun pada Maret lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan uji materi (judicial review) yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait persyaratan batas usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.\"Nah, dinamika yang ada di masyarakat pada saat ini adalah beberapa nama, termasuk tadi disampaikan adalah Mas Gibran, dan tadi kalau pertanyaannya adalah judicial review ya kita nanti lihat saja hasilnya bagaimana,\" ucapnya.Dasco pun menegaskan bahwa penentuan bakal cawapres akan diputuskan oleh Prabowo bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, sebagaimana kesepakatan kerja sama politik yang dijalin kedua partai itu.\"Kami sudah sampaikan berulang kali bahwa sudah ada kesepakatan atau kontrak kerja sama politik antara Gerindra dan PKB, di mana kemudian capres dan cawapres ditentukan oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaimin,\" tuturnya.Termasuk, lanjut dia, apabila Muhaimin berkehendak untuk diduetkan mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024 maka harus dilangsungkan pembicaraan oleh kedua belah pihak guna menentukan keputusan bersama.\"Apa yang disampaikan Pak Muhaimin itu monggo disampaikan juga berdua kepada Pak Prabowo, kan bahwa kemudian di media disampaikan bahwa Pak Muhaimin bersedia menjadi cawapres Pak Prabowo tentu dalam pembicaraan-pembicaraan itu juga mesti dilakukan untuk memasukkan usulan itu,\" kata dia.Sebelumnya, Jumat (19/5), Prabowo melakukan pertemuan dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka selama sekitar satu jam secara tertutup yang kemudian dilanjutkan bertemu dengan 15 kelompok relawan Gibran secara terbuka.Prabowo dalam acara tersebut merasa kaget karena telah disambut luar biasa oleh Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka bersama 15 kelompok relawan dari Jateng dan Jatim yang mendukungnya maju Capres 2024.\"Kami bersama 15 relawan mas Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sama-sama berkomitmen ingin Indonesia kuat, aman, dan sejahtera,\" kata Prabowo.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan mulai 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Anies Baswedan Santai Menanggapi Hasil Survei
Malang, Jawa Timur, FNN - Bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menanggapi santai terkait hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan dirinya pada urutan paling bawah dibanding Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.Dalam kunjungan ke Desa Jeru, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu, Anies mengatakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 baru akan dilaksanakan delapan bulan lagi sehingga hasil survei yang ada tersebut masih fluktuatif.\"Perjalanan masih panjang, masih ada delapan bulan lagi. Banyak hal yang akan terjadi. Kalau teman-teman memantau, selalu yang namanya survei berbulan-bulan sebelum pelaksanaan masih fluktuatif,\" kata Anies.Sebelumnya, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas Prabowo Subianto berada pada urutan pertama dengan 24,5 persen, Ganjar Pranowo urutan kedua dengan 22,8 persen, dan Anies Baswedan berada di urutan terakhir dengan 13,6 persen.Anies menjelaskan dengan adanya survei tersebut akan menjadi bahan penting dalam menentukan rencana dan strategi ke depan. Namun, ia tidak bisa menjabarkan secara detail terkait strategi apa yang akan diterapkan.Ia mencermati pelaksanaan survei dari berbagai lembaga yang terbilang sering dilakukan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa ada perhatian yang tinggi terkait elektabilitas para bakal calon presiden yang akan berkontestasi.\"Kalau pemilu bulan depan, intensitas survei tinggi memang biasa. Tapi kalau sekarang, pemilu delapan bulan lagi, survei luar biasa. Rasanya hampir tiap satu atau dua minggu ada survei. Jadi menggambarkan ada perhatian tinggi dan dinamika masih sangat fluktuatif,\" ujarnya.Meskipun dalam survei tersebut menempatkan dirinya pada urutan terakhir, ia meyakini pada Pemilu 2024 akan mendapatkan hasil yang optimal. Hal tersebut dikarenakan ia selalu menampung aspirasi perubahan yang terus bergaung.\"Kalau optimisme, optimisme tinggi. Bahkan kami sangat optimistis. Karena kita merasakan aspirasi, keinginan, perubahan, dan keadilan, itu bergaung. Tentu harus berusaha, tidak bisa hanya dengan optimisme saja,\" katanya.Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan mengunjungi Pondok Pesantren Darul Muttaqin di Jalan Pendowo, Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Anies melakukan silaturahim kepada sejumlah tokoh agama dan masyarakat setempat.Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Sementara itu, bakal calon presiden lainnya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.Sesuai dengan jadwal, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang penuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR RI 2019.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
POPULER
