ALL CATEGORY
Gde Siriana: Pilpres Mirip Kontes Idol Televisi
Jakarta, FNN - Masyarakat memiliki peran penting menyambut Pilpres 2024. Mulai dari partisipasi hingga pengamatan terhadap pergantian elit politik dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah munculnya penyelewengan. Partisipasi masyarakat, antara lain ikut mengawasi dan mengawal berbagai tahapan pemilihan agar berjalan lancar sehingga menghasilkan para pemimpin yang bisa dipercaya atau amanah. Masyarakat punya hak demokrasi, memilih pemimpin sesuai keinginan masing-masing. Masyarakat tidak hanya berperan saat pemungutan suara di pilpres tetapi seyogyanya ikut mengawal dalam proses pesta demokrasi. Namun menurut Gde Siriana masyarakat hanya jadi menonton saja mirip Indonesia Idol. “Pilpres Indonesia semakin mirip dengan lomba idol di televisi. Rakyat hanya menonton dan memilih yang mereka suka. Yang dominan dan mengatur siapa yang menang adalah promotor yaitu partai politik sebagai pemilik panggung dan sponsor yaitu oligark yang jadi bandar Capres,” demikian disampaikan Direktur Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf kepada FNN (24/04/2023). Gde Siriana menegaskan, ada lembaga SurePay yang menentukan Capres unggulan agar kelihatan jadi menarik. Perasaan rakyat ditarik dan dipermainkan seperti roller coaster dalam pertunjukan sebuah drama lima tahunan. Rakyat tak punya peran menentukan kritera capres atau memajukan capres yang mereka suka. “Hak rakyat sebatas datang menonton dan memilih, serta bersorak sorai layaknya alay-alay yang mendukung favoritnya, sebagai konsekuensi rakyat telah memilih mereka yang menyebut dirinya wakil rakyat” pungkasnya. (*)
Trah Soekarno Menjadi Trah Porno
Oleh Sutoyo Abadi - Kajian Politik Merah Putih KAJIAN politik Merah Putih, memunculkan topik tentang pertahanan Trah Sukarno dalam ranah eksistensi politik PDIP paska penunjukkan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 oleh Megawati. Masih segar dalam ingatan kita begitu heroik dan patriotik Megawati akan mempertahankan eksistensi trah Sukarno di PDIP Momentum perhelatan Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan ke-50 pada 10 Januari 2023 diwarnai dengan ajang pengenalan anak cucu Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri. Sikap politik tersebut menjadi pertanda Megawati sedang menyiapkan generasi penerusnya yang akan melanjutkan tongkat estafet PDIP dan sukses dalam perpolitikan Nasional. Megawati dengan penuh percaya diri memberi panggung bagi putra dan putrinya dan mengenalkan cucunya yang masih belia untuk maju dalam politik. Strategi Megawati dalam menaruh anaknya dalam percaturan politik sudah sangat hati-hati. Dia menaruhnya secara perlahan dan tidak terburu-buru ke posisi elite. Puan Maharani untuk mendapat jabatan ketua DPR, dia perlu menunggu dalam waktu lama. Berapa periode dia harus menunggu jabatan tersebut baru bisa diisi olehnya. Menjelang penentuan Capres 2024 cukup banyak politisi PDIP menyerang Ganjar Pranowo sekalipun sebagai anggota dan kader PDIP coba akan merusak trah Sukarno ingin maju sebagai capres 2024 dalam kontestasi Pilpres mendatang. Seperti biasa semua kader PDIP kompak mengatakan bahwa penentuan Capres dari PDIP ada Pilpres 2024 adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati. Megawati tidak serupa dengan dinasti politik, walaupun menyiapkan anak cucunya untuk meneruskan kepemimpinan politik di PDIP. Fakta keturunan Sukarno harus bersaing dengan kader PDIP lainnya dari luar trah Sukarno. Sebelumnya PDIP sudah kecolongan keadaan bicara lain dalam proses politik dinasti PDIP. Seharusnya yang maju menjadi presiden sejak Pilpres 2014, itu Megawati, setidaknya dari trah Sukarno bukan Jokowi,” Lagi lagi terjadi ada gerakan menyergap ketua umum PDIP dan ahirnya Megawati kembali membentangkan karpet merah untuk Ganjar agar bisa maju jadi capres di Pemilu 2024. Sukses gerilya politik dari luar trah Sukarno dalam serangan senyap sampailah pada kenyataan paska periode Jokowi sebagai Presiden - trah Sukarno akan kembalikan terpental. Anehnya Ibu Ibu Megawati sendiri yang secara politik mementahkan trah Sukarno dari panggung politik karena untuk Pilpres 2024 Justru menunjuk Ganjar Pranowo yang bukan trah Sukarno. Wajar friksi internal PDIP akan terjadi , benteng menjaga trah Sukarno akan dirobohkan dari dalam PDIP sendiri. PDIP selama ini kuat karena sokongan Megawati, namun akan berbeda bila dirinya tiada. Tanpa dukungan dan kerja hati hati upaya mempertahankan Trah Sukarno akan runtuh dari dalam. Mengakhiri diskusi muncul kelakar dan candaan dalam diskusi kajian politik Merah Putih tanpa beban dan dosa nylonong ucapan bahwa \"Trah Sukarno telah menjadi Trah Porno\". Sindiran spontan setelah Megawati menunjuk Ganjar Pranowo yang bukan Trah Sukarno sebagai kandidat Capres 2024, yang suka lihat film porno. Skenario lanjutan akan mengancam PDIP tiba saatnya bukan mustahil kedepan Ketua Umum PDIP akan muncul bukan dari Trah Sukarno.*****
Setelah GP Dicapreskan PDIP dan Peluang PT0%
Oleh: Agusto Sulistio - The Activist Cyber. SETELAH PDIP tetapkan Ganjar Pranowo (GP) sebagai capres, maka kekuatannya nanti akan ada di cawapresnya. Yang paling diharapkan PDIP adalah bergabungnya Prabowo Subianto (PS). Tapi apakah PS mau jadi cawapres? Itu pertanyaan besarnya. Jika kombinasi GP - PS terjadi, maka ini akan menjadi kekuatan besar. Partai besar d lluar PKS, Demokrat, Nasdem, seperti Golkar, PAN, PKB, dan Partai Kecil PPP, PSI, dll kemungkinan besar akan masuk koalisi ke PDIP - Gerindra. Golkar dengan sejarah politiknya yang tak pernah memilih jalan oposisi tentu akan gabung ke PDIP - Gerindra. Dari semua itu dan jika koalisi PDIP - Gerindra terjadi, maka kemungkinan terbentuknya 3 poros capres akan tertutup. Kecuali Gerindra, Golkar, PAN, PKB tidak mendukung PDIP yang telah menjadikan GP sebagai capresnya. Koalisi PDIP Gerindra akan terbentuk, kembali kepada pendekatan dan skenario bagi-bagi kekuasaannya jika GP - Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Dan ini akan menyebabkan kepentingan rakyat akan terkikis oleh deal politik elit dengan bagi-bagi kekuasaan, seperti yang dilakukan di pilpres sebelumnya. Komposisi tersebut tidak menarik dan menguntungkan rakyat, sebab politik rezim Jokowi akan berlanjut lewat Ganjar Pranowo kelak jika terpilih presiden. Untuk menghambat kepentingan politik Jokowi dan kroninya yakni dengan menolak Ganjar Pranowo dan rakyat tidak memilihnya pada Pilpres 2024. Kemudian Prabowo tidak mau menjadi cawpresnya GP. Namun ironisnya sikap politik Prabowo yang telah mau berkoalisi dengan Jokowi setelah pilpres 2019 perlu dijadikan sorotan, artinya apakah Prabowo mau kembali berkoalisi dengan Jokowi melalui PDIP dan GP atau tidak? Hal ini dikembalikan pada kader parpolnya sejauh mana melihat hal ini. Jika hal tersebut tak bisa terwujud, dan kemudian Prabowo mau menjadi cawapres GP, maka rakyat tak memiliki alternatif pilihan yang dicita-citakan pemimpin yang akan pro rakyat. Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan (AB)? ini pun akan sulit dapat mewujudkan cita-cita rakyat, walau AB agak lebih memungkinkan sikap politiknya ketimbang Ganjar Pranowo, namun pengaruh Partai Nasdem yang merupakan pengusung AB akan membayang bayangi sikap politik AB kelak menjadi presiden. Secara politik Nasdem belum bisa dipercaya akan pro kepada rakyat secara maksimal, apalagi publik mengetahui bagaimana histori Nasdem pasca gerakan islam 212 yang jelas pro kepada rezim Jokowi, tentu ini akan sulit Nasdem menangkan pilpres 2024. Karena skema pilpres 2024 demikian, siapapun presidennya yang terpilih kecil kemungkinan akan pro rakyat, maka alternatif yang dapat diharapkan adalah gerakan massa mewujudkan Presidential Threshold 20% menjadi PT 0%. Hanya lewat PT 0% rakyat Indonesia akan memiliki alternatif Presiden yang akan dimunculkan oleh semua partai peserta pemilu. Dan lewat jalan PT 0% cita-cita rakyat yang akan memungkinkan terwujud kelak menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan konstitusi, bukan cita-citanya oligarki. (*)
Tidak Ada Lagi Harapan Itu
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Biar habis air mata membanjir bandang , biar berjuta juta senyum merekah berhamburan, biar pinggang membengkak meradang merunduk runduk, biar bibir ndower ewer ewer, merengek rengek dan biar memuji muji setinggi langit hanya satu jawabanya PHP (Pemberi Harapan Palsu) dari bos besar palsu, tak kan ada harapan kerjasama dan tumpuan darinya.. itulah kemenangan dan alasan politik. Dukungan Jokowi atas doa dan restu terhadap pencapresan Ganjar Pranowo dari pede ipeh merupakan jawaban menohok atas segala upaya Prabowo mendekat dan merangkul Jokowi sang Presiden yang penuh teka-teki dan licik, di sinilah terbuktinya Si Cerdas bisa dilumpuhkan oleh Si Cerdik. Diam-diam, senyap dan halus, dipoles mencari ramai di tempat sunyi dan sembunyi di tempat gaduh, akhirnya si licik itu menampakkan aroma busuk aslinya dimuntahkan dalam sikap dan jawaban menohok, yang dengan tegas dan meyakinkan mendukung, mengusung dan mengarahkan tongkat komandonya kepada Ganjar Pranowo gubernur Jawa Tengah yang pernah dikerubungi sembilan Taipan Cina serta hoby film porno sejak kecil Kini bangsa Indonesia harus paham dan sadar betapa berliuk liuknya politik, politik negara yang dijabarkan dalam politik politik praktis yang menghalalkan segala akal dan cara meski menjauhkan dari akhlaq dan adab yang penting menang dan tercapai. Namun semuanya belum final, belum berakhir, sandiwara panjang seperti tidak membutuhkan umat muslim, memusuhi ulama, mengolok olok Islam, tutup pesantren seluruh pelosok dan pedalaman Indonesia, benci pengajian, risih dengar adzan, pisahkan agama dengan politik, melihat porno tidak bisa disalahkan, semuanya masih, sedang dan terus berlalu yang perlu disikapi dan padam lenyapkan. Masih ingin Indonesia berubah dan lebih baik? Hanya satu terbaik, pilihan rakyat pada pemilu 2024 nanti, pilih pasangan Capres dan cawapres yang ulet dan teguh, bersih dan berwibawa yang mencerminkan berpikir dan bersikap positif, berkualitas; santun dan menyejukkan, tidak obral diri, tidak jual murah diri, tidak cengeng, tidak merengek rengek dan berpura pura, konsisten; konsekwen dalam mewujudkan urun angan menjadi turun tangan, yang membuktikan pernyataan menjadi kenyataan, tidak cenderung membuat gaduh, teka teki dan ancaman, yang sejuk , yang nyaman, yang membuat sejahtera dan berkeadilan. Di sisi lain mengantisipasi kecurangan yang sangat mungkin lebih hebat dari pada pemilu sebelumnya, dengan berbekal satu niat, bulatkan tekad sebagai hasil kombinasi, degradasi dan keseimbangan Iman, Ilmu dan Taqwa marilah kita cermati dan tindak lanjuti segala kemungkinan kecurangan yang akan terjadi terutama dalam sistim tehnologi komunikasi ITE yang dapat menyesatkan, mengacaukan dan memutar balik data dan fakta dilapangan yang dapat merugikan dan memporak porandakan harapan kita semua. Tidak perlu disesali, nasi sudah menjadi bubur, harapan tinggal harapan, paling bakal calon bisa meningkat jadi calon, yang lebih utama adalah jiwa patriot untuk tetap dan terus bangkit tanpa pura-pura. Tegakkan kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk memadamkan dan melenyapkan bentuk, jenis dan sifat kebusukan, kecurangan dan ketegaan guna memperoleh kemenangan. Yang pasti 85 % umat Islam Indonesia sangat mengharapkan situasi dan kondisi yang Nasionalis religius, yang benar benar melaksanakan keseimbangan lahir bathin, dunia akhirat, menghargai dan menghormati sesama sertamemedomani managemen dan kepemimpinan lapangan yang mumpuni. Bandung, 24 April 2023.
Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo, dan Menolak Anies
Oleh Denny Indrayana - Guru Besar Hukum Tata Negara, Senior Partner INTEGRITY Law Firm, Registered Lawyer di Indonesia dan Australia Ini adalah kisah tentang kerja politik Presiden Jokowi untuk ikut memenangkan pemilihan presiden 2024. Pastinya bukan sebagai pasangan calon peserta pilpres, tetapi memastikan paslon yang beliau dukung tampil sebagai juara dalam kompetisi Pilpres 2024. Maaf jika tulisannya akan panjang, karena banyak hal yang perlu saya sampaikan, agar lumayan lengkap dan utuh, meskipun tidak bisa seluruhnya diceritakan. Beberapa nama dan peristiwa terpaksa tidak diungkap jelas, agar lebih aman dan tidak justru menimbulkan persoalan. Supaya tidak gagal paham, mohon membaca tulisan ini sampai tuntas. Tulisan ini saya buat sebagai ikhtiar, untuk menjaga agar Pilpres 2024 tetap berjalan Jujur dan Adil. Saya sadar betul apa yang saya tulis ini akan membuat tidak nyaman beberapa kalangan, khususnya Presiden Jokowi dan para pendukungnya. Namun, karena didasari niat tulus untuk menjaga kehormatan demokrasi kita, biarlah saya menyediakan diri untuk menjadi pengingat, tentu dengan resiko disalahartikan, serta tidak disukai beberapa kalangan tersebut. Sebab, keterlibatan aktif Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 demikian adalah salah satu ancaman nyata bagi demokrasi kita. Sebagai orang yang mengangkat salam dua jari dan ikut memilih Jokowi di Pilpres 2014, saya merasa bertanggung jawab untuk tidak membiarkan Beliau melakukan kesalahan konstitusional yang sangat fatal dan membahayakan kehidupan berbangsa. Setiap orang — tidak terkecuali seorang presiden sekalipun — tentu berhak punya pilihan dan preferensi calon presiden. Tetapi ketika sang presiden yang sedang menjabat menyalahgunakan kewenangan dan pengaruh yang dimilikinya untuk memenangkan paslon yang didukungnya, maka sang presiden jelas-jelas telah melanggar konstitusi. Karena salah satu tugas utama presiden adalah memastikan setiap pemilu berjalan free and fair. Sebab, dengan kekuatan dan jaringan yang dimilikinya, sang presiden punya peluang besar untuk mempengaruhi hasil pemilu. Akibatnya, arena pertandingan tidak lagi adil bagi semua paslon, utamanya yang tidak mendapat dukungan sang presiden. Agaknya, tidak ingin lagi mengalami kekalahan sebagaimana kisah Pemilihan Gubernur Jakarta 2017, ketika jagoan yang Beliau dukung Ahok alias BTP kalah dari Anies Baswedan; Maka untuk Pilpres 2024, Presiden Jokowi betul-betul mengambil peran sebagai the real king maker, sayangnya dalam bentuk yang salah. Sampai tulisan ini dibuat, tanpa menafikan adanya kemungkinan dinamika dan perubahan, Presiden Jokowi terbaca mendukung paslon Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno, lalu juga mencadangkan sokongan kepada Prabowo Subianto-Airlangga Hartarto, sambil tetap berusaha menggagalkan pencapresan Anies Baswedan, yang kemungkinan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, sepanjang partainya tidak berhasil “dicopet” Moeldoko, tentu dengan persetujuan Presiden Jokowi. Di panggung depan, alias di hadapan publik, keterlibatan Jokowi ini Beliau bantah. Namun dalam realitas panggung belakang, ketika melakukan lobi di ruang-ruang tertutup, langkah dan kerja politik itu nyata dan serius Beliau kerjakan. Target Presiden Jokowi, siapapun presiden penggantinya adalah orang yang bisa mengamankan dan melanjutkan program kerjanya. Kepada seorang petinggi negara salah seorang lingkar utama Istana mengatakan paling tidak ada dua hal yang diinginkan Jokowi pasca Beliau lengser. Satu, proyek Ibu Kota Negara (IKN) berlanjut, serta dua, tidak ada masalah ataupun kasus hukum yang menjerat Jokowi ataupun keluarganya. Dalam pandangan Eros Djarot di talkshow Satu Meja Kompas TV, Jokowi mendukung beberapa capres tertentu dan tidak ikut memilih Anies, karena ingin memastikan bahwa Beliau akan mendarat secara aman dan nyaman. Karena itu, target utama Jokowi adalah sebisa mungkin hanya ada dua pasangan calon dalam Pilpres 2024. Keduanya adalah all the president’s Men. Calon yang diidentifikasi berseberangan dan mungkin tidak melanjutkan legacy kepresidenannya, sebisa mungkin dieliminasi, sedari awal. Ibarat rumus makanan 4 sehat 5 sempurna, maka ada 9 strategi 10 sempurna langkah pemenangan yang terbaca dijalankan Presiden Jokowi. Pertama, di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden. Alasan pandemi COVID 19 dijadikan pintu masuk. Seiring berjalannya waktu, opsi ini makin tidak relevan dan kehilangan logika pembenarnya. Kedua, masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode. Opsi ini cepat tenggelam karena tidak mendapat dukungan dari parpol yang sudah bersiap maju dalam pilpres 2024. Apalagi Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan, sesuai konstitusi, presiden hanya menjabat maksimal dua periode. Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik. Strategi mengkerdilkan KPK tersebut berjalan beriringan dengan strategi keempat, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres. Strategi ketiga dan keempat inilah yang dalam banyak kesempatan saya sebut: memperalat hukum sebagai instrumen dalam strategi pemenangan Pilpres 2024. Kebetulan beberapa petinggi parpol mempunyai borok dugaan kasus korupsi. Ada yang terjerat pengadaan minyak goreng, izin lahan hutan, kardus duren, dan lain-lain. Ada juga tokoh yang telah disiapkan dugaan korupsi pembelian Bank Banten. Bank itu infonya hanya dibeli dengan harga di bawah 500 miliar, padahal harga seharusnya lebih dari 900 miliar. Strategi kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicopot dari posisinya. Sudah menjadi fakta, seorang pimpinan parpol digeser, salah satu alasannya karena diketahui beberapa kali bertemu dengan bakal calon presiden yang tidak disenangi Jokowi. Ketika saya menawarkan mitigasi hukum kepada suatu parpol dalam rangka pemilu 2024, sang pimpinan Parpol mengatakan, kita bisa bekerja sama, syaratnya hanya satu, “Anda tidak boleh mendukung Anies sebagai capres”. Ketika saya tanya mengapa demikian, sang Ketum menjawab, “Saya harus memikirkan dan menyelamatkan partai” sambil tersenyum penuh arti. Saat diingatkan konstituennya mayoritas adalah pendukung Anies Baswedan, dan jika tidak memilih Anies maka ada resiko parpol tersebut kehilangan pemilihnya sehingga tidak lagi mempunyai kursi di DPR, kader utama partai itu menjawab: “Jika kami tidak memilih Anies, kami mungkin akan hilang setelah pemilu 2024, tapi kalau ikut memilih Anies, kami akan hilang sejak sekarang” katanya sambil tersenyum kecut. Strategi keenam, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024. Sebagai bagian dari memanfaatkan hukum dalam pemenangan pilpres, maka Jokowi paham benar peran strategis MK sebagai pengadil dan pemutus akhir pemenang Pilpres 2024. Maka komposisi hakim konstitusi pun sudah disiapkan untuk bisa mengamankan dan memuluskan jalan pemenangan. Ditariknya Hakim Aswanto, dengan cara yang melanggar prinsip independence of the judiciary, karena berani-beraninya mbalelo dan menyeberang ke kelompok hakim yang membatalkan bersyarat UU Ciptaker, adalah salah satu indikator pengkondisian hakim MK yang pro-strategi Presiden Jokowi. Setali tiga uang, hukuman ringan kepada Hakim Guntur padahal jelas-jelas melakukan skandal pengubahan putusan MK. Tidak aneh, hukuman minimalis demikian akan berbalik jasa dalam bentuk putusan yang menguntungkan kubu status quo. Terakhir, terpilihnya kembali Anwar Usman, sang adik ipar Presiden Jokowi, sebagai Ketua MK, menguatkan indikasi bahwa MK sudah siap menyambut strategi pemenangan pilpres ala Jokowi. Sebagaimana KPK yang sudah dikuasai dan disalahgunakan dalam penanganan beberapa kasus korupsi, MK pun sudah pula dikondisikan, dan karenanya menambah panjang ancaman pelaksanaan Pilpres 2024 yang seharusnya Jujur dan Adil. Strategi Jokowi yang ketujuh adalah tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Mengapa demikian? Sedari awal preferensi Jokowi sebenarnya kepada Ganjar Pranowo. Ketika menghubungi para Ketum Partai salah satu poros koalisi bentukannya, Jokowi menginstruksikan tiga hal. Satu, segera bentuk koalisi tiga parpol. Dua, deklarasikan pencapresan Ganjar. Tiga, jangan sampai ada Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketika ketiga Ketum Parpol menghubungi Ganjar, kala itu, sang Gubernur Jawa Tengah mengatakan tidak akan maju kalau tidak didukung PDI Perjuangan dan mendapat restu Ketum Megawati Soekarnoputri. Ketika dilaporkan kepada Presiden Jokowi, Beliau menjawab, “Baiklah, biar nanti saya yang akan berbicara dengan Ibu Mega”. Sejarah kemudian mencatat, Megawati Soekarnoputri akhirnya memilih Ganjar ketimbang Puan Maharani, pilihan awal Beliau. Jokowi berhasil melaksanakan misinya. Penantian Ganjar bukanlah sebentar. Seorang pejabat negara bertanya ke Ganjar, “Jadi bagaimana ini Pak Ganjar soal Pilpres 2024?\" “Begini Pak. Saya dengan Ibu Megawati itu punya nomor khusus untuk kami berkomunikasi. Nah, sudah setahun ini nomor telepon itu tidak berbunyi. Saya juga masih menunggu kabar dari Beliau. Hanya melalui orang di sekitar saya, Ibu Mega menitip pesan: Tolong Jaga Mas Ganjar ya”. Penantian panjang Ganjar Pranowo—senior saya di Fakultas Hukum UGM tersebut, akhirnya terjawab pada hari Kartini 21 April lalu. Lalu, besoknya di hari lebaran, Presiden Jokowi di rumah Solo hanya menerima Prabowo Subianto. Dalam harapan Jokowi yang ideal menjadi presiden adalah Ganjar Pranowo. Tetapi kalau langkah Anies Baswedan tidak terbendung untuk menjadi capres, maka harus ada capres ketiga, dan pilihan Jokowi jatuh kepada Prabowo Subianto. Presiden Jokowi membaca survei politik. Salah satunya dari CSIS. Pada rilisnya di 26 September 2022, survei CSIS menyimpulkan meskipun Ganjar dominan, tetapi akan kalah jika dihadapkan head to head dengan Anies Baswedan. Anies bahkan juga dinyatakan menang jika melawan Prabowo Subianto. Maka untuk memecah suara pendukung Anies yang kebanyakan dari kalangan Islam (hijau), maka dimunculkan Prabowo Subianto yang mengidentifikasikan diri sebagai capres dari kelompok hijau pada Pilpres 2019. Singkatnya, pemilih Prabowo dan Anies beririsan. Dengan memajukan Prabowo, kemungkinan Ganjar untuk menang semakin besar, ketimbang resiko hanya menghadapkannya langsung dengan Anies. Survei CSIS tadi, mengkonfirmasi itu. Bukan hanya memecah suara Anies dengan mendukung pencapresan Prabowo. Jokowi juga menyiapkan Sandiaga Uno sebagai Cawapres Ganjar, lagi-lagi untuk memecah suara kelompok Islam pendukung Anies. Maka, jika di Pilgub Jakarta 2017, koalisi Prabowo mendukung Anies-Sandi melawan Ahok yang didukung Jokowi. Lalu di Pilpres 2019, Prabowo-Sandi adalah pilihan bagi aliran politik hijau-islam, melawan Jokowi-Ma’ruf Amin dari kelompok merah-nasionalis. Maka, untuk Pilpres 2024, Jokowi sengaja memasang strategi memecah suara hijau tersebut, dengan target memenangkan politik aliran merah. Di Pilpres 2024, strategi Jokowi, jikalau Anies tidak berhasil dijegal sebagai capres, maka dia akan berbagi suara kelompok Islam dengan capres Prabowo, maupun Sandiaga yang akan menjadi cawapres Ganjar. Dengan harapan suara merah akan bulat ke Ganjar, dan karenanya lebih mungkin masuk putaran final, dan menang. Mengapa saya yakin Sandiaga Uno akan menjadi cawapres Ganjar? Tentu saja politik selalu dinamis. Tetapi informasi dan tanda-tanda ke arah pasangan Ganjar-Sandi itu sudah mulai menguat. Di samping strategi Presiden Jokowi untuk memecah suara pemilih Islam tadi, Sandi juga sudah berpamitan dari Partai Gerindra, untuk bergabung dengan PPP. Katanya, karena ada penugasan di tempat lain. Penugasan itu datang dari Jokowi, bagi Sandiaga—dan sebenarnya juga Erick Tohir—untuk mendekati partai-partai Islam. Sandi ditugaskan masuk ke PPP, lalu membawanya berkoalisi dengan PDI Perjuangan dan menjadi Cawapres Ganjar. Banyak survei menguatkan, pasangan calon Ganjar-Sandi akan sulit untuk ditandingi. Memang ada juga informasi lain, bahwa Ibu Mega meminta Cawapres Jokowi adalah dari NU yang sepuh. Rupanya beliau nyaman dengan sosok KH Ma’ruf Amin, yang tidak mengganggu dan menjadi kompetitor partai banteng moncong putih. Kita lihat saja dalam waktu dekat, apakah Sandiaga yang mendampingi Ganjar, atau tokoh lain yang lebih NU, Mahfud MD, misalnya. Persoalan dengan Prof Mahfud adalah, beliau mendapat dukungan luas dan populer di kalangan masyarakat bawah, tetapi ditakuti dan tidak menjadi pilihan di kalangan atas petinggi parpol. Itu pula yang menyebabkan Prof Mahfud gagal menjadi cawapres, meskipun sudah berbaju putih, di detik-detik akhir pengumuman pendamping Jokowi dalam Pilpres 2019. Strategi kedelapan Jokowi adalah membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum, terkait dugaan korupsi Formula E. Meskipun opsi ini semakin kehilangan momentum, namun belum juga menghilang dari opsi Jokowi. Ketika mendadak dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem, salah satu pemicu utamanya adalah ada informasi, bahwa Anies akan segera ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Partai Nasdem sendiri bukan tanpa ancaman ketika nekat mendeklarasikan Anies. Dalam pertemuan terbatas elit partainya, Surya Paloh dikabarkan berkata, “Abang ini meskipun dibunuh ataupun dipenjarakan tetap akan mendukung Anies, tidak akan berubah”. Hasil pertemuan Jokowi-Surya Paloh sendiri menghasilkan kesepakatan “status quo”. Artinya, Partai Nasdem akan tetap mendukung Anies, dan menterinya di kabinet tetap tidak direshuffle. Tetapi bukan berarti posisi Nasdem aman. Dugaan korupsi BTS menyebabkan kader utama Nasdem Menkominfo Johnny Plate diperiksa Kejaksaan Agung. Dapat dipastikan, pemeriksaan selevel menteri demikian tentunya atas sepengetahuan dan persetujuan Presiden Jokowi. Soal info Anies menjadi tersangka sempat muncul dalam pembicaraan Presiden Jokowi dengan salah satu tokoh bangsa utama. Dalam obrolan tersebut sang tokoh terkejut, ketika disebutkan hanya akan ada dua paslon capres 2024. “Bukankah banyak kandidat yang bermunculan, Bapak Presiden, misalnya ada juga Anies Baswedan”. Anies tidak bisa maju karena ada kasusnya di KPK”, jawab Jokowi. Risau dengan berita pentersangkaan Anies tersebut, pembicaraan itu diceritakan sang tokoh ke Presiden Keenam SBY ketika berkunjung ke Cikeas. Maka muncullah statemen politik SBY di Jakarta Convention Centre pada Kamis 15 September 2021 yang intinya Beliau risau dengan adanya skenario dari kelompok tertentu yang mengatur Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon, dan karenanya menjadi tidak jujur dan tidak adil. Strategi kesembilan adalah mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Kita sama-sama paham bahwa Moeldoko telah dan terus berusaha mengambil alih Partai Demokrat. Terakhir diajukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Jika dimenangkan, maka Demokrat akan dikuasai Jokowi, dan dapat dipastikan, Anies akan kehilangan dukungan partai mercy dan terancam tidak mendapat tiket pencapresan. Saya ingin kita jujur dan tegas mengatakan yang mengambil alih Demokrat adalah Presiden Jokowi, bukan Moeldoko. Sudah jelas Moeldoko adalah KSP Presiden Jokowi, orang lingkar satu istana. Maka setiap langkahnya kalau dibiarkan, berarti mendapat persetujuan sang Presiden. Ketika Moeldoko dibiarkan mengambil alih Partai Demokrat, tidak direshuffle, dan sekarang mengajukan PK ke MA, harus dikatakan ini adalah strategi Jokowi untuk mencaplok Demokrat, sekaligus menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Seorang Advokat memberi info, bahwa PK Moeldoko tidak bisa dianggap ancaman yang enteng-enteng saja. Teman advokat ini menyampaikan dihubungi beberapa hakim agung yang terjerat kasus korupsi mafia perkara di MA. Mereka meminta sahabat advokat tersebut menjadi pengacaranya. Karena pernah di KPK, dan aktivis antikorupsi, sang sahabat menolaknya. Tapi dari pertemuan itu, ada kisah sangat menarik yang kemudian muncul, dan minta saya menyampaikan kepada petinggi Demokrat. Bahwa para hakim agung yang bermasalah itu dijanjikan dibantu kasusnya, bahkan hakim agung lain yang mestinya juga diciduk kasus yang sama tidak akan disentuh, dengan kesepakatan tukar guling perkara. Yaitu, para hakim agung itu membantu memenangkan PK yang diajukan Moeldoko Cs atas Partai Demokrat AHY. Pencaplokan partai oleh seorang Presiden adalah persoalan serius. Apalagi partai yang dicaplok adalah partai seorang mantan presiden. Bukan saja itu membahayakan demokrasi kepartaian di negara kita, tetapi menunjukkan bagaimana kasarnya politik yang dilakukan. Bayangkan, untuk membatalkan pencapresan Anies, seorang Presiden sampai nekat merestui, paling tidak membiarkan KSP-nya, mengganggu partai resmi yang dilahirkan bukan orang sembarangan, Presiden Keenam RI, Pak SBY. Strategi penutup kesepuluh yang menyempurnakan adalah dengan berbohong kepada publik, maka genap lengkaplah menjadi 10 sempurna. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para Ketum Parpol, bukan urusan Presiden. Maka, Beliau protes ketika semua soal capres dikaitkan dengan dirinya. Tetapi pernyataan itu jelas tidak jujur. Di pertemuan buka puasa yang diadakan PAN saja, setelah melakukan pertemuan tertutup, Presiden Jokowi dengan seluruh partai pendukung pemerintah—kecuali Partai Nasdem yang tidak diundang untuk hadir, di hadapan media menyampaikan ide tentang koalisi besar, antara KIB dengan Gerindra dan PKB. Jelaslah, pembentukan koalisi besar ada urun andil dari Presiden Jokowi. Ketum PKB Muhaimin Iskandar juga menceritakan ketika bertemu dengan Presiden Jokowi diarahkan segera deklarasi pasangan calon dengan Prabowo. “Segera saja Cak Imin deklarasi paslon dengan Pak Prabowo. Cak Imin sampaikan ke Beliau, nanti saya juga akan bicara dengan Pak Prabowo”. Baik Bapak Presiden Tidak berapa lama setelahnya Presiden Jokowi juga bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo. Lalu akhirnya Prabowo bertemu Muhaimin di rumah Kertanegara pada 10 April 2023. “Pak Prabowo, Presiden Jokowi meminta kita segera deklarasi paslon Prabowo-Muhaimin”. “Lho, Pak Muhaimin, saya baru bertemu dengan Presiden Jokowi, dan pesannya segera deklarasi Prabowo-Airlangga”. Terkejut dan kecewa atas pesan yang berbeda tersebut, Muhaimin akhirnya meninggalkan kediaman Prabowo dan menyampaikan pernyataan media: Belum ada kesepakatan capres-cawapres. Arah Jokowi mendukung Koalisi Besar dengan paslon Prabowo-Airlangga semakin terang ketika di hari lebaran pertama Prabowo bertemu Presiden Jokowi, lalu di hari kedua Prabowo menemui Aburizal Bakrie dan Airlangga Hartarto. Itulah sekelumit kisah bagaimana Jokowi mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno, dengan cadangan Prabowo Subianto-Airlangga Hartarto, sambil tetap berusaha menggagalkan Anies Baswedan, yang kemungkinan berpasangan dengan AHY. Kalau, Partai Demokrat AHY berhasil “dicopet” Moeldoko dengan restu Jokowi, nasib pencapresan Anies akan diujung tanduk. Kecuali ada partai yang bergeser ke Koalisi Perubahan. Misalnya, PKB yang Muhaimin Iskandar terbaca kecewa, berpindah mendukung Anies. Pertanyaannya seberapa kuat tameng perlindungan Cak Imin ketika diserbu dengan berbagai dugaan korupsi yang akan ditembakkan deras ke tubuhnya dan PKB. Akhirnya, Presiden Jokowi tentu boleh punya preferensi capres jagoannya. Tetapi menggunakan pengaruh dan kekuatan kepresidenannya untuk menjegal bakal capres yang lain, seharusnya tidak dilakukan. Demokrasi dan Pilpres 2024 akan dicatat sebagai pemilu yang penuh rekayasa politik yang kotor, dan itulah legacy Presiden Jokowi yang harus dihentikan, sebelum menjadi kenyataan. Pekalongan-Jakarta-Melbourne, 24 April 2023.
Catatan untuk Panglima Tertinggi TNI/Polri Ir.Joko Widodo Presiden RI.
Oleh Dr.Rahman Sabon Nama - Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara PDKN BAHWA Papua dahulu adalah bekas wilayah kedaulatan Kerajaan Nusantara Kesultanan Tidore dan Ternate. Maka Indonesia tanpa Papua bukan Indinesia lagi karena Papua juga menjadi tempat bersejarah Bouven Digoel tahun (1926 - 1943) dijadikan Belanda sebagai konsentrasi tempat pembuangan /menampung para pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia seperti Bung Karno, Bung Hatta dan Sutan Syahrir. Dulu orang Papua begitu periang dan terbuka bersahabat dengan sesama, bersahabat dengan alamnya dan menghamba pada Tuhannya Allah Yang Kuasa. Dan tanah eks swapraja milik kesultanan/kerajaan Nusantara itu bagi orang Papua adalah Mama/Ibu, tidak dirusak atau dikotori. Sudah begitu banyak putra daerah anak asli Papua menjadi pejabat di daerahnya, namun sayang kebiasaan mereka hanya keluyuran di luar p Papua untuk berfota-foya. Sementara masyarakatnya begitu marjinal dan hanya menjadi penonton. Dengan badan gelap dan berambut keriting semakin membuat perbedaan/jurang pemisah dengan warga pendatang berkulit putih bermata sipit dan berambut lurus. Keberadaan Papua saat ini tidak terlepas dengan sejarah kesultanan dan kerajaan Nusantara, maka pendekatan pembangunan harus dibangun dengan hati atas dasar itu, maka 30 April 2014 atas rekomendasi saya, Presiden Joko Widodo membentuk Staf Khusus Presiden Percepatan Pembangunan Papua, tetapi lembaga ini kurang berhasil karena salah menempatkan orang. Padahal pendekatan pembangunan yang kita rancang lewat staf khusus presiden untuk penanganan Papua dengan model seperti pernah dilakukan oleh Gubernur Papua yang sangat berhasil yang kebetulan bukan orang asli Papua yaitu Akub Zainal mantan Pangdam XVII Cendrawasih (1970-1973) Gubernur ke 5 Papua, namun dipecat oleh Presiden Soeharto lantaran membawa rombongan sepak bola Persipura ke seberang Papua Nugini. Dia membangun Papua dengan mengutamakan pendekatan tiga karakter kekuatan orang Papua yaitu: fisik, suara dan budaya . Di era kepemimpinan Akub Zainal muncul Persipura dengan Timo Kapisa dan Yohanis Aur. Sedang di cabang atlet anak-anak Merauke mengharumkan nama Indonesia yaitu Frans Mahuse pelempar lembing terkenal,Julyus Uwe pemegang rekor Asia untuk Dasa Lomba dan peringkat Olimpiade ada Beny Maniani dan Frans Bonsapua dan untuk musik terkenal Black Brother dan masih banyak lagi. Intinya anak Papua harus diorangkan/diwongkan. Tetapi Papua kini menjadi tempat tujuan dari mereka yang ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari gula-gula Papua dengan alasan Investasi. Simak saja jumlah penerbangan yang selalu dipenuhi dengan TKA dan imigran asal China Tiongkok baik resmi mauoun ilegal. Juga kapal putih/kapal Pelni yang saban minggu memuntahkan mereka yang menyerbu Papua dalam jumlah ribuan orang . Ironis dengan kehidupan Mama-mama Papua masih berjualan sirih pinang di emperan toko- toko milik Baba baba China. Sedangkan keuntungan trilyunan dolar dari tambang emas dan tembaga yang dikeruk dari perut bumi tanah Papua tidak dinikmati anak-anak asli Papua. KKB lahir karena ketidakadilan Jakarta dalam tata kelola pembangunan di Papua sehingga prajurit TNI menjadi tumbal . KKB didukung intelijen dan tentara bayaran asing yang ingin menguasai sumber daya alam di Papua ,maka pendekatan keamanan yang harus segera dilakukan Panglima Tertinggi TNI/POLRI Joko Widodo harus segera menarik TNI dari membantu Polisi dengan memperkuat Base militer TNI , serahkan pada Brimob,Densus/Polisi Khusus atau pemerintah dan DPR segera membuat keputusan politik sesuai UU TNI No.34/2004 agar prajurit TNI tidak terus terusan menjadi korban kebiadaban KKB. Jakarta, 24 April 2023.
Koalisi Besar Kocar Kacir, Pilpres Diikuti Dua Pasang, Karma Bagi Prabowo
Oleh Laksma TNI Pur Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik WAKTU pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 semakin dekat, tiga koalisi telah terbentuk yaitu KPP (Koalisi Perubahan untuk Persatuan) terdiri dari partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS, lalu KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) terdiri dari partai Golkar, PAN dan PPP serta KKIR (Kolisi Kebangkitan Indonesia Raya) yaitu partai Gerindra dan PKB. Dari ketiga koalisi tersebut hanya KPP yang sudah solid menunjuk calon presidennya yaitu Anies Rasyid Baswedan. Dua koalisi lainnya yaitu KKIR dan KIB masih belum dapat menentukan siapa calon presiden yang mereka sepakati meski koalisi tersebut masing masing telah memenuhi syarat ambang batas. KKIR dan KIB jangankan berhasil memilih siapa calon presiden mereka, malah justru membentuk koalisi baru yaitu Koalisi Besar yang merupakan gabungan dari KKIR dan KIB di bawah binaan Jokowi. Meleburnya KKIP dan KIB menjadi Koalisi Besar pada Minggu, 2 April 2023 yang dihadiri Jokowi, terkesan pada pertemuan tersebut memberikan dukungannya pada koalisi ini, dan menunjukkan keberpihakannya pada salah satu ketua partai dari koalisi tersebut. Kemudian, mejelang atau pada Hari Raya Idul Fitri, PDIP mengumumkan penugasan Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya pada Jumat 21 April 2023. PDIP yang jumlah suaranya di DPR telah memenuhi syarat ambang batas tidak perlu berkoalisi dengan partai manapun untuk mencalonkan kadernya sebagai presiden pada pemilu tahun 2024. Dengan demikian saat ini telah ada dua calon presiden yang memenuhi syarat ambang batas yaitu Anies Rasyid Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP. Namum, apakah hanya 2 calon saja yaitu Anies dan Ganjar sebagai calon presiden pada pemilu 2024 nanti? Bagaimana dengan Koalisi Besar atau KIB dan KKIR? Mampukah koalisi-koalisi tersebut menunjuk siapa calon presidenya? Mari kita hitung faktor-faktor kemungkinannya sebagai berikut : 1. Faktor penentu Megawati, politisi kawakan sejak zaman Presiden Soeharto Ketika PDIP masih bernama PDI. Pada pemilu tahun 2014 sebagai ketua atau pemimpin tertinggi di PDIP, kuat dugaan bahwa Megawati akan mencalonkan dirinya kembali sebagai calon presiden dari partainya, namun di saat yang paling menentukan Megawati justru memberi jalan bagi Jokowi sebagai calon presiden dari partai PDIP. Di sini tampak bahwa tim Megawati begitu realistis dan penuh perhitungan dan terbukti Jokowi memenangkan pemilu tahun 2014 walau mimim dukungan dari partai-partai yang ikut pemilu. Kemudian tahun 2024, ketika Jokowi tidak mungkin lagi maju sebagai calon Presiden, diduga kuat PDIP akan menjadikan Puan Maharani sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dari PDIP. Sementara Ganjar Pranowo dipinggirkan dan dianggap bermain 2 kaki, permainan yang tidak disukai Megawati. Politisi senior dari PDIP Trimedya Panjaitan pada acara ILC Sabtu 4 Juni 2022, mengatakan Ganjar tidak punya prestasi untuk layak didukung sebagai calon presiden. Pada kesempatan tersebut justru prestasi negatif seperti masalah rob di Jawa Tengah dan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia. Walau mendapat penilaian negatif dari sejawatnya sendiri, termasuk dari Puan Maharani, PDIP tidak punya pilihan dan harus mengakui Ganjar adalah satu satunya kader PDIP yang paling potensial untuk maju menjadi calon presiden menyaingi Anies Rasyid Baswedan. Meskipun demikian Ganjar harus berhati hati, dia tidak lain hanya petugas partai. Salah bertindak maka penugasannya sebagai calon presiden dapat saja dicabut dan berpindah keorang lain, termasuk pindah ke Puan Maharani. 2. Permainan Jokowi benar benar licin. Sang Jenderal benar-benar dibuatnya bagaikan layang-layang putus tali. Dari pernyataan Jokowi pada acara HUT Perindo Jakarta Senin 7 November 2022 bahwa tahun 2024 adalah jatahnya Prabowo memenangkan Pilpres. Mendengar pernyataan itu Prabowo yang juga hadir di situ langsung berdiri dan memberikan hormat. Begitu pula ketika dikatakan aura Jokowi pindah ke Prabowo, maka Ketua Partai Gerindra itu langsung sungkem kepada Jokowi yang duduk di sebelahnya. Prabowo tampak begitu berharap mendapat dukungan dari Jokowi sehingga Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku siap melanjutkan kepemimpinan Jokowi yang dinilainya berhasil. Dibentuknya Koalisi Besar yang dihadiri Jokowi benar benar melambungkan harapan bagi Prabowo dengan menyebut bahwa Gerindra, Golkar, PPP, PAN dan PKB berada satu tim dengan Jokowi. Semua itu adalah permainan Jokowi, yaitu dapat dikatakan memberikan PHP (Pemberi Harapan Palsu) membuat begitu respeknya Prabowo pada Jokowi. Ada yang dilupakan pada semua itu, bahwa pergantian presiden bukanlah pergantian tongkat estafet yang diberikan dari pendahulunya kepada pelari berikutnya. Pergantian presiden adalah kompetisi dan hak demokrasi rakyat Indonesia, bukan warisan dari presiden pendahulunya. 3. Koalisi Besar Kocar Kacir, hanya seumur jagung. Hal ini bisa terjadi karena partai-partai yang tergabung dalam koalisi ini kehilangan pemersatunya yaitu Jokowi. Apalagi sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, selain Gerindra semuanya adalah partai partai pengikut, partai yang tidak berani secara tegas memperjuangkan kadernya sebagai calon presiden. Kuat kemungkinannya kolisi Besar bubar karena Jokowi yang diharapkan sebagai pemersatunya tentu akan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, hanya mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sebagai sesama petugas partai PDIP, Jokowi tentu akan lebih condong mendukung Ganjar yang memang sejak semula telah diisyaratkannya. Golkar, PAN, PPP atau Koalisi Indonesia Bersatu kemungkinan juga bubar dan memilih bergabung ke PDIP atau ke KPP. Hal ini dapat terjadi dilihat tidak adanya keberanian dari KIB walau koalisinya telah memenuhi syarat ambang batas namun tidak berhasil menunjuk siapa calon presidennya. Demikian pula dengan PKB dan Gerindra atau Koalisi KIR walau telah memenuhi ambang batas akan bubar pula. Gerindra dan PKB tidak mungkin saling berebut mencalonkan ketuanya sebagai calon presiden. Meskipun bila PKB bersedia menjadikan cak Imin hanya sebagai calon wakil presiden namun pasangan Prabowo Cak Imin amat kecil peluangnya untuk memenangkan pemilu tahun 2024 bersaing dengan Anies dan Ganjar. Biaya Pemilu yang begitu mahal maka bagi PKB lebih realistis bergabung ke PDIP, selain terbuka peluang sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar, juga Ganjar lebih memungkinkan menang dibanding dengan Prabowo walau berpasangan dengan siapapun. Prabowo dengan Gerindra sulit mempertahankan koalisinya dengan PKB akhirnya bubar ditinggal sendiri untuk menentukan pilihanya. 4. Prabowo dan Partai Gerindra dalam posisi yang dilematis, sulit menentukan pilihan dengan ditunjuknya Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP. Bagi PKB koalisi KIR sudah tidak menarik dan sulit bagi Gerindra untuk dapat menahan PKB tetap dalam koalisi KIR. Prabowo dengan partainya Gerindra akhirnya ditinggal sendirian. Bergabung dengan PDIP atau dengan KPP (Nasdem, Demokrat dan PKS) mau tidak mau harus merelakan ketuanya Prabowo sebagai calon wakil presiden, itupun kalau diterima oleh Ganjar maupun PDIP. Ditinggalnya Prabowo sendirian dapat dikatakan karma yang menimpa Prabowo. Pada puemilu tahun 2019 Prabowo meninggalkan pendukungnya demi sebuah jabatan, dan sekarang Prabowo ditinggal sendiri oleh rekan sejawatnya. Prabowo ditinggal oleh Jokowi orang yang begitu diagungkannya dan diharapkanya. Dari analisi di atas maka dapat disimpulkan pemilu tahun 2024 diikuti hanya oleh 2 calon presiden yaitu Anies Rasyid Baswedan dan Ganjar Pranowo sesuai yang diharapkan oleh Presiden Jokowi. Meskipun demikian masing masing mempunyai kendala menuju pendaftaran untuk tetap dicalonkan sebagai calon presiden pada saat pendaftaran dan pemilihan capres dan cawapres pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Kendala Anies Rasyid Baswedan dari eksternal partai pedukungnya yaitu kudeta partai Demokrat oleh Jendral TNI pur Moeldoko, dan tekanan dari Jokowi pada NasDem dengan reshuffle kabinet serta upaya kriminalisasi Anies oleh KPK. Kendala Ganjar Pranowo terutama datang dari internal partainya yaitu PDIP. Ganjar hanya berstatus petugas partai PDIP dan beberapa pernyataan miring tentang Ganjar justru datang dari kalangan PDIP sendiri. Beberapa petinggi partai menganggap Ganjar tidak berprestasi sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Puan Maharani sebelumnya lebih dinominasikan sebagai calon presiden merupakan hambatan yang tidak bisa dianggap ringan. Di sisi lain, Puan Maharani merasa perlu meyakinkan dirinya dan partainya untuk solid. Surabaya 24 April 2023
Megawati Memilih Pil Pahit
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENETAPKAN Ganjar Pranowo sebagai Capres adalah pilihan pahit bagi Megawati karena semua tahu Megawati tidak suka pada ulah Ganjar yang sejak awal beraksi untuk pencapresan dirinya. Jokowi ada dibelakang Ganjar. Kini ada situasi yang terpaksa Megawati memilih jalan melawan batinnya sendiri. Sang Puteri Puan Maharani harus dikorbankan. Koalisi Besar dengan Prabowo sebagai figur dapat meminggirkan PDIP. Megawati tidak ingin partainya teralienasi. Sebab ironi jika partai pemenang Pemilu ternyata tidak punya teman. Kendali politik tidak pada Megawati tetapi Jokowi. Petugas partai yang dianggap tidak loyal bahkan durhaka. Mendorong Ganjar adalah bentuk kedurhakaan politik. Megawati ingin Puan. Pergeseran dukungan Jokowi kepada Prabowo membuat Megawati pening. Koalisi Besar menjadi ancaman. Dalam keadaan panik Megawati terpaksa memakan buah yang tidak disukainya. Pil pahit harus ditelan. Dukungan pada Ganjar Pranowo bukan kegembiraan tetapi keterpaksaan politik demi eksistensi PDIP sekaligus untuk memaksa Jokowi kembali terkendali. Prabowo dibuang dan Puan disimpan. Megawati baru saja menyatakan tidak mendukung Capres yang mengandalkan pencitraan. Dan ia sangat tahu Ganjar berada di panggung ini. Kader-kader PDIP banyak yang terus menyerang Ganjar. Demi Megawati dan Puan. Ketika kondisi berbalik akibat kepeningan Megawati maka kader-kader PDIP militan ikut terbawa pening pula. Pemulihan aspek psikologis adalah problema internal. Api dalam sekam. Ganjar Pranowo bukan figur ideal. Banyak kelemahan ada padanya dan Megawati sangat tahu akan hal itu. Memang pahit. Sebagai Gubernur Jawa Tengah Ganjar tidak memiliki prestasi yang patut dibanggakan. Bahkan dalam kasus penambangan batu andesit di Wadas Purworejo ia dikecam oleh rakyat. Rakyat yang tertindas. Konten media termasuk tiktok sering menampilkan profil citra \"merakyat\" Ganjar yang sulit dibedakan dengan \"kampungan\". Megawati tentu memahami dua sorotan menohok pada Ganjar yaitu pertama, soal suap 500 rb US Dollar dalam kesaksian Nazarudin dan dakwaan Jaksa di PN Tipikor Jakarta. Kedua, soal terang-terangan hobi nonton film porno saat podcast bersama Letkol Tit. Deddy Corbuzier. Sikap tanpa malu dan salah ini kemudian menjadi bulan-bulanan Ganjar Pranowo. Megawati jualan produk yang tidak bagus. Diuji ke depan akankah dengan kemasan baru produk itu menjadi laku di pasaran atau tidak. Selera konsumen itu sering berubah. Ahok yang dipasarkan bagus nyatanya hancur dibantai konsumen. Profil diri memang buruk dan kontroversial. Hasil survey menjadi bukti atas citra palsu. Megawati memilih pil pahit untuk diminum. Dapat menjadi obat atau racun. Sebagian rakyat menganggap Ganjar adalah obat tapi sebagiannya lagi ia adalah racun. Bangsa sedang diuji oleh pilihan pahit Megawati. Tapi tenang saja \"Belanda masih jauh\". Ganjar Pranowo belum tentu menang. Peluang kalah juga sangat besar. Citra sedang bertarung melawan realita. Dan realita adalah fakta. Bandung, 24 April 2023
Kerja Politik dari War Room Istana
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih HAMPIR semua perguruan tinggi memiliki Jurusan Teknologi Informasi, merupakan jurusan yang mempelajari tentang sistem atau teknologi olah data termasuk implementasinya pada berbagai hal, termasuk pengembangan software, artificial intelligence, dan pengembangan sistem informasi berbasis cloud. Salah seorang anggota Kajian Politik Merah Putih mengatakan bahwa : \"Secanggih apapun alat komunikasi, dengan pengamanan sekuat apapun pada dasarnya bisa diretas baik skala internasional maupun nasional, karena semua berada yang sama dalam dunia maya\" Kehidupan di Istana tidak akan bisa lepas dari kepungan para ahlinya untuk mengikuti apa yang sedang terjadi dan apapun yang akan direncanakan. Terekam dugaan kuat ( perlu chek rechek ulang faktualnya ) info bahwa setiap pukul 04.00 WIB, ada rapat bersama oligarki, lembaga survei yang dihadiri menteri utama di sebuah ruangan di Istana, indikasi kuat bukan hoak. Ruang yang dipakai kadang berganti ganti tetapi baru baru ini ada ruangan yang beridentitas \"War Room\" Di situ petinggi politik yang ahir ahir ini melibatkan lembaga survei, ada wakil oligarki untuk menentukan langkah taktis yang akan dilakukan dan evaluasi harian apa yang sedang terjadi. Konon semua jasa survey yang telah disewa sesuai kontrak kerja harus membuat headline yang mesti diajukan supaya headlinenya sesuai sasaran yang ingin dicapai. Lembaga survei, mendapatkan panduan taktis apa yang harus direkayasa dan memunculkan data data sesuai kontrak kerja politik, menggiring opini, cuci otak masyarakat. Hasil dari rapat dibuat fabrikasi. Ahir ahir ini bahkan untuk menyerang Megawati, misi mereka antara lain menekan Ketua Umum PDIP Megawati untuk mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pertahanan Megawati tentu memiliki kualitas tersendiri tetapi fakta telah terjadi dengan alasan politik yang dimiliki telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo yang sebagian masyarakat umum menjustifikasi kualitas kurang memadai sebagai capres dibandingkan tokoh nasional lainnya yang memiliki kualifikasi negarawan Jasa survei menyiapkan masyarakat yang bergejolak atas penunjukkan Ganjar Pranowo sebagai capres lambat laun bisa menerima sebagai capres paling tepat untuk Indonesia. Angka angka survei wajib mengawali, menyelaraskan dan menggiring opini. Angka elektabilitas Ganjar Pranowo harus dinaikkan bahwa penunjukan Ganjar sudah on the track sesuai kehendak rakyat atau masyarakat luas. Harus tersedia big data (standar alasan yang sering digunakan LBP) dari semua survey, dukungan kepada Jokowi tetap tinggi dan hanya tokoh sehebat Ganjar Pranowo lah yang tepat dan bisa meneruskan semua mimpi mimpi besar Jokowi . Angka angka survey, kenaikan elektabilitas Ganjar Pranowo, akan disandingkan bisa memunculkan angka puja puji kepada Jokowi Presiden yang telah berhasil membawa perubahan di Indonesia. Dari istana khusus nya dari ruang \"War Room\" nama yang cukup serem, setiap sore hari mengevaluasi daily politik dan today merencanakan, mengolah dan menyusun rencana tindakan yang harus dilakukan bahwa kekuasaan tetap aman dalam genggamannya. Sasaran ahir fokus kerjanya adalah kemenangan karena hanya dengan kemenangan semua akan aman. Harus memunculkan capres yang mutlak harus bisa menang pada Pilpres 2024. \"Kalau perlu angka kemenangan untuk capres 2024 sudah ditentukan\", semua energi tenaga survey yang telah di kontrak harus menyesuaikan diri. Tidak sulit untuk ditebak dan bukan tebakan ngawur, dengan meraih kemenangan dengan cara apapun semua gejolak proses, termasuk protes kecurangan akan mudah diatasi dan dikendalikan. Keresahan masyarakat luas bahwa Pilpres 2924 akan di warnai ulang kecurangan akan terulang kembali dan semua dalam kendali dan kemenangan Taipan Oligarki sungguh bukan hanya imajinasi dan angan angan, tetapi memang itu akan terjadi. Tidak peduli soal kualitas capres yang bloon, koplak, sontoloyo, terlibat korupsi adalah fariabel yang tidak menentukan. Parameter mereka harus lahir kembali Presiden boneka di Indonesia. Telah penulis tuangkan dalam artikel lainnya pendapat Prof. Ihsanudin Nursi bahwa mereka sangat percaya diri karena bahwa : \"Kekuasaan pemerintahan di tangan mereka, dana tersedia, mesin birokrasi terkendali, teknologi dikuasai, parpol oportunis akan ikut, masyarakat sudah apatis tpi pragmatis, tidak ada kontrol dari pihak manapun\". Pendapat ini rasanya bisa mewakili suara para akademisi yang sedang berkembang saat ini. Ahirnya kemana kapal istana ini akan berlabuh.. mereka mestinya sadar bahwa apa yang dikerjakan adalah cara tidak etis dan bermoral dan harus dihentikan. Semua terpulang pada pemilik kekuasaan yaitu semua rakyat Indonesia. Akan dibiarkan atau ada cara untuk menghentikan rekayasa jahat yang justru bersumber dari Istana. ***
Xi Jinping Pengendali Pilpres 2024
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih GAGAL rekayasa perpanjangan masa jabatan dan menghentikan pilpres 2924, Xi Jinping menerapkan opsi kekuatan para Taipan khususnya 9 naga bermain dengan cara lain tetap memainkan peran sebagai pengendali. Memberikan amunisi percaya diri dan nyali kepada Megawati bersama Joko Widodo, bahwa : \"Kekuasaan pemerintahan di tangan mereka, dana tersedia, mesin birokrasi terkendali, teknologi dikuasai, parpol oportunis akan ikut, masyarakat sudah apatis tpi pragmatis, tidak ada kontrol dari pihak manapun\". (Ichsanuddin Noorsy). Bantuan tak terbatas China dan tangan-tangannya di Indonesia yaitu para Taipan dan Pemimpin-Pemimpin Pengkhianat Bangsa, adalah Ex Officio pemain politik yang sesungguhnya. Tidak aneh semua percaturan politik di tanah air akan konek dengan para Taipan Oligarki dan kekuatan dari luar sebagai penentunya. Jokowi masih memiliki power sebagai Presiden, diarahkan untuk mengandangkan Prabowo ataupun Anies, apabila di anggap membahayakan skenario mereka Pencapresan Ganjar oleh PDIP hari ini, Jumat 21 April 2023, seolah olah telah mengirimkan pesan yang berlapis-lapis. Seperti “cluster bomb” (bom klaster) yang bertujuan untuk mengenai banyak target. Dan benar semua tenggelam dalam kendang permainan mereka. Permainan mereka tidak lebih hanya sandiwara berebut pengaruh pada tuan tuan mereka. Setelah beberapa kader inti partai mendapat training politik di Beijing. Diatas kertas, rencana Pilpres 2024 adalah pesta oligarki yang paling menyenangkan. Karena siapapun Presiden terpilih, harus tetap sebagai boneka oligarki dan mereka tetap menjadi pemenang, penguasa dan pengendaliannya. Yang lebih menjadi fokus partai sesungguhnya bukan soal capres dan cawapres yang memiliki kemampuan, wawasan dan visi kebangsaan apalagi seorang negarawan. Tetapi yang memenuhi keinginan para tuan tuan Oligarki karena terkait imbalan akses dana yang harus diperebutkan. Hampir semua partai berkepentingan terhadap akses dana politik dari oligarki untuk membesarkan partai, biaya Pemilu, meningkatkan suara partainya masing. Dari sini partai akan diarahkan kemana dukungan partai harus dilakukan. Pilpres 2024 sesungguhnya bentuk lain perang proxy tanpa senjata fisik tetapi berupa serangan politik yang lebih mematikan, kondisi ini ada dalam kendali Xi Jinping, sebagai pimpinan tertinggi para Taipan Oligarki, sekaligus sebagai pengendali pilpres 2024. Akhirnya, yang benar-benar akan beroposisi dengan rezim dan oligarki bukanlah Partai Politik, melainkan rakyat secara langsung yang direpresentasikan dari kekuatan politik kerakyatan (rakyat semesta). Akan muncul dikendalikan dengan kekuatan gerakan perubahan, gerakan para aktivis, dan kekuatan penyeimbang dari elemen rakyat lainnya, yang sudah muak dengan permainan kotor rezim dan petinggi partai di negara ini. Bahaya capres boneka yang terang terangan dan fulgar akan dimunculkan kembali, harus dihentikan dengan kekuatan people power atau revolusi. (*)
POPULER
