ALL CATEGORY
Dipastikan Pemerintah Tetap Melanjutkan Proyek BTS
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus Pelaksana tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD memastikan proyek pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) tetap berlanjut.\"Program BTS supaya dilanjutkan. Istilahnya, yang saya dengar bukan diselesaikan, tapi dilanjutkan,\" kata Mahfud dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.Mahfud menyampaikan sejumlah arahan dari Presiden Joko Widodo kepada dirinya saat ditunjuk sebagai plt menkominfo. Pertama, kata Mahfud, ialah memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil.\"Itu betul-betul kasus hukum,\" tambahnya.Kedua, Mahfud mengatakan dia mendapat perintah untuk tetap melanjutkan proyek BTS. Jokowi juga meminta Mahfud mengawal kepemimpinan di Kominfo sampai adanya pejabat definitif.\"Manajerial di kantor, hari-hari saya mengawal para pejabat utama ini sampai nanti ditunjuknya menteri yang definitif,\" jelasnya.Sebelum menghadiri rapat kerja bersama Komisi DPR RI, Senin, Mahfud mengatakan dia sempat memanggil Irjen Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto, Minggu malam (4/6), untuk menjelaskan perihal itu.\"Tadi malam saya sengaja memanggil irjen ke rumah saya, saya ingin tahu skema penyelesaian ini. Ini kan hal yang harus dilanjutkan, tidak boleh berhenti,\" tegasnya.Mahfud menjelaskan beberapa hal yang menjadi pemikiran di mana ada uang yang ditarik lagi dari bank karena dijadikan jaminan. Kemudian, ada penagihan karena uang sudah keluar, tapi barangnya belum ada.Tetapi, lanjutnya, sebetulnya ada beberapa barang yang tinggal dipancarkan. Dia mengatakan ke depannya akan mengulas kembali kontrak yang telah terjalin.\"Kami akan melakukan review kontrak. Kontraknya akan di-review pokoknya. Itu harus dilanjutkan,\" ujar Mahfud.Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022 hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp8,32 triliun.(ida/ANTARA)
Popularitas Makin Anjlok, Ganjar Dilepeh Jokowi, PAN Merapat ke Gerindra
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa hari lalu. Akan tetapi hari berikutnya Zulkifli bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sepak terjang PAN memunculkan pertanyaan apakah cengkeraman Jokowi ke partai-partai koalisi sudah makin kendor atau ada alasan lain, mengingat selama ini partai partai pendukung pemerintah harus menunggu arahan Jokowi untuk menentukan pilihan calon presiden. Hal ini disampaikan wartawan senior FNN Hersubeno Arief kepada pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad (03/05/2023). \"Saya menduga Jokowi telah membaca survei Ganjar terus merosot. Ganjar telah menjadi liability bukan lagi aset, Jokowi akhirnya membaca buat apa mempertahankan Ganjar kalau surveinya tidak naik naik, maka akhirnya cut off saja, jual murah saja, dan dukungan dialihkan ke Prabowo,\" kata Rocky. Apa yang terjadi dalam situasi politik ini menurut Rocky tidak ditampakkan secara jelas oleh Jokowi. \"Memang tidak diekspresikan oleh Jokowi, akan tetapi Jokowi melihat aktivitas Prabowo dalam dua minggu ini kok ada di mana-mana. Maka Jokowi menganggap kalau gitu sempurnakan saja dukungan ke Prabowo,\" tambahnya. Rocky paham betul tabiat Jokowi. \"Sebagai orang bisnis Jokowi tahu yang sebelah sana (Ganjar) itu liability sementara yang sebelah sini (Prabowo) adalah aset. Maka PAN juga membaca arah itu,\" tegasnya. Lebih dari itu Rocky sesungguhnya melihat bahwa sebetulnya terjadi percakapan batin antara PAN dan Jokowi. \"PAN membaca pikiran Jokowi akhirnya cenderung tidak ke Ganjar. Dia tidak main dua kaki lagi karena kalau Jokowi mau dua kaki, bisa terjebak di situ,\" paparnya. Menurut Rocky peristiwa ini menunjukkan bahwa selama Ganjar tidak diasuh oleh Jokowi, maka dia akan kehilangan power. \"Ganjar itu kan poweranger-nya Jokowi. Waktu dia didukung Jokowi, dia betul-betul punya power. Setelah dirampas oleh Megawati powernya jadi hilang dan itu dibaca juga oleh PAN. PAN sudah terlalu lama menunggu efek Ganjar, tapi gak gerak gerak juga,\" tegasnya. \"Ganjar dalam dua bulan terakhir elektabilitas-nya turun. Kalau dia tetap di kubu Jokowi, saya yakin Ganjar moncer,\" paparnya. Oleh karena itu Jokowi perlu mengambil sikap atas kenyataan politik terkini. \"Jadi menurut saya wajar kalau Jokowi menganggap Ganjar sebagai beban, bukan lagi aset. Itu yang dibaca oleh PAN sekaligus pamit pada Megawati untuk mendukung Prabowo,\" tegasnya. Pamitnya PAN dari PDIP dan bergabung ke Gerindra menurut Rocky hal itu merupakan satu paket dengan upaya Ketua Umum Luar Biasa Erick Thohir untuk menjadi wapres Prabowo. Indikasi yang dibaca Rocky Gerung sejalan dengan penampakan Megawati pasca bertemu dengan Zulkifli Hasan yang terlihat kurang sumringah. \"Iya, itu awal dari perpisahan. Di samping Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN tetapi ada Ketua Umum Luar Biasa Erick Thohir yang melakukan courtesy call dengan Jokowi. Maka modal Erick Thohir diinvestasikan saja ke Gerindra. Kira kira begitu,\" tegasnya. \"Ini akibat dari Presidential Threshold, karena mereka anti nol persen maka mereka sendiri gugup menghadapi perubahan,\" tegas Rocky. Dengan maraknya akrobat politisi seperti itu kata Rocky membuat suasana hati Megawati makin tidak stabil. \"Akhirnya Ganjar sendirian di kandang banteng. Publik kemudian mempertanyakan emang Indonesia merah doang,\" pungkasnya. (sws)
Partai Demokrat Perjuangan, Mungkinkah?
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI, Ketua Umum BroNies Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY telah mendapat pelajaran berharga dan bisa mengambil hikmah bagaimana menghadapi transisi kekuasaan dari satu rezim ke rezim yang lain. Megawati Soekarno Putri pernah berseteru dengan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) usai gelaran pilpres 2004. Hubungan dingin kedua pemimpin partai politik besar itu, masih terasa setelah hampir memasuki waktu 20 tahun, hingga menjelang pilpres 2024. Siklus sejarah seperti terus berulang. Jauh masa sebelum itu, presiden pertama dan kedua RI, juga memiliki friksi yang akhirnya cenderung menjadi pertentangan abadi. Konflik yang bernuansa politik dan ideologi, bahkan tak terukur sampai kapan terus melewati zaman ke zaman dan generasi ke generasi. Pertikaian faham Soekarno Soeharto menjelang dan sesudah transisi pemerintahan era 1965, seperti mewarisi dendam sejarah yang Tak berkesudahan hingga kini. Soeharto harus menghadapi Megawati yang memiki hubungan darah, gen politik dan kepemimpinan dari Soekarno yang tersingkirkan olehnya. Publik mengingatnya dengan peristiwa 27 Juli 1996 (kudatuli) yang menjadi tonggak perjuangan dan karir politik Megawati, sekaligus mengakhiri kekuasaan Soeharto. Posisi Megawati sebagai Ketua Umum PDI, berusaha dikudeta oleh Soeharto melalui Soeryadi yang menjadi kaki tangan rezim kekuasaannya. Langkah Soeharto saat itu blunder, justru malah membesarkan Megawati sekaligus menjadi benih untuk menjatuhkannya. Momen fenomenal yang salah satunya ikut menjadi cikal bakal orde Reformasi. Terlepas dari polarisasi Orde Baru dan Orde Lama yang terus melegenda. Ada kecenderungan muncul skenario peristiwa yang resep dan olahannya masih sama dengan peristiwa 1996, terkait akuisisi partai politik dan motifnya dengan suksesi kepemimpinan nasional. Menjelang pilpres 2024, SBY yang pada tahun 2004 berhasil menghentikan langkah Megawati menjadi presiden 2 periode. SBY kini harus menyaksikan putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat yang didirikan dan pernah dipimpinnya. Terancam dibegal syahwat politik. Memang bukan oleh Megawati, melainkan oleh Moeldoko, yang mengancam posisi Ketua Umum AHY dan keberlangsungan partai Demokrat. Namun manuver Moeldoko sebagai kepala KSP yang menjadi anak buah presiden dalam pemerintahan Jokowi, tak bisa lepas dari pengaruh dan kekuasaan Megawati. Selain sebagai Ketua Umum PDIP dan partai pemenang pemilu, bos Moeldoko yaitu Jokowi merupakan petugas partai yang dipimpin Megawati. Memori kolektif bangsa Indonesia menangkap ada jiwa kenegarawanan, dus aroma kekecewaan dan sakit hati Megawati terhadap SBY yang ditumpahkan ke AHY menggunakan tangan Jokowi dan Moeldoko. Dalam drama action partai Demokrat, rakyat akan menunggu keputusan Megawati, memilih menjadi begawan atau menjadi penguasa yang menidas sebagaimana ia pernah menjadi korbannya. Bisa saja ini menjadi pengulangan sejarah yang menyelimuti setiap pergantian kekuasaan setiap rezim di republik ini. Pada Megawati dulu, iya mengalami penindasan sekarang telah menjadi penguasa, meski bukan presiden namun menjadi figur yang memegang peran penting dan utama. Sementara SBY juga pernah berkuasa karena memenangkan kontestasi pilpres saat berhadapan dengan Megawati. Kini putranya AHY, harus berjuang menghadapi dugaan konspirasi Jokowi dan Moeldoko yang beririsan dengan Megawati. Akankah Moeldoko, Jokowi dan Megawati melakukan blunder politik seperti Soeharto pada Megawati?. Apa iya, Megawati harus seperti Jeruk makan Jeruk?. Ataukah memang ini sudah menjadi suratan takdir bagi SBY khususnya AHY melalui Megawati?. Rasanya sekelas SBY seorang mantan presiden yang berasal dari TNI, tak akan diam saat partai Demokrat besutannya diobok-obok Moeldoko dan merampoknya menggunakan MA yang menjadi alat kekuasaan. Mungkinkah akan lahir Partai Demokrat Perjuangan (PDP) mengikuti PDIP?, sebagai penegasan sejarah selalu berulang dan perubahan akan selalu tampil sebagai pemenangnya. Entahlah, tapi yang jelas baik SBY maupun Megawati tak seperti Jokowi. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 5 Juni 2023/16 Dzulqa\'dah 1444 H.
Uang dan Utang dalam Al-Qur'an
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta KOSAKATA dalam Al-Quran yang bertimbangan dengan uang ialah dirham, wariq, dan mal. Allah swt berfirman tentang harta sebagai berikut: Harta kekayaan dan anak-anak adalah hiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebaikan yang kekal dalam pandangan Tuhanmu itulah yang terbaik sebagai pahala, dan yang terbaik sebagai dasar harapan. (QS 18:46) Ketahuilah, bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan hiburan, kemegahan, dan saling berbangga di antara kamu, berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan; diumpamakan bagai hujan, tanam-tanaman yang tumbuh menakjubkan para petani, kemudian menjadi layu, dan kaulihat menjadi kuning, lalu kering dan rontok. Tetapi di akhirat akan ada azab yang dahsyat bagi pemuja kejahatan, serta pengampunan dan keridaan dari Allah bagi yang beriman. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang penuh tipu daya. (QS 57:20) Kosakata dirham tertera dalam ayat berikut: Kemudian datang kafilah musafir, lalu mereka menyuruh tukang airnya, dan ia pun menurunkan timbanya. Ia berkata: \"Oi, kabar gembira, ini ada anak muda!\" Mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Tetapi Allah Mahatahu atas segala yang mereka perbuat. Dan mereka menjualnya dengan harga murah,- hanya beberapa dirham, dan mereka tidak tertarik kepadanya. Orang yang membelinya dari Mesir berkata kepada istrinya: \"Tempatkanlah ia di antara kita secara terhormat. Mungkin ia akan memberi manfaat buat kita atau kita ambil dia sebagai anak.\" Demikianlah Kami beri kedudukan kepada Yusuf di bumi ini, dan Kami mengajarinya menakwilkan kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa. Allah berkuasa atas segala perintah-Nya, tetapi kebanyakan orang tidak tahu. (QS 12:19-21) Kosakata wariq tertera dalam ayat berikut: Demikianlah Kami bangkitkan mereka dari tidur, agar mereka saling bertanya. Salah seorang dari mereka bertanya: “Berapa lama kamu tinggal di sini?\" Mereka menjawab: \"Kita berada di sini barangkali sehari atau setengah hari.\" Akhirnya mereka semua berkata: \"Hanya Tuhan yang mengetahui berapa lama kamu tinggal di sini. Sekarang utuslah salah seorang dari kamu ke kota membawa uangmu ini, dan lihatlah makanan mana yang terbaik, dan bawalah Sebagian untukmu, dan hendaklah ia berhati-hati dan sopan, dan janganlah ia menceritakan kepada siapa pun tentang kamu. (QS 18:19) Allah swt menguji manusia dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Pastilah Kami akan menguji kamu dengan perasaan agak takut, lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikan berita gembira kepada mereka yang sabar. (QS 2:155) Allah swt melarang orang beriman memakan harta secara tidak sah, termasuk dengan jual beli kasus, atau tukar guling kepentingan, baik dalam skala lokal maupun nasional. Janganlah kamu memakan harta di antara sesama kamu secara tidak sah, juga janganlah digunakan untuk menyuap para hakim, dengan tujuan agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu tahu. (QS 2:188) Allah swt juga melarang memakan riba. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Takutlah kepada Allah supaya kamu berhasil. (QS 3:130) Mereka yang memakan riba takkan berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan hingga menjadi gila. Itulah, karena mereka berkata, “Perdagangan itu sama dengan riba,” padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa yang mendapat peringatan dari Tuhan, lalu berhenti, maka apa yang telah berlalu sudahlah, urusannya kembali kepada Allah. Tetapi siapa yang kembali mengambil riba, mereka itulah penghuni neraka, di sana mereka tinggal selama-lamanya. (QS 2:275) Karena kejahatan orang Yahudi Kami haramkan beberapa macam makanan kepada mereka, yang sebelumnya dihalalkan; dan karena mereka sering merintangi orang dari jalan Allah. Mereka menjalankan riba, padahal mereka telah dilarang, dan mereka memakan harta orang dengan jalan batil. Maka Kami sediakan buat orang kafir azab yang dahsyat. (QS 4:160-161) Cara memperoleh uang yang sah dan paling lazim adalah melalui jual beli secara benar. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling makan harta kamu dengan tisak sah, kecuali dengan cara perdagangan atas dasar suka sama suka. Janganlah kamu membunuh (menghancurkan) diri kamu sendiri. Allah sungguh Maha Pengasih kepadamu. (QS 4:29) Harta tidak boleh berputar hanya di kalangan orang kaya saja. Apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dan diambil dari penduduk beberapa kota untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah; Allah amat dahsyat hukumannya. Beberapa bagian untuk kaum muhajirin yang miskin, yang dikeluarkan dari kampung halaman dan harta benda mereka, sedangkan mereka mencari karunia dan keridaan Allah, dan membela Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang tulus hati. (QS 59:7-8) Dalam konteks keindonesiaan, sumber daya alam tidak boleh dieksploitasi dan dikuasai oleh segelintir konglomerat dan oligarki, sesuai dengan amanat sila kelima Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allah swt menuntunkan etika berutang. Hai orang yang beriman, jika kamu bertransaksi dengan cara berutang sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis, dan buatkanlah surat oleh penulis di antara kamu dengan benar; dan jangan ada penulis yang enggan menuliskannya seperti diajarkan oleh Allah. Hendaklah ia menuliskan, dan yang berutang mengimlakkan, dan hendaklah ia takut kepada Allah, dan janganlah ada yang dikurangi sedikit pun darinya. Jika yang berutang kurang mengerti atau sudah lemah, atau tidak mampu mengimlakkan, hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki. Jika tak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai; jika yang seorang lupa, yang seorang lagi mengingatkan. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan bila dipanggil sebagai saksi; dan janganlah jemu menuliskannya, baik yang kecil-kecil maupun yang besar, sampai pada waktu yang sudah ditentukan. Itulah yang lebih adil dalam pandangan Allah, lebih memperkuat kesaksian, dan lebih menjauhkan kamu dari keraguan. Kecuali bila transaksi itu perdagangan tunai yang kamu jalankan, tidak ada salahnya jika tidak dituliskan, tapi ambillah saksi bila kamu dalam hubungan dagang; baik penulis maupun saksi-saksi janganlah menimbulkan kesulitan. Kalau yang demikian kamu lakukan, maka itu suatu kejahatan di pihakmu. Bertakwalah kepada Allah. Allah yang mengajarmu, dan Allah yang mengetahui segala sesuatu. Kalau kamu dalam perjalanan dan tidak menemukan seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang, tetapi jika kedua pihak sudah saling mempercayai, hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya. Bertakwa kepada Allah; janganlah menyembunyikan persaksian. Siapa yang menyembunyikannya, maka hatinya ternoda dosa. Allah mengetahui segala yang kamu lakukan. (QS 2:282-283) Putu Agus Pransuamitra - CNBC Indonesia menulis, Amerika nambah utang rakyatnya hepi, kalau di RI nyinyir! (01 June 2023 14:45). Amerika Serikat (AS) sebentar lagi bisa menambah utang yang saat ini nilainya sangat jumbo. Batas utangnya saat ini mencapai US$ 31,4 triliun atau setara Rp 470.000 triliun (kurs Rp 15.000/US$), dan itu bisa ditangguhkan jika Senat menyetujuinya. Rakyat Negeri Paman Sam pernah merasakan pahitnya jika pemerintahnya tidak bisa menambah utang. Itu pun bukan default, hanya shutdown atau penutupan layanan pemerintahan. Menurut Congressional Budget Office (CBO), shutdown tersebut berdampak ke perekonomian, sebab sekitar 800.000 tenaga kerja dirumahkan, kemudian belanja pemerintah federal juga menjadi tertunda. Meski memiliki utang jumbo dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 128%, masyarakat Amerika Serikat tentunya sangat senang, sebab terhindar dari \"malapetaka\" ekonomi, bantuan sosial pun tetap diterima. Hal ini berbeda dengan di Indonesia, kenaikan utang selalu menjadi polemik dan banyak mendapat tanggapan negatif. Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah telah mencapai sebesar Rp 7.849,89 triliun per April 2023. Adapun, rasio utang terhadap PDB sebesar 38,15%. Kendati jumlah utang ini membengkak dibandingkan masa sebelum Covid-19. Pada 2019, kondisi fiskal Indonesia, sangat baik. Saat itu, keseimbangan primer di Tanah Air hampir berbalik surplus. Namun, Covid-19 membuat target harus mundur. Defisit fiskal Indonesia pun melebar hingga 6,1% dari sebelumnya 1,8%. \"Ini hanya untuk menggambarkan bahwa instrumen fiskal di seluruh dunia digunakan dan memang harus hadir untuk melindungi negaranya masing-masing,\" kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. Apa pun argumentasinya, bila besaran utang Pemerintah suatu negara sudah melampaui batas, maka ekonomi negeri itu terancam ambruk. Untuk membangun dan memindahkan IKN penguasa butuh utang super jumbo. Bahkan untuk membayar bunga utangnya pun perlu utang. Penguasa lalu melakukan apa saja demi memperoleh uang, misalnya dengan menjual aneka sumber daya alam, termasuk pasir laut. Utang adalah janji yang harus ditepati. Terima utangnya hepi, tiba saat bayar nyengir. Terima utangnya hepi, anak cucu yang harus melunasi.(*)
Mana 349 Triliun, Tuan Tuan dan Puan Puan?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Sebelum kasus korupsi BTS yang merugikan negara Rp8 Trilyun terbongkar dan berdampak hukum kepada Menkominfo Johny G Plate serta konon menyeret beberapa tuan-tuan dan puan-puan lain, maka kasus besar TPPU Rp349 Trilyun di Dirjen Pajak Kemenkeu telah menghebohkan lebih dulu. Kedua kasus \"diledakkan\" oleh Mahfud MD Mekopolhukam dan \"dijinakkan\" oleh Mahfud MD juga. Khusus kasus pencucian uang Rp349 Trilyun pola penjinakkannya melalui Satgas \"cawe-cawe\" TPPU yang melibatkan banyak instansi termasuk Kemenkeu sendiri. Proses pemeriksaan tertutup dari pandangan publik. Rakyat dibutakan dan ditulikan hanya disuruh menunggu hasil kerja \"cawe-cawe\" Satgas TPPU bentukan Mahfud MD tersebut. 349 Trilyun itu besar sekali tuan-tuan dan puan-puan, ini rekor terbesar dari \"pencurian\" uang negara dalam sejarah bangsa merdeka ini. Sulit membayangkan betapa besarnya uang tersebut. Iseng-iseng melihat harga sebuah Kapal Induk termegah dan terbesar serta termoderen milik AS yaitu USS Gerard Ford ternyata \"hanya\" Rp169,1 Trilyun. Wuih, jika uang Rp349 Trilyun yang diduga dicuri itu kembali, Indonesia dapat menjadi negara yang luar biasa hebat dapat membuat atau membeli 2 Kapal Induk sekelas USS Gerard Ford. Ini jika bandingan dengan harga Kapal Induk terbesar di dunia. Nah, jika dibandingkan dengan harga kerupuk atau serabi maka akan jauh lebih dahsyat lagi. Kini Rp349 Trilyun bagai tenggelam dalam ruang \"kongkow-kongkow\". Semestinya itu pekerjaan Pansus DPR RI atau langsung disidik Kejaksaan Agung. Pencucian uang gila-gilaan nampaknya dicoba ditutup-tutupi, apakah benar hanya \'ditilep\' oleh oknum pegawai Kemenkeu saja ataukah juga mengalir ke partai politik tuan-tuan dan puan-puan ? Bersihkan istana dalam kasus besar seperti ini ? Lalu bagaimana nasib RUU Perampasan Aset yang katanya sudah ada Surat Presiden (Surpres) ke DPR itu, kok senyap-senyap saja ? RUU gandengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu harus segera diproses. Jangan dibuat \"surprise\" menjadi menguap. DPR yang tidak kunjung melakukan pembahasan. Kita boleh sibuk dengan isu Capres dan cawe-cawe Capres yang dinyatakan secara terang-terangan oleh Presiden Jokowi, tetapi kita tidak boleh lupa dengan berbagai skandal keuangan negara yang dinilai spektakuler tersebut. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah borok bangsa yang harus segera disembuhkan. Rezim Jokowi telah berprestasi besar dalam menciptakan borok ini. Satgas TPPU seharusnya menyampaikan \"progress report\" kepada publik atas pelaksanaan tugasnya, jangan diam-diam saja. Atau sang jagoan \"blow up\" Mahfud MD mengomentari langkah, menyentil atau mengkritisi atau apapun yang memberi informasi kepada publik tentang perkembangan kasus. Jika tenggelam kasus ini maka sebaiknya tinjau ulang keberadaan Satgas TPPU. Bubarkan dan kembalikan pada mekanisme kedewanan atau langsung proses hukum. Kembangkan dan tindak lanjut temuan penyelewengan Rafael Alun Trisambodo, anak buah Sri Mulyani. Publik sudah terlanjur mengetahui adanya dugaan penyimpangan keuangan pada kasus 349 Trilyun tersebut. Sulit menghapus begitu saja. Publik menuntut adanya \"financial crime investigation\". Dugaan itu berbasis laporan PPATK. Sekarang publik sedang bertanya \"Mana 349 Trilyun, tuan-tuan dan puan-puan ?\" Itu uang besar. Sangat dibutuhkan untuk menolong beban berat kehidupan rakyat kecil. Pak Mahfud, mbak Puan, bu Sri Mulyani dan mas Jokowi ayo jawab serius pertanyaan itu dengan langkah nyata untuk menyelamatkan, bukan berputar-putar mengatur cara untuk dilupakan dan ditenggelamkan. Jika demikian, betapa jahatnya kalian itu. Patut untuk mendapat predikat sebagai rezim kriminal. Rezim para perampok. Bandung, 5 Juni 2023
Petugas Partai Bertentangan dengan Konstitusi
Jakarta, FNN - Analis politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menegaskan, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri soal istilah petugas partai bagi kader yang menjadi Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tidak sesuai dengan konstitusi UUD 1945. “Mereka yang mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjadi Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, berdasarkan konstitusi maka bakti dan tanggungjawabnya kepada Nusa dan Bangsa. Tanggungjawabnya bukan lagi kepada partai politik yang mengusungnya,” kata Selamat Ginting kepada FNN di Kampus Unas, Jakarta, Senin pagi (5/6). Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati mengingatkan kepada bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo. “Awas kalau kamu (Ganjar Pranowo) tidak ngomong (sebagai) kader partai, petugas partai. Sadar juga untung beliau (Ganjar) nurut,” kata Mega di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (2/6). Menurut Selamat Ginting, konstitusi negara mengamanatkan, Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 menetapkan, Presiden dan Wakil Presiden sebelum memangku jabatannya bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR/DPR. Sumpah Presiden dan Wakil Presiden: “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. Ada pun untuk kepala daerah, Pasal 110 ayat (2) UU 32/2004 berbunyi sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya serta berbakti kepada masyarakat, Nusa dan Bangsa”. Menurutnya, dua bunyi sumpah atau janji, baik Presiden/Wakil Presiden maupun Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tegas menyatakan memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Bukan hanya itu, kata Selamat Ginting, dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang atau turunannya, semua pejabat publik sebelum memangku jabatannya harus mengucapkan sumpah, karena turut mengambil bagian dalam kekuasaan negara dan tanggungjawab negara. “Jadi semua pejabat negara walau pun berasal dari partai politik, juga disumpah dan bertanggungjawab kepada negara. Bukan kepada partai politik, dan bukan pula sebagai petugas partai,” ujar kandidat doktor ilmu politik itu. Lagi pula, kata Ginting, presiden dan wakil presiden tidak dipilih oleh lembaga partai politik, melainkan oleh rakyat yang memiliki kewenangan sebagai pemilih dalam pemilihan presiden/wakil presiden. Sehingga sumber kekuasaan presiden/wakil presiden berasal dari rakyat yang memilih, bukan dari partai politik. Memang betul partai politik maupun kumpulan partai politik yang mengusung calon presiden dan mendaftarkannya melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Kesimpulannya, presiden dan wakil presiden jelas bukanlah petugas partai. Presiden merupakan pemegang mandat tertinggi yang diberikan rakyat untuk memimpin negeri,” kata Ginting yang lama berkiprah sebagai wartawan bidang poliik. Oleh karena itu, lanjutnya, ketika ada ketua umum partai politik yang merasa gede rasa dengan menempatkan posisinya lebih tinggi daripada pemegang mandat rakyat, maka yang bersangkutan mengingkari prinsip demokrasi. “Jadi presiden itu petugas rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan petugas partai seperti yang dianut negara komunis. Di negara komunis memang hanya ada satu partai, yakni partai komunis. Presiden negara tersebut, seperti Republik Rakyat Tiongkok merupakan petugas partai komunis. Indonesia bukan negara komunis!” tegas Ginting. (*)
Renungan Imajiner Anies Baswedan, Abu Jahal Harus Dilawan
Oleh Smith Alhhadar - Penasihat Institute for Democratic Education (IDe) BENCANA bisa datang kapan saja. Ibarat musim pancaroba, politik nasional hari ini sedang memasuki fase tak menentu. Keadaan memang sulit. Tapi di situlah perjuangan menemukan maknanya. Kuhabiskan malam-malamku memikirkan nasib bangsaku. Bangsa yang hampir selalu dikalahkan oleh pemimpinnya sendiri. Karena itu, aku mencintainya. Tapi cintaku tak akan berarti tanpa aku menjadi pejuang. Nasib manusia bukan milik manusia. Pada akhirnya Allah yang akan menentukan seperti apa jalan hidup tiap-tiap orang. Tapi ikhtiar wajib dilakukan untuk membuka kemungkinan manusia mengendalikan nasibnya sendiri. Tidak banyak orang yang berhasil. Tapi Allah lebih menghargai proses daripada hasil akhir. Aku periksa kembali perjalanan hidupku hingga aku sampai pada titik ini. Terus terang tidak semua berjalan sesuai rencanaku. Aku takjub pada takdir yang - kendati kadang membelokkan rencanaku - ia mengganti dengan sesuatu yang lebih menantang. Dan aku selalu membuka diri untuk menerima semua yang dihadirkan nasib. Apapun jenis tantangan dan cobaan itu. Dengan begitu, aku bisa bangga pada diriku. Keadilan Ilahi tak dapat diukur dengan konsep-konsep keadilan manusia. Memang kadang aku kecewa atas cobaan dadakan yang datang tengah malam. Walakin, kekecewaan itu selalu sembuh sendiri. Pada hakekatnya, ia adalah sarana yang disediakan alam untuk mendewasakan manusia. Menolaknya sama artinya kita berhenti menjadi manusia. Maka kukatakan pada diriku: \"Anies, lawan! Jangan sekali-kali kau biarkan kemungkaran berjalan di muka bumi dengan sombong. Kau tak akan kalah dalam keadaan bagaimanapun. Mana ada pejuang yang ikhlas dihina Tuhan.\" Namun, jangan mengira aku berambisi menjadi presiden. Sama sekali tidak! Aku tak punya instrumen apapun yang bisa membawa aku ke sana. Aku bkn pemimpin partai, kader pun bukan, apalagi dana. Padahal, kader partai dan logistik syarat kunci menjadi presiden di negeri ini, bukan integritas, prestasi, dan kapasitas intelektual. Lihat, Jokowi saja bisa menjadi presiden! Dua kendala yang kuhadapi itu mestinya menggugurkan imajinasi orang bahwa jihadku hanyalah meraih kekuasaan, duduk di Istana yang \"sakral\" sambil mengagungkan diri. Dan mengancam siapa saja: Aku berkuasa atas nasib kalian, bukan Tuhan. Maka, hiduplah dengan tertib dengan kepala menunduk sebagaimana rakyat Korea Utara. Aku maafkan orang yang berasumsi demikian atas diriku. Toh, mereka mengalami mimpi buruk menyaksikan perilaku presiden yang sekarang. Dulu, melihat wajah dan penampilannya, mereka yakin dia bukan dari kalangan Fir\'aun. Mana mungkin tawa dan cara jalan Fir\'aun seperti itu. Nyatanya mereka salah besar. Penguasa fir\'aunik selalu muncul di semua zaman, di semua bangsa. Mereka hanya perlu bersalin diri untuk mengelabui rakyat. Tak apa rakyat menduga aku calon penguasa sejenis itu. Dulu juga mereka menuduh aku akan menindas minoritas, membuang Pancasila, sampai aku membuktikan sebaliknya. Aku memang punya cita-cita. Tapi bukan untuk menjadi presiden. Itu terlalu jauh dan aku tahu diri. Kukejar pendidikan setinggi-tingginya hingga ke mancanegara hanya untuk membuat aku lebih arif dan awas dalam menapaki kehidupan yang penuh misteri. Dan kelak bisa memberdayakan bangsaku melalui transfer ilmu. Aku membaca sejarah bangsa-bangsa yang mengungkapkan bahwa banyak bangsa kere menjadi maju karena mengapitalisasi bidang pendidikan. Tak sedikit juga yang surut ke belakang karena penguasa tak serius mencerdaskan bangsanya. Segera kudirikan \"Gerakan Indonesia Mengajar\". Kukirim anak-anak muda terbaik yang berbagi visi denganku ke pelosok-pelosok terjauh negeri ini demi memberdayakan mereka yang terbuang. Berdirinya Republik ini didasarkan pada janji menegakkan keadilan sosial bagi semua. Tanpa kecuali. Kalau semua mendapat kesempatan ekonomi, politik, dan sosial secara proporsional, energi bangsa akan berlipat ganda, persatuan akan terbangun, sehingga mimpi kita bangsa besar dan beradab menjadi masuk akal. Lalu, lingkungan dan dinamika politik nasional berubah. Sistem demokrasi dirayakan di mana-mana, lebih meriah dari Idul Fitri, seolah kita baru saja terbebas dari penjajahan. Rakyat berjalan penuh percaya diri. Dan optimis mereka akan segera sejahtera di bawah negara yang humanis dan pemimpin yang rendah hati. Aku terharu dan ikut hanyut di dalamnya. Kini presiden Indonesia boleh berasal dari kalangan rakyat biasa. Asal mampu, siapa saja boleh memasarkan diri untuk dinilai rakyat. Tiba-tiba slogan Abraham Lincoln \"demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat\" berkumandang. Aku mulai tergelitik. Mengapa tak aku coba bersaing untuk menjadi pemimpin puncak? Dengan kekuasaan besar yang dimiliki presiden Indonesia pasti lebih mudah memajukan bangsaku. Tapi peluang berkompetisi dalam pilpres belum datang hingga aku membuktikan mampu memajukan DKI Jakarta yang kompleks secara sosial. Meskipun para pembenciku terus menebarkan dusta tentang diriku, lebih banyak yang mengapresiasi kinerjaku. Biar begitu, dalam konteks pilpres, aku menyadari aku bukan siapa-siapa. Tak punya partai, miskin pula. Sekonyong-konyong sebuah partai yang dulu memojokkan aku dalam Pilgub DKI 2017, meminta aku bersedia menjadi bakal capresnya. Bukan main kagetku. Apakah aku tak sedang bermimpi? Ini partai pendukung penguasa yang membenci aku hingga ke tulang sumsum. Yang juga menakjubkan, partai ini rela kehilangan segalanya sebagai resiko mengusung aku. Tidak mungkin hal semacam ini bisa terjadi di negeri ini, di mana nyaris semua partai berwatak pragmatis dan oportunistik. Maka kita menyaksikan penguasa mengintimidasi dan mengkriminalisasi menteri-menteri dari partai ini dan menghancurkan kerajaan bisnis pemimpinnya. \"Tidak msk akal, demi aku, semua dikorbankan hingga ludes.\" Dua partai lain yang ikut mencapreskan aku, menghadapi rayuan, tekanan, dan ancaman yang nyaris sama. Persis seperti Orde Baru memperlakukan Megawati Soekarnoputri. Aku menangis menyaksikan durjana ini. Bagaimana menjelaskan fenomena ini ketika kita menganggap demokrasi telah menjadi konsensus nasional? Pertanyaan ini muncul lantaran banyak sekali cerdik-pandai yang fasih bicara tentang demokrasi, namun membiarkan konstitusionalisme dilanggar secara kasat mata. Berkali-kali pula. Semoga mereka tak membenarkan pendapat Mochtar Lubis bahwa orang Indonesia memiliki watak munafik dan enggan bertanggung jawab. Gagal menyingkirkan aku dari arena kontestasi melalui cawe-cawe pilpres, penguasa memperalat lembaga-lembaga hukum untuk tujuan yang sama. Tak malu pula presiden mengaku tak bisa netral demi bangsa dan negara ke depan. Mati aku. Bukan main presiden kita ini! Berani nian dia berdusta pada semua orang. Tak perlu aku ungkap mengenai kebobrokan negara selama kepemimpinannya. Toh, kalian semua sudah tahu. Maka aku putuskan keluar dari zona aman dan menantang penguasa. Bukan demi aku menjadi presiden, melainkan tegaknya aturan main dan norma demokrasi. Terlebih, menahan laju kemerosotan bangsa. I mean it. Tak menjadi presiden bukan masalah bagiku. Tapi cita-cita kemerdekaan dan reformasi harus tetap menyala biar bangsa ini tak masuk kembali ke dalam terowongan gelap. Esensi pemilu bukan untuk melanjutkan program pembangunan sebelumnya, melainkan membuka peluang bagi terjadinya koreksi terhadapnya, melanjutkan yang sudah baik, dan menawarkan konsep baru. Aku akan menjadi orang tak berguna, bahkan pengecut, bila membiarkan aniaya atas partai-partai yang mengusungku terus berlangsung. Sungguh, kalau kemarin aku agak hati-hati merespons sikap culas penguasa untuk memberi pesan perlunya keadaban dalam politik, hari ini sikap seperti itu tak relevan lagi. Apalagi kita bukan sedang berhadapan dengan kekuatan yang rasional, melainkan kekuatan jahil, pongah, dan rakus. Kuakui aku adalah antitesa penguasa. Mengapa juga aku harus melanjutkan legacy pembangunan penguasa yang nyaris berantakan semuanya? Intinya, pembangunan harus menyejahterakan rakyat lahir-batin, bukan memperkaya orang yang sudah kaya sambil membiarkan kemiskinan meluas. Cina dibiarkan mengeruk sumber daya alam kita untuk memperkaya dirinya sendiri. Rakyat kita dibiarkan jadi penonton yang teriris hatinya. Yang seperti ini yang harus dilanjutkan pemerintah berikutnya? Sudah hilangkah rasionalitas dan nurani kita? Tidak. Sekrang aku bersemangat untuk menjadi presiden. Akan aku babat habis korupsi, membasmi politik dinasti, menata ulang aturan yang hanya melayani kepentingan oligarki, dan mengangkat kembali martabat rakyat yang hak-haknya dipreteli tanpa mereka sadari, atau barangkali mereka sudah berdamai dengan kegetiran hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai takdir. Aku harus katakan kepada mereka: ini bukan takdir dari Tuhan. Ini belenggu yang diciptakan penguasa zalim. Kita bisa berubah. Pasti bisa! Aku tak menjanjikan yang muluk-muluk, tapi kita punya modal besar untuk kelak menjadi bangsa besar. Kuncinya sederhana: ubah paradigma pembangunan kuno yang digunakan penguasa sekarang. Modal kita bukan pada sumber daya alam dan investasi asing yang eksploitatif, melainkan pada sumber daya manusia. Artinya, rakyat yang cerdas dan tercerahkan otomatis akan menghela bangsa ini ke ujung terjauh kemajuan seiring dengan meningkatnya kemampuan mereka berlipat ganda. Tetapi tantangan masih melintang di jalan, seperti ranjau yang dipasang ISIS di Afghanistan. Tugas kita sekarang adalah rekayasa busuk penguasa dan memastikan tahapan pilpres berjalan fair hingga akhir. Abu Jahal harus dilawan! Kemenangannya akan berarti kita kembali ke jalan kebodohan yang menghina manusia. Jalan Abu Jahal adalah jalan yang dilawan para Nabi dan filosof dari semua zaman, dari semua bangsa. Dengan usaha, kearifan, moral, dan ilmu pengetahuan, insya Allah Abu Jahal kita kalahkan. Wallahu \'alam bissawab! Tangsel, 4 Juni 2023
Pernyataan Sri Mulyani, Utang Meningkatkan Ekonomi: Penyesatan dan Pembodohan Publik (Bagian 1)
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) DALAM rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR (30/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi pernyataan mengejutkan. Sri Mulyani mengatakan, kenaikan utang Indonesia terbukti efektif, membuat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan utang. Sebagai bukti, Sri Mulyani memberi ilustrasi, untuk periode 2018-2022, setiap 1 dolar utang membuat pertumbuhan ekonomi naik 1,34 dolar AS. Anggota Banggar manggut-manggut. Tidak ada yang komentar. Seperti kena hipnotis. Pernyataan Sri Mulyani tersebut, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan, sangat bahaya. Karena bermakna penyesatan, pembodohan dan pembohongan kepada publik, khususnya secara langsung kepada anggota Banggar DPR. https://m.bisnis.com/amp/read/20230530/9/1660756/sri-mulyani-ungkap-dampak-utang-ke-pdb-ri-bandingkan-dengan-negara-lain https://amp.kontan.co.id/news/sri-mulyani-sebut-pertumbuhan-pdb-ri-lebih-besar-dibandingkan-utang-selama-2018-2022 Sri Mulyani menyatakan, seolah-olah, ada korelasi langsung antara defisit anggaran atau utang terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam bahasa ekonomi, seolah-olah, ada efek multiplier antara utang dan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,34. Ada empat alasan, pernyataan Sri Mulyani tersebut menyiratkan penyesatan, pembodohan serta pembohongan publik. Pertama, ekonomi terdiri dari dua sisi, yaitu sisi supply (produksi) dan sisi demand (permintaan atau konsumsi). Sisi permintaan terdiri dari empat komponen, yaitu konsumsi masyarakat (C), investasi (I), belanja negara (G), dan ekspor dikurangi impor (E-M). Dalam notasi: Y = C + I + G + (E-M). Teori demand ini dikembangkan oleh ekonom terkenal asal Inggris, John Maynard Keynes. Keynes berargumen, kalau konsumsi masyarakat (C) turun, maka harus dikompensasikan dengan kenaikan Belanja Negara (G), yaitu melalui defisit anggaran, atau stimulus fiskal, untuk menahan ekonomi agar tidak anjlok dan masuk resesi lebih dalam. Keynes memberi contoh, kesalahan kebijakan pada saat depresi besar tahun 1930-an karena pemerintah tidak memberi stimulus fiskal cukup memadai, sehingga membuat ekonomi global mengalami depresi berkepanjangan. Sebaliknya, ketika ekonomi “memanas”, artinya konsumsi masyarakat naik pesat, pemerintah harus mengurangi Belanja Negara, agar tidak terjadi hiperinflasi. Artinya, pemerintah harus menjalankan kebijakan destimulus fiskal, atau kontraksi, melalui surplus anggaran. Dalam hal ini, tanpa utang, ekonomi juga bertumbuh. Jadi ini alasan pertama, pernyataan Sri Mulyani tersebut menyesatkan publik, dan membodohi anggota Banggar. Dalam notasi persamaan ekonomi menurut Keynes, tidak ada korelasi langsung antara utang (defisit anggaran) dengan pertumbuhan ekonomi. Kedua, sisi supply ekonomi, dinyatakan dengan Y, terdiri dari Harga dikali Kuantitas: Y = P x Q. Dalam resesi, Harga (atau general price index) dan kuantitas produksi tertekan. Sehingga ekonomi (Y) tertekan. Stimulus fiskal berupaya menahan agar kuantitas produksi (Q), dan harga, tidak anjlok. Tetapi, tidak cukup. Maka itu, hampir semua Bank Sentral dunia menjalankan kebijakan stimulus moneter, menurunkan suku bunga, dan sekaligus membanjiri likuiditas melalui quantitative easing. Kebijakan ini bersifat inflationary, dan memicu inflasi. Ini yang terjadi di masa pandemi. Kebijakan moneter global, penuriammo suku bunga hingga 0 persen serta quantitative easing, memicu harga komoditas dan inflasi global naik tajam, dan membuat ekonomi (PDB) dalam nilai nominal naik. Terutama bagi negara produsen komoditas seperti Indonesia. Oleh karena itu, membandingkan kenaikan PDB nominal antar negara, khususnya negara produsen komoditas seperti Indonesia dengan negara non-produsen komoditas seperti India, seperti disampaikan Sri Mulyani dalam rapat bersama Banggar DPR, sangat tidak relevan. Yang membuat PDB nominal naik bukan karena utang, tetapi karena kebijakan moneter inflationary. Ketiga, mengikuti logika Sri Mulyani, rasio kenaikan PDB nominal “akibat” utang, di pemerintahan Jokowi sangat rendah dibandingkan dengan pemerintahan SBY, seperti terlihat di tabel 1, tabel 2 dan tabel 3. Untuk periode 2004-2009, rasio kenaikan PDB terhadap utang sangat tinggi 11,31: setiap kenaikan satu rupiah utang, “membuat” PDB nominal naik 11,31 rupiah. Rasio ini jauh lebih besar dari rasio di pemerintahan Jokowi. Rasio pada periode 2014-2019 hanya 2,64. Dan rasio pada periode 2019-2022 hanya 1,27. Artinya, Jokowi dan Sri Mulyani gagal? Terakhir, keempat, Sri Mulyani seharusnya membandingkan kenaikan PDB nominal dengan kenaikan utang, dalam persentase, seperti pada tabel 3. Ternyata, rasio ini pada periode 2019-2022 sangat rendah, hanya 0,38. Artinya, setiap kenaikan 1 persen utang hanya membuat PDB nominal naik 0,38 persen. Sedangkan di periode 2004-2009, setiap kenaikan 1 persen utang membuat PDB nominal naik 6,37 persen. Rasio ini juga menunjukkan Jokowi dan Sri Mulyani gagal? Tetapi, Sri Mulyani berusaha menutupi kegagalan ini dengan penyesatan opini kepada publik, dan sekaligus melakukan pembodohan dan pembohongan kepada publik dan anggota Banggar DPR? —- 000 —-
Boleh Bodoh Tetapi Jangan Terlalu Idiot
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"Berbuatlah apa yang baik dalam batas-batas kemampuanmu, dengan cara-cara yang terbuka bagimu, di segala tempat yang ada dalam pengetahuan mu, dalam setiap waktu yang tersedia bagimu, kepada semua orang yang ada dalam jangkauan mu, sepanjang masa hidupmu\". (John Wesley). \"Jokowi akan nekad cawe cawe, melalui terjemahan wikipedia artinya memang ingin bermain curang, berbanding terbalik dengan ucapan Jokowi yang akan tetap netral.\" Beberapa tokoh negarawan dengan gamblang mengingatkan Presiden Joko Widodo bisa terkena impeachment atau dilengserkan dari jabatannya sebagai kepala negara jika melakukan cawe-cawe di Pilpres 2024. Apalagi, tindakan itu dilakukan menggunakan kewenangan dan fasilitas negara. Dalam semiotika, ilmu yang mempelajari sebuah serangkaian peran dan makna yang dimiliki oleh sebuah tanda dalam suatu keterkaitan tanda. Tanda Jokowi telah menyimpang dari peran dan fungsinya bisa diamati dan dipelajari dari proses yang telah dan sedang berlangsung. Alasan Presiden Jokowi menyebutkan istilah cawe-cawe untuk mengawal dan memastikan Indonesia keluar dari kondisi saat, yang masih di level middle-income. Ujar Jokowi, Indonesia hanya memiliki waktu hingga 13 tahun untuk keluar dari kondisi tersebut. \"Boleh bodoh tetapi jangan terlalu ideot , itu pengakuan Ideot dari makna cawe cawe Jokowi. Tidak ada gunanya sembunyi dan terus menerus berapologi\" Jokowi tidak sadar sedang berada di lapangan terbuka, limbung apa karena power sudah diambil alih oleh Megawati. Perlindungan diri atas resiko macam macam termasuk resiko hukum yang bisa menerpa dirinya sudah tanpa payung lagi, semua sudah robek dan berantakan Sinyal macam-macam akan berbuat curang kecurangan itu sudah terlanjur masuk dalam benak masyarakat, yang ingin perpanjangan waktu bahkan ingin kekuasaannya menjadi tiga periode atau seumur hidup sudah tidak bisa di delete dari rekam jejaknya dari dunia maya. Macam macam narasi dan skenario konyol mengira masih akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang dianggap bodoh, ketika masyarakat sudah paham tipuan skenarionya di rancang, di laksanakan dan didefinisikan sendiri seolah olah itu dukungan rakyat. Gejalanya Jokowi dalam kondisi panik dan tertekan sangat mudah pikirannya masuk di alam halusinasi. Terombang - ambing dalam gelombang ombak perubahan yang sedang berlangsung. Dramaturgi yang dimainkan sudah tidak ada tempat lagi, makin nekad sama semakin mendekatkan diri ke dalam jeram atau jurang politik yang makin dalam. Ucapan berbanding terbalik bahkan sudah menjadi tradisi branding konyol yang selalu di mainkan. Tetap tidak memiliki kesadaran dirinya sudah berada dalam bahaya. Didepannya gelombang laut yang siap menarik dan menghenpaskannya. Akan bermain-main politik dengan apalagi ketika semua fariabel penolong politiknya semua sudah lumpuh. Hanya politisi ideot yang berjalan asal nekad dan membabi buta. Mestinya Jokowi di ahir kekuasaannya bisa belajar lebih tenang, syukur berubah sikap menjadi negarawan. Justru terus ambil reaksi sesaat karena frustasi, panik melihat perkembangan politik yang semakin jauh dari jangkauan kendalinya Saran dari Rocky Gerung sangat humanis dan disampaikan apa adanya : \"Jokowi yang ngomong cawe-cawe bukan jokowi yang presiden dan kepala negara jadi sebagai political player yang dalam upaya terakhir ingin menegakkan benang basah. Jadi frustasi sebenarnya tuh. Jokowi ada dalam frustasi, mau ngapain lagi, ya sudah berbuat sendiri saja,\" tambahnya. Terlalu banyak saran saran terbaik untuk kebaikan dan keselamatan Jokowi terus dianggap sampah dan diabaikan. Bahkan saran kepekaan publik yang terus membuncah di media sosial pun dianggap angin yang hanya berdesir lewat, \"masuk telinga kanan langsung keluar di telinga kirinya\" Masih merasa jumawa akan menyelundupkan rekayasa kecurangannya, karena merasa masih menggenggam kekuasaan . \"Ingatlah yang berbudi baik akan selamat, yang keji , jahat dan suka berbuat curang akan hancur berkeping-keping\". *****
Rakyat Rindu Jokowi Mundur
Oleh M Rizal Fadillah - Koordinator Kajian Politik Merah Putih KERINDUAN rakyat atas kondisi yang kini memprihatinkan adalah bergantinya warna kekuasaan kepada yang lebih segar, lebih bersih dan ada rasa kebersamaan rakyat dengan pemimpinnya. Kondisi seperti ini yang tidak terasa. Yang dirasakan kini adalah pemimpin dan rakyat sedang berjalan sendiri-sendiri. Penyegaran diawali dengan langkah konkrit yakni Jokowi mundur dari jabatan Presiden. Menunggu hingga berhenti sendiri pada Pemilu 2024 akan terlambat dan khawatir \"keburu busuk\". Karena ada tangan kotor yang ingin melakukan pembusukan Pemilu. Jokowi sendiri diduga terseret di dalamnya. Akibatnya tentu buruk bagi Jokowi begitu juga bagi masyarakat atau rakyat. Bagi Jokowi yang telah gagal memperpanjang kekuasaan kini bingung mencari pengganti. Ganjar sudah diambil Megawati, Prabowo tipe puja puji yang sulit dipegang. Prabowo bukan petarung tangguh. Sementara Anies dibenci dan dianggap musuh. Hantu yang dibuat oleh Jokowi sendiri. Bagi rakyat, bayang bayang kecurangan Pemilu sulit untuk ditepis. Mahfud MD sepertinya sudah memastikan akan kecurangan itu. Menurutnya kemarin dan esok. Lingkaran kekuasaan nampaknya tidak rela terjadi persaingan sehat antar kandidat. Rekayasa untuk menjegal lawan yang tidak pro status quo terus dijalankan. Terbukanya peluang kecurangan yang bakal terjadi ini membuat TNI merasa perlu memberi warning. Mengancam maju sedikit untuk mengambil posisi. Etika berbangsa yang harus dikawal dan ditegakkan. Yang terbaik di tengah kondisi seperti ini adalah Jokowi mundur dengan suka rela. Tentu akan bermakna. Nah, manfaat bagi Jokowi jika mundur sekurang-kurangnya : Pertama, rakyat melihat ini sebagai bagian dari pengorbanan dan penghargaan Jokowi atas aspirasi kuat di masyarakat yang menginginkan penyegaran pemerintahan. Dimungkinkan rakyat memaafkan atas kesalahan Jokowi dan rezimnya selama ini. Kedua, Jokowi tidak perlu dibebani fikiran dan pekerjaan cawe-cawe Capres yang menuai kritik dan hujatan atas sikap politiknya. Sikap kenegarawan membebaskan proses politik berjalan secara alami. Siapapun Presiden itulah yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ketiga, seperti yang diharapkan oleh puteranya bahwa Jokowi hendaknya pulang kampung dengan nyaman. Meski tanpa penghargaan prestasi tetapi kembali ke tempat asal adalah membahagiakan. Biarlah generasi berikut berjuang dan berkompetisi dengan sehat. Keempat, relasi yang selama ini dibangun tidak akan putus. Pihak-pihak yang telah merasakan jasa Jokowi sebagai Presiden akan membalas dalam banyak bentuk pasca mundur. Jokowi kembali melanjutkan usaha yang selama ini dijalankan bersama mitra-mitranya. Kelima, bila masih berminat berkiprah dalam bidang politik maka modal sosial yang dimiliki menjadi kekuatan untuk membentuk partai politik baru. Sebagai ketua partai Jokowi dapat berkontribusi bagi pengembangan politik bangsa ke depan . Jika tetap maju terus pantang mundur nasib Jokowi diujung tanduk. Sinyal semakin menguat. Jokowi mulai ditinggalkan partai politik di lingkarannya. Dengan Megawati dan PDIP semakin tidak rapat. Partai Nasdem berseberangan, PAN dan PPP jalan sendiri. PKB lebih asyik bermanuver. Lompat-lompatan. Pendukung setia tinggal \"musra-musra\" itupun relawan mulai kebingungan atas sikap Jokowi yang tidak jelas. Akhirnya kini Jokowi nekad untuk cawe-cawe Capres. Ini bakal menimbulkan konflik internal yang semakin menajam. Belum lagi jika ternyata Capres hasil cawe-cawenya ternyata kalah dalam kompetisi. Semakin ambruk Jokowi. Setelah 2024 apapun hasilnya nampaknya wajah Jokowi tidak akan ceria. Jokowi sudah terperosok dalam gorong-gorong yang dibuatnya sendiri. Belum lagi jika ternyata upaya mendesak MPR untuk memakzulkan Jokowi ternyata sukses. Syarat pemakzulan lebih dari cukup telah dipenuhi. Habislah Pak Presiden yang dikenal sebagai pembawa keruwetan negeri ini. Tuntutan agar Jokowi diadili juga kuat akibat dari dosa-dosa politik yang dibuatnya. Ada pelanggaran HAM berat, korupsi dan kebocoran uang negara, nepotisme, hutang luar negeri, proyek-proyek mangkrak dan merugi, memperalat hukum, meminggirkan umat Islam serta dosa politik lainnya. Rakyat rindu Jokowi mundur. Meski semua kembali kepada kejujuran, kesadaran dan kalkulasi Jokowi sendiri. Hanya sejarah telah memberi pelajaran bahwa salah hitung atau nekad untuk mempertahankan kekuasaan dengan segala cara pasti akan berakibat fatal. Tumbang yang menyakitkan. Rakyat rindu Jokowi mundur, maka segeralah mundur. Ajaklah Wapres untuk mundur juga. Jangan khawatir, Konstitusi telah mengatur semuanya. Rakyat Indonesia akan bahagia dan semoga berterimakasih. Bandung, 4 Juni 2023
POPULER
