ALL CATEGORY
Ganjar Pranowo - Api dalam Sekam
Oleh Sutoyo Abadi - Pemerhati Politik dan Kebangsaan DENGAN UUD 2002 sesungguhnya Indonesia telah sempurna mewisuda dan mengukuhkan diri sebagai negara kapitalis. Uang merupakan perangkat keras kekuasan yang terbangun, menguasai dan mengendalikan semua pranata kehidupan skenario politik dan ekonomi negara. Jangan berharap masih tersisa, bersemayam dan tersimpan, etika dan moral dalam kehidupan be berbangsa dan bernegara saat ini. Kedua nilai itu telah lama dipaksa di usir pergi bersama Pancasila. Di jaga dan ditutup pintunya untuk kembali dengan kunci maut 95 % pasal UUD 45 telah diubah menjadi UUD 2002. Demokrasi, kekuasaan, dan uang merupakan siklus yang tandem dan solid di dalam mengokohkan kapitalisme semakin tertancap kuat. Sulit dibantah sedang mewarnai wacana penetapan capres menyongsong Pilpres mendatang. Muncul sudah Koalisi Perubahan, Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya. Sayang Koalisi Indonesia Raya ahirnya pecah. PPP dan PAN masih ada peluang eksis kalau dengan rendah hati minta maaf kepada umat Islam, dari khilafnya selama ini tidak memposisikan sebagai partai islam dan pusat saluran aspirasi politik umat Islam, tetapi bergeser menjadi pelayan politik taipan. Koalisi dengan siapapun adalah syah , hanya kalau tetap nekad bergabung dengan PDIP kedua partai tersebut akan mengukuhkan diri sebagai partai nasionalis berbau kapitalis , berpeluang besar akan ditinggalkan oleh konstituennya, ahirnya terpental dari senayan. Membela diri ketika petaka sudah datang adalah sia sia. Mega mendeklarasikan dan memposisikan Ganjar Pranowo menjadi Capres, indikasi kuat adalah bentuk lain seperti film perebutan sumber cuan para Taipan. Analisa Rocky Gerung logis : \"Ada dua Ganjar, yakni Ganjar yang sedang dipromosikan Mega, dan Ganjar yang tetap ingin ditempeli oleh Jokowi. Hal ini terjadi karena sesungguhnya ada persoalan amplop, apakah Ganjar akan ditempeli amplop Sandi atau amplop dari Erick Thohir\" Bandar politik sebenarnya ingin Ganjar dalam kendali Jokowi bukan dalam remot Megawati. Muatan politik transaksionalnya akan lebih besar kalau dikendalikan Megawati. \"Kalau memang Ganjar diasuh oleh Jokowi oligarki sudah tahu berapa yang harus keluar, tapi kalau diasuh oleh PDIP akan ada dua faksi yang akan meras dengan caranya masing-masing\", kata Rocky lebih lanjut Oligarki yang berposisi sebagai bandar politik ada dalam kesulitan: Pertama, Ganjar akan berada dalam pengaruh dan kendali Megawati atau Jokowi, masing-masing beresiko belanja yang berbeda. Kedua, elektabilitas Ganjar semakin melemah, akan sulit direkayasa untuk mampu menandingi kekuatan Aneis Baswedan dan Prabowo Subianto. Ketiga, rekayasa survei sudah terbongkar boroknya Keempat, KPU dalam pengawasan ketat aktifis IT oposisi . Kelima, Ganjar berpotensi akan menjadi musuh bersama kader PDIP yang jauh lebih berkualitas dan militan di bandingkan Ganjar Pranowo. Realitas politik akan membuktikan ketika Ganjar Pranowo saat mengumpulkan massa akan tenggelam dengan massa berbasis ghiroh emosi religi dengan Anies Baswedan. Bandit atau sponsor politik sangat memahami tidak mungkin akan bunuh diri, membayari massa ( massa bayaran ) untuk datang pada kampanye awal atau resmi waktu kampanye telah tiba, berupa cek kosong. Konsolidasi kekuatan Oligarki jauh lebih canggih, teliti dan terukur, karena realitas dalam pertarungan politik di Indonesia oligarki tidak ada kamus akan kalah. Sangat cepat beradaptasi dengan realitas politik yang akan terjadi Oposisi dari dalam PDIP terhadap Ganjar bisa semakin besar dan mengkristal karena bagi PDIP Ganjar itu dianggap faktor yang akan merusak trah Sukarno. Keputusan mendeklarasikan Ganjar Pranowo bisa berubah menjadi keputusan yang konyol. Puan harus menerima kenyataan ini sepertinya tetap menahan dan menyimpan dendam kepada Ganjar Pranowo. Sebagai rival yang membahayakan dirinya. Bahaya lanjut adalah indikasi kuat Jokowi akan menguasai PDIP. Kalau sampai ini terjadi Jokowi akan membawa faksi faksinya dipastikan menjelma menjadi kekuatan yang bisa merusak PDIP karena hanya sebagai tempat berlindung diri dari segala bahaya hukum yang akan menerkam dirinya. Jakowi - Ganjar Pranowo dan Erick Thohir tidak akan bisa menjelma menjadi trah Sukarno, sebagai tameng dan kebanggaan PDIP. Tetap akan menjadi duri dalam sekam PDIP. Seandainya logika politik ini akan menjadi kenyataan sama saja penunjukkan Ganjar Pranowo oleh Megawati adalah peluit awal PDIP akan runtuh dari dalam. \"Jalan merunduk memberi hormat\" \"Tanpa kata hanya terdiam\" \"Awal pura pura taat\" \"Tiba saatnya akan menerkam\" Analisa ini semoga hanya analisa liar dan salah, bahwa \"Ganjar Pranowo api dalam sekam di tubuh PDIP\". Koalisi Perubahan tetap utuh, Koalisi Indonesia Bersatu segera mendeklarasikan capresnya. Pilpres 2024 berjalan normal dengan kualitas \"langsung umum bebas, jujur dan adil\" (*).
Berat Ngangkat Ganjar, Rocky Gerung: Jokowi Arahkan Projo Dukung Prabowo
Jakarta, FNN --- Tak ada gegap gempita yang berarti pascapencapresan ujug-ujug oleh PDIP, yang ada hanya kegamangan Tak bisa dibohongi lagi, perpecahan di tubuh moncong putih makin nyata dengan munculnya penolakan dari kader PDIP itu sendiri. Inilah benang merah yang bisa ditarik dari perbincangan antara pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (29/04/2023). \"Setelah diumumkannya Ganjar Pranowo sebagai Capres oleh PDIP, sampai saat ini belum terdengar gemuruh, malah sebaliknya penolakan makin banyak terdengar di mana-mana,\" kata Rocky. Sementara pada saat yang bersamaan ada manuver Prabowo yang rajin bersilaruhrahmi dengan para Jenderal Purnawirawan, bahkan partainya dapat kekuatan baru dari kalangan milenial dan mantan Ketua PSSI Iwan Bule. Ini yang membuat binggung Jokowi harus mendukung siapa. Rocky membaca suasana batin yang terjadi di PDIP bahwa terkait dengan apa yang disampaikan oleh Panitia Musra Projo, pengusungan Ganjar Pranowo sebagai capres tidak disambut antusias para relawan Jokowi itu adalah sebuah sinyal serius. \"Beban Projo terlalu besar untuk mengangkat nama Ganjar kembali. Di semua daerah PDIP itu tidak ada yang bergairah. Oleh karena itu Puan Maharani dipaksa untuk menguraikan agar terlihat lebih bergairah dengan cepat-cepat membentuk tim sukses. Saya kira Musra ini akan secara diam-diam diajak Jokowi untuk mendukung Prabowo nantinya,\" kata Rocky. Rocky juga menegaskan terkait kegelisahan Ganjar bersama Jokowi atau Mega, Musra Projo ini nanti ujung-ujungnya akan beralih kepada Prabowo. \"Sebab Projo ini adalah duri dalam daging di dalam PDIP,\" tegasnya. \"Kalau itu terjadi, tentu kalangan PDIP akan mengusir Projo ini dan akhirnya mereka ke Prabowo. Seperti itulah sinyalnya nanti,\" paparnya. Projo ini menurut Rocky adalah peralatan yang dipakai untuk Ganjarnya Jokowi, bukan Ganjarnya Megawati. \"Sepertinya perang di balik layar antara Megawati dan Jokowi akan terus terjadi,\" kata Rocky. Rocky menyarankan agar kegelisahan tidak berlarut-larut, sebaiknya Jokowi segera lakukan survei apakah lebih menguntungkan Jokowi ke Prabowo atau Jokowi ke Mega. Fenomena ini terjadi karena tidak ada eforia yang berarti pasca Ganjar dicapreskan PDIP. \"Malah kita melihat Prabowo lebih independen dan gerakannya dua minggu terakhir kita lihat, sangat membuat lawan politiknya ketar ketir, \" tutupnya. (far, ida).
Polres Cirebon Sterilkan Tol untuk "One Way" Palimanan-Cikampek
Cirebon, FNN - Satlantas Polres Cirebon melakukan sterilisasi jalan tol untuk pemberlakuan sistem satu arah (one way) mulai dari Gerbang Tol (GT) Palimanan KM188 hingga Tol Cikampek KM72 pada Sabtu sore atau H+5 Idul Fitri 1444 H.\"Pemberlakuan mulai pukul 14.30 WIB. Ini sudah mulai open traffic. Sampai jam berapa itu tentatif dan akan disampaikan lebih lanjut,\" kata Kaurbinops Satlantas Polres Cirebon Iptu Hesty Kristiwahyudi di GTPalimanan, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu.Hesty juga mengimbau kepada masyarakat yang hendak bepergian untuk memperbaharui informasi rekayasa lalu lintas khusus di jalan tol agar perjalanannya tidak terhambat akibat rekayasa lalu lintas tersebut.Dia pun berharap masyarakat bisa memaklumi kebijakan yang diterapkan demi pelaksanaan arus balik Idul Fitri 1444 Hijriah atau Lebaran 2023.Lebih lanjut, dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak berhenti di bahu jalan untuk beristirahat karena selain akan menghambat arus lalu lintas, hal itu juga membahayakan keselamatan diri sendiri dan penggunaan jalan lainnya.Dilansir dari akun media sosial Instagram @TMCPoldaMetro, polisi akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di tol dengan rincian sebagai berikut\"1. Sistem One Way dari KM188 Gerbang Tol Palimanan sampai KM72 Tol Jakarta Cikampek2.Sistem Contraflow (arus berlawanan) dari KM72 Tol Jakarta Cikampek sampai KM47 Tol Jakarta Cikampek.(sof/ANTARA)
Dirut Waskita Karya Ditahan Kejagung Terkait Kasus Korupsi
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menahan Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono, setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumeda, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan Destiawan Soewardjono ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (persero) Tbk. dan PT Waskita Beton Precast, Tbk. Ditetapkan sebagai tersangka Kamis (27/4), tapi baru ditangkap Jumat (28/4) dini hari, setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik langsung melakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung terhitung sejak, Jumat (28/4) dini hari. \"Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka DES dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 28 April 2023 sampai dengan 17 Mei 2023,\" kata Ketut. Penyidik menyangkakan Destiawan Soewardjono melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. \"Peranan Tersangka DES dalam perkara ini yaitu secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencairan dana Supply Chain Financing (SCF) dengan menggunakan dokumen pendukung palsu, untuk digunakan sebagai pembayaran hutang-hutang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif guna memenuhi permintaan tersangka,\" katanya. Dalam perkara ini, penyidik sebelumnya telah menetapkan empat orang tersangka, yakni Direktur Operasional II PT Waskita Karya periode 2018 sampai dengan sekarang Bambang Rianto (BR), Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya periode Juli 2020 sampai Juli 2022 Taufik Hendra Kusuma (THK). Kemudian, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya periode Mei 2018-Juni 2020 Haris Gunawan (HG) dan Nizam Mustafa (NM), selaku Komisaris Utama PT Pinnacle Optima Karya. Keempat tersangka berkasnya telah dilimpahkan ke Pangadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, dan telah disidangkan.(sof/ANTARA)
Sabtu Petang Airlangga Hartarto Silaturahim Kebangsaan ke SBY
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan melakukan silaturahim kebangsaan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu petang, pukul 19.00 WIB.Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan silaturahim itu ini dilakukan atas permintaan Airlangga Hartarto.\"Mengingat sebelum ini, Bapak SBY sering bepergian dan berada di Pacitan, mempersiapkan pembukaan Museum SBY-Ani. Pertemuan ini baru bisa dilaksanakan malam ini, apalagi momennya masih suasana Lebaran,\" kata Herzaky dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Dalam pertemuan tersebut, SBY akan didampingi putra pertamanya sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky.Menurut Herzaky, silaturahim tersebut akan membahas seputar isu-isu kebangsaan terkini. Detail isi pertemuan akan disampaikan langsung oleh AHY dan Airlangga Hartarto usai pertemuan dalam konferensi pers bersama.Partai Demokrat berkomitmen penuh memperjuangkan perubahan dan perbaikan bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Koalisi Perubahan.Herzaky menegaskan sudah menjadi keputusan di internal Partai Demokrat dan kesepakatan di Koalisi Perubahan apabila Anies Baswedan adalah bakal calon presiden (capres) yang diusung pada Pemilu 2024.Silaturahim dan komunikasi dengan berbagai elemen bangsa akan tetap dijalankan untuk kemaslahatan bangsa, tambahnya. Tidak hanya itu, kolaborasi dan komunikasi dengan berbagai elemen bangsa juga harus terus dilakukan meski saat ini tidak berada di koalisi yang sama.\"Permasalahan bangsa ini dan tantangannya ke depan makin kompleks. Butuh kerja keras dan kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam menghadapinya,\" ujar Herzaky.Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Sebanyak 2.092 Peserta Program Mudik Gratis Tiba di Tanjung Priok
Jakarta, FNN - Sebanyak 2.092 peserta program mudik gratis yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tiba kembali di Jakarta via Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu, dengan menggunakan Kapal Motor (KM) Dobonsolo.Kedatangan mereka dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, itu disambut langsung oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Subagiyo dan Kepala Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Captain Weku F Karuntu.\"Alhamdulillah, kapal tiba dengan selamat di Pelabuhan Tanjung Priok. Program ini mendapatkan antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat dan untuk ke depannya dapat diteruskan,\" kata Subagiyo di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu.Kapal yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Jumat (28/4), pukul 15.45 WIB, itu juga mengangkut sebanyak 847 motor milik penumpang.Menurut Subagiyo, melalui program mudik gratis itu, masyarakat bisa melakukan perjalanan pulang kampung dan kembali ke Jakarta secara gratis, lancar, dan nyaman, bahkan mengurangi risiko kecelakaan di perjalanan.Salah satu peserta mudik gratis bernama Ina, asal Pati, Jawa Tengah, mengaku senang dengan adanya program mudik gratis Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kemenhub. Ia berharap program tersebut bisa diselenggarakan terus setiap tahunnya.\"Alhamdulillah, program mudik gratis ini membantu kami yang ingin pulang ke kampung halaman dengan lebih aman dan menghemat biaya,\" kata dia.Dia menceritakan fasilitas yang ditawarkan Kemenhub selama perjalanan cukup lengkap. Mereka bahkan mendapatkan makanan pula selama perjalanan.\"Fasilitas yang ditawarkan cukup lengkap dan mendapatkan makanan juga selama perjalanan. Saya berharap tahun depan (program) ini tetap ada,\" ujar Ina.(sof/ANTARA)
MPR Mendukung Pemerintah untuk Melakukan Tindakan Terukur pada Separatis KKB
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah pemerintah, TNI dan Polri menambah pasukan untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap gerakan separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.Dia menilai tindakan tegas terukur perlu dilakukan karena separatis KKB sering menggunakan kekerasan dan senjata mematikan melalui aksi perusakan hingga pembunuhan.“Para korban berjatuhan bukan hanya dari warga setempat maupun pendatang, namun juga aparat TNI dan Polri,” kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet di Jakarta, Sabtu.Bamsoet juga mendukung keputusan pemerintah yang telah mengategorikan KKB di Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya serta yang mendukung gerakan tersebut sebagai teroris.Menurut dia, sikap pemerintah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Dia juga menilai pemerintah harus untuk terus membangun dialog dengan pemerintah daerah serta para tokoh adat, suku, agama, pemuda, dan berbagai masyarakat Papua lainnya.“Dialog dengan pemda dan berbagai tokoh tersebut dengan mengedepankan kebesaran hati dari masing-masing pihak, diharapkan dapat menghasilkan solusi komprehensif tentang masa depan tanah Papua yang aman dan damai,” ujarnya.Bamsoet menjelaskan bahwa Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono telah meningkatkan status Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, pasca-penyerangan Kelompok Separatis Teroris (KST) terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air, yang menyebabkan lima prajurit TNI gugur.Menurut dia, masyarakat Papua tidak perlu khawatir terhadap status Siaga Tempur tersebut, karena TNI menjalankannya secara tegas, terukur dan terkendali, agar tidak ada korban lagi yang berjatuhan.Dia juga mengingatkan menjelang pertengahan tahun 2023, berbagai aksi kekerasan terus terjadi di Papua, misalnya, pada awal Februari terjadi kerusuhan di Wamena yang dilatari dugaan penculikan anak.“Kejadian itu menyebabkan 12 orang meninggal dunia dan 18 personel dari TNI-Polri dan 32 orang warga sipil terluka. Tidak hanya itu, pilot Susi Air Kapten Philips Mark Marthen, sejak 7 Februari 2023 hingga kini masih disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya,” katanya.Dia menilai selain pengerahan pasukan untuk mempersempit gerakan separatis KKB, perlu dilakukan dialog terhadap masyarakat di kawasan tersebut.Langkah dialog tersebut menurut Bamsoet, akan memperkuat pendekatan kesejahteraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun memimpin Indonesia dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.“Pembangunan bukan hanya membangun infrastruktur jalan, sekolah, puskesmas, dan gedung lainnya, melainkan juga harus membangun ’jiwa’ manusia Papua, yaitu membangun berdasarkan nilai-nilai masyarakat Papua,” ujarnya.Dia menegaskan bahwa menjelang 78 tahun usia kemerdekaan Indonesia, wajah Papua yang aman dan damai harus segera diwujudkan, bukan lagi semata menjadi jargon ataupun angan-angan.Bamsoet menilai masyarakat Papua harus merasakan berkah terhadap berbagai kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki sehingga bisa tinggal dengan damai dan penuh kesejahteraan di tanahnya sendiri, tak lagi harus berhadapan dengan KKB ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya.(ida/ANTARA)
Tujuan Otonomi Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal
Makassar, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa tujuan dari otonomi daerah adalah terwujudnya kemandirian fiskal agar daerah tidak lagi hanya bergantung pada Pemerintah pusat.\"Peringatan Hari Otonomi Daerah ini harus menjadi sebuah refleksi terhadap seluruh daerah,\" kata Tito saat membuka Peringatan Hari Otda di anjungan Pantai Losari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.Apabila daerah bisa otonom dan memiliki kemampuan kewirausahaan untuk membaca peluang daerah masing-masing, kata Tito, maka pemerintah daerah (pemda) dapat meningkatkan pendapatan agar tercipta kemandirian fiskal.Mantan kepala Polri itu pun menantang para kepala daerah untuk bisa membuat terobosan dan inovasi dalam meningkatkan pendapatan agar tercipta kemandirian fiskal.\"Dengan begitu, tema \'Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul\' sekaligus membuat Indonesia menjadi negara dominan di tingkat regional hingga internasional bisa terwujud,\" jelasnya.Tito juga meminta kepala daerah agar bisa berkreasi dengan kewenangan lebih luas. Apalagi, posisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki ciri khas masing-masing. Oleh karena itu, tambahnya, setiap daerah tidak bisa mendapatkan perlakuan yang sama, tetapi harus sesuai dengan ciri khasnya.Selain itu, Tito Karnavian juga merasa takjub dengan konsep peringatan Hari Otda oleh Pemerintah Kota Makassar. Ia mengapresiasi upaya Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto menggelar peringatan Hari Otonomi Daerah dengan meriah.\"Saya berterima kasih, khusus kepada Wali Kota Makassar, Pak Danny Pomanto. Saya tidak menyangka acara semeriah ini. Tetapi memang, kalau Pak Danny yang buat acara, selalu ada kejutan-kejutan,\" katanya.Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023 di Anjungan Pantai Losari itu merupakan salah satu acara besar yang diselenggarakan di luar ruangan.\"Sebelumnya, ada acara besar dengan Presiden RI Jokowi yang dihadiri forkopimda dan seluruh kepala daerah di Sentul (Jawa Barat). Itu salah satu acara terbesar, tetapi indoor. Outdoor-nya, inilah yang terbesar di Makassar ini,\" ujar Tito.Dalam catatannya, sekitar lebih dari 70 persen kepala daerah di seluruh Indonesia hadir dalam upacara peringatan Hari Otda itu.(ida/ANTARA)
Pimpinan KKB Joni Botak Tewas Dibunuh Saingannya
Jayapura, FNN - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri membenarkan laporan tentang tewasnya Joni Botak yang merupakan salah satu pimpinan KKB di wilayah Tembagapura-Intan Jaya, Papua Tengah.Memang video yang beredar dimana Joni Botak dianiaya dan ditembak, termasuk dua orang anak buahnya.\"Joni Botak ditangkap, dianiaya dan ditembak kelompok KKB lainnya Senin (24/4) di Intan Jaya karena dituduh mata-mata,\" kata Kapolda Irjen Pol Fakhiri kepada Antara, Sabtu di Jayapura.Diakui, Joni Botak merupakan salah satu pimpinan KKB yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena aksinya yang membunuh warga sipil dan aparta keamanan.Wilayah operasi Joni Botak di sekitar Tembagapura, yang merupakan daerah penambangan PT. Freeport hingga ke Intan Jaya.Sebelum dibunuh, Joni Botak sempat dilaporkan berupaya masuk ke Tembagapura, namun aparat keamanan sudah terlebih dahulu membangun pos-pos dititik yang diduga merupakan jalan setapak yang digunakan KKB masuk ke Tembagapura.\"Aparat keamanan sudah menutup akses masuk ke Tembagapura sehingga Joni Botak kembali ke Intan Jaya yang kemudian dibunuh oleh kelompok KKB pimpinan Lewis Kogoya, \" kata Kapolda Irjen Pol Fakhiri.Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri membenarkan laporan tentang tewasnya Joni Botak yang merupakan salah satu pimpinan KKB di wilayah Tembagapura-Intan Jaya, Papua Tengah.Memang video yang beredar dimana Joni Botak dianiaya dan ditembak, termasuk dua orang anak buahnya.Joni Botak ditangkap, dianiaya dan ditembak kelompok KKB lainnya Senin (24/4) di Intan Jaya karena dituduh mata-mata, kata Kapolda Irjen Pol Fakhiri kepada Antara, Sabtu di Jayapura.Diakui, Joni Botak merupakan salah satu pimpinan KKB yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) karena aksinya yang membunuh warga sipil dan aparta keamanan.Wilayah operasi Joni Botak di sekitar Tembagapura, yang merupakan daerah penambangan PT. Freeport hingga ke Intan Jaya.Sebelum dibunuh, Joni Botak sempat dilaporkan berupaya masuk ke Tembagapura, namun aparat keamanan sudah terlebih dahulu membangun pos-pos dititik yang diduga merupakan jalan setapak yang digunakan KKB masuk ke Tembagapura.\"Aparat keamanan sudah menutup akses masuk ke Tembagapura sehingga Joni Botak kembali ke Intan Jaya yang kemudian dibunuh oleh kelompok KKB pimpinan Lewis Kogoya, \" kata Kapolda Irjen Pol Fakhiri.Joni Botak baru muncul setelah terjadi kontak senjata di Jipabera, sekitar Kampung Aroanop pada 28 Februari 2020 dan terlibat penembakan yang menewaskan Bharatu Doni Priyanto serta penembakan terhadap Polsek Tembagapura.(ida/ANTARA)
Ayo Bangun Koalisi Rakyat untuk Perubahan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan ANALISIS Hatta Taliwang tentang lawan Anies dalam Pilpres 2024 sangat menarik. Tokoh dan Direktur Institut Soekarno Hatta ini menyatakan bahwa Anies Baswedan bukan hanya akan berhadapan dengan Partai Politik tetapi kekuatan yang jauh lebih besar dari itu. Menurutnya lawan itu adalah kekuatan bersama dari partai taipan, partai intelijen, partai media massa, partai media sosial, partai buzzer, partai lembaga survey, partai kepolisian, partai KPU, partai KPK serta partai minoritas agama. Semua itu dikoordinasi oleh pemerintah Jokowi. Artinya lawan Anies Baswedan luar biasa berat. Secara tidak langsung ditempatkan seperti \"musuh negara\". Aneh Indonesia ini menganut politik licik, politik tidak sehat bahkan politik primitif. Tidak membuka ruang kompetisi yang fair dan demokratis. Pemerintahan Jokowi diawali dengan politik licik yakni soal presidential threshold 20 % dan tidak cutinya Presiden sehingga ia mampu menggerakkan seluruh organ negara untuk kemenangan dirinya. Ketika kalahpun masih bisa diubah menjadi menang. Maklum seluruh perangkat kecurangan dapat dimainkan. Pada akhir masa jabatan, politik licik dijalankan lagi. Jokowi sebagai Presiden ternyata menjadi \"Ketua Tim Pemenangan\" kandidat jagoannya. Kembali perangkat negara dimainkan. Pesawat kepresidenan saja digunakan untuk kepentingan deklarasi partai. Belum lagi Istana yang bakal menjadi Markas Besar. Apa yang diungkap oleh Hatta Taliwang adalah fenomena dari sebuah realita. Bernegara tanpa etika dan tanpa penghormatan pada martabat bangsa. Menjadi model dari prinsip menghalalkan segala cara. Rakyat tidak boleh membiarkan sistem bernegara ini rusak berkelanjutan. Ini bukan soal lawan Anies Baswedan semata tetapi masalah serius bangsa dan rakyat Indonesia. Perubahan harus dilakukan. Penjajahan harus dihapuskan. Oligarki harus diubah menjadi Demokrasi. Rakyat berdaulat kembali. Ayo bangun koalisi rakyat untuk perubahan demi tegaknya Konstitusi dan Ideologi negeri. Ada 4 (empat) urgensi koalisi, yakni : Pertama, mengawal proses Pemilu khususnya Pilpres agar berjalan secara jujur dan adil. Rakyat adalah pengawas dari berbagai intimidasi dan otak atik angka atau perbuatan curang lainnya. Kedua, mendukung elemen perubahan baik partai politik maupun elemen politik lainnya yang memiliki keprihatinan dan kekhawatiran sama akan bahaya ke depan dari kelanjutan kekuasaan oligarki. Ketiga, jika permainan menjadi vulgar dan pelanggaran konstitusi semakin nyata maka koalisi rakyat dapat mendesak MPR dan DPR untuk memakzulkan Presiden lebih cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Keempat, jika terjadi kemenangan berbasis kecurangan maka dapat dikoreksi dengan langkah perjuangan berkelanjutan untuk perubahan. Termasuk mendesak proses hukum pihak-pihak yang telah melakukan perusakan negara di berbagai bidang. Pelaku KKN adalah prioritas penindakan. Koalisi rakyat untuk perubahan adalah jalan konstitusional kebersamaan rakyat untuk berjuang memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Amar ma\'ruf nahi munkar sebagai wujud dari tanggung jawab rakyat semesta. Negara adalah milik rakyat bukan milik segelintir orang baik penguasa maupun pengusaha. Rakyat harus segera melakukan perubahan untuk mengembalikan ketaatan pada Konstitusi dan pembelaan atas Ideologi. Perusakan negara telah nyata-nyata kini dilakukan oleh kelompok oligarki. Mereka adalah perampok dan perampas kedaulatan rakyat. Bandung, 29 April 2023
