ALL CATEGORY
Pemblokiran Rekening AKBP Achiruddin, Dikonfirmasi PPATK
Jakarta, FNN - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengonfirmasi pemblokiran rekening milik AKBP Achiruddin Hasibuan.Koordinator Kelompok Kehumasan PPATK Natsir Kongah mengatakan, terdapat dua rekening yang diblokir dengan nilai mencapai puluhan miliar.\"Benar (diblokir), dari dua rekening yang diblokir, nilainya puluhan miliar,\" kata Natsir dikonfirmasi ANTARA, di Jakarta, Kamis.Adapun dua rekening yang diblokir oleh PPATK tersebut adalah atas nama AKBP Achiruddin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan.\"Nama anak (Aditya Hasibuan) dan bapak-nya (AKBP Achiruddin Hasibuan),\" ujar Natsir.Pemblokiran rekening tersebut, kata Natsir, telah dilakukan PPATK sejak sebelum kasus terkait penganiayaan oleh anak AKBP Achiruddin Hasibuan mencuat ke permukaan.Sementara itu, dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) diketahui bahwa total harta kekayaan AKBP Achirudin Hasibuan tercatat Rp467.548.644.Total harta kekayaannya itu terdiri atas harta tanah dan bangunan senilai Rp46.330.000, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp370.000.000, serta harta kas dan setara kas yang berjumlah Rp51.218.644.(sof/ANTARA)
Tuntutan 12 Tahun Penjara untuk Mantan Rektor Unila, Karomani
Bandarlampung, FNN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang menuntut terdakwa kasus Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Lampung (Unila) Tahun 2022, Karomani, dengan hukuman pidana selama 12 tahun kurungan penjara.\"Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Karomani dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,\" kata Jaksa Penuntut Umum KPK Widya Hari Sutanto, saat membacakan tuntutan terhadap Karomani di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai oleh Lingga Setiawan, di PN Tanjungkarang, Bandarlampung, Kamis.Menurut JPU, Karomani terbukti memenuhi unsur dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Terdakwa sebagai penyelenggara negara seharusnya tidak boleh menerima gratifikasi sehingga hal ini bertentangan dengan sebagaimana dirinya selaku penyelenggara negara.\"Dalam persidangan ini terdakwa selaku penerima gratifikasi dibebankan kewajiban bahwa gratifikasi itu bukanlah suap, namun tidak mampu membuktikan gratifikasi yang diterimanya tersebut bukanlah suap,\" kata dia.Sebaliknya, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, telah membuktikan gratifikasi yang diterimanya tersebut merupakan suap, karena diberikan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara yakni Rektor Unila periode 2019-2023.Hal itu Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.Dimana, lanjut dia, salah satu unsur yang patut diduga hadiah tersebut, merupakan sebagai akibat atau sebab penyelenggara negara melakukan atau melakukan atas nama jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sehingga dalam unsur tersebut ada kesalahan karena melakukan sesuatu yang dilakukan dengan kesengajaan.Dalam sidang tersebut terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp10.235.000.000 dan 10.000 dolar Singapura, dan apabila tidak akan dilakukan upaya paksa oleh jaksa guna menyita seluruh aset dan harta kekayaan terdakwa.\"jika uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan, sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika masih tidak mencukupi, akan dipidana penjara tambahan selama tiga tahun,\" katanya.Usai tuntutan dibacakan, Hakim Ketua Lingga Setiawan mengatakan bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa bisa mengajukan pledoi atau pembelaan.\"Kami akan melakukan pledoi secara tertulis dan secara pribadi,\" kata Kuasa Hukum Karomani Sukarmin.\"Karena untuk memberikan waktu untuk terdakwa menyusun pledoi maka sidang ditunda sampai 2 Mei,\" kata Hakim Ketua Lingga.Dalam sidang lanjutan Perkara PMB Unila di PN Tanjungkarang, tiga terdakwa yakni Karomani, M Basri dan Heryandi menjalani sidang tuntutan. Dimana Mantan Rektor Unila Karomani mendengarkan terlebih dahulu tuntutan oleh JPU, kemudian setelahnya tuntutan akan dibacakan untuk M Basri dan Heryandi.Karomani bersama dua orang terdakwa lainnya, yakni mantan Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi dan mantan Ketua Senat Unila Muhammad Basri juga menjadi terdakwa atas perkara dugaan penerimaan suap PMB Unila Tahun 2022.Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan empat orang tersangka yang terdiri atas tiga orang selaku penerima suap, yakni Karomani, Heryandi dan Muhammad Basri.Sementara itu, untuk tersangka pemberi suap adalah pihak swasta, yakni Andi Desfiandi telah dijatuhi hukuman oleh majelis hakim.(sof/ANTARA)
Mahfud Mengisyaratkan Pemerintah Memperpanjang Masa Kerja Satgas BLBI
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengisyaratkan pemerintah akan memperpanjang masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).Pasalnya, masa kerja tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas BLBI itu akan berakhir pada 31 Desember 2023.\"Ya memang ini diberi waktu sampai Desember (2023), masih ada delapan bulan lagi. Insya Allah ada perpanjangan,\" kata Mahfud kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.Mahfud mengapresiasi pencapaian Satgas BLBI, yang dipimpin Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban.\"Kan sudah dapat Rp30 triliun ya, yang lain-lain itu ada yang orangnya lari, yang barangnya dialihkan itu menjadi masalah hukum kita, terus sebagai masalah hukum mereka yang, misalnya, dulu sertifikat yang dijaminkan ternyata dialihkan lagi,\" ungkapnya.Kinerja Satgas BLBI sempat mendapat sorotan dari Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang mengeluhkan pencapaian hanya kisaran 25 hingga 88,3 persen atau perolehan aset dan penerimaan negara bukan pajak (PNPB) berupa aset seluas 39,06 juta hektare atau estimasi nilai sebesar Rp28,53 triliun per 25 Maret 2023.Mahfud mengatakan bahwa kinerja Satgas BLBI akan semakin dimudahkan apabila RUU Perampasan Aset Tindak Pidana segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. Oleh karena itu ia berharap proses tersebut dapat segera usai.\"Nah ini nanti kalau ada Undang-Undang Perampasan Aset gampang kan, insya Allah minggu depan surpres-nya (surat presiden) sudah kelar dan kita akan terus garap,\" ujarnya.Sebelum mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta, Mahfud sempat memberikan keterangan di Kantor Kemenko Polhukam bahwa naskah RUU Perampasan Aset sudah berada di meja Presiden RI Joko Widodo dan tinggal menunggu untuk ditandatangani.(sof/ANTARA)
Kinerja Polri Memuaskan, Arus Mudik dan Balik Berjalan Lancar
Jakarta, FNN - Masyarakat yang melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2023 mengaku puas atas kinerja Polri beserta instansi terkait, karena arus mudik dan arus balik dinilai berjalan lancar. Berdasarkan rilis yang disampaikan Divisi Humas Mabes Polri, salah satu pemudik yang menggunakan transportasi darat bernama Deniati, menyatakan bahwa arus mudik tahun ini lebih lancar dan nyaman. \"Terima kasih untuk jajaran Kapolri dan lainnya atas kerja sama untuk melancarkan mudik tahun 2023 ini,\" kata Deniati dikutip dari keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis. Deniati menyatakan kelancaran arus mudik tersebut berkat kesiapan aparat kepolisian dalam memberlakukan kebijakan rekayasa lalu lintas. Senada dengan itu, salah satu pemudik jalur darat lainnya, Ayu, mengatakan bahwa perjalanan mudik dan balik pada Idul Fitri tahun ini lebih lancar dan aman. \"Arus balik ataupun mudik benar-benar lancar. Makasih Pak Kapolri,\" ujar Ayu. Masyarakat berharap kepada jajaran kepolisian dapat mempertahankan tren positif ini dalam memberi pelayanan dan pengamanan arus mudik serta arus balik di tahun selanjutnya. Selain pelaku perjalanan darat, masyarakat yang melakukan perjalanan laut juga mengutarakan kepuasannya atas kelancaran arus mudik dan balik pada Lebaran 2023. Firdaus, pemudik tujuan Pulau Sumatra via Pelabuhan Merak, Banten mengatakan pengamanan dan pelayanan pada Lebaran tahun ini lebih baik serta optimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. \"Kesannya mudik tahun ini serasa beda jadi lancar meskipun ibarat sudah titik puncak kemacetan. Alhamdulillah tidak terkendala kemacetan karena terorganisir, dari polisi dibatasi jalannya dan dari Jakarta ke Jabar lancar sejauh ini,\" kata Firdaus. Firdaus menyebut kelancaran juga dirasakan di pelabuhan karena tidak ada calo tiket. Dia pun berpesan agar kepolisian bisa meningkatkan performa pelayanan mudik ke depannya. Selain itu, pengaturan lalu lintas di pelabuhan juga dinilai telah terorganisir dengan baik, sehingga kemacetan parah di jalur laut tidak ditemukan pada libur Lebaran tahun ini. \"Alhamdulillah tahun ini arus mudiknya lancar dan aman tidak ada kendala macet sama sekali. Ya sesuailah dengan angan-angan kita yang mau mudik, tidak ada hambatan sama sekali untuk perjalanan kita. Alhamdulillah kami sekeluarga bisa lancar dan aman. Di kapal juga tidak ada hambatan ya untuk pembelian tiket, Alhamdulillah lancar,\" ujar pemudik lainnya, Anton. Lebih lanjut, pemudik yang menggunakan transportasi umum dari Pulau Sumatra ke Jawa, Tiwi, menyampaikan bahwa ia tidak lagi merasa khawatir terhadap tindakan kejahatan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Menurut Tiwi, rasa aman dan nyaman selama perjalanan menggunakan transportasi umum itu berkat adanya penjagaan dan pengamanan dari aparat di berbagai titik yang berpotensi rawan tindak kejahatan. \"Terima kasih juga untuk pihak terkait, polisi-polisi yang amankan daerah rawan macet, pejalan kaki yang sekiranya banyak copet untuk tahun ini, Alhamdulillah lancar,\" ujar Tiwi.(ida/ANTARA)
Batas Usia Petugas KPPS Pemilu 2024 adalah 17-55 Tahun
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membatasi usia anggota badan ad hoc, dalam hal ini petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilu 2024 menjadi minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun.\"KPU RI mengubah batasan syarat usia minimal dan maksimal bagi penyelenggara ad hoc, dalam hal ini KPPS dalam peraturan yang diterbitkan KPU mengenai tata kerja dan syarat untuk penyelenggara pemungutan suara Pemilu 2024 nanti itu 17 sampai 55 tahun,\" kata anggota KPU RI Idham Holik, kepada wartawan di Jakarta, Kamis.Pembatasan usia itu, lanjut Idham, ditujukan untuk mencegah kembali terjadinya peristiwa meninggalnya 722 orang petugas KPPS dalam Pemilu 2019.\"Peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada 17 April 2019 lalu, di mana telah wafat sebanyak 722 anggota badan ad hoc penyelenggara pemungutan suara untuk Pemilu 2019 itu menjadi pelajaran penting bagi kami (KPU) untuk memastikan ke depan peristiwa itu tidak terulang kembali,\" ucap Idham.Lebih lanjut, dia menyampaikan ketentuan batasan usia itu ditetapkan oleh KPU RI berdasarkan kajian yang telah mereka lakukan dan masukan dari berbagai pihak, seperti Kementerian Kesehatan RI, aktivis kepemiluan, dan masyarakat.Di samping itu, KPU juga mencermati riset mengenai penyebab meninggalnya petugas KPPS di Pemilu 2019 yang dilakukan oleh pihak Universitas Gadjah Mada (UGM).Idham menyampaikan pula berdasarkan hasil kajian KPU, diketahui bahwa rentang usia 17 sampai dengan 55 tahun merupakan usia seseorang memiliki imunitas atau ketahanan tubuh yang lebih baik. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, sebagaimana diatur dalam rancangan peraturan KPU mengenai pemungutan dan penghitungan suara.\"Artinya, kerja KPPS tidak terhambat karena faktor kesehatan tidak memadai,\" kata Idham.Ke depannya, Idham menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti nota kesepahaman antara KPU RI dan Kementerian Kesehatan yang telah ditandatangani pada tahun 2021 guna memastikan seluruh anggota badan ad hoc, baik KPPS, panitia pemilihan kecamatan (PPK), maupun panitia pemungutan suara (PPS) dalam keadaan sehat.\"Nanti, kami akan bertemu dengan pihak Kementerian Kesehatan untuk membahas tindak lanjut dari nota kesepahaman itu,\" ujar Idham.Berikutnya, Idham meyakini pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk memastikan adanya fasilitas pengecekan kesehatan badan ad hoc.\"Kami (KPU) juga akan memastikan badan ad hoc, dalam hal ini KPPS yang akan kami rekrut pada bulan Desember 2023 dan Januari 2024 adalah mereka yang memiliki kesehatan dan layak menyelenggarakan pemungutan suara,\" kata Idham.Sebelumnya, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu, ketentuan usia anggota badan ad hoc yang diatur hanya batas usia minimal, yakni 17 tahun.(ida/ANTARA)
Inovasi AI Bisa Dimanfaatkan untuk Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengatakan bahwa artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Dalam 20 tahun profesi saya sebagai konsultan politik, sudah terjadi empat kali pilpres yang dipilih langsung. Saya ikut memenangkan keempat capres itu berturut-turut. Tahun 2024, jika saya kembali ikut memenangkan capres, ini menjadi lima kali berturut-turut dan selayaknya pada Pilpres 2024 artificial intelligence digunakan,\" ujar Denny JA dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Denny JA berpandangan, pada Pilpres 2024 di Indonesia, tak ada inovasi lebih besar dan lebih hebat dibandingkan artificial intelligence (AI). Bahkan, dia mengaku memiliki dua asisten dalam bentuk AI, yakni Midjourney yang membantu membuat lukisan dan Chat GPT yang membantu melakukan riset.Setidaknya, tutur Denny melanjutkan, ada empat hal yang bisa dilakukan AI untuk membantu dunia marketing (pemasaran) politik. Pertama, AI akan lebih cepat dan lebih akurat membuat model perilaku pemilih.Model yang menggunakan AI dapat membuat prediksi dan dapat digunakan untuk menentukan probabilitas seorang pemilih mendukung kandidat tertentu.\"Dengan menganalisis faktor-faktor seperti pola pemungutan suara, data demografis, dan preferensi isu, model ini dapat mengidentifikasi pemilih yang kemungkinan besar akan mendukung kandidat tertentu,\" tutur Denny JA.Kedua, AI akan lebih cepat dan lengkap untuk melakukan personalisasi pesan kandidat. AI dapat menyesuaikan pesan capres untuk masing-masing pemilih dengan menganalisis beberapa variabel, seperti informasi demografis, catatan pemungutan suara, dan kekhawatiran atau preferensi pemilih pada isu tertentu.\"Pendekatan ini memungkinkan kampanye politik untuk membuat pesan yang lebih terarah, emosional, dan efektif. Semakin pesan bersifat personal, sesuai dengan kebutuhan individual pemilih, semakin ia berpotensi mendapatkan dukungan pemilih itu,\" ujarnya.Ketiga, AI membantu lebih cepat dan akurat mengenali kekuatan dan kelemahan masing-masing kandidat yang bersaing. Dalam marketing politik, dikenal tradisi yang disebut opposition research. Setiap kubu yang bertarung harus meriset secara detail siapa rival-nya, terutama jejaknya yang pernah bermasalah.\"Penelitian oposisi menjadi sentral untuk kampanye politik. Ia melibatkan riset mendalam soal jejak pesaing, setidaknya jejak digital. Lebih dari yang lain, AI dapat melakukan ini lebih cepat dan lebih akurat,\" ujarnya.Keempat, AI dapat membantu lebih cepat dan lebih akurat membaca percakapan di media sosial. Apalagi, di era ini, media sosial menjadi medium yang kian hari kian merasuk ke dalam memori kolektif publik luas.AI dapat digunakan untuk tujuan menganalisis influencer, tren, dan sentimen media sosial. Ini dapat membantu capres memahami lebih baik tentang preferensi pemilih dan jangkauan media sosial.\"Maka diskusi dan topik yang relevan dapat diidentifikasi, memungkinkan kampanye politik untuk terlibat dengan pemilih secara real-time,\" tutur Denny.(ida/ANTARA)
Sejumlah Nama Potensial Bakal Cawapres
Malang, FNN - Pengamat politik Universitas Brawijaya Malang Wawan Sobari menyebut sejumlah nama potensial yang memiliki peluang untuk menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.Wawan menyebutkan sejumlah nama potensial yang memiliki peluang itu antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).\"Ada Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil. Setidaknya tiga nama itu. Selain itu, juga ada AHY yang berada di koalisi NasDem,\" kata Wawan di Malang, Jawa Timur, Kamis.Dia menjelaskan dari empat nama tersebut, berdasarkan hasil beberapa survei, Ridwan Kamil dinilai memiliki peluang paling menjanjikan khususnya untuk mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang telah diusung PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pada Pemilu 2024.Terlebih, lanjutnya, basis massa Ganjar Pranowo sudah cukup kuat untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah; sedangkan Jawa Barat merupakan basis suara yang dikuasai Ridwan Kamil dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.\"Ganjar itu sudah kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sekarang yang dibutuhkan oleh Ganjar adalah bagaimana memenangkan suara di Jawa Barat,\" jelasnya.Sementara itu, terkait keberadaan Erick Thohir, lanjutnya, saat ini memang banyak dikaitkan dengan Nahdlatul Ulama (NU). Namun, Erick Thohir memang belum dipastikan akan diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).\"Erick juga banyak dikaitkan dengan NU. Erick belum punya partai, belum clear, tapi bisa saja Erick dengan PKB; sementara untuk Sandiaga Uno, itu kuat di luar Jawa,\" katanya.Saat ini, menurut dia, memang baru ada dua nama yang telah resmi ditetapkan untuk menjadi bakal capres pada Pemilu 2024, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan; sedangkan Prabowo Subianto masih belum diumumkan sebagai bakal calon presiden.\"Anies itu sudah, Ganjar sudah, tinggal Prabowo. Ini juga akan menentukan Partai Golkar akan masuk ke koalisi yang mana, ini belum jelas. Namun, Golkar akan sulit berkoalisi dengan NasDem,\" tambahnya.Dia menilai Partai Golkar sendiri saat ini posisinya sedang menunggu karena partai berlambang pohon beringin tersebut tidak memiliki figur yang kuat untuk didorong menjadi bakal capres pada Pemilu 2024.\"Karena Golkar tidak punya figur yang kuat untuk capres, kecuali cawapres, posisinya menunggu,\" ujarnya.Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Diminta Pendapatnya Soal Ganjar, Sandiaga Menyinggung Kesamaan Hobinya
Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memilih menyinggung kesamaan hobi berlari saat diminta pendapat mengenai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang baru saja resmi diumumkan oleh PDI Perjuangan dan PPP sebagai bakal calon presiden untuk Pemilu 2024.Sandiaga, yang namanya beredar di bursa bakal calon wakil presiden, melontarkan hal itu ketika ditanya mengenai apakah dia memiliki kecocokan dengan Ganjar oleh wartawan di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.\"Kami sama-sama pelari, ya, kami pelari jarak jauh,\" ujar Sandi merujuk pada aktivitas berlari yang kerap ditampilkan sebagai hobinya maupun hobi Ganjar.Sebelum mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis siang, untuk melaporkan capaian terkini sektor pariwisata tanah air kepada Presiden RI Joko Widodo, Sandiaga juga sempat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah dan Tim Pleno Percepatan Keuangan se-Jawa Tengah bersama Ganjar di Semarang.Momen tersebut bahkan sempat diunggah Sandiaga melalui akun Instagram pribadinya, @sandiaga.uno, yang foto utamanya memperlihatkan dirinya tengah berbincang bersama Ganjar.Sandiaga melontarkan pujian kepada Ganjar yang disebutnya dekat dengan rakyat dan salah satu sosok sarat capaian yang bersaing dalam kontestasi calon presiden.\"Beliau tadi kita melihat dari segi capaian-capaiannya dan tentunya ini yang harus lebih banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, calon-calon yang nanti akan menjadi pilihan di pemilu yang akan datang,\" katanya.Sandiaga menambahkan bahwa model kepemimpinan tersebut sangat diapresiasi oleh masyarakat.\"Sekarang ini kita harus betul-betul bisa menyerap aspirasi dan menghadirkan solusi dan harus percepat capaian-capaian ini. Jangan business as usual, tetapi harus ada thinking out of the box, ada inovasi-inovasi,\" ujarnya.Ketika kembali ditanya mengenai kesiapan apabila diberi kesempatan mendampingi Ganjar sebagai bakal calon wakil presiden, Sandiaga untuk kesekian kalinya memberi jawaban agar media dan pemerhati bersabar.\"Teman-teman sabar,\" kata Sandi, seperti ketika ditanya mengenai kepastian rencana bergabung ke PPP selepas resmi pamit dari Partai Gerindra.Seturut tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 oleh KPU, pencalonan presiden dan wakil presiden dijadwalkan mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 harus memiliki dukungan parpol/gabungan parpol yang sedikitnya memperoleh 115 kursi di DPR RI atau parpol/gabungan parpol Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah sekurang-kurangnya 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
OPD Diingatkan Agar Tidak Sekadar Menghabiskan Anggaran
Yogyakarta, FNN - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sekadar menghabiskan anggaran, tetapi juga harus memaksimalkan hasil dari pemanfaatan anggaran itu.\"Jangan asal anggaran habis. Menghabiskan anggaran itu mudah, tapi memaksimalkan anggaran dengan tepat itu yang tidak mudah. Yang penting bagi saya adalah hasil dari pembiayaan itu. Produk yang dihasilkan bisa berkembang juga,\" kata Sultan HB X saat dialog bersama para kepala OPD se-DIY di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Kamis.Seluruh OPD, kata Sultan, wajib saling terintegrasi dalam menangani program yang ada dengan satu leading sector dan tidak boleh ada program yang sama persis antara satu dengan lainnya.Agar penanganan bisa maksimal, menurut dia, perlu ada fokus masing-masing OPD sehingga setiap permasalahan bisa tertangani dengan baik.\"Jika hal ini dilakukan dengan baik maka kita akan lebih fokus untuk menangani suatu permasalahan. APBN nya pun bisa terpetakan dengan jelas, jadi lebih efektif. Sistem manajemen dan pertanggungjawaban harus disiapkan dengan baik. Itu tugasnya dinas atau lembaga terkait,\" kata Sri Sultan.Banyaknya program di DIY yang dibiayai oleh Dana Keistimewaan (danais) juga membuat Sri Sultan mewanti-wanti banyak hal.Menurut dia, danais wajib mamiliki rekam jejak penggunaan anggaran disertai pertanggungjawaban yang jelas.Danais yang dipakai untuk mendukung kebudayaan, menurut Sri Sultan, juga harus memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat.Sri Sultan mengaku sedang mengkaji apakah pendekatan kebudayaan mampu untuk mendukung kegiatan pertumbuhan perekonomian dan mendorong kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.Apabila tidak, menurut Sultan, maka perlu metode baru dan pola baru dalam pengelolaan anggaran.Wagub DIY KGPAA Paku Alam X menambahkan kolaborasi dan kerja sama lintas OPD perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.Jika Program dilakukan sendiri-sendiri, menurut dia, berapapun biayanya, output dan dampaknya tidak akan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi.Menurut dia, beberapa kali evaluasi atas pelaksanaan program menunjukan bahwa kerja sama dan kolaborasi memang berhasil membuat Pemda DIY mengatasi permasalahan secara maksimal.\"Kolaborasi ini tolong dijadikan penilaian kerja sama lintas sektoral. Terutama kita sekarang ini ada tiga yang harus dikejar; kemiskinan, stunting dan edukasi. Monggo silakan nanti saling meningkatkan kolaborasi antara OPD agar program kita bisa berhasil maksimal,\" ujar Paku Alam X.(ida/ANTARA)
Plt. Ketum PPP Tak Punya Legitimasi Capreskan Ganjar, Kader Partai Murka
Jakarta, FNN -- Pencapresan Ganjar oleh Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono terus mendapat penolakan di berbagai daerah. Tokoh senior PPP Habil Marati menentang keras pencapresan sepihak oleh segelintir pengurus DPP PPP. Apalagi diketahui ternyata kepengurusan Muhammad Mardiono ditolak Kementerian Kemenkumham pada 6 April 2023. Penolakan ini disebabkan oleh adanya keberatan dari pengurus yang lama. Demikian pembicaraan antara wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Ketua Forum Ka\'bah Membangun (FKM) Habil Marati, dalam kanal Youtube Hersubeno Point, Kamis (27/04/2023). Habil sejak awal sudah membaca tabiat buruk PLT Ketua Umum yang bakal jadi boneka rezim. Oleh karena itu ia membentuk organisasi sayap Forum Ka\'bah Membangun. \"Sejak awal FKM ini didirikan adalah untuk mengawal Anies Baswedan, karena konsep PPP itu 90% mendukung Anies. Sejak awal kami juga sudah mengetahui Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) itu untuk mencegal Anies,\" ujar Habil Marati. Habil menyebut keputusan DPP PPP yang mencalonkan Ganjar, bukan merupakan sesuatu yang spektakuler. Karena banyak kader sudah membaca gelagat itu, terutama PPP yang di Jawa Tengah. \"Satu hari setelah dideklarasikan, kader dan masyarakat Jawa Tengah langsung menolak. Ini akan terjadi penolakan masif, bukan hanya di pulau Jawa bahkan juga di luar Jawa,\" ujarnya. Adapun kader-kader PPP yang tersebar di seluruh indonesia, Habil mengakui bahwa dirinya diperintah oleh FKM untuk melaksanakan Muktamar Luar Biasa dengan tujuan mencari Ketua Umum PPP yang definitif. Karena PPP harus mengumumkan Anies Baswedan. Sedangkan dalam Undang-undang KPU PLT tidak memiliki hak. \"Jadi cara paling minimal dan menghindari perpecahan, kembalikan saja Suwarso Monoarfa, agar PPP memiliki legalitas yang sah. Tapi yang paling ironis menurut saya adalah surat dari Kementrian Hukum dan Ham kenapa tidak disampaikan kepada Ganjar. Kader PPP sekarang ini mementingkan legalitas partai agar bisa mengikuti Pemilu,\" katanya. Dengan surat Kemenkumham pada tanggal 6 April 2023 kader-kader PPP yang masih menjadi pengurus atau sudah diganti oleh Mardiono akan memasukkan laporan kepada PTUN. Surat Kemenkumham yang mempertanyakan keabsahan dan pengesahan PLT Mardiono memperjelas posisi pimpinan PPP. \"Mardiono tidak mempunyai Hak mengatas namakan DPP,\" tutupnya. (far)
POPULER
