ALL CATEGORY
Parpol Menggaet Artis Menjadi Caleg Menunjukkan Kegagalan Kaderisasi
Bengkulu, FNN - Pakar politik sekaligus akademikus Universitas Bengkulu Dr Panji Suminar menyebutkan fenomena partai politik yang merekrut artis menjadi calon legislatif untuk diusung menunjukkan ketidakmampuan parpol dalam program pengaderan. \"Meski tidak menafikan bahwa ada artis yang memiliki kapasitas menjadi politikus, namun yang terlihat banyak yang sebenarnya belum punya kapasitas. Dan mereka direkrut lebih kepada vote getter atau pengumpul suara,\" kata Panji Suminar di Bengkulu, Sabtu. Upaya partai politik menempatkan publik figur maupun artis dalam daftar calon legislatif mereka, hal itu lanjut Panji tentu sama saja dengan menunjukkan kader-kader yang dimiliki parpol tidak punya kemampuan sebagai pengumpul suara. \"Saya memandang ini menunjukkan ketidakmampuan kaderisasi partai untuk menciptakan kader yang bisa mempengaruhi atau yang bisa mengumpulkan suara banyak dan diakui oleh masyarakat perannya. Kalau ada kader yang terkenal seperti itu tentu parpol tidak memerlukan artis untuk diusung sebagai calon legislatif,\" kata Panji. Sebenarnya, lanjut dia partai politik juga tidak salah mementingkan upaya meraup suara sebanyak-banyaknya dengan merekrut sosok-sosok populer di masyarakat karena parpol \"dihantui\" oleh aturan ambang batas parlemen 4 persen yang harus dicapai dalam pemilu. \"Setiap partai itu dihantui oleh PT 4 persen, itu permasalahannya, maka pendekatannya dalam bentuk kuantitatif, tidak bisa meraup suara artinya kalah dalam pemilu, buang-buang waktu, upaya dan sumber daya kalau mereka tidak yakin lolos PT,\" ucap Panji Suminar. Sesuai regulasi, besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) yaitu persyaratan minimal yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen yakni sebesar 4 persen. Ambang batas parlemen mulai diterapkan pada Pemilu 2009 dengan tujuan menciptakan sistem multipartai sederhana. Namun, kinerja ambang batas parlemen yang diterapkan dalam menyederhanakan parpol di parlemen turun naik. Pada Pemilu 2009 penerapan ambang batas parlemen dengan dasar hukum UU nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu, ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional. Ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5 persen pada Pemilu 2014, dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012. Dan pada Pemilu 2019, besaran ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 4 persen.(ida/ANTARA)
Pancasila, Hidup atau Mati?
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI, Ketua Umum BroNies PANCASILA terpaku membiarkan yang kaya menjadi kaya dan yang miskin semakin miskin. Pancasila tak berdaya melihat perampasan tanah dan penggusuran rakyat oleh pengusaha dan penguasa. Pancasila linglung membiarkan eksploitasi dan penindasan pada buruh tani dan nelayan. Pancasila salah tingkah, karena malu telanjang tanpa pakaian kemakmuran dan keadilan. Pancasila ditengah diskursus kapan hari lahirnya dan siapa yang mencetuskannya. Dalam pemaknaannya kadang menjadi pasar raya tafsir di satu sisi dan terus digugat kebermanfaatannya di lain sisi. Bagi rakyat, tak peduli soal siapa yang menemukannya, apapun pengertiannya, juga makna yang terkandung di dalamnya. Yang dipahami rakyat, bagaimana Pancasila menjadi petunjuk teknis dari penjabaran keinginan para \"the founding farents\" dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rakyat terlalu lelah dan jumud diajak bergumul tentang pemahaman filsafat historis dan filsafat materialisme dari Panca Sila. Mungkin juga rakyat tidak tahu dan masa bodoh dengan landasan ideologi ataupun dasar negara yang disematkan pada Panca Sila. Apalagi dengan istilah \"philosofishe grondslag\" yang terdengar asing dan aneh di telinga rakyat. Rakyat hanya ingin merasakan kehadiran Pancasila mampu menjawab problematika keseharian hidup rakyat. Tentang petani yang memiliki sawah sendiri dan mampu melakukan produksi pangan dengan maksimal. Tentang nelayan yang gagah berani dengan kapal penangkap ikan sendiri yang layak dan modern mampu mengarungi lautan untuk menggali kekayaan laut. Tentang buruh yang penghasilannya lebih dari cukup tanpa dibatasi upah minimum dari sistem industri. Semua tentang profesi mulia yang menjadi soko guru revolusi tersebut, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarga juga bisa menopang kebutuhan rakyat keseluruhan. Petani, buruh dan nelayan yang sejahtera, yang oleh karena itu dapat menghidupi bangsa. Rakyat juga lebih berharap banyak pada Pancasila yang mampu membebaskan rakyat dari beban beratnya biaya pendidikan, mahalnya ongkos kesehatan dan juga sulitnya memiliki pekerjaan yang layak. Mendapat perlakuan hukum yang adil, terlindungi dari arogansi dan represi aparatur negara. Pancasila idealnya mampu mengatasi kemiskinan, kematian rakyat karena kelaparan dan tergilas oleh mesin pemilik modal. Pancasila yang bersahabat karena menghidupkan kesadaran kelas bukan jurang curam yang menganga pertentangan kelas dan memicu konflik. Pancasila yang menjadi sintesa dari dominasi dan hegemoni pertarungan sosialisme (komunisme) dan kapitalisme. Pancasila yang digali dari buminya Indonesia sebagai \"objective gegiven\" yang menjadi lumbung nasionalisme dan patriotisme. Kerinduan rakyat pada persamaan hak, kesetaraan sebagai warga negara serta sikap respek para penyelenggara negara. Keinginan dan harapan yang memuncak pada Kegelisahan mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan pada slogan atau jargon, bukan pada figura di dinding kantor pemerintahan dan sekolah atau perguruan tinggi, bukan pula pada sekedarnya status dan simbol negara yang susah payah disusun sebagai konsensus nasional. Bukan semata fokus pada pesan kebhinnekaan dan kemajemukan yang terkandung di dalamnya. Apalagi terpaku pada Panca Sila yang tekstual, artifisial dan semua yang hanya formalitas. Tapi Pancasila yang sejati dan hakiki itu, adalah Pancasila yang kuat bisa mencegah perampasan tanah dan penggusuran rakyat oleh pengusaha dan penguasa. Pancasila yang gigih melepaskan cengkeraman mafia dan oligarki yang bercokol dalam pemerintahan dan leluasa menentukan proses penyelenggaraan negara. Pancasila yang meniadakan bangsanya sendiri bersama bangsa asing sebagai penjajah (nekolim). Tak kalah pentingnya Pancasila yang mampu membebaskan rakyat, negara dan bangsa Indonesia dari berhala materialisme dan kembali menjunjung tinggi spiritualitas. Ya, Pancasila sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang dapat meluruskan jalan dan menjadikan keadilan. Dapatkah Pancasila seperti itu? Apakah mampu mengadakan Pancasila yang demikian? Sepatutnya bangsa Indonesia bergegas melakukan refleksi dan evaluasi Pancasila secara konseptual dan praksis. Jangan sampai tak tahu menjawab apakah Indonesia masih perlu Pancasila? Atau boleh jadi timbul pertanyaan, Pancasila, hidup atau mati? *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 2 Juni 2023/13 Dzulqa\'dah 1444 H.
Cawe Cawe Kuwi Mateni Dhewe, Pak Kowi
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan KRITIKAN banyak orang kepada Presiden Jokowi yang terang-terangan akan ikut campur menentukan dan memperjuangkan kemenangan Capres tertentu tidak diindahkan. Sekurangnya dibiarkan. Populer dengan sebutan cawe-cawe. Sikap tidak akan netral itu dilakukan demi bangsa dan negara. Dalihnya. Presiden itu \"memiliki segalanya\" karena kekuasaan itu ada padanya. Mungkin, menurutnya \'negara adalah aku\'. Memimpin dan mengendalikan Kabinet. Tentara dan Polisi dibawah koordinasi. Atas nama koalisi mengatur Partai Politik. Begitu juga dengan mesin uang yang dapat diputar dan terus menghasilkan walaupun harus dengan berutang. Memang ada pengawasan tetapi prakteknya dapat diredam dan disandera. Para pengawas yang tidak dapat berbuat apa-apa. Kondisi politik negeri saat ini memang bernuansa sandera menyandera. Jokowi banyak menyandera dan tentu saja Jokowi pun tersandera. Hukum, uang, dan jabatan menjadi alat untuk sandera itu. Dengan segala yang dimiliki maka Presiden merasa siap untuk bercawe-cawe. Disorot sebagai intervensi tidak menjadi masalah. Tuduhan menghalalkan segala cara, masa bodoh. Baginya siapa Presiden pengganti menentukan hidup atau mati, kebebasan atau jeruji besi. Artinya masih menjadi pertanyaan apakah esok Jokowi masih berbaju putih atau berjaket oranye. Cawe-cawe itu wujud dari Presiden yang lupa diri, bingung sendiri atau ketakutan setengah mati. Sementara masa kekuasaan terus membatasi. Di tengah solusi yang tidak pasti belum ada yang bisa menjamin keamanan untuk nanti. Kepanikan itu yang membuat kalimat akan cawe-cawe dan tidak netral dalam pilihan Presiden nanti. Presiden yang cawe-cawe sama saja dengan seorang yang melangkah untuk melakukan hara kiri, bunuh diri demi alasan dewa matahari. Demi bangsa dan negara. Ketika Jokowi bukan penyembah matahari, maka cawe-cawe hanya bunuh diri atau mateni dewe. Tanpa alasan yang benar selain hanya untuk menyelamatkan diri. Sebelumnya Jokowi menyatakan tidak akan cawe-cawe Capres 2024, tapi tiba-tiba terang-terangan akan cawe-cawe untuk Capres. Kata pepatah Jawa ini artinya lapar. \"Kowe ngelih banget, po ? Nganthi mangan omonganmu dewe\"--Kamu lapar banget, sampai makan omonganmu sendiri. Berbohong itu karakter buruk meskipun sebagai hak. \"Ngapusi kui hakmu. Nek kewajibanku yo etok-etok ora ngerti yen mbok apusi\" --Berbohong itu hakmu, kewajibanku ya hanya pura-pura tak tahu kau bohongi. Sebenarnya harus disadari bahwa semangat rakyat untuk mendorong agar Presiden Jokowi segera mundur itu sangat tinggi. Jika cawe-cawe Capres itu dilakukan dan sebagai perbuatan tidak obyektif, benar sendiri, tidak adil dan sok kuasa maka itu bisa menjadi momentum untuk memperkuat desakan tersebut. Cawe-cawe adalah bunuh diri. Semakin nekad dan demonstratif cawe-cawe maka semakin cepat kejatuhan Pak Jokowi. Cawe-cawe itu bunuh diri. \"Cawe-cawe kui mateni dhewe, pak Kowi\". (*)
Jokowi Tidak Akan Netral dan Cawe-cawe, Prabowo, Erlangga, Muhaimin Akan ke Mana
Oleh : Laksma TNI Pur Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik DEMI kepentingan negara Presiden Jokowi akui tidak akan bersikap netral dalam pilpres 2024. Dia mengklaim langkah itu dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. “Saya harus cawe-cawe,” kata presiden ketika berbincang-bincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, Senin 29 Mei 2023. “Lalu bagaimana saya cawe-cawe? Ya tidak usah diceritakan,” katanya sambil tertawa. Inilah sikap tegas Presiden Jokowi. Sikap ketidaknetralan tersebut ditunjukkan beliau di antaranya dengan mengendorse calon presiden yang dikehendakinya dan pertemuan dengan KKIR dan KIB atau Koalisi Besar. Sebaliknya Presiden Jokowi tidak pernah mengadakan pertemuan dengan kubu KPP. Bahasan saya kali ini tentang ketidaknetralan Presiden Jokowi, tapi bukan membahas benar tidaknya sikapnya itu. Mungkin ada yang berkata bahwa Presiden Jokowi arogan, melanggar konstitusi dan etika, saya tidak akan bicara dan membahas itu. Saya juga tidak sedang beropini dengan mengatakan bahwa presiden Jokowi bagaikan Fir\'aun yang tidak takut siapapun karena Darat, Laut, Udara dan Polisi semua dalam ganggaman, juga eksekutif, legislatif dan yudikatif semua dalam pengaruhnya. Tuhan juga tidak ditakutinya, dia tidak takut pada hari pembalasan kelak karena demi negara dan bangsa apapun akan dilakukanya, tidak!, Saya tidak akan mengatakan Presiden Jokowi seperti itu. Kalau ada orang lain bilang begitu biarlah, itu bukan urusan saya. Saya hanya ingin bicara berkaitan ucapan Presiden Jokowi tidak akan netral, dengan kemungkinan yang akan terjadi pada pemilu tahun 2024 nanti, terutama yang diendorse oleh Presiden Jokowi atau beliau. Saat ini 2 (dua) calon yang sudah memenuhi syarat ambang batas atau threshold yaitu Anies Rasyid Baswedan dan Ganjar Pranowo sebagai capres pada pemilu tahun 2024. Dari kedua calon tersebut jelas Anies bukalah calon yang dikehendaki beliau. Sejak Anies dideklarasi tidak ada perhatian Presiden Jokowi terhadap pencapresan Anies. Berbeda dengan Ganjar, begitu dideklarasikan langsung mendapat apresiasi dari beliau bahkan Ganjar mendapat kehormatan kembali ke Solo dengan pesawat kepresidenan bersama beliau. Sementara itu capres lainnya yaitu Prabowo Subianto, Erlangga Hartanto dan Muhaimin Islandar belum jelas kapan dideklarasikan oleh koalisinya yaitu KKIR untuk Gerindra dan PKB, kemudian KIR yang kini tinggal Golkar dan PAN atau Koalisi Besar (KB) gabungan KKIR dan KIR. Prabowo, Erlangga dan Muhaimin telah dideklarasi oleh partainya masing-masing untuk menjadi capres pada pemilu tahun 2024, namun tanpa berkoalisi mereka tidak bisa dicapreskan karena tidak memenuhi syarat ambang batas. Ketua Umum Gerindra, Prabowo sebagai capres yang paling potensial karena sering menempati urutan pertama dalam sejumlah survei menegaskan dirinya telah mendapat amanat dari partai untuk maju bertarung sebagai capres di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Prabowo usai namanya turut disinggung oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu tokoh yang cocok mendampingi Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. Dari pernyataan ini jelas bahwa Prabowo tidak berkenan dijadikan wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, sedangkan oleh PDIP Ganjar dicalonkan sebagai presiden pula. Dengan demikian sangat kecil kemungkinannya Prabowo disandingkan sebagai wakil presiden dengan Ganjar. Apalagi bila di balik, Prabowo capresnya sedangkan Ganjar cawapres sangat tidak mungkin, PDIP adalah pemenang pemilu sebelumnya. Ada yang mengatakan Prabowo pasti mau jadi cawapres, pertimbangannya jadi menterinya saja mau yaitu Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju. Anggapan ini keliru karena beda konteksnya. Tahun 2019 Prabowo telah kalah sebagai presiden pada Pemilu tahun 2019. Beda dengan sekarang, pemilu belum dilakukan. Ini artinya Prabowo telah menyerah kalah sebelum berperang. Hal ini sangat bertentangan dengan watak Prabowo yang berjiwa kesatria dan keperwiraan dalam kehidupannya. Dari koalisi yang telah terbentuk masih ada kemungkinan penambahan 2 calon presiden di samping Anies dan Ganjar. Kemungkinanya adalah Prabowo Subianto dan Erlangga Hartanto. Ganjar, Prabowo, Erlangga, Muhaimin semuanya telah menjadikan dirinya sebagai figur penerus Presiden Jokowi. Dengan demikian bila Anies Rasyid Baswedan mulus menjadi calon presiden maka ada 4 (empat) capres yaitu Anies diusung dari Kubu Perubahan untuk Persatuan dan 3 capres dari Kubu Bertahan yaitu Ganjar, Prabowo dan Erlangga. Dengan demikian ada 2 kutub capres, 1 calon dari Kubu Perubahan untuk Persatuan dan ada 3 (tiga) calon Kubu Bertahan. Calon calon Presiden Kubu Bertahan yaitu Ganjar, Prabowo dan Erlangga semuanya sama, menyatakan adalah figur penerus Presiden Jokowi. Narasi yang mereka keluarkan menyatakan Presiden Jokowi berhasil, sukses memimpin bangsa ini. Bahkan mereka masih mengharapkan arahan dan petunjuk Presiden Jokowi siapa capres dan cawapres mendatang, sehingga tidak heran kalau kemudian beliau menyatakan tidak akan bersikap netral dan akan cawe-cawe. Sikap Presiden Jokowi ini tentu akan membuat harap harap cemas bagi Prabowo, Erlangga, siapakah di antara mereka yang mendapat restu jadi capres nantinya? Juga Muhaimim, jika tidak jadi capres apakah jadi cawaprespun tidak?, lalu jadi apa?. Ganjar tidak kalah cemasnya, kepada siapa sebenarnya dukungan Presiden Jokowi dialamatkan? Walau Ganjar posisinya telah aman di bawah PDIP yang tidak perlu berkoalisi dengan siapapun, namun tetap saja perlu dukungan untuk memenangkan pemilu, termasuk dukungan dari sang presiden Jokowi. Di elit cemas, lain lagi di akar rumput, mereka tidak cemas tapi bingung, kepada siapa pilihan presiden ditujukan? Ada 3 calon duplikat Jokowi yaitu Ganjar, Prabowo dan Erlangga, dari ketiga calon itu semuanya berambisi dan berpeluang maju jadi calon presiden dengan dukungan partai dan koalisi yang ada. Kebingungan di akar rumput adalah dari ke 3 calon tersebut mana duplikat yang asli atau KW1 dan KW2? Apakah Presiden Jokowi akan merekomendasikan Prabowo dan Erlangga sebagai calon presiden lainnya di samping Ganjar Pranowo? Tentunya hal ini akan membingungkan para pemilih yang berasal dari simpatisan Jokowi pada saat pencoblosan nanti. Suara mereka akan terpecah pada ketiga calon yang direkomendasi oleh Presiden Jokowi. Dihadapkan dengan kondisi ini maka ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi yaitu: 1. Apabila Anies mulus pencapresanya dari segala gangguan dan penjegalan akan ada 4 calon presiden, maka kondisi ini akan sangat menguntungkan Anies. Walau faktanya ada 4 calon, tapi sesungguhnya hanya ada 2 kubu, Kubu Perubahan pengusung Anies dan Kubu Bertahan pengusung 3 capres, suara Kubu Bertahan akan terpecah diketiga capres dari Kubu Bertahan yaitu Ganjar, Prabowo dan Erlangga. Bila hal ini yang terjadi sangat mungkin Anies Rasyid Baswedan akan memenangkan Pemilu 2024 dengan mutlak hanya dengan 1 kali pukul atau 1 putaran saja. 2. Anies Rasyid Baswedan berhasil dijegal, sehingga tidak jadi calon presiden pada pemilu tahun 2024, maka hanya ada 3 calon presiden yaitu Ganjar, Prabowo dan Erlangga. Bila keinginan Presiden Jokowi hanya 2 calon saja maka harus ada 1 lagi calon yang harus dijegal jadi capres. Itu bisa Probowo atau Erlangga. Untuk itu berhitunglah siapa diantara 2 calon tersebut yang dijegal atau dikorbankan? Bukankah Jokowi akan cawe cawe dan tidak akan netral?. Bila setuju dan membenarkan bahwa presiden boleh tidak netral dan boleh pula cawe cawe maka diamlah, terimalah dengan lapang dada apa yang akan dilakukan presiden Jokowi pada Prabowo atau Erlangga. 3. Jika sudah 2 capres yang maju dalam pemilu tahun 2024, maka kepada siapa simpatisan Jokowi akan digiring? Ke Ganjar atau 1 capres lain dari Koalisi Bertahan? Ganjar dan Jokowi sama sama petugas partai dari PDIP. Sebagai petugas ada hak dan kewajiban, beranikah Jokowi tidak berpihak kepada Ganjar? Bukankah Presiden Jokowi telah menyatakan tidak akan netral? Maka relakanlah bila Ganjar yang terpilih untuk diendors. Maka relakan pula capres capres dari Koalisi Besar yaitu Prabowo dan Airlangga serta Muhaimi akhirnya hanya sebagai korban atau tumbal untuk sahnya Pemilu tahun 2024. Demi kepentingan negara Presiden Jokowi akui tidak akan bersikap netral dalam pilpres 2024, “Saya harus cawe-cawe,” katanya. Siapa saja dapat saja bicara atas kepentingan negara, para koruptor atau para mantan menteri yang saat ini meringkuk dipenjara atau yang telah lepas dari penjara mereka juga pernah berkata untuk kepentingan negara dan mereka juga telah disumpah bekerja untuk kepentingan negara, tapi siapapun bisa menilai benarkah yang mereka lalukan itu untuk kepentingan negara? Akan sikap Presiden Jokowi ini, Nasdem PKS Demokrat juga bersikap, mereka melawan dengan segala resikonya, mereka mendeklarasikan Anies sebagai capres. Bagaimana dengan Prabowo, Airlangga dan Muhaimin? Mereka orang hebat dan luar biasa, mereka ketua partai besar, apabila mereka mau diposisikan sebagai pengikut, sebagai calon pengganti atau calon pendamping itu sepenuhnya urusan mereka. Hidup ini memang pilihan, jika Prabowo, Erlangga mau jadi pengikut merapatlah ke Ganjar Pranowo, namun disana bukan sebagai King Maker karena Ganjar adalah petugas partai PDIP, dan tidak bisa ikut ikutan mengatakan Ganjar adalah juga petugas partai Gerindra, Golkar atau PKB. Namun ada pilihan lain, Anies bukan siapa siapa, dia bukan petugas partai manapun. Jika ingin menjadi King Maker sebagaimana halnya dengan partai Nesdem, PKS dan Demokrat, bergabunglah ke KPP. Yakinlah di KPP akan menghadapi topan bandai karena disana bukan rumput yang dapat diinjak injak, tapi mereka adalah cemara tinggi menjulang ke langit yang mereka hadapi topan dan badai. Malang, Jumat 2 Juni 20023
Elon Musk Kembali Menjadi Orang Terkaya di Dunia
Ankara, FNN - Elon Musk, CEO Tesla, SpaceX dan Twitter kembali mendapatkan status orang terkaya di dunia menurut angka Bloomberg Billionaires Index pada Kamis.Kekayaan Musk melonjak 40,3 persen tahun ini menjadi 192 miliar dolar AS (sekitar Rp2,84 kuadriliun), berkat nilai saham Tesla yang naik 24 persen pada Mei. Musk merebut posisi bos merek fesyen mewah Prancis Louis Vuitton LVMH, Bernard Arnault, yang kini berada di posisi kedua.Pada Desember 2022, Arnault sempat menggeser Musk dan menjadi orang terkaya di dunia. Namun, posisi Arnault kini tergeser lagi oleh Musk dan berada di peringkat kedua dengan kekayaan bersih sebesar 187 miliar dolar AS (Rp2,77 kuadriliun).Musk, 51 tahun, memiliki hampir 14 persen saham Tesla dan lebih dari 40 persen saham SpaceX, sementara Arnault memiliki sekitar 60 persen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.Pendiri Amazon Jeff Bezos, 59 tahun, berada di posisi ketiga dengan kekayaan 144 miliar dolar AS (Rp2,13 kuadriliun).Lonjakan kekayaan Musk itu dirilis setelah kunjungan pentingnya ke China yang berakhir pada Kamis.Jet pribadinya lepas landas dari bandara Hongqiao Shanghai pagi ini menuju Austin, Texas, tempat kantor pusat global Tesla berada.Dalam kunjungan dua hari ke China, miliarder AS itu bertemu dengan Menteri Luar Negeri, Perdagangan, dan Industri China untuk membahas perkembangan Tesla.Musk, yang terbang ke Beijing untuk kunjungan pertamanya sejak 2020, juga bertemu dengan pemasok baterai utama Contemporary Amperex Technology, dan mengunjungi pabrik Tesla di Shanghai.Kunjungan tersebut dilakukan menyusul meningkatnya persaingan yang saat ini dihadapi Tesla dengan kendaraan listrik buatan China. Sejumlah laporan menyebut bahwa kondisi itu menyebabkan ketidakpastian terkait rencana ekspansi Tesla di Shanghai.\"(Kementerian Industri China Jin Zhuanglong dan Musk) bertukar pandangan tentang pengembangan kendaraan energi baru dan jaringan cerdas,\" kata Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi di situs webnya.Dia juga membahas pengembangan Tesla di China dan kendaraan \"jaringan cerdas\" dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao.Musk, yang mengunjungi China setelah tiga tahun, lebih banyak menghindari sorotan media, kecuali untuk beberapa sesi foto dan pernyataan resmi tentang pertemuannya dengan para menteri China.Namun, pemilik Twitter itu belum membuat pernyataan publik tentang pertemuannya dengan sejumlah pejabat China.Foto-foto kunjungannya ke pabrik perusahaannya di Shanghai pada Rabu malam tampak memperlihatkan Musk yang sedang memegang tanda \"Giga Shanghai\", diapit oleh ratusan staf termasuk kepala manufaktur global Tom Zhu.(sof/ANTARA)
AS Memperingatkan Usulan Perdamaian yang Melegitimasi Penjajahan Rusia
Helsinki/Washington, FNN - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, pada Jumat memberi peringatan atas inisiatif perdamaian yang memberikan legitimasi perebutan wilayah Ukraina oleh Rusia, serta mengatakan upaya perdamaian yang \"adil dan berkelanjutan\" harus menangani akuntabilitas dan rekonstruksi.Menyampaikan apa yang digambarkan pejabat AS sebagai pidato yang menjabarkan pandangan Washington tentang 16 bulan invasi Rusia di Ukraina, Blinken mengatakan dalam beberapa pekan dan bulan ke depan, beberapa negara kemungkinan menyerukan gencatan senjata.Namun untuk membuat upaya perdamaian bertahan lama, hal itu membutuhkan \"partisipasi dan persetujuan penuh\" Ukraina dan harus mendukung pembangunan kembali dan pemulihan Ukraina, dengan Moskow membayar bagiannya, kata Blinken.“Sebuah gencatan senjata yang hanya membekukan keadaan saat ini dan memungkinkan Putin untuk memperkuat kendali atas wilayah yang dia rebut dan kemudian beristirahat, mempersenjatai kembali, dan menyerang kembali. Itu bukan perdamaian yang adil dan abadi,” kata Blinken.\"Hal itu akan melegitimasi perebutan wilayah oleh Rusia, itu akan memberikan penghargaan bagi penjajah dan menghukum korban,\" lanjut dia.Ia menambahkan bahwa jika dan ketika Rusia bersedia membahas \"kedamaian sejati\" Washington akan menanggapi dan akan membuka pembahasan lebih luas mengenai keamanan Eropa yang akan mengurangi kemungkinan konflik lebih lanjut.Amerika Serikat telah menjadi pendukung militer dan ekonomi utama Ukraina, mengirimkan negara itu sistem persenjataan bernilai miliaran dolar untuk membela diri melawan serangan Rusia yang dimulai pada Februari 2022.Sejumlah usulan perdamaian untuk mengakhiri perang bermunculan dari berbagai negara saat perang berdampak kepada jutaan orang mengungsi, mendorong kenaikan harga pangan dan mengurangi kemakmuran dunia.Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy membuat dorongan besar untuk berupaya menarik hati negara-negara kawasan Selatan Dunia bulan lalu sebagai tanggapan atas langkah perdamaian dari beberapa negara anggotanya.Ia menghadiri konferensi Liga Arab di Arab Saudi pada 19 Mei, mengadakan pembicaraan dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, serta Irak dan delegasi lainnya.China, yang telah menggembar-gemborkan rencana damai, mengirimkan utusan utama ke Kiev, Moskow dan ibukota-ibukota Eropa untuk membahas \"perjanjian politik\" bulan ini.Afrika Selatan pada pekan lalu mengatakan Kiev dan Moskow sepakat membahas rencana perdamaian dengan pemimpin Afrika. Vatikan juga mengeluarkan misi perdamaian bulan ini.Blinken mengatakan Washington sedang bekerja dengan Ukraina dan sekutu lain untuk membangun konsensus dari elemen inti perdamaian berkelanjutan dan menyambut inisiatif apa pun.Namun, lanjut dia, inisiatif itu harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip piagam PBB.\"Kami akan mendukung upaya perdamaian dari manapun apakah itu Brasil, China atau negara lain selama mereka berupaya memberikan perdamaian yang adil dan abadi,\" tambah Blinken.(sof/ANTARA/Reuters)
PBB Mengutuk Keras Penjarahan Pusat Logistik WFP di Sudan
Jenewa, FNN - Badan makanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengutuk keras tindakan penjarahan di salah satu pusat logistik badan tersebut di Sudan tengah-selatan.Serangan terhadap El Obeid membuat \"bantuan makanan bagi 4,4 juta warga yang terdampak konflik berada dalam resiko,\" menurut pernyataan Program Pangan Dunia (WFP).\"Pencurian atas bantuan pangan kemanusiaan dan aset benar-benar mengacaukan operasi ini di masa-masa kritis bagi rakyat Sudan. Ini harus berhenti.\" lanjut pernyataan itu.El Obeid merupakan tempat salah satu pusat logistik WFP terbesar di benua Afrika, dan menjadi bantuan kehidupan utama bagi aktivitas di Sudan dan Sudan Selatan.Menurut badan tersebut, laporan resmi mengatakan tidak hanya makanan dan persediaan nutrisi, tetapi juga kendaraan, bahan bakar dan generator telah dijarah.WFP memperingatkan bahwa kejadian serangan ini bukan pertama kali terjadi. Sejauh ini, WFP mencatat kerugian yang diperkirakan mencapai lebih dari 60 juta dolar AS (sekitar Rp 899,4 miliar) sejak kekerasan meletus pada 15 April lalu.Badan tersebut mengulangi seruannya kepada semua pihak yang berkonflik untuk memastikan keselamatan dan keamanan bantuan kemanusiaan.WFP memperingatkan bahwa sekitar 2 sampai 2,5 juta penduduk Sudan diperkirakan akan kelaparan dalam beberapa bulan mendatang akibat kekerasan yang berlangsung, yang akan membuat kerawanan pangan akut di Sudan menyentuh rekor, dengan lebih dari 19 juta penduduk terdampak, atau 40 persen dari populasi.(sof/ANTARA)
KPK Kembali Menemukan Jejak Aset Rafael Alun
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menemukan jejak aset mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo dan akan segera melakukan penyitaan terhadap aset tersebut.\"Selain yang sudah disita kemarin, tim penyidik juga sudah menemukan indikasi adanya aset lain yang segera kami lakukan penyitaan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.Ali mengatakan penyitaan aset tersebut adalah bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap belum Rafael.Meski demikian Ali belum memberikan bocoran soal jenis aset yang sedang dibidik oleh penyidik lembaga antirasuah.Dikonfirmasi terpisah, Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur mengungkapkan besaran nilai dugaan pencucian uang oleh Rafael mendekati Rp100 miliar.\"Kira-kira mendekati Rp100 miliar, itu total dengan nilai asset propertinya,\" kata Asep saat dikonfirmasi, Jumat.Asep juga membenarkan soal ada aset lain yang diduga milik Rafael yang sedang diteliti oleh penyidik KPK.Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita aset yang diduga milik Rafael Alun Trisambodo berupa satu unit motor gede (moge) Triumph 1200cc di Yogyakarta, serta satu unit Toyota Land Cruiser dan Toyota Camry di Kota Solo.Penyidik KPK juga menyita tiga unit rumah milik Rafael, yakni satu unit rumah di Simprug, satu rumah indekos di Blok M dan kontrakan di Meruya.Ali mengatakan tim penyidik KPK akan terus melakukan penelusuran aset terkait perkara korupsi dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk tersangka Rafael Alun Trisambodo.\"KPK masih terus lakukan follow the money dan identifikasi aset terkait perkara ini untuk optimalisasi asset recovery dari hasil korupsi,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Polri Proporsional Menangani Kasus Kebocoran Putusan MK
Jakarta, FNN - Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Agus Andrianto menyebut Polri bakal proporsional dalam mengusut kasus dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi sistem pemilu anggota legislatif.\"Kami akan proporsional,\" kata Komjen Pol. Agus Andrianto di Tangerang, Banten, Jumat.Bareskrim Polri telah menerima laporan polisi pada hari Rabu (31/5) terkait dengan dugaan tindak pidana, yakni ujaran kebencian (SARA), berita bohong (hoaks), penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 15 UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP dan/atau Pasal 112 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP.Laporan tersebut dilaporkan oleh pelapor berinisial AWW dengan terlapor pemilik atau pengguna akun Twitter @dennyindrayana dan pemilik atau pengguna akun Instagram @dennyindrayana99. Laporan terregister dengan nomor: LP/B/128/V/2023/SPKT/Bareskrim Polri.Jenderal bintang tiga itu mengatakan bahwa saat ini laporan tersebut sedang diteliti oleh penyidik Bareskrim Polri.Penyidik, kata dia, bekerja sesuai dengan arahan dari Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo agar dilakukan pendalaman terkait dengan pelaku pembocor putusan sistem pemilu tersebut.\"Arahan Kapolri sudah jelas sudah disampaikan, kami akan mendalami laporan tersebut apakah menimbulkan keonaran atau tidak,\" katanya.Agar lebih proporsional dan memastikan berita terkait dengan kebocoran tersebut belum tentu menimbulkan kegaduhan, penyidik akan meminta keterangan ahli.\"Kalau berita-berita itu belum tentu menimbulkan kegaduhan \'kan sebaiknya nanti kami akan lihat dari keterangan ahli,\" kata Agus.Dalam kasus ini, penyidik bakal meminta keterangan Denny Indrayana selaku pemilik akun Twitter dan Instagram yang dilaporkan.\"Ya, pada saatnya akan diperiksa,\" kata Agus.Pada hari Minggu (28/5), Denny Indrayana melalui akut twitternya @dennyindranaya mengatakan: \"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu (anggota) legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja.\"Dalam cuitannya, Denny juga sempat menyinggung soal sumbernya di Mahkamah Konstitusi. Namun, Denny memastikan sumbernya bukan hakim konstitusi.Dari informasi yang diterimanya, Denny Indrayana menyebut komposisi hakim MK yang akan memutus gugatan tersebut adalah 6:3. Artinya 6 hakim MK menyatakan akan memutus pemilu kembali ke proporsional tertutup, sementara 3 hakim lainnya tetap terbuka.Denny lantas menyebut Indonesia akan kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif.MK menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada tanggal 14 November 2022.Keenam orang yang menjadi pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).Delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI pun menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup, yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS. Hanya satu fraksi yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup, yakni PDI Perjuangan.(ida/ANTARA)
NasDem Mengumpulkan Ratusan Caleg Menjadi Jubir Anies Baswedan
Jakarta, FNN - DPP Partai NasDem mengumpulkan ratusan calon anggota legislatif (caleg) se-Indonesia untuk menjadi juru bicara bakal calon presiden Anies Baswedan.\"Semua caleg NasDem akan jadi jubir Anies di semua daerah pemilihan,\" kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya di Jakarta, Jumat.Hal itu disampaikan Willy terkait dengan dikumpulkannya caleg NasDem untuk DPR RI di Jakarta. Acara ini sekaligus mendengarkan pengarahan dari Ketua Umum Surya Paloh dan Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan.\"Pesan dari kegiatan itu, sebanyak 20.648 caleg NasDem di semua tingkatan siap jadi jubir pemenangan Anies,\" katanya.Sementara itu, Anies Baswedan mengatakan bahwa pertemuan bersama caleg NasDem untuk menyamakan visi dan gagasan.\"Kami ingin perubahan untuk keadilan itu membereskan permasalahan yang sekarang belum tuntas, seperti persoalan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, hingga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sampai tuntas,\" jelas Anies.Menurut Anies, bicara soal keadilan adalah pemerataan di semua aspek. Pembahasan itu harus sama dengan teman-teman NasDem di semua daerah pemilihan.Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang diusung oleh Partai NasDem, Demokrat, dan PKS.Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
POPULER
