ALL CATEGORY
Elon Musk Kembali Menjadi Orang Terkaya di Dunia
Ankara, FNN - Elon Musk, CEO Tesla, SpaceX dan Twitter kembali mendapatkan status orang terkaya di dunia menurut angka Bloomberg Billionaires Index pada Kamis.Kekayaan Musk melonjak 40,3 persen tahun ini menjadi 192 miliar dolar AS (sekitar Rp2,84 kuadriliun), berkat nilai saham Tesla yang naik 24 persen pada Mei. Musk merebut posisi bos merek fesyen mewah Prancis Louis Vuitton LVMH, Bernard Arnault, yang kini berada di posisi kedua.Pada Desember 2022, Arnault sempat menggeser Musk dan menjadi orang terkaya di dunia. Namun, posisi Arnault kini tergeser lagi oleh Musk dan berada di peringkat kedua dengan kekayaan bersih sebesar 187 miliar dolar AS (Rp2,77 kuadriliun).Musk, 51 tahun, memiliki hampir 14 persen saham Tesla dan lebih dari 40 persen saham SpaceX, sementara Arnault memiliki sekitar 60 persen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.Pendiri Amazon Jeff Bezos, 59 tahun, berada di posisi ketiga dengan kekayaan 144 miliar dolar AS (Rp2,13 kuadriliun).Lonjakan kekayaan Musk itu dirilis setelah kunjungan pentingnya ke China yang berakhir pada Kamis.Jet pribadinya lepas landas dari bandara Hongqiao Shanghai pagi ini menuju Austin, Texas, tempat kantor pusat global Tesla berada.Dalam kunjungan dua hari ke China, miliarder AS itu bertemu dengan Menteri Luar Negeri, Perdagangan, dan Industri China untuk membahas perkembangan Tesla.Musk, yang terbang ke Beijing untuk kunjungan pertamanya sejak 2020, juga bertemu dengan pemasok baterai utama Contemporary Amperex Technology, dan mengunjungi pabrik Tesla di Shanghai.Kunjungan tersebut dilakukan menyusul meningkatnya persaingan yang saat ini dihadapi Tesla dengan kendaraan listrik buatan China. Sejumlah laporan menyebut bahwa kondisi itu menyebabkan ketidakpastian terkait rencana ekspansi Tesla di Shanghai.\"(Kementerian Industri China Jin Zhuanglong dan Musk) bertukar pandangan tentang pengembangan kendaraan energi baru dan jaringan cerdas,\" kata Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi di situs webnya.Dia juga membahas pengembangan Tesla di China dan kendaraan \"jaringan cerdas\" dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao.Musk, yang mengunjungi China setelah tiga tahun, lebih banyak menghindari sorotan media, kecuali untuk beberapa sesi foto dan pernyataan resmi tentang pertemuannya dengan para menteri China.Namun, pemilik Twitter itu belum membuat pernyataan publik tentang pertemuannya dengan sejumlah pejabat China.Foto-foto kunjungannya ke pabrik perusahaannya di Shanghai pada Rabu malam tampak memperlihatkan Musk yang sedang memegang tanda \"Giga Shanghai\", diapit oleh ratusan staf termasuk kepala manufaktur global Tom Zhu.(sof/ANTARA)
AS Memperingatkan Usulan Perdamaian yang Melegitimasi Penjajahan Rusia
Helsinki/Washington, FNN - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, pada Jumat memberi peringatan atas inisiatif perdamaian yang memberikan legitimasi perebutan wilayah Ukraina oleh Rusia, serta mengatakan upaya perdamaian yang \"adil dan berkelanjutan\" harus menangani akuntabilitas dan rekonstruksi.Menyampaikan apa yang digambarkan pejabat AS sebagai pidato yang menjabarkan pandangan Washington tentang 16 bulan invasi Rusia di Ukraina, Blinken mengatakan dalam beberapa pekan dan bulan ke depan, beberapa negara kemungkinan menyerukan gencatan senjata.Namun untuk membuat upaya perdamaian bertahan lama, hal itu membutuhkan \"partisipasi dan persetujuan penuh\" Ukraina dan harus mendukung pembangunan kembali dan pemulihan Ukraina, dengan Moskow membayar bagiannya, kata Blinken.“Sebuah gencatan senjata yang hanya membekukan keadaan saat ini dan memungkinkan Putin untuk memperkuat kendali atas wilayah yang dia rebut dan kemudian beristirahat, mempersenjatai kembali, dan menyerang kembali. Itu bukan perdamaian yang adil dan abadi,” kata Blinken.\"Hal itu akan melegitimasi perebutan wilayah oleh Rusia, itu akan memberikan penghargaan bagi penjajah dan menghukum korban,\" lanjut dia.Ia menambahkan bahwa jika dan ketika Rusia bersedia membahas \"kedamaian sejati\" Washington akan menanggapi dan akan membuka pembahasan lebih luas mengenai keamanan Eropa yang akan mengurangi kemungkinan konflik lebih lanjut.Amerika Serikat telah menjadi pendukung militer dan ekonomi utama Ukraina, mengirimkan negara itu sistem persenjataan bernilai miliaran dolar untuk membela diri melawan serangan Rusia yang dimulai pada Februari 2022.Sejumlah usulan perdamaian untuk mengakhiri perang bermunculan dari berbagai negara saat perang berdampak kepada jutaan orang mengungsi, mendorong kenaikan harga pangan dan mengurangi kemakmuran dunia.Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy membuat dorongan besar untuk berupaya menarik hati negara-negara kawasan Selatan Dunia bulan lalu sebagai tanggapan atas langkah perdamaian dari beberapa negara anggotanya.Ia menghadiri konferensi Liga Arab di Arab Saudi pada 19 Mei, mengadakan pembicaraan dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, serta Irak dan delegasi lainnya.China, yang telah menggembar-gemborkan rencana damai, mengirimkan utusan utama ke Kiev, Moskow dan ibukota-ibukota Eropa untuk membahas \"perjanjian politik\" bulan ini.Afrika Selatan pada pekan lalu mengatakan Kiev dan Moskow sepakat membahas rencana perdamaian dengan pemimpin Afrika. Vatikan juga mengeluarkan misi perdamaian bulan ini.Blinken mengatakan Washington sedang bekerja dengan Ukraina dan sekutu lain untuk membangun konsensus dari elemen inti perdamaian berkelanjutan dan menyambut inisiatif apa pun.Namun, lanjut dia, inisiatif itu harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip piagam PBB.\"Kami akan mendukung upaya perdamaian dari manapun apakah itu Brasil, China atau negara lain selama mereka berupaya memberikan perdamaian yang adil dan abadi,\" tambah Blinken.(sof/ANTARA/Reuters)
PBB Mengutuk Keras Penjarahan Pusat Logistik WFP di Sudan
Jenewa, FNN - Badan makanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengutuk keras tindakan penjarahan di salah satu pusat logistik badan tersebut di Sudan tengah-selatan.Serangan terhadap El Obeid membuat \"bantuan makanan bagi 4,4 juta warga yang terdampak konflik berada dalam resiko,\" menurut pernyataan Program Pangan Dunia (WFP).\"Pencurian atas bantuan pangan kemanusiaan dan aset benar-benar mengacaukan operasi ini di masa-masa kritis bagi rakyat Sudan. Ini harus berhenti.\" lanjut pernyataan itu.El Obeid merupakan tempat salah satu pusat logistik WFP terbesar di benua Afrika, dan menjadi bantuan kehidupan utama bagi aktivitas di Sudan dan Sudan Selatan.Menurut badan tersebut, laporan resmi mengatakan tidak hanya makanan dan persediaan nutrisi, tetapi juga kendaraan, bahan bakar dan generator telah dijarah.WFP memperingatkan bahwa kejadian serangan ini bukan pertama kali terjadi. Sejauh ini, WFP mencatat kerugian yang diperkirakan mencapai lebih dari 60 juta dolar AS (sekitar Rp 899,4 miliar) sejak kekerasan meletus pada 15 April lalu.Badan tersebut mengulangi seruannya kepada semua pihak yang berkonflik untuk memastikan keselamatan dan keamanan bantuan kemanusiaan.WFP memperingatkan bahwa sekitar 2 sampai 2,5 juta penduduk Sudan diperkirakan akan kelaparan dalam beberapa bulan mendatang akibat kekerasan yang berlangsung, yang akan membuat kerawanan pangan akut di Sudan menyentuh rekor, dengan lebih dari 19 juta penduduk terdampak, atau 40 persen dari populasi.(sof/ANTARA)
KPK Kembali Menemukan Jejak Aset Rafael Alun
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menemukan jejak aset mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo dan akan segera melakukan penyitaan terhadap aset tersebut.\"Selain yang sudah disita kemarin, tim penyidik juga sudah menemukan indikasi adanya aset lain yang segera kami lakukan penyitaan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.Ali mengatakan penyitaan aset tersebut adalah bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap belum Rafael.Meski demikian Ali belum memberikan bocoran soal jenis aset yang sedang dibidik oleh penyidik lembaga antirasuah.Dikonfirmasi terpisah, Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur mengungkapkan besaran nilai dugaan pencucian uang oleh Rafael mendekati Rp100 miliar.\"Kira-kira mendekati Rp100 miliar, itu total dengan nilai asset propertinya,\" kata Asep saat dikonfirmasi, Jumat.Asep juga membenarkan soal ada aset lain yang diduga milik Rafael yang sedang diteliti oleh penyidik KPK.Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita aset yang diduga milik Rafael Alun Trisambodo berupa satu unit motor gede (moge) Triumph 1200cc di Yogyakarta, serta satu unit Toyota Land Cruiser dan Toyota Camry di Kota Solo.Penyidik KPK juga menyita tiga unit rumah milik Rafael, yakni satu unit rumah di Simprug, satu rumah indekos di Blok M dan kontrakan di Meruya.Ali mengatakan tim penyidik KPK akan terus melakukan penelusuran aset terkait perkara korupsi dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk tersangka Rafael Alun Trisambodo.\"KPK masih terus lakukan follow the money dan identifikasi aset terkait perkara ini untuk optimalisasi asset recovery dari hasil korupsi,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Polri Proporsional Menangani Kasus Kebocoran Putusan MK
Jakarta, FNN - Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Agus Andrianto menyebut Polri bakal proporsional dalam mengusut kasus dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi sistem pemilu anggota legislatif.\"Kami akan proporsional,\" kata Komjen Pol. Agus Andrianto di Tangerang, Banten, Jumat.Bareskrim Polri telah menerima laporan polisi pada hari Rabu (31/5) terkait dengan dugaan tindak pidana, yakni ujaran kebencian (SARA), berita bohong (hoaks), penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 15 UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP dan/atau Pasal 112 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP.Laporan tersebut dilaporkan oleh pelapor berinisial AWW dengan terlapor pemilik atau pengguna akun Twitter @dennyindrayana dan pemilik atau pengguna akun Instagram @dennyindrayana99. Laporan terregister dengan nomor: LP/B/128/V/2023/SPKT/Bareskrim Polri.Jenderal bintang tiga itu mengatakan bahwa saat ini laporan tersebut sedang diteliti oleh penyidik Bareskrim Polri.Penyidik, kata dia, bekerja sesuai dengan arahan dari Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo agar dilakukan pendalaman terkait dengan pelaku pembocor putusan sistem pemilu tersebut.\"Arahan Kapolri sudah jelas sudah disampaikan, kami akan mendalami laporan tersebut apakah menimbulkan keonaran atau tidak,\" katanya.Agar lebih proporsional dan memastikan berita terkait dengan kebocoran tersebut belum tentu menimbulkan kegaduhan, penyidik akan meminta keterangan ahli.\"Kalau berita-berita itu belum tentu menimbulkan kegaduhan \'kan sebaiknya nanti kami akan lihat dari keterangan ahli,\" kata Agus.Dalam kasus ini, penyidik bakal meminta keterangan Denny Indrayana selaku pemilik akun Twitter dan Instagram yang dilaporkan.\"Ya, pada saatnya akan diperiksa,\" kata Agus.Pada hari Minggu (28/5), Denny Indrayana melalui akut twitternya @dennyindranaya mengatakan: \"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu (anggota) legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja.\"Dalam cuitannya, Denny juga sempat menyinggung soal sumbernya di Mahkamah Konstitusi. Namun, Denny memastikan sumbernya bukan hakim konstitusi.Dari informasi yang diterimanya, Denny Indrayana menyebut komposisi hakim MK yang akan memutus gugatan tersebut adalah 6:3. Artinya 6 hakim MK menyatakan akan memutus pemilu kembali ke proporsional tertutup, sementara 3 hakim lainnya tetap terbuka.Denny lantas menyebut Indonesia akan kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif.MK menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada tanggal 14 November 2022.Keenam orang yang menjadi pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).Delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI pun menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup, yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS. Hanya satu fraksi yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup, yakni PDI Perjuangan.(ida/ANTARA)
NasDem Mengumpulkan Ratusan Caleg Menjadi Jubir Anies Baswedan
Jakarta, FNN - DPP Partai NasDem mengumpulkan ratusan calon anggota legislatif (caleg) se-Indonesia untuk menjadi juru bicara bakal calon presiden Anies Baswedan.\"Semua caleg NasDem akan jadi jubir Anies di semua daerah pemilihan,\" kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya di Jakarta, Jumat.Hal itu disampaikan Willy terkait dengan dikumpulkannya caleg NasDem untuk DPR RI di Jakarta. Acara ini sekaligus mendengarkan pengarahan dari Ketua Umum Surya Paloh dan Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan.\"Pesan dari kegiatan itu, sebanyak 20.648 caleg NasDem di semua tingkatan siap jadi jubir pemenangan Anies,\" katanya.Sementara itu, Anies Baswedan mengatakan bahwa pertemuan bersama caleg NasDem untuk menyamakan visi dan gagasan.\"Kami ingin perubahan untuk keadilan itu membereskan permasalahan yang sekarang belum tuntas, seperti persoalan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, hingga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sampai tuntas,\" jelas Anies.Menurut Anies, bicara soal keadilan adalah pemerataan di semua aspek. Pembahasan itu harus sama dengan teman-teman NasDem di semua daerah pemilihan.Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang diusung oleh Partai NasDem, Demokrat, dan PKS.Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPU RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Koalisi Perubahan Memutuskan Satu Nama Cawapres untuk Anies Baswedan
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyatakan tim delapan sudah memutuskan satu nama bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan.\"Cawapres sudah kami putuskan di tim delapan jadi satu nama. Kemarin, Anies ke Pacitan untuk menyampaikan hasil tim ke Susilo Bambang Yudhoyono,\" katanya di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Jumat.Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang diusung oleh Partai NasDem, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).\"Hari ini ke Bapak Surya Paloh dan nanti dijadwalkan ke Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Habib Salim Segaf Al-Jufri,\" jelas Willy.Tim delapan terdiri dari Partai Nasdem diwakili oleh Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya yang menjabat sebagai Ketua DPP Partai Nasdem.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman dan Ketua DPP Al-Muzammil Yusuf.Partai Demokrat diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Teuku Riefky Harsya dan Iftitah Sulaiman Suryanegara. Sementara perwakilan Anies Baswedan yakni Sudirman Said dan Dadang Dirgantara.Hasil tim delapan itu kata Willy, dilaporkan Anies Baswedan kepada para petinggi partai politik dalam koalisi.\"Paling lambat deklarasinya 16 Juli 2023 di Gelora Bung Karno (GBK),\" ungkapnya.Willy tidak mengatakan siapa kandidat cawapres yang mendampingi Anies Baswedan, apakah dari internal koalisi atau dari luar koalisi.Sementara itu, Anies Baswedan menegaskan proses penggodokan cawapres sudah berjalan.\"Pada waktunya nanti diumumkan, dalam waktu dekat akan bertemu presiden PKS dan Habib Salim,\" katanya.Terkait pertemuan dengan SBY di Pacitan, Anies mengatakan sebagai bentuk silaturahmi dan melihat finalisasi pembangunan museum.\"Tentu diskusi politik, diskusi banyak hal, bukan hanya satu tema saja,\" ujarnya.Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Pemda Diminta Menghadirkan Layanan Digital Terintegrasi
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas meminta pemerintah daerah menghadirkan layanan publik dalam bentuk digital yang terintegrasi.\"Pemda jangan berlomba bikin aplikasi, tapi harus melakukan interoperabilitas (menghadirkan layanan digital dari dua atau lebih sistem ataupun komponen yang terintegrasi atau dapat saling berbagi pemakaian data dan informasi),\" kata Anas dalam acara Bali Digital Festival di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Art Center Denpasar, Bali, Jumat, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Anas mencontohkan Inggris sebagai negara yang berhasil menghadirkan digitalisasi dalam pelayanan publik secara masif dan terintegrasi. \"Misalnya, Inggris. Negara itu menyederhanakan ribuan aplikasi menjadi 75 aplikasi layanan saja. Di Estonia, identitas digital warga telah terkoneksi ke berbagai layanan mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga transportasi. Demikian pula di Singapura,\" ujarnya. Di Indonesia, lanjutnya, Presiden Joko Widodo pun menaruh perhatian besar terkait digitalisasi layanan publik yang terintegrasi. Hal tersebut terbukti dari langkah Presiden Jokowi yang telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Desember 2022.Dalam peraturan tersebut, Kementerian PAN-RB menjadi salah satu koordinator pembangunan arsitektur SPBE. \"Peraturan Presiden tentang Arsitektur SPBE menjadi jalan pembuka untuk memperkuat integrasi pelayanan publik. Saat ini hal tersebut sedang dikebut melalui inisiatif strategis yang dijalankan secara paralel oleh tiga kementerian koordinator dengan berbagai kementerian di bawahnya,\" jelas Anas. Dalam kesempatan sama, Anas menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang merancang kebijakan keterpaduan layanan digital nasional dengan menetapkan sembilan layanan digital prioritas.Sembilan layanan tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, transaksi keuangan negara terpadu, layanan aparatur negara yang terintegrasi, layanan portal pelayanan publik, hingga program Satu Data Indonesia.Dalam melakukan transformasi digital di pemerintahan, tambah Anas, Indonesia mengambil pelajaran dari berbagai pemerintahan di seluruh dunia, seperti Denmark, Inggris, Korea Selatan, dan Singapura. \"Masalah yang mereka hadapi, lalu solusi yang dihadirkan menjadi pelajaran bagi kita,\" ujarnya. Berikutnya, Anas meminta Pemerintah Provinsi Bali memperkuat digitalisasi dalam menghadirkan pelayanan publik untuk masyarakat setempat.\"Bali sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia, saya yakin bisa terus memperkuat layanan digitalnya,\" imbuhnya.(ida/ANTARA)
Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Rocky: Dia Jual Negara Buat Modal IKN yang Gak Beres-Beres
Jakarta, FNN - Kebijakan Presiden Jokowi yang mencabut larangan ekspor pasir laut disesalkan banyak pihak Keputusan Jokowi tersebut bahkan dinilai tak ada bedanya dengan Jokowi menjual kedaulatan Indonesia. Pengamat politik, Rocky Gerung, mengatakan bahwa langkah Jokowi mengizinkan kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang itu menjadi sinyal Indonesia telah membatalkan perjanjian untuk peduli pada lingkungan yang diteken di sejumlah konferensi Eropa. Rocky bahkan mengaitkan hal tersebut dengan mega proyek Jokowi membangun Ibu Kota Negara (IKN). \"Sekarang Jokowi justru jualan tanah air. Buat apa jualan tanah air? Mungkin karena IKN nggak bisa beres-beres. Udah minta investasi segala macam (tidak beres), akhirnya Jokowi jual juga pasir itu,\" kata Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (01/05/2023). Perizinan ekspor pasir laut menurut Rocky erat kaitannya dengan strategi militer konflik hukum internasional, yang mana, penjualan pasir laut akan membuat wilayah Singapura makin lama makin mendekat ke Batam, Indonesia. \"ini yang kita anggap sebagai ketidakmasukakalan kebijakan Jokowi. Pasir itu bagian dari hak laut untuk tetap berpasir. Nah sekarang pasirnya dijadikan modal untuk tukar tambah dengan investor di Singapura, misalnya yang menjanjikan dia seolah-olah kalau pasirnya datang nanti mereka akan invest. uangnya akan dipakai Jokowi untuk invest di IKN,\" pungkasnya. (Ida)
Putusan Hakim Tidak Adil: 99 Persen Akibat Suap
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PEPATAH mengatakan, hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi. Karena, putusan hakim, seharusnya, ya seharusnya, sangat jujur dan adil, sangat sempurna. Artinya, putusan hakim tidak memihak, tetapi atas dasar keadilan. Maka itu, institusi yang menegakkan keadilan dinamakan lembaga peradilan, dan tempat proses untuk mencari keadilan dinamakan pengadilan. Sedangkan proses peradilan dipimpin oleh hakim, sebuah jabatan yang sangat terhormat dan mulia, dibandingkan dengan profesi lainnya. Sehingga hakim senantiasa dipanggil dengan ‘Yang Mulia’ di dalam persidangan. Karena putusan hakim selalu berdasarkan kejujuran dan keadilan. Tetapi, putusan hakim bisa menjadi bias, dan tidak adil, ketika ada intervensi dari luar, baik intervensi dari penguasa atau intervensi materi alias suap. Penyuapan kepada hakim akan mengubah putusan hakim, dari putusan yang jujur dan adil menjadi putusan yang memihak kepada penguasa, atau kepada yang bayar, meskipun mereka salah tetapi dicarikan pembenaran. Penyuapan membuat hakim tidak lagi menjadi wakil Tuhan di muka bumi, dan tidak lagi mulia. Penyuapan membuat hakim menjadi hamba setan dan terhina, karena mempermainkan keadilan serta nasib manusia. Denga kata lain, dalam lingkungan steril dan tanpa intervensi atau suap, putusan hakim akan selalu berpihak pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Karena tidak ada alasan sama sekali bagi hakim untuk memutus perkara dengan tidak adil. Sehingga, setiap putusan hakim yang tidak berdasarkan keadilan, hampir dapat dipastikan akibat intervensi atau suap, meskipun tidak ada bukti. Tetapi dapat dirasakan ketidakadilannya. Beberapa kasus suap kepada hakim ada yang terbongkar. Tetapi, mungkin masih banyak kasus suap lainnya yang tidak terungkap. Tetapi dapat dirasakan, karena putusannya terasa janggal dan tidak adil. https://rm.id/baca-berita/parlemen/141643/hakim-agung-tersangka-suap-banyak-aduan-masyarakat-karena-putusan-tidak-adil Memang hakim adalah manusia biasa yang tidak sempurna, dan tidak luput dari kesalahan. Sehingga bisa saja hakim membuat putusan salah dan tidak adil. Untuk mengurangi risiko kemungkinan terjadi kesalahan, maka ditempatkan lebih dari satu hakim dalam setiap proses peradilan. Sehingga kemungkinan salah dalam memutuskan perkara hukum relatif menjadi lebih kecil. Semakin banyak jumlah hakim dalam satu proses peradilan, maka kemungkinan salah dalam memutuskan perkara hukum juga semakin kecil. Oleh karena itu, proses peradilan di Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 hakim konstitusi, terbanyak dari semua proses peradilan di Indonesia. Hal ini nenandakan perkara konstitusi merupakan perkara yang sangat penting bagi negara. Salah satunya, antara lain, mengadili permohonan pemberhentian presiden. Belum lama berselang, Mahkamah Konstitusi, tidak dengan suara bulat, mengabulkan permohonan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, dari 4 tahun menjadi 5 tahun, dengan suara 5-4. Lima hakim konstitusi setuju, empat menolak. https://news.detik.com/berita/d-6738648/putusan-perpanjang-jabatan-pimpinan-kpk-5-hakim-mk-setuju-4-menolak/amp Lima hakim konstitusi berpendapat, masa jabatan pimpinan KPK 4 tahun melanggar konstitusi, melanggar pasal 28D ayat (1) UUD, karena dianggap diskriminatif terhadap masa jabatan pimpinan 12 komisi independen lainnya. Sedangkan empat hakim konstitusi lainnya menilai ketidakseragaman mengenai masa jabatan antar komisi independen tidak dapat ditafsirkan telah menimbulkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminatif, serta timbulnya keraguan masyarakat atas posisi dan independensi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana didalilkan oleh pemohon, yaitu wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Masyarakatpun menilai, putusan lima hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK tersebut terasa sangat janggal, karena tidak konsisten, dan tidak berdasarkan keadilan hukum konstitusi yang berlaku. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh sebagian besar, atau mungkin seluruh, masyarakat. Karena, dalam uji materiil yang hampir sama, yaitu terkait masa jabatan dan periode jabatan kepala desa, yang ditetapkan 6 tahun dan 3 periode, semua hakim konstitusi setuju tidak ada pelanggaran konstitusi. Meskipun masa jabatan kepala desa tersebut sangat lama, dan berbeda dengan masa jabatan kepala daerah lainnya, yaitu 5 tahun dan 2 maksimal 2 periode. https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/03/31/17270861/gugatan-masa-jabatan-kades-tidak-diterima-mk-tetap-bisa-menjabat-sampai-18 Apakah putusan lima hakim konstitusi yang dirasakan tidak adil tersebut termasuk yang 99 persen, yaitu akibat suap? Atau termasuk yang hanya 1 persen, yaitu hakim sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan? —- 000 —-
POPULER
