ALL CATEGORY
Presiden Negarawan vs Presiden Buzzer
Oleh Dr. Anton Permana - Aktivis KAMI, Pemerhati Sosial dan Politik PRESIDEN tipe negarawan akan selalu memikirkan rakyat dan kepentingan negaranya. Bukan sebaliknya, malah rakyat yang gelisah melihat perilaku Presidennya dalam memimpin negara secara suka-suka. Presiden negarawan, pasti mempunyai kebijaksanaan, tahu menempatkan diri tatkala menjadi seorang kepala negara, dan kepala pemerintahan. Beda dengan Presiden buzzer, yang lebih memposisikan dirinya sebagai pelayan oligarkhi dan petugas Partai. Hal ini pasti akan berdampak pada setiap kebijakannya yang otomatis akan selalu berpihak pada Oligarkhi dan kepentingan partai politiknya. Presiden negarawan, punya wibawa, wawasan, dan kebijaksanaan layaknya seorang pemimpin rakyat. Percaya diri dan superior ketika berkumpul dengan para kepala negara, jago diplomasi dan komunikasi dengan negara lain, dan selalu dalam setiap momentum mengambil manfaat untuk kepentingan nasional bangsa dan negara yang dipimpinnya. Beda dengan Presiden Buzzer. Kikuk dan inferior saat bertemu pemimpin negara lain, kemampuan berbahasa minus apalagi diplomasi, dan secara strata pergaulan internasional, justru membuat kebijakan yang menguntungkan negara lain dan oligarkhi tanpa mempedulikan kepentingan nasional negaranya. Alias jadi jongos tapi haus dipuja-puja. Presiden negarawan, akan selalu melahirkan ide, gagasan, dan gestur kebangsaan membangun persatuan rakyatnya. Agar kompak, harmonis, dan berpikiran maju elegan. Beda dengan Presiden buzzer, yang minus wawasan, selalu didikte, baca text setiap bicara (alias kosong gagasan), dan tahunya hanya “gebuk”, ikan tongkol dan masuk gorong-gorong untuk pencitraan menipu rakyat. Dan sengaja memecah belah rakyatnya biar sibuk berantem, saling hujat cakar-cakaran, supaya para oligarkhi dan koruptor tenang merampok sumber kekayaan negara dan anggaran negara. Presiden negarawan, turun ke sawah petaninya sejahtera. Kumpul dengan nelayan, nelayannya sejahtera, bertemu buruh, buruhnya sejahtera, sidak ke rumah sakit dan kantor pemerintahan, pegawainya bahagia, kunjungan keluar negeri bawa investor yang buka lapangan kerja, buat peraturan yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Beda dengan Presiden buzzer. Turun ke sawah besoknya masuk beras import murah. Turun ke nelayan, besoknya kapal kecil nelayan dilarang berlayar dan solar mahal. Bertemu buruh, besoknya keluarkan peraturan yang merugikan buruh, kunjungan keluar negeri, pulangnya bawa hutang dan TKA. Turun ke pasar besoknya harga sembako naik hingga rakyat menjerit. Presiden negarawan itu jujur, bersih hatinya, dan sangat enggan menggunakan tangan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kalau Presiden buzzer, busuk hatinya, tukang tipu dan berbohong adalah hobby dan karakternya. Tidak sesuai antara perkataan dengan perbuatannya. Serta berdarah dingin menghalalkan segala cara menggunakan tangan2 kekuasaannya untuk mendzolimi musuh-musuh dan yang mengganggu kepentingan politiknya. Presiden negarawan akan hidup dengan tenang, bahagia, jadi Pahlawan karena legacy dan sikap perbuatannya tak ada yang membuat luka dan derita. Kalau Presiden buzzer, pasti akan hidup dengan hina, gagah perkasa hanya ketika berkuasa, selama hidup akan dibayangi ketakutan dan dosa, semua prestasi kerja palsu belaka, dan setelah matipun pasti di azab di neraka. Keluarganya pun akan di kejar-kejar amuk massa. Presiden Buzzer, adalah boneka, agen proxy, jongos oligarkhi yang di sulap seolah jadi pemimpin yang baik hati. Padahal semua hanya ilusi dan tipu daya sihir media serta cipta kondisi. Semoga negeri kita segera di jauhkan dari Presiden Buzzer, dan Allah SWT segera menurunkan Presiden Negarawan yang dapat membawa negeri ini kembali menjadi gemah ripah loh jenawi, baldatun toyyibatun warobbun ghofur. InsyaAllah. (*)
Dua Penyuap Para Hakim Agung Dituntut 8 Tahun Penjara
Bandung, FNN - Dua terdakwa penyuap para hakim agung di lingkungan Mahkamah Agung, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto dituntut untuk dipidana penjara selama 8,5 tahun dan 8 tahun oleh penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu. Jaksa Penuntut Umum KPK Wawan Yunarwanto menuntut keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyuap para hakim agung untuk pengurusan perkara di tingkat kasasi. \"Menuntut, supaya majelis hakim pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan,\" kata Wawan. Selain itu, kedua terdakwa itu juga dituntut untuk membayar denda yang sama yakni sebesar Rp750 juta subsider enam bulan kurungan. Adapun jaksa menjelaskan, kedua terdakwa itu dituntut bersalah telah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama dan kedua alternatif pertama. Khusus untuk Heryanto Tanaka, jaksa juga menuntut bersalah sesuai dakwaan ketiga alternatif pertama yakni melanggar Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dia menjelaskan hal-hal yang memberatkan bagi tuntutan itu yakni para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, menurutnya perbuatan para terdakwa merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, yaitu mahkamah agung RI. \"Bahwa para terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana korupsi,\" kata dia. Sedangkan hal-hal yang meringankan, menurutnya para terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah terjerat kasus hukum. Dalam perkara pengurusan perkara di lingkungan MA, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto berperan sebagai pemberi suap kepada sejumlah hakim agung, diantaranya Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh dengan uang sebesar 110 ribu dolar Singapura dan 220 ribu dolar Singapura, dan yang lainnya. Heryanto dan Ivan memberi suap karena menginginkan majelis hakim di MA yang memeriksa perkaranya agar mengabulkan kasasi mengabulkan kasasi perdata Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait masalah keuangan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.(ida/ANTARA)
Penagihan Kepada Debitur BLBI Berlanjut Meski Ganti Pemerinta
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan penagihan utang terhadap para obligor/debitur BLBI tetap berlanjut meskipun pejabat-pejabat yang berwenang di lembaga pemerintahan berganti setelah Pemilihan Umum 2024.Mahfud yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menjelaskan utang para obligor/debitur tetap tercatat dan tidak akan terhapus sampai mereka melunasi utangnya, yang merupakan uang negara.\"Komitmen (menagih utang) sudah pasti, nanti pada akhir tugas (Satgas BLBI) kami akan membuat catatan ini yang masih harus ditagih karena yang nyetempel (membubuhkan stempel) itu Menteri Keuangan. Itu tentu mengikat pemerintah berikutnya. (Itu menjadi) tugas pemerintah, siapa pun yang memerintah,\" kata Mahfud MD selepas acara serah terima aset eks BLBI di Jakarta, Selasa.Oleh karena itu, dia mengingatkan para obligor/debitur segera melunasi utangnya kepada negara karena pemerintah tetap mengejar dan menagih mereka meskipun mereka telah berganti kewarganegaraan.Mengenai obligor/debitur yang telah menjadi warga negara asing, Mahfud menyampaikan itu bukan masalah karena aset-aset mereka yang menjadi jaminan ada di Indonesia.\"Barangnya ada di sini, yang dijaminkan ada di sini barangnya. Mudah-mudahan nanti tahun ini bisa keluar Undang-Undang Perampasan Aset. Itu bisa dipakai juga,\" kata Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI.Dia menjelaskan saat ini Satgas BLBI dapat menagih dan memaksa para debitur membayar utang mereka kepada negara melalui aturan hukum yang lain, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.Dalam PP itu, pemerintah dapat memblokir, menyita aset, dan mencekal para obligor/debitur yang tidak membayar utang, atau tidak punya itikad baik untuk melunasi utangnya.Mahfud menyebut sanksi-sanksi itu sebagai pembatasan hak keperdataan dan layanan publik bagi para obligor/debitur. Misalnya, mereka tidak lagi dapat mengajukan kredit ke bank, paspor mereka dicekal sehingga mereka tidak dapat berpergian ke luar negeri.\"Sudah ada payung hukumnya untuk kami melakukan itu. Payung hukumnya sudah keluar. Jadi, dimohon kooperatif, yang selama ini menghitung tidak ketemu-ketemu (nilai utangnya, red.), mari kita bertemu (dan membahas) bagaimana penyelesaiannya,\" katanya.Satgas BLBI, yang terdiri dari beberapa kementerian/lembaga, mulai bekerja sejak Presiden RI Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).Dalam Keppres itu, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember 2023.Sejak mulai bertugas pada Juni 2021 sampai Mei 2023, atau dalam kurun waktu hampir dua tahun, Satgas BLBI berhasil mengembalikan Rp30,66 triliun dari para obligor/debitur BLBI.Rinciannya, Rp1,1 triliun dalam bentuk uang (PNBP ke kas negara), penyitaan dan penyerahan barang jaminan lain dan penyerahan jaminan aset seluas 1.784,34 hektare yang estimasi nilainya Rp14,77 triliun, penguasaan fisik aset properti seluas 1.862,91 hektare yang estimasi nilainya setara Rp9,278 triliun.Kemudian, penyerahan aset kepada kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah seluas 278,6 hektare dengan estimasi nilai Rp3,07 triliun, dan penyertaan modal negara (PMN) nontunai seluas 54 hektare dengan estimasi nilai Rp2,49 triliun.Mahfud dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani optimistis sampai akhir 2023 Satgas BLBI dapat menagih setidaknya 50 persen dari total Rp110,45 triliun uang negara yang dipinjam para obligor/debitur BLBI.(ida/ANTARA)
Hakim Diminta Tegas Mengatasi Mafia Tanah
Kota Bengkulu, FNN - Ketua Mahkamah Agung (MA) RI Syarifuddin meminta agar para tegas mengatasi mafia tanah dengan mengadili perkara tersebut dengan teliti, sungguh sungguh dan profesionalitas. \"Kasus tanah banyak, bukan hanya di Provinsi Bengkulu. Karena itu saya mengharapkan betul kepada para hakim agar mengadili perkara tersebut dengan teliti dan bersungguh-sungguh,\" kata dia di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, Rabu. Selain itu, para hakim diminta untuk tidak ragu melakukan pemeriksaan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tanah sesuai dengan keilmuan yang dimiliki.Dengan demikian, para hakim dapat memberikan hasil putusan yang menunjukkan keadilan bagi para pencari keadilan.\"Jika kita bekerja sesuai dengan keilmuan yang dimiliki, praktek yang cukup serta integritas yang tinggi, saya yakin bahwa hasil yang diberikan oleh putusan tersebut akan menunjukkan keadilan bagi para pencari keadilan,\" sebut dia.Hal senada juga disampaikan oleh Humas Pengadilan Negeri Bengkulu Ivonne Tiurma Risma menerangkan bahwa untuk untuk kasus mafia tanah yang ada di Provinsi Bengkulu, para hakim dituntut untuk lebih profesional agar tidak ada indikasi keterlibatan untuk membantu pihak pihak yang memiliki kepentingan.\"Jadi kita berdasarkan fakta sesuai dengan bukti yang ada dan kami memberikan putusan sesuai dengan bukti bukti yang ada di dalam persidangan,\" terang dia.Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu melakukan penahanan terhadap tersangka kasus mafia tanah yaitu T usai menjalani pelimpahan tahap kedua dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Bengkulu ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pidana umum.Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bengkulu Ristianti Andriani menyebutkan bahwa tersangka T merupakan tersangka tindak pidana dengan sengaja memakai akta palsu di lahan seluas 1,5 hektare di Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu yang merupakan milik korban Ozwizar.\"Kami melakukan penahanan terhadap tersangka T usai pelimpahan kasus dari Polda Bengkulu ke JPU Kejaksaan Tinggi,\" sebutnya.Ia menjelaskan, terkait kasus tersebut, tersangka T menggunakan sertifikat atau surat palsu untuk mengkavling lahan seluas 1,5 hektare lahan milik korban.Kemudian lahan tersebut dijadikan korban tanah kavlingan dengan luas 15 x 20 meter persegi dan dijualnya seharga Rp30 juta per kavling dengan total pembeli sebanyak 35 orang.Diketahui kasus mafia tanah merupakan atensi Jaksa Agung RI ST Burhanuddin yang harus di tuntaskan tanpa pandang bulu oleh para jaksa karena perbuatan tersangka mafia tanah selain merugikan tapi juga meresahkan masyarakat.(ida/ANTARA)
Moge Rafael Alun yang Sering Dipamerkan Mario Dandy Disita
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita motor gede (moge) jenis Harley Davidson milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo usai melakukan penggeledahan di sebuah rumah kawasan Tangerang Selatan, Rabu (6/6).\"Benar, KPK telah selesai melakukan penggeledahan dua rumah tersangka RAT di kompleks P&K Cirendeu, Tangerang Selatan. Dari penggeledahan itu, tim penyidik menemukan dokumen terkait dengan perkara dan 1 unit motor gede merek HD,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu.Ali mengatakan bahwa tim penyidik selanjutnya melakukan penyitaan terhadap 1 unit moge tersebut sebagai bagian dari penyidikan kasus korupsi dengan RAT sebagai tersangka.Lebih lanjut Ali juga membenarkan bahwa motor gede merek Harley Davidson tersebut adalah moge yang kerap dipamerkan oleh anak Rafael, Mario Dandy Satriyo, di media sosial.\"Betul, dugaan moge yang sering dipakai anak tersangka,\" ujarnya.Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita kembali aset yang diduga milik Rafael Alun Trisambodo berupa 1 unit moge Triumph 1200 cc di Yogyakarta, serta 1 unit Toyota Land Cruiser dan Toyota Camry di Kota Solo.Penyidik KPK juga menyita 3 unit rumah milik Rafael, yakni rumah di Simprug, indekos di Blok M, dan kontrakan di Meruya.Ali mengatakan bahwa tim penyidik KPK akan terus melakukan penelusuran aset terkait dengan perkara korupsi dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk tersangka Rafael Alun Trisambodo.\"KPK masih terus melakukan follow the money dan identifikasi aset terkait dengan perkara ini untuk optimalisasi asset recovery dari hasil korupsi,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
ASEAN Coast Guard Forum 2023 Membahas "IUU Fishing"
Jakarta, FNN - Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI memimpin ASEAN Coast Guard Forum 2023 di Jakarta pada 6–9 Juni guna membahas kerja sama menjaga perairan dari berbagai ancaman, salah satunya illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU fishing).Forum yang untuk pertama kalinya dipimpin Indonesia itu dihadiri oleh enam negara anggota ASEAN, yaitu Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam.\"Tujuan dari pelaksanaan ASEAN Coast Guard Forum ini adalah pertama, kami membuat komunitas untuk bisa jaga keamanan dan stabilitas untuk ASEAN dan kami membuat jaring komunikasi. Kami melaksanakan information sharing, kemudian ada pelatihan, ada koordinasi yang lain,\" kata Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia saat jumpa pers usai membuka ASEAN Coast Guard Forum 2023 di Jakarta, Rabu.Aan menjelaskan negara anggota ASEAN menghadapi masalah serupa untuk menjaga keamanan laut, di antaranya penangkapan ikan secara ilegal, pelanggaran batas wilayah, dan penyelundupan.Oleh karena itu, ASEAN Coast Guard Forum tidak hanya menjadi ajang memperkuat kerja sama menghadapi persoalan dan tantangan tersebut, tetapi juga membangun rasa percaya antarsesama badan keamanan laut (coast guard) di kawasan perairan Asia Tenggara.\"Misalnya, saya punya informasi ada kapal yang kami curigai masuk ke wilayah Filipina. Kami akan menginformasikan ke teman-teman yang ada di Filipina. Demikian juga dengan Malaysia. Bahkan, saya dengan APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia) sudah sering kali kami saling membantu,\" jelas Aan.Menurut dia, masing-masing negara perlu saling menghormati kedaulatan, batas wilayah, dan aturan. Namun, ada berbagai mekanisme kerja sama untuk menjaga wilayah perairan di masing-masing negara dan kawasan.\"Yang terpenting adalah kami melaksanakan berbagi informasi atau information sharing. Ini yang sangat penting,\" kata Aan.Dalam ASEAN Coast Guard Forum 2023, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar tidak hadir. Namun, itu bukan berarti forum tersebut kurang didukung. Menurut Aan, ketiga negara itu tidak hadir karena ada urusan lebih penting di negaranya masing-masing.\"Contoh, dari Kamboja tidak hadir karena ada bencana, ada juga yang lagi pemilihan umum sehingga diwakili oleh kedutaan besarnya di sini. Bukan berarti semuanya tidak setuju, tetapi (yang setuju) di atas 50 persen, bahkan 60 persen setuju dengan ASEAN Coast Guard Forum (ACF),\" ujar Aan Kurnia.ASEAN Coast Guard Forum 2023 merupakan tindak lanjut dari pertemuan teknis para ahli (TEGM) di Cebu, Filipina, pada 1-4 Mei 2023.(ida/ANTARA)
Komisi I DPR Menggelar Rapat Tertutup Membahas Anggaran Bersama Kemhan/TNI
Jakarta, FNN - Komisi I DPR RI di Jakarta, Rabu, menggelar rapat kerja secara tertutup dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI beserta TNI AD, TNI AL, dan TNI AU untuk membahas anggaran.\"Seperti biasa kami usulkan dari meja pimpinan kalau rapat anggaran dengan Kementerian Pertahanan sifatnya tertutup,\" kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, kompleks Gedung DPR RI, Jakarta.Rapat kerja tersebut beragendakan pembahasan realisasi dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2022, kemudian membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemhan RI dan TNI Tahun 2024.Di awal, Meutya menyampaikan bahwa dalam rapat kerja tersebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berhalangan hadir karena pada saat bersamaan memiliki agenda khusus sehingga Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra yang mewakilinya.Selain itu, kata dia, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono juga berhalangan hadir karena mempersiapkan menjadi tuan rumah dan menjamu pertemuan ASEAN Chief of Defence Forces Meeting (ACDFM) Ke-20 pada tanggal 6 hingga 8 Juni di Bali.\"Panglima menyampaikan permohonan maaf tidak dapat menghadiri. Panglima diwakili oleh Kasum TNI (Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan). Beliau juga sudah secara informal menyampaikan langsung, jadi tidak hanya surat formal permintaan maaf kepada pimpinan maupun seluruh anggota Komisi I,\" ujarnyaMeutya juga mengatakan bahwa Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo berhalangan hadir dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR karena tengah mengikuti giat di Jepang. Kasau diwakili oleh Wakil Kepala Staf TNI AU (Wakasau) Marsdya TNI Agustinus Gustaf Brugman.Sementara itu, lanjut dia, dalam rapat kerja tersebut hadir langsung Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali.\"Kami senang Pak Kasad hadir hari ini karena tentu kami juga perlu di-update hal-hal terkait dengan Papua. Jadi, tepat sekali beliau hadir, yang terhormat Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Kemudian di samping Pak Kasad, ada Pak Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali yang juga hadir langsung,\" kata Meutya.(ida/ANTARA)
Anis Matta: Partai Gelora akan Lakukan Revolusi Total Sistem Pendidikan
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, salah satu reformasi besar yang akan dilakukan Partai Gelora apabila diberikan kesempatan untuk memimpin bangsa ini adalah melakukan revolusi total Sistem Pendidikan. \"Sistem pendidikan kita ini, tidak akan pernah melahirkan orang-orang yang bisa berpikir kompleks, karena sedari awal unsur-unsur kepribadian kita sebagai manusia itu tidak terpenuhi dengan baik,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Rabu (7/6/2023). Misalnya, soal pelajaran sastra, seni dan musik, yang tidak terlalu didalami oleh orang-orang kita. Padahal disitu ada pergolakan mendalam mengenai budaya global di era globalisasi saat ini. Dimana semua negara seperti Amerika, Korea, India dan China tengah berlomba-lomba untuk memproduksi produk kebudayaan mereka agar bisa mempengaruhi dunia. \"Jadi kalau kita melihat temuan teknologi itu bukan hanya sekedar berpikir kemampuan scientfic orang. Kalau kata Einstein (Albert Einstein) itu imajniasi, yang lebih penting dari science itu sendiri. Itu semua didrive oleh imajinasi, tapi di kita umumnya kurang imajinatif,\" ujarnya. Akibat tidak memiliki imajinatif, menurut ketua umum partai nomor 7 dalam Pemilu 2024 ini, tidak banyak pemimpin politik maupun pejabat publik lainnya di Indonesia sekarang yang punya imajinasi besar. \"Itu karena sistem pendidikannya tidak memungkinkan untuk berminajasi, itu masalahnya. Sehingga anda tidak menemukan orang-orang yang visioner, karena sistem pendidikannya tidak memungkinkan dia berpikir kompleks. Harusnya kita selalu berpikir jauh menerawang dan imajinatif. Tapi kita selalu berpikir hari-hari, dialy dimana yang penting kita hari ini hidup enak,\" ungkapnya. Menurut Anis Matta, sistem pendidikan saat ini perlu dirombak secara total, sehingga memungkinkan semua orang berpikir kompleks dan memiliki imajinasi. \"Pemimpin di seluruh dunia itu berhasil, karena imajinasi, mereka memiliki imajinasi,\" katanya. Selain melakukan revolusi sistem pendidikan, Partai Gelora kata Anis Matta, juga akan mendorong penggunaan bahasa Indonesia oleh para pemimpin dan pejabat di forum-forum internasional. \"Kita kadang-kadang justru minder menggunakan bahasa Indonesia. Pemimpin kita di luar negeri maunya berbahasa Inggris, seakan-anda anda berbahasa Inggris, itu anda cukup cerdas dan terdidik,\" katanya. Padahal Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden China Xi Jinping dan mantan Presiden Soeharto tidak pernah menggunakan bahasa Inggris, tetapi mereka bangga menggunakan bahasanya sendiri, bukan karena tidak bisa berbahasa Inggris. \"Pengguna bahasa Indonesia atau Melayu itu penggunanya mencapai lebih dari 300 juta orang, kenapa kita tidak bangga dengan itu. Harusnya kita mendapatkan hadiah nobel sastra sebagai negara pengguna bahasa Indonesia yang sangat besar. Ini sangat miris,\" katanya. Hal itu, kata Anis Matta, sekali lagi kuncinya adalah di sistem pendidikan, karena orang tidak diajak sejak awal untuk berpikir kompleks, bukan hanya berpikir kritis atau logika satu, tetapi bagaimana membangun kemampuan berpikir keseluruhan secara kompleks. \"Sehingga nanti anda bisa menemukan hal-hal baru dari kemampuan berpikir kompleks itu, yang tidak ada sebelumnya,\" jelas Anis Matta. Pengagum sastrawan Chairil Anwar dan Pujangga Baru ini mengaku kagum dengan karya-karya sastra mereka yang tidak bosan untuk dibaca. Sebab, karya mereka memuat kisah-kisah pergulatan budaya dikelola sedemikian rupa dalam sebuah cerita, sehingga menjadi menarik dan abadi. \"Di kita ini sebenarnya banyak yang kontradiksi, bukan hanya di karya sastra saja, tetapi juga peninggalan budaya seperti Candi Borobudur yang dibangun sebelum abad 9, bahkan sebelum Renaissance bisa memproduksi satu keajaiban dunia. Tapi setelah itu tidak ada peninggalan lagi, kita mengalami distkontinyu tidak hanya di sastra, produk budaya, tetapi diskontinyu di semua lini,\" papar Anis Matta. Dalam industri perfilman misalnya, Indonesia sebenarnya sudah memiliki kemampuan teknis di Industri perfilman, tetapi negara tidak mendukung, dan pemerintah tidak memberikan bantuan untuk membesarkan industri perfilman, semua dikelola oleh swasta. \"Ini juga impian kami di Partai Gelora, kita akan membuat \'Cinema City. Ini lebih strategis bagi pemerintah untuk membuat project seperti ini, daripada project lain. Di situ ada industri perfilmannya, teknolginya perbankan, universitas, dan ekonomi kreatifnya dan lain-lain semua terkumpul di situ,\" katanya. Model pembangunan seperti ini, lanjutnya, akan mengurangi ongkos atau pembengkakan biaya pembangunan proyek-proyek, karena semua difokuskan di tempat tersebut, sehingga akan mengakselerasi pertumbuhan dan produktivitas tenaga kerja. \"Tapi itu semua kuncinya juga ada di sistem pendidikan. Kami membayangkan bagaimana pendidikan kesenian itu dapat melahirkan produk kebudayaan, dan menjadi salah satu unggulan utama dari Indonesia seperti halnya Korea. Dengan membungkus keunggulan budaya dengan kemuajuan ekonomi dan kekuatan teknologi, diharapkan Indonesia akan menjadi Superpower baru,\" pungkasnya. (*)
Pilpres adalah Masa Depan Keluargaku (Refleksi Imajiner Jokowi)
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) HARUSKAH aku berhenti mencampuri pilpres? Makin besar arus sosial-politik yang berbalik arah melawanku. Baru sekarang aku sadar sesungguhnya aku bukan menentang Anies Baswedan, melainkan suara orang tertindas. Dan mereka yang belum lupa pada cita-cita reformasi. Para cendekiawan ikut menudingku: Cukup Jokowi, cukup! Malam yang basah kian sunyi saja. Di bawah kembang-kembang yang layu suara jangkrik yang merana seolah memberi tahu aku: hidup hanyalah kefanaan yang percuma. Fir\'aun pun mati. Dan piramida yang mereka bangun hanya menjadi pengingat atas arogansi pemimpin dan penderitaan rakyat. Aku mulai takut. Daftar panjang kesalahanku disodorkan kepadaku. Juga rentetan kebohonganku disertai nasihat, mungkin juga ejekan: \"Sadarlah Jokowi. Berhenti di sini lebih baik daripada kelak menanggung aib\". Dulu aku mengira sebuah dusta bisa ditutupi dengan dusta yang lain. Nyatanya, ia beranak pinak dan tak mungkin lagi dikendalikan. Rupanya seseorang tak bisa membohongi semua orang sepanjang waktu. Sekarang semua orang mencurigai setiap kata yang terlontar dari mulutku. Dia sedang berdusta lagi! Para cendekiawan tak henti menunjuk kebijakan ugal-ugalan yang aku buat. Tadinya aku menertawai mereka sebagi barisan sakit hati yang menginginkan jabatan. Kadang aku mendiskusikan dengan pembantuku terkait kebijakan yg membuat gaduh di masyarakat. Bukan untuk mencari kebenaran, melainkan cara untuk membungkam para pengeritikku. Maka dalam banyak kesempatan aku menakut-nakuti rakyat. Hati-hati dengan kaum radikal dan intoleran. Mereka mengusung politik identitas, mengancam Pancasila! Orang-orang semacam ini harus kita dengar aspirasinya? Tidak. Karena kita tidak mau \"Islam rahmatan lilalamin\" berubah menjadi Islam HTI atau ISIS. Tapi org menganggap stigma ini hanya dalih untuk menjustifikasi kriminalisasi terhadap kaum oposisi. Para cerdik pandai yang dulu mendukungku mulai terbangun dari siuman. Aku kecewa, tapi aku tak heran. Mereka punya pikiran dan nurani. Dulu mereka gigih membela aku didasarkan pada pikiran dan hati nurani juga. Ketika belangku terungkap, ketika spirit reformasi lenyap dari pemerintahanku, wajar kalau mereka marah. Aku terlalu percaya diri. Toh, rakyat banyak menyokongku, akademisi mengamini setiap pernyataanku, DPR mengabulkan semua yang yg aku mau, institusi-institusi negara dan cabang-cabang pemerintahan seiya sekata dengan aku. BuzzerRp pun tetap kencang memaki dan merundung siapa saja yang memprotes kebijakanku. Pokoknya, aku merasa bak pangeran dari kahyangan yang melenggang sempurna di muka bumi. Dengan kuasa yang sedemikian besar, aku aman untuk menerabas konstitusi sekalipun. Biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Lihat, sejumlah RUU Omnibus Law yang hanya melayani kepentingan oligarki dan membuka luas ruang korupsi, semuanya lolos. Tentu layak kalau aku berbangga diri. Bukan hanya Soeharto, aku pun bisa mengubah DPR menjdi tukang stempel doang. Bukan cuma itu. Masih banyak norma konstitusi yang aku jungkirbalikkan. KPK, MA, bahkan Mahkamah Konstitusi aku alihfungsikan menjadi alat politik untuk melayani kpentingan keluarga dan konco-koncoku. KSP Moeldoko aku suruh bermain di MA. KPK aku perintahkan ancam MA kalau tidak mengabulkan PK Moeldoko. Menteri dari partai yang tidak tunduk pada kemauanku, aku perintahkan untuk dikriminalisasi. Lalu, kubilang pada istriku: tak banggakah kau bersuamikan aku!? Kau mau apa sekarang, Nduk? Katakan! Tak mengapa semuanya hancur kalau tak mengikuti kemauanku, karena kehancuran yang datang dari tindakanku memperlihatkan besarnya kekuasaanku. Efeknya menimbulkan ketakutan pada siapa saja. Dus, memudahkan aku mengatur segalanya, termasuk mengatur koalisi partai-partai dan siapa yang harus mereka capreskan. Siapa saja boleh asal jangan Anies. Dia terlalu anggun dalam perkataan dan sikap. Dus, terlihat lebih elok ketimbang aku. Mana bisa aku terima? Aku benci dan dendam padanya. Setelah mengalahkan loyalisku, Ahok, dia menghentikan proyek reklamasi milik kroni-kroniku. Jelas dia tak menghargai aku. Padahal, semua org telah mentahbiskan aku sebagai penguasa tunggal negeri ini. Apakah dia lebih besar dari para jenderal -- Moeldoko, Prabowo, Wiranto, dan LBP -- yang patuh pada perintahku? Berani-beraninya dia mau dicapreskan! Padahal, sudah aku bilang kepada banyak orang untuk disampaikan kepadanya bahwa pilpres adalah mainanku dan dia tak boleh ikut serta. Dia hanya senyum. Senyum yang lebih pahit daripada jadam. Bahkan, belakangan ini sudah berani dia mengeritik pikiran dan kebijakanku. Maka, biarlah aku bicara terus terang kepada dunia bahwa aku akan memihak capres yang aku sukai. Mau marah? Silakan. Aku undang para pemimpin media dan content creator ke Istana untuk menjelaskan bahwa aku tak akan netral demi masa depan bangsa dan negara. Kalau presiden penggantiku melanjutkan legacy-ku, dalam waktu 13 tahun Indonesia akan keluar dari middle income trap. Pendapatan per kapita kita tak akan kurang dari US$ 10 ribu. Aku perhatikan wajah tamu-tamuku. Sepertinya mereka tak percaya pada omonganku. Mereka lebih fokus pada niatku untuk mencurangi jalannya pilpres. Seolah mereka berkata: \"Tidak elok skema yang kau mainkan. Sebagai presiden, kau harus netral dan adil.\" Memang Anies tak aku rekomendasikan untuk menjadi penggantiku. Rasa-rasanya mereka bisa menebak alasanku: dia akan membatalkan IKN. Apakah dia tak tahu bahwa proyek mercusuar itu akan menjadi satu-satunya legacy-ku yang akan diingat bangsa ini sepanjang masa? Banyak orang bilang itu proyek mubazir dan tidak bermoral di tengah kemiskinan rakyat. Aku balik bertanya: Apakah kemiskinan rakyat lebih penting daripada ambisiku? Aku Jokowi, ingat itu! Anies bilang dia akan melanjutkan pembangunan IKN karena UU-nya sudah ada. Bah, seperti aku tak mengenal dia saja. Dia tokoh yang sangat rasional dan selama memimpin Jakarta dia selalu memprioritaskan keadilan sosial dalam setiap kebijakannya. Karena itu, aku yakin dia akan membatalkannya. Lagi pula, tidak ada investor domestik maupun mancanegara yang tertarik berinvestasi di sana meskipun semua kemudahan sudah aku sediakan. Pembangunannya akan menggunakan porsi APBN yang sangat besar. Belum lagi proyek ini tidak populer. Maka tidak masuk akal Anies akan melanjutkannya. Negara bisa bangkrut disebabkan utang yang sudah mengkhawatirkan. Bahkan, seharusnya aku sendiri yang menghentikan ambisiku. Tapi aku sudah terlanjur berkoar. Berbohong pula bahwa APBN tak akan digunakan. Membatalkannya hanya akan menjatuhkan gengsiku dan membenarkan posisi para pengkritik. Padahal, sifat mengalah bukan watakku. Apalagi sudah ada dana APBN yang digunakan dan hutan di sana sudah gundul. Aku akan terlihat bebal. Kepala batu pula. Tapi orang bilang presiden harus berani mengambil keputusan strategis yang dianggap benar sekalipun harus melawan opini publik. Diam-diam ada yang membisikki aku: \"Pak, lebih baik terlihat bebal tapi menyelamatkan duit rakyat daripada pongah yang menjerumuskan negara ke dalam kebangkrutan.\" Langsung aku bentak: \"Tahu apa, kamu!\" Biar dia tak mengulangi pernyataan yang mengintimidasi aku itu. Apapun yang akan terjadi aku mau IKN tetap berlanjut. Yakin aku, kalau nanti menang, Ganjar Pranowo akan didorong Megawati untuk menuntaskannya. Bukankah pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan adalah rencana Bung Karno dan Mega selalu memelihara legacy dan cita-cita ayahnya? Prabowo pun akan melanjutkan kalau pemerintahannya ingin mendapatkan dukungan Mega. Ada hal lain lagi yang aku takutkan dari Anies. Bukan tidak mungkin dia akan menghadang dinasti politik dan bisnis keluargaku. Tentu saja dia tak punya niat itu. Tapi ingat, Anies bekerja berdasarkan aspirasi rakyat dan cita-cita kemerdekaan. Bila rakyat menuntut dia membasmi KKN, dia tak punya pilihan lain. Tommy Soeharto saja bisa dikerangkeng karena masalah KKN pasca ayahnya lengser. Cita-cita kemerdekaan yang dimaksud Anies adalah mengerahkan seluruh sumber daya bangsa untuk menghadirkan keadilan sosial bagi semua. Kasihan, sudah terlalu lama rakyat ditelantarkan oleh penguasa. Pasti IKN tidak termasuk cita-cita kemerdekaan. Jalan menjegal Anies belum tertutup. Aku masih punya kartu untuk dimainkan. Sekarang aku menekan MA terkait upaya Moeldoko mencopet Demokrat sehingga Koalisi Perubahan untuk Persatuan bubar. Aku juga masih bisa paksakan Firli Bahuri menjerat Anies dalam kasus \"korupsi\" apa saja. Proyek pembangunan Jakarta selama kepemimpinannya pasti bisa dieksploitasi untuk dijadikan masalah. Walakin, negara bisa tergelincir ke dalam kekacauan bila dia disingkirkan secara vulgar. Anies sekarang telah menjadi ikon perubahan yang didambakan rakyat. Sementara, apapun alasan pemerintah untuk mendepaknya dari kontestasi pilpres tak akan ada orang yang percaya. Setan pun tidak. Aku juga akan ditekan negara-negara demokrasi untuk menyelenggarakan pemilu secara fair. Dus, aku akan menghadapi musuh dari dalam maupun luar. Apa yang mesti aku lakukan? Jalan paling aman dan bisa diterima kawan maupun lawan adalah membentuk koalisi besar -- terdiri dari PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, PAN, PPP -- dengan pasangan Ganjar dan Prabowo melawan Anies. Sayangnya, Prabowo ogah kalau hanya menjadi cawapres Ganjar. Bila posisinya dibalik, Mega pasti tak mau Ganjar menjadi cawapres Prabowo. Kalau ada tiga atau empat koalisi, dimana Ganjar, Prabowo, Anies, dan Airlangga Hartarto yang bersaing, maka Anies berpotensi menang. Keadaan memang sulit. Haruskah aku menyerah pada realitas politik apa adanya? Tidak. Aku harus terus cawe-cawe untuk memastikan capresku terpilih dan keluargaku aman pasca aku lengser. Meskipun ada saja orang yang menertawai jalan pikiranku. Mana mungkin orang yang tak lagi berkuasa bisa mengatur orang yang sedang berkuasa. Mimpi kali. Ya namanya usaha siapa tahu berhasil. Tangsel, 7 Juni 2023
KAMI Lintas Provinsi Serukan Pemakzulan Presiden
Surakarta, FNN - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) lintas provinsi mengeluarkan pernyataan keras agar rakyat bergerak memakzulkan presiden. Dalam rilis yang diterima redaksi FNN, Rabu (07/06/2023) KAMI menemukan beberapa alasan perlunya menurunkan presiden di tengah jalan, antara lain: Bahwa, tindakan Jokowi sebagai Presiden aktif sekaligus Kepala Negara, cawe-cawe atau berpihak secara langsung bahkan “ikut aktif” sebagai “timses” memenangkan Capres pilihannya telah melanggar Sumpah Jabatannya yang diucapkan atas nama Allah di antaranya berkewajiban bersikap dan bertindak seadil-adilnya. Bahwa, Presiden secara sadar telah melanggar Sumpah Jabatan akan berlaku adil, serta “memaksakan” keinginannya untuk menempatkan pengganti dirinya dan secara vulgar menyatakan dirinya akan cawe-cawe memenangkan pilihannya pada Pilpres 2024, sehingga berakibat Pilpres 2024 tidak berlangsung jujur dan adil. Bahwa, tindakan Jokowi untuk cawe-cawe dalam proses Pilpres 2024 secara vulgar diungkapkan pada media telah melanggar TAP MPR no VI tahun 2001 tentang Etika Politik dan Pemerintahan di antaranya mewujudkan pemerintahan yang bersih, menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan. Bahwa, TAP MPR No. VI tahun 2001 juga mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Bahwa, tindakan Jokowi sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi serta keberlanjutan Pemilu, karena dipastikan Pemilu 2024 tidak akan terselenggara secara jurdil. Bagaimanapun jika Jokowi sebagai Presiden dan sebagai Kepala berpihak dan tidak netral, serta tidak berlaku adil maka akan menyebabkan kecurangan Pemilu secara sistemik, masif dan terstruktur karena langsung atau tidak langsung, semua infrastruktur yang berada dibawah Presiden, diperintah ataupun tidak, harus menuruti kemauan Jokowi. Bahwa, melanggar sumpah jabatan dan perbuatan tidak adil dan tidak secara Politik dan Pemerintahan merupakan perbuatan tercela seperti yang diamanahkan pada Pasal 7 A UUD sehingga Jokowi tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sesuai kajian KAMI Lintas Provinsi secara mendalam demi keberlangsungan Pemilu secara jujur dan adil serta menjamin persatuan bangsa dan penegakan NKRI, maka KAMI meminta: 1. Agar DPR segera bersidang untuk melakukan proses pemakzulan Presiden Jokowi karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden karena perbuatan tercela melanggar sumpah dan etika politik pemerintahan. 2. Jika DPR, MPR dan MK tidak mampu melakukan proses pemakzulan tersebut, ini berarti bahwa ketiga lembaga tinggi Negara tersebut tidak lagi berfungsi. Untuk hal tersebut KAMI Lintas Provinsi menyerukan agar rakyat bersama TNI bergerak serentak untuk menjaga Negara tercinta ini dari kekacauan kehidupan berbangsa dan bernegara. Surakarta, 06 Juni 2023 KOALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA (KAMI) LINTAS PROVINSI KAMI JAWA TENGAH (Mudrick SM Sangidu) KAMI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Syukri Fadholi) KAMI JAWA TIMUR (Daniel M Rasyid) KAMI JAWA BARAT (Syafril Sjofyan) AP-KAMI DKI JAKARTA (Djudju Purwantoro) KAMI BANTEN (Abuya Shiddiq) KAMI SUMATRA UTARA (Zulbadri) KAMI RIAU (Muhammad Herwan) KAMI KALIMANTAN BARAT (H. Mulyadi MY, S.Pi, M.MA) KAMI SUMATERA SELATAN (Mahmud Khalifah Alam S.Ag). KAMI SULAWESI SELATAN (Geralz Geerhan) KAMI KEPULAUAN RIAU (Drs. H. Makhfur Zurachman M.Pd.) KAMI JAMBI (H. Suryadi) KAMI ACEH (Saiful Anwar S.H., M.H.) SEKRETARIS (Sutoyo Abadi)
POPULER
