ALL CATEGORY
Bangsa tanpa Pikiran
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) UNTUK pertama kalinya sejak 2014, bangsa ini berjalan tanpa pikiran. Juga etika dan norma. Tidak ada peta jalan (road map) untuk menuntun perjalanan bangsa di tengah tantangan internal dan eksternal yang serius, dinamis, dan rumit. Tiba-tiba saja orang-orang pandai berhenti berpikir dan menyerahkan nasib bangsa kepada pemimpin yang tak punya gagasan tentang bagaimana cara bangsa dimajukan dan kredibilitasnya sebagai bangsa muda yang sedang bangkit dihormati bangsa lain. Sebagian besar cerdik pandai itu tak tahu lagi benar-salah, baik-buruk, pantas-tidak pantas. Menurut Ketum Muhammadiyah Prof Haedar Nashir dalam tulisannya \"Keringkihan Berbangsa\", mentalitas lemah yang bersenyawa dengan sistem yanh sama lemahnya, akhirnya membuahkan daur ulang kesalahan demi kesalahan dalam kehidupan berbangsa. Sementara pemerintahan Jokowi bukan saja tidak hadir untuk menyelesaikan masalah, malah ikut memproduksi masalah. Fungsi wasit yang adil menjadi hilang dari negara dalam lm mengatasi perbedaan. Dari kuasa negara yang tidak objektif itulah lahir arogansi dan kejahilan. Presiden Jokowi justru sibuk cawe-cawe dalam mengatur koalisi parpol dan mengkondisikan para bakal capres-cawapres yang akan berkontestasi di pilpres. Bakal capres yzng dianggap tak meneruskan legacy-nya hendak disingkirkan. Sejak kapan outgoing presiden di sebuah negara demokrasi dibolehkan mengatur pilpres sedemikian vulgarnya? Hanya bacapres yang berjanji akan meneruskan legacy-nya yang di-endorse. Pertanyaannya: memangnya Jokowi punya legacy? Kalau yzng dimaksud adalah infrastruktur, politik dinasti, korupsi, dan utang yang menggunung, memang iya. Tapi legacy-nya seharusnya berupa gagasan besar sebagaimana yang diwariskan para founding fathers, seperti Soekarno, Hatta, Sutan Syahrir, dan Muhammad Natsir. Karena Jokowi tak punya gagasan, dan karena itu tak apple to apple dengan tokoh-tokoh itu -- bahkan tak sebanding dengan seluruh presiden RI sebelumnya -- saya sedang tidak berharap ia meninggalkan legacy gagasan. Kalau ia tahu diri, tidak mengintervensi proses pilpres, tidak menggunakan fasilitas negara untuk mengatur siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh ikut pilpres, serta siapa yang harus menang, maka ini akan menjadi satu-satunya legacy-nya yang berharga bagi kelangsungan hidup demokrasi bangsa ini. Tapi Jokowi sudah tak dapat diingatkan soal ini. Kalau saja Jokowi punya pikiran dan sepenuhnya mencintai bangsanya, sejarusnya ia tahu kelemahan pemerintahannya dan berharap penggantinya adalah pemimpin dengan kemampuan di atas rata-rata, punya rekam jejak yg kinclong, berintegritas, visioner, dan disukai dunia internasional, untuk menjawab tantangan bangsa yang sungguh berat, yang justru ditinggalkan pemerintahannya. Misalnya, masalah utang negara yg kini telah mencapai Rp 8.000 triliun. Kalau digabungkan dengan utang BUMN dan swasta, utang luar negeri kita telah mencapai belasan ribu triliun. Ini tentu saja berbahaya dalam menjaga momentum perkembangan bangsa. APBN yang terkuras hanya untuk membayar bunga utang saja sudah akan mengganggu ruang fiskal yanh, pada gilirannya, menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Maka, kita tak punya banyak pilihan objektif dan logis untuk mengurangi beban negara kecuali menghentikan proyek-proyek infrastruktur yang boros dan tidak ekonomis. Terutama menghentikan proyek IKN yang tidak layak, tidak urgen, dan tidak realistis, serta menyita porsi APBN (uang rakyat) yang cukup besar ketika kemiskinan terus meluas. Apalagi sejauh ini tidak ada investor yang tertarik untuk menanam modalnya di proyek yg berpotensi mangkrak itu. Kita tak mesti berharap Jokowi faham soal ini meskipun tak perlu pikiran besar untuk memahaminya. Bisa jadi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tetap tinggi. Menurut hasil jajak pndpt lmbaga survei LSI Denny JA bbrapa hari lalu, kepuasan rakyat terhadap kinerja Jokowi mencapai 82%. Dibandingkan dengan capaian objektif pemerintah di semua lini negara yang umumnya jeblok, hsl survei ini tentu sj mengejutkan. Kalaupun hasil survei ini dianggap kredibel, shrsnya Jokowi tidak menjadikannya alasan untuk cawe-cawe pilpres guna memastikan penggantinya akan melanjutkan kebijakannya yang sesungguhnya kacau balau. Lagi. pula, siapa pun penggantinya, sangat mungkin tak akan melanjutkan legacy infrastruktur Jokowi yang membahayakan negara. Tidak ada cerita presiden baru akan mencopy paste kebijakan pendahulunya yang telah menjadi manusia masa lalu. Tak seharusnya Jokowi berkhayal tentang hal ini karena tidak ada presedennya di dunia ini, bhkan di rezim otoriter sekalipun. Kacaunya program pembangunan Jokowi krn tdk didesain mengikuti pemikiran yang komprehensif dari sebuah ideologi yang bisa difahami. Jokowi tdk menganut Soekarnoisme yang sosialistik, melainkan seorg kapitalis yangg bermimpi menjdi kaesar. Program pembangunan Jokowi dilakukan berdasarkan pada pragmatisme yang sumir, berorientasi pada kepentingan oligarki seperti yang terlihat dari berbagai produk UU dan Perppu. Dan disengaja atau tidak, demi mengejar investasi Cina, rezim komunis itu sangat diuntungkan dalam proyek-proyek yang didanainya. Dengan kata lain, proyek-proyek tambang dan infrastrukturnya di negeri ini hanya membesarkan Cina. Indonesia tidak mendptkan apa-apa kecuali kerusakan lingkungan. Kalaupun dukungan masih besar pada pemerintah mungkin disebabkan feodalisme masih berakar di masyarakat. Juga branding Jokowi sebagai pemimpin kerakyatan melalui pencitraan cukup berhasil. Ditambah propaganda buzzerRp dan puji-pujian relawan serta ilmuan yg mendapat rezeki dari rezim Jokowi. Penyebab lain, menurut Peter Carey -- sejarawan Inggris penulis biografi Diponegoro, \"Indonesia negeri yang paling tidak bisa membentuk persepsi dirinya.\" Kalau dirinya saja ia tak tahu apalagi orang lain. Dalam hal ini pemimpinnya. Realitas inilah yang memudahkan pemimpin mengecoh rakyatnya, bahkan para akademisi. Jokowi yang tak punya pikiran dirayakan sebagai pemimpin hebat. Bahkan disejajarkan negarawan besar Khalifah Umar bin Khaththab yang visioner, jujur, dan amanah. Dalam tulisan yang sama, Haedar Nashir mengungkap paradoks bangsa ini. Dari wujud luar, katanya, Indonesia tampak seperti bangsa yang gembira menjelang pilpres. Di mana-mana terlihat iklan para tokoh untuk berkontestasi di hajat nasional itu. Indonesia tampil megah, laksana negara gemah ripah loh jinawi. Apalagi dengan proyek-proyek raksasa. Para elitenya ceria dan sangat populis kalau dekat pemilu, tak ada raut muka berat sarat masalah kebangsaan. Apalgi berkerut wajah soal utang luar negeri dan sumber daya alam yang terkuras tuntas. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di peringkat 130 dari 199 negara, terbawah di ASEAN. Indonesia di peringkat 44 dari 66 negara dalam World Competitiveness Year Book 2022. Jangan tanya indeks korupsi. Mantan napi korupsi bisa menjadi pahlawan di negeri ini. Sementara, World Population Review 2022 menunjukkan, nilai rata2 IQ penduduk Indonesia dgn skor 78,49 menempatkan RI pd posisi 130 dari 199 negara, nyaris sama dengan Timor Leste dan Papua Nugini. Para buzzerRp tampil ganas. Ilmuan tampil bak buzzer, bahkan ada yang mengancam bunuh banyak orang. Perangai buzzerRp dan warganet yang sejatinya bermuatan radikal oleh sebagian pihak dianggap ringan, yang penting minta maaf. Di balik sejumlah karut marut yang menjadi ironi di negeri ini, sejatinya ada problem nilai fundamental yang mengalami erosi, devaluasi, dan disintegrasi. Di tubuh bangsa sedang terjadi perilaku permisif dan ambivalensi standar nilai. Para buzzerRp dan pelaku keonaran sering ditoleransi dan leluasa menyebarkan virus kepremanannya tanpa kontrol dan tindakan cepat pemerintah. Kalau pihak lain yang melakukannya dengan mudah dicap radikal dan dihujat untuk segera diproses hukum. Mochtar Lubis (1977) menunjuk pada watak orang Indonesia yangg munafik, enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, bersikap dan berperilaku feodal, percaya takhayul, erotik, dan lemah karakter. Temuan senada dilakukan Koentjaraningrat (1974), yang menunjukkan mentalitas lemah orang Indonesia akibat revolusi, penjajahan, dan sistem sosial budaya yang rentan. Kelemahan mentalitas yang terstruktur oleh sistem yang ringkih itu tampaknya masih hidup di tubuh sebagian elite dan warga bangsa. Bangsa ini kehilangan rasionalitas dan mentalitas dewasa. Ilmuwan pun tidak menunjukkan keluhuran akal budi, ilmunya tak mencerahkan nalar dan perangainya. Maka, tidak ada opsi lain yang tersedia untuk mengembalikan pikiran dan karakter bangsa yang hilang selama 9 tahun terakhir, kecuali memilih pemimpin cerdas, waras, berintegritas, dan menjanjikan perubahan. Tidak mungkin bangsa bisa maju tanpa perubahan yang merupakan hukum sosial. Apalg presiden berikut harus menghadapi situasi dan kondisi bangsa yang bagai benang kusut, yang diwariskan pendahulunya. Dengan demikian, pilpres 2024 sangat krusial bg keberlangsungan bangsa dan negara. Memilih pemimpin yang akan melanjutkan kebijakan pemerintah, sama artinya dengan membawa bangsa ke jurang prahara. Indonesia sedang ditinggal AS, Uni Eropa, serta tak dipedulikan Cina kecuali SDA-nya, sementara kemerosotan bangsa sedang melaju cepat. Maka, perubahan untuk menempatkan kembali Indonesia dalam posisi yang relevan dalam konteks geopolitik dan geoekonomi global demi memulihkan akal sehat bangsa dan menghadirkan keadilan bagi semua untuk merajut kembali persatuan bangsa yang dikoyak-koyak rezim merupakan keniscayaan. Tidak ada lagi ruang tawar-menawar. Kita hanya punya sedikit waktu dan kesempatan yang tersisa untuk berbenah. Gagal menggunakan peluang ini -- yakni memilih pemimpin yang mumpuni-- bisa jadi akan menjadi penyesalan yang tak terganggukan. Tangsel, 13 Mei 2023.
RUU Perampasan Aset Mempermudah Pemberantasan Kejahatan
Padang, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset jika disahkan menjadi undang-undang akan mempermudah pemerintah memberantas tindak pidana ekonomi dan kejahatan keuangan.\"Pemberantasan tindak pidana ekonomi dan keuangan, termasuk korupsi ini terkait dengan efek jera koruptor,\" katanya pada webinar bertajuk \"Quo Vadis RUU Perampasan Aset: Jalan Terjal Pengembalian Kerugian Negara\" yang diadakan Kombad Justitia Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat, Sabtu.Selama ini, ujar dia, pemerintah atau penegak hukum belum bisa menyita aset hasil kejahatan para koruptor secara maksimal dan mengembalikan keuangan negara karena hingga kini belum ada aturan yang jelas untuk menyita aset hasil tindak kejahatan itu.Ia mengatakan berbagai kejahatan tindak pidana ekonomi, narkoba, korupsi, perpajakan, dan lain sebagainya dinilai belum sepenuhnya berhasil diberantas. Pencegahan atau penindakan yang selama ini dilakukan belum bisa memberikan efek jera yang signifikan.Idealnya, kata dia, perampasan aset hasil tindak pidana bisa menjadi salah satu faktor efek jera bagi pelaku kejahatan ekonomi. Apalagi, jika ditelisik lebih jauh tidak sedikit aset hasil kejahatan yang kembali dinikmati pelaku usai menjalani hukuman.\"Jangan sampai muncul paradigma dari koruptor siap menjalani hukuman namun yang penting harta hasil kejahatannya tidak hilang,\" kata dia.Khusus harta hasil kejahatan yang dikuasai secara langsung oleh koruptor, katanya, maka negara akan mudah menyita atau merampasnya. Apalagi, pelaku kejahatan ekonomi memiliki banyak cara, misalnya legal engineering atau financial engineering.\"Jadi seolah-olah melakukan sesuatu yang legal padahal ilegal,\" ujarnya.Bahkan, ujar dia, tak jarang pelaku kejahatan menggunakan nama orang lain (nomine) untuk melindungi harta kekayaannya. Jika merujuk pada penerapan instrumen hukum saat ini, maka pemerintah khususnya penegak hukum akan kesulitan mengusut atau menjangkaunya.\"Sebab, beban pembuktiannya ada pada penegak hukum bukan pelaku,\" jelas dia.(sof/ANTARA)
KKB Minta Uang Tembusan untuk Empat Sandera
Tanah Merah, FNN - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera empat pekerja pembangunan tower BTS di Okbab minta uang tembusan Rp500 juta.\"Memang benar KKB yang menyandera para pekerja pembangunan tower BTS di Okbab (bukan Okbibab, red.) itu meminta uang tembusan Rp500 juta sebagai syarat untuk membebaskan para sandera,\" kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Prabowo kepada ANTARA di Tanah Merah, Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan, Sabtu.Empat karyawan yang disandera, yaitu Asmar dan Fery karyawan PT Inti Bangun Sejahtera (IBS), keduanya dilaporkan mengalami luka-luka, kemudian Peas Kulka (staf Distrik Okbab) dan Senus Lepitalem Distrik Borme.Dari laporan yang diterima, terungkap awalnya enam pekerja BTS didampingi Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang Alverus Sanuari, Jumat (12/5), berangkat dari Oksibil menuju Distrik Okbab menggunakan pesawat Elang Air.Setibanya di Lapangan Terbang Okbab, tiba-tiba didatangi anggota KKB yang membawa senjata tajam dan melakukan kekerasan terhadap tiga orang pekerja.Dua orang yang terluka adalah Alverus Sanuari dan Benyamin Sembiring. Mereka dibebaskan bersama Kadis Infokom, kemudian kembali ke Oksibil untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit atas luka yang mereka alami.\"Berbagai upaya saat ini untuk membebaskan keempat sandera, \" kata Kombes Pol. Benny.(sof/ANTARA)
Indonesia Dibangun Berdasarkan Negara Kebangsaan Religius
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun berdasarkan negara kebangsaan religius atau religion nation state.\"Indonesia dibangun berdasarkan religion nation state atau negara kebangsaan yang religius atau negara kebangsaan yang berketuhanan, bukan Islamic nation state,\" kata Mahfud di Jakarta, Jumat malam.Hal itu disampaikan Mahfud saat menyampaikan pidato pada acara Halalbihalal Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan silaturahmi tokoh bangsa.\"Tuhan kita berbeda-beda antarpemeluk agama, tetapi dipersatukan dalam keberbedaan,\" katanya menegaskan.Mahfud menjelaskan ciri religion nation state adalah toleransi, yakni toleran akan perbedaan dan menganggap perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan.Adapun dalilnya dalam firman Allah SWT yang bunyinya: wa lau sya\'a allahu laja\'alakum ummatan wahidatan, wa lakil liyabluwakum fi ma atakum, fastabiqul khairaat.Menurut dia, jika Allah mau, semua dijadikan satu suku saja, tetapi Allah tidak mau menjadikan sama, termasuk agama.\"Tetapi, sengaja diciptakan berbeda agar berlomba untuk berbuat baik,\" ujarnya.Selain itu, ciri religion nation state adalah kosmopolitan atau mempunyai sikap kesewargaan. Pemahaman bahwa berbeda dalam berbagai hal, tetapi dalam kehidupan bersama merasa sewarganegaraan.\"Itu dicontohkan Nabi Muhammad SAW saat memproklamasikan negara Madinah, yang isinya sama dengan proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia,\" jelasnya.Menurut Mahfud, Piagam Madinah ada 47 pasal, dengan 24 pasal berisi tentang perlindungan terhadap mereka yang berbeda suku, ras dan agama yang mendiami Madinah.\"Jadi, Islam itu inklusif kosmopolitan dalam kehidupan bernegara,\" ujarnya.Dia juga mengingatkan umat Islam sebagai mayoritas tidak boleh sewenang-wenang terhadap kaum minoritas.Dalam hubungan kebangsaan di dunia ini, tambah Mahfud, dapat bekerja sama, maju bersama dalam kerangka lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku.(sof/ANTARA)
ASEAN Perlu Berpikir Komprehensif Menyelesaikan Masalah LCS
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menilai negara-negara anggota ASEAN perlu berpikir komprehensif dalam menyelesaikan persoalan di Laut China Selatan (LCS) karena persoalan ini bukan hanya isu regional namun global.“Bukan hanya ASEAN dan China, namun Amerika punya kebijakan terkait Laut China Selatan. Karena itu, ASEAN perlu berpikir komprehensif menyelesaikan masalah ini,” kata Mardani kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.Dia menilai untuk menyelesaikan persoalan di LCS perlu dibuat kebijakan dasar yang mengikat namun memberi kelenturan bagi setiap negara secara bilateral menyelesaikan masalah.Mardani mencontohkan ASEAN perlu memiliki sikap dasar menghargai kebijakan teritori setiap negara anggotanya namun dipersilakan jika ada negara yang ingin membangun komunikasi bilateral.“Untuk mengatasi persoalan di LCS, maka ASEAN perlu menggunakan semua modal politik dan sosial dengan mengajak para pihak lain untuk memperkuat posisi ASEAN,” ujarnya.Dia menilai terkait posisi Ketua ASEAN 2023, Indonesia perlu lebih aktif mengajukan proposal dengan ASEAN (tingkat regional) dalam menyelesaikan masalah di LCS dan secara bilateral dengan negara terkait.Negara ASEAN menyambut inisiatif untuk mempercepat perundingan panduan tata perilaku (code of conduct/CoC) di Laut China Selatan (LCS) yang diharapkan bisa mencegah konflik di perairan strategis itu.Dalam Chair’s Statement yang dirilis usai KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/5), para pemimpin ASEAN menekankan pentingnya menjaga situasi yang kondusif selama perundingan CoC dan mendorong langkah-langkah yang bisa mengurangi ketegangan, kesalahpahaman, dan salah perhitungan.“Kami menegaskan kembali perlunya meningkatkan rasa saling percaya, menahan diri dalam melakukan aktivitas yang akan memperumit atau meningkatkan perselisihan, memengaruhi perdamaian, stabilitas, dan menghindari tindakan yang dapat semakin memperumit situasi,” demikian bunyi pernyataan tersebut.Empat negara anggota ASEAN, yakni Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam -terlibat sengketa klaim atas perairan LCS dengan China.Untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade itu, ASEAN melibatkan China dalam menyusun CoC yang akan menjadi pedoman perilaku negara-negara di LCS.Proses perundingan rancangan teks perundingan CoC (Single Draft COC Negotiating Text/SDNT) mencatat kemajuan melalui penyelenggaraan Pertemuan Ke-38 Kelompok Kerja Bersama ASEAN-China tentang Implementasi Deklarasi Perilaku (JWG-DOC) pada 8-10 Maret 2023 di Jakarta.Selanjutnya, ASEAN menantikan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kerja sama dengan China menuju kesimpulan awal CoC yang efektif dan substantif sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982).“Kami menegaskan kembali pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan, dan kebebasan navigasi di Laut China Selatan,” kata para pemimpin ASEAN.Selama bertahun-tahun, Beijing mengklaim kepemilikan hampir seluruh wilayah LCS berdasarkan \"nine-dash line\" atau sembilan garis putus-putus yang membentang sejauh 2.000 km dari daratan hingga mencapai perairan di dekat Indonesia dan Malaysia.Dengan klaim tersebut, China membangun fasilitas militer, pulau buatan, dan mengomandi kapal-kapal perang berlayar di perairan LCS.Tindakan itu memicu protes dari banyak negara tetangganya, termasuk anggota ASEAN yang merasa wilayahnya diakui secara ilegal oleh China.China tetap bersikeras mempertahankan klaimnya atas LCS meskipun Pengadilan Arbitrase Internasional menolak klaim Beijing pada 2016.(ida/ANTARA)
Empat Pekerja Pembangunan BTS Disandera KKB di Okbab
Merauke, FNN - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat ini masih menyandera empat pekerja pembangunan base transceiver station (BTS) milik Bakti Kominfo di Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O. Sembiring, Sabtu, mengakui adanya insiden itu, bahkan dua orang mengalami luka-luka akibat dianiaya para pelaku.Insiden terjadi pada hari Jumat (12/5) yang dilakukan lima orang saat petugas dari Bakti Kominfo didampingi Kadis Kominfo Pegubin ke Okbab meninjau lokasi pembangunan BTS.Tiba-tiba lima orang datang dan menyerang mereka serta menyandera empat orang lainnya.Disebutkan bahwa yang terluka bersama Kadis Infokom Pegunungan Bintang kembali ke Oksibil.Ia menambahkan saat ini Kadistrik Okbab sedang menuju TKP. Korban akan dievakuasi ke Jayapura.\"Dua korban yang alami luka-luka saat ini dalam perjalanan ke Jayapura untuk mendapat perawatan,\" kata Danrem Brigjen TNI J.O. Sembiring ketika dihubungi dari Merauke.(sof)
Catenaccio Modern (Seperti) Jadi Model Pilihan Anies Berkomunikasi Politik
Oleh: Ady Amar - Kolumnis Anies sepertinya memilih dan tengah asyik memainkan permainan yang tidak sekadar bertahan, seperti ditunjukkannya selama ini, tapi juga menyerang secara berimbang. Sepertinya model catenaccio modern itu akan jadi cara Anies berkomunikasi politik. Pertahanan terbaik dalam permainan sepak bola adalah menyerang. Tentu tidak sembarang menyerang, tapi menyerang dengan tidak meninggalkan pertahanan. Memilih tetap bertahan, itu sama dengan memberi lawan untuk terus menggempur, yang tidak mustahil gawang pada akhirnya akan kebobolan juga. Bertahan dari gempuran sekian lama, itu juga menyiksa. Tapi terkadang gaya catenaccio dalam permainan sepak bola ala Italia itu juga diperlukan, perlu juga diperlihatkan. Pada waktunya serangan balik itu dilesakkan, saat lawan merasa jumawa mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun tidak cuma dicukupkan di situ, perlu dimunculkan catenaccio modern besutan Roberto Mancini--mantan pemain nasional, yang saat ini sebagai pelatih nasional Italia--yang mengadaptasi catenaccio klasik, pertandingan jadi lebih atraktif dan efektif antara bertahan dan menyerang. Tidak mudah memang bisa bertahan sekian lama menerima gempuran bertubi-tubi. Tidak cuma melawan sebelas pemain di lapangan, tapi juga penonton tuan rumah yang selama 90 menit mengganyang dengan cemoohan, teriakan caci maki, dan bahkan umpatan rasis segala. Tumpah meneror memanaskan atmosfer jalannya pertandingan. Memakai ilustrasi sepak bola untuk melihat peta politik Indonesia krusial, khususnya menghadapi Pilpres 2024, tentu tidak sebanding jika itu diserupakan dengan melawan sebelas pemain di lapangan. Tidak bisa disepadankan, tapi setidaknya bisa dibuat pintu masuk melihat pelik dan jalan terjalnya seorang Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, yang digadang sebagai salah satu kandidat Calon Presiden (Capres) yang diusung 3 partai: NasDem, Demokrat, dan PKS. Menyebut diri dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Anies selama ini memilih bertahan menghadapi gempuran dengan menggunakan seluruh potensi dikerahkan, guna menghentikan langkahnya agar tidak sampai masuk dalam catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta Pilpres. Karenanya, gaya bertahan ala catenaccio yang dipilih Anies, yang lalu diadaptasi sebagai catenaccio modern, memang lebih enak dilihat, dan atraktif dalam permainan. Permainan serasa berimbang diperagakan antara bertahan dan menyerang. Maka, tidak lagi bisa melihat Anies hanya bertahan dari gempuran sporadis, tapi juga bisa melihatnya mampu mengendalikan permainan menyerang. Gaya menyerangnya pun tidak asal menyerang dengan sekadar merespons serangan yang diperagakan lawan. Anies justru memakai counter dalam mengkritisi kebijakan salah yang diperagakan seolah permainan tanpa bisa dikontrol. Anies belum sampai menyerang dengan total, tapi masih satu dua saja sentuhan yang itu sudah merepotkan pihak yang merasa terkoreksi kebijakannya, lalu muncul respons tidak sewajarnya. Kebijakan menggalakkan mobil listrik untuk mobil pribadi pun disentil Anies, yang dinilainya sebagai kebijakan salah. Katanya, Tak tepat jika pemerintah berusaha menekan emisi dan kemacetan dengan memberi subsidi agar bisa membeli mobil listrik pribadi bagi masyarakat. Mobil listrik justru mengeluarkan emisi yang lebih banyak ketimbang bus konvensional. \"Kalau kita hitung apalagi ini, contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan minyak,\" ungkap Anies dalam pidatonya di acara Amanat Indonesia (ANIES), di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Minggu (7 Mei 2023). Tambah Anies, bahwa bus konvensional lebih efektif lantaran mampu mengangkut penumpang lebih banyak ketimbang mobil listrik pribadi. Meski berbahan listrik, mobil listrik masih mengeluarkan emisi. Bisa dibuat perbandingan antara bus konvensional dangan mobil listrik pribadi, seberapa besar emisi karbon yang dikeluarkannya. Bus konvensional sebagaimana dilaporkan oleh penelitian yang dilakukan perusahaan mobil Nissan, bisa dibuat sebagai perbandingan. Bus konvensional menghasilkan emisi sebesar 1,3 kg CO2 per Km. Sedang mobil listrik pribadi memang lebih rendah emisi yang dihasilkannya, 1,07 Kg CO2 per Kwh. Tapi sebagaimana yang disampaikan Anies, bahwa bus konvensional mampu mengangkut penumpang lebih banyak ketimbang mobil listrik pribadi. Muncul reaksi ramai-ramai atas gocekan Anies itu. Muncul respons dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, seolah berdalil yang intinya, bahwa apa yang disampaikan Anies itu tidak benar. Kata Lord Luhut, Suruh datang dia ke saya! Maksudnya, Anies mendatanginya untuk mendapat penjelasan urgensi dari kebijakan pemberian subsidi pembelian unit kendaraan listrik tersebut. Gaya Luhut dengan aksen gertak-gertak, itu dipastikan tidak akan mempan buat seorang Anies Baswedan. Juga Agus Gumiwang membantah pernyataan Anies itu dengan menyebut, bahwa manfaat penggunaan mobil listrik harus dilihat secara utuh, tidak bisa berdasarkan satu faktor saja. Tambahnya, kendaraan listrik merupakan bagian komitmen pemerintah untuk mewujudkan target Net Zero Emission (NZE). Agus Gumiwang seolah tengah memberi anak kecil gula-gula agar tidak merengek, hal yang biasa dilakukan pejabat, seolah semua yang dilakukan untuk kepentingan rakyat. Ucapnya, \"Dan kita tidak boleh lupa bahwa pengembangan industri EV (Electric Vehicle/mobil listrik) di Indonesia juga akan menciptakan tenaga kerja yang cukup tinggi.\" Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun perlu mematahkan serangan \"catenaccio modern\" ala Anies dengan menyebut, bahwa tidak ada yang salah dengan program pemberian subsidi mobil listrik. Pasalnya, semua negara juga menerapkan hal serupa. Anies belum sampai bicara risiko potesnsi ekologis atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh produksi mobil listrik tersebut. Belum perlu pula masuk dari sisi dampak kemacetan yang ditimbulkan dari motor dan mobil listrik massif disebabkan insentif yang diberikan. Belum perlu pula membuka data yang ngeri-ngeri sedap, ada apa dan siapa pemain di balik industri mobil listrik itu. Anies seperti biasanya jika berbicara terukur dengan sejumlah data yang bisa diberikannya. Gocekan Anies yang lain, juga disampaikan pada kesempatan yang sama, di hadapan relawan pada acara Amanat Nasional (ANIES), di GBK Senayan, Jakarta (7 Mei 2023). Anies mengatakan tetap dengan intonasi terjaga, berharap agar negara--pastilah itu ditujukan pada Presiden Jokowi--agar tak ikut turut campur dalam urusan Pilpres. Negara harus netral dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Ditambahkannya, jika negara ikut intervensi, itu sama dengan negara telah melecehkan rakyat. \"Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara. Tanpa campur tangan negara. Negara (wajib) netral dan percayakan pada rakyat, bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record.\" Anies sepertinya memilih dan tengah asyik memainkan permainan yang tidak sekadar bertahan, seperti ditunjukkannya selama ini, tapi juga menyerang secara berimbang. Sepertinya model catenaccio modern itu akan jadi cara Anies dalam berkomunikasi politik, yang tidak saja hanya menerima gempuran sampai tingkat menyelisih demokrasi. Tentu itu tidak boleh dibiarkan, mesti diluruskan.**
Memahami Jebakan Subsidi Kendaraan Listrik dalam Keuangan Negara
Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute SUBSIDI kendaraan listrik menjadi topik kebijakan publik yang menarik akhir-akhir ini. Kontroversi tersebut berasal dari Pidato Anies Baswedan pada 7 Mei 2023 di depan Relawan Amanat Indonesia di Istora Senayan. Anies Baswedan menyoroti bagaimana seharusnya kekuasaan harus tetap berada di tangan rakyat. Kemudian Anies Baswedan menyoroti subsidi kendaraan listrik yang terkesan ada kelompok ekonomi yang menunggani proyek kendaraan listrik akhir-akhir ini dan subsidi rakyat digunakan untuk mendukung proyek tersebut. Ini Anies Baswedan tidak setuju. Subsidi adalah alat distribusi kekayaan, bukan akumulasi kekayaan. Anies menyampaikan pandangannya soal magnitude subsidi listrik yang menggunakan uang publik. Kritikan Anies Baswedan diberikan batas yang jelas yaitu soal layakkah dalam kebijakan publik, subsidi diberikan kepada the Have dan mencabut subsidi untuk the Have Not. Dalam perspektif kebijakan publik dan keuangan negara yang terbatas seharusnya pemberian subsidi diberikan kepada sesuatu yang lebih tepat guna dan dapat membantu rakyat yang paling marjinal. Anies sangat paham kondisi keuangan negara dimana karena terbatas jumlahnya maka subsidi menggunakan keuangan negara harus diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Bukan memberikan subsidi kepada mereka yang mampu dan melupakan kelompok miskin. Anies memiliki keinginan agar negara dijalankan untuk melindungi semua dan memberikan distribusi kekayaan yang adil kepada mereka yang tidak mampu. Anies memberikan ilustrasi yang tepat dengan membandingkan subsidi untuk mobil di kota besar diprioritaskan namun masih banyak warga negara yang belum punya listrik seperti di Pulau Selaru, Maluku Tenggara Barat. Pandangan seperti ini lebih tepat dan lebih bijak dalam pandangan kebijakan publik. Di mana perspektif kebijakan publik adalah subsidi merupakan alat distribusi kekayaan, bukan akumulasi kekayaan bagi orang kaya dan orang kota. Rekomendasi: Menggiatkan kendaraan listrik untuk massal bukan mengambil aubsidi hak orang lemah. Bagaimana pandangan kebijakan publik untuk menghindari jebakan subsidi listrik dalam keuangan negara? Perhari ini Mei 2023, utang negara mencapai lebih dari Rp7,734 triliun atau setara 526 miiar USD. Jumlah utang tersebut, pemerintah harus membayar rerata Rp400 triliun untuk pokok utang dan Rp386 triliun untuk bunga berjalan. Totalnya hampir Rp800 triliun untuk membayar pokok dan bunga. Sementara itu APBN berjumlah Rp3.061 triliun. Proporsi pembayaran utang dan bunga atau debt service ratio (DSR) pada tahun 2023 meningkat di kisaran 25% hingga 30% tepatnya 26,6%. Memberikan subsidi kepada individu kendaraan listrik akan mempersulit keuangan negara dalam memberikan layanan publik lainnya. Solusi agar publik menggunakan kendaraan listrik tanpa harus subsidi yang menggerus APBN adalah melalui memberikan insentif non-monetary. Insentif non-monetary mobil listrik dapat berupa memberikan kebebasan tilang elektronik dan pembatasan ganjil genap yang sebenarnya sudah dilakukan Anies Baswedan di Jakarta. Anies Baswedan juga menerapkan insentif non subsidi listrik melalui menghapus pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berbasis listrik baik roda dua maupun roda empat dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 3 tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk transportasi jalan. Dirinya juga memiliki perhatian besar terhadap penggunaan kendaraan listrik, khususnya untuk transportasi umum. Pada awal 2022, Anies meluncurkan 30 bus listrik yang kemudian beroperasi di Jakarta. Jumlah 30 armada bus listrik di Jakarta, termasuk jumlah terbanyak yang ada di Indonesia. Apa yang sudah dilakukan Anies Baswedan tidak cukup dalam level kota jakarta saja, namun perlu diperbesar dalam ruang lingkup nasional NKRI. Dengan begitu, Indonesia dapat keluar dari jebakan subsidi mobil listrik yang membebani keuangan negara di masa depan. Semoga (*)
Murad Ismail Doakan Megawati Diberikan Kesehatan oleh Allah SWT
Ambon FNN – Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Maluku priode 2019-2024 Murad Ismail menyatakan siap dan terima kasih menerima keputusan DPP PDIP yang memberhentikan dirinya dari jabatan tersebut. Bahkan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum DPP PDIP yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri. Setelah dibebastugaskan sebagai Ketua DPD PDIP periode 2019-2024, Murad Ismail malah mendo’akan Megawati Soekarnoputri. “Harapan saya semoga Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri dan keluarga selalu dikarunia kesehatan oleh Allah SWT, “ujar Murad Ismail dalam keterangan pers yang dibuat dan ditandatangani sendiri Kamis 11 Mei 2023 kemarin. Murad Ismail menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, yang telah menugaskan dan memperyakan dirinya memimpin DPD PDIP Provinsi Maluku selama tiga tahun sepuluh bulan. “Saya telah memimpin DPD PDIP Provinsi Maluku selama tiga tahun sepuluh bulan. Sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan Mei 2023, “tambah Murad Ismail. Dijelaskan Murad Ismail, sebagai mantan seorang prajurit (mantan Komandan Brimob Polri) sejak awal, dirinya hanya mau menerima jabatan sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku kalau diperintah saya oleh yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDIP. Alasannya, karena Murad Ismail tidak mau, dan tidak akan melamar atau mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik manapun. “Sejak awal saya bersikap untuk tidak mau dan tidak akan melamar atau mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Politik manapun. Saya bersedia menerima, melaksanakan tugas dan perintah dari terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan saya kepada yang terhaormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, “tambah Murad Ismail. Menurut Murad Ismail, yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri pernah menjabat Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia. Pada hakekatnya semua putra-putri terbaik bangsa yang pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah atasan dari setiap prajurit, sehingga harus tetap dihargai dan dihormati sampai kapanpun. “Sebagai mantan prajurit, saya hanya bisa menyatakan siap kalau diperintah oleh atasan dan mantan atasan untuk mengemban setiap tugas dan jabatan. Apapun tugas dan jabatan yang dipercayakan dan ditugaskan di pundak saya. Termasuk menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku, “kata Murad Ismail. Sebagai konsekwensinya kata Murad Ismail, saya juga harus selalu siap untuk dibehentikan dari jabatan sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku oleh Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri kapan saja. Bila diberhebntikan, maka Murad Ismail hanya menyatakan siap dan terima kasih. Berkaitan dengan telah keluarnya Surat Keputusan DPP PDIP tentang pemberhentian dirinya sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku, maka Murad ismail menyatakan siap. Malah Murad Ismail juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri yang telah menugaskan dan mempercarayakan dirinya untuk memimpin DPD PDIP Provinsi Maluku sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Mei 2023 ini. “Harapan saya semoga Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri selalu dikarunia kesehatan oleh Allah Allah Subhaanahu Wata’ala, “pinta Murad Ismail. (BN)
Masih Tetap Cawe-Cawe Politik, Jokowi Addicted to Power
Jakarta, FNN – Tampaknya, upaya-upaya dari Presiden Jokowi untuk terus cawe-cawe dalam politik akhirnya terkonfirmasi dari lingkaran internal sendiri. Adalah mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy yang belakangan membongkar skenario all the President men’s, yaitu upaya mendorong calon presiden (capres) boneka pada Pilpres 2024. Sepertinya Jokowi hanya mau ada dua pasang calon presiden dan semuanya all the President men’s. Ini tentu berkaitan dengan ambisi Jokowi untuk meneruskan legasinya, proyek-proyeknya, mulai dari kereta api cepat, IKN, Esemka, dan sebagainya. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam diskusi rutin bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (12/5/23) mengatakan bahwa tampaknya Jokowi ketagihan pada nikmatnya berkuasa. \"Kelihatannya Pak Jokowi itu addicted pada power, ketagihan pada kekuasaan, lalu berupaya. Tetapi, orang yang ketagihan itu, kayak ketagihan narkotik, itu kalau dia punya uang tidak ada soal disuplai terus. Tapi, dalam soal seseorang tidak punya kapasitas padahal dia ketagihan, dia akan melakukan hal-hal yang kriminal,\" papar Rocky. Rocky juga mengatakan kalau Ibu Mega ketagihan kekuasaan masuk akal, dia punya partai, dia berpikir tentang dinastinya. Demikian juga SBY, lanjut Rocky bahwa dia punya partai. Sedangkan Pak Jokowi tidak punya partai. Jadi kenapa mesti ketagihan? \"Jadi kita lihat dalam sejarah bahwa seseorang yang punya ambisi dia justru harus membangun infrastruktur yang dia kendalikan sendiri. Sekarang Jokowi mengendalikan apa? Mending kita anjurkan pada Pak Jokowi untuk melakukan refleksi, bahwa itu ambisi orang yang ketagihan, bukan ambisi orang yang berpikir tentang bangsa. Dia berpikir tentang dirinya sendiri,” tambah Rocky. Saat ini, kasak-kusuk itu terus berlangsung, kata Rocky, dan Jokowi akhirnya makin lama makin dangkal, sementara ambisinya makin lama makin dalam. Jadi Jokowi berbeda sekali dengan para founding person kita yang ingin mempunyai kader, lalu dididik dalam sistem berpikir akademis. Kalau kita lihat, misalnya, M. Natsir masih kader dan sampai sekarang masih ada, yaitu Yusril Ihza Mahendra, karena yang diwariskan adalah pikirannya. Demikian juga Sultan Syahrir, masih punya kader, yaitu anak-anak muda yang membentuk semacam solidaritas demokrasi dan berbasis pada pikiran-pikiran Sutan Syahrir. Pengikut Kartosuwiryo juga masih ada. \"Jadi, ada pewarisan, yang kita sebut legacy itu, tumbuh karena ide, bukan karena ambisi Jadi gila betul. Jadi Presiden Jokowi mau berambisi buat apa. Apa pikiran Jokowi pada bangsa ini, itu yang ditunggu,” ujar Rocky. Rocky menyarankan agar Jokowi membuat seri orasi publik atau seri kuliah publik. Tidak harus Jokowi, bisa juga orang-orang yang dipercaya Jokowi. Lalu Jokowi membuka sesi pertama, diikuti oleh yang lain untuk mengucapkan pikiran. Jika itu dilakukan, baru mungkin orang percaya bahwa cawe-cawe Jokowi itu demi ide. \"Kalau sekarang cawe-cawe-nya demi apa? Ya demi tukar tambah kepentingan yang makin lama orang tahu bahwa berarti Jokowi itu menyimpan banyak ‘kejahatan’. Dalam filosofi Jawa, kata Rocky, kita bisa pahami orang yang mampu membuat refleksi, pasti sudah tahu bahwa ada yang sudah hilang dalam dirinya. Pulung hilang, sabdo pandhito ratu tidak dia punyai, tapa bratanya sudah tidak direstui alam, tanda-tanda alam muncul sebagai protes terhadap ambisi kekuasaan. Jadi, sebetulnya ada moral yang masih bisa dipertahankan Pak Jokowi, apa sih jati diri ide kekuasaan dari Jokowi, yang mungkin kita sebutnya itu semacam ide di dalam politik Jawa. Tetapi, politik Jawa itu juga ada dua, ada yang jadi sabdo pandhito ratu, ada yang melakukan sabdo pandhito ratu beneran, ada yang melakukan kebusukan politik. Dan itu di dalam sejarah Ken Arok, Tunggul Ametung, dia berupaya mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang licik. “Pelajaran politik bangsa ini adalah kembalikan etika di dalam kehidupan bernegara,” ujar Rocky. (sof)
