ALL CATEGORY
Jika Lukas Enembe Menghadiri Sidang Langsung, Jaksa KPK Menyoroti Kamanan
Jakarta, FNN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto menyoroti sisi keamanan persidangan apabila Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menghadiri persidangan secara langsung.“Hakim menyampaikan yang penting keamanan diperhatikan. Simpatisan kita tahu sebagaimana banyak, ya,” ujar Wawan kepada wartawan usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.Wawan menyatakan hal tersebut ketika disinggung apakah jaksa dari KPK keberatan apabila Lukas Enembe dihadirkan secara langsung dalam sidang pembacaan dakwaan.Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak merasa keberatan dengan pertimbangan Lukas Enembe dapat menangkap dan merespons dengan bahasa yang jelas, meskipun terbata-bata.Oleh karena itu, jajaran jaksa KPK pun menilai Lukas Enembe layak untuk dihadirkan secara langsung di dalam persidangan.“Jadi yang penting keamanan diperhatikan dan meminta agar sidang ini lancar, sehingga kondisi keamanannya harus diutamakan lebih dahulu,” kata Wawan.Sebelumnya, Pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona, menyatakan bahwa Lukas Enembe sanggup menghadiri sidang dakwaan terkait penerimaan suap dan gratifikasi secara offline pada 19 Juni 2023.Hasil pantauan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Lukas Enembe menghadiri sidang pembacaan dakwaan secara daring. Akan tetapi, Lukas Enembe ingin mendengarkan pembacaan dakwaan secara langsung.Dengan demikian, sidang perdana Lukas Enembe dengan agenda pembacaan dakwaan yang seharusnya berlangsung hari ini, Senin (12/6), ditunda hingga Senin (19/6).Dalam persidangan tersebut, Petrus membacakan surat dari Lukas Enembe. Di dalam surat tersebut, tertulis permohonan dari Lukas Enembe untuk dihadirkan secara langsung dalam persidangan.“Saya mohon agar saya hadir secara langsung di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim di ruang sidang Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat,” ujar Petrus ketika membacakan surat milik Lukas Enembe.Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam rangkaian kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Papua, yakni Lukas Enembe selaku penerima suap dan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka selaku pemberi suap.Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe sekitar Rp1 miliar setelah terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur di Pemprov Papua, yakni proyek multiyears atau tahun jamak peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar, proyek tahun jamak rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar, serta proyek tahun jamak penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.Rijatono Lakka telah terlebih dahulu disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat dan pada sidang yang berlangsung pada hari Selasa (6/5), Rijatono Lakka dituntut pidana 5 tahun kurungan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(ida/ANTARA)
PKS Tidak Khawatir Demokrat Berpaling dari Koalisi
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa partainya tidak khawatir Partai Demokrat akan berpaling dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).\"PKS tidak khawatir Demokrat akan pindah, nyebrang dan lain-lain, karena NasDem, Demokrat, PKS sudah punya piagam kerja sama yang solid. Interaksi selama ini hangat dan kita saling percaya dan saling dukung,\" kata Mardani dalam pesan video yang diterima di Jakarta, Senin.Hal itu disampaikannya menanggapi pertemuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk membahas rencana pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jakarta, Minggu.\"Bagus silaturahim Mas Riefky dengan Mas Hasto, semua partai berlomba-lomba membangun jembatan silaturahim, komunikasi, sinergi, kolaborasi penting,\" ujarnya.Dia pun menilai bahwa rencana pertemuan Puan Maharani dengan AHY, menandakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat itu merupakan figur yang menarik publik.\"Mas AHY jangan lupa memang figur yang sangat menarik, jadi diminati banyak pihak. Bravo Mas AHY, bravo Demokrat,\" ucap dia.Sementara itu, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf menegaskan bahwa selaku rekan koalisi di KPP, PKS tetap konsisten memperjuangkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).\"Konsisten dalam memperjuangkan calon presiden Anies Rasyid Baswedan sesuai amanat Majelis Syuro PKS. PKS memiliki komitmen yang kuat terhadap Anies Rasyid Baswedan sebagai capres Koalisi Perubahan,\" kata Al Muzammil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Konsistensi dukungan tersebut, kata dia, juga berlaku sama dengan partai anggota KPP lainnya hingga saat ini.\"Mitra koalisi PKS yaitu Partai NasDem dan Partai Demokrat juga tetap komitmen terhadap hal tersebut,\" ucapnya.Al Muzammil juga mengatakan bahwa PKS akan terus berupaya menjaga kesatuan dan soliditas KPP dalam menghadapi perhelatan politik mendatang\"Kami berharap bahwa segala bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh partai-partai koalisi dapat menguatkan dan memperkuat koalisi yang sudah terjalin dengan baik,\" ujar dia.Dia menekankan pula bahwa pembukaan komunikasi antara tiga partai koalisi dengan berbagai partai politik dan tokoh di luar koalisi merupakan hal yang biasa.\"Partai politik memiliki tugas dan fungsi untuk menjalin komunikasi politik dengan semua pihak,\" imbuhnya.Terakhir, dia menjelaskan bahwa dialog terkait bakal cawapres Anies Baswedan masih terus berlangsung. Sebagaimana kesepakatan bersama KPP, lanjut dia, keputusan dalam menyeleksi usulan-usulan bakal cawapres yang diajukan oleh tiga partai koalisi diberikan kepada Anies Baswedan.Sebelumnya, Minggu (11/6) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya bertemu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk membahas rencana pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).\"Kami sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY, namun kami tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi saat ini, masing-masing partai terkait kontestasi Pemilihan Presiden 2024,\" kata Teuku Riefky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.(ida/ANTARA)
Mengapa Jokowi Tidak Jatuh?
Seruan dan ajakan memakzulkan Presiden Joko Widodo sudah sering dilakukan, baik di jalanan maupun meja diskusi. Akan tetapi Jokowi masih perkasa. Ada apa? SEJUMLAH tokoh di kampung Presiden Joko Widodo, Surakarta, sedang bersemangat mendiskusikan gerakan people power. Acara itu bertepatan dengan peringatan HUT Mega Bintang ke -26 tahun 2023 di Gedung Umat Islam Surakarta, Jalan Kartopuran No. 241A Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta dengan mengangat tema “Rakyat Bertanya Kapan People Power?”, Minggu, 11 Juni 2023. Tampaknya Ketua Dewan Pembina Mega Bintang Mudrick Setiawan Malkan Sangidu ingin bernostalgia atas suksesnya koalisi PDI dan PPP melawan Orde Baru, 26 tahun yang lalu yang disebut dengan koalisi Mega-Bintang. Kali ini Mudrick mengajak masyarakat dari seluruh Jawa itu agar lebih berani. \"Modal kita untuk melakukan people power sekarang juga adalah berani. Sekali lagi berani,\" tegas Mudrick. Menurutnya, tidak pantas seorang presiden menjadi tim sukses. Mungkin karena takut (kalau sudah turun) dia melakukan banyak pelanggaran konstitusi. “Tidak ada yang bisa dilakukan untuk perubahan ini kecuali people power. Jalan keluar dari persoalan bangsa dan negara yang terbaik adalah melakukan people power, atau revolusi total,” pekiknya. Pelanggaran Jokowi sebagai Presiden RI sudah demikian banyak, baik pelanggaran secara konstitusional maupun secara moral yang antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Muhammad Taufiq, advokat senior mengatakan people power tidak melanggar konstitusi. Ia mengajak semua pihak untuk melanjutkan gerakan people power ke daerah lain seperti Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. \"Yang dinamakan makar kalau TNI Polri menggunakan senjata untuk menjatuhkan Presiden,\" ujarnya Sementara Eggy Sudjana menegaskan pihaknya bersama kelompoknya di Jakarta sepakat bakal menggelar people power di Jakarta 10 Agustus 2023. Tampaknya Eggy perlu menyiapkan logistik yang cukup agar people power berjalan sukses. Ia tidak mau buru-buru, oleh karena itu ia menyaranan agar people power dilakukan pada 10 Agustus 2023. \"Silakan kalau mau people power sekarang. Saya lebih rasional karena perlu persiapan berbagai hal dari logistik dan lain-lain,\" ujar Eggy. Senada dengan Eggy, Amien Rais yang berpengalaman memimpin gerakan reformasi mengatakan agar saat menggelar people power tidak perlu grusa- grusu. \"Semua harus dalam kerangka minta izin agar diberi kelancaran oleh Allah SWT,\" ujar Amin Rais. Dalam diskusi yang penuh semangat itu setidaknya menghadirkan 10 pembicara, antara lain Dedy S. Budiman, Ustadz Ahmad Khozinuddin, Rizal Fadhilah (wartawan senior), advokat Muhammad Taufiq. Selain itu juga ada politisi senior Yogyakarta Syukri Fadholi, Syahganda Nainggolan, pengacara Eggy Sudjana dan tokoh reformasi, Amien Rais, Ahmad Khozinuddin, Muhammad Taufiq, Deddy S. Budiman, serta Rizal Fadhilah. Data pelanggaran Jokowi sudah diungkap, bukti KKN keluarga Jokowi sudah dilaporkan ke KPK, dugaan abuse of power sudah dilaporkan ke DPR, korupsi jajaran kabinet dan partai pendukung juga sudah terbongkar, lalu kenapa Jokowi masih perkasa? Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Muhammad Chirzin menilai Jokowi masih bisa tetap bertahan lantaran dia menguasai tiga lembaga kekuasaan negara sekaligus, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun ia mengibaratkan sebuah pohon yang rapuh di dalam, bagaimanapun juga, akan roboh dengan sendirinya. Sementara menurut Direktur Eksekutif The Global Review, Hendrajit bahwa masih bertahannya Jokowi di tampuk kekuasaan sampai hari ini, bukan karena Jokowi kuat. “Soal bisa lengser atau tidak, hal itu soal pokok bukan karena Jokowi kuat, akan tetapi karena para elit papan tengah yang berharap terciptanya people power tidak punya tiga modalitas politik,” katanya kepada FNN. Tiga modal politik itu menurut Hendrajit antara lain: pertama. tidak punya ide yang jelas sebagai bahan bakar penyusunan tema yang nyetrum ke rakyat. Kedua, tidak menyusun jejaring politik dan informasi yang terorganisir, kecuali hanya sekadar mengumpulkan orang-orang tanpa menjelma jadi sebuah barisan. Ketiga, tanpa kejelasan ide jadi tema yang nyetrum, dan tanpa jaringan terorganisir, maka gerakan-gerakan berbasis people power tak pernah tersusun sebagai barisan. Akan tetapi hanya sekadar sekumpulan dan segerombolan orang. Bukan suatu komunitas yang menjelma jadi barisan. Hendrajit menegaskan bahwa people power sebagai suatu barisan, sasaran strategisnya bukan cuma ganti rezim, akan tetapi menciptakan tatanan baru. “Alhasil tanpa pedoman pada kejelasan ide dan jaringan terorganisir, people power yang diangankan para aktivis gerakan sejatinya merupakan pengkondisian ke arah anarki dan rusuh sosial. Ini bertentangan pakem people power sebagai aksi warga,” tegasnya. Maka, Hendrajit merasa tidak kaget jika konsep people power seperti itu tidak mendapat respons masyarakat, karena merasa tidak dilibatkan. “Nggak heran kalau konsep gerakan ini nggak laku bagi elemen-elemen masyarakat, karena mereka tak merasa diwakili atau diikutsertakan. Karena itu tadi, isu-isu yang digulirkan nggak nyetrum ke masyarakat,” paparnya. Hendrajit mengibaratkan dokter yang keliru mendiagnosa penyakit pasien. Buat masyarakat, boleh saja dokter mendiagnosa orang dengan gejala mual dan sesak napas sebagai penyakit lambung. Akan tetapi masyarakat merasa meski gejala sakit lambung, tapi yang mereka rasakan itu hipo teroid. “Maunya rakyat itu mbok ya, dokter-dokter itu menyelami rasa sakit pasiennya bukan membaca gejalanya. Sehingga diagnosanya benar maka resepnya juga benar,” paparnya. “Nah, model-model penyeru people power itu persis kayak dokter-dokter yang sok tahu itu ketika mendiognose penyakit social,” pungkasnya. Sementara Sekretaris Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI), Sutoyo Abadi menilai masih bercokolnya Jokowi di pucuk pimpinan negara lantaran Jokowi masih terlindung oleh kekuatan Cina, oligarki dengan pemenuhan finansialnya dan dengan segala resikonya Jokowi masih bisa mengendalikan kekuatan alat keamanan (TNI/ Polri), dengan segala ancamannya copot jabatan kalau menentangnya. Jokowi juga masih bisa mengendalikan beberapa kekuatan Parpol , sekalipun saat ini mulai terpecah Yang paling aneh, kata Sutoyo, sebagian masyarakat masih percaya dengan Jokowi apapun yang dilakukan oleh Jokowi. Kekuatan PKI semua berada di belakang Jokowi dengan bantuan dukungan dan agitasi citra Jokowi sebagai presiden terbaik baginya. Hal ini masih menjadi bemper utama untuk tetap mempertahankan Jokowi. Yang paling realistis, kata Sutoyo, stok pangan rakyat masih terjaga dengan baik meskipun dengan cara impor pangan.Rakyat merasa aman dan nyaman, gak peduli situasi di tingkat atas, yang penting wareg. Sementara deklarator KAMI, Anton Permana menilai Jokowi diuntungkan oleh situasi dan kondisi sosial politik Indonesia, yang menemukan titik puncak bulan madu liberalisasi demokrasi pasca Orde Baru. Jokowi berada dalam lingkungan bangsa yang sangat naif dan hipokrit feodal. Naif, hipokrit feodalistik inilah yang membuat kondisi siapa saja yang berani tampil beda, berani tabrak kekakuan, namun populis atas dukungan masif media massa, maka dialah yang jadi pemenang, termasuk berani bohong, berani menipu, berani kejam, berani berdarah dingin, berani melakukan langkah-langkah yang tak biasa, di saat yang lain tak berani melakukan apa-apa. Dalam bertindak, Jokowi seakan tak peduli aturan, norma, kebiasaan, yang menurutnya “mengekang” kekuasaannya. Sistem Presidensial dalam pemerintahan kita, dimanfaatkan secara sepihak oleh Jokowi, sehingga, dengan leluasa Jokowi tanpa rasa “bersalah” menggunakan instrumen kekuasaannya untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Tak ada batas antara mana dirinya sebagai kepala pemerintahan, kepala Negara, dan petugas partai. Semua sama saja. Kalau ada yang berbeda antara aturan dan keinginannya, maka aturan yang digantinya. Kalau ada pihak yang menghalanginya, maka kekuatan aparat yang akan “menyelesaikannya,” baik secara hard power maupun soft power. Anton menegaskan, dalam kaca mata ilmu Geopolitik dan Geostrategi, Jokowi didukung penuh oleh sebuah kekuatan besar, yang begitu punya kepentingan besar juga terhadap Indonesia, dimana semua itu dilakoni Jokowi dengan baik. Ada titik temu antara kepentingan oligarki dan proxy. Pertemuan kepentingan oligarki dan proxy berproses dengan sangat baik, dalam asas mutualisme, sehingga Indonesia yang kehilangan induk dan jati dirinya serta Orde Baru tumbang dan konstitusinya UUD 1945 diubah, menjadi sasaran empuk kepentingan geopolitik dan geostrategi kekuatan global. Tentu ada yang mendesign ini semua. Dalam persepsi Ilmu Pemerintahan, sesuai buku “Kybernologi”nya Prof Tanlizuduhu Ndraha, Jokowi juga berhasil menggunakan metode pemerintahan Sentrifurgal, yaitu, Jokowi mampu membangun hubungan timbal balik dengan kekuatan di sekitarnya (inner cycle power), yang siap melindungi dan melakukan apa saja untuk dirinya. Imbalannya adalah, bagi kekuatan tersebut diberikan fasilitas, jabatan, kewenangan, dan akses terhadap pemanfaatan sumber daya negara. Itu semua adalah kenikmatan yang sengaja diberikan Jokowi asal mereka loyal, patuh, dan manut. Jokowi itu adalah bagian pelaksana dari sebuah grand design besar yang sudah terencana dengan baik dan sistematis, dimana grand design ini dibuat dan dirancang sedemikian rupa, plus fasilitas instrumen pengamanannya, konsep, strategi, media, serta dukungan finansial yang tanpa batas. Saat ini, tak ada satupun kekuatan penyeimbang yang terkonsolidasi di Indonesia, baik itu kekuatan keluarga Cendana, Cikeas, kekuatan Umat Islam, bahkan TNI pun berhasil dikoptasi kekuatan di belakang Jokowi. Jokowi berhasil membuat sihir seolah dirinya kuat, besar, dan berbahaya, padahal, ibarat pertarungan tinju legendaris Mike Tyson, Jokowi baru teruji memukul lawan hingga KO dan tumbang. Jokowi belum teruji “kena pukul” oleh lawannya. Jokowi belum pernah diserang DPR RI, digeladah KPK, dilawan frontal tokoh besar seperti SBY, Prabowo, dan Mega secara langsung head to head. Para kekuatan yang seharusnya punya “kans” besar untuk memuukul jatuh Jokowi lebih dulu kena sihir Jokowi. Mereka sudah takut duluan, sudah inferior duluan. Buktinya ketika demo 411 dan 212, kalau masyarakat kompak dan bersatu, Jokowi kejang-kejang juga ketakutan. Begitu juga ketika Gibran dan Kaesang anaknya dilaporkan ke KPK oleh Ubaidillah Badrun dan kawan-kawan, Jokowi juga panik. Apalagi kalau mmg ada kondolidasi kekuatan oposisi untuk memukul balik Jokowi yang punya nyali dan pas momentumnya, Jokowi akan mudah tumbag dengan mudah. “Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang punya nyali? Siapa yang siap ambil momentum dan komando?,” pungkas Anton. (Sri Widodo Soetardjowijono)
Jokowi di Atas Angin atau Masuk Angin?
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih DAMPAK kerusakan dari manipulasi informasi politik makin parah. Dengan sasaran-sasaran bias bisa menimbulkan, ketakutan, kecemasan, benturan, pertengkaran, kekacauan dan perselisihan di masyarakat. Serbuan informasi yang mengesankan Jokowi presiden masih di atas angin, paling hebat, kuat, masih didukung rakyat, dengan manipulasi angka angka dukungan hasil survei rentalan yang fantastis, masif menyerbu masyarakat melalui media sosial. Dengan dukungan intelijen, untuk tugas mengamankan kekuasaan memiliki segala kemampuan selain merekam informasi, sering mengarang informasi hoak sebagai umpan, sekaligus menyebarkan kejahatan ganda menciptakan kepanikan , kebencian dan benturan di tengah masyarakat. Intelijen diintensifkan untuk merekam informasi, dampak dan respon pantulannya terus mengamati reaksi kekuatan lawan politik sebagai objeknya. Gaya kerja seorang intelijen untuk memantau, kadang memasang agen yang memposisikan diri untuk melemahkan psikologi lawan, mengganggu pikiran, sekaligus memetakan reaksi respon yang terjadi dalam dialog sasarannya. Kunci kerja profesional seorang intelijen untuk memperdayai dan mengendalikan sasarannya adalah kemampuan menangkap sinyal sinyal di bawah sadar seseorang atau banyak orang, yang mereka kirimkan seperti umpan seperti kalimat bahwa \"Presiden saat ini di atas angin\" agar sasarannya bereaksi sesuai alam pikirannya. Keadaan meminta kita lebih hati hati menyikapinya, ketika menyadari ada lawan dialog yang menyembunyikan sinyal aneh, dengan penuh kesadaran diri jadikan diri sendiri tak berbentuk, sulit dibaca dan sulit diramalkan. Berhati hatilah dengan mereka yang sedang meneliti kita. Jangan beri mereka informasi apapun atau balik beri mereka informasi semu. Mereka tidak akan bisa masuk menjadikan kita sasaran intelijen yang memiliki sasaran yang konyol. Kepala harus tetap dingin saat menerima kesan atau informasi tentang segalanya. Jangan takut dan membiarkan dirinya silau atau mabuk akibat kabar baik atau buruk. Ketakutan adalah emosi yang paling merusak bagi kehadiran pikiran, sering ketakutan merajalela pada apa yang belum di ketahui, berubah menjadi imajinasi liar. Ketenangan sikap dan tangguh mengendalikan emosi, seleksi setiap informasi dengan ketat adalah kekuatan akan menguasai keadaan dan akan menjadikan dirinya kuat untuk membalikan semua informasi hoak yang berbahaya. Akan melemahkan, ciut nyali, merubah menjadi pengecut dan perpecahan kekuatan perubahan yang sedang berjuang melawan rezim yang otoriter, dibayangi kesan dan virus yang disebarkan oleh para intelijen bahwa Jokowi di atas angin dan sulit untuk ditumbangkan . Fakta yang sedang terjadi Jokowi mulai masuk angin, puting beliung angin yang makin kencang, tekanan rakyat yang sedang meminta Jokowi turun atau diturunkan oleh rakyat.****
Menanti Undur Diri Jokowi
Catatan Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Pagi-pagi seseorang japri begini. Assalamualaikum wrwb. Selamat pagi Prof. Mohon pendapat dan analisanya apakah Jokowi bisa jatuh di tengah jalan, mengingat pelanggaran yang dia lakukan. Kita tahu gerakan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi semakin masif sejak Jokowi menjabat di periode kedua presiden, lantaran pelanggarannya sudah melampaui batas. Belakangan ia dicap telah banyak melakukan abuse of power dengan mengintervensi alat negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Masyarakat seakan tak kuasa menghentikan kelakuan Jokowi yang seenaknya membahayakan demokrasi dan masa depan ekonomi, politik, dan hukum Indonesia. Teranyar, KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) menyerukan agar masyarakat bergerak bersama memakzulkan Presiden, diikuti surat terbuka Mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana kepada DPR agar sebagai wakil rakyat memakzulkan Presiden. Mengapa sulit jatuh? Kalau jatuh akan seperti apa? Kalau tetap berkuasa akan seperti apa? Pelanggaran Jokowi sebagai Presiden RI sudah demikian banyak, baik pelanggaran secara konstitusional maupun secara moral yang antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Di antara pelanggaran konstitusi Jokowi, pertama, persetujuannya atas pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung kerja sama dengan perusahaan swasta China. Molornya pengerjaan, dan membengkaknya pembiayaan berimplikasi pada penambahan utang, sehingga komitmen pertama pembangunan projek yang semula B to B diubah Jokowi menjadi B to G. Kedua, Jokowi telah menginisiasi pindah Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan yang relatif tidak transparan sejak perencanaan, dan sekaligus kedodoran dalam pelaksanaan dan pembiayaan, hingga Presiden membuat peraturan-peraturan yang juga bertentangan dengan perundang-undangan. Ketiga, Jokowi telah tidak mengindahkan keputusan Mahkamah berkenaan dengan UU Cipta Kerja yang seharusnya direvisi, sementara itu Jokowi malah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja yang dinilai sebagai tindakan melawan hukum. Keempat, Jokowi melakukan pembiaran KSP Moeldoko melakukan pembegalan Partai Demokrat, yang menurut analisis Denny Indrayana, hal itu atas kehendaknya. Menurut Din Syamsuddin itu merusak demokrasi. Kelima, sekian banyak janji Jokowi yang tidak mungkin ditepati, seandainya ia bertahan sampai akhir jabatan 2024, bahkan jika ditambah satu periode lagi. Di antara janji-janji Jokowi yang oleh aktivis dalam sebuah demo disebut sebagai daftar berita bohong: 11.000 trilyun di saku, mobil ESEMKA laku 6.000 unit, stop utang luar negeri, persulit investasi asing, kabinet diisi profesional, tidak bagi-bagi jabatan, penguatan KPK, cetak 3 juta lahan pertanian, pertumbuhan ekonomi 8 %, dollar 10 ribu. Keenam, Jokowi cawe-cawe politik atas koalisi partai-partai dan pencapresan, yang semestinya selaku Kepala Pemerintahan bertindak sebagai penyelenggara sekaligus wasit pilpres, tetapi malahan ikut bermain habis-habisan. Permainan apa pun akan rusak bila wasit ikut bermain. Pada 6 Juni 2023 Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Propinsi mengeluarkan pernyataan keras agar rakyat bergerak memakzulkan Presiden. KAMI menyatakan, bahwa tindakan Jokowi sebagai Presiden aktif sekaligus Kepala Negara, cawe-cawe atau berpihak secara langsung, bahkan “ikut aktif” sebagai “timses” memenangkan Capres pilihannya telah melanggar Sumpah Jabatannya. Pada 7 Juni 2023 Denny Indrayana, mantan Wamenkumham, mengunggah surat di media sosial meminta DPR RI melakukan proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) kepada Jokowi. Denny menilai sikap Presiden Jokowi tidak netral dan terlalu banyak cawe-cawe untuk urusan Pemilu 2024 mendatang. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi itu berbahaya, sehingga layak dimakzulkan. Hak Angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki, apakah Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres? Radhar Tribaskoro, Komite Eksekutif KAMI menulis, ada dua sisi dalam setiap koin. Apakah seorang penguasa akan dikenang sebagai pahlawan atau penjahat tidak bisa ditentukan oleh dirinya sendiri. Penilaian itu merupakan resultante dari akumulasi semua respon yang akan terus berubah di sepanjang sejarah. Upaya Presiden Widodo untuk mengatur siapa yang meneruskan kekuasaannya agar dapat melanjutkan legacy-nya, adalah naif. Presiden baru tentu ingin membangun legacy-nya sendiri. Presiden baru pasti tidak mau melibatkan diri dalam suatu wacana yang ia tahu sangat problematik. Presiden Widodo tidak perlu khawatir. Semua legacy-nya yang baik pasti akan dilanjutkan oleh penerusnya. Apalagi bila legacy itu sudah mendapat legitimasi negara, atau telah menempuh prosedur ketata-negaraan yang selayaknya. Meneruskan kebijaksanaan pendahulu yang telah berhasil dengan baik adalah kewajiban kenegaraan bagi para penerus. Presiden Widodo justru akan memperoleh legacy yang sangat buruk bila terus beroperasi memoles, mendorong, dan memaksakan capres yang dikehendakinya. Tindakan-tindakan seperti itu membuatnya semakin tidak netral. Ia akan dituduh merusak pemilu dan menghancurkan demokrasi. Ketidak-netralan itu bisa menjadi jalan untuk memakzulkan dirinya. Pada 8 Juni 2023 para advokat, tokoh, dan ulama nasional, M. Amien Rais, Ahmad Khozinudin, Refly Harun, dan kawan-kawan membuat rekomendasi bersama menolak cawe-cawe Jokowi, menolak narasi politik identitas, dan kembalian kedaulatan di tangan Rakyat sebagai berikut. Pertama, menolak tegas sikap politik Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Semestinya, Presiden Jokowi fokus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, tidak terjerumus masuk dalam kancah politik praktis dalam Pilpres 2024, yang dapat berujung chaos politik dan huru-hara di kalangan rakyat. Kedua, menolak narasi politik identitas yang substansinya adalah penolakan terhadap politik berdasarkan Islam, sekaligus menyayangkan maraknya politisasi Islam dalam Pilpres dan Pemilu di mana Caleg dan Capres hanya mengeksploitasi Islam untuk tujuan elektabilitas, padahal sikap politik dan cita politiknya bertentangan dengan Islam, bahkan memusuhi Islam. Ketiga, mendesak agar Presiden Jokowi mengembalikan kekuasaan di tangan rakyat dengan memberikan kemerdekaan kepada segenap rakyat untuk menentukan pilihan siapa pemimpinnya. Cawe-cawe yang dilakukan Jokowi hakekatnya adalah merampas ha katas kekuasaan dari rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Keempat, mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap netral, imparsial, dan adil untuk memberikan kesempatan kepada segenap putra terbaik bangsa untuk berkompetisi dalam Pilpres 2024 tanpa intervensi apa pun dari Presiden, baik dengan dalih demi masa depan bangsa, atau karena pentingnya Pilpres, atau dengan dalih apa pun juga. Cawe-cawe dalam Pilpres justru mengkonfirmasi ada kepentingan oligarki yang ingin diselamatkan Jokowi. Kelima, mengajak segenap elemen anak bangsa, baik dari kalangan advokat, tokoh, ulama, aktivis, mahasiswa, gerakan buruh tani dan nelayan, serta segenap elemen rakyat lainnya, untuk ikut secara aktif mengontrol jalannya pemerintahan, dan sekaligus memastikan tidak ada unsur-unsur intervensi politik dalam bentuk apa pun dalam kontestasi Pilpres 2024, dan agar tidak terjadi chaos politik dan huru hara di kalangan rakyat. Keenam, menghimbau kepada segenap elemen partai politik, kontestan politik, dan para politisi untuk ikut mengkontrol dan mengkritik kebijakan zalim Jokowi, baik melalui wakilnya di DPR maupun secara langsung melalui kadernya. Jangan sampai kezaliman Jokowi kepada rakyat didiamkan. Sebab, jika dibiarkan pada akhirnya partai politik juga akan menjadi korban kezaliman rezim Jokowi. Menurut Ichsanuddin Noorsy, cawe-cawe Jokowi adalah pre-emtive policy untuk tujuan pilpres curang. Cawe-cawe itu bagian dari strategi untuk memenangkan Pilpres, yang tentunya itu sama saja Pilpres didesain tidak adil, memihak, dan curang. Semestinya Presiden bertindak netral dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk berkompetisi. Ahad, 11 Juni 2023 Ahmad Khozinudin memenuhi undangan Pak Mudrick Setiawan Malkan Sangidu pada perayaan ulang tahun Mega Bintang ke-26 di Solo. Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut. Pertama, soal suasana kebatinan yang menghinggapi segenap elemen anak bangsa yang prihatin, cemas, dan gelisah sekaligus marah melihat kondisi bangsa yang kian terpuruk. Ada yang mendeskripsikan dengan bahasa halus melalui ungkapan \'Indonesia sedang tidak baik-baik saja\', tapi dalam sambutannya, Pak Mudrick Setiawan Malkan Sangidu mengungkapkan, “Indonesia dalam kondisi bobrok, rusak, kacau, dan itu disebabkan karena Jokowi.” Kedua, kesadaran kondisi faktual negeri ini dalam berbagai dimensinya. Politik, ekonomi, budaya, hukum, moral, kekayaan alam, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Apakah kita akan diam berpangku tangan setelah melihat berbagai kerusakan terjadi di ujung hidung dan mata kita? Ketiga, apakah solusi itu harus melalui Pemilu atau people power? Atau adakah jalan lain, melalui dakwah, misalnya? Sebagaimana Rasulullah SAW yang konsisten melakukan perbaikan dengan dakwah, hingga Allah SWT turunkan pertolongan dan kemenangan? Semua peta jalan perubahan tidak boleh diabaikan atau dianggap remeh. Yang meyakini Pemilu dan Pilpres sebagai jalan perubahan, meyakini tokoh yang dianggap akan membawa perubahan, boleh saja mengambil jalan itu. Tapi, tanpa mengabaikan Pemilu bisa saja digagalkan, atau Capres yang dijagokan akan hilang dari kertas suara karena desain oligarki, sehingga, tak boleh mendelegitimasi upaya perubahan melalui jalan rakyat, termasuk melalui jalan People Power, sebagai jalan pamungkas. Jokowi bisa tetap bertahan dalam kekuasaan karena dia menguasai tiga lembaga kekuasaan negara sekaligus, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikstif yang tidak lepas dari dukungan oligarki. Pohon yang rapuh di dalam, bagaimanapun juga, akan roboh dengan sendirinya. Jokowi masih punya kesempatan untuk menentukan pilihan. Yogyakarta, 12 Juni 2023
Mudrick Sangidu dan People Power
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan BUKAN Mudrick Sangidu jika tidak bisa bikin heboh. Modalnya adalah keyakinan kuat akan perjuangan kebenaran yang berbasis kerakyatan. Dalam rangka HUT Ke-26 Mega Bintang di Gedung Umat Islam Surakarta Mudrick mengundang tokoh nasional dan daerah untuk hadir dalam acara diskusi bertema \"Rakyat Bertanya Kapan People Power\". Tema tersebut unik dan menggigit. Unik karena masalah politik yang peka \"people power\" dipertanyakan kapannya. Menggigit karena \"people power\" adalah gerakan perlawanan rakyat untuk mengkritisi bahkan mengganti rezim. Artinya rezim diasumsikan telah salah jalan dan keluar rel. Harus diluruskan dan bila perlu diganti. Para tokoh yang diundang sebagian menjadi pembicara di antaranya Prof DR Amin Rais MA, DR Muhammad Taufik, SH MH, Prof DR Eggi Sudjana, SH, HM Syukri Fadholi, SH MKn, DR Syahganda Nainggolan, M Rizal Fadillah, SH, Ahmad Khozinudin, SH dan Mayjen TNI Purn Deddy S Budiman. Hadir pula Muslim Arbi, Eddy Mulyadi, KH Ir. Andri Kurniawan, Sutoyo Abdi, Ir. Syafril Sjofyan dan lainnya. Para pembicara pada pokoknya, menyampaikan pandangan multi sisi bahwa rezim Jokowi telah keluar dari rel Konstitusi dan tidak mampu lagi memimpin bangsa dengan baik. Dirasakan semakin tiran dan oligarkis. Karenanya demi penyelamatan bangsa dan pemulihan serta penegakan kedaulatan rakyat maka Jokowi harus mundur atau dimundurkan. People power adalah sarana konstitusional untuk mendukung proses tersebut. Tanpa desakan dan kekuatan rakyat maka skeptis terjadinya perubahan politik secara signifikan. Pemilu dikhawatirkan tidak fair dan jujur. Gejala politik \"menghalalkan segala cara\" telah tercium oleh rakyat. Dan rakyat tidak bisa tinggal diam. Mendesak agar Jokowi mundur oleh mekanisme \"people power\" memiliki legitimasi berdasarkan Ketetapan MPR No VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Sedangkan pemakzulan melalui DPR dan MPR jika dipenuhi syarat sebagaimana diatur oleh UUD 1945 khususnya Pasal 7A. Untuk hal ini para pembicara menilai syarat pemakzulan telah dipenuhi. Mudrick Setiawan Sangidu \"Bapak\" Mega Bintang mengingatkan perlunya rakyat memiliki keberanian untuk melakukan koreksi rezim. Pemakzulan Jokowi menjadi keniscayaan bila memang ia sudah sulit diingatkan atau diperbaiki. Suara \"singa tua\" Sangidu masih cukup kuat untuk menjadikan forum HUT Mega Bintang sebagai ajang silaturahmi yang hingar bingar. Bersemangat perubahan. Solo memulai menggaungkan \"people power\" mengingatkan peristiwa tahun 1998 saat Presiden Soeharto lengser. Pemimpin gerakan perubahan saat itu Prof Dr Amien Rais juga hadir dalam acara Mudrick Sangidu tersebut. Tokoh kelahiran Solo itu kini mengkritisi dan mendesak mundur Presiden Jokowi yang juga orang Solo. Kita semua harus menghormati proses politik demokratis Pemilu 2024. Semestinya Pemilu berlangsung jujur dan adil, siapapun yang kelak terpilih baik anggota legislatif maupun Presiden dan Kepala Daerah harus diterima oleh rakyat. Asal Pemilu berjalan tertib dan sesuai dengan norma dan etika. Dijalankan secara fair dalam arti jujur dan adil. Bukan curang dan berpihak. Masalahnya, gejala politik yang ada dan terbaca adalah keraguan akan pelaksanaan asas jujur dan adil tersebut. Jegal-menjegal kandidat sudah dimulai. Hukum dijadikan alat kepentingan politik bahkan terjadi sandera menyandera. Kondisi tidak sehat bahkan sakit menyebabkan perlunya solusi lain termasuk mendesak Presiden mundur atau dimundurkan. Ketika pilihan pada desakan mundur atau dimundurkan maka mekanisme konstitisionalnya adalah aksi rakyat untuk mendesak. Itulah \"people power\". Sejarah ketatanegaraan bangsa memberi pelajaran absah dan efektifnya people power untuk rezim kuat atau merasa kuat atau dibayang-bayang oleh kekuatan imajinasi. Mudrick Sangidu memberi pelajaran dari Solo. Ia menangkap aspirasi rakyat yang bertanya kapan people power? Jawabannya tentu ketika rakyat itu mulai melakukan people power itu sendiri. Bandung, 12 Juni 2023
Parade Check Sound, Parade Kemaksiatan
Adu kuat pengeras suara telah menjadi budaya baru kompetisi kreativitas bagi anak muda Jawa Timur. Akan tetapi dampak negatifnya lebih menonjol ketimbang positifnya. Oleh Sri Widodo Soetardjowijono - Jurnalis FNN Abdullah tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Berhari-hari, ia mondar mandir kantor desa, kantor polisi, dan kecamatan untuk mengantar surat laporan keberatan atas gelaran adu kuat pengeras suara. Setelah beberapa hari surat tersebut baru direspons, namun tak mengubah keadaan. Abdullah adalah warga Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Ahlussunnah Waljamaah (GEMASS), sebuah organisasi keagamaan yang resah akan adanya penggalangan dana untuk pentas musik, sebuah aksi adu keras suara musik yang diberi nama Sound System atau Check Sound. Pentas musik yang genre-nya tidak jelas itu digelar Lapangan Wunut, Dusun Karangjati, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada 9-10 Juni 2023. Yang menjadi pertanyaan Abdullah adalah mengapa aparat Muspika terkesan membiarkan acara yang telah memakan banyak korban tersebut. Setidaknya ada 5 kejadian balita dan lansia meninggal gara-gara suara super keras yang ditimbulkan dari gelaran Check Sound tersebut, khususnya mereka yang punya penyakit jantung. Abdullah menyebut ada balita dan lansia yang meninggal gara-gara suara sound system yang sangat keras. Kejadian yang tidak diberitakan media massa tersebut terjadi di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang Selatan, tahun 2019. Ada juga kejadian di Kecamatan Kondanglegi, Malang Selatan, korban meninggal seorang bayi dan kaca-kaca rumah penduduk pecah, serta plafon jebol, tahun 2020. Sebelumnya, di tahun 2019 seorang bocah di Blitar ditemukan meninggal tepat di depan sound system. Diduga, korban mengalami serangan jantung akibat kaget saat sound system mengeluarkan suara sangat keras. Korban diketahui bernama KI berusia 9 tahun, warga Dusun Sumberjo, Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saat kejadian, tetangga korban tengah menggelar hajatan. Mereka menggunakan sound system untuk memeriahkan suasana. Di Pamekasan Madura Mohammad Munif (37), warga Dusun Lekok Barat II, Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Pamekasan, Rabu (4/5/2022) ditemukan tewas di rumahnya. Jajaran Satreskrim Polres Pamekasan menyebutkan, Munif tewas gara-gara persoalan kerasnya suara dari sound system yang diputar di rumahnya saat itu. Di samping memakan korban jiwa, kata Abdullah pentas adu kuat suara sound system diselenggarakan dengan cara-cara yang tidak beradab. Di tempat tinggal Abdullah, cara menggalang dana kontestasi Sound System dilakukan dengan menggunakan kedok pembangunan masjid Al Khoirot di Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. “Kami merasa resah dan dilecehkan dengan adanya kegiatan tersebut,” kata Abdullah salah satu pengurus GEMASS kepada redaksi FNN, Kamis (08/06/2023) melalui sambungan telefon. Abdullah menceritakan awal mula masjid dijadikan tameng untuk menggalang dana atas nama pembangunan masjid tersebut oleh anak-anak muda yang juga menjadi panitia penyelenggara. Pihak masjid Al Khoirot yang kebetulan sedang direnovasi, kata Abdullah awalnya ditawarkan penggalangan dana oleh penyelanggara acara tersebut. Setelah disetujui, penyelenggara kemudian membuat poster dan memviralkannya melalui berbagai akun media sosial. Tidak hanya itu, panitia juga memasang baliho besar di berbagai titik strategis di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Kecemasan masyarakat muncul setelah informasi tersebut menyebar ke berbagai wilayah, yang kemudian memunculkan beragam respons. Di dalam poster tersebut terpampang gambar pembangunan masjid Al Khoirot dan di bawahnya ada foto-foto perempuan seronok sebagai pengisi acara bertajuk Sound System tersebut. Abdullah tidak sendirian, ada banyak sesepuh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda yang keberatan dengan adanya kegiatan tersebut. Ilham dari Majelis Arrosul Singosari ikut serta Abdullah dalam membuat pernyataan penolakan kegiatan yang mengumbar aurat tersebut. Demikian juga Mansyur - bukan nama sebenarnya) dari Majelis Anadliyah Singosari juga sangat menyesalkan acara yang tidak ada manfaatnya tersebut dibiarkan oleh aparat pemerintah. Di panggung terbuka yang bisa dilihat juga oleh anak-anak kecil, Mansyur menegaskan bahwa pentas Sound System jauh dari budaya Indonesia. “Mereka menampilkan tarian erotis, seronok, dan vulgar yang sama sekali tidak mencerminkan budaya tradisional Nusantara,” paparnya. Musik yang ditampikan adalah musik urakan, underground, penampilan ceweknya selalu obral aurat dan disertai orasi-orasi aneh serta jogetnya mengeksploitasi kebebasan seks yang menjurus kepada tindakan asusila. Abdullah menegaskan acara tersebut akan berlangsung 2 hari (Jumat-Sabtu, 09 -10 Juni 2023) di sepanjang jalan Desa Ardimulyo menuju lapangan desa. Dalam rencana acara tersebut sebagaimana termuat dalam poster dan baliho juga akan mengundang Pargoy dan DJ yang penampilannya dapat merusak nilai-nilai Islam. Menurut Abdullah beberapa ormas Islam telah melakukan penolakan dan membuat pernyataan tertulis kepada pihak Kecamatan, Koramil, dan Polsek setempat namun tak ada respons. “Pargoy adalah singkatan dari Partai Goyang, sebuah komunitas anak muda yang punya hobi aneh dan sering menimbulkan keonaran. Kami sudah menolaknya, tapi belum ada respons positif,” kata Abdullah. GEMASS merasa ada kejanggalan dari pelaksanaan kegiatan ini. Kejanggalan pertama kata Abdullah adalah pihak DKM Masjid yang mengizinkan penggalangan dana melalui cara-cara yang tidak islami dan cenderung mengumbar maksiat. Kejanggalan kedua adalah surat izin yang dikeluarkan oleh desa setempat (Desa Ardimulyo), ternyata ditandatangani dan disetempel oleh Kepala Desa, yang kini menderita penyakit permanen, namun tanda tangan yang tertera betul-betul tanda tangan kades tersebut. Saat ini, kata Abdullah, pihak penolak (ormas, tokoh masyarakat, komunitas pemuda) menunggu klarifikasi permohonan maaf dari penyelenggara acara tersebut, namun hingga malam ini tidak ada informasi pembatalan dan permintaan maaf dari penyelenggara. GEMASS kata Abdullah mempertanyakan ormas di Kabupaten Malang yang tidak merespons keresahan umat Islam, antara lain MUI Kabupaten Malang, NU, dan Muhammadiyah. Tak hanya itu GEMASS juga menyesalkan pihak Polsek dan Kecamatan Singosari serta Desa Ardimulyo yang terkesan membiarkan kegiatan pelecehan terhadap Islam ini berlangsung. Abdullah dan warga khawatir, jika tidak ada teguran dari pihak terkait, maka akan dianggap sebagai hal yang biasa dan dikhawatirkan akan merusak moral generasi muda bahkan anak-anak yang ikut menonton hiburan tersebut. “Ini fenomena diskotek masuk kampung melalui pertunjukan Check Sound yang menampilkan penari perempuan seronok, mohon ditertibkan,” kata Abdullah. Jika acara tetap dilakukan, ia khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Abdullah menduga panitia gegabah acara tidak sah secara hukum. Apalagi belum ada pernyataan permohonan maaf oleh panitia atas poster dan baliho yang meresahkan umat Islam, sehingga seluruh organisasi, majelis, komunitas, maupun perkumpulan lain sepakat untuk menindaklanjuti agar panitia segera meminta maaf secara terbuka dan tertulis kepada umat Islam. \"Apabila tidak maka kami akan mengambil upaya hukum,\" tegasnya. Ngateman, seorang warga Ardimulyo mengaku terganggu dengan adanya acara tersebut. \"Saya sangat terganggu acara itu, suaranya keras sekali, kuping terasa sakit, kalau ngobrol dengan tamu gak terdengar,\" katanya. Abdullah bersaksi banyak tetangganya mengungsi ke tempat lain akibat suara sound sistem yang sangat keras tersebut, bahkan warga yang berperekonomian cukup menyewa hotel di luar lokasi selama berlangsungnya selama acara berlangsung. Sementara Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana mengatakan, pihaknya melalui Polsek jajaran akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan imbauan hingga penertiban terhadap penyedia hiburan Check Sound yang mempertontonkan hiburan bermuatan asusila. Menurutnya, kepolisian tidak akan mentolerir kegiatan yang bermuatan kemaksiatan di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Bersama dengan Muspika setempat, Kapolres berharap pemerinah desa dan warga untuk kompak mengantisipasi kegiatan serupa. \"Kami akan menurunkan petugas kepolisian untuk memberikan imbauan agar kegiatan yang dapat memicu kemaksiatan ditertibkan. Selain itu, muspika agar kompak yang halus untuk meniadakan giat maksiat seperti Check Sound,\" ujarnya. Dampak Buruk Suara Super Keras Mengutip dari Centers for Disease Control and Prevention, suara super keras bisa membuat sel-sel rambut (sel saraf pedengaran) menjadi sangat bengkok. Ketika seseorang mendengar suara musik yang keras atau berada di sekitaran konstruksi, telinga akan mengalami gangguan pendengaran sementara. Gangguan pendengaran sementara ini bisa berupa, telinga berdengung, sakit telinga, bahkan tidak bisa mendengar dengan baik seperti sebelumnya. Suara keras yang kita dengar juga bisa menyebabkan gangguan telinga permanen. Getaran dari suara yang keras tersebut bisa merusak membran koklea yang letaknya di telinga bagian dalam. Mengutip National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, sel-sel rambut manusia tidak akan tumbuh kembali seperti yang terjadi pada sel rambut burung dan amfibi. Artinya, sel-sel rambut yang rusak menyebabkan telinga tidak mampu menghantarkan sinyal suara ke otak. Gangguan pendengaran permanen tidak hanya terjadi karena suara keras yang tiba-tiba, namun juga dapat terjadi karena kita mendengar suara keras dalam jangka waktu yang panjang. (*)
SBY Bukan "Bapak Plin Plan"
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa ANIES harus gagal nyapres. Ini harga mati. Tidak boleh ada celah sedikitpun bagi Anies untuk nyapres. Segala upaya all out akan dilakukan untuk penjegalan. At all cost. Mulai strategi pembusukan (stigma gagal kerja dan dapat dukungan dari kelompok radikal), penundaan pemilu, hingga upaya kriminalisasi, tidak cukup berhasil. Tiga partai pada akhirnya membentuk Koalisi Perubaham untuk Persatuan (KPP) dan sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Gagal menjadikan Anies sebagai obyek operasi, maka strategi beralih ke partai pengusung. Kali ini tiga partai koalisi digarap. Nasdem ditekan. Para menteri terancam jika Nasdem tetap mengusung Anies. Surya Paloh, ketum Nasdem kekeuh. Tetap tegak menghadapi semua ancaman. Akhinya, prahara pun menimpa Johnny G Plate. Ini baru babak awal. Kemungkinan masih ada babak-babak berikutnya. Prof. Denny Indrayana sudah mulai sedikit membuka episode berikutnya. PKS juga dioperasi melalui seorang menteri. Dibujuk dan dirayu dengan segala tawaran yang menggiurkan. Disiapkan logistik cukup besar dan dijanjikan penggelembungan suara. Dahsyat. Infonya, ada delapan persen suara hasil nyopet yang bisa dibagi-bagikan, termasuk kepada PKS, asal PKS mau cabut dukungan kepada Anies Baswedan. PKS jawab dengan tegas, tidak! Sekali tidak, tetap tidak. PKS sudah terbiasa berpuasa dari semua tawaran dan bujukan. Dalam konteks ini, kita patut apresiasi terhadap PKS yang tetap istiqamah dan berkomitmen pada nilai-nilai etis dalam berdemokrasi. Tidak banyak partai mampu bersikap seperti PKS di tengah kebutuhan pragmatisme yang lagi marak di dunia politik akhir-akhir ini. Sementara Demokrat, partainya terancam dicopet. Ini istilah Romahurmuzi (Romy) yang sangat populer. Tepatnya diambil alih melalui PK di pengadilan. Tapi, tampaknya gagal juga. Gelombang perlawanan mulai membesar jika PK tetap dipaksakan untuk memberikan Demokrat ke Moeldoko. Langkah mundur seperti sedang diatur. Strategi pun akhirnya diubah. Gagal dengan kekerasan, pola berganti dengan persuasif. Demokrat mulai didekati. Tawarannya jadi cawapres. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dimasukkan dalam nominasi sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Dahsyat sekali. Mengejutkan? Tidak juga. Pola ini sudah terbaca sejak awal. Bagi analis politik, manuver ini gampang ditebak. Tawaran jadi cawapres Ganjar bisa jadi itu bujuk rayu. Bisa juga jebakan. Menjebak Demokrat keluar dari KPP, setelah itu dibiarkan terkatung-katung jadi gelandangan politik. Masih ingat, seorang pejabat tinggi diminta keluar dari parpolnya, sekarang nasibnya gak jelas. Lontang lantung tanpa punya tempat berlabuh. Korban PHP. Akankah ini juga akan menimpa Demokrat? Cawapres itu rayuan menggiurkan dan dahsyat. Tawaran cawapres buat AHY adalah sebuah mimpi yang selama ini ditunggu. Boleh jadi sekaligus dengan paket logistiknya. Siapa yang tidak tertarik. Sementara di KPP, belum tentu AHY dapat jatah cawapres, apalagi logistik. Maka, tawaran menjadi cawapres Ganjar yang jelas tiket dan logistiknya akan jauh lebih lezat. Demokrat sedang diuji imannya. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY sedang diuji komitmennya. Apakah akan tetap mempertahankan apa yang telah ditandatangani dalam \"Piagam Mengusung Anies Baswedan\"? Atau malah menerima tawaran jadi cawapres Ganjar dan meninggalkan KPP? Dalam politik, pragmatisme seringkali menjadi pilihan parpol, bahkan politisi. Tetapi, ini memilik risiko, terutama untuk jangka panjang. Apa risiko itu? Pertama, pengkhianatan akan menjadi rekam jejak yang terus diingat dan dicatat oleh publik di sepanjang sejarah. Penghianatan memaksa siapapun untuk selalu waspada terhadapnya. Tidak saja waspada untuk antisipasi terhadap penghianatannya, tapi juga adu cepat untuk berkhianat lebih dahulu. Tidak ada yang lebih risau dari hidup bersama para pengkhianat. Kedua, pengkhianatan akan merusak elektabilitas. Konstituen ideologis dan emosional (primer) partai akan terus tergerus. Ini akan membuat partai semakin rapuh. Belajar dari PKS, karena konsistensinya, partai terus mengalami pertumbuhan jumlah pemilih. Sudah menjadi hukum sosial, siapa yang berpegang teguh pada komitmen, ia akan mendapat empati dan energi positif dari pemilih. Sebaliknya, siapa yang berkhianat, lambat laun tapi pasti akan ditinggalkan konstituennya. Ketiga, risiko dikhianati. Masuk perangkap dengan menerima AHY jadi cawapres Ganjar, dan di ujung bisa diganti dengan nama cawapres lainnya. Siapa yang bisa menjamin? Gak ada! Kalau ini terjadi, akan jauh lebih menyakitkan bagi Demokrat. Bisa dibayangkan jika Demokrat pada akhirnya menerima tawaran PDIP, maka ini bisa jadi akan menjadi kehancuran yang kedua kalinya bagi Demokrat. Kehancuran pertama saat Demokrat dilanda korupsi oleh sejumlah kadernya. Kehancuran kedua jika Demokrat berkhianat terhadap komitmennya terhadap KPP. Demokrat tentu sudah matang dalam berdemokrasi. SBY tahu apa yang terbaik buat masa depan Demokrat dan anaknya. Bermain-main dengan komitmen yang disaksikan seluruh rakyat Indonesia, ini bisa menjadi lonceng kehancuran. Sebaliknya, tetap teguh dalam komitmen, ini akan menjadikan Demokrat berangsur kokoh dan berpotensi semakin tumbuh secara bertahap karena membesarnya simpati rakyat. Penolakan Demokrat terhadap tawaran PDIP akan menegaskan suatu sikap bahwa SBY tegas, berintegritas dan tidak plin plan. SBY akan terhindar dari stigma presiden yang hanya memikirkan putranya. SBY adalah seorang negarawan yang lebih mengutamakan nilai sebuah komitmen dan etika dalam berdemokrasi. Respons atas tawaran PDIP terhadap AHY pada akhirnya akan menegaskan \"secara final\" siapa SBY yang sesungguhnya. Merdeka! Purwokerto, 11 Juni 2023.
GSS Bantu Pasien Gagal Ginjal Lewati Masa Suram dan Tingkatkan Edukasi
JAKARTA, FNN -- Saat pasien penyakit ginjal kronis dinyatakan sudah mencapai tahap gagal ginjal, umumnya mereka merasa down. Bayangan harus menjalani terapi pengganti ginjal seperti hemodialisis (cuci darah) kerap kali mengundang kecemasan. Tak mengherankan, sebagian dari mereka menempuh beragam cara agar bisa terhindar dari cuci darah. Sayangnya, kondisi tersebut acap kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berniat buruk. Mereka memanfaatkan kebingungan dan ketakutan pasien demi mengeruk keuntungan. Mulai dari menawarkan ‘obat’, ‘suplemen’, ‘terapi’, jasa ‘orang pintar’, maupun penggunaan alat khusus yang dijanjikan bisa membuat ginjal sehat kembali dan terhindar dari cuci darah, padahal itu semua omong kosong belaka. Pun demikian dengan pasien yang berniat menjalani transplantasi/cangkok ginjal, juga menjadi sasaran empuk. Ragam ‘kandidat donor ginjal’ ditawarkan dengan imbalan uang yang nilainya fantastis, padahal itu semua sekadar tipuan. Lembaga Non-Profit GSS Berangkat dari fakta tersebut, lembaga nonprofit Ginjal Sehat Selalu (GSS) pun didirikan. Sang founder, Martin Budi Ilham, menjelaskan GSS adalah grup yang menaungi para pasien post-transplant ginjal dan yang berminat cangkok, serta yang masih menjalani hemodialisis. “Dulu, saya termasuk yang menganggap cuci darah sebagai momok menakutkan. Saya juga sempat terjebak mengikuti berbagai penawaran dari pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kami para pasien gagal ginjal yang tengah dliputi ‘kegelapan’,\" jelas Martin. \"Biayanya sangat mahal. Karena itulah saya berinisiatif mendirikan GSS. Di GSS ini kami memberikan edukasi, agar para anggota bisa merawat ginjalnya supaya awet (tahan lama) dan bisa mengatasi kecemasan serta kebingungan, tidak terjebak oleh mereka yang ingin ambil untung dari kondisi pasien,” jelas Martin di sela acara Seminar & Ramah Tamah GSS, di Jakarta, kemarin. Anggota GSS, lanjutnya, terbagi menjadi tiga. GSS 1 di khususkan bagi anggota yang sudah menjalani transplantasi ginjal. Saat ini anggotanya lebih dari 340 orang. GSS 2 merupakan anggota yang berminat untuk cangkok ginjal, saat ini ada 267 orang. Kemudian yang akan segera dibentuk adalah GSS 3 yang anggotanya sudah mengalami gagal ginjal, tapi baru menjalani hemodialisis, belum berminat untuk cangkok, karena belum tau jalan dan ada kendala dibiaya,” tutur Martin yang dulunya seorang pengusaha bidang transportasi. GSS Aktif Beri Bimbingan Martin menambahkan, GSS aktif membimbing anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia melalui Whatsapp Group. “Banyak para senior yang bersedia menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan, berbagi pengetahuan dan pengalaman, bahkan GSS juga memberikan bantuan finansial bagi anggota yang membutuhkan untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik,” tambah Martin. GSS memiliki Forum Ginjal Sehat (FGS) yang hadir setiap minggu melalui GMeet. Forum itu dapat diikuti secara kelompok. Maksimal peserta perkelompok sebanyak 6 orang dengan dibimbing 4 mentor. GSS juga rutin mengadakan diskusi tatap muka. “Setiap tahun kami mengadakan seminar dan ramah tamah minimal dua kali setahun, juga acara berbagi kasih, dengan membantu kaum duafa, termasuk membantu biaya transplantasi ginjal yang tidak ter-cover BPJS,” kata Martin. Sementara itu, Seminar & Ramah Tamah GSS yang diselenggarakan, Sabtu (3/6), di Jakarta diikuti oleh puluhan peserta. Kegiatan itu menghadirkan dokter spesialis gizi klinik dr. Cindy Pudjiadi, SpGK, yang membawakan materi pengaturan asupan nutrisi bagi pasien ginjal kronis. Kegiatan itu didukung sejumlah pihak, antara lain PT Guardian Phrmatama. Perusahaan farmasi ini memproduksi beragam suplemen dan obat untuk membantu pasien gagal ginjal kronis dalam menghambat laju keparahan penyakit, serta meningkatkan kesehatan dan kulitas hidup. (dh)
Prabowo dan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PROPOSAL Menhan RI Prabowo Subianto untuk perdamaian Ukraina-Rusia ditolak mentah-mentah oleh Ukraina dan negara Eropa pendukungnya. Kemalukan karena usulannya tidak rasional dan melecehkan. Usulan itu adalah pertama gencatan senjata, kedua mundur 15 Km sebagai daerah demiliterisasi, ketiga referendum di daerah demiliterisasi. Atas usulan Menhan Prabowo di arena Forum Internasional Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura tersebut, perwakilan Jerman Johan Wadephul menanggapi sinis “Jika kita mengikuti usulanmu untuk mencapai gencatan senjata, bukankah itu akan membuat konflik dingin yang baru di Eropa?” Sementara komentar Ukraina melalui Wakil Menhan Oleksii Reznikov lebih melecehkan lagi “Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh “. Bagi Ukraina hanya satu opsi yakni Rusia harus menarik kembali pasukannya. Diplomasi buruk Prabowo telah memukul negara Indonesia yang “sok jagoan” menjadi penengah dengan “usulan aneh”. Ini peristiwa diplomasi buruk kedua. Dahulu Jokowi dikecam karena pesan ” palsu Presiden Ukraina untuk Presiden Putin. Jokowi berbohong Kewenangan Menhan yangmengambil porsi Menlu juga menjadi bahan gunjingan. Prabowo yang ingin menunjukkan kepiawaian diri dalam berdiplomasi justru menjadi bukti dari wajah keluguan, untuk tidak menyebut kebodohan, yang memalukan bangsa di kancah6 dunia. Konflik Rusia-Ukraina bukan masalah sederhana sebagaimana sederhananya Prabowo menangani proyek “food estate” yang bukan bidangnya. Prabowo gagal total, bahkan disinyalir berbau korupsi. Kampanye Pilpres yang buruk dari Prabowo Subianto di kancah dunia. Di dalam negeri Prabowo mendapat kecaman dari anggota DPR Fraksi PDIP Tb Hasanuddin. Menurutnya “Usulan Menhan tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah RI”. Komisi I DPR telah menggelar Rapat Kerja dengan Menlu mempertanyakan usulan Menhan yang mendapat penolakan tersebut. Semestinya suatu proposal itu harus dengan membaca peta lapangan yang baik. Ukraina yang didukung NATO itu diserang Rusia, negara besar yang memiliki veto di PBB. Jadi tidak relevan jika berujung Referendum. *Usulan demikian terlalu memihak pada kepentingan Rusia. Indonesia dianggap tidak netral. Sementara dalam forum “Ecosperity Week 2023” Singapura Jokowi juga menyampaikan pidato yang terkesan mengemis-ngemis kepada para investor soal IKN di Kalimantan. Menawarkan agar investor dan warga Singapura bisa “pindah” ke IKN. Alasan sumier yang dikemukakan Jokowi adalah harga tanah mahal di Singapura dan murah di IKN. Ia berharap warga Singapura “tinggal lompat ke kapal menuju IKN”. Cara berbicara “ngobral” dalam mengkampanyekan IKN di forum internasional dinilai merendahkan martabat bangsa. IKN menjadi komoditi “for sale” kepada asing. Nah, Prabowo yang memalukan dan Jokowi yang memilukan menjadi cerita sedih di bulan Juni. Saat keduanya sibuk berkampanye untuk Pilpres 2024. Jokowi sudah terang-terangan cawe-cawe untuk menyukseskan kemenangan kandidat pilihannya. Lirikan kekinian adalah Prabowo sebelumnya Ganjar Pranowo. Kualitas Calon Presiden terus terkuak dan terbaca publik. Hal ini tentu akan menjadi bahan bagi rakyat untuk bersikap ke depan. Presiden “cawe-cawe” juga di ujung masa jabatan menampilkan perilaku politik yang tidak elegan dan merusak citra diri. Jadi dalam kasus Singapura ini ternyata Prabowo memalukan dan Joko Widodo memilukan. Murid dan guru yang kompak dalam berdiplomasi secara amatiran. (*)
POPULER
