ALL CATEGORY
Refleksi 25 Tahun Reformasi, Tanggung Jawab Warga Negara terhadap Keutuhan Bangsa
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar Tafsir Al Qur\'an UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta. \"Menjaga warisan kebangsaan Soekarno: JAS MERAH – Jangan sekali-kali melupakan sejarah\" BAHWA Republik ini dimerdekakan dengan mengorbankan harta, benda, jiwa dan raga. Taman Makam Pahlawan seluruh kota di Indonesia tak akan muat menampung jasad para pahlawan kemerdekaan yang tersebar di mana-mana, termasuk mereka yang dimakamkan tanpa tandan ama sebagai pahlawan yang tak dikenal. Bung Karno pernah berkata, bahwa perjuangan menghadapi penjajah asing itu lebih mudah daripada menghadapi penjajah anak negeri sendiri, karena penjajah asing itu jelas wujudnya, berbeda dengan penjajah dari anak negeri sendiri. Ucapan Bung Karno kini terbukti. Pasca proklamasi kemerdekaan RI rongrongan di dalam negeri silih berganti, baik atas nama organisasi resmi maupun separatis, baik semasa rezim Orde Baru, maupun bahkan setelah orde Reformasi. Ibaratnya bangsa Indonesia keluar dari mulut harimau, masuk mulut buaya. Tonggak Sejarah Bangsa Indonesia Pertama, setiap warga negara Indonesia niscaya mengingat, mengenang, dan mewarisi nilai-nilai Sumpah Pemuda: Berbangsa satu bangsa Indonesia Berbahasa satu Bahasa Indonesia Bertanah air satu tanah air Indonesia Kedua, setiap warga negara Indonesia niscaya mengingat, mengenang, dan mewarisi nilai-nilai Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, dengan menjaga, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan untuk selamanya. Ketiga, memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan saksama dalam arti yang seluas-luasnya. Umat Islam Indonesia tidak boleh meragukan eksistensi Pancasila. Pancasila bukan hanya sejalan dengan ajaran Islam, melainkan justru sebagai esensi nilai-nilai ajaran Islam, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, prinsip musyawarah, dan keadilan sosial adalah intisari ajaran Islam. Demikian, kata Syaikhul Azhar Prof. Dr. Ahmad Thayyib. Indonesia tidak Sedang Baik-baik Saja Indikatornya: pertama, utang pemerintah menggunung, bahkan untuk mencicil bunga utangnya pun dengan utang pula, kapan lunasnya? Kedua, korupsi di mana-mana, sebagaimana dipidatokan oleh Menkopolhukam Mahfud MD pada beberapa kesempatan. Ketiga, kondisi ekonomi negeri sangat memprihatinkan. Keempat, kohesivitas sosial melemah akibat perilaku para buzzer dan lain-lainnya. Kelima, keadilan sosial mimpi belaka. Pasca masa pandemi terbukti mereka yang sudah kaya semakin kaya, dan yang miskin makin miskin. Keenam, adanya ancaman disintegrasi bangsa akibat ulah Gerakan Separatis Papua yang tak kunjung dihentikan oleh penguasa. Ketujuh, penegakan hukum sekenanya, tebang pilih pula di mana-mana. Kedelapan, undang-Undang menjadi mainan, baik proses pembuatannya, maupun pelaksanaannya, yang ditandai oleh proses pembuatan Undang-undang secara tidak transparan, ketidaktaatan Presiden pada Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus UU Cipta Kerja, dan Perppu Cipta Kerja. Kesembilan, Presiden menjadi tim sukses capres, dan terlibat dalam pembentukan koalisi partai-partai pendukungnya. Kesepuluh, Menteri-menteri menjadi juru kampanye presiden RI menjelang Pilpres 2024. Akar masalahnya antara lain ialah reformasi yang tidak terkendali. Pertama, segala produk Orde Baru dihabisi, terutama GBHN, dan Pendidikan Moral Pancasila. Kedua, keputusan Amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 sd 2002 yang kebablasan. Akibatnya: (1) MPR mengamputasi perannya sebagai pemberi mandat Presiden; (2) Presiden dipilih langsung oleh Rakyat dan bertanggung jawab kepada Rakyat; (3) Lahirnya peraturan Presidential Threshold 20% dalam Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 Pasal 222 yang memberi kekuasaan pada Partai Politik; (4) Ketua-ketua Partai Politik atas pengaruh Presiden menguasai DPR; (5) Komponen Lembaga Yudikatif tunduk kepada Presiden; (6) Pelemahan institusi KPK; (7) Penetapan Menteri-menteri sebagai Pembantu Presiden bukan atas dasar kompetensi; (8) Penyimpangan penyelenggaraan negara dari Pancasila dan UUD 1945. Ancaman Keutuhan Bangsa Ancaman keutuhan Bangsa muncul akibat pembelahan warga negara sebagai dampak pelaksanaan pilpres, di mana relawan “pasangan pemenang” dilestarikan. Mestinya kesetiaan kepada partai diakhiri ketika kesetiaan kepada negeri dimulai. Keberadaan buzzer dan influenser tidak terkendali, adanya trio oligarki: Oligarki ekonomi, oligarki kekuasaan, oligarki partai politik. Ada pihak-pihak yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan, mengail di air keruh, menyalip di tikungan, menggunting dalam lipatan, menjadi musang berbulu ayam, dan serigala berbulu domba, serta kehadiran wasit yang ikut bermain. Janji Janji Jokowi Jokowi berjanji mobil ESEMKA segera jadi. Jokowi berjanji beli INDOSAT kembali. Jokowi berjanji perkuat KPK lagi. Jokowi berjanji tidak ada visi-misi menteri. Jokowi berjanji tidak bagi-bagi jabatan atas dasar kedekatan. Jokowi berjanji tindak tegas segala pelanggaran. Jokowi berjanji kepada para kurban gempa bumi beri bantuan yang menggembirakan. Jokowi bersumpah sebagai Presiden RI, \"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.\" Rakyat berharap dan berdoa, semoga semua janji Jokowi bisa ditepati. Indonesia Merana Indonesia tanah airku, tanah airmu Indonesia tanah tumpah darahku, tanah tumpah darahmu. Kau bilang di sana tegak jadi pandu Kau bilang Indonesia kebangsaanmu Kau bilang Indonesia tanah airmu. Kau serukan Indonesia bersatu Kau serukan hiduplah tanahku Kau serukan hiduplah negeriku Bangsaku rakyatku semua. Kau seru bangunlah jiwanya Kau seru bangunlah badannya Untuk Indonesia. Mengapa kau diam seribu bahasa Atas segala carut marut di Indonesia? Mengapa kau obral sumber daya alamnya? Mengapa kau jual murah marwah bangsa? Mengapa kau biarkan para pengeruk nikel dan batubaranya? Mengapa kau diamkan para koruptornya? Mengapa kau sudutkan putra-putra terbaiknya? Mengapa kau fitnah keji calon-calon pemimpinnya? Mengapa kau kadrun-kadrunkan mereka yang tidak seirama dengan Anda? Masihkah akan berteriak \"Saya Indonesia\"? Masihkah akan berkata \"Saya Pancasila\"? Masihkah akan mengaku menjunjung tinggi \"Bhinneka Tunggal Ika\"? Di mana hatimu? Di mana nuranimu? Di mana pikiranmu? Di mana perasaanmu? Di mana keindonesiaanmu? Cukup sudah segala olok-olokmu Cukup sudah segala kepura-puraanmu Cukup sudah segala kelicikanmu Cukup cukup cukup. (*)
Serang Anies dengan Isu Rasis, Itu Laku Bodoh!
Oleh Ady Amar - Kolumnis Manusia semacam Laode Umar Bonte, itu cuma mampu melihat politik hanya sejengkal. Melihat politik hanya hari-hari ini saja. Pikirannya tidak sampai menjangkau jauh, bahwa akan tiba masa perubahan itu. Dan, in Syaa Allah itu sebentar lagi. RASISME itu laku primitif. Mestinya tidak punya ruang hidup dalam masyarakat beradab. Bahkan dipikiran pun tertolak untuk hadir. Rasisme itu nista bagi peradaban manusia. Jika dipaksa muncul, maka rasisme mestinya jadi musuh bersama. Akhir-akhir ini dalam suasana politik mengeras menuju Pilpres 2024, rasisme coba ditiup-tiupkan sekadar untuk menjatuhkan lawan politik. Tentu lawan politik yang tak disuka. Rasisme seperti mendapat ruang, yang difasilitasi kekuatan tertentu, guna merebut kekuasaan dengan segala cara. Negara abai (seakan) semai rasisme sebagai sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja, dan wajar. Negara tidak mengambil sikap tegas menghentikan. Bahkan tampak memilihnya sebagai pembiaran. Menganggap sikap/laku rasis sebagai kebebasan berekspresi di ruang terbuka, itu lalu jadi hal biasa. Sampai pada tingkat mengoreksi dengan jahat etnis personal seseorang yang tak lagi dilihat itu sebagai keniscayaan. Rasisme dianggap sebagai koreksi atas ketidaksukaan pada pilihan tertentu, dan aneh jika itu dianggap sah-sah saja. Perbedaan ras/etnis tidak dilihat sebagai hal biasa, yang tidak patut dikoreksi apalagi dipertentangkan. Teranyar Laode Umar Bonte, menyebut diri sebagai Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), tiba-tiba ingin mengerek namanya tinggi-tinggi jadi populer. Memang lalu jadi populer dalam beberapa hari ini dengan terus dibicarakan, dan itu tentang ucapan rasis yang keluar dari mulutnya. Tidak berpikir dampak yang muncul dari apa yang diucapkan, yang itu akan dikenang panjang. Bahkan saat ia mati pun kelak, laku rasis yang diucapkannya itu tak akan ikut mati, terus dikenang dengan tidak baik sepanjang masa. Sebelum aksi niradabnya itu, tidak banyak yang mengenal namanya. Tiba-tiba namanya begitu cepat dikenal, tapi dengan cemoohan tidak baik, bahkan sumpah serapah. Itu karena ia berujar lewat video singkat, bahwa ia berkeberatan Anies Baswedan sebagai presiden. Katanya, ia bisa terima saat Anies jadi menteri, lalu jadi gubernur. Tapi tidak menjadi presiden. Anies bukan anak bangsa (asli bangsa Indonesia), katanya. Maka, silakan Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo jadi presiden, tapi tidak Anies. Lebih kurang demikian ocehannya itu. Emang lho siapa, sahut netizen. Lalu muncul beragam komentar busuk tentangnya. Sampai hal tidak sepatutnya diungkap, meski tidak ada sangkut paut dengan rasisme. Tapi lebih pada perbuatan asusila masa lalunya yang nista memalukan. Tidak perlulah diungkap di sini. Menjijikan. Laode Umar Bonte ini pastilah bodoh sejarah, atau boleh juga jika mau disebut buta sejarah. Aneh juga ia bisa terpilih sebagai Ketua KNPI, seperti tidak ada orang lain saja yang sedikit lebih pintar darinya. Terutama \"pintar\" mengelola mental spiritual, tahu apa yang boleh dan tidak boleh keluar dari mulutnya. Anies Baswedan tentu tidak bisa disamakan dan diukur dengannya, jika melihat prestasi yang diukirnya selama ini. Apalagi jika mau diukur bibit, bebet, dan bobotnya, yang bisa jadi jauh lebih tinggi dari seorang Laode Umar Bonte. Anies Baswedan terlahir dari ayah dan ibu seorang pendidik, dan kakeknya Abdurrahman (AR) Baswedan adalah Pahlawan Nasional. Emang lho siapa, (lagi-lagi) kata netizen. Laode Umar Bonte bicara rasisme, ini pasti tidak terlepas dari pilihan politiknya. Mustahil itu arahan dari partainya untuk menyerang Anies dengan isu rasis. Ia melakukan itu lebih pada kenekatan--beda tipis dengan bodoh -- menganggap diri hero bisa menghentakkan massa saat menghantam Anies. Manusia pas-pasan semacamnya, pas-pasan dalam segala hal, jika ingin terlihat menonjol, maka sikap nekat jadi pilihan. Manusia semacam Laode Umar Bonte, itu cuma mampu melihat politik hanya sejengkal. Melihat politik hanya hari-hari ini saja. Pikirannya tidak sampai menjangkau jauh, bahwa akan tiba masa perubahan itu. Dan, In Syaa Allah itu sebentar lagi.**
Tutup dan Bubarkan Al Zaytun
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PESANTREN Al Zaitun di Indramayu Jawa Barat terus menuai kritikan, kecaman, dan desakan agar ada pengusutan mendalam. Lembaga yang mencatut nama pesantren itu nyatanya banyak melakukan praktek keagamaan yang menyimpang. Kriteria tentang kesesatan ajaran terpenuhi. Korbanpun berjatuhan khususnya peserta didik yang tersesatkan. Setelah perempuan shalat di depan sejajar pria lalu kebolehan ibadah shalat Jum\'at dengan khatib perempuan, syahadat ditambah, rukun Islam diubah, azan nyeleneh, haji ke Indramayu dengan thawaf mengelilingi lahan, serta jumroh 7 zak semen, maka terungkap pula tradisi atau pembudayaan salam Yahudi. Pimpinan pesantren Panji Gumilang berkata, \"Saya mengajak saudara-saudara mengucapkan salam yang tidak assalamu \'alaikum saja sambil kita bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita \'havenu shalom aleichem\' dalam bentuk bernyanyi sambil berdiri, karena ini satu suro\". Menurut Ustadz Abdul Aziz Brattke \"havenu shalom aleichem\" dinyanyikan oleh orang Yahudi setelah keluar dari ibadah di Sinagog. Dari segi ideologi pesantren Al Zaytun itu menjadi markas NII dengan sebutan NII KW 9. Pembiaran ini menimbulkan keanehan sekaligus pertanyaan apakah pesantren Al Zaytun itu sejak dahulu sudah menjadi \"binaan\" pemerintah dalam rangka memecah belah umat Islam? Atau bagian dari sebuah \"operasi intelijen\"? Kepala BIN Hendropriyono sangat \"peduli\" kepada pesantren NII ini. Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) pimpinan KH Athian Ali Dai yang berkedudukan di Bandung telah lama melakukan penelitian tentang keberadaan Pesantren Al Zaytun tersebut. Hasilnya memang Panji Gumilang mengajarkan paham sesat yang menyimpang dari ajaran Islam yang bersandarkan Qur\'an dan Sunnah. MUI dan Kemenag juga telah melakukan penelitian sejak lama, hasil dan rekomendasi tidak membuat Al Zaytun berubah. Ada sesuatu atau kekuatan dibalik aktivitasnya. Kini muncul pula pernyataan bahwa Al Zaytun itu bermazhab Bung Karno, dalam hal apa? Soekarno itu bukan fuqoha. Hendak berlindung ke mana Syeikh Puji eh Syeikh Panji? Dahulu ada pengaduan terjadinya pelecehan seksual karyawati yang dilakukan oleh pimpinan Al Zaytun. Bila leceh-melecehkan adalah mazhab, maka yang pasti Al Zaytun itu bermazhab kriminal. Penyimpangan keagamaan bisa terancam delik penistaan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 a KUHP sedang pelecehan seksual dapat dikenakan delik perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual. KUHP dan UU TPKS dapat menjeratnya. Panji Gumilang potensial untuk diusut dan diproses hukum. Pesantren Al Zaytun telah menjadi lembaga pendidikan yang merusak. Dipimpin oleh seorang yang dipertanyakan kesehatan mental maupun spiritualnya. Demi pencegahan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih luas, maka sebaiknya pesantren Al Zaytun NII KW 9 segera ditutup dan dibubarkan. Penyelamatan harus didahulukan, Al Zaytun sejak dua puluh tahun lalu sudah mengundang kontroversi. Kekuasaan melindungi dan membiarkan penyesatan terus berlanjut. Perlindungan itu membuat dirinya arogan \"hum rijal wa nahnu rijal\"--merasa diri \"rijal\" orang hebat dan kuat. Buktikan bahwa Panji itu bukan \"rijal\" tapi pria bertopeng. Tutup dan bubarkan Al Zaytun. Zaytun disebut dalam Al Qur\'an sebagai buah yang bermanfaat, namun pesantren Al Zaytun pimpinan Panji Gumilang adalah buah beracun. Kasihan anak didik dan santri-santri yang sehari hari selalu disuguhi makanan beracun. Racun itu merusak pikiran, hati dan keimanan. Syari\'at pun telah diacak-acak. Tutup dan bubarkan Al Zaytun. Bandung, 14 Mei 2023
Diam Kau Petani dan Orang Miskin Tangismu bukan Tangisku: Subsidi Mobil Motor Listrik
Oleh Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik DARI mana sih sumbernya subsidi dari negara? UTang? Waduh mati aku. Positif thinking saja deh, dari penerimaan negara yang bukan utang pokoknya. Karena dana pemerintah terbatas maka negara menerapkan secara selektif pemberian subsidi, OK? setuju. Kita tentu akan maklum bila melihat di tabung gas ukuran 3 kilo atau elpiji melon tertulis pada tabungnya HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN. Dikatakan diperuntukkan hanya untuk masyarakat miskin atau tidak mampu karena elpiji jenis ini diberikan subsidi oleh pemerintah. Demikian pula dengan subsidi BBM, pemerintah akan mengalihkan subsidi BBM untuk bantuan yang tepat sasaran. Dikatakan Presiden pada Sabtu 03092022 di Istana Merdeka “Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu pemilik mobil pribadi. Mestinya uang negara diproiritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu” Kisah sedih dari Kementerian Pertanian, pupuk subsidi dibatasi, tahun 2023 pemerintah hanya subsidi 2 (dua) jenis pupuk. Sebelumnya pemerintah memberikan subsidi pupuk untuk 5 jenis pupuk yaitu ZA, Urea, NPK, SP 36 dan pupuk organik yaitu petroganik menjadi 2 jenis saja yaitu Urea dan NPK berdasarkan Permentan nomor 10 tahun 2022. Januari 2023 petani Lampung Tengah mengeluh, pupuk subsidi hilang di masa tanam awal 2023. Rumitnya untuk mendapatkan pupuk subsidi karena penerima pupuk subsidi harus terdaftar di E-alokasi. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan petani yang berhak mendapatkan subsidi pupuk mesti terdaftar pada E-alokasi, kalau tidak terdaftar maka tentu tidak mendapatkan jatah pupuk bersubsidi, “Kan begini kalau penerima pupuk harus terdaftar di E-alokasi namanya, dan itu tidak boleh tiba-tiba, harus terdaftar di desa. Bupati usulkan ke Provinsi, Provinsi diseleksi lagi, kalau ada masuk E-alokasi tinggal kita sikapi.” Penelusuran wartawan senior Nanik Sudaryati Deyang, jangankan pupuk subsidi, pupuk non subsidipun langka, harganya mahal dan melangit (hampir 3 kali lipat). Kisah sedih dari Kementrian Pertanian dapat disimpulkan bahwa pemberian subsidi pada pupuk bukan saja dikurangi dari jenis pupuknya semula 5 jenis menjadi 2 jenis saja, juga penerimanya dibatasi yaitu hanya orang tertentu saja. Akibatnya petani menangis karena kekurangan pupuk, pabrik pupuk kekurangan bahan bakunya berupa gas dijual murah ke China. Jadi omong kosong bila Indonesia bisa bebas dari impor beras dan produk pertanian bahan pokok lainnya bila tidak ada keberpihakan kepada petani. Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Fungsi subsidi adalah melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar atau market imperfection. Di Indonesia kebijakan subsidi merupakan instrumen penting dalam mengelola pembangunan. Tujuan utama dalam kebijakan subsidi di Indonesia adalah menjaga kelompok masyarakat miskin agar tetap akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial (repository the prakasa). Melihat fungsi subsidi baik secara umum maupun di Indonesia sangat jelas subsidi ditujukan kepada masyarakat miskin, namun kenyataannya sekarang subsidi diberikan kepada pembeli mobil dan motor listrik. Siapa yang salah? Pemberi subsidi atau penerima subsidi? Tiga menteri kontan berdalih bahwa semua negara di dunia memberikan subsidi pada mobil listrik, apa iya kita harus ikut memberi subsidi dan siapa yang mengharuskan?. Kemudian untuk menguragi emisi dan zero emisi pada tahun 2050, lalu hubungannya dengan subsidi apa? Untuk mengurangi emisi seharusnya membangun energi terbarukan yang ramah lingkungan dan untuk trasportasi masyarakat didorong menggunakan transportasi massal, bukan berlomba-lomba menggunakan trasportasi pribadi, jadi seharusnya yang disubsidi adalah transportasi massal. Masalah subsidi jangan takut dikatakan melawan arus dunia. Indonesia adalah negara berdaulat. Indonesia berani melawan WTO terkait kebijakan pemerintah tentang Hilirisasi Industri Pertambangan, mengapa sekarang pemerintah takut sehingga memberikan subsidi pada yang bukan seharusnya menerima subsidi yaitu masyarakat miskin. Dalam bayangan petani, walau pupuk subsidi diberikan hanya pada dua jenis pupuk saja, seharusnya pupuk subsidi itu akan mudah didapatkan di pasaran, di toko-toko tani dengan harga terjangkau. Mengapa pula harus terdaftar di E-alokasi. Untuk masuk dalam E-alokasi harus daftar dulu dan diseleksi pula para pendaftar itu. Begitu ketatnya pemberian subsidi pada rakyat miskin atau petani. Bila cara kerja seperti ini kapan Indonesia mampu berswasembada pangan atau berdaulat pangan? Ah sudahlah, kepada para petani jangan tangisi nasibmu karena penerima subsidi sekarang adalah para pembeli mobil dan motor baru. Saya ucapkan selamat datang di jalan raya rakyat miskin pemilik mobil dan motor listrik. Dulu kita mengenal istilah orang kaya baru, sekarang ada istilah orang miskin baru karena pemerintah memberi anda subsidi membeli mobil atau motor listrik. Saran saya pada badan mobil- mobil bersubsidi ditulis juga tulisan seperti pada elpiji melon yaitu HANYA UNTUK MASYARAKAT MISKIN, sehingga apa yang disampaikan para menteri tentang tujuan pemberian subsidi pada mobil listrik tidak ada yang menyalahkan, termasuk oleh apa kata dunia Sabtu, 13 Mei 2023.
Konflik di Ukraina Bisa Menyebabkan Bencana Global
Moskow, FNN - Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan bahwa konflik di Ukraina bisa menyebabkan bencana global.Berbicara dalam Forum Hukum Internasional Saint Petersburg, Jumat (12/5), mantan presiden Rusia itu mengatakan Barat melancarkan perang hibrida skala penuh melawan Rusia, berperang melawan Rusia dengan menggunakan \"tangan\" Ukraina.\"Musuh kita dipancing habis-habisan oleh Amerika dan Eropa dengan segala jenis senjata mematikan, mereka mendorong teror (Ukraina) di wilayah perbatasan Rusia dengan komitmen sabotase dan pembunuhan politik,\" kata Medvedev.\"Faktanya, mereka membawa masalah ini menuju Perang Dunia ketiga, ke bencana global di mana tidak akan ada pemenang,\" ujar dia menambahkan.Medvedev menuding AS menggunakan struktur internasional, termasuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC), untuk menekan lawan-lawannya.Pejabat Rusia itu mengungkapkan bahwa tahun ini AS membiayai ICC sebesar 24 miliar dolar AS (sekitar Rp356,3 triliun), sebelum pengadilan di Den Haag itu mengeluarkan surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin dan komisaris HAM anak Maria Lvova-Belova atas tuduhan kejahatan perang dengan mendeportasi ratusan anak dari Ukraina secara ilegal.\"Itu terlihat seperti suap dari otoritas Amerika, yang diberikan khusus untuk kasus anti Rusia terkait konflik di Ukraina,\" kata Medvedev.Medvedev mengatakan bahwa negara-negara pendiri arsitektur keamanan Perang Dunia membuat kesalahan fatal karena mereka tidak memasukkan ke dalam arsitektur mekanisme lembaga perlindungan pasca perang terhadap upaya oleh satu atau lebih negara untuk merebut seluruh sistem.“Keadilan ekonomi internasional juga telah menjadi fiksi murni. Meskipun kebebasan dan persaingan diproklamirkan, tetapi nyatanya tidak ada seorang pun atau apa pun yang menghalangi negara kuat dan kaya untuk melindungi kepentingannya dengan cara apa pun, termasuk larangan diskriminatif yang diberlakukan untuk negara lain,\" ujar dia.Medvedev juga memperingatkan bahwa pelanggaran perjanjian internasional mengarah pada konsekuensi yang mengerikan.Ia juga mengharapkan organisasi regional, termasuk Shanghai Cooperation Organization, akan memainkan peran yang lebih penting di masa depan.(ida/ANTARA)
KBRI Astana Mengapresiasi Layanan Penerbangan Baru Rute Bali-Seoul-Almaty
Jakarta, FNN - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Astana mengapresiasi layanan penerbangan interline baru rute Bali - Seoul - Almaty (Kazakshtan) dan rute sebaliknya yang diperkenalkan oleh maskapai Garuda Indonesia.\"Apresiasi luar biasa atas kolaborasi KBRI Astana, Kedutaan Kazakshtan di Jakarta, Maskapai Garuda Indonesia dan Air Astana untuk mewujudkan hal ini terjadi,\" kata Duta Besar RI untuk Kazakhstan Mochamad Fadjroel Rachman melalui keterangan pers KBRI Astana, Sabtu.Dubes Fadjroel mengatakan kolaborasi layanan baru yang mulai beroperasi pada 15 Mei 2023 tersebut dilakukan dalam sebuah kerangka upaya untuk menyambut 30 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kazakhshtan.Melalui layanan penerbangan interline rute baru tersebut Dubes Fadjroel berharap akan ada peningkatan kunjungan pariwisata, people to people contact, volume perdagangan dan Investasi kedua negara.Sementara itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra dalam rilisnya mengatakan layanan penerbangan interline rute Bali - Seoul - Almaty itu menjadi layanan penerbangan dengan pilihan penerbangan penghubung (connecting flight) paling kompetitif.Waktu transit antara penerbangan, kata dia, dapat dilakukan dalam waktu lebih singkat tanpa perlu menyediakan visa transit di Bandara Incheon, Korea Selatan.Ia menilai konektivitas antar kedua negara akan semakin meningkatkan hubungan baik Indonesia dan Kazakhshtan dan juga kerja sama dari segala aspek di kedua negara, terutama kerja sama ekonomi yang merupakan prioritas Indonesia dalam kerja diplomasi.(ida/ANTARA)
Diperlukan Peraturan Perizinan Senjata Api Bela Diri Sipil
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan diperlukan peraturan khusus yang mengatur tentang perizinan senjata api bela diri nonorganik TNI-PolriBamsoet yang menjabat Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri (PERIKHSA) dan Penasihat Pengurus Besar Persatuan Menembak Indonesia (PB Perbakin) mengatakan bahwa peraturan khusus tersebut akan mengatur tentang hak dan kewajiban pemilik izin khusus senjata api bela diri (IKHSA), termasuk tata cara penggunaan dan mekanisme penegakan etika dan pengawasan terhadap pemilik IKHSA. \"Saat ini masih sering terjadi kerancuan dan multitafsir, baik dari kepolisian maupun pemilik IKHSA tentang kapan pemilik IKHSA bisa menggunakan senjata apinya sehingga tidak jarang berakibat terjadi kriminalisasi pemilik IKHSA,\" ujar Bamsoet dalam keterangan resminya, di Jakarta, Sabtu. Ia mencontohkan beberapa waktu lalu sempat ada kejadian di mana pemilik IKHSA menjadi korban karena belum adanya peraturan khusus tentang hak dan kewajiban pemilik IKHSA. Saat itu, pemilik IKHSA harus berhadapan dengan hukum karena mengokang senjata api bela diri miliknya untuk menghindari dikeroyok sekelompok orang. \"Padahal, dia hanya mengokang dan menaruh kembali senjata api di sarungnya sebagai antisipasi, sekaligus pernyataan verbal bahwa dia bersenjata untuk mencegah terjadinya pengeroyokan yang sudah hampir terjadi. Tetapi, dia tetap harus berhadapan dengan aparat hukum,\" katanya. Menurut dia, DPP PERIKHSA sendiri telah membuat dan menyerahkan rancangan naskah akademik peraturan pemerintah (PP) yang disiapkan PERIKHSA tentang Perizinan Senjata Api Beladiri Sipil Nonorganik TNI/Polri kepada Menteri Hukum dan HAM RI sekaligus Ketua Dewan Penasihat PERIKHSA Yasonna Laoly.Keberadaan PP tersebut, katanya, sangat penting karena bisa dijadikan rujukan untuk membuat Pedoman Kapolri dan Pedoman Jaksa Agung sehingga ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang kewajiban pemilik izin khusus senjata api bela diri menjadi semakin jelas. \"Saat ini payung hukum keberadaan pemilik IKHSA diatur dalam undang-undang yang bersifat umum, antara lain UU Darurat Republik Indonesia No.12/1951 serta Perppu No.20/1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api,\" tutur Bamsoet. Meski begitu, papar dia, belum ada ketentuan yang bersifat khusus dan spesifik sebagaimana tertuang dalam PP yang mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban pemilik IKHSA. Hal ini termasuk tentang tata cara penggunaan dan mekanisme penegakan etika dan pengawasan pemilik IKHSA.(ida/ANTARA)
Rumah Rafael Alun yang Dibeli dari Grace Tahir Disita KPK
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah yang dibeli mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dari Direktur Mayapada Hospital Grace Dewi Riady atau Grace Tahir.\"Objek jual beli rumah dimaksud informasi yang kami peroleh saat ini, sudah dilakukan penyitaan oleh tim penyidik,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.Meski demikian Ali tidak menjelaskan di mana lokasi rumah tersebut maupun nilainya. Ali hanya menerangkan bahwa Rafael membeli rumah tersebut dari Grace Tahir.Transaksi jual beli properti tersebut juga yang membuat Grace Tahir diperiksa oleh KPK terkait penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Rafael Alun Trisambodo.Grace Tahir telah diperiksa penyidik pada Kamis (11/5). Grace tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pukul 10.04 WIB dan selesai diperiksa pukul 13.27 WIB.Namun, Grace enggan berkomentar kepada awak media saat dikonfirmasi soal pemeriksaannya maupun hubungannya dengan tersangka Rafael Alun Trisambodo.Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengungkapkan alasan pemanggilan Grace Tahir sebagai saksi adalah bagian dari pengembangan penyidikan kasus RAT.Asep mengatakan tim penyidik KPK menemukan nama Grace Tahir dalam pengembangan penyidikan kasus RAT, dan pihaknya akan memanggil semua pihak yang dianggap mempunyai informasi yang relevan untuk dimintai keterangan.(ida/ANTARA)
Untuk Mengamankan Uji Fungsi Kereta Cepat, Polda Jabar Menyiagakan Personel
Bandung, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyiagakan personel di sejumlah titik di kawasan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) guna mengamankan kegiatan uji fungsi tahap awal kereta cepat itu pada 15 Mei 2023. Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Ibrahim Tompo mengatakan bahwa pengamanan itu guna mendampingi pihak KCIC demi meminimalisasi kelemahan dari segi keamanan selama proses uji fungsi (commissioning test). \"Dengan demikian, pada saat uji coba nanti tidak lagi ditemukan kendala teknis dan pengamanan yang dapat menimbulkan permasalahan,\" kata Ibrahim di Bandung, Jawa Barat, Sabtu. Sebelumnya pihak Polda Jawa Barat juga telah melakukan pengecekan jalur kereta cepat itu. Pengecekan dengan menggunakan kereta inspeksi dari Stasiun Tegalluar (DK 143) Kabupaten Bandung hingga Stasiun Karawang. Pengecekan jalur itu, kata dia, kurang lebih sepanjang 100 kilometer. Hasilnya masih ada beberapa kendala yang bisa menghambat pembangunan. \"Maka dari itu, harus dibenahi karena akan dilakukan uji coba,\" kata dia. Saat ini, kata Ibrahim, pihaknya masih terus mengumpulkan data-data kendala tersebut untuk keperluan analisis dan membuat rencana pengamanannya. Sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masyarakat untuk turut serta menjaga kelancaran proses salah satu tahapan penting operasional Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB), yaitu commissioning test atau tes fungsi. Untuk membantu kelancaran proses tersebut, masyarakat diminta tidak beraktivitas di jalur KCJB karena berpotensi membahayakan pelaksanaan commissioning test.(ida/ANTARA)
Ibu Cinta Maju Jadi Bakal Caleg
Bandung, FNN - Atalia Praratya Kamil, istri Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil memutuskan untuk terjun ke dunia politik dengan daftar menjadi bakal calon anggota DPR RI pada Pemilu 2024, dari Partai Golkar. \"Bu Atalia memiliki kapasitas sendiri, pintar, pendidikannya lebih tinggi dari saya, gelar doktor, aktivis, jadi memiliki kapasitas sendiri. Dan selama ini memberikan hidupnya untuk masyarakat dan kemanusiaan,\" kata Ridwan Kamil, saat ditemui di Masjid Raya Al Jabbar, Kota Bandung, Sabtu. Atalia Praratya yang akrab disapa Bu Cinta ini mendaftarkan diri sebagai bakal calom anggota DPR RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Satu Jawa Barat, yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Ridwan Kamil mengatakan salah satu tujuan Atalia terjun ke dunia politik ialah agar hidupnya lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. \"Jadi masuk partai itu memiliki sebuah cita-cita untuk membawa kebermanfaatannya di level kebijakan nasional. Sehingga memilih ingin mengabdikan pemikirannya di level Nasional. Sehingga yang paling pas sebagai anggota DPR,\" katanya. Gubernur Ridwan Kamil menegaskan jika alasan Atalia memilih Partai Golkar sebagai kendaraan politiknya bukan atas perintah atau dipengaruhi dirinya \"Dan saya tidak pernah ngarahin, hanya memberikan plus minus dari keinginannya. Saya tidak maksa, tidak mengarahkan terlalu jauh. Dan saya tidak ikut karena saya fokus eksekutif jadi tidak ada konflik kepentingan,\" katanya. Menurut Ridwan Kamil, sang istri Atalia telah melalui proses berpikir yang panjang, sebelum akhirnya memutuskan untuk maju sebagai mencalonkan diri sebagai legislatif. \"Kalau tidak salah sudah satu tahun berpikir, cuma menjelang pengumuman lebih intens saja,\" katanya. Sebagai seorang suami dan telah lebih dulu turun ke dunia politik, Ridwan Kamil juga telah memberikan gambaran kepada istrinya tentang bagaimana menjadi seorang politisi. \"Kalau mau jadi politik praktis itu jadi makhluk panggung, pasti dikomentarin, jadi sudah siap. Bukan makhluk panggung juga, suka dan tidak suka mah ada saja,\" kata dia. \"Saya support tapi tidak mengarahkan, ada paksaan. Itu sudah hidupnya sendiri cuma kan harus ada rido suami,\" lanjut Ridwan Kamil.(ida/ANTARA)
