ALL CATEGORY
Pertemuan Puan - AHY, Menunjukkan Rasa Tidak Aman PDIP pada Figur Calon Presidennya
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDIP Puan Maharani, menegaskan bahwa dirinya akan segera menemui Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Puan juga menyinggung soal kemungkinannya PDIP berkoalisi dengan Partai Demokrat. Meski usaha ini tampak absurd, tapi tetap akan dilakukan PDIP untuk membangun kepercayaan diri. Apakah PDIP merasa tidak aman dengan elektabilitas figur calon presidennya? Menanggapi rencana pertemuan Puan dengan AHY, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (12/6/23) mengatakan, “Ya, itu semua usaha yang akhirnya bisa ditempuh, kendati itu usaha-usaha yang absurd sebetulnya. Karena ini kan tukar tambah kepentingan, bukan tukar tambah ideologi. Jadi, bisa berantakan sebetulnya.” Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa itulah nasib dari mereka yang dari awal tidak mau mendengar apa yang diinginkan oleh rakyat, yaitu presidensial dengan threshold nol, karena itu saja sumbernya. Meski sebenarnya PDIP sudah aman dari sisi presidential threshold, tapi sepertinya PDIP tidak aman dalam soal elektabilitas calon presidennya sehingga mereka melakukan manuver ke mana-mana. Hal itu juga ditegaskan oleh Rocky. “PDIP aman di presidential threshold-nya, tapi tidak aman di figure presidennya. Tapi ya sudah, kita lihat aja keputusan apa sih yang mau dibuat. Padahal, sebetulnya yang paling mudah buat PDIP ya ganti aja capresnya. Kan lebih baik ganti capres daripada jadi norak tuh, bujuk-bujuk AHY dan seolah-olah SBY masih bisa dibujuk hanya untuk satu periode permainan yang dangkal itu,” ungkap Rocky. Meski demikian, menurut Rocky, demi basa-basi mungkin AHY juga berupaya untuk dapat poin seolah-olah itu bisa dilanjutkan. Tetapi, sepertinya kader-kader PDIP sebetulnya agak menolak. Demikian juga kader Demokrat, meski di tingkat elit basa basinya memang mesti diucapkan supaya seolah-olah ada kesibukan politik. Padahal, sebenarnya bukan kesibukan politik, tapi semacam intip-mengintip peluang saja. Seperti diketahui bahwa selama ini ada masalah komunikasi antara Megawati dengan SBY, meski SBY lebih rileks dibanding Megawati. Tetapi, agak mengherankan kalau sekarang inisiatif komunikasi itu datang dari Megawati, walaupun dilakukan oleh Puan. Menurut Rocky, kalau mau lebih jujur, mestinya Megawati saja membuat courtesy call dengan SBY sehingga lebih mudah dipahami arahnya. Kalau begini mungkin SBY juga merasa bahwa Megawati hanya mau menguji dirinya atau mau berupaya untuk membatalkan pencalonan Anies yang juga disponsori oleh Demokrat. “Jadi, bagian ini sebetulnya upaya juga dari PDIP untuk membuyarkan atau membuat Demokrat itu seolah-olah berantakan. Tapi, saya kira itu teknik yang keliru,” ujar Rocky. Meski demikian, kata Rocky, tentu SBY akan meminta AHY melayani saja karena ini gimik. Gimik ini bisa jadi membuat nilai tawar Demokrat semakin mahal dan menguntungkan. Tetapi, nanti di ujungnya akan diputuskan oleh kalangan elit Demokrat yang juga memantau apa sebetulnya motif Hasto mengundang AHY. Di belakang pertemuan itu tetap ada banyak motif, apakah motif koalisi atau justru motif untuk memancing perpecahan di dalam koalisi perubahan. “Jadi, tetap ini adalah kerjaan intelijen intrapartai,” ujar Rocky.(sof)
Sebanyak 26 Kasus TPPO di Wilayah Jateng Berhasil Diungkap Polisi
Semarang, FNN - Kepolisian mengungkap 26 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus pemberangkatan pekerja migran Indonesia di berbagai wilayah di Jawa Tengah dalam beberapa waktu terakhir.Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol. Abiyoso Seno Aji di Semarang, Senin, mengatakan 33 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari 26 perkara yang diungkap itu.\"Jumlah korban TPPO dari 26 kasus yang ditangani itu mencapai 1.305 orang,\" kata Ketua Satgas TPPO Polda Jawa Tengah itu.Dari jumlah korban sebanyak itu, lanjut dia, 1.137 orang sudah sempat diberangkatkan ke luar negeri seperti di wilayah Eropa, Amerika, dan berbagai negara di Asia.Sementara sisanya, kata dia, belum sempat diberangkatkan ke luar negeri.Adapun puluhan tersangka yang sudah ditetapkan itu, menurut dia, terdiri atas perusahaan dan perorangan.\"Para tersangka itu tidak memiliki izin untuk memberangkatkan tenaga migran maupun memberangkatkan tidak sesuai dengan dokumen yang ditentukan,\" katanya.Ia mencontohkan pekerja migran yang diberangkatkan ke luar negeri namun tidak sesuai dengan visa maupun paspor yang dimiliki.Selain itu, lanjut dia, terdapat pula pekerja migran yang dipekerjakan tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan.Para tersangka dalam tindak pidana ini selanjutnya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana pemberantasan orang dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan tenaga migran.Kepada masyarakat yang berniat bekerja ke luar negeri, Abiyoso mengimbau untuk tidak mudah tergiur dengan iming-iming gaji besar. (ida/ANTARA)
Rekonstruksi Pembuat Ekstasi Jaringan Internasional Digelar oleh Bareskrim
Tangerang, FNN - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi kasus produksi ekstasi skala besar jaringan internasional yang ditemukan di wilayah Tangerang, Banten dan Semarang, Jawa Tengah, Senin.Rekonstruksi itu berlangsung di Kawasan Perumahan Lavon Swan City Cluster Escanta 2 No.5, Kampung Kawaron Girang, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang.\"Penyidik Bareskrim melakukan rekonstruksi dua peristiwa pabrik ekstasi, pertama di Tangerang dan kedua di Semarang, Jawa Tengah,\" kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Tangerang, Senin.Dalam proses rekonstruksi tersebut, penyidik dari tim Dittipidnarkoba Polri melibatkan lima orang tersangka yakni berinisial Deni, Tedi, Noval, Reza dan Aaldian dengan memperagakan 68 adegan di tempat kejadian perkara (TKP) Tangerang dan 36 adegan di Semarang, Jawa Tengah.\"Dihadirkan langsung lima tersangka. Dimana, tiga di Tangerang dan dua di Semarang. Di dalam rekonstruksi TKP Tangerang dilaksanakan 68 adegan dan juga TKP Semarang ada 36 adegan,\" katanya.Ia merincikan sebanyak 68 agenda reka ulang tersebut terdiri atas adegan di TKP Tangerang dengan meliputi awal proses produksi ekstasi.Kemudian, adegan di TKP Semarang yang diperagakan di lokasi yang sama yaitu di Tangerang dengan sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa proses produksi ekstasi.\"TKP Semarang kita pindahkan ke sini (Tangerang) untuk memudahkan rekonstruksi. Sebenarnya yang ingin kita dapatkan dalam rekon hari ini, kemarin saat penyidikan di Tangerang dan Semarang ada perbedaan keterangan ketika dilakukan pemeriksaan pada lima tersangka,\" ujar dia.Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkap praktik produksi ekstasi skala besar jaringan internasional di kawasan Perumahan Lavon Swan City Cluster Escanta 2 No.5 Kampung Kawaron Girang, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (2/6).Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Adriansyah menjelaskan bahwa dalam pengungkapan kasus tersebut penyidik berhasil mengamankan empat tersangka yang merupakan satu jaringan dalam pembelian bahan baku dan memproduksi ekstasi.\"Untuk total tersangka yang di amankan ada empat orang, berinisial TH, N, MR dan ARD. Ada dua tersangka lagi masih DPO dan tentunya kami akan mengambil langkah-langkah pengembangan bersama tim gabungan terkait dengan asal pembuatan ekstasi di Jawa Tengah dan Banten,\" katanya.Dia menjelaskan dalam pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi Kantor Bea Cukai terkait masuknya sebuah alat-alat produksi sejenis obat-obatan melalui jasa pengiriman barang.Kemudian, pihaknya langsung melakukan koordinasi antara tim gabungan Polri untuk melakukan pengembangan dengan cara control delivery terhadap kepemilikan barang tersebut.Dari hasil pengembangan itu, kata dia, diketahui barang itu dikirim ke wilayah Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Sehingga, pihaknya menginstruksikan tim Diresnarkoba Polda Banten melakukan langkah pengungkapan kasus tersebut.\"Di Tangerang dua tersangka TH dan N berhasil diamankan dengan berhasil disita barang bukti yaitu barang jadi inek atau ekstasi warna orange 517 butir,\" tuturnya.Kedua tersangka yang di amankan di Banten ini, salah satunya merupakan residivis dengan kasus yang sama dengan bertindak sebagai pembuat/produksi dari barang ekstasi itu.\"Ya, kalau pelaku ini memang adalah napi jadi kemungkinan mereka sudah lebih pintar. Jadi belajarnya di sana, kemudian untuk asal barang lewat mananya kita masih lakukan penyelidikan,\" jelas dia.Setelah berhasil mengungkap di Banten. Pihaknya, kemudian melakukan pengembangan ke daerah Semarang, Jawa Tengah.Di tempat kejadian perkara yang ada di Kota Semarang, Jawa Tengah penyidik gabungan mendapat dua tersangka yaitu MR dan ARD yang juga berperan sebagai pembuat dari obat ekstasi tersebut.Adapun dari hasil pengungkapan ini berbagai jenis barang bukti berhasil diamankan adalah 11 bungkus besar, masing-masing berisi ekstasi dengan jumlah keseluruhan 25.000 butir ekstasi, 2 bungkus plastik klip, masing-masing berisi kapsul diduga ekstasi dengan jumlah keseluruhan 1.000 butir dan 8 bungkus plastik klip ekstasi dengan jumlah keseluruhan 1.380 butir extasi.Sementara, untuk barang bukti bahan belum jadi yang berhasil diamankan adalah berbagai macam prekursor seperti serbuk galatium, MDT, serbuk putih magnesium dan serbuk pentylon dengan total berat 46.250 gram, methamphetamine 1 liter, prekursor seperti metanol 3 liter, capsul cafeein 200 kapsul, 1 unit mesin pencetak tablet, berbagai macam peralatan cland LAB dan alat komunikasi.(ida/ANTARA)
Johnny G Plate Siap Menjadi "Justice Collaborator" di Kasus BTS Kominfo
Jakarta, FNN - Johnny G. Plate bersedia menjadi kolaborator keadilan (justice collaborator) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020-2022.\"Pak Johnny pada prinsipnya siap untuk menjadi justice collaborator. Dikabulkan atau tidak, itu majelis hakim yang akan mengabulkan. Persyaratan justice collaborator kan harus dipenuhi terlebih dahulu,\" kata pengacara Johnny G. Plate, Achmad Cholidin, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.Cholidin mengatakan sejak awal proses penyidikan, kliennya menginginkan kasus tersebut dibuka seluas-luasnya oleh seluruh pihak berkompeten, yang mengetahui terjadinya tindak pidana seperti disangkakan kepadanya yakni Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.\"Kalau ada berita-berita, pihak-pihak yang terlibat akan hal ini, ya, Pak Johnny sendiri bersedia untuk mengungkapkan akan hal itu nanti dalam persidangan. Insyaallah siap,\" jelasnya.Namun, tambah Cholidin, Johnny G. Plate belum mengungkapkan nama-nama yang terlibat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kasus tersebut.Menurut dia, dalam BAP baru disebutkan bahwa yang lebih mengetahui proyek BTS 4G adalah Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo.\"Anang sebagai Direktur Bakti Kominfo dan kuasa pengguna anggaran. Kami belum lihat BAP Anang kan, nanti suatu proses persidangan kami akan lihat. Nanti siapa yang akan disebut oleh Pak Johnny,\" jelas Cholidin.Dalam perkara tersebut, Cholidin beranggapan jangan sampai Johnny G. Plate dizalimi dan ada pihak yang justru menari-nari di atas penderitaan kliennya. Makanya, kliennya bersedia untuk membuka duduk perkara kasus korupsi ini supaya terungkap secara jelas.\"Pastinya, kami akan melihat, kami buka selebar-lebarnya, sejelas-jelasnya duduk perkara ini, siapa yang menikmati, siapa yang melakukan, siapa yang menggunakan uang negara dan sebagainya. Itu akan kami lihat,\" ungkapnya.Menurut Cholidin, tugas Johnny G. Plate saat menjabat sebagai menkominfo, dalam kasus korupsi tersebut, ialah membuat surat pengantar yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan kepala Bappenas serta diteruskan ke Badan Anggaran (Banggar).Sehingga, menurut dia, Bakti Kominfo yang secara teknis mengetahui, mulai dari proses perencanaan, dan anggaran.\"Yang tahu teknisnya itu Bakti di bawah tanggung jawab kuasa pengguna anggaran. Kalau melihat dari kondisi seperti ini sesuai proses penyidikan, maka Pak Johnny menurut kami adalah orang yang ditarik-tarik sebagai pelaku,\" sebutnya.Cholidin juga mengkritisi tim penyidik jaksa yang tidak menyentuh pejabat di internal Kementerian Kominfo dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo Tahun 2020-2022. Menurut dia, tersangka kasus tersebut rata-rata dari vendor.Dengan demikian, Cholidin menyebut Johnny G. Plate saat menjadi Menkominfo tidak mengetahui hal teknis yang dibuat BLU Bakti selaku kuasa pengguna anggaran. Sebab, kliennya cuma menjalankan arahan Presiden Joko Widodo agar satu desa mendapatkan tower BTS 4G.\"Arahan Pak Menteri (Johnny G. Plate) hanyalah segera membangun sesuai apa yang sudah diperintahkan, diwacanakan Presiden (Jokowi) dalam ratas-ratas untuk membangun BTS-BTS, dengan asumsi satu desa adalah satu tower,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Sidang Dakwaan Lukas Enembe Diundur pada 19 Juni
Jakarta, FNN - Pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona, menyatakan bahwa kliennya sanggup menghadiri sidang dakwaan terkait penerimaan suap dan gratifikasi secara offline sehingga sidang dakwaan diundur pada 19 Juni 2023.\"Saya bisa sampaikan Pak Lukas bisa mendengarkan pembacaan dakwaan secara offline pada sidang berikutnya,\" ujar Petrus dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.Sebagaimana pantauan ANTARA di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Lukas Enembe menghadiri sidang pembacaan dakwaan secara daring. Akan tetapi, Lukas Enembe ingin mendengarkan pembacaan dakwaan secara langsung.Dengan demikian, sidang perdana Lukas Enembe dengan agenda pembacaan dakwaan yang seharusnya berlangsung Senin, ditunda hingga Senin pekan depan, 19 Juni 2023.Dalam persidangan tersebut, Petrus membacakan surat dari Lukas Enembe. Dalam surat itu tertulis permohonan dari Lukas Enembe untuk dihadirkan secara langsung dalam persidangan.\"Saya mohon agar saya hadir secara langsung di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim di ruang sidang Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat,\" ujar Petrus ketika membacakan surat Lukas Enembe.Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam rangkaian kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan proyek infrastruktur yang dananya bersumber dari APBD Papua, yakni Lukas Enembe selaku penerima suap dan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka selaku pemberi suap.Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe sekitar Rp1 miliar setelah terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur dengan anggaran tahun jamak (multiyears) di Pemprov Papua, yakni proyek peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar, proyek rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar, serta proyek penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.Rijatono Lakka telah terlebih dahulu disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Pada sidang yang berlangsung 6 Mei 2023, Rijatono Lakka dituntut pidana lima tahun kurungan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).\"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sejumlah Rp250 juta subsider pidana kurungan pengganti selama enam bulan,\" ujar JPU KPK pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (6/5).JPU KPK mengatakan bahwa Rijatono Lakka memberi hadiah sebesar Rp35.429.555.850,00 yang terdiri atas uang sebesar Rp1 miliar dan pembangunan atau renovasi fisik aset-aset senilai Rp34.429.555.850,00 kepada Lukas Enembe.Hal itu dengan maksud agar Lukas Enembe bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua periode 2018—2021 Gerius One Yoman mengupayakan perusahaan-perusahaan Rijatono Lakka dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Papua tahun anggaran 2018—2021.Atas intervensi Lukas Enembe melalui Gerius One Yoman, selama 2018—2021 Rijatono sudah memperoleh 12 proyek bersumber dari APBD Papua dengan total nilai proyek Rp110.469.553.936,00.(ida/ANTARA)
Jika Lukas Enembe Menghadiri Sidang Langsung, Jaksa KPK Menyoroti Kamanan
Jakarta, FNN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto menyoroti sisi keamanan persidangan apabila Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menghadiri persidangan secara langsung.“Hakim menyampaikan yang penting keamanan diperhatikan. Simpatisan kita tahu sebagaimana banyak, ya,” ujar Wawan kepada wartawan usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.Wawan menyatakan hal tersebut ketika disinggung apakah jaksa dari KPK keberatan apabila Lukas Enembe dihadirkan secara langsung dalam sidang pembacaan dakwaan.Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak merasa keberatan dengan pertimbangan Lukas Enembe dapat menangkap dan merespons dengan bahasa yang jelas, meskipun terbata-bata.Oleh karena itu, jajaran jaksa KPK pun menilai Lukas Enembe layak untuk dihadirkan secara langsung di dalam persidangan.“Jadi yang penting keamanan diperhatikan dan meminta agar sidang ini lancar, sehingga kondisi keamanannya harus diutamakan lebih dahulu,” kata Wawan.Sebelumnya, Pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona, menyatakan bahwa Lukas Enembe sanggup menghadiri sidang dakwaan terkait penerimaan suap dan gratifikasi secara offline pada 19 Juni 2023.Hasil pantauan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Lukas Enembe menghadiri sidang pembacaan dakwaan secara daring. Akan tetapi, Lukas Enembe ingin mendengarkan pembacaan dakwaan secara langsung.Dengan demikian, sidang perdana Lukas Enembe dengan agenda pembacaan dakwaan yang seharusnya berlangsung hari ini, Senin (12/6), ditunda hingga Senin (19/6).Dalam persidangan tersebut, Petrus membacakan surat dari Lukas Enembe. Di dalam surat tersebut, tertulis permohonan dari Lukas Enembe untuk dihadirkan secara langsung dalam persidangan.“Saya mohon agar saya hadir secara langsung di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim di ruang sidang Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat,” ujar Petrus ketika membacakan surat milik Lukas Enembe.Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam rangkaian kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Papua, yakni Lukas Enembe selaku penerima suap dan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka selaku pemberi suap.Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe sekitar Rp1 miliar setelah terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur di Pemprov Papua, yakni proyek multiyears atau tahun jamak peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar, proyek tahun jamak rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar, serta proyek tahun jamak penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.Rijatono Lakka telah terlebih dahulu disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat dan pada sidang yang berlangsung pada hari Selasa (6/5), Rijatono Lakka dituntut pidana 5 tahun kurungan penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(ida/ANTARA)
PKS Tidak Khawatir Demokrat Berpaling dari Koalisi
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa partainya tidak khawatir Partai Demokrat akan berpaling dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).\"PKS tidak khawatir Demokrat akan pindah, nyebrang dan lain-lain, karena NasDem, Demokrat, PKS sudah punya piagam kerja sama yang solid. Interaksi selama ini hangat dan kita saling percaya dan saling dukung,\" kata Mardani dalam pesan video yang diterima di Jakarta, Senin.Hal itu disampaikannya menanggapi pertemuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk membahas rencana pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jakarta, Minggu.\"Bagus silaturahim Mas Riefky dengan Mas Hasto, semua partai berlomba-lomba membangun jembatan silaturahim, komunikasi, sinergi, kolaborasi penting,\" ujarnya.Dia pun menilai bahwa rencana pertemuan Puan Maharani dengan AHY, menandakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat itu merupakan figur yang menarik publik.\"Mas AHY jangan lupa memang figur yang sangat menarik, jadi diminati banyak pihak. Bravo Mas AHY, bravo Demokrat,\" ucap dia.Sementara itu, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf menegaskan bahwa selaku rekan koalisi di KPP, PKS tetap konsisten memperjuangkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres).\"Konsisten dalam memperjuangkan calon presiden Anies Rasyid Baswedan sesuai amanat Majelis Syuro PKS. PKS memiliki komitmen yang kuat terhadap Anies Rasyid Baswedan sebagai capres Koalisi Perubahan,\" kata Al Muzammil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.Konsistensi dukungan tersebut, kata dia, juga berlaku sama dengan partai anggota KPP lainnya hingga saat ini.\"Mitra koalisi PKS yaitu Partai NasDem dan Partai Demokrat juga tetap komitmen terhadap hal tersebut,\" ucapnya.Al Muzammil juga mengatakan bahwa PKS akan terus berupaya menjaga kesatuan dan soliditas KPP dalam menghadapi perhelatan politik mendatang\"Kami berharap bahwa segala bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh partai-partai koalisi dapat menguatkan dan memperkuat koalisi yang sudah terjalin dengan baik,\" ujar dia.Dia menekankan pula bahwa pembukaan komunikasi antara tiga partai koalisi dengan berbagai partai politik dan tokoh di luar koalisi merupakan hal yang biasa.\"Partai politik memiliki tugas dan fungsi untuk menjalin komunikasi politik dengan semua pihak,\" imbuhnya.Terakhir, dia menjelaskan bahwa dialog terkait bakal cawapres Anies Baswedan masih terus berlangsung. Sebagaimana kesepakatan bersama KPP, lanjut dia, keputusan dalam menyeleksi usulan-usulan bakal cawapres yang diajukan oleh tiga partai koalisi diberikan kepada Anies Baswedan.Sebelumnya, Minggu (11/6) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya bertemu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk membahas rencana pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).\"Kami sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY, namun kami tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi saat ini, masing-masing partai terkait kontestasi Pemilihan Presiden 2024,\" kata Teuku Riefky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.(ida/ANTARA)
Mengapa Jokowi Tidak Jatuh?
Seruan dan ajakan memakzulkan Presiden Joko Widodo sudah sering dilakukan, baik di jalanan maupun meja diskusi. Akan tetapi Jokowi masih perkasa. Ada apa? SEJUMLAH tokoh di kampung Presiden Joko Widodo, Surakarta, sedang bersemangat mendiskusikan gerakan people power. Acara itu bertepatan dengan peringatan HUT Mega Bintang ke -26 tahun 2023 di Gedung Umat Islam Surakarta, Jalan Kartopuran No. 241A Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta dengan mengangat tema “Rakyat Bertanya Kapan People Power?”, Minggu, 11 Juni 2023. Tampaknya Ketua Dewan Pembina Mega Bintang Mudrick Setiawan Malkan Sangidu ingin bernostalgia atas suksesnya koalisi PDI dan PPP melawan Orde Baru, 26 tahun yang lalu yang disebut dengan koalisi Mega-Bintang. Kali ini Mudrick mengajak masyarakat dari seluruh Jawa itu agar lebih berani. \"Modal kita untuk melakukan people power sekarang juga adalah berani. Sekali lagi berani,\" tegas Mudrick. Menurutnya, tidak pantas seorang presiden menjadi tim sukses. Mungkin karena takut (kalau sudah turun) dia melakukan banyak pelanggaran konstitusi. “Tidak ada yang bisa dilakukan untuk perubahan ini kecuali people power. Jalan keluar dari persoalan bangsa dan negara yang terbaik adalah melakukan people power, atau revolusi total,” pekiknya. Pelanggaran Jokowi sebagai Presiden RI sudah demikian banyak, baik pelanggaran secara konstitusional maupun secara moral yang antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Muhammad Taufiq, advokat senior mengatakan people power tidak melanggar konstitusi. Ia mengajak semua pihak untuk melanjutkan gerakan people power ke daerah lain seperti Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. \"Yang dinamakan makar kalau TNI Polri menggunakan senjata untuk menjatuhkan Presiden,\" ujarnya Sementara Eggy Sudjana menegaskan pihaknya bersama kelompoknya di Jakarta sepakat bakal menggelar people power di Jakarta 10 Agustus 2023. Tampaknya Eggy perlu menyiapkan logistik yang cukup agar people power berjalan sukses. Ia tidak mau buru-buru, oleh karena itu ia menyaranan agar people power dilakukan pada 10 Agustus 2023. \"Silakan kalau mau people power sekarang. Saya lebih rasional karena perlu persiapan berbagai hal dari logistik dan lain-lain,\" ujar Eggy. Senada dengan Eggy, Amien Rais yang berpengalaman memimpin gerakan reformasi mengatakan agar saat menggelar people power tidak perlu grusa- grusu. \"Semua harus dalam kerangka minta izin agar diberi kelancaran oleh Allah SWT,\" ujar Amin Rais. Dalam diskusi yang penuh semangat itu setidaknya menghadirkan 10 pembicara, antara lain Dedy S. Budiman, Ustadz Ahmad Khozinuddin, Rizal Fadhilah (wartawan senior), advokat Muhammad Taufiq. Selain itu juga ada politisi senior Yogyakarta Syukri Fadholi, Syahganda Nainggolan, pengacara Eggy Sudjana dan tokoh reformasi, Amien Rais, Ahmad Khozinuddin, Muhammad Taufiq, Deddy S. Budiman, serta Rizal Fadhilah. Data pelanggaran Jokowi sudah diungkap, bukti KKN keluarga Jokowi sudah dilaporkan ke KPK, dugaan abuse of power sudah dilaporkan ke DPR, korupsi jajaran kabinet dan partai pendukung juga sudah terbongkar, lalu kenapa Jokowi masih perkasa? Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Muhammad Chirzin menilai Jokowi masih bisa tetap bertahan lantaran dia menguasai tiga lembaga kekuasaan negara sekaligus, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun ia mengibaratkan sebuah pohon yang rapuh di dalam, bagaimanapun juga, akan roboh dengan sendirinya. Sementara menurut Direktur Eksekutif The Global Review, Hendrajit bahwa masih bertahannya Jokowi di tampuk kekuasaan sampai hari ini, bukan karena Jokowi kuat. “Soal bisa lengser atau tidak, hal itu soal pokok bukan karena Jokowi kuat, akan tetapi karena para elit papan tengah yang berharap terciptanya people power tidak punya tiga modalitas politik,” katanya kepada FNN. Tiga modal politik itu menurut Hendrajit antara lain: pertama. tidak punya ide yang jelas sebagai bahan bakar penyusunan tema yang nyetrum ke rakyat. Kedua, tidak menyusun jejaring politik dan informasi yang terorganisir, kecuali hanya sekadar mengumpulkan orang-orang tanpa menjelma jadi sebuah barisan. Ketiga, tanpa kejelasan ide jadi tema yang nyetrum, dan tanpa jaringan terorganisir, maka gerakan-gerakan berbasis people power tak pernah tersusun sebagai barisan. Akan tetapi hanya sekadar sekumpulan dan segerombolan orang. Bukan suatu komunitas yang menjelma jadi barisan. Hendrajit menegaskan bahwa people power sebagai suatu barisan, sasaran strategisnya bukan cuma ganti rezim, akan tetapi menciptakan tatanan baru. “Alhasil tanpa pedoman pada kejelasan ide dan jaringan terorganisir, people power yang diangankan para aktivis gerakan sejatinya merupakan pengkondisian ke arah anarki dan rusuh sosial. Ini bertentangan pakem people power sebagai aksi warga,” tegasnya. Maka, Hendrajit merasa tidak kaget jika konsep people power seperti itu tidak mendapat respons masyarakat, karena merasa tidak dilibatkan. “Nggak heran kalau konsep gerakan ini nggak laku bagi elemen-elemen masyarakat, karena mereka tak merasa diwakili atau diikutsertakan. Karena itu tadi, isu-isu yang digulirkan nggak nyetrum ke masyarakat,” paparnya. Hendrajit mengibaratkan dokter yang keliru mendiagnosa penyakit pasien. Buat masyarakat, boleh saja dokter mendiagnosa orang dengan gejala mual dan sesak napas sebagai penyakit lambung. Akan tetapi masyarakat merasa meski gejala sakit lambung, tapi yang mereka rasakan itu hipo teroid. “Maunya rakyat itu mbok ya, dokter-dokter itu menyelami rasa sakit pasiennya bukan membaca gejalanya. Sehingga diagnosanya benar maka resepnya juga benar,” paparnya. “Nah, model-model penyeru people power itu persis kayak dokter-dokter yang sok tahu itu ketika mendiognose penyakit social,” pungkasnya. Sementara Sekretaris Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI), Sutoyo Abadi menilai masih bercokolnya Jokowi di pucuk pimpinan negara lantaran Jokowi masih terlindung oleh kekuatan Cina, oligarki dengan pemenuhan finansialnya dan dengan segala resikonya Jokowi masih bisa mengendalikan kekuatan alat keamanan (TNI/ Polri), dengan segala ancamannya copot jabatan kalau menentangnya. Jokowi juga masih bisa mengendalikan beberapa kekuatan Parpol , sekalipun saat ini mulai terpecah Yang paling aneh, kata Sutoyo, sebagian masyarakat masih percaya dengan Jokowi apapun yang dilakukan oleh Jokowi. Kekuatan PKI semua berada di belakang Jokowi dengan bantuan dukungan dan agitasi citra Jokowi sebagai presiden terbaik baginya. Hal ini masih menjadi bemper utama untuk tetap mempertahankan Jokowi. Yang paling realistis, kata Sutoyo, stok pangan rakyat masih terjaga dengan baik meskipun dengan cara impor pangan.Rakyat merasa aman dan nyaman, gak peduli situasi di tingkat atas, yang penting wareg. Sementara deklarator KAMI, Anton Permana menilai Jokowi diuntungkan oleh situasi dan kondisi sosial politik Indonesia, yang menemukan titik puncak bulan madu liberalisasi demokrasi pasca Orde Baru. Jokowi berada dalam lingkungan bangsa yang sangat naif dan hipokrit feodal. Naif, hipokrit feodalistik inilah yang membuat kondisi siapa saja yang berani tampil beda, berani tabrak kekakuan, namun populis atas dukungan masif media massa, maka dialah yang jadi pemenang, termasuk berani bohong, berani menipu, berani kejam, berani berdarah dingin, berani melakukan langkah-langkah yang tak biasa, di saat yang lain tak berani melakukan apa-apa. Dalam bertindak, Jokowi seakan tak peduli aturan, norma, kebiasaan, yang menurutnya “mengekang” kekuasaannya. Sistem Presidensial dalam pemerintahan kita, dimanfaatkan secara sepihak oleh Jokowi, sehingga, dengan leluasa Jokowi tanpa rasa “bersalah” menggunakan instrumen kekuasaannya untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Tak ada batas antara mana dirinya sebagai kepala pemerintahan, kepala Negara, dan petugas partai. Semua sama saja. Kalau ada yang berbeda antara aturan dan keinginannya, maka aturan yang digantinya. Kalau ada pihak yang menghalanginya, maka kekuatan aparat yang akan “menyelesaikannya,” baik secara hard power maupun soft power. Anton menegaskan, dalam kaca mata ilmu Geopolitik dan Geostrategi, Jokowi didukung penuh oleh sebuah kekuatan besar, yang begitu punya kepentingan besar juga terhadap Indonesia, dimana semua itu dilakoni Jokowi dengan baik. Ada titik temu antara kepentingan oligarki dan proxy. Pertemuan kepentingan oligarki dan proxy berproses dengan sangat baik, dalam asas mutualisme, sehingga Indonesia yang kehilangan induk dan jati dirinya serta Orde Baru tumbang dan konstitusinya UUD 1945 diubah, menjadi sasaran empuk kepentingan geopolitik dan geostrategi kekuatan global. Tentu ada yang mendesign ini semua. Dalam persepsi Ilmu Pemerintahan, sesuai buku “Kybernologi”nya Prof Tanlizuduhu Ndraha, Jokowi juga berhasil menggunakan metode pemerintahan Sentrifurgal, yaitu, Jokowi mampu membangun hubungan timbal balik dengan kekuatan di sekitarnya (inner cycle power), yang siap melindungi dan melakukan apa saja untuk dirinya. Imbalannya adalah, bagi kekuatan tersebut diberikan fasilitas, jabatan, kewenangan, dan akses terhadap pemanfaatan sumber daya negara. Itu semua adalah kenikmatan yang sengaja diberikan Jokowi asal mereka loyal, patuh, dan manut. Jokowi itu adalah bagian pelaksana dari sebuah grand design besar yang sudah terencana dengan baik dan sistematis, dimana grand design ini dibuat dan dirancang sedemikian rupa, plus fasilitas instrumen pengamanannya, konsep, strategi, media, serta dukungan finansial yang tanpa batas. Saat ini, tak ada satupun kekuatan penyeimbang yang terkonsolidasi di Indonesia, baik itu kekuatan keluarga Cendana, Cikeas, kekuatan Umat Islam, bahkan TNI pun berhasil dikoptasi kekuatan di belakang Jokowi. Jokowi berhasil membuat sihir seolah dirinya kuat, besar, dan berbahaya, padahal, ibarat pertarungan tinju legendaris Mike Tyson, Jokowi baru teruji memukul lawan hingga KO dan tumbang. Jokowi belum teruji “kena pukul” oleh lawannya. Jokowi belum pernah diserang DPR RI, digeladah KPK, dilawan frontal tokoh besar seperti SBY, Prabowo, dan Mega secara langsung head to head. Para kekuatan yang seharusnya punya “kans” besar untuk memuukul jatuh Jokowi lebih dulu kena sihir Jokowi. Mereka sudah takut duluan, sudah inferior duluan. Buktinya ketika demo 411 dan 212, kalau masyarakat kompak dan bersatu, Jokowi kejang-kejang juga ketakutan. Begitu juga ketika Gibran dan Kaesang anaknya dilaporkan ke KPK oleh Ubaidillah Badrun dan kawan-kawan, Jokowi juga panik. Apalagi kalau mmg ada kondolidasi kekuatan oposisi untuk memukul balik Jokowi yang punya nyali dan pas momentumnya, Jokowi akan mudah tumbag dengan mudah. “Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang punya nyali? Siapa yang siap ambil momentum dan komando?,” pungkas Anton. (Sri Widodo Soetardjowijono)
Jokowi di Atas Angin atau Masuk Angin?
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih DAMPAK kerusakan dari manipulasi informasi politik makin parah. Dengan sasaran-sasaran bias bisa menimbulkan, ketakutan, kecemasan, benturan, pertengkaran, kekacauan dan perselisihan di masyarakat. Serbuan informasi yang mengesankan Jokowi presiden masih di atas angin, paling hebat, kuat, masih didukung rakyat, dengan manipulasi angka angka dukungan hasil survei rentalan yang fantastis, masif menyerbu masyarakat melalui media sosial. Dengan dukungan intelijen, untuk tugas mengamankan kekuasaan memiliki segala kemampuan selain merekam informasi, sering mengarang informasi hoak sebagai umpan, sekaligus menyebarkan kejahatan ganda menciptakan kepanikan , kebencian dan benturan di tengah masyarakat. Intelijen diintensifkan untuk merekam informasi, dampak dan respon pantulannya terus mengamati reaksi kekuatan lawan politik sebagai objeknya. Gaya kerja seorang intelijen untuk memantau, kadang memasang agen yang memposisikan diri untuk melemahkan psikologi lawan, mengganggu pikiran, sekaligus memetakan reaksi respon yang terjadi dalam dialog sasarannya. Kunci kerja profesional seorang intelijen untuk memperdayai dan mengendalikan sasarannya adalah kemampuan menangkap sinyal sinyal di bawah sadar seseorang atau banyak orang, yang mereka kirimkan seperti umpan seperti kalimat bahwa \"Presiden saat ini di atas angin\" agar sasarannya bereaksi sesuai alam pikirannya. Keadaan meminta kita lebih hati hati menyikapinya, ketika menyadari ada lawan dialog yang menyembunyikan sinyal aneh, dengan penuh kesadaran diri jadikan diri sendiri tak berbentuk, sulit dibaca dan sulit diramalkan. Berhati hatilah dengan mereka yang sedang meneliti kita. Jangan beri mereka informasi apapun atau balik beri mereka informasi semu. Mereka tidak akan bisa masuk menjadikan kita sasaran intelijen yang memiliki sasaran yang konyol. Kepala harus tetap dingin saat menerima kesan atau informasi tentang segalanya. Jangan takut dan membiarkan dirinya silau atau mabuk akibat kabar baik atau buruk. Ketakutan adalah emosi yang paling merusak bagi kehadiran pikiran, sering ketakutan merajalela pada apa yang belum di ketahui, berubah menjadi imajinasi liar. Ketenangan sikap dan tangguh mengendalikan emosi, seleksi setiap informasi dengan ketat adalah kekuatan akan menguasai keadaan dan akan menjadikan dirinya kuat untuk membalikan semua informasi hoak yang berbahaya. Akan melemahkan, ciut nyali, merubah menjadi pengecut dan perpecahan kekuatan perubahan yang sedang berjuang melawan rezim yang otoriter, dibayangi kesan dan virus yang disebarkan oleh para intelijen bahwa Jokowi di atas angin dan sulit untuk ditumbangkan . Fakta yang sedang terjadi Jokowi mulai masuk angin, puting beliung angin yang makin kencang, tekanan rakyat yang sedang meminta Jokowi turun atau diturunkan oleh rakyat.****
Menanti Undur Diri Jokowi
Catatan Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Pagi-pagi seseorang japri begini. Assalamualaikum wrwb. Selamat pagi Prof. Mohon pendapat dan analisanya apakah Jokowi bisa jatuh di tengah jalan, mengingat pelanggaran yang dia lakukan. Kita tahu gerakan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi semakin masif sejak Jokowi menjabat di periode kedua presiden, lantaran pelanggarannya sudah melampaui batas. Belakangan ia dicap telah banyak melakukan abuse of power dengan mengintervensi alat negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Masyarakat seakan tak kuasa menghentikan kelakuan Jokowi yang seenaknya membahayakan demokrasi dan masa depan ekonomi, politik, dan hukum Indonesia. Teranyar, KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) menyerukan agar masyarakat bergerak bersama memakzulkan Presiden, diikuti surat terbuka Mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana kepada DPR agar sebagai wakil rakyat memakzulkan Presiden. Mengapa sulit jatuh? Kalau jatuh akan seperti apa? Kalau tetap berkuasa akan seperti apa? Pelanggaran Jokowi sebagai Presiden RI sudah demikian banyak, baik pelanggaran secara konstitusional maupun secara moral yang antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Di antara pelanggaran konstitusi Jokowi, pertama, persetujuannya atas pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung kerja sama dengan perusahaan swasta China. Molornya pengerjaan, dan membengkaknya pembiayaan berimplikasi pada penambahan utang, sehingga komitmen pertama pembangunan projek yang semula B to B diubah Jokowi menjadi B to G. Kedua, Jokowi telah menginisiasi pindah Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan yang relatif tidak transparan sejak perencanaan, dan sekaligus kedodoran dalam pelaksanaan dan pembiayaan, hingga Presiden membuat peraturan-peraturan yang juga bertentangan dengan perundang-undangan. Ketiga, Jokowi telah tidak mengindahkan keputusan Mahkamah berkenaan dengan UU Cipta Kerja yang seharusnya direvisi, sementara itu Jokowi malah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja yang dinilai sebagai tindakan melawan hukum. Keempat, Jokowi melakukan pembiaran KSP Moeldoko melakukan pembegalan Partai Demokrat, yang menurut analisis Denny Indrayana, hal itu atas kehendaknya. Menurut Din Syamsuddin itu merusak demokrasi. Kelima, sekian banyak janji Jokowi yang tidak mungkin ditepati, seandainya ia bertahan sampai akhir jabatan 2024, bahkan jika ditambah satu periode lagi. Di antara janji-janji Jokowi yang oleh aktivis dalam sebuah demo disebut sebagai daftar berita bohong: 11.000 trilyun di saku, mobil ESEMKA laku 6.000 unit, stop utang luar negeri, persulit investasi asing, kabinet diisi profesional, tidak bagi-bagi jabatan, penguatan KPK, cetak 3 juta lahan pertanian, pertumbuhan ekonomi 8 %, dollar 10 ribu. Keenam, Jokowi cawe-cawe politik atas koalisi partai-partai dan pencapresan, yang semestinya selaku Kepala Pemerintahan bertindak sebagai penyelenggara sekaligus wasit pilpres, tetapi malahan ikut bermain habis-habisan. Permainan apa pun akan rusak bila wasit ikut bermain. Pada 6 Juni 2023 Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Propinsi mengeluarkan pernyataan keras agar rakyat bergerak memakzulkan Presiden. KAMI menyatakan, bahwa tindakan Jokowi sebagai Presiden aktif sekaligus Kepala Negara, cawe-cawe atau berpihak secara langsung, bahkan “ikut aktif” sebagai “timses” memenangkan Capres pilihannya telah melanggar Sumpah Jabatannya. Pada 7 Juni 2023 Denny Indrayana, mantan Wamenkumham, mengunggah surat di media sosial meminta DPR RI melakukan proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) kepada Jokowi. Denny menilai sikap Presiden Jokowi tidak netral dan terlalu banyak cawe-cawe untuk urusan Pemilu 2024 mendatang. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi itu berbahaya, sehingga layak dimakzulkan. Hak Angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki, apakah Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres? Radhar Tribaskoro, Komite Eksekutif KAMI menulis, ada dua sisi dalam setiap koin. Apakah seorang penguasa akan dikenang sebagai pahlawan atau penjahat tidak bisa ditentukan oleh dirinya sendiri. Penilaian itu merupakan resultante dari akumulasi semua respon yang akan terus berubah di sepanjang sejarah. Upaya Presiden Widodo untuk mengatur siapa yang meneruskan kekuasaannya agar dapat melanjutkan legacy-nya, adalah naif. Presiden baru tentu ingin membangun legacy-nya sendiri. Presiden baru pasti tidak mau melibatkan diri dalam suatu wacana yang ia tahu sangat problematik. Presiden Widodo tidak perlu khawatir. Semua legacy-nya yang baik pasti akan dilanjutkan oleh penerusnya. Apalagi bila legacy itu sudah mendapat legitimasi negara, atau telah menempuh prosedur ketata-negaraan yang selayaknya. Meneruskan kebijaksanaan pendahulu yang telah berhasil dengan baik adalah kewajiban kenegaraan bagi para penerus. Presiden Widodo justru akan memperoleh legacy yang sangat buruk bila terus beroperasi memoles, mendorong, dan memaksakan capres yang dikehendakinya. Tindakan-tindakan seperti itu membuatnya semakin tidak netral. Ia akan dituduh merusak pemilu dan menghancurkan demokrasi. Ketidak-netralan itu bisa menjadi jalan untuk memakzulkan dirinya. Pada 8 Juni 2023 para advokat, tokoh, dan ulama nasional, M. Amien Rais, Ahmad Khozinudin, Refly Harun, dan kawan-kawan membuat rekomendasi bersama menolak cawe-cawe Jokowi, menolak narasi politik identitas, dan kembalian kedaulatan di tangan Rakyat sebagai berikut. Pertama, menolak tegas sikap politik Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Semestinya, Presiden Jokowi fokus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, tidak terjerumus masuk dalam kancah politik praktis dalam Pilpres 2024, yang dapat berujung chaos politik dan huru-hara di kalangan rakyat. Kedua, menolak narasi politik identitas yang substansinya adalah penolakan terhadap politik berdasarkan Islam, sekaligus menyayangkan maraknya politisasi Islam dalam Pilpres dan Pemilu di mana Caleg dan Capres hanya mengeksploitasi Islam untuk tujuan elektabilitas, padahal sikap politik dan cita politiknya bertentangan dengan Islam, bahkan memusuhi Islam. Ketiga, mendesak agar Presiden Jokowi mengembalikan kekuasaan di tangan rakyat dengan memberikan kemerdekaan kepada segenap rakyat untuk menentukan pilihan siapa pemimpinnya. Cawe-cawe yang dilakukan Jokowi hakekatnya adalah merampas ha katas kekuasaan dari rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Keempat, mendesak Presiden Jokowi untuk bersikap netral, imparsial, dan adil untuk memberikan kesempatan kepada segenap putra terbaik bangsa untuk berkompetisi dalam Pilpres 2024 tanpa intervensi apa pun dari Presiden, baik dengan dalih demi masa depan bangsa, atau karena pentingnya Pilpres, atau dengan dalih apa pun juga. Cawe-cawe dalam Pilpres justru mengkonfirmasi ada kepentingan oligarki yang ingin diselamatkan Jokowi. Kelima, mengajak segenap elemen anak bangsa, baik dari kalangan advokat, tokoh, ulama, aktivis, mahasiswa, gerakan buruh tani dan nelayan, serta segenap elemen rakyat lainnya, untuk ikut secara aktif mengontrol jalannya pemerintahan, dan sekaligus memastikan tidak ada unsur-unsur intervensi politik dalam bentuk apa pun dalam kontestasi Pilpres 2024, dan agar tidak terjadi chaos politik dan huru hara di kalangan rakyat. Keenam, menghimbau kepada segenap elemen partai politik, kontestan politik, dan para politisi untuk ikut mengkontrol dan mengkritik kebijakan zalim Jokowi, baik melalui wakilnya di DPR maupun secara langsung melalui kadernya. Jangan sampai kezaliman Jokowi kepada rakyat didiamkan. Sebab, jika dibiarkan pada akhirnya partai politik juga akan menjadi korban kezaliman rezim Jokowi. Menurut Ichsanuddin Noorsy, cawe-cawe Jokowi adalah pre-emtive policy untuk tujuan pilpres curang. Cawe-cawe itu bagian dari strategi untuk memenangkan Pilpres, yang tentunya itu sama saja Pilpres didesain tidak adil, memihak, dan curang. Semestinya Presiden bertindak netral dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk berkompetisi. Ahad, 11 Juni 2023 Ahmad Khozinudin memenuhi undangan Pak Mudrick Setiawan Malkan Sangidu pada perayaan ulang tahun Mega Bintang ke-26 di Solo. Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut. Pertama, soal suasana kebatinan yang menghinggapi segenap elemen anak bangsa yang prihatin, cemas, dan gelisah sekaligus marah melihat kondisi bangsa yang kian terpuruk. Ada yang mendeskripsikan dengan bahasa halus melalui ungkapan \'Indonesia sedang tidak baik-baik saja\', tapi dalam sambutannya, Pak Mudrick Setiawan Malkan Sangidu mengungkapkan, “Indonesia dalam kondisi bobrok, rusak, kacau, dan itu disebabkan karena Jokowi.” Kedua, kesadaran kondisi faktual negeri ini dalam berbagai dimensinya. Politik, ekonomi, budaya, hukum, moral, kekayaan alam, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Apakah kita akan diam berpangku tangan setelah melihat berbagai kerusakan terjadi di ujung hidung dan mata kita? Ketiga, apakah solusi itu harus melalui Pemilu atau people power? Atau adakah jalan lain, melalui dakwah, misalnya? Sebagaimana Rasulullah SAW yang konsisten melakukan perbaikan dengan dakwah, hingga Allah SWT turunkan pertolongan dan kemenangan? Semua peta jalan perubahan tidak boleh diabaikan atau dianggap remeh. Yang meyakini Pemilu dan Pilpres sebagai jalan perubahan, meyakini tokoh yang dianggap akan membawa perubahan, boleh saja mengambil jalan itu. Tapi, tanpa mengabaikan Pemilu bisa saja digagalkan, atau Capres yang dijagokan akan hilang dari kertas suara karena desain oligarki, sehingga, tak boleh mendelegitimasi upaya perubahan melalui jalan rakyat, termasuk melalui jalan People Power, sebagai jalan pamungkas. Jokowi bisa tetap bertahan dalam kekuasaan karena dia menguasai tiga lembaga kekuasaan negara sekaligus, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikstif yang tidak lepas dari dukungan oligarki. Pohon yang rapuh di dalam, bagaimanapun juga, akan roboh dengan sendirinya. Jokowi masih punya kesempatan untuk menentukan pilihan. Yogyakarta, 12 Juni 2023
POPULER
