ALL CATEGORY
Masyarakat Diminta Menyikapi Penafsiran Agama Lewat Tabayun
Jakarta, FNN - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Abdullah Jaidi mengatakan seseorang dapat menyikapi penafsiran agama atau pemberitaan dengan melakukan tabayun atau menguji kebenaran informasi tersebut.\"Peningkatan pemahaman dalam beragama adalah keharusan bagi setiap orang. Dengan memiliki pemahaman yang kuat, maka seseorang dapat menyikapi penafsiran agama atau pemberitaan dengan melakukan tabayun atau menguji kebenaran informasi,\" kata Abdullah Jaidi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Menurut Jaidi, pemahaman tersebut penting agar peristiwa penyerangan di Kantor MUI Pusat beberapa waktu lalu tidak terjadi lagi. Dia menilai kejadian penyerangan di Kantor MUI Pusat itu terjadi karena pelaku tidak memiliki wawasan keagamaan yang kuat dan tidak melakukan tabayun.Jaidi menilai pelaku ingin melampiaskan apa yang menjadi keyakinannya bahwa mimpinya itu benar.\"Padahal mimpi itu ada dua, dari Allah dan Rasulnya atau mimpi dari setan. Kalau mimpi dari setan pasti bertentangan dengan ajaran agama, tapi kalau mimpi dari Allah dan Rasulnya menjurus kepada kebaikan,\" jelasnya.Menurut dia, kasus seperti itu bukan hal baru karena banyak sekali orang yang bermimpi bertemu Nabi dan mengaku dapat wangsit, padahal yang bersangkutan bukan ahli agama. Wangsitnya adalah bahwa harus ada persatuan dan kesatuan seluruh umat Islam di dunia.\"Ini berarti dia tidak paham konsep kenegaraan, di dunia ada negara-negara yang berdiri atas kemauan rakyatnya. Ada negara yang kesepakatan rakyatnya berbentuk negara Islam, nasionalis, atau komunis,\" kata Jaidi.Dia menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara republik yang memiliki dasar hukum dan aturan sendiri, begitu juga dengan negara lainnya. Oleh karena itu, Jaidi menilai para dai dan ulama perlu memiliki wawasan kebangsaan, bukan bertujuan untuk bertentangan dengan agama, namun mengacu pada ajaran agama itu sendiri.Ketua Dewan Syura Al-Irsyad Al-Islamiyyah itu menjelaskan bahwa setiap orang atau kelompok pasti memiliki keterbatasan ilmu, sehingga jangan mengatakan bahwa pahamnya yang paling benar; karena dengan sikap tersebut akan menafikan pemahaman yang lain dan menjadi ekstrem dalam pergaulan dan pemahaman beragama.\"Kalau MUI, Kementerian Agama, ataupun BNPT menekankan wawasan serta moderasi beragama, itu bertujuan untuk menyelamatkan generasi muda, dai, dan ulama kita. Harapannya, mereka tidak terpapar dengan pemahaman ekstrem, tidak hanya dari masjid atau pesantren, terkadang juga dari media sosial,\" ujar Jaidi.Semua pihak perlu melakukan antisipasi jika terjadi tindakan ekstrem yang dilakukan oleh kelompok radikal, terutama menjelang tahun politik seperti saat ini. Menurut dia, bisa saja dimunculkan masalah-masalah yang sangat sensitif di dalam konteks politik.Oleh karena itu, perlu pemahaman yang moderat di kalangan para penceramah karena ucapan penceramah atau dai bisa mempengaruhi pemikiran umat.(ida/ANTARA)
Soal Kebocoran Dokumen ESDM, Dewas KPK Menunda Klarifikasi Firli Bahuri
Jakarta, FNN - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda klarifikasi Ketua KPK Firli Bahuri terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).\"Jadwal klarifikasi Pak Firli Bahuri ditunda karena ada tambahan saksi baru yang diperiksa hari ini,\" kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris dalam keterangan di Jakarta, Kamis.Haris mengatakan penundaan klarifikasi itu karena ada tambahan saksi yang akan dimintai keterangan terkait kasus tersebut.\"Penyidik, penyelidik, kasatgas, dan lain-lain,\" tambahnya.Meski demikian, Haris belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kapan Firli akan menjalani klarifikasi oleh Dewas.Sebagai informasi, awalnya, Dewas KPK menjadwalkan klarifikasi terhadap Firli Bahuri, Kamis, terkait laporan dugaan kebocoran dokumen penyelidikan dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM.Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, sebelumnya menegaskan kebocoran dokumen itu tidak berdampak apa pun terhadap proses penyidikan perkara korupsi tukin tersebut.\"Kasus tukin itu kan sebetulnya penyelidikan sifatnya terbuka. Jadi, misalnya saya terbitkan surat penyelidikan terbuka nih, sesuatu peristiwa yang terjadi, saya kasih tahu, memang bocor apa? Terus dampaknya apa terhadap kebocoran surat penyelidikan itu? Enggak ada sama sekali,\" kata Alex.Alex mengatakan kasus dugaan korupsi tukin tersebut adalah peristiwa yang sudah terjadi dan tidak akan berpengaruh terhadap proses hukumnya.\"Sprinlidik bocor, berpikirnya itu saja, itu kan penyelidikan untuk peristiwa yang sudah lewat, dampaknya apa? Kalau saya lihat enggak ada dampaknya untuk peristiwa yang sudah lewat,\" katanya.Lebih lanjut, Alex mengatakan kasus dugaan korupsi tukin tersebut mempunyai alat bukti yang jelas dan pihak Inspektorat Kementerian ESDM juga menyebutkan ada kerugian negara dalam peristiwa tersebut.KPK saat ini sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja tahun anggaran 2020-2022 di Kementerian ESDM dan menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Potensi kerugian yang ditimbulkan dalam kasus dugaan korupsi tukin tersebut diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.KPK belum mengumumkan siapa saja para pihak yang ditetapkan tersangka. Dalam perkembangan terbaru kasus tersebut, KPK telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mencekal 10 tersangka tersebut bepergian ke luar negeri.\"Semua nama tersebut tercantum dalam sistem daftar pencegahan usulan KPK berlaku sampai dengan 1 Oktober 2023,\" kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh.(ida/ANTARA)
Hukuman Dody Prawiranegara Layak Diperberat
Jakarta, FNN - Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel berpendapat hukuman terhadap mantan Kapolres Bukit Tinggi Dody Prawiranegara (DP), terdakwa kasus peredaran sabu mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa, layak diperberat. Pendapat Reza yang dibagikan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, berseberangan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjatuhkan pidana penjara selama 17 tahun serta denda Rp2 miliar. \"Alih-alih sependapat dengan hakim, saya justru menangkap kesan kuat bahwa DP tidak mengakui perbuatannya. Karena dia tidak mengakui perbuatannya, maka hukuman terhadap DP patut diperberat,\" kata Reza. Reza menilai putusan hakim terlalu didasarkan pada pengakuan, bukan pembuktian. Padahal, pengakuan berpotensi besar mengganggu pengungkapan kebenaran dan menghambat proses persidangan. Ia pun berharap kerja pengadilan tinggi lebih berlandas pada pembuktian jika JPU atau DP mengajukan banding. \"Saya beda tafsiran terkait dengan \'mengakui perbuatannya\' sebagai hal yang disebut hakim meringankan DP,\" ujarnya. Menurut Reza, selama persidangan, DP menyebut dirinya diperintah Teddy Minahasa dan takut untuk menolaknya. Di sisi itu, Reza belum yakin dengan pengakuan yang disampaikan Dody Prawiranegara. Alasannya, pertama jumlah sabu yang ia punya menunjukkan bahwa sabu di Jakarta bukan merupakan sabu yang ditukar dengan tawas yang berasal dari Bukittinggi. Jika sabu ditukar dengan tawas, tidak jelas lokasi keberadaan tawasnya, tidak tersedia informasi bahwa sabu di Jakarta dan sabu di Bukittinggi adalah identik. Secara matematik, lanjut dia, lima kg sabu di Jakarta bukan berasal dari Bukittinggi, tidak diperlukan penukaran dengan tawas untuk memperoleh lima kg sabu tersebut. Yang kedua, kata dia, Dody Prawiranegara dua kali mengaku menolak perintah Teddy Minahasa, tapi tidak ada risiko buruk yang dia alami. \"Jadi, ketakutan yang DP sebut itu tampaknya mengada-ada,\" katanya Reza menyebut, bahasa psikologi forensik, superior order defence yang diangkat Dody Prawiranegara terpatahkan. Dan karena ia menolak, maka putus keterkaitannya dengan instruksi Teddy Minahasa (sekiranya instruksi itu dianggap ada). Ketiga, Dody Prawiranegara terindikasi punya kepentingan untuk memperoleh uang guna mendongkrak karirnya di Polri. Dan keterlibatannya dalam peredaran narkoba merupakan caranya untuk memperoleh uang itu. Lalu yang keempat, pertimbangan hakim bahwa Dody Prawidanegara tidak ikut serta menikmati hasil kejahatan bukan karena keputusan atau sikapnya sendiri. \"Tapi karena dia (Dody Prawiranegara) terlanjur diringkus Polda Metro Jaya. Andai dia tidak ditangkap polisi, mungkin dia akan menikmati hasil kejahatan,\" ungkap Reza. Reza menambahkan, dalam kasus ini Polda Metro Jaya tidak menyampaikan ke publik apakah Dody Prawiranegara juga menjalani tes urin dan bagaimana hasilnya, positif atau negatif.(ida/ANTARA)
Yasonna dan Puan Kembali Menjadi Bakal Caleg DPR dari PDI Perjuangan
Jakarta, FNN - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Ketua DPR Puan Maharani kembali didaftarkan sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari PDI Perjuangan.\"Dari menteri Kabinet Indonesia Maju, yang berasal dari PDI Perjuangan, yang dicalonkan adalah Bapak Yasonna Laoly,\" kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Ruang Sidang Utama, Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.Selain Yasonna, lanjutnya, semua menteri di Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari PDI Perjuangan akan fokus membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.Sebelum menjadi menkumham, Yasonna merupakan anggota DPR RI periode 2019-2024. Namun, setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi menteri, Yasonna mundur dari anggota DPR RI.Selain Yasonna Laoly, Puan Maharani yang kini menjabat sebagai Ketua DPR RI juga kembali didaftarkan menjadi bakal caleg dari PDI Perjuangan.Hasto menyampaikan sejumlah kontribusi putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu selama menjabat sebagai ketua DPR, antara lain dukungan terhadap penyelenggara pemilu agar pesta demokrasi berjalan baik dan demokratis.Rekam jejak Puan antara lain pernah menjadi menteri koordinator termuda bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan menjadi ketua DPP PDIP Bidang Politik.\"Jadi, Mbak Puan kembali dicalonkan,\" ujar Hasto.Kamis, KPU menerima secara resmi berkas pendaftaran bakal caleg DPR pada Pemilu 2024 dari PDI Perjuangan.Pendaftaran bakal caleg anggota DPR RI untuk semua daerah pemilihan (dapil) akan dilakukan oleh pengurus pimpinan pusat partai politik dengan mengunjungi Kantor KPU Pusat di Jakarta.Kemudian, untuk bakal caleg anggota DPRD provinsi didaftarkan oleh pengurus parpol tingkat provinsi kepada KPU provinsi masing-masing dan bakal calon anggota DPRD kabupaten dan kota akan didaftarkan pengurus partai politik di tingkat kabupaten dan kota di kantor KPU kabupaten dan kota masing-masing.Sementara itu, untuk pendaftaran calon anggota DPD RI hanya bisa didaftarkan oleh bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan ke KPU provinsi. KPU telah menetapkan 700 bakal calon caleg DPD RI memenuhi syarat minimal dukungan pemilih dan sebaran untuk mengikuti Pemilu 2024.KPU melayani pendaftaran bakal caleg Pemilu 2024 dengan jam operasional pukul 08.00-16.00 waktu setempat untuk tanggal 1-13 Mei 2023 dan pukul 08.00-23.59 di hari terakhir pendaftaran pada 14 Mei 2023.(ida/ANTARA)
Parpol Diingatkan Agar Mengakses "Helpdesk" Konsultasi Pendaftaran Caleg
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 di tingkat nasional mengakses meja bantu atau helpdesk di Kantor KPU RI di Jakarta untuk berkonsultasi terkait pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) DPR RI.\"Kami, sebagai lembaga layanan, sebagaimana biasa yang sudah kami tradisikan, kami menyiapkan helpdesk dan komunikasi intensif dengan naradamping parpol dalam rangka layanan untuk pendaftaran bakal calon DPR RI,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.Layanan serupa juga disediakan KPU di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota untuk partai politik di tingkat daerah yang hendak berkonsultasi mengenai pendaftaran bakal caleg DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten dan kota.Sebelumnya, Anggota KPU RI Idham Holik telah menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada partai politik peserta pemilu beserta bakal caleg DPR RI dalam tahap pendaftaran untuk Pemilu 2024.\"Kami berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik bagi parpol beserta bakal calon anggota DPR-nya, baik dari sisi literasi, regulasi, teknis, maupun sisi pelayanan Silon (Sistem Informasi Pencalonan),\" kata Idham.Menurut dia, layanan bantuan KPU tersebut berfungsi dengan baik.\"Helpdesk ini berfungsi dengan baik, terbukti ada beberapa parpol yang datang ke helpdesk untuk berkonsultasi atas permasalahan yang dihadapi secara teknis mengenai Silon dan ada beberapa caleg yang bertanya mengenai mekanisme pengajuan daftar bakal calon beserta persyaratan,\" jelasnya.Dia juga menyampaikan komitmen serupa berlaku pula untuk pendaftaran bakal caleg DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, serta pendaftaran caleg DPD RI.Pendaftaran bakal caleg DPR RI untuk semua daerah pemilihan (dapil) akan dilakukan oleh pengurus pimpinan pusat partai politik dengan mengunjungi Kantor KPU Pusat di Jakarta.Kemudian, untuk bakal caleg anggota DPRD provinsi didaftarkan oleh pengurus parpol tingkat provinsi kepada KPU provinsi masing-masing dan bakal calon anggota DPRD kabupaten dan kota akan didaftarkan pengurus partai politik di tingkat kabupaten dan kota di kantor KPU kabupaten dan kota masing-masing.Sementara itu, untuk pendaftaran calon anggota DPD RI hanya bisa didaftarkan oleh bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan ke KPU provinsi. KPU telah menetapkan 700 bakal calon caleg DPD RI memenuhi syarat minimal dukungan pemilih dan sebaran untuk mengikuti Pemilu 2024.KPU melayani pendaftaran bakal caleg Pemilu 2024 dengan jam operasional pukul 08.00-16.00 waktu setempat untuk tanggal 1-13 Mei 2023 dan pukul 08.00-23.59 di hari terakhir pendaftaran pada 14 Mei 2023.(ida/ANTARA)
Pendaftaran 580 Bakal Caleg NasDem Diterima KPU RI
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menerima secara resmi berkas pendaftaran sebanyak 580 bakal calon legislatif (caleg) untuk DPR RI pada Pemilu 2024 dari Partai NasDem.Pewarta ANTARA di Kantor KPU RI melaporkan berkas tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari dari Ketua Koordinator Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Nasdem Prananda Surya Paloh di Ruang Sidang Utama, Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis, sekitar pukul 12.10 WIB.\"Pada hari Kamis, 11 Mei 2023, hadir di sini Pimpinan Pusat Partai NasDem untuk menyerahkan atau mendaftarkan bakal calon DPR RI,\" ujar Hasyim sebelum menerima berkas pendaftaran bakal caleg DPR RI dari Partai NasDem itu.Dalam tahapan penyerahan berkas tersebut, kata Hasyim, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim teknis KPU, akan diberitahukan status kelengkapan berkas pendaftaran bakal calon legislatif untuk DPR RI dari Partai NasDem oleh KPU RI.Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Prananda menyampaikan NasDem telah menyiapkan dokumen lengkap persyaratan pendaftaran bakal caleg DPR RI.\"Kami telah menyiapkan perlengkapan (pendaftaran bakal caleg DPR) 100 persen tanpa kekurangan apa pun dan yang menjadi catatan cukup menggembirakan, kurang lebih 33 persen kuota perempuan terpenuhi,\" ujar dia.Dalam kesempatan itu, Prananda juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja segenap jajaran KPU sejauh ini dalam menyiapkan dan melaksanakan sejumlah tahapan Pemilu 2024.Hingga Kamis, sejak pendaftaran bakal caleg DPR RI dibuka pada Senin (1/5), terdapat empat partai politik yang telah mendaftarkan bakal caleg DPR, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hanura, PDI Perjuangan (PDIP), dan NasDem.Pendaftaran bakal caleg DPR RI di Kantor KPU RI masih akan berlangsung hingga Minggu (14/5) pukul 23.59 WIB. KPU telah mengimbau seluruh partai politik di tingkat nasional yang menjadi peserta Pemilu 2024 agar menyampaikan surat pemberitahuan paling lambat satu hari sebelum pendaftaran dilakukan.Anggota KPU RI Idham Holik menambahkan pemberitahuan itu bertujuan agar KPU dapat melakukan pelayanan terbaik saat pengurus partai politik mendaftarkan bakal caleg.(ida/ANTARA)
Mega Mengorbankan Trah Soekarno hanya untuk Politik Praktis
Oleh : Indra Adil - Eksponen PKM IPB 77/78 \"Aku Dikutuk Sebagai Bandit sekaligus Dipuja Sebagai Dewa\" (Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat). SOEKARNO dimakamkan tidak seperti yang diinginkannya : \"Di antara bukit yang berombak, di bawah pohon rindang, di samping sebuah sungai dengan udara segar\". Permintaan terakhirnya untuk dimakamkan di halaman rumahnya di Batutulis, Bogor, ditolak pemerintah Orde Baru. Kemungkinan sangat besar bahwa makam Bung Karno akan menjadi tempat ziarah populer yang sangat dekat dengan Jakarta, jelas menjadi alasan kuat bagi Soeharto untuk tidak mengizinkan permintaan terakhir Bung Karno. Akhirnya izin diberikan hanya untuk dimakamkan di Blitar, di samping makam ibu Bung Karno. Betapa gentarnya Orde Baru pada kharisma Soekarno, bahkan setelah mati sekalipun. Salah Paham Terhadap Soekarno Akan terlalu panjang bila kita mengupas Soekarno secara lengkap. Penulis hanya berpretensi memperkenalkan Soekarno sebagai Bapak Bangsa yang tak mungkin dibantah oleh siapa pun, betapa pun bencinya seseorang kepadanya. Soekarno adalah murid ideologis Tjokroaminoto, seorang yang sesungguhnya lebih besar dibanding siapa pun di negeri ini. Tjokroaminoto adalah Bapak Ideologis Soekarno, di samping Ahmad Hasan, pendiri Persatuan Islam (atau Persis) di Bandung. Ahmad Hasan adalah tokoh Islam Nasional yang paling intens berdialog dengan Soekarno tentang Islam. Korespondensi yang sungguh memikat di antara mereka saat Soekarno dibuang ke Ende, dicatat di dalam sejarah sebagai Surat-surat Islam Endeh: Dari Ir. Sukarno kepada Tuan A. Hassan Guru Persatuan Islam Bandung. Dari korespondensi tersebut terdapat total 12 surat yang tercatat rapih sepanjang 21 halaman dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I halaman 325-344. Jadi di awal-awal kariernya, secara ideologis Soekarno adalah tokoh Islam. Tjokroaminoto bukan saja Bapak Ideologis Soekarno, tetapi juga Bapak Ideologis tokoh-tokoh besar nasional lainnya seperti Kartosuwiryo dan Muso. Tetapi pada akhir karier masing-masing, mereka bertiga bersimpangan jalan, Soekarno mengambil Jalan Nasionalisme, Kartosuwiryo mengambil Jalan Islam Fundamentalis dan Muso mengambil Jalan Komunisme. Dalam pertarungan Ideologis ketiga sahabat ini dimenangkan oleh Soekarno dalam bentuk fisik. Muso dihancurkan Soekarno saat Pemberontakan Pertama Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1948 di Madiun. Bahkan Muso ditembak mati Pasukan Soekarno-Hatta pada bulan Oktober 1948. Sementara Kartosuwiryo dengan DI/TII-nya (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang justru memulai pembangkangan terhadap Pemerintahan Soekarno Hatta di tahun 1949, baru mampu dihancurkan di tahun 1962 di Jawa Barat. Saat itu Hatta sudah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI. Tetapi Soekarno pada akhir-akhir karier politiknya disalahpahami sebagai Pembela Partai Komunis Indonesia yang pada tahun 1948 justru dihancurkannya. Soekarno sesungguhnya hanya ingin membela Idealismenya tentang Konsep Persatuan Indonesia yang digagasnya melalui NASAKOM, Nasionalis, Agama dan Komunis. Ia yang pernah merasakan pahitnya perpecahan dengan melakukan pembunuhan terhadap sahabat-sahabat terdekatnya sendiri, Muso dan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, sudah tidak lagi merasa nyaman dengan pertarungan terus menerus terhadap saudara sesama bangsa. Entah berapa kali ia menghadapi pemberontakan saudara-saudaranya sesama bangsa di samping yang dilakukan Muso dan Kartosuwiryo. Di antaranya Pemberontakan Daud Bereuh di Aceh, Simbolon dan Ahmad Husein (PRRI) di Sumatra Tengah, PERMESTA di Sulawesi Utara, RMS di Maluku, Andi Sele di Sulawesi Selatan dan lain-lain, belum lagi Pembangkangan Angkatan Darat kepadanya di tahun 1957 saat Meriam dan Senjata-senjata berat ditujukan ke Istana. Karena itu semualah ia berpikir bahwa harus ada satu konsep kebersamaan di negeri ini. Itulah konsep NASAKOM, Persatuan Tiga Aliran ideologi terkuat di Indonesia. Akan tetapi konsep tinggal konsep, meski sudah disosialisasikan ke seluruh masyarakat Indonesia bahkan Internasional, syahwat Kekuasaan tetap menang melawan syahwat kebersahajaan. PKI untuk kedua kalinya melakukan kudeta berdarah di tahun 1965. Entah karena apa hipotesis yang dominan adalah karena ketakutan akan sakitnya Soekarno yang menurut mereka (atas informasi dokter-dokter Tiongkok yang khusus datang ke Indonesia untuk mengobatinya), Soekarno akan wafat dalam waktu dekat. PKI dihantui ketegangannya dengan militer, menjadi khawatir bila Soekarno betul wafat, maka mereka merasa tidak akan ada yang melindungi mereka dari keganasan militer seperti peristiwa Pemberontakan Madiun tahun 1948. PKI dibantai habis saat itu justru atas perintah Soekarno-Hatta yang menyerukan, \"Mau ikut Muso atau mau ikut Soekarno-Hatta?\" Oleh karenanya -menurut beberapa pengamat kali ini PKI mencoba MENDAHULUI dengan melakukan penculikan sekaligus pembunuhan terhadap 7 Jenderal dan 1 Perwira Pertama Militer Angkatan Darat. Kudeta berdarah ini kemudian dikenal sebagai Gestapu, Gerakan Tigapuluh September. Tetapi sekali lagi PKI gagal total dan bahkan mengalami kehancuran jauh lebih parah dibanding 1948. Begitulah sekilas pandang tentang Soekarno sebagai tokoh bangsa kontroversial sepanjang zaman. PDIP Saat Ini Secara sosiologis dan historis, PDIP memang bisa dinukilkan sebagai pewaris nasionalis Soekarno (Soekarnoisme), tetapi sungguh ceroboh seseorang yang berani mengatakan PDIP adalah Partai Nasionalis dalam pengertian ideologis. Meskipun Ketua Umumnya bahkan anak biologis Soekarno. Karena secara nyata lebih tepat PDIP itu disebut partai praktis, sama dan sebangun dengan partai-partai lain di negeri ini. Partai yang mengutamakan kepentingan pemimpin-pemimpinnya ketimbang mengutamakan kepentingan rakyat, bahkan juga tidak mengutamakan kepentingan anggotanya sekalipun. Memang begitulah suasana kepartaian saat ini. Organisasi-organisasi massa tradisional justru jauh lebih idealis ketimbang partai-partai yang ada saat ini. Meskipun ada segelintir yang mulai juga mengikuti arus utama politik praktis, tetapi penyakit kronis ini lebih diderita oleh sebagian kecil pemimpin mereka, berbeda dengan partai yang menderita penyakit politik praktis secara organik, seluruh pemimpin bahkan sampai kepada pemimpin-emimpin di tingkat bawah turut terpapar. Nah adakah yang bisa diharapkan dari partai sejenis ini, khususnya PDIP? Keputusan hanya diambil oleh Ketua Umum seorang diri dan entah siapa pembisik paling dominan, kita tidak tahu. Kita tidak bisa membayangkan, seorang Puan Maharani, Puteri Mahkota PDIP sendiri, yang adalah Puteri Kandung Ketua Umum PDIP, tidak bisa mengetahui keputusan yang notabene paling menyangkut dirinya? Dia pasti merasa sangat terkena prank ibu kandungnya sendiri! Jadi siapakah sosok paling dekat dengan Megawati yang mampu mengubah niat yang sudah tertanam hampir satu dekade untuk menerbitkan Puan menjadi Capres dari PDIP? Yang sudah menanamkan investasi dana, waktu, tenaga, personil dan energi lain yang tak ternilai harganya selama 10 tahun, setidaknya di lingkungan PDIP tetapi dengan mudah dicampakkan begitu saja modal investasi tersebut? Buat apa? Buat apa bersusah payah telah menaikkan posisi Puan Maharani ke Ketua DPR yang sejajar dengan Presiden RI hanya untuk dilepeh begitu saja? Bukankah Puan Maharani memiliki hak yang sama dengan Megawati terhadap status pewaris trah Soekarno? Apakah karena status seorang ibu, Megawati lalu bisa bertindak semaunya terhadap Putrinya? Semua pertanyaan ini PASTI BERKELINDAN DI BENAK PARA ANGGOTA PDIP DAN PENDUKUNGNYA. Begitupun di kalangan dunia Kangouw Perpolitikan Indonesia. Pasti juga banyak di kalangan PDIP sendiri terutama, yang kecewa kepada Megawati atas tindakan semena-mena terhadap Puan Maharani. Meskipun Puan adalah Puteri kandungnya sendiri. Penulis tergerak untuk membuat Dialog Imajiner atas peristiwa tersebut sebagai berikut : Kejadiannya sudah pasti di rumah pribadi mereka, beberapa jam setelah Megawati mengumumkan Capres dari PDIP adalah Ganjar Pranowo, Capres yang digadang-gadang taypan Tiongkok melalui proxy mereka Jokowi. Puan (sambil berlinang air mata) : \"Ibu mohon dijelaskan dengan jernih kepadaku, apa alasannya Ibu memperlakukan aku seperti ini?\" Megawati (terdiam beberapa saat) : \"Apa kamu tidak mempercayai Ibu lagi?\" Puan : \"Kenapa Ibu bertanya demikian?\" Megawati : \"Karena kamu bertanya seperti itu?\" Puan : \"Lalu harusnya seperti apa?\" Megawati terdiam, lama ia berpikir. Sesungguhnya ia juga heran, kenapa ia mengambil Keputusan yang pasti akan sangat melukai putri kesayangannya ini? Puan : \"Tolong dijawab Ibu. Agar hati ini bisa menerima alasannya. Aku berhak mendapat jawaban itu?\" Megawati : \"Pokoknya niat Ibu baik untuk kita semua? Untuk partai dan untuk kelanjutan partai!\" Puan : \"Dengan mengorbankan Aku?\" Mega kembali terdiam, ia sendiri heran atas sikapnya mencalonkan Ganjar Pranowo yang selama ini ia anggap mbalelo kepada dirinya dan juga terhadap partai. Ia memang sudah mempersiapkan Puan jauh hari untuk menjadi pewaris satu-satunya dari trah Soekarno yang akan mampu mempertahankan marwah trah Soekarno sepeninggalnya yang memang sudah lanjut umur ini. Kini Puan tinggal selangkah lagi untuk mencapai posisi eksekutif tertinggi di negeri ini, dan bila ia berhasil, puaslah ia bila pun tidak sampai umur pada Pilpres setelah 2024. Tetapi elektabilitas Puan menurut survei jeblok. Sekali lagi ia dikalahkan oleh survei yang padahal belum tentu benar, bahkan hampir pasti salah, karena semua survei yang ada di negeri ini sejak era SBY adalah survei abal-abal. SBY adalah orang paling bertanggung jawab terhadap amburadulnya survei-survei elektabilitas apa pun di negeri ini. Seburuk-buruk Megawati, ia tetap juiur dalam melakukan Pemilu dan Pilpres di era pemerintahannya. Kini, di Era Jokowi \"The Lips Service President\", lembaga sjrvei menjadi lembaga kesanan yang sama sekali tidak bisa dipercaya produknya. Lembaga brengsek yang mengikuti kebrengsekan Rezim yang menaunginya. Megawati sama sekali tak tahu bahwa Tingginya Elektabilitas Ganjar dan Rendahnya Elektabilitas Puan bisa dipesan hanya dengan mengeluarkan dana beberapa Milyar. Semua ini demi untuk membuat PDIP (Mega) terpaksa mencalonkan Ganjar menjadi Capres PDIP. Persis seperti yang pernah dilakukan Para Taypan bersangkutan terhadap Jokowi satu dekade yang lalu. Kenapa Ganjar? Karena Ganjar adalah Calon Proxy Pengganti Jokowi yang paling menguntungkan bagi Taypan-Taypan Tionghoa. Intelejensia pas-pasan kalau tidak bisa dikatakan rendah, Intelektual tak tergambarkan sama sekali dari penampilan sosoknya sebagaimana juga Jokowi, mudah disuap seperti pernah dilakukannya saat ia menjadi Anggota DPR dan memiliki Rasa Rendah Diri yang cukup kuat yang tergambarkan dari sikap sombong yang dibuat-buat. Persis Jokowi saat pertama Masuk Jakarta. Para Taypan sudah hafal luar kepala tentang ilmu ini, ilmu pemeliharaan Tukang Pukul yang tahunya cuma memukul. Megawati : \"Ya gak begitu dong. Kamu percaya saja pada Ibu.\" Puan : \"Percaya...??? Setelah Ibu Ngeprank aku habis-habisan seperti ini?\" Megawati : \"Puan!\" Emosi Megawati mulai terpancing dan menguasai dirinya tanpa Reserve. Puan : \"Ya...!!! Ibu mau bilang apa? Mau bilang Aku harus berkorban untuk hal yang lebih besar bagi Negara? Mau bilang bahwa Partai lebih penting dari diri Aku? Bilang saja! Aku kan anak kandung Ibu yang memang berkewajiban mengikuti orang tua. Begitu menurut agama dan budaya Jawa kita!\" Puan merajuk. Tetapi kali ini dengan gestur tubuh dan nada suara menantang. Megawati terkesima. Ia terdiam, tak menduga putri kesayangannya akan bicara setegas dan sekeras itu kepadanya. Megawati : \"Bukan begitu sayang...\" Puan : \"Atau Ibu mau bilang Elektabilitasku rendah dan tak mungkin kita menang dalam Pemilu maupun Pilpres bila menampilkanku?\" Megawati kembali terdiam. Tidak mungkin ia akan bilang iya. Karena hanya akan menambah kemarahan Puteri Tercintanya saja. Tetapi diamnya Megawati dianggap Puan sebagai terpojoknya Ibunya atas berondongan kata-katanya. Puan : \"Bukankah Ibu sendiri yang bilang cukup satu kali kita dikadali Para Taypan itu dan Jokowi. Cukup kita satu kali dibohongi oleh Survei-Survei Pesanan Abal-Abal itu. Kenapa sekarang Ibu menelan ludah Ibu sendiri?\" Megawati masih diam. Ia tidak mau jawaban yang ia berikan nanti akan menambah kemarahan dan kesedihan Puteri Tercintanya. Puan semakin berani, mungkin lebih tepat semakin emosi melihat Ibunya tak mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Ia anggap Ibunya merasa bersalah. Puan : \"Ingatkah Ibu ketika Ayah bertanya kepada Ibu sepuluh tahun lalu, kenapa mau mengorbankan Posisi Ibu untuk Capres kepada Jokowi? Ibu cuma menjawab itu Hak Ibu. Ayah mengalah. Tetapi kini Ibu Ambil begitu saja Hak Aku sebagai Capres dan Ibu kembali percaya kepada mereka dengan kebohongan-kebohongan mereka dan janji-janji mereka akan tetap Menentukan Aku sebagai Ketua Umum PDIP Mendatang. Memangnya yang Menentukan Ketua Umum PDIP itu siapa? Jokowi...?\" Megawati akhirnya tak tahan juga mendengar semua komplain Putri Kesayangannya itu. Rambutnya tegak berdiri, sehingga menampilkan bentuk yang unik, laksana Kribo... gitu... Megawati : \"Puan...!!! Cukup kamu bicara, sekarang Ibu mau istirahat. Kamu boleh pulang...!\" Puan pun pulang dengan tegas dan mengatakan : \"Baik... aku pulang dan jangan panggil-panggil aku lagi. Aku mengundurkan diri dari Dunia Politik yang penuh kebusukan ini!\" Megawati kembali terkesima, tetapi tak bisa berbuat apa-apa... Bekasi, Kamis 11 Mei 2023.
Ketika Alumni Unpad Menghajar Ganjar
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH deklarasi Alumni Unpad mendukung Ganjar Pranowo di Hotel Preanger yang dimotori oleh Drs. Deddy Djamaludin Malik, MSi dan Budi Hermansyah hari Minggu 7 Mei 2023 maka muncul sikap bersama Alumni UNPAD Tolak Ganjar Pranowo di Gedung Kadin Bandung tanggal 9 Mei 2023 yang dimotori oleh DR. Ir. Memet Hakim, MM dan Prof. DR. Herman Susanto, SpOG (K) Onk. Alumni UNPAD Tolak Ganjar Pranowo memiliki sikap awal yang asasi yaitu menolak pihak manapun yang mengatasnamakan Alumni UNPAD dalam dukung mendukung Capres untuk Pemilu 2023. Membawa-bawa UNPAD dalam politik praktis dapat menimbulkan friksi sekaligus merusak nama baik UNPAD sebagai lembaga pendidikan tinggi ternama. Di sisi lain penolakan yang ditujukan pada figur Ganjar Pranowo oleh Alumni UNPAD didasarkan pada penilaian bahwa yang bersangkutan memang tidak pantas untuk menjadi Presiden. Terlalu banyak kelemahan yang diprediksi tidak akan mampu membawa bangsa dan rakyat Indonesia menggapai kemajuan dan kesejahteraan. Apalagi kemandirian dan kedaulatan. Dalam Pernyataan Sikap Alumni UNPAD Tolak Ganjar Pranowo terdapat butir-butir yang menjadi alasan dari penolakan. Kekhawatiran utama adalah Ganjar Pranowo akan menjadi kepanjangan tangan dari oligarki baik politik maupun bisnis. Ganjar Pranowo adalah Capres yang berada dalam cengkeraman oligarki. Analisis Majalah Tempo 30 April 2023 cukup menarik dan mengena. Ganjar diragukan akan mampu memimpin gerakan pemberantasan korupsi di segala bidang. Ia sendiri disebut-sebut di Pengadilan Tipikor telah menerima uang 500 ribu US Dolar dalam kasus e-KTP. Tuntutan agar ada pengusutan serius akan semakin bergaung. Kasus Wadas belum tuntas begitu juga kasus Kendeng yang membuat rakyat \"ora mudeng\". Merusak lahan pertanian untuk investasi yang tidak berorientasi pada kemakmuran rakyat setempat. Lingkungan pegunungan di Kendeng rusak. Alih-alih menjalankan Putusan MA malah bersiasat dengan membuat izin operasi baru. Rakyat selalu dikalahkan dan Gubernur tetap bisa manari-nari dan berlari pagi. Tidak peduli. Ketika ada kelompok yang mengatasnamakan Balad Ganjar lalu berlindung di balik predikat Alumni UNPAD mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai Capres, maka wajar jika ada yang tidak suka dan berjuang untuk membela nama baik UNPAD dari seretan politik praktis. Ganjar yang \"hadir\" dalam deklarasi itu akhirnya terpaksa harus dihajar. Dengan berbagai kelemahan yang ada padanya, maka Alumni UNPAD khawatir akan terjadinya kerusakan negara yang lebih parah jika dipimpin oleh figur yang tidak layak dan kapabel. Tindakan preventif untuk hal itu adalah penolakan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden. Hal ini adalah bagian dari bentuk tanggungjawab akademisi untuk memulihkan dan menyelamatkan bangsa dari kerusakan berkelanjutan. Kini di \"ruang\" UNPAD deklarasi dukungan Ganjar Pranowo sudah dilakukan, entah dengan agenda lanjutan apa. Begitu juga dengan penolakan yang tentu menyiapkan agenda berikut. Bila Alumni UNPAD tetap dibawa ke ranah politik praktis maka prediksi friksi mungkin semakin terbukti. Maka sebaiknya ke depan dalam tarikan atau kompetisi politik praktis jangan membawa nama atau gerbong almamater. UNPAD bukan lembaga atau partai politik. Berlindung dalam status Alumni UNPAD untuk sekedar mendukung Calon Presidennya adalah sikap ketidakpercayaan diri, manipulatif dan pengecut. Tampil saja sebagai relawan sebagaimana yang lainnya. Bandung, 11 Mei 2023
Apresiasi dari Pangdam untuk TNI-Polri yang Berhasil Mengamankan Senjata dan Amunisi KKB
Jayapura, FNN - Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengapresiasi anggota TNI-Polri yang berhasil mengamankan senjata dan amunisi dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).Selain senjata api dan amunisi juga diamankan berbagai peralatan komunikasi seperti HT, radio SSB, handphone dan alat komunikasi lainnya.\"Berbagai peralatan komunikasi, senjata api dan amunisi itu diamankan dari KKB selama pencarian pilot Susi Air dan penegakan hukum,\" kata Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jayapura, Rabu.Sebelumnya Pangdam XVII Cenderawasih juga mengatakan upaya pencarian dan pembebasan pilot Philip terus dilakukan dengan mengedepankan negosiasi.Proses negosiasi mengalami naik turun karena ada dari pihak KKB yang mendukung upaya tersebut tetapi ada juga yg tidak sehingga diharapkan dengan bantuan tokoh agama dan tokoh adat hal itu bisa diselesaikan.\"Pendekatan negosiasi tetap dikedepankan dengan menjunjung tinggi kemanusiaan sehingga dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara terukur dan terpilih karena tidak semua masyarakat di daerah rawan mendukung keberadaan KKB,\" kata Pangdam Mayjen TNI Saleh.Pilot Philip ditawan KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak tanggal 7 Pebruari sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.(sof/ANTARA)
PKB Mengusung Prabowo Subianto Menjadi Capres
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza menegaskan bahwa partainya mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.\"PKB mengusung Prabowo sebagai capres. Itu harus dicatat,\" kata Faisol di Jakarta, Rabu.Dukungan itu, kata dia, diberikan setelah PKB intens melakukan komunikasi dengan Partai Golkar dalam rangka membentuk Koalisi Besar. Rencananya, koalisi ini menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).Faisol tidak menampik jika Golkar masih berpegang pada keputusan Munas Golkar untuk mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capres. PKB memutuskan mengusung Prabowo bersama Gerindra.\"PKB dan Gerindra memutuskan mengusung Prabowo sebagai capres. Ini dalam proses supaya tuntas pembicaraan di awal, memang sangat penting dan krusial,\" katanya menegaskan.Menurut dia, kesepakatan mendukung Prabowo sebagai capres diputuskan dengan pertimbangan yang matang. \"Kami dari awal sudah berbicara hati ke hati usung Prabowo sebagai capres, saat ini lagi dibahas, nanti keputusannya oleh para petinggi partai,\" katanya menegaskan.Sebagai informasi, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dibuka mulai 19 Oktober 2023 s.d. 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
