ALL CATEGORY
Kabaharkam Meluncurkan Polisi RW untuk Wilayah Polda Jawa Barat
Bandung, FNN - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Polisi Fadil Imran meluncurkan program Polisi RW untuk bertugas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan menggelar apel di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Senin.Fadil mengatakan program Polisi RW itu diadakan guna mengatasi permasalahan keamanan yang berpotensi muncul dari basis komunitas terendah, yakni lingkungan rukun warga (RW). \"Sebenarnya Polisi RW itu tugasnya adalah bagaimana mewujudkan RW yang sejuk dan aman dengan security assesment, polisi akan lakukan itu dengan ketua RW setempat dan elemen masyarakat lainnya,\" kata Fadil usai memimpin apel.Di Provinsi Jawa Barat tercatat ada sekitar 70 ribu RW yang tersebar pada di kabupaten dan kota. Sedangkan jumlah personel polisi di lingkungan Polda Jawa Barat lebih kurang 32 ribu personel.Selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Fadil mengatakan kehadiran polisi di ruang lingkup RW bisa mewujudkan polisi sebagai pengayom bagi masyarakat.Menurutnya, Polisi RW juga perlu memahami permasalahan masyarakat di tingkat RW mulai dari soal ekonomi masyarakat bahkan hingga kasus stunting.\"Bukan mengutamakan penegakan hukum, tapi mencegah itu lebih murah, lebih efektif. Kalau RW aman, kelurahan aman, dan seterusnya juga bakal aman,\" katanya.Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan tugas kepolisian dalam pengamanan arus mudik maupun arus balik dinilai sudah baik. Selanjutnya, kepolisian akan menghadapi tugas berat pengamanan pelaksanaan Pemilu 2024.\"Nah, Polisi RW ini akan kita tes di puncaknya, yaitu Pemilu 2024. Tapi, track record Jawa Barat ini selalu kondusif tidak ada peluru lepas, tidak ada darah tumpah. Kita akan menghadapi transisi demokrasi, semoga tetap lancar,\" katanya.(ida/ANTARA)
Polres Bogor Mendalami Laporan Penembakan Bahar Smith
Kabupaten Bogor, FNN - Kepolisian Resor Bogor mendalami laporan dugaan penembakan oleh orang tidak dikenal terhadap ulama Bahar Smith di Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.\"Kami sudah menerima laporan yang disampaikan Habib Bahar kepada kami. Dan saat ini laporan itu tengah ditindaklanjuti,\" kata Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin di Cibinong, Bogor, Senin.Ia menyebutkan, perkara dengan dengan Laporan Polisi Nomor LP/--/B/V/2023/SPKT/POLSEK KEMANG/POLRES BOGOR/POLDA JABAR itu diterima Jumat (12/5).Kepolisian, kata Iman, telah menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) atas kejadian yang dilaporkan oleh Bahar Smith ke Polsek Kemang, Polres Bogor.\"Kami sudah olah TKP dan akan meminta keterangan terhadap saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut,\" jelas Iman.Sementara, Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo menerangkan bahwa laporan dugaan penembakan itu diterima Kepolisian pukul 21.45 WIB.Menurutnya, dalam laporan itu disebutkan bahwa peristiwa penembakan terjadi di sekitaran Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, yang lokasinya juga tak jauh dari Pondok Pesantren (Ponpes) Tajul Alawiyyin Pabuaran yang dipimpin Bahar Smith.\"Kejadian tersebut karena tidak ada saksi maka kita masih menyelidiki kejadiannya,\" kata Ibrahim.Ia menyebutkan, Bahar mengalami luka di sekitar perut. Namun, belum ada hasil visum atas luka tersebut, sehingga menurutnya belum bisa dipastikan mengenai penyebabnya.\"Hasil visum belum keluar, sehingga kita belum bisa menginfokan lebih lanjut terkait kondisi dan penyebab luka tersebut. Terkait kejadiannya masih didalami jadi belum ada kesimpulan terkait tentang kejadiannya termasuk penyebab lukanya,\" tuturnya.(ida/ANTARA)
KPK Memeriksa Andi Arief Soal Sumbangan dari Ricky Ham Pagawak
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan sumbangan dari tersangka dugaan korupsi Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Ham Pagawak (RHP), ke salah satu kader.\"KPK meminta bantuan, ada pengakuan dari Ricky Ham Pagawak bahwa dia pernah ada sumbangan,\" kata Andi Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin.Andi menjelaskan sumbangan tersebut tidak diterima oleh partai melainkan diterima oleh kader. \"Bukan (ke partai), ke kader,\" ujarnya.Meski demikian Andi Arief tidak membantah maupun membenarkan saat dikonfirmasi apakah sumbangan tersebut diterima oleh kader Partai Demokrat.\"Nanti saja saya kemukakan,\" kata Andi.Terkait hal itu, Andi Arief mengatakan dirinya akan segera mencari siapa yang menerima sumbangan dari Ricky Ham Pagawak dan meminta kepada yang bersangkutan untuk mengembalikan dana tersebut.\"Saya cari yang terima sumbangannya, dan akan dikembalikan ke KPK kalau ada,\" ujarnya.Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah.Setelah melakukan pengembangan kasus, KPK kemudian menetapkan kembali Ricky Ham Pagawak sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).Tim penyidik KPK kemudian menyita aset RHP yang bernilai sekitar Rp30 miliar, yang diduga terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Ricky Ham Pagawak sempat menghilang dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK sejak 15 Juli 2022. Ricky Ham Pagawak sempat melarikan diri ke Papua Nugini selama tujuh bulan.Pelarian Ricky Ham berakhir setelah penyidik KPK mendeteksi keberadaannya di Indonesia pada awal Februari 2023, hingga akhirnya ditangkap di Abepura pada 19 Februari 2023.Selain Ricky Ham, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain dari pihak swasta selaku pemberi suap, yakni Direktur Utama PT Bina Karya Raya (BKR) Simon Pampang (SP), Direktur PT Bumi Abadi Perkasa (BAP) Jusieandra Pribadi Pampang (JPP), serta Direktur PT Solata Sukses Membangun (SSM) Marten Toding (MT).(ida/ANTARA)
KPU Jabar Mencatat 2.134 Bacaleg Didaftarkan 18 Parpol
Bandung, FNN - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mencatat ada 2.134 orang bakal calon anggota legislatif untuk DPRD Jawa Barat yang didaftarkan oleh 18 partai politik peserta Pemilu 2024 selama 14 hari masa pendaftaran.Anggota KPU Jabar Divisi Teknis Penyelenggaraan Endun Abdul mengatakan jumlah bacaleg sebanyak itu tercatat setelah selesainya tahapan pendaftaran pada Minggu (14/5) malam. \"Semua sudah daftar, ada 18 partai politik mendaftarkan sebanyak 2.134 orang bacaleg, dan 55 bakal calon DPD,\" kata Endun di Bandung, Senin.Dia menjelaskan tahapan pendaftaran bacaleg untuk DPRD Provinsi Jawa Barat dan bakal calon DPD RI berlangsung sejak 1 hingga 14 Mei 2023.Meski begitu, partai politik peserta pemilu baru mulai mendaftarkan bacaleg pada pekan kedua atau Senin (8/5), diawali oleh Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian partai terakhir yang mendaftar pada Minggu (14/5) adalah Partai Garuda.Endun menjelaskan setiap partai politik diberi kesempatan untuk mendaftarkan 120 orang bakal caleg yang tersebar pada 15 daerah pemilihan di Provinsi Jabar.Hingga hari terakhir, tercatat ada 2.134 orang bakal caleg yang didaftarkan oleh 18 partai politik dari kuota seluruhnya sebanyak 2.160 orang. Artinya, tidak semua partai politik mengisi kuota maksimal 120 orang bakal caleg.Menurut Endun, sejumlah partai politik mendaftarkan bacaleg pada saat-saat terakhir karena membutuhkan waktu saat mengunggah berkas persyaratan ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU RI.Oleh karena itu, partai politik yang belum sempat mengunggah berkas ke Silon hingga batas akhir pendaftaran masih diberi kelonggaran untuk mendaftar secara manual dengan membawa berkas-berkas persyaratan ke Kantor KPU Jawa Barat.\"Jadi bisa cukup membawa data-data soft file yang berisi data calon dan harus datang ke KPU Jawa Barat,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Jusuf Kalla, La Ode Umar dan Politik Identitas
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan - Sabang Merauke Circle DUA putra Sulawesi sudah membuat diskursus tentang identitas bangsa ini beberapa hari ke belakang. Jusuf Kalla menggugat etnis China (Tionghoa) dalam pidatonya pada acara Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), 12/5/23 lalu. Dalam berita Kumparan online kemarin, dengan judul \"JK: Ekonomi RI 50% Lebih Dikuasai Orang China, Tapi Mereka Tidak Salah\", disebutkan bahwa di semua negara Islam, baik Turki, Arab bahkan Pakistan semua orang kayanya adalah pribumi. JK membandingkan juga Malaysia dan Indonesia di mana situasi Malaysia lebih baik, karena orang China di Malaysia menguasai 60% ekonomi, namun jumlahnya mencapai mereka 30%, sebaliknya orang China di sini hanya 4,5%. Putra Sulawesi lainnya, La Ode Umar, mantan anggota DPRD PDIP Kendari dan pimpinan PDIP Sultra, memberi pesan ke publik melalui video bahwa Anies Baswedan adalah orang Arab. Karena bukan Indonesia asli, menurutnya Anies tidak pantas untuk menjadi Presiden RI. Umar yang mengklaim juga sebagai ketua KNPI, dalam beberapa media membantah pernyataan itu sebagai rasisme. Pernyataan Jusuf Kalla dan pernyataan La Ode Umar sangat menggema di publik, khususnya media sosial. Pernyataan Kalla yang diberikan lebih belakangan dari pernyataan La Ode, bisa jadi tidak mempunyai relasi. Namun, tanpa melihat relasinya pun kita dapat melihat bahwa apa yang diungkapkan Kalla berkaitan dengan Anies Baswedan. Sebab, sebagai promotor utama Anies selama 20 tahun belakang ini, Kalla ingin mendudukkan perkara identitas dalam konteks yang relevan dan masuk akal. Sebuah diskursus substansial, bukan sekedar narasi rasis, seperti yang dilakukan Laode Umar itu. Namun, kita harus menjawab kedua hal di atas. Baik Jusuf Kalla, maupun La Ode Umar itu. Dalam menyongsong kebangkitan nasional beberapa hari mendatang, bangsa kita harus tuntas melihat siapa itu pribumi dan juga mengapa ketimpangan kekayaan begitu besar. Persoalan identitas kita dapat melihat dari beberapa perspektif. Pertama, personal, dan kedua, kebangsaan. Untuk hal ini, pada tulisan saya terdahulu “Agnes Mo, Anies Baswedan dan Sukanto Tanoto” (news.republika.co.id/berita/q1nlxm385/agnes-mo-anies-baswedan-sukanto-tanoto-dalam-nasionalisme), saya terangkan perbedaan antara Agnes Mo, Anies dan Sukanto Tanoto. Agnes mengaku tidak mempunyai darah Indonesia sama sekali, dalam wawancara selebritis di Amerika, pada 2019 lalu. Berbagai kelompok menyerang Agnes tak tahu diri, melakukan penyangkalan sebagai orang Indonesia, padahal makan dan besar di Indonesia. Di sini saya terangkan bahwa Agnes adalah warganegara Indonesia. Pembahasan Agnes adalah personal, tidak ada kaitannya dengan politik kebangsaan kita. Dengan fasilitasi teknologi modern, DNA mampu melacak asal-usul seseorang. Dan Agnes hanya seorang personal yang jujur. Untuk urusan identitas dengan sampel DNA ini, misalnya, ternyata Najwa Shihab, yang dianggap keluarga keturunan Arab, mempunyai darah China sebesar 4%, lebih besar dari darah arabnya, 3% saja ( sumber: BBC Indonesia, 15/8/21 dalam “Siapa Manusia Indonesia? Tidak Ada Pribumi atau Non-Pri, Kita Semua Pendatang). Eijkman Institute mengatakan tidak ada Indonesia Asli, setelah meneliti 70 populasi etnik di 12 pulau di Indonesia. Dalam tulisan saya terdahulu itu juga, saya jelaskan soal Anies Baswedan, yang saat pelantikan Gubernur DKI, 2017, berjanji akan memajukan kaum pribumi di Indonesia, itu adalah urusan politik kebangsaan. Faktanya memang situasi ketimpangan kita, sebagaimana dilansir Jusuf Kalla, ada etnis China yang jumlahnya sedikit telah menguasai lebih dari 50% perekonomian nasional. Memajukan kaum pribumi adalah tugas kebangsaan dan sebuah patriotisme bagi seorang pemimpin. Kenapa, karena kemerdekaan kita ditujuan untuk menciptakan kemakmuran bersama dan keadilan sosial tanpa ketimpangan. Lalu, bagaimana Laode Umar mengatakan bahwa Anies tidak pantas menjadi calon presiden? Menurutnya hanya orang Indonesia asli yang boleh dan dalam videonya, dia mengasosiasikan Anies serupa saja dengan bangsa penjajah Belanda, meski 350 tahun di Indonesia, tetap saja bukan asli. Prijanto, mantan Wagub DKI Jakarta, dalam tulisannya “Adakah dan Siapakah Orang-orang Bangsa Indonesia Asli itu“ (teropongsenayan.com/83343-adakah-dan-siapakah-orang-orang-bangsa-indonesia-asli-itu), meyakini bahwa secara antropologis, pribumi itu ada. Dia merujuk pada pikiran Bung Hatta yang mengatakan: “Bumiputra adalah pembentuk kesadaran pertama yang bersifat menyatukan dalam perjuangan pergerakan kebangsaan dalam melawan kolonialisme. Karena itu, bumiputra atau pribumi adalah konsep perjuangan yang tak bisa dipisahkan dari perjalanan bangsa dan negara Indonesia”. Lebih lanjut, Prijanto merujuk pada (suku) bangsa yang melakukan Sumpah Pemuda tahun 1928. Pribumi adalah bangsa yang berakar pada etnis yang ada di Indonesia ketika itu. Artinya (keturunan) Belanda, Arab dan China bukanlah asli. Namun, dalam artikel ini Prijanto tidak menyinggung soal apakah presiden harus orang Indonesia Asli. Argumentasi Laode Umar sangatlah lemah. Pertama, Indonesia asli yang dikenal sebagai pembatasan calon presiden hanyalah ada di UUD’45 sebelum amanemen. UUD yang berlaku saat ini hanya menyaratkan warganegara yang sejak lahir dan tidak pernah kehilangan kewarganegaraan. Hal ini terjadi karena di era reformasi, tokoh-tokoh PDIP, seperti Professor Sahetaphy, dan PAN, seperti Amien Rais, dan banyak tokoh lainnya, melakukan kajian ulang makna asli tersebut. Hasilnya, melalui amandemen di MPR, mereka mengubah syarat calon presiden itu; menghapus syarat Indonesia asli. Lalu apa itu asli? Asli yang kita kenali secara antropologi dan sejarah disebutkan sebagai Proto-Melayu. Bangsa-bangsa ini umumnya mempunyai wajah petak dengan rahang bawah yang lebih besar, seperti Batak, Toraja dan Dayak. Ini di luar manusia purba yang pernah ada, seperti Meganthropus Paleojavanicus dan Homo erectus yang sudah punah. Sedangkan pribumi adalah pendatang yang sudah turun temurun sepanjang ratusan tahun, atau disebut Deutro-Melayu. Bangsa Buton, Deutro-Melayu, misalnya, sebagaimana dilansir Wikipedia, merupakan bangsa yang dibentuk oleh 4 orang pendatang dari Malaysia. Mereka datang ke Indonesia pada abad ke 13. Kenapa saya mencontohkan Buton, karena Laode Umar adalah orang Buton. Jika dibandingkan dengan orang Arab yang datang ke Indonesia, antara abad ke-7 dan abad ke -13, tentu saja usia keturunan arab di Indonesia lebih lama dibanding Buton. Bahkan, dalam \"Surat-surat Sultan Buton, Dayyan Asraruddin dan Kaimuddin I, Koleksi Universiteit Bibliotheek Leiden, Belanda”, Suryadi, Jurnal Humaniora, 2007, menunjukkan stempel kesultanan Buton memakai Bahasa Arab. Artinya, mereka (Buton) mencontoh kebudayaan Arab Indonesia. Tapi, mengapa Laode Umar Bonte itu yakin pribumi dan Anies bukan? Perdebatan tentang asli dan pribumi pada akhirnya mendudukkan suku bangsa Deutro Melayu sebagai pribumi, namun bukan asli. Bangsa Buton dan Arab adalah pendatang. Namun, karena mereka sudah turun temurun, menjadi pribumi. Orang-orang Arab, meskipun mengalami politik pengelompokan (Ethnic Enclaves) dan stratifikasi yang dilakukan paksa Belanda, berusaha untuk terus menyatu dengan seluruh etnis bangsa lainnya. Kenapa demikian? Karena sebelum kedatangan Belanda, Islam telah ratusan tahun menjadi agama utama. Orang-orang Arab yang umumnya dipersepsikan pengetahuan agamanya lebih baik, banyak menjadi panutan. Bahkan, dalam era kerajaan dan kesultanan, keturunan Arab banyak yang menjadi Sultan, seperti di Kalimantan Barat dan Cirebon. Pada saat kolonialisme terjadi, Belanda menganggap Islam adalah ancaman terhadap eksistensi mereka. Nancy Florida, yang melakukan riset disertasi Jawa dan Islam, dalam kutipan buku Irfan , Afifi, 2019, “Saya, Jawa dan Islam”, memperlihatkan sejak dulu, sebelum kolonial datang, Islam dan Jawa, tidak mengalami pertentangan . Memang, sejarah mencatat bahwa pertentangan Islam dan adat-adat atau budaya lokal terjadi sejak adu-domba Belanda antara Islam dan adat. Itulah sebabnya, banyak tokoh-tokoh nasioanal kita yang melawan Belanda berasal dari keturunan Arab. Kedua, argumentasi Laode Umar tidak melihat fakta sejarah bahwa Anies adalah cucu pahlawan nasional. Aspek kesejarahan ini penting sebagai perhatian khusus bahwa dalam darah Anies mengalir anti kolonialisme. Bagaimana mungkin Laode Umar mengasosiasikannya dengan VOC/Belanda? Argumen yang murahan dari Laode Umar menunjukkan pernyataan rasis Laode hanyalah demi kepentingan politik jangka pendek saja, yakni ingin memenangkan jagoan capres partainya secara jahat. Dalam berbagai tulisan saya, perdebatan teoritis tentang “nation” ini sudah banyak saya ulas dengan mempertimbangkan pikiran Ben Anderson, Anthony Smith, Ernst Gelner, Ernst Renan, dan Eric Hobbswam. Perdebatan di antara pakar tentang bangsa dan nasionalisme (perasaan kebangsaan) terbelah antara pandangan, di satu sisi, yang melihat sebuah bangsa hanyalah sebuah imaginer, yang hanya dibayangkan. Dan ini merupakan produk modernism atau turunan/derivative. Di sisi lainnya, melihat eksistensi sebuah bangsa merupakan fakta riil, seperti yang juga ada di abad pertengahan. Kita harus terus mengkaji soal bangsa ini, khususnya di era digital, ketika manusia telah hidup di dua alam, dunia nyata dan maya. Jangan ikut-ikutan kebodohan Laode Umar tersebut. Politik Pemerataan Kembali ke isu yang diangkat Jusuf Kalla, sesungguhnya inilah isu besar bangsa ini. Meskipun Jusuf Kalla menyatakan bawa orang Tionghoa tidak bersalah, namun situasi atau fakta ini adalah sebuah kekeliruan. Bung Karno, rujukan sakti kaum PDIP, tercatat dalam sejarah Indonesia memberlakukan politik Benteng, 1950-1957. Pemerintah menjalankan program-program untuk memajukan pengusaha pribumi untuk mengimbangi pengusah Tionghoa, era itu. Artinya, negara tidak salah jika melakukan usaha itu secara terus menerus dan mengkoreksi sebab-sebab yang membuat ketimpangan ini terus melebar. Dengan sifat historisnya, maka pernyataan Kalla bukan pula pernyataan rasis. Dan Kalla meyakini bahwa jalan terbaik adalah mempercepat kemampuan dan jumlah wirausahawan pribumi. Namun, dalam kajian historis dan polik-ekonomi, tercatat bahwa peranan negara dalam menciptakan kesenjangan itu sangat besar. Hal ini terjadi karena kelalaian negara menerapkan kebijakan pengalokasian resourses, di samping pejabat-pejabat negara yang berjiwa korup. Negara yang ditujukan sebagai proxy kaum kapitalis, umumnya dimotori oleh segelintir penguasa yang diperalat konglomerat. Mereka bekerja bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan sebagai bagian “defence industry of oligharch”, dalam istilah Professor Jeffrey Winters. Hanya dalam genggaman kaum idealislah sebuah negara dapat dikembalikan untuk kemakmuran sebesar-besarnya rakyat. Oleh karena itu, isu yang dilontarkan Jusuf Kalla dapat menjadi pembeda bagi kita, bahwa orang-orang yang mengembangkan isu SARA saat ini, menghujat Anies, mungkin adalah agen-agen oligarki yang menghadang rencana-rencana keadilan sosial ke depan. Penutup Anies adalah simbol representasi identitas muslim Indonesia. Jumlah orang muslim mencapai 87%. Dari jumlah tersebut diperkirakan mayoritasnya bangga dengan identitas Islam. Hal ini dapat dilihat pada semakin banyaknya riset-riset kebangkitan Islam di Indonesia. Sebagai keturunan Arab dengan ibu Cirebon, yang asal muasal kearabannya telah lama sekali, tentu Anies adalah pribumi. Orang-orang Arab telah datang sejak abad ke 7 maupun ke 13, yang lebih dulu dari berbagai suku bangsa lainnya, seperti Buton, misalnya. Semua pendatang ini telah berbaur menjadi pribumi. Meski pribumi bukan berarti suku asli atau bangsa Proto Melayu, seperti Batak, Toraja dan Dayak, misalnya. Indonesia menghormati identitas berbasis agama dan juga berbasis budaya. Itu karena keduanya bersifat natural secara sosiologis. Karena Anies beragama Islam, dan Soleh, tentu saja tidak ada hambatan untuk terganggu dalam kepemimpinan beliau. Dan ikatan sosiologis dan kultural utama adalah agama. Memainkan isu SARA seperti yang dilakukan Laode Umar adalah cara murah untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi, cara-cara seperti itu akan membuat militansi pendukung Anies meningkat \"beyond rational\". Bisa jadi nantinya akan membuat keterbelahan rakyat. Oleh karena itu, politik kompetisi ke depan harus dijalankan berdasarkan cita -cita kebangsaan yang perlu di kejar, seperti mensejahterakan rakyat miskin. Isu ketimpangan yang dilontarkan Jusuf Kalla harus dipikirkan secara serius. Sedangkan isu murahannya Laode Umar segera dikesampingkan saja. (*)
Mengejutkan, Ada Lonjakan Caleg yang Daftar ke Partai Gelora hingga 40 Persen
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi menyerahkan daftar bakal calon legislatif (bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pada Minggu (14/5/2023) malam. Partai Gelora mendaftarkan 15.587 bacaleg untuk semua daerah pemilihan (dapil) pusat (DPR), DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten se-Indonesia. \"Malam ini, kami secara resmi mendaftarkan 15.587 caleg (calon legislatif) dari 19.962 seat yang tersedia. Sebagai partai baru, kami bersyukur, ini bukan angka yang jelek,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora di kantor KPU, Jakata, Minggu (14/5/2023) malam. Menurut Mahfuz, bacaleg yang didaftarkan Partai Gelora di semua tingkatan dapil, prosentasenya di atas 70 persen. Tentu saja hal ini menjadi keyakinan bagi Partai Gelora yang mendapatkan nomor urut 7 ini, memiliki prospek yang bagus di Pemilu 2024. \"Saya dulu pernah ada di partai politik lain. Pada pemilu pertama dulu, yang saya ikuti sebagai partai baru juga, kami hanya bisa mengajukan calon jauh di bawah angka 70 persen. Ini satu hal yang menurut kami, sangat membanggakan,\" katanya. Karena itu, Partai Gelora memastikan akan mengirimkan wakil-wakilnya ke Senayan dan mampu melampaui ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) 4 persen. \"Jadi target kami memastikan Partai Gelora Indonesia di Pemilu 2024 berhasil mengirim wakil-wakilnya ke Senayan. Jadi kalau ditanya berapa targetnya? Adalah melampaui batas threshold empat persen,\" katanya. Mahfuz mengatakan, dari 15,587 bacaleg yang didaftarkan di semua tingkatan dapil, sebanyak 481 caleg dari 580 caleg atau sekitar 83 persen didaftarkan untuk bacaleg DPR RI. Sedangkan untuk caleg DPRD provinsi yang didaftarkan sebanyak 1.926 caleg dari 2.372 caleg atau sekitar 81,2 persen, sementara bacaleg untuk DPRD kota/kabupaten yang didaftarkan sebanyak 12.280 dari 17.510 atau sekitar 73,5 persen pada 502 dari 508 DPRD Kota/Kabupaten yang ada. \"Nah, perlu kami sampaikan bahwa dalam satu minggu terakhir ini ada fenomena yang mengejutkan, karena ada lonjakan calon anggota dewan yang daftar sampai 40 persen. Penyebabnya, adalah ketika kami ajak taruhan, bahwa pemilu legislatif, Insya Allah masih sistemnya proporsional terbuka, baru mereka berbondong-bondong daftar,\" ungkap Mahfuz. Pengaruhi Minat Mahfuz menegaskan, fenomena tersebut, yang menyebabkan Partai Gelora harus menunda pendaftaran ke KPU dari Sabtu (13/5/2023) ke Minggu (14/5/2023). Sebab, isu perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup selama empat bulan ini, mempengaruhi minat orang untuk mendaftar sebagai caleg, terutama di kota/kabupaten. \"Kami dari Partai Gelora sangat berkeinginan dan berharap agar sistem proposional terbuka ini tetap seperti sekarang ini untuk pemilu 2024,\" katanya.. \"Jadi ini sebenarnya taruhan yang berbahaya bagi kami, karena harus diiringi dengan doa setiap malam agar tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ini,\" imbuhnya. Mahfuz mengatakan, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta tidak maju sebagai caleg, karena berkomitmen untuk memenangkan Pemilu 2024 dan lolos ke Senayan. \"Beliau (Anis Matta) ingin memimpin langsung perjuangan politik Partai Gelora di pemilu pertama ini. Tetapi, untuk Pak Fahri Hamzah, karena memang beliau publik figur dan basisnya sangat kuat dan fanatik. Pak Fahri nyaleg di NTB I, Sumbawa, dan Insya Allah akan meraih satu kursi dari 3 kursi,\" katanya. Mahfuz sendiri mengaku maju sebagai caleg di dapil Jawa Barat VIII meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon. \"Saya sendiri maju di Jabar VIII. Ini dapil lama saya selama tiga periode. Dan banyak temen-temen di sana yang bercanda, bahwa saya akan mengambil kursi yang ditinggalkan,\" katanya sambil berseloroh. Sementara mengenai daftar caleg yang diserahkan KPU, Mahfuz mengatakan, sudah memenuhi persyaratan 30 persen. Bahkan keterwakilan caleg perempuan di Partai Gelora mencapai 42 persen. \"Tentu saja kami berharap dalam proses verifkasi tidak berkurang, karena ini didorong oleh regulasi 30 persen perempuan. Sebab, untuk mengajak caleg perempuan maju berkontestasi dalam calon anggota dewan tidak mudah, penuh tantangan,\" katanya. Sebagai bentuk dukungan kepada caleg perempuan, maka Partai Gelora menghadirkan kaum hawa saat pendaftaran bacaleg pada Pemilu 2024 ke KPU. \"Jadi kami berbeda dengan partai lain, karena cuaca semakin panas dan sudah berpengaruh pada suhu politik, maka kita menghadirkan kaum hawa dan mudah-mudahan ini bisa mendinginkan suasana saat ini,\" katanya. \"Kami ingin Pemilu 2024 menjadi pemilu yang adem ayem, menenangkan, menentramkan sebagaimana sosok perempuan atau sosok ibu. Kita tidak ingin Pemilu 2024 menjadi pemilu yang penuh dengan konflik dan menciptakan perpecahan yang tentu saja akan mengganggu nasib bangsa dan negara kita,\" lanjutnya. Mahfuz menambahkan, semua dokumen yang diserahkan diupayakan selengkap mungkin. Pada saat verifikasi segala kekurangan atau kekeliruan data akan diperbaiki dalam masa perbaikan. Dalam proses pendaftaran bacaleg Partai Gelora, Mahfuz Sidik didampingi7 Srikandi, yakni Ratih Sanggarwati, Aisyah Zakiyah, Bilqis Mutiah, Dr Sarah Handayani, Inaz dan Ambar. Para Srikandi Partai Gelora ini membawa berbagai poster antara lain bertuliskan Arah Baru Indonesia, Militer Kuat, Teknologi Maju, Ekonomi Makmur, Indonesia Superpower Baru, Gelora Menang 2024, Kolaborasi Indonesia dan Demokrasi Kokoh. Selain 7 Srikandi Partai Gelora, Mahfuz Sidik juga terlihat didampingi Ketua Bappilu Rico Marbun, Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar, Ketua Bidang Keumatan Raihan Iskandar, serta dua LO (liaison officer/penghubung) Partai Gelora di KPU, Ratu Ratna Damayani dan Supriyono dan Ketua DPW Papua Muhammad Yamin Noch. (*)
MUSRA Gagal, Jokowi Takut Umumkan Capres
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MUSYAWARAH Rakyat (Musra) yang diadakan di Istora Senayan, Minggu, 14 Mei 2023 yang diselenggarakan oleh relawan Jokowi dapat dibilang gagal. Puncak dari berbagai Musra yang diadakan di berbagai Provinsi tidak memenuhi harapan peserta maupun panitia dan tentu saja media. Gembar-gembor yang disampaikan Ketum Projo Budi Arie Setiadi bahwa ada arahan Jokowi tentang Capres yang didukung ternyata tidak terjadi. Dari tiga nama yang diajukan yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto tidak satupun dipilih dan diumumkan. Jokowi hanya menyatakan akan membisikkan kepada partai-partai politik. Yang menunggu adalah massa \"puluhan ribu\" yang diumumkan adalah agenda bisikan. Lucu juga. Jika ujungnya hanya bisik-bisik buat apa Jokowi mengumpulkan relawan di Istora Senayan ? Di samping buang tenaga, buang waktu, buang duit juga buang sampah. Dari sisi produk politik itu namanya buang angin. Momen yang ditunggu massa dijawab \"Belanda masih jauh\". Memang Jokowi tidak memiliki nyali untuk mengumumkan. Pilihan sulit bagai makan buah simalakama. Memilih Ganjar tentu Prabowo ngamuk, begitu juga pilih Prabowo, Megawati dan banteng yang ngamuk. Airlangga hanya penggembira. Muara ngamuknya adalah Jokowi tidak aman setelah lengser. Bakal babak belur karena bebas perlindungan. Jalan aman Jokowi ya itulah bisik-bisik ke partai politik. Tiga gagal Musra sekaligus kegagalan Jokowi, yaitu : Pertama, Musra Istora bukanlah puncak atau klimaks tetapi anti klimaks. Soal tiga nama yang disebutkan di atas semua khalayak sudah tahu. Maksud aspirasi relawan atau diadakan Musra atau juga kemauan Jokowi adalah \"asal bukan Anies\". Akibatnya Musra menjadi tidak bernilai atau tidak ada apa-apa. Kedua, Musra bukan bagian dari demokrasi atau perwujudan asas kedaulatan rakyat melainkan mobokrasi, kekuasaan \"mob\" massa yang dimobilisasi. Sebagian rakyat yang dikendalikan oleh kekuasaan. Mungkin bayaran atau balas jasa lain. Jokowi gagal membangun demokrasi tetapi sukses \"menunggangi\" sebagian kecil rakyat. Ketiga, relawan Jokowi memang cuma sedikit artinya sebagai Presiden Republik Indonesia hanya memiliki rakyat sejumlah \"puluhan ribu\". Lalu jutaan lainnya kemana ? Musra yang dihadiri Jokowi membuktikan legitimasi rakyat atas Jokowi sudah menipis untuk tidak dibilang habis. Soal bisik-bisik itupun sejak awal sudah dilakukan oleh Jokowi artinya tanpa musra-musraan. Meski pola bisik-bisik Jokowi ternyata gagal pula. Mendorong Ganjar tidak diterima Megawati, saat pindah ke lain hati Ganjar direbut Megawati. Mendorong Prabowo dalam \"koalisi besar\" justru koalisi semakin berpencar-pencar. Berbisik untuk menyingkirkan Anies Baswedan hingga detik ini juga masih gagal. Anies justru semakin bersinar. Bukankah berlaku hukum politik bahwa semakin keras dianiaya semakin besar simpati ? Tanpa rekayasa Musra, rakyat telah menghasilkan Musra. Anies bakal menjadi penghuni Istana. Jokowi teriak tidak bisa, berbisik juga tak bermakna. Kini siapa sebenarnya yang berkuasa ? Yang jelas kekuasaan Jokowi semakin sirna. Musra tidak memberi asa apa apa. Buang sampah saja. Bandung, 14 Mei 2023
”Manipulasi” Garis Kemiskinan Tidak Bisa Hapus Fakta Kemiskinan (Bagian 1)
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) KEMISKINAN adalah kondisi di mana pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Kemiskinan absolut atau ekstrim adalah kondisi di mana pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi minimum harian. Sehingga, dalam jangka panjang, akan mengganggu pertumbuhan manusia, seperti stunting dan sebagainya. Pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhan gizi minimum harian tersebut dinamakan garis kemiskinan (absolut atau ekstrim). Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan kebutuhan gizi minimum harian sebesar 2100 kilokalori. BPS juga menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp535.547 per orang per bulan (tahun 2022). Terdiri dari garis kemiskinan non-makanan Rp138.422 per orang per bulan, dan garis kemiskinan makanan Rp397.125 per orang per bulan, atau sekitar Rp13.000 per orang per hari, atau sekitar Rp4.500 per satu kali makan. Dengan menggunakan kriteria garis kemiskinan ini, jumlah penduduk miskin Indonesia menurut BPS “hanya” 26,36 juta orang (2022). Kriteria garis kemiskinan BPS ini sulit diterima akal sehat. Apakah BPS masih sehat? Karena, mustahil uang sebesar Rp4.500, per satu kali makan, bisa memenuhi kebutuhan gizi (minimum) 700 kilokalori. Mustahil, uang sebesar Rp13.000 per hari bisa memenuhi kebutuhan gizi minimum 2100 kilokalori per hari. Harga mie instan saja sudah sekitar Rp3.000 per bungkus, dengan jumlah kalori hanya sekitar 300 kilokalori. Hal mustahil ini juga terbukti dari analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas yang dipublikasi pada Desember 2022 yang lalu. Tim Kompas menggunakan kebutuhan gizi harian berdasarkan makanan bergizi seimbang, yang kita kenal 4 sehat, 5 sempurna, sesuai acuan FAO (Food and Agriculture Organization). https://www.kompas.id/baca/investigasi/2022/12/08/lebih-separuh-penduduk-tak-mampu-makan-bergizi Makanan bergizi seimbang terdiri dari 1) makanan pokok (karbohidrat seperti nasi); 2) lauk pauk (protein dan lemak); 3) sayur dan kacang-kacangan (serat); 4) buah (vitamin); dan 5) susu (kalsium). Artinya, sumber untuk memenuhi kalori yang seimbang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia: 4 sehat 5 sempurna. Menurut analisis Kompas, biaya rata-rata nasional, atau garis kemiskinan, untuk memenuhi gizi harian seimbang (4 sehat 5 sempurna), mencapai Rp22.126 per orang per hari. Atau sekitar Rp663.791 per orang per bulan. Dengan menggunakan kriteria ini, menurut analisis Kompas, ada 183,7 juta orang, atau 68 persen dari populasi, masuk kategori miskin, karena tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian seimbang, 4 sehat 5 sempurna, tersebut. Profil kemiskinan analisis Kompas tersebut sejalan dengan analisis FAO yang menunjukkan ada 69,1 persen penduduk Indonesia tidak mampu membeli pangan bergizi. Garis kemiskinan rata-rata nasional sebesar Rp22.126 per orang per hari lebih masuk akal. Uang sebesar itu hanya cukup memenuhi kebutuhan dasar gizi harian berdasarkan 4 sehat, 5 sempurna. Bukan untuk makan mewah. Oleh karena itu, garis kemiskinan yang ditetapkan BPS saat ini perlu direvisi. Karena pendapatan Rp13.000 per orang per hari sangat tidak realistis, dan tidak manusiawi. Sri Mulyani sepertinya tidak sepakat. Alasannya, harga pangan di berbagai daerah di Indonesia tidak sama. Sri Mulyani berpendapat, harga pangan di daerah tertinggal (miskin) lebih murah dari, misalnya, Jakarta. Alasan Sri Mulyani tidak benar, dan terbantahkan oleh hasil analisis Kompas. Menurut Kompas, biaya pangan bergizi di beberapa daerah tertinggal justru lebih mahal dari biaya rata-rata nasional. Sangat logis. Pertama, biaya logistik bahan pangan di daerah tertinggal umumnya jauh lebih mahal, karena harus impor dari daerah surplus pangan. Kedua, produktivitas tanaman di daerah tertinggal sangat rendah, sehingga biaya produksi lebih mahal. Biaya pangan gizi seimbang di Maluku Utara mencapai Rp 26.050 per orang per hari, atau Rp 3.924 lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar Rp 22.126. Dengan biaya tersebut, angka kemiskinan Maluku Utara mencapai 80 persen dari jumlah penduduknya. Angka kemiskinan tertinggi ada di Nusa Tenggara Timur (NTT), mencapai 86 persen dari jumlah penduduknya. Biaya pangan gizi seimbang di NTT mencapai Rp23.126 per orang per hari, Rp1.000 lebih tinggi dari rata-rata nasional Rp22.126. Mungkin ada baiknya Sri Mulyani coba menjalani hidup di NTT selama setahun, dengan uang Rp535.547 per bulan, sesuai garis kemiskinan BPS, untuk membiayai kebutuhan hidup non-makanan dan makanan. Atau sekitar Rp13.000 per hari untuk biaya makanan. Masyarakat sangat ingin tahu sampai berapa lama Sri Mulyani dapat bertahan. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230509162951-4-435885/bank-dunia-ganti-data-sri-mulyani-40-orang-ri-jadi-miskin (*)
Capres Indonesia di Mata Publik Barat dan Cina
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) SEANDAINYA Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto berkontestasi untuk merebut hati publik Barat dan Cina, maka bisa dipastikan pemenangnya sudah dapat ditentukan dari sekarang. Anies akan menang telak di Barat, sementara Ganjar akan menang di Cina. Kemenangan Anies ditentukan oleh kualitas moral, intelektual, dan leadershipnya. Publik Barat sangat sensitif terhadap moralitas pemimpinnya. Bahkan, mereka tak menoleransi calon pemimpin yang bersinggungan dengan pelecehan seksual, perzinaan, ataupun pornografi. Jangan tanya lagi kalau sudah menyangkut korupsi atau ketiadaan komitmen pada demokrasi. Presiden petahana Donald Trump kalah dalam pilpres AS 2020 karena tersangkut dua dari tiga isu tersebut, yakni pelecahan seksual dan ketidakpeduliannya pada demokrasi. Dalam hal ini, Anies akan menjadi favorit karena ia bebas dari tiga indikator itu. Ganjar tak akan menjadi pilihan karena sebagaimana pengakuannya, gemar menonton film bokep. Prabowo juga akan tersingkir karena, sebagaimana pengakuan presiden ke-3 BJ Habibie, ia sempat hendak mengambilalih kekuasaan sehari setelah Presiden Soeharto lengser. Tetapi Ganjar akan menang di Cina karena negara itu tak memedulikan ukuran moral yang menyangkut seksual. Mayoritas rakyatnya juga meremehkan sistem demokrsi yang dipandang sebagai inovasi Barat yang tak berguna. Dus, kasus kekerasan di Wadas di mana Ganjar mengirim aparat bersenjata lengkap untuk mengintimidasi warga desa itu guna memaksa mereka menjual tanahnya untuk dijadikan proyek tambang batu andesit tak akan menjadi pertimbangan rakyat Cina. Isu korupsi mungkin menjadi kekurangan Ganjar di Cina. Sebagaimana diketahui, Gubernur Jateng itu sempat dituduh terlibat mega korupsi e-KTP. Menurut Nazaruddin, bendahara Partai Demokrat, Ganjar menerima US$ 520 ribu. Setya Novanto juga memberikan testimoni yang sama. Tetapi iAnies tak mendapat keuntungan dari kelemahan Ganjar karena mantan Gubernur DKI itu tak akan menoleransi penindasan Beijing atas komunitas Muslim Uighur. Bukan lantaran Anies didorong sentimen agama, melainkan karena penghormatannya pada kebebasan beragama. Posisi Prabowo lebih baik daripada Anies karena Menhan itu berjanji akan mempertahankan status quo di mana Cina sangat diuntungkan. Di bawah Presiden Jokowi, investasi Cina di Indonesia hanya bertujuan mendukung pertumbuhan industri dalam negerinya. Tetapi publik Cina masih akan condong ke Ganjar karena Prabowo adalah mantan prajurit AD didikan AS dan secara ideologis-historis TNI AD sangat peka terhadap Cina komunis yang dianggap terlibat G30S 1965. Anies juga lebih didukung publik Barat karena komitmennya yang kuat pada demokrasi dan penegakan HAM. Dalam hal ini Ganjar akan tertolak karen.insiden Wadas. Sementara, Prabowo dikaitkan dengan penculikan aktivis 1997. Kendati Prabowo mengaku sembilan aktivis yang diculiknya semuanya telah ia bebaskan, hal itu tak akan dimaafkan publik Barat. Berbeda dengan Indonesia yang masih didominasi pemilih ideologis dalam struktur pemilihnya, pemilih di Barat lebih didominasi pemilih rasional. Lagi-lagi Anies akan unggul karena kapasitas intelektualnya dan rekam jejaknya yang gemilang saat memimpin DKI Jakarta.. Dalam hal ini, Prabowo dan Ganjar bukan tandingan Anies. Selama satu dekade memimpin Jateng, Ganjar tak mampu, bahkan terkesan tak peduli, pada kesejahteraan warganya. Jateng justru menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Sebelum covid-19 pada 2020, Anies berhasil mereduksi tingkat kemiskinan di ibu kota. Sementara, Prabowo tak mampu membuat Indonesia bebas dari impor pangan. Proyek food estate yang dipercayakan Jokowi kepadnya terbukti gagal total. Untuk ini, publik Barat dan Cina tak dapat menerimanya. Dominannya pemilih rasional di Barat terlihat dari terpilihnya Barack Hussein Obama, etnis Afrika, sebagai presiden AS. Di Inggris, seorang keturunan migran India, Rishi Sunak, dipercaya publik memimpin bangsanya sebagai perdana menteri. Obama dan Sunak memang terbukti cakap dalam memimpin dua bangsa besar itu. Tetapi Ganjar akan lebih diuntungkan di Cina kerena pemilihnya didominasi pemilih sosiologis. Dalam hal ini, pemilih dengan latar belakang budaya Han, yang merupakan 80% dari populasi Cina. Ganjar lebih menarik karena kebijakannya akan menopang kemakmuran Cina (baca: Han). Populasi non-Han terkonsentrasi di wilayah Mongolia Dalam, Tibet, dan Xinjiang (dihuni etnis Uighur) tentu lebih condong ke Anies yang dipandang peduli pada diskriminasi yang mereka alami. Prabowo tak.menarik bagi etnis non-Han, tetapi dibandingkan Anies, Prabowo lebihh disukai etnis Han karena akan melanjutkan hubungan erat Indonesia-Cina yang sangat menguntungkan masyarakat Han. Buruh Cina di Indonesia umumnya berasal dari budaya Han. Publik Barat mengedepankan kapasitas intelektual pemimpin dan nilai-nilai universal yang di-share mereka karena pemimpin semacam ini lebih mudah dipahami dan karena itu perangainya lebih dapatt diprediksi. Pengetahuannya yang objektif dan mendalalm -- serta karakter jujur -- lebih dapat diandalkan untuk berkomunikasi dan menyusun kebijakan negara mereka terhadap negara sahabat. Masyarakat sipil Barat yang makin berpengaruh dalam politik global jiga menyukai pemimpin seperti Anies. Awalnya, publik Barat sempat menyukai Jokowi kran terpengaruh kampanye media di tanah air yang membranding Jokowi sbg tokoh kerakyatan yang pada dirinya mengandung unsur kebaruan, pintar, sederhana, demokratis, serta berkomitmen pd penegakan HAM. Tak lama mereka meninggalkan Jokowi krn tak ada satu pun yang dilaporkan media nasional benar adanya. Ternyata Jokowi tak dapat dipercaya dan tak terfahami. Janjinya menyelesaikan isu pelanggaran HAM berat di masa lalu tak terbukti. Malah terjadi pemenjaraan kaum oposisi dan pembunuhan di Km 50. Sikap permisifnya trhdp ulah Cina di Laut Cina Selatan dipandang mengganggu stabilitas keamanan dan geopolitik global. Sementara, Ganjar dianggap sama dan sebangun dengan Jokowi. Kendati bukan Soekarnois yang sosialistik, ia dipandang pemimpin boneka yg dikendalikan PDI-P, yang tdk ramah terhadap Barat dibandingkan sikapnya terhadap Cina. Publik Barat sensitif terhadap Cina karena negeri Tirai Bambu ini adalah rezim otoriter yang kejam terhadap rakyatnya. Dus, Ganjar jg unpredictable. Ia tak bersuara ketika pada 2015 dan 2022 atlet badminton dan balap sepeda Israel bertanding di Jakarta, tp tiba-tiba menolak timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U-20. Kesukaannya pada pornografi tentu juga menjadi catatan tersendiri bagi publik Barat. Pada awal Mei silam, Neil Parish, anggota parlemen Inggris dari Partai Konservatif, terpaksa mengundurkan diri setelah mengaku menonton fiilm bokep di House of Common. Tetap i publik Cina lebih menyukai Ganjar karena, sebagaimana Jokowi, ia tak terlalu peduli pada masalah hukum asalkan tujuannya tercapai. Sebagaimana Jokowi, ia juga tak terlalu peduli pada protes publik terhadap besarnya buruh Cina yang bekerja di sini dan deal-deal bisnis Indonesia-Cina yang berat sebelah. Publik Barat ingin semua komunitas di dunia yang peduli pada demokrasi dan HAM tidak memberi keuntungan sedikit pun kepada Cina. Prabowo rasional dan predictable. Dan sebagai nasionalis impulsif serta hubungan ideologis dan kulturalnya yang kuat dengan Barat membuat ia tak difavoritkan publik Cina dibandingkan dengan Ganjar meskipun Prabowo mengaku akan melanjutkan kebijakan pembangunan Jokowi. Bagi Cina, Anies terlalu pintar sehingga sulit dijinakkan. Anies tahu kemampuan bangsanya dlm bernegosiasi dengan pihak luar. Lebih daripada itu, Anies ditengarai didukung kaum kritis terhadap Cina. Dan secara ideologis, berbeda secara diametral dengan Cina. Dengan demikian, hubungan ekonomi Jakarta-Beijing di bawah Anies sangat mungkin akan mengalami revisi. Tentu saja hubungan saling menguntungkan Indonesia-Cina akan dipelihara, tetapi Anies akan memosisikan RI pada titik imbang antara Barat dan Cina. Artinya, Anies akan mengeluarkan Indonesia dari posisinya sebagai mitra yunior Cina. Hal ini disukai publik Barat. Dalam hal leadership, publik Barat juga akan memprioritaskan Anies. Kebijakan pembangunannya di Jakarta yang menggunakan konsep-konsep ekonomi-sosial kekinian yang menempatkan kemanusiaan -- berintikan keadilan sosial -- sbg episentrum dikagumi di Barat. Tak heran, banyak negara Barat, bahkan Sekjen PBB, meminta pendapatnya terkait isu-isu global untuk kepentingan bersama. Ganjar tak punya prestasi. Di masa kepemimpinannya, Jateng dilanda banjir besar yang bertahan lama. Sementara, publik Barat tak tahu apa yang dilakukan Prabowo selama memimpim Kemenhan. Bahkan karakter jujur Prabowo runtuh di mata publik Barat ketika ia memuji-muji Jokowi. Tetapi publik Cina akan mendahulukan Ganjar karena urusan banjir tak ada hubungannya dengan kepentingan mereka. Memang negara Barat, khususnya AS, jg lbh peduli pada pemimpin (diktator sekalipun) yg memelihara kepentingan nasional AS. Tetapi berbeda dengan publik Cina, publik Barat kritis terhadap pemerintahannya yang menutup mata terhadap korupsi, demokrasi, dan HAM di negara-negara Dunia Ketiga. Akhirnya, lepas dari bagaima publik Barat dan Cina memandang capres Indonesia, rakyat Indonesialah yang paling tahu siapa pemimpin ysng pas untuk memimpin bangsa pada 2024. Tangsel, 14 Mei 2023
Refleksi 25 Tahun Reformasi, Tanggung Jawab Warga Negara terhadap Keutuhan Bangsa
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar Tafsir Al Qur\'an UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta. \"Menjaga warisan kebangsaan Soekarno: JAS MERAH – Jangan sekali-kali melupakan sejarah\" BAHWA Republik ini dimerdekakan dengan mengorbankan harta, benda, jiwa dan raga. Taman Makam Pahlawan seluruh kota di Indonesia tak akan muat menampung jasad para pahlawan kemerdekaan yang tersebar di mana-mana, termasuk mereka yang dimakamkan tanpa tandan ama sebagai pahlawan yang tak dikenal. Bung Karno pernah berkata, bahwa perjuangan menghadapi penjajah asing itu lebih mudah daripada menghadapi penjajah anak negeri sendiri, karena penjajah asing itu jelas wujudnya, berbeda dengan penjajah dari anak negeri sendiri. Ucapan Bung Karno kini terbukti. Pasca proklamasi kemerdekaan RI rongrongan di dalam negeri silih berganti, baik atas nama organisasi resmi maupun separatis, baik semasa rezim Orde Baru, maupun bahkan setelah orde Reformasi. Ibaratnya bangsa Indonesia keluar dari mulut harimau, masuk mulut buaya. Tonggak Sejarah Bangsa Indonesia Pertama, setiap warga negara Indonesia niscaya mengingat, mengenang, dan mewarisi nilai-nilai Sumpah Pemuda: Berbangsa satu bangsa Indonesia Berbahasa satu Bahasa Indonesia Bertanah air satu tanah air Indonesia Kedua, setiap warga negara Indonesia niscaya mengingat, mengenang, dan mewarisi nilai-nilai Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, dengan menjaga, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan untuk selamanya. Ketiga, memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan saksama dalam arti yang seluas-luasnya. Umat Islam Indonesia tidak boleh meragukan eksistensi Pancasila. Pancasila bukan hanya sejalan dengan ajaran Islam, melainkan justru sebagai esensi nilai-nilai ajaran Islam, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, prinsip musyawarah, dan keadilan sosial adalah intisari ajaran Islam. Demikian, kata Syaikhul Azhar Prof. Dr. Ahmad Thayyib. Indonesia tidak Sedang Baik-baik Saja Indikatornya: pertama, utang pemerintah menggunung, bahkan untuk mencicil bunga utangnya pun dengan utang pula, kapan lunasnya? Kedua, korupsi di mana-mana, sebagaimana dipidatokan oleh Menkopolhukam Mahfud MD pada beberapa kesempatan. Ketiga, kondisi ekonomi negeri sangat memprihatinkan. Keempat, kohesivitas sosial melemah akibat perilaku para buzzer dan lain-lainnya. Kelima, keadilan sosial mimpi belaka. Pasca masa pandemi terbukti mereka yang sudah kaya semakin kaya, dan yang miskin makin miskin. Keenam, adanya ancaman disintegrasi bangsa akibat ulah Gerakan Separatis Papua yang tak kunjung dihentikan oleh penguasa. Ketujuh, penegakan hukum sekenanya, tebang pilih pula di mana-mana. Kedelapan, undang-Undang menjadi mainan, baik proses pembuatannya, maupun pelaksanaannya, yang ditandai oleh proses pembuatan Undang-undang secara tidak transparan, ketidaktaatan Presiden pada Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus UU Cipta Kerja, dan Perppu Cipta Kerja. Kesembilan, Presiden menjadi tim sukses capres, dan terlibat dalam pembentukan koalisi partai-partai pendukungnya. Kesepuluh, Menteri-menteri menjadi juru kampanye presiden RI menjelang Pilpres 2024. Akar masalahnya antara lain ialah reformasi yang tidak terkendali. Pertama, segala produk Orde Baru dihabisi, terutama GBHN, dan Pendidikan Moral Pancasila. Kedua, keputusan Amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 sd 2002 yang kebablasan. Akibatnya: (1) MPR mengamputasi perannya sebagai pemberi mandat Presiden; (2) Presiden dipilih langsung oleh Rakyat dan bertanggung jawab kepada Rakyat; (3) Lahirnya peraturan Presidential Threshold 20% dalam Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 Pasal 222 yang memberi kekuasaan pada Partai Politik; (4) Ketua-ketua Partai Politik atas pengaruh Presiden menguasai DPR; (5) Komponen Lembaga Yudikatif tunduk kepada Presiden; (6) Pelemahan institusi KPK; (7) Penetapan Menteri-menteri sebagai Pembantu Presiden bukan atas dasar kompetensi; (8) Penyimpangan penyelenggaraan negara dari Pancasila dan UUD 1945. Ancaman Keutuhan Bangsa Ancaman keutuhan Bangsa muncul akibat pembelahan warga negara sebagai dampak pelaksanaan pilpres, di mana relawan “pasangan pemenang” dilestarikan. Mestinya kesetiaan kepada partai diakhiri ketika kesetiaan kepada negeri dimulai. Keberadaan buzzer dan influenser tidak terkendali, adanya trio oligarki: Oligarki ekonomi, oligarki kekuasaan, oligarki partai politik. Ada pihak-pihak yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan, mengail di air keruh, menyalip di tikungan, menggunting dalam lipatan, menjadi musang berbulu ayam, dan serigala berbulu domba, serta kehadiran wasit yang ikut bermain. Janji Janji Jokowi Jokowi berjanji mobil ESEMKA segera jadi. Jokowi berjanji beli INDOSAT kembali. Jokowi berjanji perkuat KPK lagi. Jokowi berjanji tidak ada visi-misi menteri. Jokowi berjanji tidak bagi-bagi jabatan atas dasar kedekatan. Jokowi berjanji tindak tegas segala pelanggaran. Jokowi berjanji kepada para kurban gempa bumi beri bantuan yang menggembirakan. Jokowi bersumpah sebagai Presiden RI, \"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.\" Rakyat berharap dan berdoa, semoga semua janji Jokowi bisa ditepati. Indonesia Merana Indonesia tanah airku, tanah airmu Indonesia tanah tumpah darahku, tanah tumpah darahmu. Kau bilang di sana tegak jadi pandu Kau bilang Indonesia kebangsaanmu Kau bilang Indonesia tanah airmu. Kau serukan Indonesia bersatu Kau serukan hiduplah tanahku Kau serukan hiduplah negeriku Bangsaku rakyatku semua. Kau seru bangunlah jiwanya Kau seru bangunlah badannya Untuk Indonesia. Mengapa kau diam seribu bahasa Atas segala carut marut di Indonesia? Mengapa kau obral sumber daya alamnya? Mengapa kau jual murah marwah bangsa? Mengapa kau biarkan para pengeruk nikel dan batubaranya? Mengapa kau diamkan para koruptornya? Mengapa kau sudutkan putra-putra terbaiknya? Mengapa kau fitnah keji calon-calon pemimpinnya? Mengapa kau kadrun-kadrunkan mereka yang tidak seirama dengan Anda? Masihkah akan berteriak \"Saya Indonesia\"? Masihkah akan berkata \"Saya Pancasila\"? Masihkah akan mengaku menjunjung tinggi \"Bhinneka Tunggal Ika\"? Di mana hatimu? Di mana nuranimu? Di mana pikiranmu? Di mana perasaanmu? Di mana keindonesiaanmu? Cukup sudah segala olok-olokmu Cukup sudah segala kepura-puraanmu Cukup sudah segala kelicikanmu Cukup cukup cukup. (*)
