ALL CATEGORY
Fahri Hamzah : Pemilu 2024 akan Semakin Liar Jika KPU Hapus Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang akan menghapus Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Dana Kampanye Pemilu 2024. Fahri Hamzah khawatir jika wacana tersebut dilakukan, maka pesta demokrasi akan semakin liar. \"Pesta akan semakin liaaaarrr ….! Dan tentunya akan sangat bahaya bagi demokrasi di Indonesia,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Selasa (12/6/2023). Menurut Fahri, audit dana kampanye sangat penting dalam menentukan fair atau tidaknya pemilu. Karena dana pemilu adalah salah satu faktor penentu utama kemenangan. \"Bahkan kalau tidak dikontrol dan dibatasi, maka uang bisa menjadi sebab kemenangan utama terutama untuk money politics atau politik uang,\" kata Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2015 ini lagi. Fahri yang merupakan calon legislatif (Caleg) Partai Gelora dari daerah pemilihan atau Dapil NTB I ini pernah menyebutkan bahwa guna menghindari politik uang, ada tiga cara pembiayaan, yakni 100 persen dibiayai negara, dibiayai oleh fully by market atau sepenuhnya dibiayai pasar dan pembiayaan dengan sistem hibryd. \"Pembiayaan yang dibiayai 100 persen oleh negara ini, untuk mengantisipasi keterlibatan dari tim dirty money dan ilegal money ke dalam pemilihan di pemilu dan partai politik,\" terangnya. Lebih ekstrem lagi, adalah dibiayai oleh fully by market atau sepenuhnya oleh pasar, seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Tetapi tentunya harus ada regulasi yang ketat agar dana yang dikumpulkan untuk kegiatan pemilu, tidak boleh jatuh kepada pembiayaan pribadi. \"Sedang pembiayaan dengan sistem hibryd, sepertinya kita ingin memakai ini. Tapi regulasinya itu tidak ketat sehingga pelibatan uang ilegal di dalam pemilu di kita itu masih terlalu ketat, terutama yang tidak disadari adalah pembiayaan pemilu berbasis kepada uang pribadi,\" demikian Fahri Hamzah. Seperti diketahui, KPU RI diketahui tidak memuat pasal yang mewajibkan peserta pemilu menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dalam rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye. Komisi II DPR RI pada akhir Mei 2023 lalu menyetujui rancangan peraturan tersebut. Beleid itu akan segera diundangkan. Padahal, pasal yang mewajibkan LPSDK selalu ada dalam regulasi KPU pada setiap gelaran pemilu dan pilkada sejak tahun 2014. Ketika LPSDK resmi dihapuskan, maka semua peserta Pemilu 2024, mulai dari pasangan capres-cawapres hingga partai politik, tidak lagi wajib melaporkan sumbangan kampanye kepada KPU segera setelah dana diterima selama masa kampanye. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menilai kebijakan KPU RI menghapus ketentuan yang mewajibkan peserta pemilu menyampaikan dana sumbangan kampanye yang diterimanya, membuat pihaknya kesulitan mengawasi aliran dana sumbangan kampanye dalam gelaran Pemilu 2024. (ida)
PK Moeldoko: Merobek Rasa Keadilan, Memasung Kehendak Rakyat
Oleh Laksma TNI Pur Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik Pasca Partai Demokrat mendeklarasi Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden, bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Moeldoko Jenderal TNI Purnawirawan Kepala KSP mengajukan PK ke MA. Permohonan PK Moeldoko Senin, 15 Mei 2023 adalah upaya hukum ke 17 terkait upaya untuk mengambil alih Partai Demokrat. Apakah tujuan yang hendak dicapai oleh Moeldoko atas upaya hukumnya terhadap Partai Demokrat? Sebenarnya semudah membalik telapak tangan bagi Jenderal TNI Purn. Moeldoko untuk menjadi ketua partai, tidak sulit baginya membuat atau menggagas partai baru seperti yang dilakukan seniornya yaitu SBY dengan Partai Demokrat dan Wiranto dengan Partai Hanura serta Prabowo dengan Partai Gerindra. Bahkan si tua Amien Rais membuat 2 kali partai baru yaitu PAN dan Partai Ummat. Mengingat hal tersebut kemungkinanya ada tujuan lain yang lebih besar bagi Moeldoko Cs. Memiliki partai atau menjadi ketua umum partai bukanlah jalan satu satunya dapat dicalonkan sebagai Presiden. Anies tidak berpartai kenyataanya dicalonkan sebagai presiden oleh tiga partai, diperlukan ketokohan yang kuat dan track record atau rekam jejak yang baik untuk mendapatkan itu semua. Perlakuan Moeldoko terhadap Partai Demokrat justru dapat merusak nama baik karier militer dan politikinya selama ini, cukup banyak yang mengatakan sebagai copet atau begal partai. Banyak orang tahu bahwa karier militer Moeldoko dibesarkan SBY. Jabatan Kasad dan Panglima TNI disematkan pada Moeldoko oleh SBY. Namun kini 17 kali Moeldoko berupaya merontokan eksistensi SBY dan anaknya AHY, ada etika atau moral yang diabaikannya, bisa diibarat pagar makan tanaman. Upaya Moeldoko ini memang hak konstitusinya, tidak ada yang salah dengan upaya hukumnya, tapi penegakan hukum tidak sekadar menerapkan pasal pasal, tapi juga rasa keadilan. Mengingat hubungan Moeldoko dengan SBY di masa lalu dan mempertimbangkan PK Moeldoko kali ini adalah upaya hukum ke 17, upaya sebelumnya 16 kali kalah semua maka memenangkan PK Moeldoko kali ini sama saja dengan merobek rasa keadilan masyarakat. Tentu Moeldoko sudah memperkirakan pandangan masyarakat atas tindakanya pada Partai Demokrat dalam hal ini terhadap AHY dan SBY, tapi dia tetap mengambil langkah itu. Moeldoko sekarang orang dekat istana, tentu dekat pula dengan Presiden Jokowi. Dapat dikatakan semua yang dilakukan Moeldoko termasuk terhadap Partai Demokrat diketahui Jokowi. Hal ini dapat diartikan ada restu dari Jokowi yang berimplikasi pada pencapresan Anies Rasyid Baswedan. Pernyataan Presiden Jokowi tidak akan netral dan cawe cawe serta tidakan Jokowi mengendorse calon-calon Presiden selain Anies menunjukan upaya Moeldoko merupakan upaya menghambat atau memasung pencapresan Anies Rasyid Baswedan. Kedudukan dan soliditas Demokrat menjadi goyah, KPP pecah, maka Anies Rasyid Baswedan tidak akan dapat diusulkan menjadi calon presiden pada pilpres 2024 karena koalisinya tidak memcapai ambang batas atau Threshold. Keinginan rakyat untuk Anies jadi capres pada pilpres 2024 gagal, dijegal oleh segelintir orang yang saat berkuasa di negeri ini. Sebenarnya bila hak demokrasi rakyat Indonesia dihormati, biarkan Anies menjadi capres bersama capres-capres lainnya termasuk yang diendorse oleh Jokowi dan biarkan rakyat menentukan pilihanya tanpa dibatasi dengan All Jokowi Men. Mengapa pula takut kalah pada pilpres 2024 dengan pencapresan Anies yang selalu urut paling akhir dibanding Ganjar dan Prabowo pada setiap hasil survei? Sesungguhnya rakyatlah yang berkehendak sehingga ada yang mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. (*)
Said Abdullah Membantah Kontrak Politik Antara PDIP dan Ganjar
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan bahwa tidak ada kontrak politik antara bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangan apabila Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden.\"Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden,\" kata Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Said Abdullah menjelaskan bahwa satu-satunya kontrak politik antara Ganjar dengan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat.Dalam kesempatan tersebut, Said Abdullah juga membantah pos menteri strategis ditentukan oleh PDI Perjuangan apabila Ganjar Pranowo menjadi presiden.Bagi Said Abdullah, pihak-pihak yang berpandangan demikian berusaha membangun citra untuk mengerdilkan Ganjar Pranowo.\"Manuver-manuver seperti itu berniat jahat, merusak citra diri Pak Ganjar seolah-olah beliau hanya boneka,”\" ucapnya.Sebelumnya pada Minggu (11/6), kader PSI Ade Armando melalui akun Twitter bernama pengguna adearmando61 menulis, “Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP.”Akan tetapi pada Selasa (13/6), Ade Armando mengklarifikasi cuitan sebelumnya dengan menyatakan, \"Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi Presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya ya dia sendiri. Bukan partai!”Sebagai informasi, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dibuka mulai 19 Oktober 2023 s.d. 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Fraksi DPRD Jawa Barat Bisa Mengusulkan Tiga Nama Bakal Calon Pj Gubernur
Bandung, FNN - Setiap fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat bisa mengusulkan tiga nama bakal calon Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait dengan akan berakhirnya masa jabatan M Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jabar pada 5 September 2023.\"Walaupun setiap fraksi di DPRD Jabar bisa mengusulkan tiga nama bacalon Pj Gubernur Jabar, namun nama-nama yang diusulkan oleh kami belum tentu terpilih, karena kembali lagi keputusan ada di Kemendagri,\" kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat H. Sugianto Nanggolah, ketika dihubungi di Bandung, Selasa.Saat ini ada delapan fraksi di DPRD Jawa Barat, dan menurut Sugianto, DPRD Jawa Barat dalam waktu dekat akan membahas soal usulan nama-nama bakal calon Pj Gubernur Jabar dengan fraksi-fraksi.Dia menuturkan terkait mekanisme pengusulan, persyaratan bakal calon Pj Gubernur Jabar yang diusulkan oleh DPRD Jawa Barat hingga bagaimana pengambilan keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jabar masih belum pasti.“Sekarang kami di DPRD Jawa Barat sebenarnya sedang menanti pembahasan Pj Gubernur Jabar ini. Belum lama ini kita kunjungan kerja ke DKI Jakarta membahas terkait proses Pj Gubernur Jabar ini seperti apa. Khususnya terkait nama Pj Gubernur Jabar yang diusulkan DPRD Jawa Barat, ini masih belum jelas,” kata dia.Lebih lanjut ia mengatakan belum ada informasi pasti tentang kapan pembahasan tentang Pj Gubernur Jawa Barat akan dilakukan.\"Dan kapan pembahasan tersebut dilakukan. Hingga saat ini belum ada informasi tepatnya, namun yang pasti dalam waktu dekat DPRD Jawa Barat akan segera membahas terkait Pj Gubernur Jabar,” kata dia.Dia berharap usulan nama bakal calon Pj Gubernur Jawa Barat ke Kemendagri bisa diterima.\"Jadi informasi terakhir begitu (setiap fraksi di DPRD Jabar bisa mengusulkan tiga orang). Namun ya percuma kalau usulan dari kami itu tak bisa diperjuangkan, tak bisa dikabulkan, ini persoalannya. Kita lihat saja bagaimana prosesnya, mekanisme detail-nya karena saat ini masih belum pasti juga,” kata dia.Sugianto berharap sosok Pj Gubernur Jawa Barat tersebut berasal dari orang Sunda, agar bisa mencintai dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Jawa BaratSelain itu, harus yang mempunyai kapabilitas minimal sama dengan Gubernur Jawa Barat sebelumnya atau bahkan harus lebih baik, di atas dari Ridwan Kamil.\"Ini penting karena Pj gubernur Jabar akan menjabat cukup lama, kurang lebih satu tahun,\" kata dia.Selain itu, Sugianto juga berharap, Pj Gubernur Jawa Barat nanti mampu menyelesaikan janji politik Ridwan Kamil yang belum terealisasikan.\"Dan jangan sampai Pj Gubernur Jabar justru membuat program atau kebijakan baru yang tidak sejalan dengan Gubernur Jabar sebelumnya,\" kata dia.(sof/ANTARA)
Watak Kepemimpinan Ganjar dari Awal Sudah Lemah, Dia Mainan yang Dipindah-pindah pun Akan Tetap Jadi Mainan
Jakarta, FNN – Tampaknya situasi politik mulai menghangat karena para politisi bukan lagi hanya bermanuver, tapi blingsatan ke sana ke mari. Terakhir muncul isu tentang adanya kontrak politik antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ganjar Pranowo terkait Pilpres 2024. Isu kontrak politik itu, jika benar, nantinya akan membuat Ganjar terikat perjanjian dan menjadi capres terlemah. \"Yang blingsatan justru mereka yang terpaksa mesti diikat oleh berbagai macam perjanjian atau MOU. Dan itu penanda bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menduga apa hasil dari pencapresan seseorang,” ujar Rocky Gerung di Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (13/6/23) dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, menanggapi isu perjanjian politik antara Ganjar dengan PDIP. Yang paling mungkin, lanjut Rocky, adalah menduga-duga bahwa Anies nanti akan diasuh oleh tiga king maker dan sangat mungkin setiap king maker, yaitu SBY, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh, bisa tiba pada semacam kesimpulan. Tetapi, Anies tetap tidak bisa independen. Oleh karena itu, publik mendorong agar Anies segera mengucapkan saja calon wakil presidennya. Menurut Rocky, yang berbahaya justru Ganjar. Ganjar tetap dianggap sebagai orang yang dari awal sebetulnya transaksi saja, hasil barter saja. Karena itu, Ganjar yang paling lemah dalam menentukan modus kabinetnya nanti. Apalagi menentukan wakil presiden. “Orang pun mulai bertanya, kalau begitu ngapain pilih Ganjar. Karena Ganjar juga sebetulnya ditentukan oleh transaksi-transaksi di dalam PDIP sendiri ,” ungkap Rocky. Ganjar diikat sendiri oleh status dia yang memang diambil paksa dari Jokowi, kata Rocky, dan ternyata Ganjar mau diambil paksa karena sudah menganggap bahwa kepastian elektoral ada. Tetapi, kepastian dia akan menjadi pemimpin justru dibatalkan dengan isu hari berupa perjanjian Batu Tulis. Soal cawapres untuk Anies Baswedan sejak awal memang diserahkan sepenuhnya kepada Anies, walaupun sebenarnya ada manuver tertarik-menarik, tapi tetap saja sesuai kesepakatan dan Anies punya otoritas. Demikian juga Prabowo, yang tentu saja juga punya otoritas sendiri. Yang menjadi persoalan tinggal Ganjar, yang diikat oleh perjanjian. Seperti sudah dilaporkan oleh Tempo bahwa ada perjanjian Batu Tulis antara Ganjar Pranowo dengan PDIP yang berisi 4 poin. Pertama, soal meneruskan ajaran Bung Karno; kedua, soal calon wakil presiden ditentukan partai; ketiga, soal menteri kabinet; dan keempat soal jangan campuri urusan suksesi di PDIP. Menaggapi hal tersebut, Rocky mengatakan bahwa semua perjanjian politik basisnya adalah mengintip potensi kecurangan politik. Jadi, tidak ada perjanjian politik yang diasuh oleh semacam kejujuran. Hal itu penting untuk kita tahu bahwa di atas kertas apa pun, perjanjian politik itu adalah tulisan yang dengan mudah dihapus oleh imbangan kekuatan nanti. \"Jadi, sekali lagi kita ingin pastikan bahwa semua perjanjian politik basisnya adalah bukan kejujuran sebenarnya. Tetapi, di dalam politik itu soal imbangan kekuasaan aja itu. Jadi, Pak Jokowi memang akhirnya hendak disingkirkan oleh PDIP, kendati PDIP masih butuh suara Pak Jokowi,”ujar Rocky. Terhadap isu perjanjian ini, PDIP buru-buru membantah dan menganggap bahwa isu itu untuk mendiskreditkan mereka. Hal itu terjadi karena memang kalau betul ada pertanyaan semacam itu, kita jadi berpikir apa Ganjar itu? Hal ini juga menunjukkan bahwa selama ini PDIP merasa kecolongan dengan Jokowi yang sering disebut petugas partai tapi justru menjadi petugas orang lain. \"Itu yang berkali-kali kita terangkan bahwa Ganjar itu mainan Jokowi. Begitu pindah ke Ibu Mega, tetap jadi mainan. Jadi, nggak mungkin mainan dipindahkan lalu jadi subjek atau jadi pemain. Jadi, Ganjar dari mainan dipindahin jadi mainan juga tuh. Ini yang menerangkan bahwa pada akhirnya Ganjar itu bukan leader. Dia hasil dari para dealer sebetulnya. Karena dealer-dealer ini yang bermain di situ,” ungkap Rocky. Jadi, menurut Rocky, watak kepemimpinan Ganjar dari awal sudah lemah. Dan itu yang menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar tetap drop. Apalagi kalau isu ini kemudian menyebar di kalangan akar rumput, Mereka akan merasa bahwa pemimpinnya harus tunduk pada perjanjian-perjanjian yang sebetulnya dipaksakan. (ida)
Rezim Jokowi Akan Berakhir Tragis
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih REKAYASA sosial politik licik nyaris sempurna telah menampakan wajahnya dalam pengaturan politik bersifat horor dan teror. Para surveyor bersenyawa dengan buzer, menjadi tontonan harian sebagai boneka kecil, nampak berbaris rapi bertugas membutakan rakyat dengan memuntahkan data bohong dan bodong. Tekhnologi pun digunakan dan dimaksimalkan sebagai alat untuk melakukan manipulasi kebohongan yang bertujuan mengendalikan dan membelokan pikiran masyarakat harus sesuai misi rezim sesuai titah para Taipan Oligarki Rekayasa kegaduhan akan diciptakan membesar, merupakan teror pada masyarakat sebagai perangkap dalam sebuah rekayasa yang nyaris sempurna. Jokowi makin nanar alam pikirannya yang sudah terkondisi dengan berbagai bentuk politik licik terus berkelindan, kecenderungan meraih kekuasaan dengan mengoperasikan sarana pemaksaan dan ancaman kebencian (hate crime ). Komponen - komponen masyarakat diadu domba melalui berbagai macam fitnah dan isu, agar tidak pernah bisa menjadi kekuatan besar dan solid yang mampu meruntuhkan kekuasaan. Jokowi akibat bergerak dan bertindak hanya atas remote dari komando para Taipan Oligarki, Ia akan jatuh menjadi pemimpin gagap dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Tidak menyadari keadaan dan proses politik yang hanya bersandar pada kekuatan di luar kapasitas dan kemampuan diri sendiri akan membahayakan diri dan kekuasaannya. Akan tiba saat dan waktunya koalisi Presiden lengkap dengan para menteri (pembantunya) dan semua lembaga lembaga negara yang selama ini dalam koptasi dan kendalinya akan terperangkap dalam permainan kekuasaan dipastikan akan sampai pada jalan buntu. Bersamaan dengan gelombang perlawanan rakyat makin membesar, menjadi gelombang tsunami, saat itulah para penguasa hanya ada dua pilihan bertahan dengan resiko diambil rakyat sebagai tawanan atau melarikan diri menjadi buron rakyat. Ahir dari akrobat politik ancaman kebencian (hate crime) akan berbalik arah menghantam dirinya ketika rakyat terpaksa harus mengambil alih kekuasaan dan kekuasaan Jokowi akan berahir tragis. Rakyat sudah bulat tekadnya bahwa kondisi politik saat ini sudah tidak ada pilihan untuk menormalkan kembali keadaan hanya ada satu pilihan \"PEOPLE POWER ATAU REVOLUSI\"
Komunikasi Yes, Koalisi No
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa DEMOKRAT mau dicaplok melalui Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Hingga hari ini, ada keraguan, Demokrat jadi dicaplok atau tidak. Kalkulasi ledakan tentu jadi pertimbangan. Ini soal politik. Hukum yang ditunggangi politik, itu hal biasa di negara ini. Dicaplok, lalu meledak, ini akan berpengaruh pada nasib bangsa. Juga nasib para penguasa. Plan A, sepertinya gagal. Plan B mulai dimainkan. Ada yang tawari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapres Ganjar. Bujuk AHY agar keluar dari koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Ini surga, tapi bisa jadi neraka. Surga, kalau tawaran itu benar-benar sampai pendaftaran. Lalu, Ganjar menang di pilpres 2024. Jika tawaran itu tidak sampai pendaftaran pilpres, ini akan jadi neraka. Seperti mengulang kasus pilpres 2019. Itulah PHP-politik. Akan selalu memakan korban di setiap pemilu. Anda pasti bertanya-tanya, siapa korban PHP di pilpres 2019. Silahkan cari informasinya. Jika AHY akhirnya daftar di pilpres 2024 sebagai cawapres Ganjar, tapi kalah, maka, dunia akan terasa jadi kiamat. Terlanjur distigma \"pengkhianat\", kalah lagi. Maju dua kali, kalah terus. Kalah di pilgub DKI 2017, lalu kalah di pilpres 2024. Sebelumnya, Hasto Kristianto, sekjen PDIP tegas mengatakan tidak akan mungkin PDIP berkoalisi dengan Demokrat, Nasdem dan PKS. Sekali lagi, tidak mungkin berkoalisi dengan tiga partai itu, termasuk Demokrat. Kalimat Hasto jelas dan tegas. Beritanya viral dan publik membacanya. Mendadak, AHY ditawari jadi cawapres Ganjar. Lalu, Puan Maharani ajukan proposal untuk ketemu AHY. Terus, apa makna dari kalimat Hasto Kristianto yang secara tegas mengatakan \"tidak mungkin PDIP berkoalisi dengan Demokrat?\" Beda kata, beda keputusan. Narasi Hasto masuk akal mengingat ada masalah psikologi yang cukup serius antara Megawati dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Megawati merasa dikhianati dengan pencapresan SBY di 2004. 19 tahun lalu. Dan selama 19 tahun hubungan Mega-SBY belum pernah membaik. Apakah tawaran ke AHY untuk menjadi cawapres Ganjar adalah manuver balasan PDIP kepada SBY? Demokrat masuk perangkap, lalu ditinggalkan begitu saja. Ini yang menjadi pertanyaan publik. Publik membaca bahwa tawaran agar AHY jadi cawapres Ganjar semata-mata adalah upaya menjegal Anies Baswedan nyapres. Itu saja. Demokrat tahu itu. SBY dan AHY juga sangat paham. Tawaran kepada AHY jadi cawapres rupanya dimanfaatkan oleh salah satu kader Demokrat untuk bermanuver. Tekan KPP untuk segera umumkan pasangan capres-cawapres. Apakah ini artinya Demokrat sedang menekan Anies umumkan AHY jadi cawapresnya? Kalau ternyata yang diumumkan jadi cawapres bukan AHY, lalu Demokrat keluar dari koalisi KPP? Bukankah ketum tiga partai sudah sepakat menyerahkan cawapres kepada Anies Baswedan selaku capres? Kenapa harus ada tekan menekan? Kenapa harus terus menerus ada manuver? Itulah politik. Jika komitmen menjadi dasar dalam bersikap, iman politik akan semakin kuat. Ini juga sekaligus akan memperkokoh koalisi dan lebih mudah untuk menggunakan energi menuju arena pertarungan. Satu kata: soliditas. Apapun godaan yang datang, dan akan bertubi-tubi disodorkan, idealnya koalisi akan tetap solid. Apalagi jika itu dipahami dan disadari sebagai sebuah jebakan, maka harusnya melahirkan tingkat kesolidan koalisi yang semakin tinggi. Setiap partai anggota koalisi punya ruang untuk melakukan komunikasi politik dengan partai dan tokoh manapun. Ini bagian dari dinamika yang tetap harus mendapatkan kesempatan dalam berdemokrasi. Satu hal yang harus menjadi prinsip jika koalisi ingin tetap utuh, bahwa komunikasi dengan partai dan tokoh manapun mestinya membuat koalisi semakin solid dan menambah kekuatan bagi koalisi. Ini bagian dari etika dalam menjaga komitmen koalisi, jika sungguh-sungguh ingin meraih kemenangan. Jadi, komunikasi Yes. Dengan siapapun. Tapi koalisi mesti tetap konsisten dengan apa yang telah ditandatangani. Ini berlaku bagi partai dan koalisi manapun. Di sini, para elit punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat. \"Satunya kata dengan perbuatan.\" Ini sikap yang ideal untuk dijadikan referensi oleh rakyat. Sampai di sini, keteladanan elit menjadi sangat penting. Sekali lagi, \"keteladanan\" bukan \"pengkhianatan\". Jakarta, 13 Juni 2023
Paripurna DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan 3 RUU
Jakarta, FNN - Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, menyetujui perpanjangan pembahasan terhadap tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yaitu RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi.\"Apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap tiga Rancangan Undang-Undang tersebut di atas sampai dengan Masa Persidangan I yang akan datang?\" kata Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus dalam Rapat Paripurna DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.Setelah itu, seluruh anggota DPR RI yang hadir menyatakan setuju perpanjangan waktu pembahasan ketiga RUU tersebut.Dia menjelaskan bahwa pimpinan Komisi III DPR RI meminta perpanjangan waktu pembahasan ketiga RUU tersebut sampai dengan Masa Persidangan I yang akan datang dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada 8 Juni.Sebelumnya, Lodewijk menuturkan bahwa pimpinan DPR telah menerima dua pucuk surat dari Presiden RI Joko Widodo tanggal 26 April, perihal permohonan pertimbangan atas pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBPP) negara-negara sahabat untuk RI.Pimpinan DPR, kata dia, juga menerima dua pucuk surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu perihal permohonan waktu penyampaian ikhtisar hasil pemeriksa laporan hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2022, serta surat perihal permohonan waktu penyampaian LHP, LKPP Tahun 2022 dan IHPS II Tahun 2022.Selain itu, lanjut dia, pimpinan DPR juga menerima empat pucuk surat dari DPD RI. Pada 31 Maret, yaitu surat perihal penyampaian hasil pengawasan DPD RI, dan penyampaian RUU usulan inisiatif DPD RI. Kemudian pada 22 Mei, surat perihal penyampaian pandangan DPD RI dan penyampaian hasil pengawasan DPD RI.\"Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku,\" kata dia.Selain perpanjangan pembahasan ketiga RUU di atas, Rapat Paripurna Ke-26 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 juga beragendakan Laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota BPK RI periode 2023-2028.Rapat Paripurna tersebut dihadiri 40 anggota dewan secara fisik, 200 anggota dewan secara virtual, dan 62 anggota dewan mengajukan izin sehingga total berjumlah 302 orang. Turut hadir pula Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.(ida/ANTARA)
Soal Rumor Kaesang Maju Pilkada 2024, Gibran Enggan Menanggapi
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi rumor Kaesang Pangarep yang akan maju Pilkada 2024. \"Tanya Kaesang,\" katanya di Solo, Jawa tengah, Selasa. Termasuk rencana Kaesang untuk bertemu dengan partai politik tertentu, ia enggan menanggapi-nya. Disinggung mengenai restu darinya untuk Kaesang, dikatakannya, yang seharusnya memberikan restu adalah warga. \"Yang merestui warga, bukan saya,\" ucapnya. Mengenai permintaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta Kaesang ikut sekolah partai di PDIP, Gibran enggan berkomentar.Putra sulung Presiden Jokowi tersebut meminta kepada wartawan untuk menanyakan secara langsung kepada Kaesang. \"Tanya Kaesang,\" ujarnya. Meski demikian, ia mengelak jika acara Komunitas KPop Festival yang di helat oleh Kaesang di Pamedan, Pura Mangkunegaran Solo beberapa waktu lalu menjadi ajang bagi adiknya untuk berkampanye. \"Kan orangnya nggak ada pas acara. Kampanye ngopo (kenapa), belum waktunya kok,\" katanya.Sebelumnya, melalui video pendek Kaesang mengatakan sudah mendapat restu dari keluarga untuk maju Depok pertama. Meski demikian, tidak ada penjelasan lebih detail terkait maksud dari Depok pertama. Selain itu, beberapa waktu lalu Kaesang mengaku akan menyiapkan strategi kampanye untuk terjun ke dunia politik secara maksimal. \"Melakukan sesuatu (harus, red.) all out,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Presiden Akan Mengumumkan Penyelesaian Kasus HAM Berat di Aceh
Banda Aceh, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan (\"kick off\") penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu secara nonyudisial di Aceh.\"Pada 27 Juni 2023, Presiden akan mengumumkan apa yang telah diselesaikan pemerintah terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu. Akan dilakukan \'kick off\' di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie,\" kata Mahfud di Kota Lhokseumawe, Senin.Lokasi peluncuran penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang dipilih Presiden Joko Widodo itu merupakan Tragedi Rumoh Geudong. Ini merupakan sebuah tragedi penyiksaan terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan aparat selama masa konflik Aceh (1989–1998).Tragedi ini terjadi di sebuah rumah tradisional Aceh yang dijadikan sebagai markas aparat di Desa Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam sedikitnya 12 peristiwa di masa lalu.Adapun tiga kasus pelanggaran HAM berat tersebut berasal di Aceh, yakni peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Pidie 1989, Peristiwa Simpang KKA Aceh Utara 1999, dan kejadian di Jambo Keupok Aceh Selatan 2003.Mahfud menegaskan bahwa penegakan hukum terkait pelanggaran HAM di Aceh tidak akan berhenti dan masih terus berjalan yang saat ini masih ditangani Tim Ad Hoc Komnas HAM.\"Kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak akan ditutup dan urusan pembuktian masih terus berjalan di pengadilan. Banyak yang harus dilakukan pemerintah terkait hal tersebut,\" katanya.Menurut Mahfud, korban pelanggaran HAM ada dari berbagai negara seperti Rusia, Jerman, Papua, dan daerah-daerah lain. Oleh sebab itu, pengumuman penyelesaiannya akan dipusatkan di Rumoh Geudong.Ia menyebutkan ada berbagai kasus dalam pelanggaran HAM tersebut, yakni seperti rumah, masjid, dan infrastruktur lainnya yang rusak nanti akan direhabilitasi fisiknya.\"Tidak hanya rehabilitasi fisik, pemerintah akan merehabilitasi sosial juga akan diberikan. Namun untuk totalnya saya belum tahu persis, itu ada bermacam-macam dan akan diumumkan Presiden,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
POPULER
