ALL CATEGORY
Bola, Politik, dan Agama
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta BOLA, agama, dan politik adalah fenomena universal. Di belahan dunia mana pun orang bermain bola, berpolitik, dan beragama. Masing-masing memiliki ceritanya sendiri-sendiri dari masa ke masa. Anak-anak suka bermain sepak bola. Ketika bola plastik masih langka, demikian pula bola karet, apalagi bola kulit, anak-anak kampung merangkai pelepah pisang kering untuk dijadikan bola. Bola demikian sudah cukup membuat mereka berpeluh campur debu dan bergembira ria. Permainan sepak bola makin seru dan lucu bila dilakukan dengan mengenakan kain sarung, atau bermain dengan bola berapi yang siap ditendang ke sana dan ke mari. Pertandingan sepak bola anak-anak antar kampung maupun sekolah terkadang diwarnai ketegangan, karena ada pihak yang dituduh berlaku curang. Maklum, semua pemain merangkap sebagai wasit. Dari antara anak-anak yang bermain bola demikian muncul bintang sepak bola, baik tingkat kampung, desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi maupun nasional. Pada era tahun 1970-an maupun sesudahnya orang mengenal bintang sepak bola Abdul Kadir dan kawan-kawan. Begitu pula bintang-bintang sepak bola terdahulu, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Di pentas dunia siapa yang tidak mengenal seniman dan mega bintang sepak bola Pele, Michael Platini, Diego Maradona, Rood Gullit, Zinedine Zidane, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Luis Figo, dan Lionel Messi. Tidak terkecuali pemain tim nasional era tahun 1980-an Rully Nere, Joko Malis, Robby Darwis, dan Bambang Nordiansyah, serta bintang-bintang timnas U-22 SeaGames 2023 yang baru saja berhasil memboyong piala ke Indonesia setelah penantian 32 tahun lamanya. Di balik gegap-gempita selebrasi kemenangan sebuah tim dalam sebuah laga, terdapat tragedi sepak bola yang amat sangat memilukan. Tragedi Estadio Nacional adalah paling kelam dalam sejarah sepak bola dunia. Terjadi pada 24 Mei 1964, dalam pertandingan Peru versus Argentina, memakan korban 328 jiwa dan 500 lainnya luka-luka. Di Indonesia terjadi tragedi usai pertandingan Arema FC vs Persebaya, Sabtu (1/10/2022). Jumlah korban Tragedi Kanjuruhan menjadi yang terbesar kedua dalam sejarah sepakbola dunia, yakni 131 jiwa. Sebelumnya, tragedi terbesar kedua dalam sepakbola dilaporkan terjadi pada 9 Mei 2001 di Stadion Accra Sports, Kinbu Road, Accra, Ghana, sebanyak 126 orang meninggal dunia. Sekian banyak nyawa manusia melayang karena bola. Seharusnya ada pihak yang mengaku paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Seperti halnya di panggung politik, di pentas sepak bola pun ada pihak-pihak yang mencari keuntungan bukan pada tempatnya. Menggunakan kesempatan dalam kesempitan, mengail di air keruh, dan menyalip di tikungan. Menyuap pemain, pelatih, ataupun wasit yang memimpin pertandingan untuk memenangkan dan/atau mengalahkan pihak lawan. Politik adalah usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik yang akan hidup bahagia, karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Kegiatan politik menyangkut cara bagaimana kelompok mencapai keputusan kolektif dan mengikat melalui pendamaian perbedaan-perbedaan di antara anggotanya. Kegiatan politik suatu bangsa bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama, Jimly Asshiddiqie, tak lelah menyuarakan perlunya penataan etika bernegara dan berpolitik. Absennya etika dalam bernegara menimbulkan konflik kepentingan dengan campur aduknya antara kewenangan di jabatan publik dan bisnis, antara jabatan institusional dan urusan pribadi. Meminjam teori Dr. Mulyadi, Dosen ilmu politik UI, terdapat oligarki kembar tiga, yakni oligarki politik (badut politik), oligarki ekonomi (bandar politik) dan oligarki sosial (bandit politik). Politik dalam bentuk paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang berkeadilan. Persepsi adil dipengaruhi oleh nilai-nilai serta ideologi dan zaman yang bersangkutan. Politik dalam bentuk paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan sendiri. Menurut Prof. Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, urusan radikalisme, terorisme, intoleransi, dan kekerasan banyak dikaitkan dengan agama dan umat beragama. Agama malah disebut produk impor layaknya barang dagangan. Ironisnya, ada sebagian golongan agama membeli isu radikalisme itu tanpa sikap kritis. Dalil dan fatwa keagamaan tentang radikalisme pun serta-merta dikeluarkan. Padahal, ranah lain tak kurang bermasalah dan menjadi sumber masalah kalau kita angkat secara objektif ke ruang publik. Agama dan umat beragama seolah jadi terdakwa. Agama dianggap sumber radikalisme dan benih konflik yang membelah warga bangsa. Hingga tumbuh pandangan kuat, janganlah membawa-bawa agama di ruang publik. Sementara ranah politik, etnik, kedaerahan, dan segala atribut lain ketika bermasalah dianggap biasa dan bukan sumber kegaduhan. Padahal, karena soal politik rakyat terbelah, gedung dibakar, konflik mengeras, dan kehidupan gaduh. Umat beragama menolak segala bentuk radikalisme atas nama apa pun, di mana pun, dan kapan pun, lebih-lebih yang memproduksi kekerasan dan tindakan merusak di muka bumi. Tak ada ruang sejengkal pun untuk perbuatan merusak di muka bumi, apalagi atas nama agama, kitab suci, nabi, dan Tuhan. Umat beragama niscaya mawas diri agar tidak terjebak pada keberagamaan yang bermasalah, supaya agama berfungsi, dan pemeluk agama berperan kuat sebagai penyebar nilai-nilai perdamaian, toleransi, inklusivitas, dan segala kebajikan. Jadikan agama sebagai rujukan nilai utama peradaban di negeri tercinta ini, bukan sebaliknya, sebagai pemicu perilaku keras dan konflik atas nama Tuhan. (*)
Hary Tanoe Jangan Jadi Menkominfo
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan DENGAN modal klaim 7 juta masyarakat Tionghoa akan dukung Capres pilihan Jokowi Hary Tanoesoedibjo Ketum Partai Perindo jumawa akan ditunjuk Jokowi sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G Plate dari Partai Nasdem. Keluar dari Istana terlihat Hary sumringah. Layak dan positifkah jika Hary Tanoe menjadi Menkominfo ? Jawaban cepatnya adalah tidak layak dan tidak positif. Jokowi meskipun memiliki hak prerogatif harus berfikir dalam untuk menunjuk Hary sebagai Menteri. Memaksakan kehendak tanpa fikir panjang bisa menjadi boomerang bagi Jokowi sendiri. Empat alasan tidak layak dan tidak positif jika Hary Tanoe menjadi Menkominfo pengganti Plate, yaitu : Pertama, Hary Tanoe bukan Ketum partai politik yang memenuhi syarat Parliamentary Threshold artinya Perindo tidak memiliki wakil di DPR. Sebagai partai yang \"tidak memenuhi syarat\" tidak layak Hary menjadi Menteri dalam konfigurasi Menteri dari partai politik. Bakal menimbulkan kecemburuan politik dari partai koalisi termasuk PDIP. Kedua, bila beralasan bahwa Hary Tanoe profesional di bidang komunikasi dan informasi karena berprofesi sebagai pengusaha media, maka justru itu yang membunuh profesionalitasnya. Di samping ia tokoh politik juga dipastikan akan ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Kelak semakin tidak profesional pekerjaan Hary sebagai Menteri Kominfo. Ketiga, membawa etnis Tionghoa sebagai kekuatan \'bargaining\' adalah blunder. Klaim 7 juta masyarakat Tionghoa akan dibelakang Jokowi merupakan jilatan berbahaya. Tionghoa yang Hary keluarkan dari kandang tentu negatif bagi bagi komunitas Tionghoa, bagi Jokowi dan bagi stabilitas politik negeri. Mempertajam sentimen etnik. Keempat, publik menilai urusan Jokowi hanya duit dan duit, sehingga harus habis-habisan merangkul pebisnis dalam kabinetnya. Diujung masa jabatan sebenarnya duit bukan penolong tetapi bisa menjadi penodong. Jokowi adalah sasaran tembak. Membunuh Plate untuk menghidupi diri melalui Hary bukan solusi tetapi kiriman peti mati. Jokowi jika menunjuk Hary Tanoe sebagai pengganti maka seperti berjudi. Pengganti Menteri semestinya dari partai koalisi khususnya PDIP. PDIP telah memberi andil bagi pengusutan dan penetapan tersangka Johnny Plate oleh Kejagung. Megawati akan lebih marah atas pilihan Hary sebagai Menkominfo. Maka janganlah Hary Tanoe menjadi Menteri Kominfo. Membawa politik identitas ke dalam pemerintahan adalah menambah kuat permusuhan dan perlawanan terhadap etnik Tionghoa. Hari Kebangkitan Nasional 2023 yang bertema \"Semangat untuk Bangkit\" bukanlah hari bangkit masyarakat Tionghoa apalagi hari bangkit seorang Hary. Akan tetapi itu adalah hari bangkit pribumi untuk melawan penjajah. Bangkit secara nasional demi kedaulatan rakyat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-115. Bandung, 20 Mei 2023
Turbulensi Pesawat Presiden dalam Bahaya
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"Hatimu sejuk ketika segalanya tenang, namun kelak dunia yang menakjubkan, yang misterius akan membuka mulutnya bagimu, seperti ia akan membukanya bagi semua orang dan engkau akan menyadari bahwa cara caramu yang pasti ternyata sama sekali tidak pasti. Sikap pengecut menghalangi kita dari menelaah dan memanfaatkan nasib kita sebagai manusia\" (Carlos Castaneda, 172). MEMIMPIKAN keselamatan atau mengharapkan masa depan yang lebih baik, harus berani menghadapi urusan di depan mata dengan jujur, tidak boleh menjadi pengecut. Setiap masalah bukan berada pada orang di sekelilingnya, memainkan ada pada dirinya. Seorang pengecut selalu membela diri, ber-apologi menutup kelemahannya dengan cerita bohong, melempar kesalahan, kelemahan dan kelemahannya kepada orang lain, semuanya akan sia Kematian adalah misteri , lupa kematian manusia bisa datang setiap saat dan mimpi hidup tidak akan berahir manusia bisa menjadi liar memburu kekayaan, kekuasaan dengan segala cara seolah akan hidup selamanya . Ilusi waktu yang tak terbatas dan kehidupan yang kosong nilai nilai agama, sangat mudah masuk pada kehidupan hedonis. Hidupnya menjadi liar asal mendapatkan kekuasan, kesenangan, kebahagiaan dengan standar hidup dunia semata. Jokowi harus menyadari kekuasaan ada batasnya, dan imbas dari kekuasaan baik dan buruk tidak bisa di definisikan dengan rekayasa buatan, apalagi dengan sikap pengecut. Apabila nilai keberhasilan kepemimpinan hanya dengan standar manipulasi angka angka survey sewaan, itu pengecut. Jokowi telah berada di medan maut secara terbuka terkepung pada pilihan sulit. Penilaian kegagalan dalam mengelola dan mengendalikan kekuasan adalah hak mutlak pemilik mandat kekuasaan yaitu rakyat Kegagalan sebagai presiden adalah semacam bentuk kematian psikis yang terus menerpanya. Apabila ada kesadaran memperbaiki mungkin bisa landing dengan aman. Hanya dengan waktu dan rekan jejak selama ini harapan landing dengan mulus akan kesulitan. Turbulensi pesawat berpotensi oleng indikasi politiknya sangat besar dan kuat, presiden harus menanggung resiko politik terburuk sepertinya tidak bisa dihindari. Terpulang pada Jokowi sendiri, apa yang harus terjadi pasti akan terjadi , sekedar membaca, merenung adalah sia sia. Akan selamat atau binasa, adalah ketika mengetahui ada kekeliruan tidak menyadari dan memperbaiki diri, bahkan terus berjalan dengan angkuh, sombong dan lupa diri. Ini sangat berbahaya . Semoga itu tidak terjadi, tetapi kalau presiden terus menerjang arus nurani rakyat, \"turbulensi pesawat Presiden dalam bahaya\" keadaan terburuk bisa terjadi.(*)
Setelah Hampir 2 Tahun, Polisi Membuka Hotline untuk Mengungkap Pembunuhan di Subang
Bandung, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengadakan hotline khusus dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, Jawa Barat, guna mengungkap kasus itu setelah hampir dua tahun belum menemukan titik terang. Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Ibrahim Tompo mengatakan masyarakat bisa menghubungi nomor tersebut apabila mengetahui informasi-informasi mengenai kasus pembunuhan itu. Menurutnya nomor yang bisa dihubungi yakni 0822-4646-9946, yang dihubungkan langsung ke Direktorat Reserse Kriminal Umum. \"Memang berbagai langkah yang kita lakukan, spirit yang sama mengungkap secepatnya perkara ini,\" kata Ibrahim di Bandung, Jawa Barat, Jumat. Ibrahim mengatakan dalam kurun waktu dua bulan sebelumnya, saksi yang diperiksa bertambah dari sebanyak 121 orang menjadi 124 orang. Sehingga dia mengatakan penyelidikan kasus itu terus berjalan meski sudah hampir dua tahun berlalu. Dia mengatakan proses penyelidikan kasus itu dilakukan secara akuntabel dan prosedural. Sehingga dia menyebut pihaknya tidak bisa menetapkan tersangka secara sembarangan. \"Penerapan seseorang sebagai tersangka itu mempunyai pertanggungjawaban hukum sehingga penyidik tidak boleh gegabah menetapkan seseorang sebagai tersangka,\" kata dia. Sejauh ini, pihaknya telah memeriksa 49 sampel DNA dari sejumlah saksi terkait kasus itu. Namun dari pemeriksaan itu menurutnya belum ada DNA yang identik. \"Posisi pada saat sekarang dari sekian banyak pemeriksaan laboratorium forensik semua masih berstatus non-identik,\" katanya. Sebelumnya pada Rabu (18/8/2021), warga Kabupaten Subang dikejutkan dengan temuan mayat ibu dan anak bersimbah darah di dalam bagasi mobil. Polisi memastikan mayat tersebut merupakan korban pembunuhan. Dua jasad ibu dan anak itu ditemukan di bagasi mobil jenis Toyota Alphard di Dusun Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Identitas keduanya diketahui merupakan Tuti (55) dan anaknya Amelia Mustika Ratu (23).(sof/ANTARA)
Bareskrim Mendalami Dugaan Penipuan Penjualan Tiket Online Coldplay
Jakarta, FNN - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri melakukan penyelidikan untuk mendalami dugaan penipuan pada penjualan tiket online konser band asal Inggris, Coldplay.“Kami sedang melakukan penyelidikan untuk mendalami dugaan penipuan yang terjadi,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adi Vivid A Bactiar, Kamis.Menurut Vivid, dugaan penipuan tersebut terendus oleh pihaknya melalui Patroli Siber yang dilakukan Dittipidsiber Bareskrim Polri.“Kami mendengar dan menemukan ada dugaan penipuan penjualan tiket online Coldplay melalui hasil Patroli Siber,” katanya.Atas temuan itulah, lanjut Vivid, pihaknya melakukan penyelidikan untuk mendalami dugaan tersebut.Meski begitu, Vivid mengimbau masyarakat yang menjadi korban untuk melaporkan secara resmi kepada Bareskrim Polri, agar kasus tersebut bisa ditangani secara maksimal.“Kami mengimbau jika masyarakat menjadi korban agar segera membuat laporan resmi agar bisa kami tangani secara maksimal,” ujarnya.Untuk mencegah penipuan tersebut, kata Vivid, pihaknya juga akan mengundang penyedia jasa penjualan tiket resmi untuk dimintai keterangan.“Akan mengundang penyedia jasa penjualan tiket resmi untuk mendapat keterangan dalam mendukung pengungkapan dugaan penipuan tiket online,” ujarnya.Diberitakan sebelumnya, belum sampai 10 menit sejak tiket prajual konser Coldplay di Jakarta dimulai, antrean pembelian tiket sudah penuh.Pembelian tiket prajual konser Coldplay Jakarta melalui situs resmi dimulai tepat pukul 10.00 untuk pembayaran melalui BCA. Tiket prajual berlaku pada 17-18 Mei.Sementara itu, penjualan tiket Coldplay Jakarta untuk umum akan berlangsung mulai 19 Mei pukul 10.00 WIB.Konser Coldplay “Music of The Spheres World Tour 2023” di Jakarta akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada 15 November mendatang.Tiket dijual mulai dari Rp800 ribu untuk kategori termurah hingga kategori Ultimate Exprience sebesar Rp11 juta. Harga tersebut belum termasuk pajak 15 persen, biaya layanan lima persen dan biaya lainnya.Konser Coldplay pada 15 November nanti akan menjadi penampilan perdana band asal Inggris Raya itu di Jakarta.Sementara itu, tiket konser Coldplay seharga Rp11 juta terjual dalam waktu kurang dari satu jam.Di sini lain, ramai di sosial media banyak warga yang mengaku jadi korban penipuan penjualan tiket online Coldplay.(sof/ANTARA)
Dua Saksi Diperiksa KPK Terkait Kasus LNG Pertamina
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina Tahun 2011-2014. \"Hari ini (19/5) pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan LNG di PT Pertamina Tahun 2011-2014,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat. Ali mengatakan dua saksi tersebut adalah Marcus Daniel Leleury selaku Manager Trading PPT ETS Tahun 2015–2018 dan Budi Santoso selaku LNG Transportation Manager. \"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan,\" kata Ali.Terkait perkembangan penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa tiga saksi dari pihak PPT Energy Trading Co Ltd (PPTET) untuk dimintai keterangan pada Kamis (23/2). Tiga saksi tersebut adalah General Affairs Officer PPT Energy Trading Co. Ltd Eva Widiawati Dale, LNG Operation Officer PPT Energy Trading Co. Ltd Rene Pascal Manggala, dan Accounting and Finance Officer PPT Energy Trading Co. Ltd Hana Maria Sapulete.Pada awal tahun 2023, lembaga antirasuah memastikan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina Tahun 2011-2014 masih berjalan. \"Terkait dengan LNG, saya katakan ini masih dalam proses penyidikan,\" kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/1). Sebelumnya pada Juni 2022, Ketua KPK Firli Bahuri menginformasikan pihaknya sedang menyidik kasus tersebut. Namun, sampai saat ini pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka belum diumumkan maupun dilakukan upaya paksa penahanan. Dalam proses penyidikan suatu kasus, Firli mengatakan KPK mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk membuat terang suatu peristiwa pidana. Hal tersebut dilakukan dalam penyidikan kasus LNG tersebut. \"Sekali lagi ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang, mencari, mengumpulkan keterangan, dan bukti-bukti. Dengan bukti-bukti itu membuat terang suatu peristiwa pidana, baru kami temukan tersangkanya,\" ucap Firli.(sof/ANTARA)
Selama Kuartal I-2023, Ditjen Imigrasi Menerbitkan 1,5 Juta Buku Paspor
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencatatkan penerbitan 1.595.096 buku paspor atau rata-rata 13.292 paspor terbit setiap hari selama kuartal I-2023. Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim mengatakan jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 38 persen dibandingkan rata-rata penerbitan harian paspor sebelum pandemi. Adapun pada tahun 2019, jumlah paspor yang terbit setiap harinya, baik di dalam maupun luar Indonesia hanya sebanyak 9.630 paspor. “Saya lihat peningkatan permohonan paspor sangat signifikan. Ekonomi membaik, masyarakat rindu bepergian. Umrah haji, kuliah, bekerja, wisata, dan sebagainya. Saya kira ini jadi salah satu penyebab Kantor Imigrasi ramai didatangi pemohon,\" ujar Silmy dalam keterangan resminya, Jumat. Menurut dia, perekonomian yang mulai membaik pascapandemi COVID-19 ditandai menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya peningkatan jumlah ini. Tidak hanya itu, tren ini bisa menjadi indikator semakin berkembangnya masyarakat Indonesia. “Kepemilikan paspor memungkinkan pemegangnya bepergian lintas negara, bahkan lintas benua. Peningkatan jumlah penerbitan paspor menunjukkan animo masyarakat untuk melihat dunia dan lebih maju,” katanya.Saat ini Ditjen Imigrasi fokus pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan keimigrasian, di antaranya layanan paspor. Upaya yang dilakukan di antaranya perbaikan dan penyempurnaan aplikasi M-paspor; layanan percepatan paspor; dan layanan paspor akhir pekan yang dihadirkan satuan kerja keimigrasian. Layanan paspor di akhir pekan, katanya. menyasar masyarakat yang tidak sempat mengurus paspor pada hari-hari biasa. Inovasi ini mencakup permohonan paspor biasa, penggantian, maupun percepatan paspor satu hari selesai. Fasilitas ini bisa ditemukan di beberapa pusat perbelanjaan di DKI Jakarta serta Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Silmy menargetkan di akhir tahun 2023 paspor elektronik akan dapat dilayani di Kantor Imigrasi seluruh Indonesia. “Kami sedang mengupayakan perbaikan dan penyempurnaan layanan keimigrasian demi jaminan kepastian layanan untuk masyarakat Indonesia. Di akhir tahun 2023, kami harapkan permohonan paspor elektronik bisa dilayani di seluruh Kantor Imigrasi,” tutup dia.(sof/ANTARA)
Sekjen Nasdem Jadi Tersangka Korupsi, Jegal Anies atau Tumbangnya Presiden Jokowi?
Oleh Ir. Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik PARTAI Nasdem diguncang dan terguncang hebat, bahkan Nasdem akan dibubarkan oleh ketua umumnya sendiri yaitu Surya Paloh. Surya Paloh berkomitmen bahwa Nasdem akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap partainya jika terdapat kader yang terlibat dalam kasus korupsi, bahkan saat itu mengatakan dirinya akan membubarkan Partai Nasdem. Hal ini diucapkannya usai memberikan pembekalan pada caleg dari Partai NasDem di Hotel Mercure Ancol Jakarta, 03 Juni 2015 silam. Dibubarkankah Nasdem oleh Surya Paloh pasca penangkapan Johnny G Plate pada tanggal 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi menara BTS jaringan 4G? Mempertanyakan hal ini sama saja dengan mempertanyakan janji-janji Jokowi saat kampanye tidak akan impor beras tapi sampai dengan menjelang akhir dua periode jabatan presiden masih saja melakukan impor beras. Jangankan berhasil tidak impor beras, meningkatkan produktivitas petani saja sulit dilakukan karena subsidi pupuk sangat dibatasi. Seharusnya Presiden menunjukkan keberpihakan atau memberikan stimulus pada petani atau penggiat pertanian khususnya pangan, tapi yang terjadi malah sebaliknya, tahun 2023 subsidi pupuk sangat dibatasi dan malah pembeli mobil listrik baru diberi subsidi. Pernyataan Surya Paloh akan membubarkan partainya bila ada kadernya yang terlibat korupsi disampaikannya merupakan kata- kata untuk memotivasi kadernya yang akan menjadi caleg agar tidak melakukan korupsi ketika menjadi anggota legislatif, tapi jika kadernya tetap melakukan korupsi maka memang ada hal yang di luar kemampuannya atau tidak bisa memberikan jaminan pada tingkah laku kadernya di kemudian hari, apalagi kasus korupsi tidak hanya terjadi di Partai Nasdem, demikian Surya Paloh menegaskan. Bila mentersangkakan Johnny G Plate Sekjen Nasdem, merupakan skenario untuk menjegal Anies sesungguhnya hal ini lebih membahayakan lagi bagi partai Nasdem selain janji Surya Paloh. Banyak argumen bagi Paloh untuk menghindar dari janjinya sebagaimana Presiden Jokowi yang juga tidak bisa menempati janji-janjinya. Merujuk pada yang diungkapkan oleh jaksa Agung HM Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung pada Jumat 23 Maret 2018 bahwa partai politik dilarang menerima aliran dana hasil kejahatan dalam bentuk apapun, terutama korupsi, bila terbukti maka parpol bisa dipidanakan dan dibubarkan. Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan terus mendalami aliran dana dalam dugaan kasus korupsi Johnny G Plate ke partai politik tertentu. Pernyataan Kejagung ini dapat diduga diarahkan ke partai Nasdem mengingat jabatan Johnny G Plate. Surya Paloh menyambut tantangan Kejagung dengan mempersilakan Kejagung untuk mencari adanya aliran dana dugaan korupsi Johnny G Plate yang mengalir ke partainya. Paloh menekankan Nasdem mendukung Kejagung mengusut aliran dana dugaan korupsi tersebut. Sebab, Nasdem ingin agar transparansi dilakukan secara menyeluruh. \"Partai ini ingin transparansi seutuhnya. Sekali lagi, saya katakan transparansi. Periksa seluruh kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan. Dari barat timur. Atas bawah. Siapa saja yang terlibat,\" ujar Paloh dalam jumpa pers di Nasdem Tower, Rabu (17/5/2023). Pernyataan Surya Paloh ini mengisyaratkan untuk buka bukaan secara total, tanpa kompromi dan pandang bulu. Ibarat api perang telah disulut membakar pihak yang terkait dan saling berhadapan, tantangan Surya Paloh ini di satu sisi dapat menjadi sebab terjegalnya Anies Rasyid Baswedan apabila ditemukan bukti yang meyakinkan adanya aliran dana masuk ke partai Nasdem yang berakibat pembubaran partai Nasdem atau berakibat sebaliknya, bila aliran dana korupsi tersebut mengalir ke banyak pihak termasuk partai- partai pendukung pemerintah lainnya atau pejabat pemerintah terkait. Tentunya Nasdem tidak ingin masuk jurang sendirian, Nasdem akan bersikap totalitas melawan upaya penjegalan terhadap partainya. Sikap totalitas inilah yang dapat menjadi boomerang bagi pihak-pihak yang ingin menjegal partai Nasdem dalam hal ini pencapresan Anies Rasyid Baswedan. Karena ini menyangkut pencapresan Anies maka tentunya partai partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Demokrat dan PKS berserta simpatisan dan relawanya tidak akan tinggal diam. Mereka bukan untuk membela pelaku korupsi tapi berkolaborasi untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya dan melawan ketidakadilan dalam penegakan hukum terutama pidana korupsi, maka terjadilah bongkar-bongkar borok korupsi di tubuh pemerintahan paling tidak dua periode presiden Jokowi. Apakah ini pertanda akan tumbangnya kepemimninan Presiden Jokowi sebelum waktunya? Waktu pulalah yang akan menentukan. Akan terjegal pulakah Anies Rasyid Baswedan akibat kasus korupsi Johnny G Plate apabila terbukti dengan menyakinkan adanya aliran dana masuk ke Partai Nasdem? Jawabnya Insya Allah tidak, Setya Novanto mantan ketua umum Partai Golkar terpidana kasus korupsi tapi partai Golkar masih berdiri eksis hingga saat ini. Sesuai Undang-undang No 2 tahun 2008 dan dan UU No 2 tahun 2011 pasal 40 dan 47 sanksi penggunaan sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun pidananya dikenakan pada orang bukan korporasi atau badan hukum tertentu. Partai dapat dibubarkan atas keinginan sendiri atau dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jumat 19 Mei 2023 (Naskah juga dilihat pada Youtube Duo Laksma)
Nasdem Ditendang, Nasdem Melawan
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa JOHNNY G Plate jadi tersangka. Langsung ditahan dan diborgol. Dipakain rompi merah rose. Kejagung memamerkan Johnny G Plate ke media. Ini loh Menkominfo dan sekaligus Sekjen Nasdem tersangka korupsi. Itu mungkin yang ingin disampaikan ke publik. Biasa! Pejabat korupsi itu biasa. Yang apes ditangkap. Yang kurang apes disandera dan dijadikan tahanan luar. Sekarang lagi musim sandera. Beruntung yang dapat perlindungan. Si A disebut-sebut dalam persidangan, bebas. Si B, dilaporkan oleh BPK, juga melenggang. Kejagung bilang: gak segan-segan akan periksa si menteri C, sekaligus ketua umum partai. Sampai sekarang juga belum diperiksa. Entah akan diperiksa kapan. Penegakan hukum kita memang lumayan unik. Banyak drama. Orang bilang: inilah seninya. Manuver politik semakin kentara ketika ikut bermain-main di lapangan hukum. Any way, kita sepakat korupsi harus diberantas. Para koruptor harus ditangkap. Siapapun mereka, dalam posisi apapun, dan dari partai manapun. Tidak boleh pilih-pilih, dan tidak boleh jadi alat negosiasi. Tangkap! Johnny G Plate sudah jadi tersangka. Diborgol dan ditahan. Kejagung janji akan menelusuri ke mana dana itu mengalir. Surya Paloh, Ketum Partai Nasdem mendukung. Totally. Harus dituntaskan, dan ditelusuri ke mana saja uang itu mengalir. Perseorangan, institusi, bahkan partai Nasdem sendiri siap diperiksa. Namun satu kata: harus transparan. Tindak semua yang terlibat, siapapun, tanpa tebang pilih. Begitu tegas Surya Paloh. Jangan si A diperiksa, si B bebas. Si C di-BAP, si D melenggang. Gak boleh seperti itu. Hukum harus tegak buat semuanya. Tanpa terkecuali. Jika ada orang partai dan anggota DPR yang terlibat, panggil. Siapapun yang terima aliran uangnya, seret ke pengadilan. Ini tantangan buat Kejagung. Sejauh mana komitmen Kejagung melakukan penegakan hukum dengan adil dan transparan. Rakyat ikut mendukung. Semua sepakat: Tuntaskan! Kejar siapapun yang ikut menikmati aliran uang 8 triliunan itu. Sampai di mana komitmen Kejagung mengusut tuntas kasus ini? Seberapa independen dan transparan Kejagung membongkar kasus ini? Bukan hanya kasus di Menkominfo, tapi juga kasus-kasus di kementerian lainnya. Inilah yang ditunggu semua pihak. Tidak boleh main-main. Semua harus dibongkar. Bongkar, bongkar dan bongkar. Biar negeri ini bersih dari korupsi. Terutama korupsi yang gede-gede. Jika di kemudian hari, ternyata Kejagung tidak menuntaskan kasus ini secara transparan, alias omong kosong, maka curiga rakyat seolah mendapatkan pembenaran bahwa kasus ini hanya ingin menyudutkan Nasdem karena mengusung Anies Baswedan. Kasus ini sudah dua tahun diperiksa. Begitu butuh waktu lama untuk menetapkan Johnny G Plate jadi tersangka. Haruskah selama itu? Ini juga dipertanyakan publik. Publik tahu. Nasdem mendapatkan tekanan berulangkali setelah mendeklarasikan Anies Baswedan. Beberapa kali ditemui utusan istana agar Surya Paloh mencabut dukungannya kepada Anies Baswedan. Surya Paloh bergeming. Tetap pada pendiriannya dan bertahan. Politisi asal Aceh ini nyatakan dengan tegas: TIDAK AKAN PERNAH MENCABUT DUKUNGANNYA KEPADA ANIES BASWEDAN UNTUK PILPRES 2024. Surya Paloh kekeuh. Ia pegang komitmen atas dikungannya terhadap Anies. Ada yang marah. Kenapa marah? Publik menduga karena mereka cemas jika Anies Baswedan jadi presiden. Kok cemas? Kalau mereka tidak punya salah, kenapa harus cemas? Pertanyaan bagus. Terlalu kompleks untuk dijelaskan. Yang pasti, kalau Anies Baswedan jadi presiden, tidak saja akan banyak perubahan yang terjadi, tetapi juga akan banyak dinamikanya. Anies Baswedan, dikenal sebagai sosok yang tidak bisa kompromi jika itu menyangkut pelanggaran terhadap aturan dan hukum. Itu prinsip dan bahkan jadi karakter Anies. Reklamasi menjadi salah satu korbannya. Anda tahu, gara-gara Anies hentikan reklamasi, ada sejumlah orang marah besar. Go ahead. Anies hadapi. Ini telah menguji nyali Anies sebagai gubernur DKI. Anda bisa bayangkan jika Anies Baswedan kelak menjadi presiden, maka akan ada reklamasi-reklamasi lain yang akan menjadi korban berikutnya. Tidak hanya proyeknya, mungkin juga orang-orang yang terlibat dan maling di proyek itu. Ngeri bukan? Ini mungkin yang menjadi alasan paling krusial untuk jegal Anies. Salah satu cara yang dianggap efektif jegal Anies adalah menekan Nasdem via ketumnya. Ternyata, ini gagal. Surya Paloh melawan. Tonton Metro TV hari ini, semakin kritis. Ada yang seloroh: Metro tv sudah kembali ke jalan yang benar. Yang lain bilang: Metro TV sudah jadi TV swasta, bukan TVRI lagi. Namanya juga seloroh. Meski seloroh, ini menggambarkan realistas yang ada. Kapan Metro TV tidak lagi jadi TVRI? Sejak pertemuan terakhir Surya Paloh dengan Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Dari situ, genderang perang sudah dimulai. Apa yang terjadi pada Johnny G Plate tiga hari lalu, tampaknya sudah sepenuhnya disadari oleh Surya Paloh dan Partai Nasdem. Bahwa prahara ini akan terjadi. Sangat disadari oleh Surya Paloh bahwa ini menjadi bagian dari konsekuensi mengusung Anies Baswedan. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Begitu kira-kira pesan yang ingin disampaikan Surya Paloh. Jakarta, 18 Mei 2023
KPK Akan Mengklarifikasi LHKPN Kadinkes Lampung Pekan Depan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung Reihana pada pekan depan. \"Minggu depan pastinya,\" kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dihubungi di Jakarta, Jumat. Pahala menyebut klarifikasi LHKPN milik Reihana akan dilakukan setelah melihat hasil pengumpulan data oleh lembaga antirasuah ini. Dia mengatakan bahwa KPK telah mengirimkan tim ke Lampung untuk mengumpulkan informasi lapangan mengenai harta kekayaan yang bersangkutan. \"Tim baru ke Lampung, jadi kita lihat dulu hasil Lampung-nya, baru undang lagi beliau (Reihana), ya. Kemarin sudah tim berangkat ke sana, sekalian kumpulin informasi dari lapangan,\" kata Pahala. Sebelumnya, Kadinkes Lampung tersebut meminta lembaga antirasuah menunda jadwal klarifikasi LHKPN miliknya.\"Benar. Informasi yang kami terima dari tim, beliau (Reihana) meminta penundaan jadwal,\" ujar Juru Bicara KPK Ipi Maryati dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat. Reihana sedianya akan diklarifikasi yang kedua kalinya oleh KPK pada hari ini. Namun, kata Ipi, Kadinkes Lampung tersebut meminta ditunda lantaran membutuhkan waktu untuk mempersiapkan data pendukung. \"Masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan data dan dokumen pendukung yang harus dilengkapi,\" terang Ipi. Reihana telah memenuhi undangan KPK untuk mengklarifikasi LHKPN miliknya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, (8/5). Usai menghadiri klarifikasi tersebut, Reihana irit bicara dan tidak berkomentar saat ditanya soal tudingan gaya hidup mewah yang dialamatkan warganet terhadap dirinya. Nama Reihana menjadi sorotan publik setelah warganet dan sejumlah akun media sosial menyoroti soal gaya hidup mewahnya dan soal dirinya yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selama 14 tahun.(ida/ANTARA)
