ALL CATEGORY
Narkotika Flakka Belum Terdeteksi Beredar di Indonesia
Badung, Bali, FNN - Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose menyatakan narkotika jenis baru flakka belum terdeteksi masuk dan beredar di Indonesia. \"Secara umum belum ada di kita. Tapi mungkin ada para pelaku kita yang menggunakan tetapi seperti di itu (Philadelphia) karena mereka mencari yang disebut dengan NPS (new psychoactive substances),\" kata Golose usai membuka kejuaraan tenis meja internasional, Smash On Drugs (SOD) International Table Tennis Championship 2023 di Auditorium Widya Sabha, Universitas Udayana, Badung, Bali, Sabtu. Flakka adalah obat psikoaktif sintesis pada umumnya mengandung sediaan senyawa katinona yang berasal dari \'obat tranq\' atau dikenal dengan zylazine (obat penenang hewan). Golose mengatakan narkotika jenis flakka merupakan salah satu dari varian narkotika jenis baru atau new psychoactive substances yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia.Yang paling nyata dari efek narkotika flakka tersebut terjadi di Philadelphia, dimana pemakaian narkotika flakka membuat banyak pemakainya seperti zombie berjalan tanpa arah, melamun bahkan banyak yang pingsan. Meskipun belum terdeteksi di Indonesia namun, Golose tetap mewaspadai semua pihak akan adanya potensi peredaran narkotika tersebut. Golose menyatakan narkotika jenis baru yang paling banyak beredar di Indonesia dan menyasar kelas bawah adalah tembakau sintesis atau lebih dikenal tembakau gorila. \"Kami pantau yang banyak beredar sekarang yang masuk ke kalangan bawah adalah sintetik kanabis. Dicampur-campur segala macam itu yang disebut tembakau gorila,\" kata mantan Kapolda Bali tersebut. Tembakau gorila menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), lembaga PBB yang khusus menangani kejahatan narkoba, synthetic cannabinoid (ganja sintetis) berbentuk seperti serbuk kristalin yang berwarna putih, abu-abu bahkan coklat kekuningan. Pada umumnya senyawa ganja sintesis tersebut larut dalam pelarut organik seperti metanol, etanol, acetonitril, etil asetat dan aseton sehingga setelah larut akan dengan mudah disemprotkan ke dalam bahan lain, seperti daun-daunan herbal termasuk tembakau. Menurut keterangan Golose, BNN sendiri mendata bahwa dari 1.150 jenis narkotika yang beredar di dunia, 91 jenisnya telah beredar di Indonesia. Puluhan jenis narkotika tersebut sudah diatur penggunaannya dalam Permenkes Nomor 5 Tahun 2020, namun yang lainnya belum diatur secara resmi oleh pemerintah. Dia pun meminta masyarakat untuk tidak mencoba menggunakan narkotika jenis apapun agar tidak terjebak dalam penggunaan narkotika yang membahayakan kesehatan tubuh.(ida/ANTARA)
Akhmad Munir Siap Maju pada Pemilihan Ketua Umum PWI Pusat
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Bidang Daerah PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan siap maju sebagai calon Ketua Umum PWI Pusat dalam kongres yang akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, pada September 2023.\"Saya siap maju dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum PWI Pusat Periode 2023-2028,\" kata Akhmad Munir yang juga Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA di Jakarta, Sabtu.Sebelumnya Akhmad Munir dilamar PWI Jawa Timur untuk diusung sebagai calon Ketua Umum PWI Pusat.Menurut Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim bahwa PWI dari beberapa provinsi telah berkomitmen mendukung Akhmad Munir dalam kongres mendatang.\"Saya mengapresiasi sekaligus menyampaikan terima kasih kepada PWI Provinsi Jatim atas lamaran dan dukungannya untuk menjadi Ketua Umum PWI Pusat Periode 2023-2028, \" kata Cak Munir, sapaan akrab Akhmad Munir.Mantan Ketua PWI Jatim dua periode ini menyatakan sebagai kader yang lahir dari rahim PWI Jatim dan mengantarkan sampai ke PWI Pusat tentu menjadi sebuah amanah dan kepercayaan yang luar biasa, namun sekaligus menjadi tantangan demi kebaikan dan kemajuan PWI ke depan.Menurut Cak Munir, PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia ke depan memiliki tantangan yang cukup besar dalam menjaga eksistensi dan relevansinya di tengah kemajuan zaman dan teknologi informasi yang sangat pesat ini.\"Keberadaan PWI harus terus menjaga relevansinya dengan setiap zaman, \" kata Cak Munir.Menurut dia, saat ini PWI berada dalam era kemajuan teknologi informasi, digitalisasi, dan perubahan \"landscape\" di industri media dan di saat bersamaan pula terjadi membanjirnya informasi di berbagai platform media sosial dan hegemoni media platform global.Ia mengatakan disrupsi di bidang informasi tak terelakkan. Cukup banyak informasi yang menjadi simpang siur kebenarannya karena diwarnai berita bohong atau hoaks.\"Di sinilah peran wartawan harus menjadi pemberi dan penyebar informasi yang benar dan akurat melalui beragam platform medianya masing-masing, \" ujarnya.Di sinilah, sambung Cak Munir, kehadiran PWI untuk terus dan berkelanjutan melakukan konsolidasi seluruh anggotanya dalam meningkatkan kepatuhan dan melaksanakan regulasi organisasi, kode etik jurnalistik, kode perilaku, dan peraturan pers lainnya, sekaligus mengasah kemampuan jurnalistiknya agar menjadi wartawan yang profesional, berintegritas, dan bermartabat.Cak Munir mengatakan PWI sebagai organisasi wartawan sejak 1946 sudah besar jasanya kepada bangsa ini.\"Kontribusi besar PWI inilah yang perlu terus dijaga melalui kerja jurnalistik profesional dengan menyajikan berita dan informasi yang mencerdaskan masyarakat dan membangun bangsa dan negara,\" katanya.(ida/ANTARA)
Sandiaga Uno Direkomendasikan oleh PPP Menjadi Cawapres Ganjar Pranowo
Jakarta, FNN - DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merekomendasikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PPP Muhamad Arwani Thomafi dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI PPP di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu. \"Kami akan bacakan rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional Ke-6 terkait dengan pemilihan presiden bahwa Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan Saudara Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Umum 2024,\" ujar Arwani. Arwani mengungkapkan bahwa dalam Rapimnas VI PPP ini mengusulkan dua nama cawapres, yakni Sandiaga Uno dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono. Namun demikian, katanya, Mardiono memilih untuk fokus dalam mengawal seluruh proses kerja partai guna memenangkan Pemilu 2024. Ia mengungkapkan Mardiono akan memastikan seluruh aparatur partai dan para calon anggota legislatif (caleg) bekerja secara maksimal. \"Beliau memutuskan untuk fokus sebagai komandan tertinggi, panglima tertinggi di dalam memenangkan pemilu PPP dalam Pemilu 2024,\" jelasnya. Ia mengatakan bahwa Mardiono diamanatkan untuk memperjuangkan Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. \"PPP mengamanatkan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk menyampaikan dan memperjuangkan Sandiaga Salahudin Uno sebagai cawapres kepada Ketua Umum PDIP Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri untuk mendampingi capres Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024,\" tambah dia. Sebelumnya, Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono mengaku tak ingin tergesa-gesa mengusung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024. \"Ya, itu nanti kami lihat. Karena PPP ini memiliki mekanisme yang sudah ditentukan dan PPP selalu taat konstitusi partai,\" ujar Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu (14/6). Menurut dia, PPP dalam mengambil keputusan besar yang nantinya akan menyangkut pada kepentingan bangsa dan negara harus sesuai mekanisme yang ada. Hal ini juga akan menjadi pembahasan pada setiap kantor DPP PPP yang ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Jokowi Memang Sangat Pantas Dipenjara
Oleh Sholihin MS - Pemerhati Sosial dan Politik JOKOWI tampaknya telah nekad menghanyutkan dirinya untuk melakukan segala cara demi mengamankan segala dosa-dosa politiknya termasuk membangun dinasti politik keluarga. Sudah terlalu banyak dosa politik Jokowi dan pelanggarannya terhadap konstitusi dan aturan hukum yang lain dan telah menjadikan negara ini sebagai bancakan dirinya, keluarganya, dan kroni-kroninya seolah negara ini milik nenek moyangnya, sehingga semua pejabat dibuat tunduk kepada dirinya dan mengikuti kemauannya. Sebutan apakah yang pantas untuk seorang Jokowi? : Presiden terkacau, megalomania, lame duck tapi ngotot ingin berkuasa, terobsesi post power syndrome, gangguan kepribadian antisosial, addicted to power (ketagihan kekuasaan), atau fear of past sins (takut akan dosa-dosa masa lalu)? Jika Presiden sebelumnya di akhir pemerintahannya ingin mengukir sejarah indah yang bisa dikenang bagi rakyatnya, kalau Jokowi justru dikenang karena keserakahannya yang tanpa punya rasa malu. Paling tidak ada 11 dosa politik Jokowi yang akan dituntut dan harus diproses hukum: Pertama, melakukan kecurangan Pemilu. Curang menjadi jalan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Orang yang telah berbuat curang sekali tapi tidak menyesal dan tidak takut dosa, maka orang ini cenderung untuk terus-menerus berbuat curang. Jika saja hukum bisa ditegakkan secara adil, para pelaku kecurangan sudah pasti akan dihukum berat. Walaupun dia seorang Presiden, jika terbukti curang seharusnya sudah dimakzulkan oleh MPR, karena kemenangannya tidak sah. Tapi ini malah merancang lagi untuk curang di Pilpres 2024. Kedua, menggunakan ijazah yang diduga palsu. Ini juga aneh. Kenapa persyaratan paling awal dan mendasar tapi kenapa bisa sampai lolos seleksi? Sudah begitu rusakkah moralitas para pejabat KPU, Bawaslu dan, MK? Ketiga, kriminalisasi ulama dan pendakwah yang vocal menegakkan amar ma\'ruf dan nahi munkar. Kezaliman luar biasa ditunjukkan rezim ini kepada para ulama garis lurus, khususnya yang vokal menyerukan ditegakkannya kebenaran dan kejujuran dan keadilan. Mereka ini ada yang dikucilkan, dipersekusi, diintimidasi, dibui, disiksa, sampai ada yang harus kehilangan nyawa. Keempat, bertanggung jawab atas terjadinya pembunuhan di berbagai tempat selama rezim Jokowi berkuasa. Terutama kasus tragedi KM50, kasus 21-22 Mei yang menewaskan 9 orang, meninggalnya 894 petugas KPPS, terbunuhnya lebih dari 200 di stadion Kanjuruhan, dll. Kelima, mem- back up terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Dimulai dari dirinya, anak-anaknya, mantunya, kerabatnya, dan kroni-kroninya. Baru di era Jokowi korupsi sangat ugal-ugalan tanpa penanganan serius, yang terjadi cuma pencitraan dan penanganan hukum tebang pilih. Uang negara benar-benar jadi bancakan para pejabat maling. Demikian halnya Jokowi seorang Presiden yang telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk nepotisme. Keenam, membungkam dan menjadikan DPR hanya jadi tukang stempel pemerintah. Di era Jokowi Anggota DPR/MPR benar-benar impoten dan mandul, hanya jadi tukang stempel rezim. Sudah berkali-kali Jokowi melanggar konstitusi tapi dibiarkan. Bahkan Ketua MPR-nya ikut-ikutan jadi penggaung penundaan Pemilu. Untung rakyat banyak yang menolak. Hampir semua produk DPR hanya untuk kepentingan para taipan dan mencekik rakyatnya sendiri, terutama produk Undang-undang. Sepantasnya DPR sudah dibubarkan, karena sudah tidak membela rakyat lagi yang telah memilihnya. Rakyat harus mem black list nama-nama para anggota DPR saat ini yang mendukung rezim Jokowi. Ketujuh, menyandera para Ketum Parpol. Selain partai pengusung Anies, semua Ketumnya terdandera dengan berbagai kasus korupsi sehingga selalu tunduk atas titah Jokowi. Mereka sudah tidak lagi bisa mendengar dan mengakomodir para kader dan konstituennya. Wajar kalau gerbong-gerbong partai koalisi pemerintah sudah kosong ditinggalkan penumpangnya. Kedelapan, mematikan fungsi oposisi. Di era Jokowi oposisi dibungkam dan disisihkan, bukan lagi difungsikan sebagai penyeimbang dan pengingat eksekutif. Bahkan jika tidak mau mengikuti arah rezim walaupun salah, akan dikucilkan dan dikebiri hak-hak politiknya. Kesembilan, membiarkan para mafia ikut mengatur kebijakan pemerintah. Hampir semua lembaga ada mafianya. Yang membuat prihatin sekaligus marah adalah mereka para mafia yang mengendalikan atau mempengaruhi semua kebijakan pemerintah (termasuk yang paling strategis) dikendalikan para mafia. Mafia adalah perusak dan penghancur tata kelola negara. Kesepuluh, menghidupkan kembali paham komunisme. Terbitnya berbagai Perppu yang menyalahi aturan hukum, seperti perppu tentang UU Cipta Kerja, Hari lahir Pancasila, Perppu tentang Penggunaan Dana covid-19 yang banyak dikorup, serta Peropu tentang keterlibatan PKI Perppu tentang rehabilitasi para tokoh PKI yang dikeluarkan Jokowi itu penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Pada tahun 1948 dan 1965 PKI itu telah membunuh para ulama, santri, dan para jenderal serta membuat kekacauan negara kok oleh Rezim Jokowi diputarbaliklan mereka disebut korban? Waspada PKI gaya baru yang selalu memutarbalikkan fakta dan memusuhi ulama dan para pendakwah. Kesebelas, membiarkan negara dijajah oleh China komunis. China telah menguasai berbagai bidang strategis di Indonesia : mulai dari pulau reklamasi, penambangan, ekonomi, politik, hukum, sebagian teritorial, bahan baku proyek China, kebijakan di Polri, sampai kepada masalah tenaga kerja pun dari China. Mungkin saat ini ditinjau dari sisi penguasaan negara, 90% Indonesia sudah dikuasai China. Di era Jokowi sangat meraja lela. Sungguh sangat berat (masalah) warisan rezim Jokowi semuanya dibebankan kepada rakyat. Kejahatan dan dosa-dosa politik Jokowi tidak bisa diabaikan begitu saja. Setelah Jokowi lengser harus diproses secara hukum adil. Adakah cawe-cawe Jokowi dan ikut campur meng-endorse capres tertentu karena ketakutan atas dosa-dosa di atas? Yang jelas, setelah Jokowi kengser penjara sudah menantinya. Bandung, 26 Dzulqa\'dah 1444.
Jangan Ragu Tangkap Panji Gumilang
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SIKAP pimpinan pondok pesantren Al Zaytun Indramayu semakin menunjukan dirinya tidak sehat. Arogansi tinggi. Mungkin merasa ada kekuatan yang melindunginya. Atau sekedar menggertak. Apapun itu, Panji Gumilang tidak boleh dibiarkan. Perilakunya menuai kontroversi dengan ajaran keagamaan yang dinilai menyimpang. Menafsirkan aturan agama seenaknya. Meski telah dikritik banyak pihak termasuk MUI dan PWNU Jawa Barat serta didemo oleh warga Indramayu, tetapi tetap saja ia merasa tidak bersalah bahkan terkesan menantang. Panji lupa sebenarnya kondisi sudah berubah tidak lagi seperti awal pesantren tersebut berdiri. Sangat terlindungi dan aman mengecoh santri, orang tua maupun warga sekitar. Kini kesesatan ajarannya sudah tercium menyengat. Aspek teologis ajaran Panji dinilai bid\'ah dan menyimpang. Perempuan shalat di baris depan bercampur dengan laki-laki, shaf sengaja renggang, muadzin menghadap jamaah, syahadat ditambah kesaksian Negara Islam, menyanyikan lagu Yahudi, berniat mendirikan pesantren Kristen, dosa zina dapat ditebus uang, Qur\'an adalah ucapan Nabi Muhammad SAW dan banyak lagi. Aspek hukum, penyimpangan teologis yang telah meresahkan umat Islam di atas dapat dikategorikan melanggar hukum. perbuatan Panji Gumilang memenuhi unsur delik Pasal 156a KUHP. Dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 5 (lima) tahun. Belum bila terbukti adanya perbuatan kejahatan seksual, ia dapat diduga melakukan perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual atau zina (overspel). Aspek politik, Panji Gumilang dan Pondok Pesantrennya telah menciptakan ketidakstabilan politik. Masyarakat gelisah atas sikap Panji. Alih-alih bijak menanggapi kritikan ia justru menantang dengan arogan. Dibalas dengan pengerahan masa sambil menyemangati masa dengan nyanyian Yahudi \"Havenu Shalom Aleichim\". Panji merasa mendapat perlindungan politik. Jangan ragu tangkap Panji Gumilang. Ia telah menista agama dengan menyebut Qur\'an bukan firman Allah, itu sama saja dengan membakar Al Qur\'an. Ia telah mencampur Islam dengan agama Yahudi. Muslim dihancurkan keimanannya. Jangan buka peluang Al Zaytun menjadi agen Israel. Penyelesaian masalah Al Zaytun sangat mudah tidak perlu bertele-tele. Setelah pertemuan MUI Jabar, Polda Jabar, Pangdam Siliwangi dan Kejaksaan Tinggi Bandung, maka segera operasi penangkapan Sang Imam Negara Islam KW 9 Panji Gumilang. Lanjutkan dengan proses hukum untuk membongkar motif dari berbagai kegiatan termasuk penggalangan dana, penyesatan dan kesehatan jiwa sang Imam. Hanya dua pilihan untuk Al Zaytun Indramayu yaitu tutup dan bubarkan Pondok Pesantren Al Zaytun atau jika masih ingin menyelamatkan Al Zaytun, maka segera tangkap dan adili Panji Gumilang. Ambil alih pengelolaan pendidikan Pondok Pesantren Al Zaytun oleh Pemerintah atau Ormas-ormas dan Lembaga Pendidikan umat Islam. Negara tidak boleh kalah oleh oknum yang melakukan kejahatan dengan berlindung pada aspek keagamaan. Panji Gumilang tidak boleh dibiarkan berkeliaran untuk terus menyesatkan. Sudah terlalu lama ia diistimewakan. Bandung, 17 Juni 2023
Anies, Cinta Mati Surya Paloh
... Anies itu ibarat cinta mati Surya Paloh. Cinta mati menghadirkan perubahan negeri ke arah lebih baik. Oleh: Ady Amar - Kolumnis. BETAPA kokohnya seorang Surya Paloh, mental pun bak baja. Tak kecut dan panik dirundung perlakuan tak sepatutnya, dan itu karena pilihan sikap politiknya yang berbeda dengan rezim Jokowi. Karenanya, ia jadi sasaran untuk diinjak keras padahal ia masih dalam satu koalisi dengan rezim Jokowi. Tidak ada yang mampu menjelaskan mengapa Surya Paloh menerima perlakuan tidak sebagaimana mestinya, perlakuan tak patut pada kawan yang punya andil besar menjadikan Jokowi seperti sekarang ini. Perlakuan tidak dicukupkan di situ, tapi juga kader Partai NasDem, yang menjabat menteri dicokok ditersangkakan dalam dugaan korupsi. Sungguh menakjubkan sikap kokoh yang diperagakan Surya Paloh itu. Meski risiko yang dihadapi sungguh berat. Langkah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres NasDem, yang lalu diikuti PKS dan Demokrat--3 partai tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Tak ada yang mampu menjelaskan, kenapa Anies Baswedan tak dikehendaki rezim ini. Tidak jelas pula oleh sebab apa, yang lalu langkahnya dengan sangat keras coba dihentikan. Tapi spekulasi muncul yang itu pun sulit dibuktikan saat-saat ini, bahwa Anies tak disukai oligarki. Dan, itu berdampak menghantam keras kawan seiring--Surya Paloh dan NasDem--yang dari awal bagian utama menjadikan dan membersamai Jokowi sebagai presiden, bahkan hingga 2 periode. Sulit bisa dijelaskan dengan nalar sehat. Surya Paloh, dan itu NasDem, memilih jalan sendiri di Pilpres 2024, meski tetap membersamai Jokowi dalam koalisi sampai masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. Artinya, NasDem memegang komitmen bersama Jokowi sampai akhir jabatannya. Sedang pasca Jokowi, NasDem memilih Anies Baswedan, pilihan yang tidak sama dengan yang diinginkan Jokowi, yang memilih figur lainnya. Kebersamaan NasDem tidak mesti sesuai dengan keinginan Jokowi perihal siapa penerusnya. Lagian apa kepentingan dan urusan Jokowi memaksakan kehendak agar pilihan NasDem sama dengan pilihannya. Sepertinya memang baru Presiden Jokowi, tidak pernah terjadi pada presiden-presiden sebelumnya, yang akan mengakhiri jabatannya sibuk mencari figur penggantinya dengan cara mengganjal dan menjegal figur yang tak dikehendakinya, dan itu Anies Baswedan. Cawe-cawe ala Jokowi dalam menentukan figur yang dikehendaki dan boleh berkontestasi di Pilpres 2024, yang itu dengan memukul siapa pun yang coba-coba bersikukuh mencapreskan Anies Baswedan, itu bentuk pengerdilan demokrasi. Karenanya, NasDem dijadikan bulan-bulanan dengan 2 menteri--Menkominfo Johnny G. Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo--dari 3 menteri yang bergabung dalam kabinet Jokowi-Ma\'ruf Amin ditersangkakan korupsi. Jika memang benar apa yang ditersangkakan itu, maka keharusan bagi yang bersangkutan mempertanggungjawabkan. Tapi pada kasus ini aroma politiknya jauh lebih terasa ketimbang hukum yang ingin ditegakkan. Mengganggu Surya Paloh personal, dan itu bisnisnya, dan mencomoti kader NasDem dengan berbagai kemungkinan yang bisa ditersangkakan oleh motif yang mudah dicari, sepertinya itu akan terus dilakukan. Hukum menjadi tajam pada yang dianggap lawan, tapi tumpul pada kawan, itu bukan isapan jempol. Kawan yang bertumpuk kasus tak diusik sedikit pun, itu agar jadi penurut dengan kemauan rezim, mudah diseret ke sana kemari. Karenanya, partai tertentu terpaksa kompromi dengan kekuasaan, jika tidak ingin perbuatan koruptif para ketua dan elite partainya diseret ke pengadilan. Partai menjadi tidak berdaya dalam dekapan rezim. Jadi sandera politik. Partai yang tersandera dosa politik tidak akan berani mengkritisi kebijakan salah rezim. Karenanya, sulit diharapkan bisa bekerja dan membela kepentingan rakyat. Tapi sikap kokoh dipertunjukkan Surya Paloh yang tak gentar meski bisnisnya dihancurkan sekalipun, dan kader partainya diprotoli dibuat tidak nyaman. Konsistensi sikap seorang Surya Paloh bukannya mengendur, tapi justru makin kokoh bak karang yang tak goyah meski digempur ombak besar. Sadar dengan pilihannya. Maka, narasi yang keluar dari mulutnya mencengangkan. Sulit terbayangkan narasi itu bisa muncul dari seorang pebisnis papan atas, dan sekaligus politisi yang biasanya berwatak pragmatis. Abang ini jangankan masuk penjara, dibunuh pun tidak akan berubah dari mendukung Anies Baswedan. Itulah sepenggal pernyataan heroik Surya Paloh di hadapan elite partainya. Dan, itu sebagai penegasan akan sikapnya yang tak mungkin berubah untuk terus mendukung Anies Baswedan. Anies itu ibarat cinta mati Surya Paloh. Cinta mati menghadirkan perubahan negeri ke arah lebih baik. Surya Paloh, dan itu NasDem, memilih Anies Baswedan sebagai capres, tentu sudah dihitung matang dan cermat, bahkan risiko yang bakal dihadapi. Maka, gempuran yang ia dapatkan saat ini tak akan menyurutkan langkah menghadirkan Anies Baswedan, anak muda yang sudah dikenalnya jauh hari sebagai pribadi yang punya integritas, intelektualitas, dan elektabilitas tinggi.**
Neo-Ottoman setelah Berkuasa 20 Tahun
Erdogan telah tumbuh menjadi raksasa politik. Ia memimpin Turki selama 20 tahun dan akan bertambah lagi menjadi 25 tahun. Mengapa ia dituduh akan memperjuangkan cita-cita kekaisaran Ottoman? Oleh: Dimas Huda ---Wartawan Senior FNN Recep Tayyip Erdogan hanyalah orang dengan latar belakang biasa saja. Dia bukan keturunan darah biru, juga bukan anak konglomerat. Lahir pada Februari 1954, anak saleh ini dibesarkan sebagai putra seorang penjaga pantai, di pantai Laut Hitam Turki. Ketika dia berusia 13 tahun, ayahnya memutuskan untuk pindah ke Istanbul, tepatnya di Beyoglu distrik Istanbul. Lokasi ini adalah lingkungan kelas pekerja di lereng yang mengarah dari toko-toko mewah di Jalan Istiklal ke perairan Tanduk Emas. Sang ayah berharap dapat memberikan pendidikan yang lebih baik kepada kelima anaknya dengan merantau ke Istanbul. Di kota ini, Erdogan menjajakan limun dan wijen di jalan-jalan untuk mendapatkan uang tambahan. Dia bersekolah di sekolah Islam sebelum memperoleh gelar sarjana manajemen dari Universitas Marmara Istanbul. Pada 1970-an dan 80-an, Erdogan tercatat sebagai aktivis Islam. Ia bergabung dengan Partai Kesejahteraan yang dipimpin Necmettin Erbakan. Pada 1994, Erdogan terpilih sebagai calon walikota Istanbul. Harusnya dia memimpin kota itu selama 4 tahun. Hanya saja, masa jabatan itu berakhir ketika dia ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan menghasut. Gara-garanya ia membaca puisi di depan umum yang menyertakan kalimat: \"Masjid adalah barak kami, kubah adalah helm kami, menara adalah bayonet kami, dan orang beriman adalah tentara kami...” Setelah menjalani empat bulan di penjara, dia kembali ke dunia politik. Tapi partainya telah dilarang karena melanggar prinsip-prinsip sekuler yang ketat dari negara Turki modern. Pada Agustus 2001, ia mendirikan partai baru yang berakar pada Islam dengan sekutu Abdullah Gul. Pada tahun 2002, AKP memenangkan mayoritas dalam pemilihan parlemen, dan tahun berikutnya Erdogan diangkat sebagai perdana menteri. Dia tetap menjadi ketua AKP. Sejak tahun 2003, ia menghabiskan tiga masa jabatan sebagai perdana menteri, memimpin periode pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mendapat pujian internasional sebagai seorang reformis. Kelas menengah berkembang dan jutaan orang keluar dari kemiskinan. Erdogan memprioritaskan proyek infrastruktur raksasa untuk memodernisasi Turki. Setelah satu dekade pemerintahannya, Erdogan mencabut larangan perempuan mengenakan jilbab, melalui pengadilan. Kemalis mengeluh menggap Erdogan merusak pilar-pilar republik sekuler Mustafa Kemal Ataturk. Meski religius, Erdogan selalu membantah ingin memaksakan nilai-nilai Islam, bersikeras dia mendukung hak-hak orang Turki untuk mengekspresikan agama mereka secara lebih terbuka. Erdogan mendukung warga Turki memiliki banyak anak. Dia mengatakan \"tidak ada keluarga Muslim\" yang boleh mempertimbangkan KB atau keluarga berencana. \"Kami akan melipatgandakan keturunan kami,\" katanya pada Mei 2016. Erdogan telah lama memperjuangkan nilai-nilai Islam. Dia dikenal memberi hormat kepada Ikhwanul Muslimin yang tertindas di Mesir. Pada Juli 2020, dia mengawasi konversi Hagia Sophia yang bersejarah di Istanbul menjadi masjid, sebagaimana dilakukan pendahulunya di era Ottoman atau Utsmaniyah. Erdogan bercita-cita menjadikan Turki berada di antara 10 ekonomi teratas dunia. Hanya saja, cobaan menerpa dirinya. Pada malam 15 Juli 2016, militer mencoba melakukan kudeta. Makar itu berlangsung tatkala Erdogan sedang berlibur di Marmaris, Turki barat daya. Kala itu Erdogan nyaris tertangkap. Selanjutnya, pada dini hari tanggal 16 Juli, dia muncul dengan kemenangan di Bandara Ataturk Istanbul, Erdogan disambut sorak sorai para pendukungnya. Dalam peristiwa ini hampir 300 warga sipil tewas saat mereka memblokir gerak maju komplotan kudeta. Presiden muncul di TV nasional dan mengumpulkan pendukung di Istanbul, menyatakan bahwa dia adalah \"komandan tertinggi\". Namun ketegangannya terlihat jelas ketika dia menangis secara terbuka saat memberikan pidato di pemakaman seorang teman dekat, yang ditembak bersama putranya oleh tentara pemberontak. Erdogan menuduh Gulen berada di belakang gerakan kudeta itu. Pasca-percobaan kudeta yang gagal, sekitar 150.000 pegawai negeri dipecat dan lebih dari 50.000 orang ditahan, termasuk tentara, jurnalis, pengacara, petugas polisi, akademisi, dan politisi Kurdi. Meskipun menjadi pemimpin negara NATO, Erdogan akrab dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Ia berperan penting sebagai mediator dalam konflik di Ukraina. Turki membeli sistem pertahanan antirudal Rusia dan memilih Rusia untuk membangun reaktor nuklir pertama di Turki. Menjelang pemilu 2023, dia berusaha untuk memperkuat kepercayaannya dengan pemilih nasionalis dan konservatif dengan menuduh Barat bergerak melawannya. \"Bangsa saya akan menggagalkan plot ini,\" tegasnya, menggambarkannya sebagai semacam titik puncak. Dia mengakhiri kampanye kepresidenannya tahun 2023 dengan kunjungan ke makam Adnan Menderes, perdana menteri Turki pertama yang dipilih secara demokratis yang dieksekusi pada tahun 1961 setelah kudeta militer. Pesannya: \"Era kudeta dan junta telah berakhir.\" Neo-Ottoman Para pakar anti-Erdogan sering merujuk pada konsep Neo-Ottomanisme ketika membahas Turki kontemporer dan dalam analisis mereka tentang kebijakan luar negeri Erdogan. Erdogan menciptakan nasionalisme Islam yang mendalam, karena dia percaya bahwa takdir sejarah Turki adalah untuk memperjuangkan dunia Muslim yang diintimidasi oleh Barat. Erdogan dianggap memulai Islamisasi sistematis di negara itu. Ia mengumpulkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengubah Turki dari Negara sekuler menjadi negara otokratis dan teokratis. Tuduhan tersebut membuat Erdoğan semakin populer di mata banyak orang Turki, yang ingin berdamai dengan akar sejarahnya. Hampir setiap mata rantai ke masa lalu negara itu terputus setelah runtuhnya kekaisaran dan berdirinya negara Turki baru. Erdogan tidak mengabaikan warisan yang ditinggalkan oleh Seljuk dan Ottoman dan menganggap republik Turki sebagai kelanjutan dari kekaisaran. Ketika dia mulai mendobrak tabu, menunjukkan bahwa dia tidak ingin sejarah bangsa dilupakan di halaman berdebu buku-buku sejarah yang tersembunyi, kontroversi politik yang sudah berlangsung lama terungkap di dalam Turki. Nyatanya, konyol untuk menyangkal warisan Seljuk dan Ottoman mengingat bahwa Turki hingga hari ini adalah museum terbuka dari sejarah mereka. Tidak diragukan lagi, dari arsitektur hingga tradisinya, budaya Utsmaniyah selalu hidup di antara masyarakat, tidak peduli apa pendapat elit pendiri dan pengikut ideologis mereka. Erdogan berkata: “Republik Turki, seperti negara-negara kita sebelumnya yang merupakan kelanjutan satu sama lain, juga merupakan kelanjutan dari Ottoman. Tentu saja, perbatasan telah berubah. Bentuk pemerintahan sudah berubah… Tapi esensinya sama, jiwanya sama, bahkan banyak lembaga yang sama.”
Jalan Panjang Partai Islam di Negeri Ottoman
AKP menjadi kuat seperti saat ini setelah melalui perjalanan yang amat panjang. Partai ini mengalami 5 inkarnasi sebelum menemukan keseimbangan: didukung pemilih juga militer. Oleh: Dimas Huda -- Wartawan Senior FNN Di Turki, nama partai ini adalah Adalet ve Kalkınma Partisi disingkat AKP. Di dunia luar, dikenal sebagai Justice and Development Party. Di Indonesia, dia adalah Partai Keadilan dan Pembangunan. Partai ini telah mendominasi politik Turki sejak 2002. “Ini adalah partai politik terbesar ke-6 di dunia berdasarkan keanggotaan dan terbesar di dunia di luar India, China, dan AS,” tulis Ömer Taşpınar dalam bukunya berjudul \"The Islamists Are Coming: Who They Really Are\". Hingga awal 2023, jumlah anggota AKP mencapai 11,24 juta. Partai ini adalah satu-satunya partai di Turki dengan kehadiran signifikan di semua provinsi di negeri Ottoman itu. Sejak awal demokrasi multipartai Turki pada tahun 1946, AKP adalah satu-satunya partai yang memenangkan pemilihan parlemen secara berturut-turut. AKP adalah partai politik dengan akar Islam yang jelas. Partai ini memimpin pemerintahan nasional sejak 2002 di bawah Abdullah Gül (2002–2003), Recep Tayyip Erdoğan (2003–2014), Ahmet Davutoğlu (2014–2016), Binali Yıldırım (2016–2018) dan Recep Tayyip Erdoğan (2018–sekarang). Itu adalah pembalikan yang mencolok. Semua partai Islamis sebelumnya telah ditutup baik oleh intervensi militer atau keputusan mahkamah konstitusi. Partai Ketertiban Nasional, yang didirikan pada tahun 1970, dilarang oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 1971. Partai Keselamatan Nasional, yang didirikan pada tahun 1972, dilarang setelah kudeta militer tahun 1980. Partai Kesejahteraan, didirikan pada tahun 1983, dilarang oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 1998. Partai Kebajikan, didirikan pada tahun 1997, dilarang pada tahun 2001. Rezim otokratis di dunia Muslim sering melarang partai-partai keagamaan, yang kemudian bersembunyi dan berubah menjadi kekerasan. Islamis Turki telah mengambil jalan yang berbeda. Meskipun berulang kali dilarang dan dikeluarkan dari kekuasaan, politisi saleh telah menghindari kekerasan, merangkul demokrasi, dan pindah ke arus utama. Sejatinya, sebagai pendiri AKP, Erdogan menolak mendefinisikan AKP sebagai partai agama. “Kami bukan partai Islam, dan kami juga menolak label seperti Muslim-demokrat,” katanya pada 2005. Pemimpin AKP malah menyebut agenda partai itu sebagai “demokrasi konservatif.” Harimau Anatolia Ömer Taşpınar mengatakan evolusi kapitalisme Turki di bawah kepemimpinan Turgut Özal pada 1980-an menciptakan wirausahawan borjuis Muslim di jantung konservatif Anatolia. Kaum borjuasi muslim baru memiliki kepentingan yang lebih besar dalam politik. Para “Kalvinis Islam” ini lebih mementingkan memaksimalkan keuntungan, menciptakan akses ke pasar mata uang internasional, dan memastikan stabilitas politik daripada memperkenalkan hukum Islam atau menciptakan teokrasi. Turki sekarang memiliki ribuan bisnis kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. Mereka ini sering disebut sebagai “Harimau Anatolia”. Dan mereka kebanyakan mendukung AKP. Dimulai pada 1990-an, asumsi partai tentang kekuatan politik secara bertahap memoderasi elemen-elemen radikal dalam Islam politik Turki. Kepemimpinan AKP dengan jelas memandang partai tersebut sebagai model bagi negara-negara Islam lainnya. Pada 12 Juni 2011, Erdogan memberi tahu ribuan orang yang berkumpul untuk merayakan kemenangan telak AKP. “Sarajevo menang hari ini sebanyak Istanbul. Beirut menang sebanyak Izmir. Damaskus menang sebanyak Ankara. Ramallah, Nablus, Jenin, Tepi Barat, [dan] Yerusalem menang sebanyak Diyarbakir.” Kemalisme Kebangkitan politik Islam di Turki sebagian besar merupakan reaksi terhadap kelahiran traumatis negara modern setelah Kekaisaran Ottoman runtuh pasca Perang Dunia I. Sejak 1920-an, ideologi resmi Turki adalah Kemalisme, yang tumbuh dari pandangan ultrasekuler Islam. Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki. Kaum Kemalis mengejar proyek modernisasi radikal dari atas ke bawah. Dalam upaya ambisius untuk mengimpor peradaban Eropa, republik membuang kekhalifahan yang memerintah, alfabet Arab, pendidikan Islam, dan persaudaraan Sufi yang merupakan bagian penting dari agama dan budaya. Turki Kemalis mengadopsi kode hukum Barat dari Jerman, Italia, dan Swiss, bersama dengan alfabet Latin dan kalender Barat, hari libur Barat, dan pakaian Barat. Sejarah dan bahasa resmi negara itu direvisi ulang. Sebuah sistem pendidikan baru memuliakan peradaban Turki pra-Islam dengan mengorbankan masa lalu Ottoman yang lebih baru di negara itu, dan banyak kata Arab dan Persia dibersihkan untuk menciptakan kosa kata Turki yang “asli”. Bahkan azan berbahasa Arab tidak lagi diizinkan dalam bentuk aslinya dan harus dilantunkan dalam bahasa Turki modern. Hal ini membuat cemas umat Islam yang saleh. Nyatanya, Kemalisme sekuler nyaris tidak menyusup ke hati masyarakat Turki secara luas. Massa pedesaan dan saleh Anatolia sebagian besar tetap tidak terpengaruh oleh rekayasa ulang budaya di Ankara. Ini berbeda dengan militer, birokrasi, dan borjuasi perkotaan, yang memeluk atau beradaptasi dengan Westernisasi Kemalisme yang dangkal. Pada tahun 1994, Partai Kesejahteraan—inkarnasi ketiga dari Partai pro-Islam—mengejutkan kemapanan Kemalis dengan memenangkan pemilihan lokal secara nasional dan menguasai dua kota terbesar di Turki, Istanbul dan Ankara. Partai tersebut dipimpin oleh Necmettin Erbakan, yang memiliki hubungan dekat dengan Ikhwanul Muslimin Mesir. Setelah tujuh dekade, gelombang sekuler Turki surut. Setahun kemudian, Partai Kesejahteraan memenangkan blok terbesar dalam pemilihan parlementer, menempatkan koalisi yang dipimpin Islam untuk memimpin seluruh negeri. Kemenangan Partai Kesejahteraan berumur pendek. Khawatir bahwa pemerintah baru akan mengadopsi agenda Islam yang terang-terangan, militer turun tangan. Para jenderal Turki khawatir bahwa pemerintah akan menekan oposisi sekuler, mengizinkan pakaian Islami di universitas, dan meninggalkan aliansi Turki dengan Barat. Nyatanya, Partai Kesejahteraan sebenarnya mengikuti sebagian besar praktik politik arus utama Turki. Tetap saja, pers sekuler memperingatkan revolusi Islam yang akan segera terjadi. Pada 28 Februari 1997, militer—dengan dukungan luas dari masyarakat sipil dan media sekuler—memaksa Erbakan dan partainya lengser dari kekuasaan. Kudeta tak berdarah memiliki konsekuensi besar yang tidak diinginkan. Ini memicu pencarian jati diri yang serius di kalangan Islamis Turki, yang pada akhirnya memicu keretakan generasi dan ideologis dalam gerakan tersebut. Para pemimpin muda pragmatis Partai Kesejahteraan—terutama Recep Tayyip Erdogan—mengakui garis merah sekularisme Turki. Erdogan, walikota Istanbul saat itu, belajar dengan cara yang sulit. Pada tahun 1999, dia menghabiskan empat bulan di penjara karena membaca puisi bertema Islami. Setelah berpartisipasi dalam politik demokrasi selama lebih dari tiga dekade, Islamis Turki telah mengubah pandangan mereka menjadi memenangkan pengikut yang lebih luas dalam pemilu. Pada akhir 1990-an, Islam politik siap berintegrasi penuh ke dalam politik arus utama. Pada tahun 2001, Erdogan membentuk Partai Keadilan dan Pembangunan, inkarnasi kelima dan terakhir dari partai pro-Islamis, dari abu Partai Kesejahteraan dan Partai Kebajikan yang dibubarkan. Dia membuat istilah demokrasi konservatif—bukan referensi Islam—untuk menjelaskan agenda politiknya. Dia memahami bahwa liberalisasi politik akan mengonsolidasikan basis kekuatan AKP. Ömer Taşpınar menyebut untuk mencapai dua tujuan penting, Erdogan menempatkan reformasi demokrasi sebagai agenda utama, berusaha untuk mematuhi pedoman keanggotaan Uni Eropa (UE). Langkah tersebut membuatnya mendapatkan dukungan dari komunitas bisnis Turki, intelektual liberal, dan kelas menengah pragmatis. Itu juga membuatnya mendapat legitimasi politik di mata militer. Lagipula, pengakuan Eropa telah lama menjadi hadiah utama dalam visi Atatürk tentang Turki yang kebarat-baratan. Dan dengan mengutamakan pelayanan sosial, AKP juga menarik masyarakat kelas bawah yang miskin. Strategi Erdogan membuahkan hasil. Pada November 2002, partai tersebut memenangkan blok kursi terbesar dalam pemilihan parlementer. Ömer Taşpınar mengatakan pemerintah AKP berpura-pura rendah hati tentang kedudukannya di dunia Islam. “Kami tidak menampilkan diri kami sebagai model,” kata Erdogan kepada audiensi wartawan Turki pada tahun 2011. “Mungkin kami adalah sumber inspirasi atau contoh sukses di beberapa bidang.” Namun pengalaman Turki dengan politik Islam—tidak lagi sekadar eksperimen—ditiru secara luas baik di dalam maupun di luar dunia Muslim. ®
Ekspor Pasir Laut Untungkan Singapura dan Oligarki
Oleh: Djony Edward -- Wartawan Senior FNN Bak petir di siang bolong, tetiba Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Intinya Jokowi kembali membuka keran ekspor pasir setelah Presiden Megawati menutupnya 21 tahun lalu lewat Keppres No. 33 Tahun 2002. Dalam kondisi politik jelang Pilpres, terbitnya PP 26/2023 tentu saja membuat Jokowi dicap sebagai penjual aset negara, tidak nasionalis, dan sangat pragmatis. Sebaliknya sikap Megawati dengan Keppres 33/2002 itu disanjung sebagai pelindung aset negara, sangat nasionalis, sekaligus idealis. Lepas dari cap kedua kepala negara Republik Indonesia tersebut, yang jelas ada agenda terselubung dibalik dibukanya kembali keran ekspor pasir laut tersebut. Ada beberapa agenda yang melatari kebijakan mengejutkan tersebut. Pertama, kehilangan kedaulatan. Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Ummat Amien Rais menyebut pembukaan kembali keran ekspor pasir laut akan membuat Indonesia kehilangan kedaulatan sebagai negara merdeka. Oleh karena itu Partai Ummat mengecam kebijakan Jokowi tersebut. “Dengan membuka keran ekspor pasir laut, maka negara ini akan kehilangan kehadulatannya,” kata Amien jengkel. Kedua, lobi singapura. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Didin Damanhuri meyakini kebijakan pembukaan keran ekspor pasir laut tak lepas dari lobi Singapura, karena Singapura membutuhkan banyak sekali pasir laut untuk reklamasi pantainya. Sejak tahun 1962, Singapura yang oleh mantan Presiden BJ Habibie pernah diilustrasikan sebagai red dot ketika membandingkan luasnya dengan Indonesia, melakukan reklamasi untuk menambah luas daratan. Sampai saat ini, daratan Singapura yang menjorok ke laut sudah bertambah 12 kilometer. Jika dihitung secara keseluruhan, sejak merdeka hingga tahun 2000, luas Singapura sudah bertambah sekitar 200 km2, dari awalnya 581 km2 menjadi 766 km2. Mirisnya, Indonesia dan Singapura belum memiliki perjanjian batas laut. Sangat mungkin hal ini terkait dengan ambisi Singapura untuk terus menambah luas teritorialnya, dan pada saat bersamaan berpotensi mengurangi luas wilayah Indonesia, terlebih jika garis pantai Indonesia juga berkurang sebagai dampak pemanasan global. Benar, ketentuan Zona Ekomoni Ekslusif (ZEE) yakni luas zona laut 12 mil dari garis pantai, tidak berlaku mengingat lebar Selat Malaka atau Selat Singapura kurang dari 24 mil sehingga akan tumpang tindih. Selain itu, kedua negara juga sudah menyepakati garis tengah pantai yang berlaku tetap sebagaimana ketentuan Pasal 15 Hukum Laut Internasional (United Nations Convention on the Law of the Sea--UNCLOS) 1982. Persoalannya, perjanjian garis tengah yang efektif berlaku sejak 2005, tidak mencakup bagian barat dan timur. Perjanjian ini juga perlu ditindaklanjuti karena masih merupakan basic. Perlu ada perjanjian lanjutan terkait batas laut yang lebih komprehensif dan pemanen. Sayangnya Singapura terus menolak ajakan Indonesia untuk segera menetapkan batas laut secara permanen. Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia selaku kandas. Didin meyakini hal itu terkait ambisi Singapura menambah luas datarannya, yang secara otomatis memajukan garis pantainya. Ketiga, motif investasi, terbitnya PP 26/2023 ini adalah cara Jokowi untuk mengundang Singapura untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kita tahu investor besar dari Jepang yang sempat berjanji akan berinvestasi di IKN yaitu Softbank, membatalkan rencana investasinya. Sehingga Jokowi merayu Raja Salman, negara Eropa dan Amerika, namun masih kosong melompong. Sehingga tawaran terakhir diajukan ke Singapura. Bak gayung bersambut, Singapura tengah membutuhkan pasir dalam jumlah besar, sementara Jokowi membutuhkan investasi besar untuk membangun IKN, sehingga klop. Seperti simbiosis mutualisma, kebutuhan kedua negara sama-sama tinggi dan kedua negara sama-sama memiliki sumber daya untuk mempertukarkannya. Keempat, motif politik yaitu kepentingan untuk biaya Pemilu 2024, entah oleh caleg atau capres, cuan dari ekspor pasir laut ini dinilai sangat potensial. Tentu saja sebagai motor penggerak adalah para oligarki, sehingga berbagi cuan dengan para politisi untuk memaksimalkan dana dari ekspor pasir tersebut. Walaupun Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu berpendapat penerimaan fiskal dari kegiatan ekspor pasir laut ini sangat kecil, namun secara riil buat para oligarki kegiatan ini adalah tambang uang baru karena memang pasarnya sangat besar. Apalagi jika pengawasannya lemah, maka ekspor pasir laut akan berlangsung ugal-ugalan dan tahu sendiri karakter aparat di lapangan sangat mudah dirupiahkan. Artinya proyek ini akan menjadi proyek cincai-cincai antarra oligarki, politisi dan aparat. Kelima, motif perusakan lingkungan. Tentu saja baik Walhi maupun Greenpeace sama-sama mengkhawatirkan dampak dari ekspor pasir laut tersebut terhadap kerusakan lingkungan. Mulai dari rusaknya sedimentasi laut, hilangnya pulau-pulau kecil, merugikan nelayan karena ikan-ikan kecil ikut lenyap, meningkatkan abrasi pesisir laut dan pesisir pantai, menurunkan kualitas lingkungan laut, meningkatkan pencemaran pantai, kualitas air laut lebih keruh, merusak terumbu karang, meningkatkan intensitas banjir rob, dan dampak lainnya. Alasan Pemerintah Presiden Jokowi menyatakan alasan diterbitkannya PP 26/2023 adalah untuk meningkatkan kesehatan laut. Aturan ini dibuat dengan asalan untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut, sehingga meningkatkan kesehatan laut. Sementra Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menuturkan penerbitan PP tersebut untuk pemanfaatan hasil sedimentasi. Sedimentasi yang dimaksudnya, khususnya pasir laut dengan mengedepankan keberlanjutan ekologi dan kepentingan negara. Trenggono menuturkan, selama ini kebutuhan reklamasi dalam negeri besar, namun sayangnya pemanfaatan pasir laut masih merusak lingkungan karena pasir yang diambil berasal dari pulau-pulau. \"Jadi reklamasi dan berakibat pada kerusakan lingkungan. Atas dasar itu terbitlah PP, boleh untuk reklamasi, tapi harus gunakan pasir sedimentasi,” ujar Trenggono. Pasir sedimentasi dinilai cocok dimanfaatkan untuk kebutuhan reklamasi, termasuk mendukung pembangunan IKN dan infrastruktur dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). “Ini kita tetapkan peraturan pemerintahnya tujuannya untuk memenuhi reklamasi di dalam negeri, bahwasannya ada sisa untuk dibawa ke luar negeri, silahkan saja kalau tim kajian mengatakan sedimentasi ini boleh (ekspor pasir laut) ya silakan,” paparnya. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara Faizal Ratuela curiga momentum jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 menjadi salah satu alasan pemerintah membuka keran ekspor pasir laut. Faizal bingung mengapa PP 26/2023 yang mengizinkan ekspor pasir laut muncul tiba-tiba. Padahal, ekspor pasir laut sudah dilarang sejak 21 tahun lamanya. \"Biasa, Walhi melihatnya kalau mau mendekati momentum Pilpres pasti akan banyak izin keluar. Peraturan yang ikut pun akan sangat kuat,\" ungkapnya. Sementara Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat PP 26/2023 tersebut. Dengan PP itu, pemerintah memperbolehkan ekspor pasir laut sebagaimana tertuang dalam Pasal 6. Pengerukan itu diperbolehkan dengan dalih pengendalian sedimentasi laut. Adapun greenwashing merupakan suatu strategi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan kesan memberikan citra peduli lingkungan, tetapi sesungguhnya tidak berdampak bagi kelestarian lingkungan. \"Ini adalah greenwashing ala pemerintah,\" kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5). \"Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki,\" imbuhnya. Dia menjelaskan pemerintah Indonesia di era Megawati Soekarnoputri telah melarang ekspor pasir laut. Pada Februari 2003 juga terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hal itu. Dia mengingatkan SKB tersebut dibuat untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Meski SKB itu telah diterbitkan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan. Demi proyek strategis nasional, kata Afdillah, berbagai kerusakan alam dan kerugian sosial-ekonomi terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar. Seperti diketahui, Singapura sangat berkepentingan dengan pasir laut dari Indonesia untuk reklamasi atau menambah luas daratannya. Meski dapat mengimpor dari negara lain, tetapi dari segi ekonomi dan kuantitas, impor pasir dari Indonesia jelas lebih menguntungkan; low budget karena jaraknya hanya \"selemparan batu\", dan potensinya sangat melimpah. Tinggal pilih dari Kepulauan Riau atau Bangka Belitung. Sebaliknya, ekspor pasir laut merugikan Indonesia. Tidak perlu penelitian njlimet untuk mengetahui kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Tapi apa boleh dibuat, kebijakan merusak lingkungan ini tetap diterbitkan, pertanda ada yang tak beres dalam pengelolaan negara ini. Itu sebabnya bisa dipahami kalau belakangan teriakan untuk memakzulkan Presiden Jokowi menggema sangat keras. Tinggal waktu yang membuktikan sampai dimana kebijakan ini akan efektif. Karena di atas langit ada langit.
Jokowi Takut Jika Proyek Kereta Cepat Terbongkar
Oleh : Djony Edward -- Wartawan Senior FNN Jagat politik nasional belakangan melihat fenomena janggal dan aneh, yaitu ikut cawe-cawenya Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Mengingat tidak ada cawe-cawe dilakukan oleh presiden terdahulu menjelang purna bakti. Lantas ada pertanyaan besar ada apa di balik cawe-cawenya Presiden Jokowi terhadap Pilpres 2024? Tentu jawaban paling standar adalah untuk melanjutkan program prestisius yang digagasnya, Proyek Strategis Nasional (PSN), entah itu kereta cepat Jakarta-Bandung, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, mobil listrik nasional, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan proyek infrastruktur lainnya. Kalau hanya sekadar membangun hal tersebut di atas mestinya tidak perlu Jokowi ikut cawe-cawe, karena siapapun Presiden terpilih pada 2024 pasti melanjutkan. Mungkin dengan modifikasi dan sentuhan baru, seperti proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Proyek tersebut dikonsep dengan matang dan dikaji dengan teliti serta dilaksanakan dengan penuh dedikasi. Tapi oleh Presiden Jokowi konsep pembangunan itu dilanjutkan dengan nama lain, yaitu Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dengan menciptakan dan menggabungkan puluhan undang-undang menjadi Omnibus Law. Itu sebabnya mestinya siapapun Presiden terpilih pada 2024, mestinya punya hak memilih prioritas pembangunan yang dianggapnya penting. Tidak harus mengekor atau membebek program Presiden Jokowi. Tapi aneh bin ajaib, Jokowi seperti memaksakan siapapun presiden terpilih pada 2024 harus bisa meneruskan program pembangunan infrastruktur impiannya seperti IKN maupun kereta cepat. Bahkan untuk maksud tersebut Jokowi seperti mengerahkan segala daya upaya untuk mencegah calon presiden potensial Anies Rasyid Baswedan. Mulai dari menghadirkan capres alternatif yang didukungnya seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jokowi bahkan berangan-angan menggabungkan keduanya menjadi satu paket pasangan Prabowo-Ganjar. Namun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak mau disetir Jokowi, Mega ingin memegang kendali penunjukkan calon wakil presiden pendamping Ganjar. Sampai di sini kelihatan Jokowi kalah, hilang kendali, dan seperti setengah putus asa. Selain itu Jokowi lewat kaki tangannya mengusahakan agar pencalonan Anies lewat Koalisi Perubahan (Nasdem, Partai Demokrat, PKS) dengan berbagai cara. Seperti mengkriminalisasi Anies lewat kasus Formula E oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perampokan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, rayuan jabatan, uang, hingga kriminalisasi menteri-menteri Nasdem. Apakah usaha itu berhasil? Sampai detik ini belum berhasil. Politikus senior yang juga pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha mengungkapkan seperti ada borok yang disembunyikan Jokowi sehingga dia takut Anie menang dan borok itu terbongkar. “Kira-kira borok apa ya yang disimpan oleh yang sangat ketakutan bila Anies Baswedan jadi presiden dan membongkarnya?” ujarnya melalui akun Twitter-nya @AT_AbdillahToha, dikutip KBA News, Minggu, 10 Juni 2023 Dia mengatakan segala daya upaya menjegal Anies maju nyapres dilakukan terus secara kasat mata dengan menggunakan kekuasaan. Padahal pilpres adalah sebuah pertandingan dan kita belum tahu siapa yang akan menang. “Sementara itu demokrasi dirusak,” ucap Abdillah Toha, yang juga seorang cendekiawan ini. Dia membandingkan sekaligus mengingatkan bahwa kalau dalam sebuah pertandingan sang wasit merangkap jadi pemain, maka pertandingan rusak. Hal ini akan membuat penonton turun ke lapangan, menyerbu, dan membuat kerusakan karena marah. “Mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi,” ungkapnya. Borok Kereta Cepat Menurut sumber terpercaya, salah satu kegelisahan Jokowi sehingga dia takut boroknya terbongkar adalah pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tak kunjung selesai. Dibalik pembangunan KCJB tersebut banyak kebohongan dan kebusukan yang pada suatu saat bisa menjerumuskan Jokowi dalam perkara pidana. Bagaimana penjelasannya? Banyak hal aneh, curang, bahkan terkesan ada korupsi, kick back dan sejenisnya sehingga proyek KCJB tidak selesai-selesai dan bahkan biayanya terus membengkak, sementara proyek belum kunjung rampung. Sebagai pembanding, KCJB dibangun oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan dari Badan Usaha Milik Negara, seperti PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nasional VIII dengan China Railway International Co. Ltd. Bahkan pembiayaan awal dimodali dengan pinjaman dari China Development Bank (CBD). China Railway International Co. Ltd juga ditahun yang sama, pada 2016, membangun kereta cepat yang menghubungkan kota Vientiene (China) ke Kota Boten (Laos). Tapi ada beberapa perbedaan sekaligus keanehan. Pertama, kereta cepat Vientiene-Boten dibangun pada 2016 dan selesai serta beroperasi tepat 5 tahun pada Desember 2021. Sementara KCJB sampai kini belum kunjung selesai. Kedua, jarak kereta cepat Vientiene-Boten mencapai 412 kilometer, sementara jarak KCJB hanya 142 kilometer. Bahkan belakangan KCJB yang harusnya menghubungkan Cawang-Walani, tapi hanya bisa menghubungkan Cawang-Padalarang. Ketiga, kereta cepat Vientiene-Boten memakan biaya sebesar US$6 miliar (atau ekuivalen dengan Rp89,64 triliun dengan kurs Rp14.940 per dolar AS). Sementara KCJB sudah menelan biaya US$7,5 miliar (Rp112,05 triliun) tapi belum kunjung rampung. Ini baru proyek KCJB, bagaimana dengan proyek IKN? Proyek bandara mangkrak dan sepi? Pelabuhan sepi? Jalan tol sepi? Kalau dilakukan audit investigasi, maka akan ditemukan banyak borok-borok Jokowi lainnya. Melihat realitas di atas, artinya rel kereta Vientiene-Boten tiga kali lebih panjang dari KCJB, tapi anehnya biaya kereta cepat Vientiene-Boten jauh lebih murah dari proyek KCJB. Apakah borok ini yang coba ditutupi Jokowi dengan aksi cawe-cawenya? Alasan formilnya terjadi lonjakan biaya tersebut, meskipun jaraknya tiga kali lebih singkat, oleh karena ulah spekulan yang membeli tanah rakyat kemudian menjualnya kepada KCIC lebih mahal. Tapi diduga juga adanya kick back, korupsi, mark up dan aksi kotor lainnya. Biarkan aparat hukum yang mengusut setelah dilakukan audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuagan (BPK). Itu sebabnya kita perlu menghadirkan presiden yang benar-benar pilihan rakyat agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar hemat, efektif dan efisien. Semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat Indonesia!©FNN.
POPULER
