ALL CATEGORY
Jangan Ragu Tangkap Panji Gumilang
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SIKAP pimpinan pondok pesantren Al Zaytun Indramayu semakin menunjukan dirinya tidak sehat. Arogansi tinggi. Mungkin merasa ada kekuatan yang melindunginya. Atau sekedar menggertak. Apapun itu, Panji Gumilang tidak boleh dibiarkan. Perilakunya menuai kontroversi dengan ajaran keagamaan yang dinilai menyimpang. Menafsirkan aturan agama seenaknya. Meski telah dikritik banyak pihak termasuk MUI dan PWNU Jawa Barat serta didemo oleh warga Indramayu, tetapi tetap saja ia merasa tidak bersalah bahkan terkesan menantang. Panji lupa sebenarnya kondisi sudah berubah tidak lagi seperti awal pesantren tersebut berdiri. Sangat terlindungi dan aman mengecoh santri, orang tua maupun warga sekitar. Kini kesesatan ajarannya sudah tercium menyengat. Aspek teologis ajaran Panji dinilai bid\'ah dan menyimpang. Perempuan shalat di baris depan bercampur dengan laki-laki, shaf sengaja renggang, muadzin menghadap jamaah, syahadat ditambah kesaksian Negara Islam, menyanyikan lagu Yahudi, berniat mendirikan pesantren Kristen, dosa zina dapat ditebus uang, Qur\'an adalah ucapan Nabi Muhammad SAW dan banyak lagi. Aspek hukum, penyimpangan teologis yang telah meresahkan umat Islam di atas dapat dikategorikan melanggar hukum. perbuatan Panji Gumilang memenuhi unsur delik Pasal 156a KUHP. Dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 5 (lima) tahun. Belum bila terbukti adanya perbuatan kejahatan seksual, ia dapat diduga melakukan perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual atau zina (overspel). Aspek politik, Panji Gumilang dan Pondok Pesantrennya telah menciptakan ketidakstabilan politik. Masyarakat gelisah atas sikap Panji. Alih-alih bijak menanggapi kritikan ia justru menantang dengan arogan. Dibalas dengan pengerahan masa sambil menyemangati masa dengan nyanyian Yahudi \"Havenu Shalom Aleichim\". Panji merasa mendapat perlindungan politik. Jangan ragu tangkap Panji Gumilang. Ia telah menista agama dengan menyebut Qur\'an bukan firman Allah, itu sama saja dengan membakar Al Qur\'an. Ia telah mencampur Islam dengan agama Yahudi. Muslim dihancurkan keimanannya. Jangan buka peluang Al Zaytun menjadi agen Israel. Penyelesaian masalah Al Zaytun sangat mudah tidak perlu bertele-tele. Setelah pertemuan MUI Jabar, Polda Jabar, Pangdam Siliwangi dan Kejaksaan Tinggi Bandung, maka segera operasi penangkapan Sang Imam Negara Islam KW 9 Panji Gumilang. Lanjutkan dengan proses hukum untuk membongkar motif dari berbagai kegiatan termasuk penggalangan dana, penyesatan dan kesehatan jiwa sang Imam. Hanya dua pilihan untuk Al Zaytun Indramayu yaitu tutup dan bubarkan Pondok Pesantren Al Zaytun atau jika masih ingin menyelamatkan Al Zaytun, maka segera tangkap dan adili Panji Gumilang. Ambil alih pengelolaan pendidikan Pondok Pesantren Al Zaytun oleh Pemerintah atau Ormas-ormas dan Lembaga Pendidikan umat Islam. Negara tidak boleh kalah oleh oknum yang melakukan kejahatan dengan berlindung pada aspek keagamaan. Panji Gumilang tidak boleh dibiarkan berkeliaran untuk terus menyesatkan. Sudah terlalu lama ia diistimewakan. Bandung, 17 Juni 2023
Anies, Cinta Mati Surya Paloh
... Anies itu ibarat cinta mati Surya Paloh. Cinta mati menghadirkan perubahan negeri ke arah lebih baik. Oleh: Ady Amar - Kolumnis. BETAPA kokohnya seorang Surya Paloh, mental pun bak baja. Tak kecut dan panik dirundung perlakuan tak sepatutnya, dan itu karena pilihan sikap politiknya yang berbeda dengan rezim Jokowi. Karenanya, ia jadi sasaran untuk diinjak keras padahal ia masih dalam satu koalisi dengan rezim Jokowi. Tidak ada yang mampu menjelaskan mengapa Surya Paloh menerima perlakuan tidak sebagaimana mestinya, perlakuan tak patut pada kawan yang punya andil besar menjadikan Jokowi seperti sekarang ini. Perlakuan tidak dicukupkan di situ, tapi juga kader Partai NasDem, yang menjabat menteri dicokok ditersangkakan dalam dugaan korupsi. Sungguh menakjubkan sikap kokoh yang diperagakan Surya Paloh itu. Meski risiko yang dihadapi sungguh berat. Langkah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres NasDem, yang lalu diikuti PKS dan Demokrat--3 partai tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Tak ada yang mampu menjelaskan, kenapa Anies Baswedan tak dikehendaki rezim ini. Tidak jelas pula oleh sebab apa, yang lalu langkahnya dengan sangat keras coba dihentikan. Tapi spekulasi muncul yang itu pun sulit dibuktikan saat-saat ini, bahwa Anies tak disukai oligarki. Dan, itu berdampak menghantam keras kawan seiring--Surya Paloh dan NasDem--yang dari awal bagian utama menjadikan dan membersamai Jokowi sebagai presiden, bahkan hingga 2 periode. Sulit bisa dijelaskan dengan nalar sehat. Surya Paloh, dan itu NasDem, memilih jalan sendiri di Pilpres 2024, meski tetap membersamai Jokowi dalam koalisi sampai masa jabatan Presiden Jokowi berakhir. Artinya, NasDem memegang komitmen bersama Jokowi sampai akhir jabatannya. Sedang pasca Jokowi, NasDem memilih Anies Baswedan, pilihan yang tidak sama dengan yang diinginkan Jokowi, yang memilih figur lainnya. Kebersamaan NasDem tidak mesti sesuai dengan keinginan Jokowi perihal siapa penerusnya. Lagian apa kepentingan dan urusan Jokowi memaksakan kehendak agar pilihan NasDem sama dengan pilihannya. Sepertinya memang baru Presiden Jokowi, tidak pernah terjadi pada presiden-presiden sebelumnya, yang akan mengakhiri jabatannya sibuk mencari figur penggantinya dengan cara mengganjal dan menjegal figur yang tak dikehendakinya, dan itu Anies Baswedan. Cawe-cawe ala Jokowi dalam menentukan figur yang dikehendaki dan boleh berkontestasi di Pilpres 2024, yang itu dengan memukul siapa pun yang coba-coba bersikukuh mencapreskan Anies Baswedan, itu bentuk pengerdilan demokrasi. Karenanya, NasDem dijadikan bulan-bulanan dengan 2 menteri--Menkominfo Johnny G. Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo--dari 3 menteri yang bergabung dalam kabinet Jokowi-Ma\'ruf Amin ditersangkakan korupsi. Jika memang benar apa yang ditersangkakan itu, maka keharusan bagi yang bersangkutan mempertanggungjawabkan. Tapi pada kasus ini aroma politiknya jauh lebih terasa ketimbang hukum yang ingin ditegakkan. Mengganggu Surya Paloh personal, dan itu bisnisnya, dan mencomoti kader NasDem dengan berbagai kemungkinan yang bisa ditersangkakan oleh motif yang mudah dicari, sepertinya itu akan terus dilakukan. Hukum menjadi tajam pada yang dianggap lawan, tapi tumpul pada kawan, itu bukan isapan jempol. Kawan yang bertumpuk kasus tak diusik sedikit pun, itu agar jadi penurut dengan kemauan rezim, mudah diseret ke sana kemari. Karenanya, partai tertentu terpaksa kompromi dengan kekuasaan, jika tidak ingin perbuatan koruptif para ketua dan elite partainya diseret ke pengadilan. Partai menjadi tidak berdaya dalam dekapan rezim. Jadi sandera politik. Partai yang tersandera dosa politik tidak akan berani mengkritisi kebijakan salah rezim. Karenanya, sulit diharapkan bisa bekerja dan membela kepentingan rakyat. Tapi sikap kokoh dipertunjukkan Surya Paloh yang tak gentar meski bisnisnya dihancurkan sekalipun, dan kader partainya diprotoli dibuat tidak nyaman. Konsistensi sikap seorang Surya Paloh bukannya mengendur, tapi justru makin kokoh bak karang yang tak goyah meski digempur ombak besar. Sadar dengan pilihannya. Maka, narasi yang keluar dari mulutnya mencengangkan. Sulit terbayangkan narasi itu bisa muncul dari seorang pebisnis papan atas, dan sekaligus politisi yang biasanya berwatak pragmatis. Abang ini jangankan masuk penjara, dibunuh pun tidak akan berubah dari mendukung Anies Baswedan. Itulah sepenggal pernyataan heroik Surya Paloh di hadapan elite partainya. Dan, itu sebagai penegasan akan sikapnya yang tak mungkin berubah untuk terus mendukung Anies Baswedan. Anies itu ibarat cinta mati Surya Paloh. Cinta mati menghadirkan perubahan negeri ke arah lebih baik. Surya Paloh, dan itu NasDem, memilih Anies Baswedan sebagai capres, tentu sudah dihitung matang dan cermat, bahkan risiko yang bakal dihadapi. Maka, gempuran yang ia dapatkan saat ini tak akan menyurutkan langkah menghadirkan Anies Baswedan, anak muda yang sudah dikenalnya jauh hari sebagai pribadi yang punya integritas, intelektualitas, dan elektabilitas tinggi.**
Neo-Ottoman setelah Berkuasa 20 Tahun
Erdogan telah tumbuh menjadi raksasa politik. Ia memimpin Turki selama 20 tahun dan akan bertambah lagi menjadi 25 tahun. Mengapa ia dituduh akan memperjuangkan cita-cita kekaisaran Ottoman? Oleh: Dimas Huda ---Wartawan Senior FNN Recep Tayyip Erdogan hanyalah orang dengan latar belakang biasa saja. Dia bukan keturunan darah biru, juga bukan anak konglomerat. Lahir pada Februari 1954, anak saleh ini dibesarkan sebagai putra seorang penjaga pantai, di pantai Laut Hitam Turki. Ketika dia berusia 13 tahun, ayahnya memutuskan untuk pindah ke Istanbul, tepatnya di Beyoglu distrik Istanbul. Lokasi ini adalah lingkungan kelas pekerja di lereng yang mengarah dari toko-toko mewah di Jalan Istiklal ke perairan Tanduk Emas. Sang ayah berharap dapat memberikan pendidikan yang lebih baik kepada kelima anaknya dengan merantau ke Istanbul. Di kota ini, Erdogan menjajakan limun dan wijen di jalan-jalan untuk mendapatkan uang tambahan. Dia bersekolah di sekolah Islam sebelum memperoleh gelar sarjana manajemen dari Universitas Marmara Istanbul. Pada 1970-an dan 80-an, Erdogan tercatat sebagai aktivis Islam. Ia bergabung dengan Partai Kesejahteraan yang dipimpin Necmettin Erbakan. Pada 1994, Erdogan terpilih sebagai calon walikota Istanbul. Harusnya dia memimpin kota itu selama 4 tahun. Hanya saja, masa jabatan itu berakhir ketika dia ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan menghasut. Gara-garanya ia membaca puisi di depan umum yang menyertakan kalimat: \"Masjid adalah barak kami, kubah adalah helm kami, menara adalah bayonet kami, dan orang beriman adalah tentara kami...” Setelah menjalani empat bulan di penjara, dia kembali ke dunia politik. Tapi partainya telah dilarang karena melanggar prinsip-prinsip sekuler yang ketat dari negara Turki modern. Pada Agustus 2001, ia mendirikan partai baru yang berakar pada Islam dengan sekutu Abdullah Gul. Pada tahun 2002, AKP memenangkan mayoritas dalam pemilihan parlemen, dan tahun berikutnya Erdogan diangkat sebagai perdana menteri. Dia tetap menjadi ketua AKP. Sejak tahun 2003, ia menghabiskan tiga masa jabatan sebagai perdana menteri, memimpin periode pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mendapat pujian internasional sebagai seorang reformis. Kelas menengah berkembang dan jutaan orang keluar dari kemiskinan. Erdogan memprioritaskan proyek infrastruktur raksasa untuk memodernisasi Turki. Setelah satu dekade pemerintahannya, Erdogan mencabut larangan perempuan mengenakan jilbab, melalui pengadilan. Kemalis mengeluh menggap Erdogan merusak pilar-pilar republik sekuler Mustafa Kemal Ataturk. Meski religius, Erdogan selalu membantah ingin memaksakan nilai-nilai Islam, bersikeras dia mendukung hak-hak orang Turki untuk mengekspresikan agama mereka secara lebih terbuka. Erdogan mendukung warga Turki memiliki banyak anak. Dia mengatakan \"tidak ada keluarga Muslim\" yang boleh mempertimbangkan KB atau keluarga berencana. \"Kami akan melipatgandakan keturunan kami,\" katanya pada Mei 2016. Erdogan telah lama memperjuangkan nilai-nilai Islam. Dia dikenal memberi hormat kepada Ikhwanul Muslimin yang tertindas di Mesir. Pada Juli 2020, dia mengawasi konversi Hagia Sophia yang bersejarah di Istanbul menjadi masjid, sebagaimana dilakukan pendahulunya di era Ottoman atau Utsmaniyah. Erdogan bercita-cita menjadikan Turki berada di antara 10 ekonomi teratas dunia. Hanya saja, cobaan menerpa dirinya. Pada malam 15 Juli 2016, militer mencoba melakukan kudeta. Makar itu berlangsung tatkala Erdogan sedang berlibur di Marmaris, Turki barat daya. Kala itu Erdogan nyaris tertangkap. Selanjutnya, pada dini hari tanggal 16 Juli, dia muncul dengan kemenangan di Bandara Ataturk Istanbul, Erdogan disambut sorak sorai para pendukungnya. Dalam peristiwa ini hampir 300 warga sipil tewas saat mereka memblokir gerak maju komplotan kudeta. Presiden muncul di TV nasional dan mengumpulkan pendukung di Istanbul, menyatakan bahwa dia adalah \"komandan tertinggi\". Namun ketegangannya terlihat jelas ketika dia menangis secara terbuka saat memberikan pidato di pemakaman seorang teman dekat, yang ditembak bersama putranya oleh tentara pemberontak. Erdogan menuduh Gulen berada di belakang gerakan kudeta itu. Pasca-percobaan kudeta yang gagal, sekitar 150.000 pegawai negeri dipecat dan lebih dari 50.000 orang ditahan, termasuk tentara, jurnalis, pengacara, petugas polisi, akademisi, dan politisi Kurdi. Meskipun menjadi pemimpin negara NATO, Erdogan akrab dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Ia berperan penting sebagai mediator dalam konflik di Ukraina. Turki membeli sistem pertahanan antirudal Rusia dan memilih Rusia untuk membangun reaktor nuklir pertama di Turki. Menjelang pemilu 2023, dia berusaha untuk memperkuat kepercayaannya dengan pemilih nasionalis dan konservatif dengan menuduh Barat bergerak melawannya. \"Bangsa saya akan menggagalkan plot ini,\" tegasnya, menggambarkannya sebagai semacam titik puncak. Dia mengakhiri kampanye kepresidenannya tahun 2023 dengan kunjungan ke makam Adnan Menderes, perdana menteri Turki pertama yang dipilih secara demokratis yang dieksekusi pada tahun 1961 setelah kudeta militer. Pesannya: \"Era kudeta dan junta telah berakhir.\" Neo-Ottoman Para pakar anti-Erdogan sering merujuk pada konsep Neo-Ottomanisme ketika membahas Turki kontemporer dan dalam analisis mereka tentang kebijakan luar negeri Erdogan. Erdogan menciptakan nasionalisme Islam yang mendalam, karena dia percaya bahwa takdir sejarah Turki adalah untuk memperjuangkan dunia Muslim yang diintimidasi oleh Barat. Erdogan dianggap memulai Islamisasi sistematis di negara itu. Ia mengumpulkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengubah Turki dari Negara sekuler menjadi negara otokratis dan teokratis. Tuduhan tersebut membuat Erdoğan semakin populer di mata banyak orang Turki, yang ingin berdamai dengan akar sejarahnya. Hampir setiap mata rantai ke masa lalu negara itu terputus setelah runtuhnya kekaisaran dan berdirinya negara Turki baru. Erdogan tidak mengabaikan warisan yang ditinggalkan oleh Seljuk dan Ottoman dan menganggap republik Turki sebagai kelanjutan dari kekaisaran. Ketika dia mulai mendobrak tabu, menunjukkan bahwa dia tidak ingin sejarah bangsa dilupakan di halaman berdebu buku-buku sejarah yang tersembunyi, kontroversi politik yang sudah berlangsung lama terungkap di dalam Turki. Nyatanya, konyol untuk menyangkal warisan Seljuk dan Ottoman mengingat bahwa Turki hingga hari ini adalah museum terbuka dari sejarah mereka. Tidak diragukan lagi, dari arsitektur hingga tradisinya, budaya Utsmaniyah selalu hidup di antara masyarakat, tidak peduli apa pendapat elit pendiri dan pengikut ideologis mereka. Erdogan berkata: “Republik Turki, seperti negara-negara kita sebelumnya yang merupakan kelanjutan satu sama lain, juga merupakan kelanjutan dari Ottoman. Tentu saja, perbatasan telah berubah. Bentuk pemerintahan sudah berubah… Tapi esensinya sama, jiwanya sama, bahkan banyak lembaga yang sama.”
Jalan Panjang Partai Islam di Negeri Ottoman
AKP menjadi kuat seperti saat ini setelah melalui perjalanan yang amat panjang. Partai ini mengalami 5 inkarnasi sebelum menemukan keseimbangan: didukung pemilih juga militer. Oleh: Dimas Huda -- Wartawan Senior FNN Di Turki, nama partai ini adalah Adalet ve Kalkınma Partisi disingkat AKP. Di dunia luar, dikenal sebagai Justice and Development Party. Di Indonesia, dia adalah Partai Keadilan dan Pembangunan. Partai ini telah mendominasi politik Turki sejak 2002. “Ini adalah partai politik terbesar ke-6 di dunia berdasarkan keanggotaan dan terbesar di dunia di luar India, China, dan AS,” tulis Ömer Taşpınar dalam bukunya berjudul \"The Islamists Are Coming: Who They Really Are\". Hingga awal 2023, jumlah anggota AKP mencapai 11,24 juta. Partai ini adalah satu-satunya partai di Turki dengan kehadiran signifikan di semua provinsi di negeri Ottoman itu. Sejak awal demokrasi multipartai Turki pada tahun 1946, AKP adalah satu-satunya partai yang memenangkan pemilihan parlemen secara berturut-turut. AKP adalah partai politik dengan akar Islam yang jelas. Partai ini memimpin pemerintahan nasional sejak 2002 di bawah Abdullah Gül (2002–2003), Recep Tayyip Erdoğan (2003–2014), Ahmet Davutoğlu (2014–2016), Binali Yıldırım (2016–2018) dan Recep Tayyip Erdoğan (2018–sekarang). Itu adalah pembalikan yang mencolok. Semua partai Islamis sebelumnya telah ditutup baik oleh intervensi militer atau keputusan mahkamah konstitusi. Partai Ketertiban Nasional, yang didirikan pada tahun 1970, dilarang oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 1971. Partai Keselamatan Nasional, yang didirikan pada tahun 1972, dilarang setelah kudeta militer tahun 1980. Partai Kesejahteraan, didirikan pada tahun 1983, dilarang oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 1998. Partai Kebajikan, didirikan pada tahun 1997, dilarang pada tahun 2001. Rezim otokratis di dunia Muslim sering melarang partai-partai keagamaan, yang kemudian bersembunyi dan berubah menjadi kekerasan. Islamis Turki telah mengambil jalan yang berbeda. Meskipun berulang kali dilarang dan dikeluarkan dari kekuasaan, politisi saleh telah menghindari kekerasan, merangkul demokrasi, dan pindah ke arus utama. Sejatinya, sebagai pendiri AKP, Erdogan menolak mendefinisikan AKP sebagai partai agama. “Kami bukan partai Islam, dan kami juga menolak label seperti Muslim-demokrat,” katanya pada 2005. Pemimpin AKP malah menyebut agenda partai itu sebagai “demokrasi konservatif.” Harimau Anatolia Ömer Taşpınar mengatakan evolusi kapitalisme Turki di bawah kepemimpinan Turgut Özal pada 1980-an menciptakan wirausahawan borjuis Muslim di jantung konservatif Anatolia. Kaum borjuasi muslim baru memiliki kepentingan yang lebih besar dalam politik. Para “Kalvinis Islam” ini lebih mementingkan memaksimalkan keuntungan, menciptakan akses ke pasar mata uang internasional, dan memastikan stabilitas politik daripada memperkenalkan hukum Islam atau menciptakan teokrasi. Turki sekarang memiliki ribuan bisnis kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. Mereka ini sering disebut sebagai “Harimau Anatolia”. Dan mereka kebanyakan mendukung AKP. Dimulai pada 1990-an, asumsi partai tentang kekuatan politik secara bertahap memoderasi elemen-elemen radikal dalam Islam politik Turki. Kepemimpinan AKP dengan jelas memandang partai tersebut sebagai model bagi negara-negara Islam lainnya. Pada 12 Juni 2011, Erdogan memberi tahu ribuan orang yang berkumpul untuk merayakan kemenangan telak AKP. “Sarajevo menang hari ini sebanyak Istanbul. Beirut menang sebanyak Izmir. Damaskus menang sebanyak Ankara. Ramallah, Nablus, Jenin, Tepi Barat, [dan] Yerusalem menang sebanyak Diyarbakir.” Kemalisme Kebangkitan politik Islam di Turki sebagian besar merupakan reaksi terhadap kelahiran traumatis negara modern setelah Kekaisaran Ottoman runtuh pasca Perang Dunia I. Sejak 1920-an, ideologi resmi Turki adalah Kemalisme, yang tumbuh dari pandangan ultrasekuler Islam. Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki. Kaum Kemalis mengejar proyek modernisasi radikal dari atas ke bawah. Dalam upaya ambisius untuk mengimpor peradaban Eropa, republik membuang kekhalifahan yang memerintah, alfabet Arab, pendidikan Islam, dan persaudaraan Sufi yang merupakan bagian penting dari agama dan budaya. Turki Kemalis mengadopsi kode hukum Barat dari Jerman, Italia, dan Swiss, bersama dengan alfabet Latin dan kalender Barat, hari libur Barat, dan pakaian Barat. Sejarah dan bahasa resmi negara itu direvisi ulang. Sebuah sistem pendidikan baru memuliakan peradaban Turki pra-Islam dengan mengorbankan masa lalu Ottoman yang lebih baru di negara itu, dan banyak kata Arab dan Persia dibersihkan untuk menciptakan kosa kata Turki yang “asli”. Bahkan azan berbahasa Arab tidak lagi diizinkan dalam bentuk aslinya dan harus dilantunkan dalam bahasa Turki modern. Hal ini membuat cemas umat Islam yang saleh. Nyatanya, Kemalisme sekuler nyaris tidak menyusup ke hati masyarakat Turki secara luas. Massa pedesaan dan saleh Anatolia sebagian besar tetap tidak terpengaruh oleh rekayasa ulang budaya di Ankara. Ini berbeda dengan militer, birokrasi, dan borjuasi perkotaan, yang memeluk atau beradaptasi dengan Westernisasi Kemalisme yang dangkal. Pada tahun 1994, Partai Kesejahteraan—inkarnasi ketiga dari Partai pro-Islam—mengejutkan kemapanan Kemalis dengan memenangkan pemilihan lokal secara nasional dan menguasai dua kota terbesar di Turki, Istanbul dan Ankara. Partai tersebut dipimpin oleh Necmettin Erbakan, yang memiliki hubungan dekat dengan Ikhwanul Muslimin Mesir. Setelah tujuh dekade, gelombang sekuler Turki surut. Setahun kemudian, Partai Kesejahteraan memenangkan blok terbesar dalam pemilihan parlementer, menempatkan koalisi yang dipimpin Islam untuk memimpin seluruh negeri. Kemenangan Partai Kesejahteraan berumur pendek. Khawatir bahwa pemerintah baru akan mengadopsi agenda Islam yang terang-terangan, militer turun tangan. Para jenderal Turki khawatir bahwa pemerintah akan menekan oposisi sekuler, mengizinkan pakaian Islami di universitas, dan meninggalkan aliansi Turki dengan Barat. Nyatanya, Partai Kesejahteraan sebenarnya mengikuti sebagian besar praktik politik arus utama Turki. Tetap saja, pers sekuler memperingatkan revolusi Islam yang akan segera terjadi. Pada 28 Februari 1997, militer—dengan dukungan luas dari masyarakat sipil dan media sekuler—memaksa Erbakan dan partainya lengser dari kekuasaan. Kudeta tak berdarah memiliki konsekuensi besar yang tidak diinginkan. Ini memicu pencarian jati diri yang serius di kalangan Islamis Turki, yang pada akhirnya memicu keretakan generasi dan ideologis dalam gerakan tersebut. Para pemimpin muda pragmatis Partai Kesejahteraan—terutama Recep Tayyip Erdogan—mengakui garis merah sekularisme Turki. Erdogan, walikota Istanbul saat itu, belajar dengan cara yang sulit. Pada tahun 1999, dia menghabiskan empat bulan di penjara karena membaca puisi bertema Islami. Setelah berpartisipasi dalam politik demokrasi selama lebih dari tiga dekade, Islamis Turki telah mengubah pandangan mereka menjadi memenangkan pengikut yang lebih luas dalam pemilu. Pada akhir 1990-an, Islam politik siap berintegrasi penuh ke dalam politik arus utama. Pada tahun 2001, Erdogan membentuk Partai Keadilan dan Pembangunan, inkarnasi kelima dan terakhir dari partai pro-Islamis, dari abu Partai Kesejahteraan dan Partai Kebajikan yang dibubarkan. Dia membuat istilah demokrasi konservatif—bukan referensi Islam—untuk menjelaskan agenda politiknya. Dia memahami bahwa liberalisasi politik akan mengonsolidasikan basis kekuatan AKP. Ömer Taşpınar menyebut untuk mencapai dua tujuan penting, Erdogan menempatkan reformasi demokrasi sebagai agenda utama, berusaha untuk mematuhi pedoman keanggotaan Uni Eropa (UE). Langkah tersebut membuatnya mendapatkan dukungan dari komunitas bisnis Turki, intelektual liberal, dan kelas menengah pragmatis. Itu juga membuatnya mendapat legitimasi politik di mata militer. Lagipula, pengakuan Eropa telah lama menjadi hadiah utama dalam visi Atatürk tentang Turki yang kebarat-baratan. Dan dengan mengutamakan pelayanan sosial, AKP juga menarik masyarakat kelas bawah yang miskin. Strategi Erdogan membuahkan hasil. Pada November 2002, partai tersebut memenangkan blok kursi terbesar dalam pemilihan parlementer. Ömer Taşpınar mengatakan pemerintah AKP berpura-pura rendah hati tentang kedudukannya di dunia Islam. “Kami tidak menampilkan diri kami sebagai model,” kata Erdogan kepada audiensi wartawan Turki pada tahun 2011. “Mungkin kami adalah sumber inspirasi atau contoh sukses di beberapa bidang.” Namun pengalaman Turki dengan politik Islam—tidak lagi sekadar eksperimen—ditiru secara luas baik di dalam maupun di luar dunia Muslim. ®
Ekspor Pasir Laut Untungkan Singapura dan Oligarki
Oleh: Djony Edward -- Wartawan Senior FNN Bak petir di siang bolong, tetiba Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Intinya Jokowi kembali membuka keran ekspor pasir setelah Presiden Megawati menutupnya 21 tahun lalu lewat Keppres No. 33 Tahun 2002. Dalam kondisi politik jelang Pilpres, terbitnya PP 26/2023 tentu saja membuat Jokowi dicap sebagai penjual aset negara, tidak nasionalis, dan sangat pragmatis. Sebaliknya sikap Megawati dengan Keppres 33/2002 itu disanjung sebagai pelindung aset negara, sangat nasionalis, sekaligus idealis. Lepas dari cap kedua kepala negara Republik Indonesia tersebut, yang jelas ada agenda terselubung dibalik dibukanya kembali keran ekspor pasir laut tersebut. Ada beberapa agenda yang melatari kebijakan mengejutkan tersebut. Pertama, kehilangan kedaulatan. Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Ummat Amien Rais menyebut pembukaan kembali keran ekspor pasir laut akan membuat Indonesia kehilangan kedaulatan sebagai negara merdeka. Oleh karena itu Partai Ummat mengecam kebijakan Jokowi tersebut. “Dengan membuka keran ekspor pasir laut, maka negara ini akan kehilangan kehadulatannya,” kata Amien jengkel. Kedua, lobi singapura. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Didin Damanhuri meyakini kebijakan pembukaan keran ekspor pasir laut tak lepas dari lobi Singapura, karena Singapura membutuhkan banyak sekali pasir laut untuk reklamasi pantainya. Sejak tahun 1962, Singapura yang oleh mantan Presiden BJ Habibie pernah diilustrasikan sebagai red dot ketika membandingkan luasnya dengan Indonesia, melakukan reklamasi untuk menambah luas daratan. Sampai saat ini, daratan Singapura yang menjorok ke laut sudah bertambah 12 kilometer. Jika dihitung secara keseluruhan, sejak merdeka hingga tahun 2000, luas Singapura sudah bertambah sekitar 200 km2, dari awalnya 581 km2 menjadi 766 km2. Mirisnya, Indonesia dan Singapura belum memiliki perjanjian batas laut. Sangat mungkin hal ini terkait dengan ambisi Singapura untuk terus menambah luas teritorialnya, dan pada saat bersamaan berpotensi mengurangi luas wilayah Indonesia, terlebih jika garis pantai Indonesia juga berkurang sebagai dampak pemanasan global. Benar, ketentuan Zona Ekomoni Ekslusif (ZEE) yakni luas zona laut 12 mil dari garis pantai, tidak berlaku mengingat lebar Selat Malaka atau Selat Singapura kurang dari 24 mil sehingga akan tumpang tindih. Selain itu, kedua negara juga sudah menyepakati garis tengah pantai yang berlaku tetap sebagaimana ketentuan Pasal 15 Hukum Laut Internasional (United Nations Convention on the Law of the Sea--UNCLOS) 1982. Persoalannya, perjanjian garis tengah yang efektif berlaku sejak 2005, tidak mencakup bagian barat dan timur. Perjanjian ini juga perlu ditindaklanjuti karena masih merupakan basic. Perlu ada perjanjian lanjutan terkait batas laut yang lebih komprehensif dan pemanen. Sayangnya Singapura terus menolak ajakan Indonesia untuk segera menetapkan batas laut secara permanen. Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia selaku kandas. Didin meyakini hal itu terkait ambisi Singapura menambah luas datarannya, yang secara otomatis memajukan garis pantainya. Ketiga, motif investasi, terbitnya PP 26/2023 ini adalah cara Jokowi untuk mengundang Singapura untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kita tahu investor besar dari Jepang yang sempat berjanji akan berinvestasi di IKN yaitu Softbank, membatalkan rencana investasinya. Sehingga Jokowi merayu Raja Salman, negara Eropa dan Amerika, namun masih kosong melompong. Sehingga tawaran terakhir diajukan ke Singapura. Bak gayung bersambut, Singapura tengah membutuhkan pasir dalam jumlah besar, sementara Jokowi membutuhkan investasi besar untuk membangun IKN, sehingga klop. Seperti simbiosis mutualisma, kebutuhan kedua negara sama-sama tinggi dan kedua negara sama-sama memiliki sumber daya untuk mempertukarkannya. Keempat, motif politik yaitu kepentingan untuk biaya Pemilu 2024, entah oleh caleg atau capres, cuan dari ekspor pasir laut ini dinilai sangat potensial. Tentu saja sebagai motor penggerak adalah para oligarki, sehingga berbagi cuan dengan para politisi untuk memaksimalkan dana dari ekspor pasir tersebut. Walaupun Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu berpendapat penerimaan fiskal dari kegiatan ekspor pasir laut ini sangat kecil, namun secara riil buat para oligarki kegiatan ini adalah tambang uang baru karena memang pasarnya sangat besar. Apalagi jika pengawasannya lemah, maka ekspor pasir laut akan berlangsung ugal-ugalan dan tahu sendiri karakter aparat di lapangan sangat mudah dirupiahkan. Artinya proyek ini akan menjadi proyek cincai-cincai antarra oligarki, politisi dan aparat. Kelima, motif perusakan lingkungan. Tentu saja baik Walhi maupun Greenpeace sama-sama mengkhawatirkan dampak dari ekspor pasir laut tersebut terhadap kerusakan lingkungan. Mulai dari rusaknya sedimentasi laut, hilangnya pulau-pulau kecil, merugikan nelayan karena ikan-ikan kecil ikut lenyap, meningkatkan abrasi pesisir laut dan pesisir pantai, menurunkan kualitas lingkungan laut, meningkatkan pencemaran pantai, kualitas air laut lebih keruh, merusak terumbu karang, meningkatkan intensitas banjir rob, dan dampak lainnya. Alasan Pemerintah Presiden Jokowi menyatakan alasan diterbitkannya PP 26/2023 adalah untuk meningkatkan kesehatan laut. Aturan ini dibuat dengan asalan untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut, sehingga meningkatkan kesehatan laut. Sementra Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menuturkan penerbitan PP tersebut untuk pemanfaatan hasil sedimentasi. Sedimentasi yang dimaksudnya, khususnya pasir laut dengan mengedepankan keberlanjutan ekologi dan kepentingan negara. Trenggono menuturkan, selama ini kebutuhan reklamasi dalam negeri besar, namun sayangnya pemanfaatan pasir laut masih merusak lingkungan karena pasir yang diambil berasal dari pulau-pulau. \"Jadi reklamasi dan berakibat pada kerusakan lingkungan. Atas dasar itu terbitlah PP, boleh untuk reklamasi, tapi harus gunakan pasir sedimentasi,” ujar Trenggono. Pasir sedimentasi dinilai cocok dimanfaatkan untuk kebutuhan reklamasi, termasuk mendukung pembangunan IKN dan infrastruktur dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). “Ini kita tetapkan peraturan pemerintahnya tujuannya untuk memenuhi reklamasi di dalam negeri, bahwasannya ada sisa untuk dibawa ke luar negeri, silahkan saja kalau tim kajian mengatakan sedimentasi ini boleh (ekspor pasir laut) ya silakan,” paparnya. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara Faizal Ratuela curiga momentum jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 menjadi salah satu alasan pemerintah membuka keran ekspor pasir laut. Faizal bingung mengapa PP 26/2023 yang mengizinkan ekspor pasir laut muncul tiba-tiba. Padahal, ekspor pasir laut sudah dilarang sejak 21 tahun lamanya. \"Biasa, Walhi melihatnya kalau mau mendekati momentum Pilpres pasti akan banyak izin keluar. Peraturan yang ikut pun akan sangat kuat,\" ungkapnya. Sementara Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat PP 26/2023 tersebut. Dengan PP itu, pemerintah memperbolehkan ekspor pasir laut sebagaimana tertuang dalam Pasal 6. Pengerukan itu diperbolehkan dengan dalih pengendalian sedimentasi laut. Adapun greenwashing merupakan suatu strategi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan kesan memberikan citra peduli lingkungan, tetapi sesungguhnya tidak berdampak bagi kelestarian lingkungan. \"Ini adalah greenwashing ala pemerintah,\" kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5). \"Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki,\" imbuhnya. Dia menjelaskan pemerintah Indonesia di era Megawati Soekarnoputri telah melarang ekspor pasir laut. Pada Februari 2003 juga terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hal itu. Dia mengingatkan SKB tersebut dibuat untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Meski SKB itu telah diterbitkan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan. Demi proyek strategis nasional, kata Afdillah, berbagai kerusakan alam dan kerugian sosial-ekonomi terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar. Seperti diketahui, Singapura sangat berkepentingan dengan pasir laut dari Indonesia untuk reklamasi atau menambah luas daratannya. Meski dapat mengimpor dari negara lain, tetapi dari segi ekonomi dan kuantitas, impor pasir dari Indonesia jelas lebih menguntungkan; low budget karena jaraknya hanya \"selemparan batu\", dan potensinya sangat melimpah. Tinggal pilih dari Kepulauan Riau atau Bangka Belitung. Sebaliknya, ekspor pasir laut merugikan Indonesia. Tidak perlu penelitian njlimet untuk mengetahui kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Tapi apa boleh dibuat, kebijakan merusak lingkungan ini tetap diterbitkan, pertanda ada yang tak beres dalam pengelolaan negara ini. Itu sebabnya bisa dipahami kalau belakangan teriakan untuk memakzulkan Presiden Jokowi menggema sangat keras. Tinggal waktu yang membuktikan sampai dimana kebijakan ini akan efektif. Karena di atas langit ada langit.
Jokowi Takut Jika Proyek Kereta Cepat Terbongkar
Oleh : Djony Edward -- Wartawan Senior FNN Jagat politik nasional belakangan melihat fenomena janggal dan aneh, yaitu ikut cawe-cawenya Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Mengingat tidak ada cawe-cawe dilakukan oleh presiden terdahulu menjelang purna bakti. Lantas ada pertanyaan besar ada apa di balik cawe-cawenya Presiden Jokowi terhadap Pilpres 2024? Tentu jawaban paling standar adalah untuk melanjutkan program prestisius yang digagasnya, Proyek Strategis Nasional (PSN), entah itu kereta cepat Jakarta-Bandung, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, mobil listrik nasional, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan proyek infrastruktur lainnya. Kalau hanya sekadar membangun hal tersebut di atas mestinya tidak perlu Jokowi ikut cawe-cawe, karena siapapun Presiden terpilih pada 2024 pasti melanjutkan. Mungkin dengan modifikasi dan sentuhan baru, seperti proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Proyek tersebut dikonsep dengan matang dan dikaji dengan teliti serta dilaksanakan dengan penuh dedikasi. Tapi oleh Presiden Jokowi konsep pembangunan itu dilanjutkan dengan nama lain, yaitu Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dengan menciptakan dan menggabungkan puluhan undang-undang menjadi Omnibus Law. Itu sebabnya mestinya siapapun Presiden terpilih pada 2024, mestinya punya hak memilih prioritas pembangunan yang dianggapnya penting. Tidak harus mengekor atau membebek program Presiden Jokowi. Tapi aneh bin ajaib, Jokowi seperti memaksakan siapapun presiden terpilih pada 2024 harus bisa meneruskan program pembangunan infrastruktur impiannya seperti IKN maupun kereta cepat. Bahkan untuk maksud tersebut Jokowi seperti mengerahkan segala daya upaya untuk mencegah calon presiden potensial Anies Rasyid Baswedan. Mulai dari menghadirkan capres alternatif yang didukungnya seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Jokowi bahkan berangan-angan menggabungkan keduanya menjadi satu paket pasangan Prabowo-Ganjar. Namun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak mau disetir Jokowi, Mega ingin memegang kendali penunjukkan calon wakil presiden pendamping Ganjar. Sampai di sini kelihatan Jokowi kalah, hilang kendali, dan seperti setengah putus asa. Selain itu Jokowi lewat kaki tangannya mengusahakan agar pencalonan Anies lewat Koalisi Perubahan (Nasdem, Partai Demokrat, PKS) dengan berbagai cara. Seperti mengkriminalisasi Anies lewat kasus Formula E oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perampokan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, rayuan jabatan, uang, hingga kriminalisasi menteri-menteri Nasdem. Apakah usaha itu berhasil? Sampai detik ini belum berhasil. Politikus senior yang juga pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha mengungkapkan seperti ada borok yang disembunyikan Jokowi sehingga dia takut Anie menang dan borok itu terbongkar. “Kira-kira borok apa ya yang disimpan oleh yang sangat ketakutan bila Anies Baswedan jadi presiden dan membongkarnya?” ujarnya melalui akun Twitter-nya @AT_AbdillahToha, dikutip KBA News, Minggu, 10 Juni 2023 Dia mengatakan segala daya upaya menjegal Anies maju nyapres dilakukan terus secara kasat mata dengan menggunakan kekuasaan. Padahal pilpres adalah sebuah pertandingan dan kita belum tahu siapa yang akan menang. “Sementara itu demokrasi dirusak,” ucap Abdillah Toha, yang juga seorang cendekiawan ini. Dia membandingkan sekaligus mengingatkan bahwa kalau dalam sebuah pertandingan sang wasit merangkap jadi pemain, maka pertandingan rusak. Hal ini akan membuat penonton turun ke lapangan, menyerbu, dan membuat kerusakan karena marah. “Mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi,” ungkapnya. Borok Kereta Cepat Menurut sumber terpercaya, salah satu kegelisahan Jokowi sehingga dia takut boroknya terbongkar adalah pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tak kunjung selesai. Dibalik pembangunan KCJB tersebut banyak kebohongan dan kebusukan yang pada suatu saat bisa menjerumuskan Jokowi dalam perkara pidana. Bagaimana penjelasannya? Banyak hal aneh, curang, bahkan terkesan ada korupsi, kick back dan sejenisnya sehingga proyek KCJB tidak selesai-selesai dan bahkan biayanya terus membengkak, sementara proyek belum kunjung rampung. Sebagai pembanding, KCJB dibangun oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan dari Badan Usaha Milik Negara, seperti PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nasional VIII dengan China Railway International Co. Ltd. Bahkan pembiayaan awal dimodali dengan pinjaman dari China Development Bank (CBD). China Railway International Co. Ltd juga ditahun yang sama, pada 2016, membangun kereta cepat yang menghubungkan kota Vientiene (China) ke Kota Boten (Laos). Tapi ada beberapa perbedaan sekaligus keanehan. Pertama, kereta cepat Vientiene-Boten dibangun pada 2016 dan selesai serta beroperasi tepat 5 tahun pada Desember 2021. Sementara KCJB sampai kini belum kunjung selesai. Kedua, jarak kereta cepat Vientiene-Boten mencapai 412 kilometer, sementara jarak KCJB hanya 142 kilometer. Bahkan belakangan KCJB yang harusnya menghubungkan Cawang-Walani, tapi hanya bisa menghubungkan Cawang-Padalarang. Ketiga, kereta cepat Vientiene-Boten memakan biaya sebesar US$6 miliar (atau ekuivalen dengan Rp89,64 triliun dengan kurs Rp14.940 per dolar AS). Sementara KCJB sudah menelan biaya US$7,5 miliar (Rp112,05 triliun) tapi belum kunjung rampung. Ini baru proyek KCJB, bagaimana dengan proyek IKN? Proyek bandara mangkrak dan sepi? Pelabuhan sepi? Jalan tol sepi? Kalau dilakukan audit investigasi, maka akan ditemukan banyak borok-borok Jokowi lainnya. Melihat realitas di atas, artinya rel kereta Vientiene-Boten tiga kali lebih panjang dari KCJB, tapi anehnya biaya kereta cepat Vientiene-Boten jauh lebih murah dari proyek KCJB. Apakah borok ini yang coba ditutupi Jokowi dengan aksi cawe-cawenya? Alasan formilnya terjadi lonjakan biaya tersebut, meskipun jaraknya tiga kali lebih singkat, oleh karena ulah spekulan yang membeli tanah rakyat kemudian menjualnya kepada KCIC lebih mahal. Tapi diduga juga adanya kick back, korupsi, mark up dan aksi kotor lainnya. Biarkan aparat hukum yang mengusut setelah dilakukan audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuagan (BPK). Itu sebabnya kita perlu menghadirkan presiden yang benar-benar pilihan rakyat agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar hemat, efektif dan efisien. Semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat Indonesia!©FNN.
Anis Matta: Putusan MK Menggembirakan dan Melegakan Hati Peserta Pemilu 2024
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengeluarkan putusan untuk mempertahankan sistem proporsional pemilu terbuka yang digunakan sebagai sistem dalam Pemilu 2024 pada Kamis (15/6/2023). Putusan MK itu juga menjawab keraguan berbagai pihak yang sebelumnya menduga-duga, bahwa MK akan membuat putusan pemilu menjadi tertutup dalam putusan gugatan sistem pemilu. \"Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya atas keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi untuk tetap mempertahankan sistem pemilihan proporsional terbuka,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Jumat (16/6/2023). Menurut Anis Matta, putusan MK mengenai sistem terbuka ini sangat menggembirakan dan melegakan hati semuanya sebagai peserta pemilu 2024. \"Keputusan MK ini juga membawa satu makna, yaitu pengokohan demokrasi yang telah berlangsung dalam kurun waktu hampir seperempat abad reformasi sejak tahun 1998 yang lalu,\" katanya. Putusan mengenai pemilu terbuka yang didukung oleh 8 Hakim Konstitusi, minus Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda, kata Anis Matta, adalah bertujuan untuk menjaga kesinambungan dan kehidupan demokrasi Indonesia. \"Sekali lagi skor 8-1 Hakim MK ini, juga menunjukkan bahwa arus utama dalam pemikiran para Hakim MK ini benar-benar berorientasi pada menjaga kesinambungan dari kehidupan demokrasi,\" katanya. Ketua Umum Partai Gelora yang mendapatkan nomor 7 dalam Pemilu 2024 ini menilai, putusan MK soal sistem pemilu terbuka ini telah memperkokoh keberadaan MK dan mementahkan berbagai tudingan isu miring terhadap para Hakim MK selama ini. \"Putusan ini sekaligus memperkokoh MK dan membuat lebih solidnya para Hakim MK. Sekali lagi, terima kasih karena MK telah membuktikan, bahwa mereka benar-benar menjaga dan mengkokohkan demokrasi kita, tidak seperti dituduhkan beberapa pihak sebelumnya,\" pungkas Anis Matta. (sof)
Erdogan: Bukan Sekadar Jual Politik Identitas
Erdogan tampil sebagai dirinya sendiri: seorang politisi yang kuat di kawasan, dan di panggung global. Oleh: Dimas Huda -- Wartawan Senior FNN Recep Tayyip Erdogan memenangkan Pemilu Turki, mengalahkan rivalnya, Kemal Kilicdaroglu, dengan 52,1% berbanding 44,%. Erdogan memenangkan putaran kedua pemilihan Presiden Turki dengan daya tariknya yang kuat terhadap kesalehan Islam. “Saya akan berada di sini sampai saya berada di liang kubur,” ujar Erdogan ketika berbicara kepada para pendukungnya dari sebuah bus beratap terbuka di Istanbul. Erdogan pantas sesumbar. Kemenangannya memang mengejutkan. Pada saat pemilu akan digelar, ekonomi Turki kurang bersahabat. Inflasi meroket dan nilai mata uang anjlok. Akibatnya, biaya hidup yang ditanggung rakyat makin tinggi. Alam pun tak mendukung. Gempa bumi melanda Turki menewaskan sekitar 50.000 orang. Ekonom memperkirakan biaya dampak gempa mencapai US$100 miliar dan memangkas satu hingga dua poin persentase dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut. Kondisi muram ini terekam dalam survey yang mengalahkan Presiden Recep Tayyip Erdoğan. Nyatanya, politik Turki menjungkirbalikkan dugaan dan survey itu. Rakyat Turki punya nalar politik sendiri. Erdogan memenangkan Pilpres 28 Mei 2023. Ia memperpanjang masa jabatannya 5 tahun lagi. “Kami telah menulis kisah sukses yang unik ini, yang telah meninggalkan jejaknya selama 21 tahun terakhir,” ujar Erdogan mengingatkan kisah sukses selama dia menjabat dan mengajak dunia usaha berkerja sama setelah ia memenangkan pilpres. Pada hari hasil pilpres diumumkan, Erdogan tidak menyampaikan pidato di depan pendukungnya. Dia malah mendendangkan lagu cinta populer Duyanlara Duymayanlara berjudul \"Untuk Mereka yang Tidak Dapat Mendengar\". Ini adalah lagu yang sering ia nyanyikan selama kampanye. Namun pada malam tanggal 28 Mei itu, lagu tersebut membawa pesan yang jauh lebih kuat dan tajam. Erdogan jauh dari kehilangan kontak dengan pendukungnya. Dia menyadari bahwa ketika keadaan menjadi sulit, menarik hati dan pikiran Turki melalui lagu-lagu cinta bisa lebih efektif daripada berpidato. Erdogan memang dikenal ahli dalam menyusun strategi komunikasi untuk menarik emosi individu dan zeitgeist atau jiwa nasional. Tidak hanya di Turki tetapi di seluruh wilayah yang lebih luas. Ia menggembar-gemborkan \"model Turki\" dari demokrasi Islam, atau mengutuk Israel karena menyerang armada bantuan Turki ke Gaza pada tahun 2010. Dia tidak pernah gagal memosisikan dirinya sebagai pemimpin kaum tertindas. Erdogan juga memosisikan dirinya sebagai penantang imperialisme barat. Pidatonya yang penuh semangat di PBB pada tahun 2016 di mana dia menyatakan \"Dunia lebih besar dari lima\" sekarang menjadi mantra yang sering diulang karena Ankara menolak tekanan untuk sejalan dengan perintah dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jantung Politik Turki Ian Linden, Profesor Tamu di St Marys University London, menyebut perang budaya telah menjadi jantung politik Turki. Setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman Kemal Atatürk mendirikan negara sekuler Turki modern pada tahun 1923. \"Ia dipengaruhi oleh laicite Prancis, sebuah komitmen ideologis untuk menjauhkan agama dari domain publik, dan mencapai pemisahan total dari negara,\" kata Ian Linden yang juga mantan penasihat masalah Eropa dan Keadilan dan Perdamaian untuk Departemen Urusan Internasional Konferensi Waligereja Katolik di Inggris dan Wales. Bagi banyak orang, ini dinyatakan sebagai penolakan penuh semangat terhadap Islam demi konstitusi sekuler Turki tahun 1928, yang secara tradisional didukung oleh militer. \"Bagi yang lain tidak ada komitmen agama yang kurang bergairah tetapi pada konservatisme Islam yang moderat dan saleh,\" tambah penulis buku \"Global Catholicism\" tersebut. Konsep politik awal Ottomanisme, Turkisme, dan Islamisme dapat membantu dalam memahami dinamika ini. Risalah 1904 Yusuf Akcura Tiga Jenis Kebijakan - sebuah literatur politik klasik Turki, sebanding dengan Manifesto Komunisme untuk komunisme dalam hal dampaknya terhadap perkembangan Turkisme - mengedepankan konsep Turkisme sebagai alternatif dari Ottomanisme dan Islamisme untuk keselamatan dari Kekaisaran Ottoman. Kebijakan Utsmaniyah yang dijalankan oleh Mahmud II dan Utsmaniyah Muda selama abad ke-19 terbukti tidak berhasil karena munculnya gerakan nasionalis dan independen di antara kelompok-kelompok non-Muslim bersamaan dengan meningkatnya dominasi demografis populasi Muslim di dalam kekaisaran. Akibatnya, Abdul Hamid II mengadopsi kebijakan Islam yang bertujuan untuk memperkuat peran Kekhalifahan Utsmaniyah di kesultanan. Akcura menyatakan bahwa kebijakan ini akan gagal, dan satu-satunya jalan ke depan adalah melalui Turkisme. Gagasan nasionalis Turki terutama berakar setelah berdirinya Turki modern pada tahun 1923. Ide-ide Akcura sangat mempengaruhi pendirian Turki modern dan dia juga berperan aktif di negara itu sebagai politikus dan intelektual. Argumen intinya telah melampaui era mereka dan tetap relevan dengan perkembangan kontemporer, bahkan membentuk hasil pemilu. Erdogan mengubah semuanya. Pemilih Muslim pun menyambutnya. Seorang orator berbakat dan ahli strategi politik, Erdogan telah turun dalam sejarah sebagai pemimpin yang menghancurkan hegemoni sekuler Kemalisme atas politik Turki. “Erdogan menang terutama karena dia sekali lagi mampu mengalihkan fokus dari masalah sosial-ekonomi ke masalah identitas,” kata Ozgur Unluhisarcikli, direktur biro Ankara the German Marshall Fund’s. Konservatif dan Nasionalis Lain lagi pendapat Murat Aslan, Peneliti Pertahanan dan Keamanan di Yayasan SETA Turki dan anggota Fakultas di Universitas Hasan Kalyoncu. Ia mengatakan, orang mungkin mempertimbangkan citra yang diproyeksikannya kepada konstituennya. Erdogan tampil sebagai dirinya sendiri. Dia adalah seorang politisi dengan gravitasi di kawasan, dan di panggung global. Mahir sebagai orator. Ini sebagian karena pendidikan agamanya di sekolah Imam-Hatip. Erdogan menyampaikan pidatonya secara efektif, menyesuaikan nada dan bahasanya untuk setiap audiens. Memilih musik rakyat Turki untuk leitmotif atau tema kampanyenya. Erdogan dengan cekatan menarik hati kaum konservatif dan nasionalis. Murat Aslan mengatakan mempertahankan citranya kepada \"setiap orang\" bukanlah hal yang mudah bagi Erdogan. Ia harus menolak tuduhan serius dari pihak oposisi bahwa pemerintahannya terlalu lambat dalam menangani gempa bumi. Tidak diragukan lagi, manajemen reputasi dan persepsi jauh lebih berbahaya bagi petahana setelah tragedi skala besar dan krisis ekonomi. Sedangkan bagi penantang, itu adalah peluang. Sementara itu, Kilicdaroglu berusaha menampilkan dirinya sebagai orang biasa yang rendah hati. Hal ini ditegaskan oleh video kampanye awalnya yang direkam dari meja dapur - upaya yang jelas untuk menunjukkan solidaritas dengan warga yang menghadapi kesulitan ekonomi dan kenaikan harga pangan. Dia tampaknya telah mengambil satu halaman dari buku pedoman Bill Clinton selama pemilu AS tahun 1992. Pada tahun 1991, Presiden George HW Bush mendapat peringkat persetujuan yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya sebesar 89% pada saat Operasi Badai Gurun berakhir, yang dianggap sebagai kemenangan militer yang signifikan bagi pasukan AS. Namun pada akhirnya Bill Clinton memenangkan pemilihan dengan memusatkan perhatian pada masalah meja dapur yang terangkum dalam slogannya yang terkenal: \"Ini ekonomi, bodoh!\" Hanya saja, Kilicdaroglu bukanlah Bill Clinton. Dan Erdogan-lah yang memiliki kemampuan yang sama dengan Clinton untuk berbicara kepada rakyat. Erdogan berhasil menyalurkan nyanyian paman yang lebih tua dari semua orang di pesta pernikahan, sementara Kilicdaroglu gagal dalam kategori relatabilitas. Dia secara luas dianggap sebagai orang yang kering, \"kutu buku\", \"berbicara lembut\" dan kurang pesona dan kharisma. Dia bahkan dibandingkan dengan Gandhi dengan misi yang diakuinya untuk memperjuangkan cita-cita luhur demokrasi dan reformasi. Pendekatan Berbeda Tidak jarang para pemimpin petahana di seluruh dunia menikmati keuntungan elektoral. Apa yang disebut \"keuntungan petahana\" dan \"bonus jabatan\" bukanlah hal baru. Petahana menerima liputan sepanjang kampanye mereka hanya dengan kelayakan berita mereka. Erdogan memobilisasi sumber daya yang melampaui keunggulan khas petahana. Dia membuat penawaran mewah kepada para pemilih menggunakan kemurahan hati negara, terutama menjanjikan potongan harga gas selama setahun. Tentang kebebasan pers, pengamat dari the Organisation for Security and Co-operation in Europe atau Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa menemukan selama kampanye bahwa jajak pendapat \"ditandai dengan lapangan permainan yang tidak adil\" bahkan jika mereka \"masih kompetitif\". “Mengingat salah urus ekonomi Erdogan, keterampilan elektoralnya tidak akan berarti apa-apa tanpa komponen otoriter: kontrolnya atas 90% media, penggunaan pengadilan untuk membatasi oposisi, penggunaan sumber daya pemerintah untuk mendukung kampanyenya sendiri,” lanjut Eissenstat. Seperti kata pepatah, \'hanya amatir yang mencoba mencuri pemilihan pada hari pemilihan\': Erdogan bukanlah amatir. “Hari pemilihan memiliki beberapa kejanggalan, tetapi tidak ada yang luar biasa. Erdogan mengendalikan setiap aspek bagaimana pemilu dijalankan dan itulah penjelasan utama mengapa dia menang,” tambahnya. Namun dalam artikel tahun 2017 yang diterbitkan Washington Post, tiga peneliti menyimpulkan bahwa meskipun petahana biasanya mendominasi berita, hal itu tidak serta merta membantu kampanye mereka. Media berita kerap menyalahkan pemerintah atas masalah bangsa, membuat liputan lebih menjadi beban ketimbang bonus. Dan jelas bahwa perjalanan Erdogan tidak mudah. Media lokal tak tanggung-tanggung menggambarkan masalah ekonomi yang dihadapi rata-rata warga Turki, anjloknya nilai Lira Turki, inflasi tinggi, melonjaknya harga pangan, dan akibat gempa bumi dahsyat. Murat Yesiltas, Profesor Hubungan Internasional di Universitas Ilmu Sosial Ankara, mengatakan bahwa platform komunikasi Erdogan dibelokkan dari masalah ini, alih-alih berfokus pada kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan, sementara Kilicdaroglu saingannya berfokus pada ekonomi tanking negara dan hak-hak demokrasi. “Erdogan dengan cepat menanggapi janji Kilicdaroglu dengan menaikkan upah keluarga berpenghasilan rendah dan menengah dan memperkuat diskusi tentang berbagai reformasi yang dia mulai pada awal tahun 2000-an,” kata Yesiltas. Erdogan juga fokus pada masalah keamanan internal. Retorikanya yang berwawasan ke depan mencakup slogan-slogan seperti \"tidak ada konsesi untuk teror\", \"kepentingan dan kemerdekaan Turki\", dan \"migran akan kembali sesuai hukum dan kompromi\". Sebaliknya, strategi komunikasi Kilicdaroglu gagal karena fokus yang sempit dan tunggal dalam mengkritik pemerintahan Erdogan tanpa mengusulkan alternatif atau solusi. \"Dia mengidentifikasi masalah tapi tidak mengusulkan solusi,\" tambah Yesiltas. Berubah Drastis Kilicdaroglu memulai dengan menyerukan pembicaraan dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk memulangkan pengungsi Suriah. Kemudian dia mengumumkan bahwa dia dengan tegas berada di kubu pro-Barat dan, jika terpilih, dia akan berpaling dari Rusia. Dia juga menjanjikan perjalanan bebas visa ke Eropa untuk orang Turki dalam waktu tiga bulan setelah pemilihannya. Ketika Jerman menyangkal janjinya tentang pembebasan visa untuk Turki dan jelas bahwa Suriah tidak akan kembali ke rumah dalam waktu dekat, hal ini membuka celah dalam janji muluk Kilicdaroglu. Menurut Yesiltas, yang terpenting, nada suara Kilicdaroglu berubah drastis ke kanan sebelum putaran kedua dalam apa yang mungkin merupakan upaya untuk merayu 5% pemilih yang awalnya mendukung kandidat tempat ketiga ultra-nasionalis Sinan Ogan. Slogannya tentang orang Suriah - \"mereka akan pergi!\" - tidak memberikan kesan simpatik kepada calon presiden dan dia bahkan diberi label \"Nazi Kemal\". Sebaliknya, slogan-slogan Erdogan lebih inspiratif (namun, mungkin, kurang dapat dicapai) saat ia menyerukan \"Abad Turki\" dan \"terus bepergian dengan orang yang tepat!\". Hal yang juga menguntungkan Erdogan, tentu saja, adalah ketakutan publik terhadap orang tak dikenal dengan kebijakan yang belum teruji selama masa krisis. Pemilih biasanya menghindari risiko dan pihak oposisi tidak meyakinkan mereka bahwa prioritas kepresidenan Kilicdaroglu adalah untuk mengatasi masalah aktual, daripada kembali ke sistem parlementer. Beberapa orang akan berpendapat bahwa kemengan Edorgan tidak disengaja, atau kebetulan. Tetapi pemeriksaan yang cermat terhadap kampanye tersebut akan menunjukkan bahwa dia menang karena pemahamannya yang jelas tentang rakyatnya dan keahliannya berbicara kepada mereka. Dia secara efektif mengalihkan pembicaraan dari tantangan pemerintahannya saat ini dan menuju keberhasilannya. Murat Aslan mengatakan, yang terpenting lawan yang lemah, kurang charisma, platform, dan tidak menunjukkan visi apa pun kecuali \"mengalahkan Erdogan\" membawa kemenangan pemimpin Turki itu. Pemilihan demokratis di seluruh dunia telah melihat kesalahan dan peluang yang sama ini mengarah pada kekalahan petahana yang kuat, dengan Bush-Clinton pada tahun 1992 sebagai kasus yang paling banyak dipelajari.®
Sim Salabim Abracadabra Waskita Karya
Oleh: Djony Edward -- Wartawan Senior FNN LAGI-lagi PT Waskita Karya Tbk membuat ulah. Kali ini tidak sendiri, bersama PT Wijaya Karya Tbk—keduanya merupakan BUMN karya—telah membuat berang Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo lantaran merasa dikadali atas laporan keuangan yang sim salabim. Sebelumnya Tiko, demikian ia biasa disapa, sempat berang lantaran Dirut PT Waskita Karya Tbk Destiawan Soewardjono ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek fiktif sebesar Rp2,5 triliun oleh Kajaksaan Agung (Kejagung). Tiko juga berang lantaran diketahui Waskita tak mampu melunasi utang obligasi korporasi yang diterbitkannya. Sehingga lewat Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) disepakati ada penjadwalan ulang. Kali ini, keberangan Tiko tak hanya pada manajemen Waskita, tapi juga kepada manajemen Wika dengan sebab yang sama. Yaitu kedua BUMN publik ini menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi riilnya. Yang paling mencolok, baik WSKT maupun Wika mengaku selalu untung setiap tahun, padahal keuangan kedua BUMN karya itu sejatinya bobrok. “Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement,” ujar Tiko dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Kementerian BUMN, Senin (5/6). Saat ini Kementerian BUMN tengah melakukan investigasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait manipulasi laporan keuangan tersebut. Apabila dugaannya benar, Tiko berjanji akan mengejar manajemen yang membuat laporan keuangan palsu itu. “Apabila memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governance yang ada,” ucapnya. Seperti diketahui laporan keuangan 2022, WSKT membukukan pendapatan Rp15,30 triliun, atau tumbuh 25,20% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp12,22 triliun. Peningkatan pendapatan WSKT terutama berasal dari pendapatan jasa konstruksi. Segmen bisnis ini lompat 33,46% menjadi Rp13,56 triliun. Peningkatan pendapatan yang mencapai double digit ini diiringi oleh kenaikan beban pokok pendapatan yang lebih besar hingga 34,20%, menjadi Rp13,85 triliun. Alhasil, laba kotor WSKT turun 23,68%, menjadi Rp1,45 triliun. Di sisi lain, WSKT mencatat bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama, mencapai Rp1,08 triliun. Berkebalikan dengan 2021, WSKT mencatat rugi bersih entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar Rp321,62 miliar. Sedangkan laporan keuangan WIKA, mencatat kenaikan atas kerugian dalam laporan keuangan 2022. Angkanya mencapai Rp59,6 miliar. Berkebalikan dengan 2021 yang masih untung Rp117,67 miliar. Pada 2022, pendapatan WIKA melesat 20,61%, menjadi Rp21,48 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, pendapatannya hanya Rp17,81 triliun. Margin laba usaha WIKA pun naik menjadi 7,96%, dibandingkan 2021 sebesar 6,29%. Tiko mengatakan ternyata dari laporan keuangan yang disajikan kedua BUMN karya tersebut ada potensi pemaparan yang tidak sesuai dengan kondisi riil. Oleh karenanya direksi dan komisaris kedua BUMN tersebut bisa saja dikenakan delik pidana. “Apabila ada unsur pidana dalam laporan keuangan, fraud, kita bisa melakukan penuntutan kepada manajemen lama yang waktu itu melaporkan laporan keuangan. Saya sudah lapor dengan Ketua BPKP, jika memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan kita bisa lakukan tindakan tegas,” tegas Tiko. Tiko mengakui, keuangan kedua perusahaan pelat merah itu, sedang mengalami kesulitan arus kas (cash flow). Selain margin laba yang tipis, beberapa proyek disebut rugi seperti pekerjaan terintegrasi (Engineering, Procurement and Construction--EPC). Kondisi ini salah satunya disebabkan persaingan yang makin ketat di pasar. BUMN karya memang benar-benar sedang dalam periode yang buruk akibat cawe-cawe direksi dan komisarisnya. Terutama Wakita dan Wika yang mendapat proyek penugasan paling besar dari Pemerintah, sehingga harus banting tulang, bahkan sulap-sulapan laporan keuangan, asal Bapak senang. Ternyata bukan Bapak senang yang didapat, justru Bapak berang. Sudah jatuh tertimpa tangga pulak, sedihnya BUMN karya di era jahiliyah GCG seperti sekarang ini.
Industri Asuransi Indonesia Tak Lebih Pandai dari Keledai
Oleh: Djony Edward --- Wartawan Senior FNN PERJALANAN sejarah industri asuransi Indonesia dalam 10 tahun terakhir mengalami pasang surut yang luar biasa. Kalau diilustrasikan sebuah pesawat, industri asuransi mengalami bumpy, terombang-ambing dalam permasalahan yang laten, yakni kredibilitas, integritas dan kejujuran pengelolanya. Ada perusahaan asuransi yang ugal-ugalan dalam berinvestasi sehingga menyalahi prinsip dan ketentuan maksimal investasi yang diperkenankan. Kasus ini terjadi di PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Ada juga perusahaan asuransi yang dana investasinya disimpangkan oleh direksinya, sebagaimana terjadi di PT Asuransi Jiwasraya, ASABRI, PT Taspen. Bahkan ada perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar atas nilai manfaat polis asuransi yang dibeli nasabah. Hal ini terjadi di Bakrie Life, Bumi Asih Jaya, Jiwasraya, Bumiputera, Wanaartha Life, hingga Kresna Life. Sebagian dari perusahaan asuransi tersebut sedang dalam penyehatan, bahkan ada juga yang telah dicabut izinnya, sebagian lainnya dalam proses pemenuhan kewajiban. Namun menurut Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Ogi Prastomiyono, ada 11 perusahaan asuransi yang masih dalam pengawasan khusus, dimana sebelumnya ada 13 perusahaan asuransi, jadi ada sedikit penurunan. “Kita membagi pengawasan asuransi ada dua, yaitu pengawasan normal dan khusus. Tapi mohon maaf kami tak bisa mnyebutkan nama-nama perusahaan asuransi yang masuk ke dalam pengawasan khusus,” ujar Ogi. Dia merinci dari 11 perusahaan asuransi bermasalah itu, 6 di antaranya merupakan asuransi jiwa, 3 asuransi umum, 1 perusahaan reasuransi, dan 1 perusahaan asuransi yang dalam likuidasi. Dia menambahkan saat ini perkembangannya sudah ada 2 perusahaan asuransi yang telah berhasil disehatkan dan kembali ke pengawasan normal. Parahnya industri asuransi tak lepas dari lemahnya pengawasan OJK di masa lalu, bahkan ada kesan permainan para pejabat OJK di bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB), sehingga semakin memperparah kondisi industri asuransi. Para pejabat OJK yang ditengarai aktif bermain di sela-sela industri asuransi yang sakit dikenal dengan julukan 3D. Tentu kalangan industri asuransi sudah tahu, satu di antara mereka sudah pensiun, dua masih aktif. Inilah tugas berat OJK yang dipimpin Mahendra Siregar, untuk kembali menata ulang industri asuransi agar kepercayaan masyarakat kembali pulih, sekaligus membenahi tim pengawas asuransi di OJK. Daftar asuransi bermasalah Asosiasi Asuransi Jiwa (AAJI) sebenarnya mencatat peneterasi asuransi jiwa di Indonesia baru mencapai angka 8% pada tahun 2022, diperkirakan pada 2023 akan meningkat antara 10% hingga 15%. OJK sendiri telah mengambil sejumlah langkah pengawasan sampai pencabutan izin usaha kepada asuransi yang bermasalah. Meski demikian, masih terdapat sejumlah perusahaan asuransi yang bermasalah, 7 perusahaan asuransi di antaranya dengan gambaran sebagai berikut. 1. AJB Bumiputera 1912 Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 mengalami salah kelola investasi perusahaan yang menyebabkan perusahaan mengalami keterlambatan pembayaran klaim. Pada akhir tahun 2018, perusahaan asuransi tertua ini mengalami gagal bayar klaim asuransi kepada para nasabah karena kewajiban yang harus dibayarkan lebih besar dengan aset yang dimiliki. Aset Bumiputera yang tercatat adalah sebesar Rp10,28 triliun. Sementara, kewajibannya mencapai Rp31 triliun. Sampai akhir semester I-2019, rasio RBC Bumiputera diketahui minus 628,4%. Pada akhir Januari 2019, total klaim jatuh tempo yang belum dibayarkan mencapai angka Rp2,7 triliun. Seperti diketahui, Bumiputera telah dalam tahap pelaksanaan rencana penyehatan keuangan (RPK) berupa pertanggungan bersama yang mengakibatkan penurunan manfaat polis. RPK ini telah mendapatkan persetujuan OJK. Rencananya, manajemen akan memberikan pengumuman lebih lanjut terkait skema pembayaran klaim pada 2023. OJK telah mengeluarkan pernyataan tidak keberatan atas Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) pada 10 Februari dan meminta AJB Bumiputera untuk melakukan beberapa langkah agar RPK dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik. “Pernyataan tidak keberatan atas RPK AJBB dikeluarkan setelah OJK melakukan penelaahan dan pembahasan dengan Rapat Umum Anggota (RUA) d.h. Badan Perwakilan Anggota (BPA), Dewan Komisaris dan Direksi AJBB serta pihak independen dan profesional lainnya,” ujar Ogi. Keputusan tersebut merupakan babak baru dalam rangkaian penyehatan keuangan AJBB dan RPK AJBB memuat serangkaian program yang disusun AJBB dengan mengedepankan prinsip-prinsip Usaha Bersama. Dalam hal ini, OJK juga memberikan catatan dan meminta agar implementasi RPK segera dikomunikasikan kepada pemegang polis yang merupakan pemilik AJBB. Pada tahap awal, AJBB perlu mengomunikasikan dengan baik terkait kondisi yang dihadapi dan muatan program penyehatan dalam RPK. OJK selaku pengawas akan memonitor pelaksanaan RPK dengan melakukan pengawasan secara intensif terhadap AJBB hingga RPK selesai, agar program yang disusun dalam RPK tersebut dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan. OJK juga telah memiliki tim khusus dalam pengawasan terhadap AJBB. Setelah dikeluarkannya pernyataan tersebut AJB Bumiputera 1912 telah menyusun tiga tahapan penyehatan keuangan perusahaan untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis, pekerja dan agen. Tahap yang pertama adalah terkait dengan penyelamatan, dimana AJB Bumiputera berfokus pada pemenuhan likuiditas perusahaan untuk memenuhi kewajiban klaim tertunda. Kemudian, tahap yang kedua adalah tahap penyehatan yang beriringan dengan upaya penyelamatan, untuk berfokus memperbaiki kondisi perusahaan penyelesaian kewajiban kepada pemegang polis, menjaga kesinambungan operasional perusahaan pada waktu yang akan datang. Lalu, yang ketiga adalah tahap transformasi, di tahap ini perusahaan berjalan normal, beban pembayaran kewajiban kepada pemegang polis dan pihak ketiga sudah terurai dan terselesaikan, memastikan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance--GCG), digitalisasi produk asuransi dan produk operasional. “Ini momentum bersejarah bagi Bumiputera dan menjadi babak baru dalam upaya penyehatan keuangan perusahaan agar kembali sehat dan dapat terus berusaha. Sehingga memberi manfaat bagi seluruh anggotanya,” kata Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 Irvandi Gustari. Adapun, OJK dengan melibatkan konsultan World Bank telah menghitung kembali kewajiban dan aset yang dimiliki AJBB ditemukan klaim pasif yang sudah bertahun-tahun lamanya senilai Rp5,9 triliun dan bisa dipindahkan menjadi ekuitas. “Jadi dengan kewajiban yang menurun 47,3% dan equitas naik Rp5,9 triliun, maka defisitnya yang sekarang sekitar Rp21 triliun akan berkurang menjadi Rp1,03 triliun, sehingga AJBB diharapkan bisa hidup kembali dan bisa jualan produk kembali,” ungkap Ogi. Sedangkan pembayaran klaim AJBB untuk sementara bisa menjual aset atau meminjam bank. Apabila semua berjalan sesuai skenario defisit yang dialami AJBB akan terus mengecil dan menjadi positif pada 2026. “Solusi sekarang adalah sosialisasi kepada anggota dan bayar klaim-klaim nasabah. Cash in, cash out sudah, jual aset atau pinjam bank. Dan saya minta kepada direksi untuk jaga ini. Jangan sampai ada klaim yang tidak dibayar,” jelas Ogi. Untuk AJB Bumiputera 1912 (AJBB), OJK telah berulang kali melakukan pembahasan secara intensif untuk memastikan RPK mampu mengatasi permasalahan fundamental Perusahaan. Dari hasil penelaahan dan beberapa kali pertemuan, OJK menilai adanya perkembangan signifikan terkait RPK AJBB dengan kebijakan dan program yang disusun. Dalam RPK terakhir, Sidang Luar Biasa AJBB telah mengambil keputusan untuk tetap melanjutkan AJBB sebagai usaha bersama (mutual) secara konsisten, dengan menjalankan prinsip usaha bersama yaitu melakukan bagi rugi/untung, sebagaimana diatur di dalam Pasal 38 Anggaran Dasar AJBB. Sebagai konsekuensinya, manfaat polis mengalami penurunan dan dilakukan reklasifikasi liabilitas pemegang polis pasif sehingga defisit ekuitas AJBB menurun secara signifikan. AJBB juga merencanakan optimalisasi terhadap aset-aset yang dimiliki serta pemasaran produk asuransi melalui kerja sama affinity dan produk asuransi melalui berbagai saluran dengan konsep segregasi account sebagai sumber pendapatan premi asuransi. OJK sampai saat ini masih mengkaji RPK yang diajukan AJBB dengan melakukan Onsite Supervisory Presence untuk memastikan kesiapan AJBB apabila RPK dilaksanakan. Kajian terhadap RPK tersebut diantaranya didasarkan atas perhitungan aset dan kewajiban yang telah diverifikasi oleh konsultan aktuaris dan konsultan penilai aset independen dengan asistensi dari The World Bank. OJK akan memberikan pernyataan tidak keberatan apabila OJK menilai bahwa upaya penyelesaian defisit dilakukan dengan governance yang baik dan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan memperhatikan kepentingan pemegang polis secara lebih luas. 2. PT Asuransi Jiwasraya Kasus gagal bayar yang menghantam PT Asuransi Jiwasraya (Persero) juga bermula dari masalah dana investasi yang salah arah, atau bahkan disimpangkan. Jiwasraya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait produk investasi Saving Plan. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerja sama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Perusahaan asuransi pelat merah ini tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp12,4 triliun. Dalam laporan keuangan yang Jiwasraya, aset berupa saham pada Desember 2017 tercatat sebesar Rp6,63 triliun, menyusut drastis menjadi Rp2,48 triliun pada September 2019. Kondisi kinerja investasi yang terpuruk ini membuat rasio kecukupan modal sampai minus menjadi 805%. Seiring berjalannya kasus, kerugian negara dalam skandal korupsi Jiwasraya mencapai Rp16,81 triliun. Saat ini Jiwasraya tengah menjalani proses migrasi polis ke entitas bisnis baru yakni IFG Life guna menyelamatkan perusahaan itu. Namun demikian, masih diperlukan tambahan modal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Holding IFG untuk dapat mengalihkan seluruh aset ke IFG Life. Selanjutnya terkait dengan PT Asuransi Jiwasraya OJK telah menyatakan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana penyehatan keuangan (RPK) melalui surat S-449/NB.2/2020 22 Oktober 2020. Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan OJK beberapa kegiatan pokok dalam RPK telah dilaksanakan. “IFG life yang menerima pengalihan telah diperkuat permodalannya melalui tambahan modal baik dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan IFG,” demikian Ogi. Ogi juga menjelaskan bahwa restrukturisasi polis telah dilaksanakan oleh Jiwasraya yang kemudian dilanjutkan dengan pengalihan polis yang menyetujui restrukturisasi dari Jiwasraya ke IFG life, dimana saat ini pengalihan polis tersebut sudah dilakukan secara bertahap. “OJK telah meminta perusahaan untuk mengalihkan seluruh polis dengan segera. Terhadap polis yang belum dialihkan OJK meminta Jiwasraya untuk menyesuaikan RPK sehingga mencerminkan keadaan terkini,” dia menambahkan. Meski begitu, masih diperlukan adanya tambahan modal dari pemegang saham dalam mendukung proses penyelesaian pengalihan portofolio polis, agar seluruh polis dapat dialihkan seluruhnya ke IFG Life. Adapun, Jiwasraya harus menyampaikan RPK yang dapat menyelesaikan pengalihan portofolio bagi seluruh pemegang polis yang menyetujui restrukturisasi termasuk tambahan modal dari pemegang saham yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengalihan dimaksud. Kemudian, dengan telah berjalannya tindak lanjut kasus-kasus asuransi saat ini, Pengamat Center of Reform Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah melihat bahwa OJK sejauh ini sudah berupaya cukup maksimal menyelesaikan permasalahan di industri asuransi sesuai posisinya sebagai pengawas dan regulator. “Penyelesaian permasalahan di industri memang tidak secepat yang diharapkan. Tetapi hal itu bukan dikarenakan OJK lambat. Penyelesaian permasalahan industri lebih ditentukan oleh perusahaan-perusahaan yang bermasalah,” ungkap Piter. Menurutnya, OJK hanya membantu memfasilitasi agar permasalahan tersebut dapat selesai, dan proses penyelesaian permasalahan pada industri asuransi juga bergantung pada perusahaan yang bermasalah, hal ini karena pada dasarnya perusahaan memiliki kadar besaran, serta kondisi masalah yang berbeda-beda antar perusahaan. Terkait penanganan PT Jiwasraya, OJK telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas RPK Jiwasraya melalui surat S-449/NB.2/2020 22 Oktober 2020. Berdasarkan hasil pemantauan OJK beberapa kegiatan pokok dalam RPK telah dilaksanakan. IFG life yang menerima pengalihan telah diperkuat permodalannya melalui tambahan modal baik dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan IFG. Restrukturisasi polis telah dilaksanakan yang dilanjutkan dengan pengalihan polis yang setuju restrukturisasi dari Jiwasraya ke IFG life. Pengalihan portofolio polis saat ini sedang berlangsung secara bertahap. OJK telah meminta Perusahaan untuk mengalihkan seluruh polis dengan segera. Terhadap polis yang belum dialihkan OJK meminta Jiwasraya untuk menyesuaikan RPK sehingga mencerminkan keadaan terkini. Dalam mendukung proses penyelesaian pengalihan portofolio polis, masih diperlukan adanya tambahan modal dari pemegang saham sehingga semua polis yang telah setuju restrukturisasi dapat dialihkan seluruhnya ke IFG Life. Jiwasraya harus menyampaikan RPK yang dapat menyelesaikan pengalihan portofolio bagi seluruh pemegang polis yang menyetujui restrukturisasi termasuk tambahan modal dari pemegang saham yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengalihan dimaksud. 3. Wanaartha Life OJK diketahui telah mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) pada 5 Desember 2022. Berdasarkan penghitungan valuasi aset terakhir pada tahun 2021, diketahui Wanaartha Life memiliki aset tanah dan bangunan maupun benda bergerak saat ini ada sekitar Rp100 miliar. Wanaartha Life juga diketahui memiliki jaminan wajib senilai Rp170 miliar. Dengan begitu, aset Wanaartha Life diperkirakan ada sekitar Rp270 miliar. Sementara itu, diketahui kewajiban perusahaan (liabilitas) ada sebanyak Rp15,84 triliun. Sementara, perusahaan menjelaskan audit internal juga melaporkan jumlah nasabah ada sekitar 29.000 orang. Pencabutan izin Wanaartha Life dikarenakan perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan yang menjadi penyebab dikenakannya sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Sanksi itu dikenakan kepada WAL karena pelanggaran tingkat solvabilitas minimum, rasio kecukupan investasi minimum, serta ekuitas minimum tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Sejak pencabutan izin usaha WAL, Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai WAL dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Sudah terbentuk tim likuidasi berdasarkan keputusan sirkuler pemegang saham mayoritas. Namun, Aliansi Korban Asuransi Wanartha mencurigai tim likuidasi hanya untuk mengakomodir pihak pemegang saham mayoritas. Adapun pemegang saham mayoritas, yaitu Evelina F. Pietruschka, Manfred F. Pietruschka, Rezananta F. Pietruschka sampai saat ini dalam status tersangka penggelapan polis asuransi jiwa Wanaartha dan dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang). Sampai saat ini, pihak OJK belum mengklarifikasi keabsahan tim likuidasi yang dipimpin Harvady M. Iqbal itu. 4. Kresna Life PT Asuransi Jiwa Kresna Life mengalami gagal bayar pada polis K-LITA dan PIK karena terjadinya masalah likuiditas portofolio investasi dengan alasan ada pandemi Covid-19 di tahun 2020. Oleh karenanya, Kresna Life akhirnya menunda setiap transaksi penebusan polis yang akan dan jatuh tempo sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai 10 Februari 2021. Hanya saja, permasalahan pun berlanjut karena perusahaan juga tak kunjung membayarkan klaimnya. Secara total, terdapat 12.000 klaim polis bernilai Rp6,4 triliun yang harus dibayarkan Kresna Life. Mereka adalah pemegang polis produk K-LITA dan PIK. Terakhir diketahui, Kresna Life mengajukan rencana konversi polis menjadi pinjaman subordinasi untuk nasabah sebagai kreditor. OJK sendiri meminta bukti konkret dan pernyataan tertulis dari nasabah yang menyetujui skema penyehatan ini. Demikian, daftar kasus asuransi yang mengalami gagal bayar dengan nilai fantastis di Indonesia. Kresna Life mengalami gagal bayar atas dua produk asuransinya pada tahun 2020. Kedua produk tersebut Kresna Link Investa (K-LITA) dan Protecto Investa Kresna (PIK). Ada sekitar 8.900 nasabah dari seluruh Indonesia yang mengalami kerugian dengan total sekitar Rp6,4 triliun. Pihak Kresna Life telah berhasil membayar kerugian sebesar Rp1,4 triliun namun terhenti setelah rekening perusahaan diblokir. Sebab, Presiden Direktur Kresna Life Kurniadi Sastrawinata telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia kini tengah mengajukan gugatan pra-peradilan. Ribuan nasabah pun mendukung agar gugatan pra-peradilan tersebut akan dikabulkan. \"Kami berharap agar permohonan praperadilan dapat dikabulkan dan sekaligus mencabut pemblokiran rekening-rekening terutama rekening perusahaan. Sehingga pihak AJK dapat melanjutkan kembali pembayaran-pembayaran kepada nasabah,\" ujar kuasa hukum nasabah Benny Wullur beberapa waktu lalu. Sementara itu, pihak Bareksrim Polri mengklaim ada 1700 nasabah yang masih bersikukuh dengan gugatan pidananya terhadap Kurniadi Sastradinata. Benny meragukan keabsahan jumlah tersebut dan mengatakan mayoritas nasabah yang ia wakili sudah mencabut laporannya. Untuk PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life/PT AJK), OJK sudah memeriksa Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang diajukan pada 30 Desember 2022 yang menyampaikan rencana konversi kewajiban perusahaan menjadi pinjaman subordinasi. Terkait rencana tersebut, OJK menekankan bahwa Kresna Life harus memberikan transparansi informasi kepada seluruh pemegang polis agar memahami skema, risiko, dan konsekuensi atas rencana dalam RPK tersebut. Selanjutnya, Kresna Life diberikan waktu satu bulan untuk memberikan bukti konfirmasi positif atas setuju atau tidaknya pihak-pihak terkait terutama para pemegang polis terhadap rencana yang dituangkan dalam RPK. OJK kemudian akan mereviu kecukupan RPK sesuai ketentuan yang berlaku termasuk penyesuaian atas catatan-catatan perbaikan RPK yang disampaikan Kresna Life OJK telah memberikan kesempatan kepada Kresna Life untuk mengajukan RPK yang komprehensif, terstruktur, dan terukur sesuai ketentuan yang berlaku. Jika pada kesempatan terakhir ini, sampai batas waktu yang ditentukan, RPK yang disampaikan tidak dapat menyelesaikan permasalahan Perusahaan, maka OJK akan mengambil tindakan pengawasan selanjutnya yang lebih tegas. 5. Bakrie Life PT Asuransi Jiwa Bakrie Life mengalami kesulitan keuangan akibat kesalahan dalam penempatan investasi. Perusahaan asuransi milik Group Bakrie ini terlalu agresif menggelontorkan dana nasabah di pasar modal. Imbasnya, Bakrie Life harus menanggung defisit karena jatuhnya nilai investasi mereka di pasar modal. Manajemen Bakrie Life sendiri telah menjanjikan pembayaran ganti rugi secara bertahap. Catatan saja, sejak dinilai gagal bayar pada 2009, Bakrie Life memiliki total kewajiban kepada nasabah sebesar Rp400 miliar. Seperti dikabarkan, sampai tahun 2014 masih ada sekitar 200 nasabah pemilik dana Rp270 miliar yang pembayarannya belum juga dilunasi perusahaan asuransi tersebut. Lantaran nasibnya terkatung-katung terlalu lama, di tahun 2016 manajemen bahkan menawarkan tunggakan nasabah dikonversi menjadi saham perusahaan Grup Bakrie lainnya, yakni PT Bakrie & Brother Tbk (BNBR). Saat itu, nasabah enggan menerima tawaran tersebut, karena saham dinilai tidak likuid. Baca juga: Kesamaan Jiwasraya dan Bakrie Life, Iming-iming Return Tinggi 6. PT Asuransi Bumi Asih Jaya OJK diketahui telah mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih berdasarkan keputusan Dewan Komisioner OJK pada 18 Oktober 2013. Perusahaan yang didirikan pada 14 September 1967 ini dinilai tidak mampu lagi memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan kesehatan keuangan. Di antaranya adalah rasio kecukupan modal (risk based capital). OJK mencatat Bumi Asih punya utang senilai Rp85,6 miliar dari 10.584 pemegang polis, baik polis asuransi perorangan maupun kumpulan. Perusahaan tidak dapat menambah modal melalui pemegang sahamnya, sebesar Rp1,06 triliun. Asuransi Bumi Asih Jaya juga telah mengundang investor baru dan mengalihkan portofolio kepada perusahan asuransi lainnya, tetapi gagal. 7. ASABRI Kasus PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) berawal dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang bicara soal adanya dugaan kasus korupsi di ASABRI pada sekira Januari 2020 lalu. Kecurigaan ini kemudian terus berlangsung hingga satu tahun kemudian, tepatnya pada sekira 8 Februari 2021, Kejagung menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus ini. Saat itu, kerugian yang ditaksir masih sekira Rp23,7 triliun, yang mana nilainya jauh lebih besar dibandingkan kasus Jiwasraya, yaitu Rp16,81 triliun. Di waktu yang sama, Kejaksaan juga sudah selesai memetakan kronologi kasus dan peran masing-masing tersangka. Berikut adalah urutannya, mengutip berbagai sumber: Sejak 2012 hingga 2019, Direktur Utama, Direktur Investai dan Keuangan, beserta Kadiv Investasi ASABRI membuat kesepakatan dengan pihak di luar ASABRI (Heru Hidayat, Benny Tjokosaputro, dan Lukman Purnomosidi) yang notabene bukan seorang konsultan atau pun manajer investasi. Mereka (Heru Hidayat dkk) diberi tugas untuk membeli atau menukar portofolio saham ASABRI dengan portofolio saham milik mereka dengan harga yang digoreng menjadi lebih tinggi. Hal ini bertujuan agar kinerja portofolio ASABRI terlihat baik. Saham-saham yang sudah menjadi milik ASABRI tersebut kemudian ditransaksikan dan dikendalikan oleh ketiga terdakwa atas kesepakatan bersama dengan Direksi ASABRI, yang bertujuan agar saham tersebut bernilai tinggi dan likuid. Sementara faktanya, ASABRI malah merugi karena ASABRI menjual saham tersebut jauh di bawah harga perolehan saham-saham tersebut, dan malah menguntungkan tiga terdakwa di luar ASABRI tersebut. Agar tidak terlalu terpuruk, saham-saham yang sudah dijual rugi itu kemudian dibeli lagi oleh Heru, Benny, dan Lukman, juga ASABRI melalui underlying reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang juga sudah dikendalikan oleh Heru dan Benny. Sehingga dapat diambil kesimpulan kalau sebenarnya sejak 2012 hingga 2019, kegiatan investasi ASABRI sepenuhnya dikendalikan oleh Heru, Benny, dan Lukman. Dari sini pula, kita bisa tarik kesimpulan kalau masing-masing terdakwa tentu punya tugas yang harus diembannya, yaitu: Adam Rahmat Damiri, mantan Dirut ASABRI adalah pihak yang membuat kesepakatan dengan Benny Tjokosaputro untuk mengatur dan mengendalikan transaksi dan investasi saham dan reksadana PT ASABRI, dalam rentang waktu dari 2012 hingga 2016. Kemudian Sonny Widjaja, Mantan Direktur Utama PT ASABRI periode 2016-2020, yang melanjutkan aksi Adam Rahmat Damiri. Dia membuat kesepakatan dengan Heru Hidayat untuk mengatur dan mengendalikan transaksi dan investasi asham dan reksadana PT ASABRI, dalam rentang waktu dari 2016-2019. Di sisi lain, Bachtiar Effendi bersama satu orang komplotan lainnya bertugas untuk merencanakan dan mengelola investasi serta keuangan dan pengendalian menyetujui pengaturan dan pengendalian investasi oleh Benny Tjokosaputro dan Heru Hidayat tanpa melakukan analisis terhadap emiten saham tersebut. Sementara Heru, Benny, dan Lukman memasukkan saham-saham milik mereka dengan harga yang sudah dimanipulasi menjadi portofolio milik PT ASABRI. Mereka juga bertugas untuk mengendalikan transaksi dan investasi PT ASABRI atas dasar kesepakatan Direksi PT ASABRI. Hikmah dari parahnya sejumlah perusahaan asuransi selama 10 tahun terakhir menunjukkan tiga hal. Pertama, betapa lemahnya pengawasan OJK dimasa lalu sehingga industri asuransi harus kejeblos di lubang yang sama, salah investasi, gagal bayar, hingga penyimpangan oleh direksi. Kedua, seleksi masuk direksi dan pengawasan perusahaan asuransi begitu longgar, sehingga bagaimana mungkin seorang Benny Tjokro bisa membobol dana besar PT Asuransi Jiwasraya, sekaligus sekaligus ASABRI. Ketiga, bahwa OJK belum bersungguh-sungguh dalam menata industri asuransi sehingga praktek industri asuransi begitu centang perenang. Seolah tanpa guidance, tanpa pengawasan, dan tanpa hukuman yang berefek jera, sehingga harus mengalami kesalahan yang sama. Keledai saja tidak ingin terjeblos di lubang yang sama, mengapa industri asuransi harus lebih bodoh dari keledai?
POPULER
