ALL CATEGORY
Cak Imin: PKB, Gerindra, dan Golkar Akan Membentuk Koalisi Baru
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut partai-nya akan membentuk koalisi baru bersama Partai Golkar dan Gerindra. \"Ya koalisi baru, kalau sudah tiga gabung berarti baru. Ya kalau tiga gabung kan baru,\" ujar Cak Imin usai menyambangi kediaman Wakil Presiden Ke-11 RI Boediono di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu. Menurut Cak Imin, dengan menyatu-nya ketiga partai ini, maka akan tercipta koalisi yang semakin kuat. \"Ya, pokoknya menyatu, otomatis koalisi menjadi semakin kuat,\" ucap Cak Imin. Selain ketiga partai itu, lanjut Cak Imin, akan ada partai politik (parpol) non-parlemen yang bergabung bersama koalisi baru tersebut. \"Sama partai non-parlemen ya. Itu mulai intensif,\" ujar dia. Akan tetapi, Cak Imin tak membeberkan siapa partai non-parlemen yang dimaksud. Ia hanya memberi kode bahwa partai itu identik dengan warna merah. \"Warnanya merah. Merah \'kan PDIP berarti,\" ujar dia berseloroh. Adapun PKB dan Gerindra sudah bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Di sisi lain, Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bermitra dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Lebih jauh, Golkar dan PKB dalam pertemuan ketum antar-kedua parpol di Jakarta, Rabu (3/5) juga sepakat untuk membangun koalisi inti sebagai bentuk tindak lanjut dari wacana pembentukan koalisi besar.(sof/ANTARA)
Deputi KSP Menyatakan bahwa Penetapan Plate Tersangka Murni Proses Penegakan Hukum
Jakarta, FNN - Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersangka murni proses penegakan hukum.\"Yang terjadi tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Ini murni proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Tidak perlu banyak berspekulasi,\" kata Jaleswari dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu.Dia mengatakan pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan mempercayakan profesionalitas aparat penegak hukum dalam bekerja.\"Kita serahkan pada proses hukum,\" kata dia.Dia menyampaikan, apa yang terjadi bukan hal yang diharapkan bersama. Menurutnya, pada banyak kesempatan Presiden Joko Widodo telah mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk bekerja dengan benar dan berhati-hati.Terpisah, Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan jabatan Menkominfo akan diambil alih Pelaksana tugas (Plt) dan akan diumumkan segera.Faldo meminta semua pihak tidak terlalu khawatir dengan efektivitas pemerintahan.Diberitakan sebelumnya, Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Rabu, menetapkan Jhonny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkoinfo) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan BTS BAKTI Kominfo periode 2020 sampai dengan 2022.Jhonny ditetapkan sebagai tersangka keenam dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan 2022.(sof/ANTARA)
Untuk Operasi Gannet, Tiga Kapal Patroli Indonesia-Australia Dikerahkan
Kupang, FNN - Sebanyak tiga kapal patroli milik Pemerintah Indonesia dan Australia dikerahkan dalam kegiatan patroli bersama melalui operasi Gannet 7 2023 di wilayah perairan perbatasan antara Indonesia-Australia.Kepala Kantor Zona Maritim Timur Laksma Bakamla Haris Djoko Nugroho di Kupang, Rabu mengatakan tiga unit kapal tersebut, antara lain KN Pulau Nipah 321 milik Bakamla RI, KN Orca 01 milik Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan satu lagi ADV Cape Naturaliste milik Australian Border Force (ABF).“Tak hanya itu ada juga dua pesawat udara patroli, satu milik Bakamla dan satu lagi milik ABF untuk membantu pengawasan dari udara,” katanya.Dia menambahkan pelaksanaan patroli bersama ini setiap tahun. Tahun sebelumnya operasi tersebut dilakukan di wilayah Australia dan tahun 2023 dilakukan di wilayah Indonesia, khususnya di perairan yang berbatasan dengan Australia.Kegiatan operasi tersebut, kata dia, dilaksanakan selama 10 hari yang mulai pada Rabu (17/5) dan sejumlah kapal akan terus melakukan patroli di perbatasan.Haris menambahkan patroli bersama yang sudah dilakukan untuk ketujuh kali itu juga akan meningkatkan kedekatan antara kedua negara yakni antara Indonesia dan Australia dalam pengamanan wilayah perbatasan kedua negara.Deputy Commander, Maritime Border Command ABF Benjamin Honey mengatakan pihaknya menerjunkan dua alutsista yakni satu pesawat udara dan satu unit kapal patroli.Sementara jumlah personel yang dikerahkan oleh ABF dalam patroli tersebut berjumlah 30 personel yang semuanya ada kru kapal patroli tersebut.“Saya mengapresiasi karena dengan adanya kegiatan seperti ini tentunya akan mempererat hubungan politik antara Indonesia dan Australia,” ujar dia.(sof/ANTARA)
Kecelakaan Kalimat, Klaim Hary Tanoe 7 Juta Etnis China Mendukung Capres Pilihan Jokowi
Jakarta, FNN - Kunjungan Ketua Partai Perindo, Hary Tanoe Sudibyo bersama Ketua Paguyuban Masyarakat Tionghoa Indonesia kepada Presiden Jokowi, sedang heboh di media sosial. Pasalnya, dalam kunjungan tersebut Hary Tanoe mengklaim bahwa tujuh juta warga Tionghoa di Indonesia mendukung calon presiden pilihan Jokowi. Netizen pun menganggapi dengan penuh keheranan karena bukankah mereka yang teriak-teriak anti-politik identitas? Lalu, mengapa sekarang mereka sendiri yang bermain politik identitas? Yang menarik, netizen yang mengatakan seperti itu bukan hanya muslim, tetapi juga komunitas Tionghoa yang berada di luar negeri. Mereka mengatakan bahwa klaim Hary Tanoe membahayakan mereka. Menanggapi kehebohan tersebut, Rocky Gerung mengatakan, “Ya, itu Hary Tanoe terlalu gembira untuk melakukan klaim itu. Tetap dalam politik ada unsur di mana nggak mungkin satu blok pindah langsung atau nggak mungkin dipaksakan opini itu,” ujar Rocky dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (17/5/23). Tetapi, lanjut Rocky, tentu kita melihat hal itu sebagai klaim politik dari Hary Tanoe yang juga adalah tokoh partai politik. Mungkin dia akan merevisi, tetapi satu point adalah keadaan berubah karena Jokowi berupaya untuk memberi sinyal yang makin lama makin terarah, terutama kepada Prabowo. Bagi Prabowo hal itu bagus, tetapi tentu Prabowo mesti memberi sinyal kembali bahwa yang dimaksudkan adalah warga negara yang mendukung program seorang presiden, bukan ethnicity, tambah Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, tersebut Rocky juga mengatakan bahwa 7 juta warga Tionghoa yang diklaim oleh Hary Tanoe itu juga ada klasifikasinya. Jadi, kalau menyatakan klaim dari awal berbahaya, karena akan menjadi negative campaign untuk seseorang yang didukung oleh Hary Tanoe, terutama Jokowi. Kemungkinan, kata Rocky, Hary Tanoe berpikir untuk menemui Jokowi, setelah itu menemui Prabowo, sehingga sinyal dia sebagai salah satu tokoh masyarakat China akan mempunyai gerbong untuk masuk dalam politik. Padahal, sebetulnya secara resmi Hary Tanoe sudah punya Perindo dan Perindo itu bukan masyarakat China saja, karena anak-anak muda di daerah justru juga Perindo. Rocky menyebut klaim Hary Tanoe sebagai kecelakaan kalimat. “Itu sebetulnya kecelakaan kalimat,” tandas Rocky. Saat ini, keadaan Indonesia masih dalam satu situasi yang terbelah dan isu sensitif tentang etnis China masih sangat kuat. Mestinya politisi berhati-hati dalam berbicara, terlebih yang berkaitan dengan isu sara. Jangan karena sedang euforia, merasa sedang di atas, bergaul dengan pusat-pusat kekuasaan, dia mengklaim seperti itu. “Itu bahayanya kalau tim di sekitar Hary Tanoe itu tidak peka. Nanti orang anggap berarti Hary Tanoe jadi agen TKA China ke Indonesia. Orang lupa bahwa ada China Indonesia, ada China Tionghoa, China dari RRC, itu yang bisa beda jalan pikirannya,” ungkap Rocky. Karena soal ethnicity peka sekali, Rocky berharap ada koreksi yang lebih kuat, terutama dari Perindo, supaya orang merasa bahwa ini permainan politik, bukan permainan ethnicity. “Jadi, klaim-klaim politik identitas mesti dihilangkan,” ujar Rocky. Rocky menyarankan agar media mengejar terus apa yang dimaksud, supaya ada klarifikasi. Dengan demikian, opini publik tidak terbentuk bahwa seolah-olah ada infiltrasi atau ada penempatan komunitas China di beberapa capres, karena dianggap bahwa komunitas China isinya adalah modal dan kapital. (ida)
Pangdam XIV/Hasanuddin Meminta Agar TNI AD di Muna Tidak Berpolitik
Kendari, FNN - Panglima Kodam (Pangdam) XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso meminta kepada seluruh TNI AD termasuk di jajaran Kodim 1416/Muna, Sulawesi Tenggara agar tidak berpolitik atau berpolitik praktis.\"Terkait mendekatnya tahun politik, saya menekankan untuk senantiasa siap siaga untuk mendukung dan melaksanakan tugas-tugas perbantuan pemerintah demi kelancaran Pemilu 2024, namun tetap menjunjung tinggi netralitas,\" kata Pangdam Mayjen TNI Totok Imam Santoso dalam keterangan diterima di Kendari, Rabu.Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit baik personel militer, PNS maupun Persit di Makodim 1416/Muna agar tetap menjaga netralitas dalam menghadapi Pemilu 2024.Dia menegaskan bahwa tugas personel TNI yakni bersinergi dengan kepolisian, Bawaslu, KPU dan pemerintah daerah mengawal dan mengawasi agar Pemilu 2024 dapat berjalan aman dan lancar.Selain itu, ia juga meminta agar prajurit TNI AD tidak mendukung salah satu calon apalagi ikut melakukan kampanye. Bahkan Pangdam melarang prajurit menggunakan kaos, topi atau pun hal lainnya yang berkaitan dengan salah para kontestan dalam pemilu.Lebih lanjut Mayjen Totok mengatakan bahwa menjaga netralitas merupakan ketentuan yang telah diatur dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang harus dipedomani.Selain itu, tambah Pangdam, menjaga netralitas dalam mengawal pemilu merupakan instruksi langsung dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.Dalam pengarahannya, Jenderal bintang dua ini juga berpesan kepada jajarannya di Muna untuk berbangga diri dengan satuan, melaksanakan tugas dengan baik sesuai jabatan yang diemban masing-masing sesuai koridor Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.Lebih lanjut, mantan Gubernur Akmil ini menekankan untuk selalu mengikuti dan melaksanakan berbagai program-program unggulan yang diberikan oleh pusat maupun dari Kodam XIV/Hasanuddin di antaranya memanfaatkan halaman rumah dengan memiliki kandang ayam, kolam ikan, kebun dan tempat bermain anak.\"Demikian pula Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni sementara berjalan supaya dilaksanakan dengan optimal, termasuk melaksanakan program bioflog dan polibag, serta program door to door tenaga kesehatan dimana program ini akan dilaksanakan sesuai dengan perintah Bapak Kasad,\" pungkas Pangdam Mayjen Totok.(ida/ANTARA)
Kemenangan Timnas Indonesia Dipengaruhi Mental Juara
Jakarta, FNN - Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM) Nurhadi Susanto menilai kemenangan Timnas Indonesia U-22 dalam SEA Games 2023 salah satunya dipengaruhi oleh mental juara yang tinggi dari pemain.Menurut Nurhadi, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, mental juara yang dimiliki oleh timnas tersebut merupakan bagian dari keberhasilan transformasi di tubuh PSSI yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir.“Mental juara yang tinggi dari Timnas Indonesia merupakan bagian dari keberhasilan transformasi yang dilakukan Erick di PSSI,\" kata dia.Lebih lanjut, Nurhadi menyampaikan pengurus PSSI di periode sebelumnya telah membuat pondasi yang baik sebagai upaya mentransformasi PSSI menjadi lebih baik dan hal tersebut dilanjutkan oleh Erick.Meskipun begitu, ia menilai, pendekatan terkait dengan transformasi PSSI itu dilakukan berbeda oleh Erick. Erick yang memiliki latar belakang pemilik klub sepak bola besar, kata Nurhadi, memiliki pendekatan yang berbeda dengan pengurus sebelumnya, seperti menghadirkan semangat sportivitas di PSSI.\"Dalam olahraga, semangat sportivitas sifatnya universal. Semangat tersebut yang diterapkan Erick di PSSI. Selama ini, atlet dan pelatih yang berprestasi kerap diterapkan di posisi yang tidak pas. Erick nampaknya mengetahui persis bagaimana menempatkan atlet dan pelatih yang berprestasi di posisi sebenarnya sehingga saat ini dukungan atas prestasi Garuda Muda sangat dinantikan,” jelas Nurhadi.Mental pemenang ataupun mental juang tinggi yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia U-22 itu, menurutnya, juga dapat diterapkan oleh seluruh insan BUMN. Dengan demikian, akan semakin banyak BUMN yang memiliki kinerja yang baik.Tim nasional Indonesia U-22 mengakhiri penantian medali emas selama 32 tahun dari cabang olahraga sepak bola, berkat kemenangan 5-2 atas Thailand pada pertandingan final yang dimainkan di Stadion Nasional, Phnom Penh, Selasa (16/5) malam.Garuda Muda tidak memperoleh kemenangan itu dengan mudah. Setelah unggul 2-0 pada babak pertama, Thailand mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 menjelang waktu normal usai. Namun, Indonesia kemudian mampu mengamankan medali emas berkat tiga gol tambahan pada masa tambahan waktu.(ida/ANTARA)
Wagub Lampung Memenuhi Undangan KPK untuk Klarifikasi LHKPN
Jakarta, FNN - Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) miliknya.Chusnunia tiba di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, pukul 08.52 WIB dengan didampingi satu orang ajudannya. Meski demikian Chusnunia bungkam dan enggan berkomentar saat disapa awak media.Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri telah mengumumkan agenda klarifikasi LHKPN terhadap Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim pada Rabu (17/5).Meski demikian, Ali tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan lembaga antirasuah memanggil Chusnunia untuk memberikan klarifikasi LHKPN.\"Nanti tentu Tim Kedeputian Pencegahan KPK akan menjelaskan lebih lanjut teknik klarifikasi terhadap Wakil Gubernur Lampung,\" ujarnya.Menurut data LHKPN Periode 2021 yang dilaporkan pada tanggal 7 Maret 2022, Chusnunia mencatatkan kekayaan sebesar Rp13.663.133.913,00.Dalam LHKPN tersebut, Chusnunia melaporkan harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp6.887.100.000,00, kemudian alat transportasi dan mesin dengan nilai Rp425.000.000,00.Ia melaporkan memiliki kas dan setara kas senilai Rp6.351.033.913,00 dan tidak tercatat memiliki harta bergerak lain, surat berharga, maupun utang.(ida/ANTARA)
Terdakwa Hakim MA, Sudrajad Dimyati, Minta Dibebaskan dari Kasus Suap
Bandung, FNN - Terdakwa kasus suap pengurusan perkara, yakni Hakim Mahkamah Agung (MA) nonaktif Sudrajad Dimyati, meminta dibebaskan atas kasus yang menjeratnya saat membacakan nota pembelaan pada sidang di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu. Sudrajad membantah telah menerima uang suap karena dia menilai jaksa tidak bisa membuktikan hal tersebut. Adapun jaksa menuntut Sudrajad telah menerima uang 80 ribu dolar Singapura. \"Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tidak secara sah dan meyakinkan pada dakwaan kesatu atau kedua, membebaskan dari seluruh dakwaan,\" kata Sudrajad saat membacakan nota pembelaan. Selain meminta dibebaskan, dia membantah telah membeli logam mulia yang disebut sebagai hasil dari penerimaan uang suap. Dia mengaku dirinya sempat membeli logam mulia yang berasal dari uang warisan. \"Tidak dapat disimpulkan uang pembelian (logam mulia) adalah uang hasil pengurusan perkara,\" kata dia. Dalam sidang tersebut, Sudrajad hadir secara daring melalui layar yang ditampilkan di ruang sidang. Sudrajad diketahui menghadiri sidang secara daring itu dari Ruang Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudrajad di ruangan itu didampingi kuasa hukumnya. Selain itu, tim kuasa hukum yang lain turut hadir secara langsung di Ruang Persidangan Pengadilan Negeri Bandung. Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati dihukum selama 13 tahun penjara akibat kasus suap pengurusan perkara di lingkungan Mahkamah Agung. Jaksa Penuntut Umum Wawan Yunarwanto mengatakan Sudrajad dituntut terbukti bersalah karena telah menerima suap sebesar 80 ribu dolar Singapura berdasarkan bukti dan fakta yang ada selama proses persidangan. \"Dituntut selama 13 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar, subsider 6 bulan kurungan, dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar 80 ribu dolar Singapura seperti yang diterima, apabila tidak dapat mengembalikan maka dipidana penjara empat tahun,\" kata Wawan di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu. Dia menjelaskan tuntutan Sudrajad Dimyati itu sesuai dengan dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Jhonny G. Plate Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi BTS
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Rabu, menetapkan Jhonny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkoinfo) sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan BTS BAKTI Kominfo periode 2020 sampai dengan 2022. Jhonny ditetapkan sebagai tersangka keenam dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan 2022. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik memeriksa Jhonny sebagai saksi untuk yang ketiga kalinya. Pemeriksaan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB. Jhonny juga pernah diperiksa pada tanggal 14 Februari dan 15 Maret, dengan kapasitas sebagai saksi. Pada pemeriksaan yang ketiga kalinya, penyidik meminta klarifikasi evaluasi terhadap hasil-hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI yang menyebut kerugian keuangan negara sebesar Rp8,32 triliun. \"Kerugiannya sekitar Rp8 triliun lebih ya. Jadi ini perlu kami klarifikasi terhadap para saksi-saksi dan para pelaku termasuk para tersangka yang sudah kami kami tetapkan,\" kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini sebelumnya. Pada Selasa (2/5) penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI telah melimpahkan tahap II tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Pelimpahan tahap II ini untuk tiga tersangka, yakni Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020. Sedangkan untuk dua tersangka lainnya, yakni Mukti Ali (MA) tersangka dari pihak PT Huwaei Technology Investment dan Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy masih dalam proses pemberkasan.(ida/ANTARA)
Membawa Lari PDIP dari Sukarnoisme
Oleh: Fathorrahman Fadli - Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR) TEPAT 1 Syawal 1444 versi Lebaran Muhammadiyah, Megawati Sukarnoputri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, begitu Megawati meluncurkan Ganjar Pranowo, di samping ada sekelompok elit PDIP yang senang, juga ada banyak rasa kecewa yang menyergap. \"Lha, kok Ganjar, apa prestasi Ganjar selama ini\", \"Lha, kok Ganjar, dia kan penyuka film bokep\", \"Lha, kok Ganjar, dia khan terlibat isu korupsi e-KTP\", dan berbagai komentar miring lainnya. Menjelang tahun politik, isu-isu tak sedap senantiasa seperti itu seringkali keluar. Sebab data digital senantiasa menyimpannya dengan sangat rapi. Berbagai kasus yang menimpa seseorang apalagi dia seorang tokoh politik, pastilah akan dijadikan peluru dalam perang merebut kekuasaan. Apalagi sudah menjadi fakta, yang bukan fakta pun sengaja dibuat untuk menjatuhkan seseorang. Saran saya, itu mesti kita baca sebagai bagian dari dinamika politik yang susah sekali dihilangkan. Satu-satunya cara yang terbaik adalah menunggu fakta baru guna menjawab berbagai tudingan yang disarungkan pada sang lawan. Itu saja! Isu tak sedap serupa juga disarungkan pada Anies Baswedan ketika Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem mengumumkannya sebagai kandidat presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Anies dituding akan membawa Indonesia seperti Suriah, akan membentuk negara khilafah, Anies boneka Amerika, Anies itu Orang Arab, Anies pendukung politik identitas, Anies akan memecah belah bangsa dan lain-lainnya. Satu lagi kandidat Presiden adalah Prabowo. Namun Prabowo belum banyak yang menyerang secara masif. Kalau ada yang akan menyerang, banyak isu juga yang mereka persiapkan untuk Prabowo mulai status Jomblo karena lama tak beristri lagi, korupsi anak buahnya di seputar bisnis udang benur, bisnis senjata, gagalnya proyek Food Estate, hingga yang lain; bisa saja diciptakan. Semua itu akan menjadi sampah politik pada waktunya. Membawa Lari PDIP Namun bagaimana ceritanya soal Membawa Lari PDIP itu sendiri. Istilah “membawa lari” ini dikenalkan oleh pengamat militer Salim Said. Istilah itu —dulu, dia populerkan saat menulis kasus Anas Urbaningrum yang berhasil memenangkan pertarungan Kongres Partai Demokrat di Bandung melawan Andi Mallarangeng yang dijagokan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Peristiwa itu dinilai Salim Said sebagai potensi untuk membawa lari Partai Demokrat dari tangan SBY. Saat itu SBY memang tidak memberi azimat Anas Urbaningrum sebagai Petugas Partai sebagaimana Megawati memberi gelar itu pada Joko Widodo. Di sinilah letak kecerdasan politik Megawati dibanding SBY. Istilah “membawa lari” itu tentu saja bersifat political warning call. Tampaknya SBY paham sekali soal itu, lalu dia membuat gerakan untuk memutus mata rantai kekuasaan baru Partai Demokrat dari tangan Anas Urbaningrum kembali ke SBY. Kalau di kalangan Kubu Politik Anas, SBY dinilai telah membegal kekuasaan Anas yang telah memenangkan Kongres secara sah. Dan, Anas pun bernasib sial, ia harus nyantri di Pondok Pesantren Sukamiskin Bandung selama 10 tahunan. Kini, ia kembali bernafas lega sambil memulihkan stamina perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, lain halnya dengan Megawati yang secara terbuka menyebut Joko Widodo sebagai Petugas Partai. Sebagai kosa kata politik sesungguhnya Istilah Petugas Partai itu cukup menggelikan jika disarungkan pada kadernya yang berhasil menjadi seorang Presiden. Saya meyakini dengan sepenuh jiwa bahwa Jokowi sebagai Presiden yang nyata-nyata diusung PDIP marah besar dengan istilah petugas partai tersebut. Mengapa? Sebab istilah tersebut bersifat peyoratif. Namun apa boleh buat, istilah Petugas Partai itu memang sebuah fakta politik, dan secara substansial istilah itu juga tidak salah, meski sangat peyoratif. Misalnya kalimat, \"Jokowi bukan siapa-siapa tanpa PDIP,\" ujar Megawati sebagaimana sering ia ungkapkan secara terbuka dalam berbagai acara PDIP. Itu azimat politik Megawati dalam mengendalikan Presiden Jokowi. Azimat politik tidak sepenuhnya efektif, karena Jokowi dalam hal-hal tertentu terlihat tidak tunduk pada Jokowi. Dalam soal proyek-proyek pembangunan, Jokowi lebih banyak mengikuti saran-saran dari Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Namun ketika berkaitan dengan tiket kepartaian, Azimat Petugas Partai itu berlaku efektif dan sepenuhnya bisa dikendalikan oleh Megawati. Faktanya, deklarasi Ganjar sebagai Capres PDIP itu, Megawati mampu membawa Jokowi, meski dengan pesta yang sangat minimalis. Potensi Jokowi untuk membawa Lari PDIP itu banyak sekali tanda-tandanya. Sejak awal, sesungguhnya Megawati terlibat semacam Power Struggle dengan Jokowi. Megawati sejatinya memendam rasa kecewa karena dirinya terpaksa mundur sebagai calon Presiden PDIP ketika Jokowi dipaksa oleh politisi senior PDIP sebagai penggantinya. Rasa-rasanya saat ini Puan Maharani juga memiliki perasaan politik yang sama dengan ibunya itu. Namun Puan juga sedang belajar memendam kesabaran revolusioner pasca Lebaran tersebut demi kepentingan PDIP secara keseluruhan. Dalam situasi yang seperti itu, lagi-lagi yang untung adalah para konglomerat China yang selama ini menjadi penyokong utama pembiayaan politik dan logistik PDIP. Di sini Megawati selalu membangun keseimbangan politik. Bahkan muncul isu bahwa Ganjar Pranowo adalah \"Dadu Politik Negosiasi\" antara Megawati dengan para konglomerat tersebut. Megawati sadar betul bahwa, politik tanpa logistik akan anarkis. Di sini dia terpaksa berdamai dengan keadaan. Megawati sadar bahwa Puan Maharani belum waktunya ditampilkan sebagai calon presiden dari PDIP. Jika pola ini dibiarkan, maka ada beberapa keuntungan sekaligus kerugian dalam kasus ini. Pertama, jika Megawati yang lahir 23 Januari 1947 (usia sekarang 76 tahun), maka pada 6 tahun mendatang Megawati akan berusia 82 tahun. Padahal 6 tahun mendatang itu adalah pesta politik Pemilu 2029. Kondisi fisik dan mental Megawati sudah barang tentu akan sangat menurun. Usia tidak bisa dilawan, sedang takdir usia manusia tidak ada yang tahu. Di sinilah peluang bagi penerima mandat PDIP potensial akan membawa lari PDIP dari trah Sukarno yang mempesona dunia itu. Di sini pula kekuasaan Megawati akan rapuh, sedang kekuasaan Puan Maharani belumlah matang. Dan di titik ini pulalah Megawati mesti berfikir lebih strategis demi memelihara Sukarnoisme untuk Indonesia yang lebih beradab. (*)
