ALL CATEGORY
Lukas Enembe: Saya Difitnah, Dizalimi, dan Dimiskinkan
Jakarta, FNN - Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe mengaku ia merasa difitnah, dizalimi, dan dimiskinkan KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap dan gratifikasi senilai Rp46,8 miliar.\"Untuk rakyatku Papua di mana saja berada. Saya, gubernur yang Anda pilih untuk 2 periode, saya kepala adat, saya difitnah, saya dizalimi, dan saya dimiskinkan. Saya, Lukas Enembe tidak pernah merampok uang negara, tidak pernah menerima suap, tetapi tetap saja KPK menggiring opini publik, seolah-olah saya penjahat besar,\" kata Penasihat Hukum Lukas, Petrus Bala Pattyona saat membacakan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.Sidang pembacaan dakwaan tersebut dihadiri langsung oleh Lukas Enembe yang didampingi salah seorang penasihat hukumnya Petrus Bala Pattyona di kursi terdakwa karena Lukas tidak dapat berbicara dengan lancar akibat sakit stroke yang dideritanya.Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendakwa Lukas menerima suap senilai Rp45.843.485.350 dan gratifikasi sebanyak Rp1 miliar saat menjadi Gubernur Papua pada periode 2013-2018 dan 2018-2023.\"Saya dituduh penjudi, sekalipun bila memang benar, hal itu merupakan tindak pidana umum, bukan KPK yang mempunyai kuasa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus judi,\" tambah Petrus.Petrus menyebut Lukas mengalami stroke sampai 4 kali, ia juga menderita diabetes.\"Sebelum ditahan, diabetes saya berada di stadium empat dan setelah ditahan menjadi stadium lima, saya juga menderita penyakit hepatitis B, darah tinggi, jantung, dan banyak komplikasi penyakit dalam lainnya dan pemeriksaan terakhir dokter RSPAD menyatakan fungsi ginjal saya tinggal 8 persen,\" ungkap Petrus.Saat penyerahan berkas penyidikan tahap kedua pada 12 Mei 2023, Petrus menyebut tensi darah Lukas mencapai angka 180 sehingga dokter KPK menganjurkan pemeriksaan penyerahan tahap dua dihentikan dan benar dihentikan tanpa Lukas menandatangani dokumen.\"Seandainya saya mati, pasti yang membunuh saya adalah KPK, dan saya sebagai kepala adat, akan menyebabkan rakyat Papua menjadi marah dan kecewa berat terhadap KPK sebagai penyebab kematian saya,\" ungkap Lukas.Selanjutnya Petrus menyebut sangkaan suap Rp1 miliar yang kemudian dalam dakwaan membengkak menjadi puluhan miliar rupiah menyebabkan seluruh kekayaan Lukas disita dan tabungannya.\"Belum cukup dengan sita uang saya, uang isteri dan anak saya pun disita. Padahal dalam BAP saya, telah saya tegaskan bahwa uang Rp1 miliar itu adalah uang pribadi saya, bukan uang suap atau gratifikasi. Hal yang sama di bawah sumpah saya jelaskan ketika menjadi saksi 16 Mei dalam sidang Rijatono Lakka,\" ungkap Petrus.Saat menjadi saksi, Lukas mengatakan diperiksa dalam keadaan sakit dan di bawah sumpah bahwa ia hanya kenal Rijatono Lakka sebagai seorang pendeta dan tidak mengenal orang bernama Frederick Bane dan Lukas tidak mengetahui mengenai uang yang katanya pernah ditransfer kepadanya.\"Yang saya juga tak dapat mengerti pengacara saya Stefanus Roy Rening dijadikan tersangka menghalang-halangi pemeriksaan, padahal Stefanus Roy Rening tidak pernah mendampingi para saksi perkara saya dan katanya karena pernyataan-pernyataan Stefanus Roy Rening di publik yang membela saya bisa memengaruhi keterangan saksi. Lalu bagaimana caranya ia memengaruhi saksi-saksi, ketika saksi tidak didampingi pengacara?\" ungkap Petrus.Namun, Lukas dalam eksepsinya menyebut agak pesimistis terhadap pemeriksaannya di pengadilan karena rata-rata tuntutan hanya \"copypaste\" dakwaan dan mengenyampingkan fakta yang terungkap di persidangan.\"Karena katanya hakim takut memutus tidak sesuai dengan kehendak KPK dan hakim takut bila tidak menuruti kemauan KPK, maka hakim akan ditelusuri riwayat harta kekayaan hakim, hakim akan menjadi korban hoaks, korban fitnah,\" tambah Petrus.Dalam akhir eksepsinya, mewakili Lukas, Petrus memohon agar seluruh rakyat Papua tetap tenang.\"Dan kepada rohaniawan, para pastor, para pendeta, imam masjid, dan seluruh rakyat Papua tolong doakan saya untuk menghadapi persoalan berat ini yang tidak pernah saya lakukan agar saya kuat dan tabah menghadapi tuduhan keji ini,\" kata Petrus.Tim penasihat hukum meminta agar majelis hakim memberikan pengalihan penahanan menjadi penahanan kota.\"Kami penasihat hukum memohon agar penahanan Lukas Enembe, karena sakit dialihkan ke penahanan kota sehingga mudah melakukan pengobatan sebagaimana surat permohonan yang telah kami masukkan pada tanggal 9 Juni 2023 melalui Kepaniteraan Pengadilan Tipikor. Selanjutnya kami mohon agar pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan secara \'offline\' dan pemeriksaan terdakwa didampingi dokter,\" kata Tim Penasihat Hukum OC Kaligis.Dalam perkara ini, Lukas didakwa dengan dua dakwaan.Pertama, Lukas didakwa menerima suap dari Rp45.843.485.350 dengan rincian sebanyak Rp10.413.929.500 berasal dari pengusaha Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus pemilik PT Meonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur dan sebanyak Rp35.429.555.850 berasal dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua sekaligus CV Walibhu.Dakwaan kedua, Lukas Enembe juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp1 miliar dari Budy Sultan selaku Direktur PT Indo Papua pada 12 April 2013.Rijatono Lakka elah divonis 5 tahun penjara oleh PN Tipikor Jakarta. Terkini, KPK kembali menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK telah menyita sejumlah aset terkait perkara Lukas Enembe dalam berbagai bentuk dengan nilai total lebih dari Rp200 miliar.(ida/ANTARA)
Terkait Dugaan Korupsi di Instansinya, Mentan Memberi Keterangan ke KPK
Jakarta, FNN - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK guna memberi keterangan terkait kasus penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.“Hari ini saya memenuhi panggilan dari KPK, yang selama ini dua kali sebelumnya dipanggil, saya dalam kegiatan yang terkait kegiatan negara,” ujar Syahrul Yasin Limpo kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin.Syahrul mengatakan bahwa pada pemanggilan kedua oleh KPK, ia tidak bisa hadir karena harus menghadiri pertemuan G20 di India.Ia meminta agar pemanggilannya diundur hingga 27 Juni 2023. Akan tetapi, KPK meminta Mentan SYL untuk hadir pada Senin (19/6).“Tetapi, walaupun permintaan saya sampai tanggal 27 Juni 2023 karena berbagai kegiatan yang di Korea Selatan sudah bisa kita selesaikan di G20 di India itu, hari ini saya memenuhi panggilan itu secara baik,” tuturnya.Mentan SYL mengatakan bahwa ia siap untuk bersikap kooperatif serta menyatakan siap hadir kapan pun dibutuhkan KPK.“Akan kooperatif, kapan pun dibutuhkan saya siap hadir,” ujar Mentan SYL.Sebelumnya, KPK telah melayangkan undangan kepada Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/6).Namun, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meminta izin kepada KPK agar pemeriksaan dirinya terkait dugaan korupsi di lingkungan kementerian yang dipimpinnya diundur pada Selasa, 27 Juni 2023 karena harus menghadiri Agriculture Ministers Meeting G20 di India.Selanjutnya, KPK mengirimkan undangan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (19/6) guna memberi keterangan terkait kasus penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.Ali Fikri mengatakan bahwa KPK berharap dan meyakini Syahrul Yasin dapat memenuhi undangan dari KPK.\"Karena tentu permintaan keterangan ini dibutuhkan sehingga segera kami dapat melakukan analisis dan menentukan sikap dari seluruh hasil proses penyelidikan yang sedang KPK lakukan ini,\" ujar Ali Fikri dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (16/6).(ida/ANTARA)
Kondisi Lukas Enembe Kritis Berdasarkan Catatan Dokter
Jakarta, FNN - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Rianto Adam Ponto menyatakan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe berada dalam kondisi kritis berdasarkan catatan dokter.\"Kami baca hasil pemeriksaan dokter permintaan dari tim penuntut umum, di sini disebut kretin bintang dua, sedangkan yang lain bintang satu. Dari pemahaman saya, dari catatan dokter dinilai kritis,\" kata Rianto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.Hal itu disampaikan majelis hakim seusai jaksa penuntut umum (JPU) KPK membacakan surat dakwaan Lukas Enembe yang dihadiri langsung oleh Gubernur Papua nonaktif itu.Meski menghadiri langsung persidangan, Lukas harus didampingi salah seorang penasihat hukumnya Petrus Bala Pattyona di kursi terdakwa karena Lukas tidak dapat berbicara dengan lancar akibat sakit stroke yang dideritanya.\"Nanti insyaallah persidangan ini berlanjut. Seandainya saudara terdakwa ada mengeluh sakit yang menghalangi aktivitas terdakwa, saudara secepat mungkin bermohon atau mengajukan surat permohonan ke majelis hakim. Walau di luar jadwal persidangan, kami akan mengambil sikap karena di atas hukum itu adalah kemanusiaan dan kami akan memperhatikan itu,\" tambah hakim.\"Kondisinya sangat kritis yang mulia,\" kata penasihat hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona.\"Nanti, nanti jangan berkesimpulan dulu, yang penting permintaan ditampung dan dipertimbangkan karena penahanan di majelis hakim maka penuntut umum agar memberitahu secepat mungkin kalau ada sesuatu dari diri beliau. Kami tidak membeda-bedakan,\" tambah hakim Rianto.Sebelumnya, dalam nota keberatan (eksepsi), tim penasihat hukum juga meminta agar majelis hakim memberikan pengalihan penahanan menjadi tahanan kota.\"Kami penasihat hukum memohon agar penahanan Lukas Enembe karena sakit dialihkan ke penahanan kota sehingga mudah melakukan pengobatan sebagaimana surat permohonan yang telah kami masukkan pada tanggal 9 Juni 2023 melalui Kepaniteraan Pengadilan Tipikor. Selanjutnya kami juga mohon agar pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan secara offline dan pemeriksaan terdakwa didampingi dokter,\" kata tim penasihat hukum O.C. Kaligis.\"Yang mulia, ketua majelis hakim dan anggota, apa yang dibacakan tidak benar semua, apa yang disampaikan tidak benar, dari mana dia tahu?\" kata Lukas mengajukan protes lagi terhadap surat dakwaan.\"Nota keberatan sudah disampaikan dan sudah ada di tangan kami, sudah ada dan akan kami pertimbangkan, saudara harap bersikap tenang,\" kata hakim Rianto.\"Tidak benar semua apa yang disampaikan, tidak benar semua,\" tegas Lukas lagi.Dalam perkara ini, Lukas Enembe didakwa dengan dua dakwaan.Pertama, Lukas didakwa menerima suap sebesar Rp45.843.485.350, dengan rincian sebanyak Rp10.413.929.500 berasal dari pengusaha Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus pemilik PT Meonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur dan sebanyak Rp35.429.555.850 berasal dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua sekaligus CV Walibhu.Kedua, Lukas Enembe juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp1 miliar dari Budy Sultan selaku Direktur PT Indo Papua pada 12 April 2013.Rijatono Lakka juga telah divonis lima tahun penjara oleh PN Tipikor Jakarta.Terkini, KPK kembali menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK telah menyita sejumlah aset terkait perkara Lukas Enembe dalam berbagai bentuk dengan nilai total lebih dari Rp200 miliar.(ida/ANTARA)
Istana: Makan Siang Jokowi dan Prabowo Hal Lumrah
Bogor, FNN - Deputi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden RI Bey Machmudin mengatakan agenda makan siang bersama antara Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/6), adalah hal yang biasa.\"Jadi, Bapak Presiden kan memang tinggal di Istana Bogor. Nah, mengetahui Pak Prabowo sedang di Bogor juga, di Hambalang, Presiden mengajak makan siang,\" kata Bey saat dikonfirmasi di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin.Menurut Bey, selain menyantap makan siang, Jokowi juga berbincang dengan Prabowo mengenai sejumlah hal aktual, termasuk soal alat utama sistem persenjataan (alusista).\"Pasti (berbincang) masalah-masalah aktual, mungkin juga masalah alutsista,\" tambah Bey.Bey menambahkan Jokowi memang rutin berkomunikasi dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, meskipun hal itu berlangsung di akhir pekan.\"Dengan menteri-menteri lain biasa, di hari Minggu pun kadang-kadang hari Minggu, hari Sabtu, Bapak Presiden biasa bertemu menteri-menteri,\" imbuhnya.Minggu malam (18/6), Prabowo mengunggah momen santap siangnya bersama Jokowi melalui akun Instagram resminya @prabowo.\"Istana Bogor,\" demikian takarir singkat unggahan Prabowo yang menyematkan dua foto dirinya tengah bersantap siang bersama Jokowi.Foto itu diunggah beberapa saat setelah pertemuan antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu siang (18/6).)(ida/ANTARA)
Pertemuan Puan-AHY Momentum untuk Mengawal Proses Demokrasi
Kupang, FNN - Pengamat politik yang juga pengajar ilmu komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang menilai pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono(AHY) merupakan momentum penting untuk mengawal proses demokrasi secara baik pasca pemerintahan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin.\"Pertemuan Puan dan AHY di Istora Senayan Jakarta dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, tetapi yang paling penting ini merupakan momentum penting untuk mengawal proses demokrasi secara baik pasca Jokowi,\" kata Ahmad Atang di Kupang, Senin.Dia mengemukakan pandangan itu berkaitan dengan makna pertemuan Puan-AHY bagi perkembangan demokrasi di tanah air menjelang Pilpres 2024.Menurut dia, secara sosiologis pertemuan ini dapat menciptakan relasi baru antara PDIP dan Demokrat tidak saja di level elit namun dapat merambah hingga ke level struktur dan massa di lapisan bawah.Berikut, secara politik pertemuan Puan-AHY mampu merajut kembali kemandegan komunikasi politik antara SBY-Megawati yang selama ini mengalami kebuntuan akibat perbedaan politik, katanya.Namun pertemuan ini belum memberikan sinyal apapun terkait peta politik pilpres. Masih menjadi spekulasi publik soal wacana gabungnya AHY dan Demokrat untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres.Demokrat terlihat masih kokoh pada pilihan politik pilpres, yakni berada di koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan menjadi capres.Hal lain yang bisa dilihat secara psikologis pertemuan Puan-AHY mau menegaskan bahwa tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada teman yang abadi. Satu saat teman bisa menjadi musuh dan sebaliknya.Oleh karena itu, publik patut memberikan apresiasi atas langkah politik ini untuk mendamaikan suasana menjelang pileg dan pilpres.Pertemuan elit dalam perspektif paternalistik dapat melegakan publik karena perilaku massa sangat tercermin dari perilaku elit. Semoga ini merupakan angin segar bagi dinamika politik dan demokrasi menuju 2024, kata Ahmad Atang menambahkan.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Pagar Betis dan Kepung Al Zaytun
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan ANEH memang Panji Gumilang ini seperti tokoh sakti sampai negara tidak berdaya menghadapi pelanggaran hukum Pimpinan Al Zaytun itu. Sudah meresahkan masyarakat masih belum bisa ditindak. Hal yang sebenarnya mudah saja tinggal tangkap Panji Gumilang atau tutup dan bubarkan Al Zaytun. Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) pimpinan KH Athian Ali Da\'i MA pada tahun 2001 telah melakukan penelitian tentang kiprah Al Zaytun dan menghasilkan setumpuk dokumen kesesatan atau penyimpangan Al Zaytun dan Panji Gumilang. Begitu juga dengan MUI yang telah melakukan penelitian serupa. Sudah 20 tahun Panji Gumilang dan Al Zaytun beroperasi dan merajalela. Meracuni santri dan masyarakat dengan paham yang menyimpang. Berbasis pada konsepsi kenegaraan NII KW IX. Dibiarkan bahkan terkesan dipelihara. Ini adalah kebijakan yang sangat tidak sehat. Hendropriyono sebagai tokoh yang dulu merepresentasi pejabat pemerintah terus berkoar-koar membenarkan Panji Gumilang dan Al Zaytun. Tahun 2003 ia mengecam para pengeritik atau penghujat bahkan dengan kalimat yang tidak santun. Menyebut iblis segala. Padahal Al Zaytun lah yang dipimpin dan didukung oleh para iblis. Kini pemerintahan Jokowi diuji apakah masih akan melanjutkan kebijakan politik semasa Orde Baru yang menjadikan Al Zaytun sebagai mainan dan sarana adu domba dan pelemahan umat Islam atau terpaksa harus mengubah kebijakan dengan segera mengambil tindakan? Mungkin rezim Islamophobia Jokowi sedang bingung untuk memutuskan. Aksi unjuk rasa memprotes mulai muncul lalu MUI bersama Polda, Kodam dan Kejati berkumpul dan membentuk tim. Wagub Jabar siap mengkonsolidasikan Ormas Islam dan Pesantren untuk bergerak. Sementara Forum Silaturahmi Ormas Islam (FSOI) Jawa Barat telah bersikap. Semestinya agenda sudah semakin terarah. Bila Kepolisian ragu untuk mengambil tindakan hukum kepada Panji Gumilang, maka tampaknya semua potensi yang ada harus mempersiapkan diri untuk bergerak melakukan strategi \"pagar betis\" mengepung Pondok Pesantren Al Zaytun lalu menangkap Panji Gumilang dan segera menyerahkan kepada aparat Kepolisian. Sudah waktunya untuk menghentikan kesesatan Panji Gumilang dan Al Zaytun. Bandung, 19 Juni 2023
Lupakan Pemilu 2024, Kembali ke UUD 1945 dan Pancasila
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila . Mengganti UUD 1945 dengan UUD 2002 bukan amandemen, ternyata bukan hanya mengubah pasal-demi pasal, tetapi justru memporakporandakan bangunan ke Indonesiaan, menghacurkan jati diri bangsa yang telah dibangun tahap demi tahap, menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa semua itu hancur, sebab amandemen tidak hanya merontokkan lembaga MPR, tetapi sekaligus yang dirontokan aliran pemikiran tentang keIndonesiaan, menghilangkan sejarah, visi misi negara Indonesia diganti dengan visi misi Presiden, visi misi Gubernur, visi misi Bupati, Walikota. Akibatnya tujuan negara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia telah dihilangkan. Menghilangkan arti orang Indonesia asli atau Bangsa Indonesia asli dan mengganti Pancasila dengan Ultra Liberal. Ketatanegaraan diganti dari sistem kolektivisme perwakian menjadi Presidenseil dengan basis individualisme Liberalisme banyak-banyakan suara ,dari demokrasi konsensus yang basisnya permusyawaratan perwakilan menjadi demokrasi mayoritas banyak-banyakan suara ,pertarungan kalah menang, kuat kuatan, kaya- kayaan. Akibatnya butuh pemilu dengan dana yang besar, maka lahirlah rentenir untuk membiyayahi calon Presiden, Gubernur, Walikota Bupati ,Anggota Dewan ,DPR,DPD,MPR ,butuh renternir sebagai Investor ,kemudian setelah mereka jadi maka sudah jelas tidak ada makan siang yang Gratis lahirlah oligarkhy ,semakin hari semakin tersandra jangan heran kalau 0,2% para bandar itu menguasai 70%lahan di republik ini ,juga jangan heran kalau segala aturan dan UU untuk kepentingan mereka sangat mudah sebab para rentenir pilpres ,Pilkada menagih janji pada mereka yang menang . Digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 telah mengganti sistem ketatanegaraan dan merobohkan bangunan negara yang didirikan Soekarno Hatta dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Mari kita bedah ketatanegaraan Negara apa saja yang telah diganti: 1. UUD 1945 diganti dengan UUD 2002. 2. Visi Misi Negara diganti dengan visi misi Presiden ,Visi Misi Gubernur ,Visi Misi Bupati dan Walikota . Akibat nya Tujuan Negara Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia telah sirna . 3.Kedaulatan Rakyat telah di rampok oleh Partai Politik dan diganti menjadi kedaulatan rakyat dijalankan oleh UUD . 4.MPR digradasi menjadi lembaga tinggi se level DPR dan Presiden . 5.Demokrasi bukan lagi demokrasi konsensus Permusyawaratan perwakilan diganti dengan demokrasi mayoritas , banyak banyakan suara ,pertarungan ,kalah menang ,kuat kuatan .kaya kaya an .siapa yang paling kaya dia bisa beli demokrasi. 6.Dihilangkan nya GBHN ,padahal GBHN itu penjabaran dari visi misi negara yang terurai dalam bentuk program pembangunan yang ditetapkan oleh MPR untuk dimandatkan pada Presiden . GBHN inilah yang menjadi pedoman ,arah ,tujuan ,bagi seluruh lembaga negara dan rakyat seluruh Indonesia agar mengerti arah dan tujuan bernegara. 7.Diganti nya sistem ketatanegaraan dengan Individualisme ,Liberalisme ,Kapitalisme ,itu arti nya Menganti ideologi negara Berdasarkan Pancasila .Sebab yang di maksud dengan Pancasila sebagai ideologi bernegara itu ya UUD 1945 . Bukan nya ideologi itu artinya kumpulan dan gagasan tentang negara berdasarkan Pancasila ,oleh the Founding Fathers gagasan dan ide tentang negara berdasarkan Pancasila diuraikan pada batang tubuh UUD 1945 .negara yang didirikan 18 Agustus 1945 . Arti nya amandemen UUD 1945 itu yang diamandemen adalah ideologi negara berdasarkan Pancasila . 8.Bangsa Indonesia dihilangkan ,Presiden ialah orang Indonesia asli atau Pribumi diganti dengan warga negara .Indonesia ini negara yang didirikan oleh pribumi bukan oleh warga negara Ini ndonesia ,mengapa sebab Warga negara Indonesia lahir setelah UUD 1945 disyahkan. Negara Indonesia itu yang mendirikan adalah kaum Pribumi oleh sebab itu kaum pribumi mengadakan kongres pemuda 28 Oktober 1928 untuk melahirkan bangsa Indonesia . 28 Oktober 1928 di Batavia (Jakarta). Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada \"tanah air Indonesia\", \"bangsa Indonesia\", dan \"bahasa Indonesia\". Karena yang akan membuat negara ini bangsa Indonesia maka Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 itu yang dimerdekakan adalah: 1.Tanah Air Indonesia 2.Bangsa Indonesia 3.Bahasa Indonesia . Jadi bukan negara Indonesia . 18 Agustus 1945 baru membentuk negara .baru ada warga negara ,diganti nya Presiden iyalah orang Indonesia Asli menjadi warga negara ini sebuah pengkhianatan terhadap UUD 1945 terhada pendiri negeri ini . 9.Aliran pemikiran ke Indonesiaan di hilangkan Indonesia adalah satu satu nya negara didunia ini adalah sesuatu yang unik . Bangsa nya dulu dilahirkan dengan tujuan mengangkat harkat dan martabat orang Indonesia asli . Kemudian bangsa nya dimerdekakan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 baru negara nya di bentuk .Negara indonesia bukan negara Demokrasi tetapi Indonesia adalah negara kebangsaan . Keputusan didalam ketatanegaraan Indonesia bukan Suara terbanyak tetapi melalui Permusyawaratan perwakilan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan . Bukan keputusan yang dibuat dengan suara terbanyak bukan negara demokrasi tetapi negara kebangsaan . Dengan diganti nya UUD 1945 dengan UUD 2002. Apakah kita sebagai bangsa masih berdaulat? Apakah kita sebagai rakyat masih berdaulat atas negara bangsa ini? Sejak di ganti nya UUD 1945 yang kemudian pasal 1 ayat 2. Bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Diamandemen menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”. Pasal 1 ayat 2 hasil amandemen ini tidak jelas dan kabur pasal berapa didalam UUD1945 yang menjalankan kedaulatan rakyat sangat tidak jelas. Pemilu dengan demokrasi liberal yang dijalankan saat itu dengan biaya 110 triliun.yang rencana nya dilaksanakan tahun 2024 Dan mampu membela persatuan bangsa ini. pemilu tahun 2019 memakan korban petugas KPPS 800 lebih meninggal dunia yang tidak jelas penyebabnya.apakah tahun2024 akan terulang lagi? Apakah demokrasi seperti ini yang dikehendaki oleh bangsa ini? Sesungguh nya “demokrasi itu untuk rakyat atau rakyat untuk demokrasi?”. Ini sebuah renungan yang harus kita semua sebagai anak bangsa merenungkan nya . Perjalanan berbangsa dan bernegara tentu melewati sejarah panjang, yang penuh dengan perjuangan dengan tetesan keringat sampai tetesan air mata dan darah. Bukan hanya harta, nyawapun dikorbankan untuk tegaknya kemerdekaan negeri ini dari penjajahan. Kiranya kita perlu menengok sejarah bangsa ini sebagai kaca benggala. Agar kita tidak masuk jurang untuk kedua kalinya. Cuplikan pidato Bung Karno “Menemukan kembali revolusi kita”. Pidato ini sangat relevan dalam keadaan bangsa saat ini dimana kaum bandit telah menjual negara ini. Akibat hutang pada China dengan ekonomi liberalisme yang kompromis dengan Nekolim China. “………Di mana djiwa Revolusi itu sekarang? Djiwa Revolusi sudah mendjadi hampir padam, sudah mendjadi dingin ta’ada apinja. Di mana Dasar Revolusi itu sekarang? Tudjuan Revolusi, – jaitu masyarakat jang adil dan makmur -, kini oleh orang-orang jang bukan putra-revolusi diganti dengan politik liberal – dan ekonomi liberal. Diganti dengan politik liberal, dimana suara rakjat banyak dieksploitir, ditjatut, dikorup oleh berbagai golongan. Diganti dengan ekonomi liberal, dimana berbagai golongan menggaruk kekajaan hantam-kromo, dengan mengorbankan kepentingan rakjat. Segala penjakit dan dualisme itu tampak menondjol terang djelas dalam periode invesment itu! Terutama sekali penjakit dan dualisme empat rupa jang sudah saja sinjalir beberapa kali: dualisme antara pemerintah dan pimpian Revolusi; dualisme dalam outlook kemasjarakatan: masjarakat adil dan makmurkah, atau masjarakat kapitaliskah? dualisme “Revolusi sudah selesaikah” atau “Revolusi belum selesaikah”? dualisme dalam demokrasi, – demokrasi untuk rakjatkah, atau Rakjat untuk demokrasikah? Dan sebagai saja katakan, segala kegagalan-kegagalan, segala keseratan-keseratan, segala kematjetan-kematjetan dalam usaha-usaha kita jang kita alami dalam periode survival dan invesment itu, tidak semata-mata oleh kekuarangan-kekurangan atau ketololan-ketololan jang inhaerent melekat kepada bangsa Indonesia sendiri, tidak disebabkan oleh karena bangsa Indonesia memang bangsa jang tolol, atau bangsa jang bodoh, atau bangsa jang tidak mampu apa-apa, – tidak! – , segala kegagalan, keseratan, kematjetan itu pada pokonja adalah disebabkan oleh karena kita, sengadja atau tidak sengadja, sadar atau tidak sadar, telah menjelewéng dari Djiwa, dari Dasar, dan dari Tudjuan Revolusi! Kita telah mendjalankan kompromis, dan kompromis itu telah menggerogoti kitapunja Djiwa sendiri! Insjafilah hal ini, sebab, itulah langkah pertama untuk menjehatkan perdjoangan kita ini. Dan kalau kita sudah insjaf, marilah kita, sebagai sudah saja andjurkan, memikirkan mentjari djalan-keluar, memikirkan mentjari way-out, – think and re-think, make and re-make, , shape and re-shape. Buanglah apa jang salah, bentuklah apa jang harus dibentuk! Beranilah membongkar segala alat-alat jang tá tepat, – alat-alat maretiil dan alat-alat mental -. beranilah membangun alat-alat jang baru untuk meneruskan perdjoangan diatas rel Revolusi. Beranilah mengadakan “retooling for the future”. Pendek kata, beranilah meninggalkan alam perdjoangan setjara sekarang, dan beranilah kembali samasekali kepada Djiwa Revolusi 1945….” Maka dari itu kita harus berani meluruskan jalannya negara bangsa ini yang telah melenceng dari Pembukaan UUD 1945, melenceng dari Pancasila dan melenceng dari cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Titik pijak untuk.meluruskan negara bangsa ini dimulai dengan mengarahkan perjuangan pada jalan yang lurus kembali ke UUD 1945 dan Pancasila Jika kita ikhlas memperjuangkan demi bangsa dan negara ini maka Allah akan menurunkan rahmat dan berkatnya, meluruskan kembali tujuan berbangsa dan bernegara “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”....Merdeka !!
Ironi Partai Politik Jelang 2024, Berlomba Merayu Tokoh dan Bandar
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) KETUA Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy (Romi) optimistis dengan bergabungnya Sandiaga Uno. Sandi dinilai mampu mendongkrak elektabilitas PPP pada Pemilu 2024. Romi berharap, dengan bergabungnya Sandi dapat menyumbang tambahan suara PPP sekitar 3-4 persen. Romi menjelaskan survei terakhir elektabilitas PPP berada di angka 4,1 persen untuk ambang batas parlemen. Maka dengan Sandi, elektabilitas PPP diharapkan lebih dari 8 persen. Meski baru bergabung ke PPP, melalui Rapimnas VI PPP, yang berlangsung di Jakarta, pada Sabtu (17/6/2023), selain ditetapkan sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres), Sandi langsung diberi tugas strategis sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional. Tugas pokok Sandi adalah pemenangan PPP dalam Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sekaligus Wakil Menteri ATR/ BPN, Raja Juli Antoni \"melapor\" ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Kaesang Pangarep. Putra bungsu Jokowi tersebut mulai \"dijual\" PSI untuk menjadi Depok pertama (satu). PSI telah memasang berbagai bahan kampanye di jalan- jalan protokol kota Depok. Tulisan \"PSI Menang Kaesang Walikota\" melengkapi wajah Kaesang yang tersenyum di sepanjang jalan. Ade Armando salah satu pentolan baru PSI juga terlibat dalam kegiatan deklarasi relawan Kaesang \"Sang Menang\". Sebelum \"ribut\" dengan PDIP, PSI sempat menyatakan bahwa Ganjar Pranowo (Ganjar) adalah Capres PSI. Bahkan PSI berani memasangkan Ganjar dengan Yenny Wahid sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun setelah hak kesulungannya terusik, kemudian PDIP menyebut ada partai pembajak kader partai lain, akhirnya PSI pun berhenti menyebut nama Ganjar. Terakhir kembali memanas saat PSI menyebut langkahnya diikuti partai lain, pasca PDIP mengajukan Ganjar sebagai capres. Saat ini, PSI memilih menunggu arahan dan petunjuk Presiden Jokowi terkait capres, persis sama dengan sikap relawan Jokowi versi musra. Partai Hanura secara resmi menyatakan dukungan \"tanpa syarat\" kepada Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden di Pemilu 2024. Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, Partai Hanura sejalan dengan PDIP terkait dukungan untuk Ganjar. OSO menjelaskan bahwa dukungan Partai Hanura kepada Ganjar Pranowo bukan didasarkan pada keinginan elite DPP Hanura. Dukungan tersebut adalah aspirasi dari para pengurus dan kader Partai Hanura di seluruh daerah Indonesia. Kehadiran Jokowi saat pengumuman Ganjar sebagai Capres oleh PDIP sebaga bukti dukungan Jokowi kepada Ganjar. Maka dukungan tersebut menjadi faktor terpenting dalam keputusan Partai Hanura. Sebab, Partai Hanura menilai Presiden Jokowi telah berhasil melakukan pembangunan di berbagai sektor, dan keberhasilan itu harus diteruskan oleh pemimpin selanjutnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil) telah resmi menjadi kader Partai Golkar, Rabu (18/1/2023). Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto langsung memberikan jabatan wakil ketua umum sekaligus co-chair Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar. Kang Emil diberi tugas khusus menggalang pemilih untuk memenangkan pemilu dan memperkuat posisi Golkar di Jawa Barat. Sementara itu, Kang Emil mengatakan pengikutnya di media sosial menjadi modal penting. Kang Emil yakin banyak pengikutnya yang kemudian tertarik dengan program kerja Partai Golkar. Dengan memiliki \"Followers 30 juta\" di akun media sosial diyakini menjadi modal yang kuat. Sebelumnya, saat Setya Novanto menjadi Ketum Partai Golkar, ada kebijakan DPP Partai Golkar untuk memasang foto Presiden Jokowi di spanduk, baliho, maupun backdrop kegiatan. Bahkan di semua kantor partai wajib dipasang dan dipajang gambar Presiden Jokowi. Sementara gambar wajah orang paling berjasa membesarkan Golkar yakni, Presiden RI ke-2, HM. Soeharto, tidak pernah diwajibkan dipasang oleh DPP Partai Golkar. Pragmatisme Partai Politik Sejak Pilkada dan Pilpres diselenggarakan secara langsung, Parpol terus berlomba mencari sosok calon yang dianggap mampu memberi keuntungan dan dampak elektoral terhadap Parpol. Sosok yang dicari tidak harus se \"idiologi\". Bahkan tokoh yang pernah menjadi \"seteru politik\" sebelumnya, dapat dijadikan \"sekutu politik\" kemudian. Partai Nasdem sebagai \"die hard\" Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada 2017 melawan Anies Rasyid Baswedan (ARB), kini menjadi Parpol pertama dan utama pendukung ARB di Pilpres 2024. Partai Amanat Nasional (PAN) dalam dua kali Pilpres selalu di kubu lawan Jokowi, yakni Prabowo Subianto. Namun setelah Pilpres usai, PAN langsung merapat dan dapat ganjaran \"menteri\" oleh Jokowi. Demikian juga dengan Partai Golkar dan PPP di Pilpres 2014 mendukung Prabowo, langsung mengubah dukungannya pasca kekalahan Prabowo, juga diganjar menteri oleh Jokowi. Semua Parpol tanpa terkecuali berlomba mencalonkan artis, bahkan Aldi Taher diajukan sebagai bacaleg oleh dua partai. Ironisnya, justru ada pengurus partai yang tidak percaya diri bertarung sebagai caleg. Bahkan maju sebagai calon perseorangan menjadi calon Anggota DPD RI. Persyaratan mundur sebagai pengurus Parpol sebagai syarat utama, hanya dijadikan syarat administrasi. Faktanya, pengurus Parpol tersebut hingga saat ini masih aktif dalam kegiatan Parpol. Mereka beralasan bahwa syarat mundur sudah dibuat, soal pengunduran diri diterima, itu urusan Parpol. Peta Politik Masih Akan Berubah Meski sebagian Parpol mengumumkan bakal calon presiden (bacapres), baik Prabowo Subianto, Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, semua masih akan berubah. Sekalipun Parpol \"kegenitan\" membuat \"piagam perjanjian\", menanda tangani \"nota kesepahaman atau kesepakatan\". Namun demikian, hingga pasangan capres dan cawapres didaftarkan ke KPU RI, semuanya masih abu- abu. Pembelahan politik pasca reformasi selalu berada pada dua kutub, ikut penguasa atau antitesa. Demikian juga saat ini, saat mayoritas Parpol \"jinak\" kepada Jokowi, maka di kubu pemerintahan, semua mengambil posisi aman, menunggu perintah dan arahan Jokowi. Bahkan, meskipun Jokowi sejak semula telah memberi isyarat akan mendukung (harus mendukung) Ganjar, semua bacapres dan Parpol masih berharap \"belas kasihan\" Jokowi. Sementara \"kubu antitesa\" masih gaduh karena tim delapan tidak kunjung mengumumkan bacawapres ARB. Pemilu 2024 Rakyat Tidak Peduli Meski akhirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menolak permohonan perubahan sistem Pemilu dari terbuka menjadi tertutup, namun antusiasme masyarakat sama sekali tidak terlihat. MKRI yang sempat diancam delapan Fraksi DPR RI, justru kini diapresiasi sebagai lembaga negara yang terpuji. Denny Indrayana sebagai pencetus rumor, Parpol pendukung sistem proporsional terbuka mengapresiasi MKRI. Meski sistem Pemilu terbuka diklaim sebagai sistem yang paling demokratis, partisipatif, namun rakyat sama sekali tidak memberi perhatian kala terjadi kehebohan para elit politik. Pemilu (Pileg dan Pilpres) 2024 direncanakan akan digelar pada Rabu (14/2/2024), sementara Pilkada direncanakan diselenggarakan pada Rabu (27/11/2024). Namun antusiasme rakyat sama sekali tidak meningkat. Jika ada kegiatan bacapres di berbagai kota dan daerah, semua masih terlihat diorganisir oleh Parpol dan relawan pendukung. Antusiasme rakyat tidak lagi terasa, partisipasi publik semakin jauh. Rakyat sudah jenuh dengan seremoni deklarasi, semakin muak dengan sosialisasi tanpa isi. Jika peserta Pemilu yakni, Parpol, perseorangan, pasangan calon tidak segera mengubah strategi perkenalan diri, maka sangat mungkin pesta demokrasi Pemilu 2024 akan sepi. Rakyat tidak tertarik menghadiri pesta, karena \"makanan\" yang disajikan tidak menarik, tidak enak, bahkan terasa hambar. Peserta Pemilu yang tidak mampu menyajikan ide, gagasan, dan program politik yang \"baru\", akan ditinggal rakyat. Rakyat akhirnya marah dengan tidak bersedia menggunakan hak pilihnya. Pemilu Silaturahmi Politik Nasional Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Kornas mendorong terus partisipasi rakyat serta memaksa Parpol untuk mengubah perilaku dan kebiasaannya. Untuk itu Kornas menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa Parpol gagal menghasilkan calon- calon pemimpin. Akibatnya Parpol sangat ketergantungan pada popularitas para kandidat. Selain kekuatan calon, Parpol juga menghitung potensi dukungan dana (logistik) dari calon untuk digunakan menggerakkan mesin politik Parpol. Selain ketokohan, alasan kuat dukungan Parpol kepada Sandiaga Uno, Erick Thohir adalah kekuatan logistiknya. Kedua, bahwa Parpol sebagai lembaga milik publik sebagai penerima dana rakyat melalui APBN dan APBD harus transparan dalam tata kelola partai dan keuangan partai. Sebagai lembaga milik publik, maka Parpol tidak dapat dikelola sebagai \"perusahaan pribadi, keluarga, kelompok, atau golongan\". Segala bentuk tindakan elit Parpol yang bertentangan dengan prinsip negara hukum harus dihentikan. Ketiga, bahwa harus ada upaya dan tindakan konkrit dari pemerintah untuk memastikan Pemilu 2024 lebih baik. Liberalisasi demokrasi akibat lemahnya Parpol membuat Pemilu bukan sebagai pertarungan ide, gagasan, dan program politik. Para calon menjual isi tas, bukan kapasitas dan kualitas. Maka Kornas meminta Presiden mengeluarkan Perppu Pemberantasan Politik Uang dalam Pemilu. Keempat, bahwa kontestasi harus meningkatkan rasa persaudaraan dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dibutuhkan komitmen dari penyelenggara, pengawas, peserta Pemilu dan pemerintah untuk Pemilu yang berkualitas. Semua pihak harus menghindari penggunanan politik identitas dan pemanfaatan ikatan - ikatan primordial serta eksploitasi SARA. Untuk itu Kornas meminta Presiden menerbitkan Perpu Pelarangan Penggunaan Politik Identitas, Pemanfaatan Ikatan- Ikatan Primordial, dan Eksploitasi SARA dalam Pemilu. Kelima, bahwa peserta Pemilu wajib membuat laporan penerimaan dan pengeluaran seluruh biaya keikutsertaan dalam Pemilu sejak mulai tahapan pendaftaran hingga pengumuman. Laporan perlu dibuat secara periodik, dan bertahap. Wajib dilaporkan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik setiap saat. Kornas akan mendorong agar Pemilu sebagai pesta demokrasi yang dilaksanakan tiap lima tahun sekali. Harus dijadikan sebagai momentum konsolidasi demokrasi, silaturahmi politik, dan gotong royong nasional. Sehingga seluruh tahapan proses Pemilu sejatinya mendatangkan kegembiraan. Kornas akan menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuannya untuk memastikan rakyat akan dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung umum bebas, dan rahasia, jujur, dan adil. (*)
Sekadar Basa-basi, Fahri Hamzah Minta Parpol Hentikan Pertemuan Drama Politik Koalisi Pilpres
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, peta dukungan terhadap calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bisa saja berubah, karena tergantung situasi dan kondisi perpolitikan saat ini. Apalagi waktu pendaftaran bakal capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru dibuka pada 19 Oktober 2023, dan pengumuman capresnya baru dilakukan pada 25 November 2023. Diketahui, hingga kini ada tiga capres yang mengemuka, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. \"Pemilu masih jauh. Kita masih punya waktu 5 bulan lagi untuk pendaftaran capresnya. Terlalu panjang waktu dan terlalu mungkin semuanya berubah,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/6/2023). Fahri mengkritik manuver sejumlah partai politik (parpol) koalisi, termasuk para capres yang diusungnya, yang terlihat makin intensif. Padahal hanya sebuah drama, yang oleh rakyat sendiri tidak kelihatan manfaatnya. \"Di masa lalu (pemilu sebelumnya, red) calon-calon itu baru muncul last menit, bahkan dalam hitungan 1x24 jam. Artinya, pertemuan-pertemuan ini sebenarnya, sekali lagi hanya sebuah drama,\" katanya. Kecuali jika pertemuan itu, dalam rangka perdebatan substansial, misalnya dalam rangka membuka platform koalisi ke depan. \"Bahwa kalau calon ini berkuasa akan melakukan ini…, itu. Tapi kalau partai ini berkoalisi dengan partai ini, maka hal-hal ini yang akan dilakukan. Itu sama sekali tidak ada,\" sebutnya. Menurutnya, koalisi yang ada saat ini hanya drama untuk memancing pemberitaan saja, yang konteksnya hanya sekedar pertemuan belaka. Sementara publik, sebetulnya ingin tahu, apakah ada efek pada kebijakan negara di masa yang akan datang. \"Tapi ujungnya nanti momennya 75 hari kampanye, ya berarti pertemuan-pertemuan ini kan hanya menjadi drama. Karena sekali lagi, tdak ada problem dalam aturan pemilu presiden menggunakan PT 20 persn,\" ujar Fahri. Terakhir, Fahri mengingatkan para elit dan pemimpin Indonesia harus sadar bahwa pemilu bagi rakyat adalah tentang memilih pemimpin dengan berbagai latar pemikiran dan janji-janjinya dan track record nya untuk akan datang. Sehingga diharapkan tidak hanya sekedar basa basi, tak bermakna bagi kepentingan rakyat, untuk mengetahui siapa pemimpinnya yang sebenarnya. \"Apa yang dia (calon pemimpin) pikirkan, mau dibawa kemana bangsa ini? Hal-hal itu tidak boleh ditutupi hanya sekedar basa basi seperti yang terjadi selama ini,\" pungkas Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini. (Ida)
Penguasa Gila
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEPANJANG sejarah, banyak pemimpin dunia yang berpengaruh. Mereka menciptakan perubahan yang membuatnya dikenang sepanjang masa. Namun, ada juga para pemimpin yang dikenang karena kegilaannya. Ini bukanlah hal baru. \"Sejak lama, orang-orang harus menghadapi penguasa yang seakan telah kehilangan akal dan bertindak di luar nalar.\" Terlacak dalam sejarah penguasa yang gila: \"Kaisar Qin Shi Huang si pencari keabadian\". Begitu memperoleh kekuasaan, Huang terobsesi untuk mempertahankannya selama mungkin, sebagai kaisar. \"Gagasan bahwa kematian adalah satu-satunya hal yang dapat memisahkannya dari kekuasaan menyebabkan dia kehilangan akal,\" Sang kaisar pun menjadi terobsesi untuk mendapatkan keabadian. \"Charles VI dari Prancis yang percaya jika dirinya terbuat dari kaca\" Charles VI dari Prancis dikenang karena dua hal. Itu adalah kekalahan telaknya di Agincourt melawan Inggris dan fakta bahwa ia benar-benar gila. Ia mengalami banyak serangan psikosis yang terdokumentasi dengan baik. Sampai terjadi ia mengenali para pelayan dan pejabatnya, tetapi tidak dapat mengingat istri atau anak-anaknya. Sekitar waktu yang sama, dia menolak mandi atau mengenakan pakaian bersih selama lima bulan. \"Kaisar Romawi Caligula yang Sadis\". Kaisar Caligula dari Romawi pasti termasuk dalam daftar penguasa gila mana pun. Caligula adalah seorang pemimpin yang kesadisan dan kebejatannya seakan tidak mengenal batas. Ketika seseorang menghinanya, Caligula menanggapi dengan mengeksekusi keluarga pria itu di depan orang banyak. \"Kaisar Romawi Nero, si pembunuh ibu\". Nero adalah salah satu kaisar Romawi yang dicap gila. Di awal pemerintahannya, semua tampak normal. Seiring dengan berjalannya waktu, ia semakin jatuh ke dalam paranoia yang membuatnya sedikit gila. Nero juga memiliki kebiasaan membunuh orang-orang yang dekat dengannya. Semuanya dimulai dengan ibunya. Alasannya membunuh ibunya tidak jelas, tetapi tampaknya setelah kematiannya Nero mulai menderita paranoia. Nero telah kehilangan akal dan bertindak di luar nalar. \"Kegilaan Ivan yang Mengerikan\" Pada awalnya, menjadi penguasa tampak menyembuhkannya dari kegilaannya. Sang tsar membuat pengakuan publik dan meminta maaf atas berbagai tindakan kejamnya. Namun kewarasannya tidak berlangsung lama. Ivan mulai membantai rakyatnya sendiri, terutama siapa saja yang berani menantang kecenderungan otokratisnya. Kegilaang Ivan berada di puncaknya dengan pembunuhan putra sulungnya, pewaris, dan kesayangannya, Ivan Ivanovich. \"Tsar Peter III dan tentara mainannya\" Beberapa penguasa kehilangan akal sehatnya dari waktu ke waktu. Beberapa bahkan tidak pernah memilikinya sejak awal. Seperti, Tsar Peter III dari Rusia yang menderita semacam sindrom Peter Pan. \"Niyazov dari Turkmenistan\" Seperti penguasa gila dari masa lalu, Saparmurat Niyazov memiliki ego yang tidak dapat dikendalikan. Niyazov melangkah lebih jauh dengan mengubah buku yang ditulisnya menjadi setara dengan kitab suci. Egonya sedemikian rupa sehingga dia melihat dirinya sebagai dewa. Mereka yang membaca bukunya tiga kali \"dijamin masuk surga\". Itulah daftar pemimpin gila dari berbagai tempat. Beberapa di antaranya tragis, beberapa dari mereka melakukan tindakan keji, dan bahkan ada yang tampak lucu. Sayangnya, rakyat harus mengikuti semua kegilaan para pemimpin itu. Setiap orang dalam daftar ini adalah pemimpin otokrat yang memaksakan kehendak mereka pada rakyatnya. Kisah tersebut bisa sebagai cermin presiden kita, jangan memaksakan kehendaknya ketika berlawanan kehendak rakyatnya. Jangan suka membalikkan fakta dengan narasi yang dibolak balik seperti telah kehilangan akal normalnya. Ketika rakyat sudah mengatakan negara mulai dan sudah berjalan tanpa arah, jangan membuat cerita yang aneh aneh dengan ego jumawa merasa paling bisa di jalan yang salah dan arah yang sesat. Dengan nada memaksa pengganti harus meneruskan kebijakannya, yang selama amburadul. Semua dengan mudah di baca kebijakan yang diduga kearah gila (di luar akal normal). Seperti tidak disadari akibat adanya beban dan bahaya yang di luar kendali, tidak sadar kekuasaannya segera berakhir. Hanya ingin aman dengan mimpi dan menjadi gila ingin berkuasa selamanya. ***
POPULER
