ALL CATEGORY
Gibran Dipanggil DPP PDIP
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan GARA-gara mendampingi Prabowo bertemu relawan Gibran Jokowi Jawa Tengah dan Jawa Timur di Solo Gibran putera Jokowi dipanggil DPP PDIP ke Jakarta. Hari ini dilaksanakan pemanggilan tersebut. Gibran sendiri menyatakan siap untuk ditegur, meski menurutnya ia mendampingi Prabowo dalam kapasitas sebagai Walikota dan Prabowo adalah Menteri Pertahanan. Dukungan relawan Gibran Jokowi kepada Prabowo terbaca sebagai \"mbalelo\" Gibran atas kewajiban sebagai kader PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres. Pemanggilan DPP untuk klarifikasi dan tentu menertibkan kader. Mudah bagi Gibran untuk \"ngeles\". Meskipun demikian publik melihat persoalan hubungan Megawati dan Jokowi menjadi lebih serius. Pidato Musra Jokowi yang tidak terang-terangan mendukung Ganjar Pranowo menjadi sinyal bahkan fenomenal. Sinyal dukungan kepada Prabowo saat pidato Musra berfungsi sebagai \"tekanan politik\" bagi Megawati. Kemudian berlanjut pada pernyataan dukungan Prabowo oleh relawan Gibran Jokowi di Solo tersebut. Ketika Megawati melalui Hasto menunjukkan kejumawaan dengan memanggil Gibran maka pemanggilan tersebut terasa sebagai wujud dari kegelisahan Megawati dan PDIP. Ganjar belum mampu menjadi magnet bagi dukungan masif. Lucunya seorang fungsionaris DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut Gibran datang sendiri bukan dipanggil. Gibran membantah ungkapan fungsionaris tersebut. Ia menyatakan panggilan itu dengan pengiriman surat. \"Ada surat tertulis yang ditujukan ke saya, kok\" kata Gibran. Jika PDIP tegas dalam menegakkan disiplin partai, maka sudah sepatutnya Gibran bukan hanya ditegur tetapi dipecat dari PDIP karena meski sambutan atas Prabowo Itu berhubungan dengan jabatan Walikota dan Menhan tetapi rakyat semua tahu bahwa ada manuver politik Gibran dan juga Jokowi dalam kasus dukungan relawan Gibran dan Jokowi kepada Prabowo. Memang hubungan Jokowi dengan Megawati tidak sedang baik-baik saja. Peristiwa deklarasi Ganjar oleh PDIP meningkatkan kerenggangan. Manuver Gibran tentu tidak bisa dipisahkan dari kepentingan ayahnya Jokowi. Walaupun dirinya menyatakan akan tetap tegak lurus sesuai arahan ibu Ketua Umum, tetapi dipastikan Gibran akan lebih tegak lurus lagi kepada arahan Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana ayahnya, kata-kata Gibran memang sering tidak jelas. Pasca pemanggilan justru ia \"bertengkar\" dengan Deddy Sitorus. Pertengkaran kata-kata. Gibran dengan Jokowi bagai anak panah dengan busurnya. Berkata dalam banyak makna. \"Kau adalah busur yang melesatkan anak panah hidup. Pemanah mengetahui sasaran di jalan yang tidak terhingga. Ia melengkungkanmu sekuat tenaga agar anak panah melesat cepat dan jauh\". Demikian bait puisi Kahlil Gibran. Bandung, 23 Mei 2023
Hasto Mempertanyakan Survei LSI Denny JA Soal Turunnya Elektabilitas Ganjar
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mempertanyakan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA periode 3-14 Mei 2023 terkait calon presiden (capres) pertama yang lolos putaran kedua dan empat isu pilpres lainnya di mana elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami penurunan.\"Ya, setiap survei kan tidak bisa dilepaskan dalam era demokrasi yang liberal, kapitalistik ini, sarat dengan berbagai kepentingan. Maka, survei itu ya paling adil mengumumkan terlebih dahulu pendanaannya dari mana? Apakah ada kepentingan-kepentingan politik?\" ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin.Survei tersebut menunjukkan posisi teratas ditempati Prabowo Subianto dengan angka 33,9 persen, Ganjar Pranowo di posisi dua dengan angka 31,9 persen, dan Anies Baswedan di angka 20,8 persen.Hasto mengaku heran dengan survei LSI Denny JA, karena hasil survei dari lembaga lain justru memperlihatkan elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan.Berdasarkan pengalaman pemilihan umum (pemilu) sebelumnya, kata dia, banyak lembaga survei menjadi konsultan politik dari calon tertentu.\"Nah, ini kami juga pernah bekerja sama dengan Pak Denny JA pada tahun 2009, tiba-tiba beliau mengumumkan elektoral PDI Perjuangan 33 persen,\" imbuhnya.\"Alasannya, karena ketika survei dilakukan, Baitul Muslimin baru dibentuk seminggu, jadi kita lihat. Ini semua akan menentukan kredibilitas dari setiap lembaga survei apakah murni sesuai dengan metodologi yang ada atau sesuai dengan kepentingan yang ada,\" tambah Hasto.Meski begitu, ia menilai hasil survei elektabilitas kandidat capres dapat berubah kapan saja. Hal ini tergantung pada metode yang digunakan dan kepentingan dari sebuah lembaga survei.\"Oleh Bu Megawati Soekarnoputri, kami diajarkan yang penting bergerak ke bawah, Yang penting survei itu sangat dinamis, setiap saat bisa berubah, setiap lembaga survei hasilnya juga bisa beda-beda ketika muatan kepentingan itu lebih besar daripada mengedepankan metodologi,\' ucapnya.Sebelumnya, peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby mengatakan elektabilitas Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) menempati posisi teratas dan mengungguli Ganjar Pranowo serta Anies Baswedan. Adjie menyebutkan empat alasan yang membuat elektabilitas Prabowo berhasil mengalahkan Ganjar dan Anies.Pertama, katanya, mayoritas responden menginginkan sosok dengan kepemimpinan kuat sehingga mampu menumbuhkan perekonomian Indonesia.\"Dari ketiga nama bakal capres (Prabowo, Ganjar, Anies), Prabowo lebih kuat asosiasinya sebagai sosok pemimpin kuat yang mampu menumbuhkan ekonomi. Prabowo dipandang sebagai pemimpin yang tegas, kuat, serta fasih dalam merangkul aneka pihak,\" jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (19/5).Kedua, elektabilitas Prabowo juga semakin meningkat karena sejumlah pendukung Ganjar berpindah memilih Prabowo karena dianggap lebih berkarakter nasionalis. Selanjutnya, posisi Prabowo sebagai menteri berhasil memperkuat citranya sebagai capres yang mampu mengelola pemerintahan.\"Keempat, Prabowo dinilai menjadi tokoh sentral yang banyak diterima oleh berbagai spektrum politik,\" kata Adjie.Survei LSI Denny JA itu dilakukan melalui tatap muka dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden dari seluruh Indonesia dengan ambang batas kesalahan survei tersebut sebesar 2,9 persen.Selain menerapkan metode kuantitatif, LSI Denny JA di dalam surveinya juga memperkaya informasi dan analisis dengan menerapkan metode kualitatif, seperti analisis media, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terpumpun.(sof/ANTARA)
Polri Menerima Aduan Dugaan Penipuan Tiket Coldplay pada Tiga Polda
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima sejumlah aduan masyarakat terkait dugaan penipuan penjualan tiket konser grup band Coldplay yang dilayangkan pada tiga kepolisian daerah.\"Polda jajaran yang telah menerima beberapa laporan polisi adalah Polda Metro Jaya, Polda Kepulauan Riau, dan Polda Jawa Tengah,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan di Jakarta, Senin.Ramadhan menyebut beberapa pengaduan itu belum terkonfirmasi bukti pendukung dari para korban.Sementara di tingkat Bareskrim Polri juga menerima satu laporan polisi dari belasan korban dugaan penipuan tiket Coldplay dengan kerugian sekitar Rp40 juta yang dilayangkan oleh kuasa hukumnya pada Jumat (19/5).Dia menyebut saat ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan polda jajaran sedang melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap laporan tersebut.Selain itu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bakal melakukan klarifikasi kepada vendor terkait penjualan daring tiket konser Coldplay yang berpotensi menimbulkan korban, dengan modus menyediakan jasa pembelian tiket atau reseller yang tidak melalui tiket box resmi, yaitu melalui akun media sosial maupun platform lainnya.Pihak penyelenggara melalui akun resmi di media sosial menyatakan bahwa tiket prajual dan public sale telah habis.\"Agar masyarakat berhati-hati dalam menerima informasi dari pihak yang dapat membantu untuk mendapatkan tiket,\" kata Ramadhan.Tim Patroli Siber Bareskrim Polri telah mengetahui adanya dugaan penipuan pada penjualan tiket konser Coldplay.Konser Coldplay yang dijadwalkan pada 15 November 2023 mendatang akan menjadi penampilan perdana grup band asal Inggris itu di Indonesia.(sof/ANTARA)
Bareskrim Mendalami Pihak yang Diduga Menyembunyikan Dito Mahendra
Jakarta, FNN - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri membuat laporan Polisi dengan nomor: LP/A/5/V/2023/SPKT.Dittipidum/Bareskrim Polri tanggal 20 Mei sebagai dasar untuk mendalami kemungkinan tersangka lain yang menyembunyikan Dito Mahendra.Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhadhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Senin, mengatakan kemungkinan adanya tersangka lain ini berdasarkan hasil pemeriksaan lima saksi yang diamankan di rumah Dito Mahendra dan Nindy Ayunda, pada Jumat (19/5).“Setelah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang yang diamankan, meyakini ada kemungkinan tersangka lain,” kata Djuhadhani.Jenderal bintang satu itu menyebut, saat ini penyidik tengah mengembangkan kemungkinan tersebut dengan alat bukti yang ada, dan kemudian menerbitkan laporan polisi tipe A, untuk mendalami kemungkinan terkait menyembunyikan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 221 KUHP.“Sejak 20 Mei kemarin, penyidik telah melakukan penyelidikan dan saat ini penyidik melaksanakan gelar perkara dan sepakat menaikkan perkara ini ke penyidikan,” kata Djuhandhani.Sebelumnya, Jumat (19/5), Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri menggeledah dua rumah Dito Mahendra, tersangka kepemilikan senjata api dan bahan peledak ilegal.Kedua lokasi rumah itu terletak di Jalan Intan RSPP Nomor 8, Cilandak, Jakarta Selatan dan rumah di Jalan Taman Brawijaya III, Nomor 6A, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah alat bukti, yakni penggeledahan di rumah Jalan Taman Brawijaya III, Cipete Utara, berupa satu buku paspor atas nama Mahendra Dito Sampurno dengan nomor C9139533 yang berlaku hingga 27 Mei 2027, satu pucuk air softgun jenis pistol dengan nomor WET5168 buatan Taiwan, satu buah box senjata api cabot gun, 45 ACP SN CGC1144, satu buah ponsel.Kemudian barang bukti ditemukan di rumah Jalan Intan RSPP Cilandak Barat berupa, satu pucuk senjata api air softgun warna hitam merk Wingmaster Shotgun Model 870 yang dilengkapi satu magazen warna hitam, 29 butir peluru lapua kaliber 7,62 x 39 mm, 25 butir peluru MU1-TJ kaliber 9x19 mm, 24 butir peluru di dalam kotak warna hitam bertuliskan ELEY, satu buah lash light merk night evolution, satu buah performance pistol barrel glock swenson berwarna hitam, satu kota warna hitam yang berisi lima selongsong peluru, satu KTP atas nama Dito Mahendra.Dito Mahendra yang telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 17 April 2023. Hingga kini penyidik belum menemukan keberadaan tersangka, bahkan sudah menerbitkan daftar pencarian orang (DPO).Kekasih Nindy Ayunda tersebut diketahui bersikap tidak kooperatif selama penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal yang disita dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh KPK pada Senin (13/3).(sof/ANTARA)
Tersangka Kedelapan Perkara Korupsi PT GTS Kembali Ditetapkan oleh Kejagung
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Senin, kembali menetapkan seorang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pekerjaan apartemen, perumahan, hotel, dan penyediaan batu split yang dilaksanakan oleh PT Graha Telkom Sigma (GTS) periode 2017-2018.“Pada hari ini 22 Mei 2023 kami melakukan penahanan kepada satu orang tersangka dengan inisial SM, Direktur Utama PT Prima Karya Sejahtera (PT PKS). Ini adalah tersangka kedelapan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana.Tersangka SM merujuk pada keterangan Syarif Mahdi.Dalam perkara ini, kata Ketut, tersangka SM diduga menerima sejumlah uang dengan melakukan kegiatan proyek fiktif berupa pekerjaan apartemen, perumahan, hotel dan penyediaan batu split.“Mereka mendapat fee, yang notabenen kontrak tersebut tidak terealisasi atau fiktif,” katanya.Adapun PT PKS yang dipimpin oleh tersangka, berperan membuat kontrak yang diperuntukkan untuk pembangunan proyek pekerjaan apartemen, perumahan, hotel dan penyediaan batu split.Berikut peran tersangka SM, menandatangani kontrak pembangunan Apartemen Nayumi Sam Tower Malang (tanggal kontrak sebelum MBS didirikan/Fiktif), menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST 100 persen) proyek pembangunan Apartemen Nayumi Sam Tower Malang (pekerjaan tidak dilaksanakan/fiktif).Kemudian, menandatangani kontrak pembangunan Perumahan Bukit Narimbang Asri Tahap II (tanggal kontrak sebelum MBS didirikan/Fiktif), menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST 100 persen) proyek Perumahan Bukit Narimbang Asri Tahap II (Fiktif) dan menerima uang dari proyek apartemen, proyek ME, Furniture, Fixtures &Equipment Hotel Horison Gorontalo, dan proyek Perumahan Puri Manggis Gorontalo sebesar kurang lebih Rp. 4.354.513.000,-“Nilai fee yang didapat oleh tersangka dari proyek fiktif tersebut kurang lebih Rp4,3 miliar,” kata Ketut.Sebelumnya, Kamis (11/5) enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Agus Herry Purwanto (AHP) selaku Komisari PT Mulyo Joyo Abadi, Taufik Hidayat (TH), selaku mantan Direktur PT Ghara Telkom Sigma, Heri Purnomo (HP) selaku mantan Direktur Operasi PT Graha Telkom Sigma, Tejo Suryo Laksono (TSL) selaku Head Of Purchasing PT Graha Telkom Sigma, Rusjdi Basamallah (RB) selaku Direktur Utama PT Wisata Surya Timur, dan Judi Achmadi (JA) selaku mantan Dirut PT Sigma Cipta Caraka.Kemudian, pada Selasa (16/5), penyidik kembali menetapkan satu orang tersangka, yakni Bakhtiar Rosyidi selaku mantan Direktur Utama PT GTS.Ketut menyebut, pada saat penetapan tersangka pertama, delapan saksi yang dipanggil tidak hadir dua orang. Enam orang yang diperiksa, lalu ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian, satu orang tersangka lainnya ditetapkan enam hari berikutnya.“Dan hari ini beliau (SM) baru bisa hadir ya karena usia mungkin ya, juga kami tetapkan sebagai tersangka. Dan hari ini juga kami lakukan penahanan di Rutan Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan,” kata Ketut.Penyidik menjerat para tersangka dengan sangkaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(sof/ANTARA)
Melalui Sekolah Staf Presiden, KSP Mengajak Pemuda Belajar Mengelola Negara
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajak anak-anak muda Indonesia untuk mempelajari pengelolaan negara melalui keikutsertaan dalam Sekolah Staf Presiden (SSP) Angkatan II.\"Jadi saya undang talenta-talenta unggul Indonesia untuk mendaftar dan berkompetisi secara adil memperebutkan kesempatan yang langka ini,” kata Moeldoko saat meluncurkan Sekolah Staf Presiden (SSP) Angkatan II di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, SeninMoeldoko menjelaskan melalui Sekolah Staf Presiden, anak-anak muda Indonesia akan mendapatkan pengalaman tentang bagaimana mengelola negara. Hak itu karena peserta akan bekerja dan terlibat langsung dengan para tenaga ahli di Kantor Staf Presiden untuk memecahkan berbagai persoalan pada pelaksanaan isu strategis dan program prioritas Presiden.Adapun Sekolah Staf Presiden ini pertama kali berlangsung Juli 2022 dan mampu menarik 60 ribu pendaftar yang diseleksi hingga menjadi hanya 35 peserta.Pada 2023, Sekolah Staf Presiden Angkatan II kembali dibuka dengan memberi kesempatan bagi pemuda dari seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya kali ini, Kantor Staf Presiden bekerjasama dengan PT Pertamina Persero.KSP dan Pertamina akan bekerjasama untuk menghasilkan calon-calon pemimpin bangsa yang memahami kompleksitas pengelolaan negara.Moeldoko mengatakan bahwa anak-anak muda Indonesia harus mulai mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin bangsa. Salah satu caranya adalah dengan memahami berbagai persoalan negara.Terlebih, kata Moeldoko, saat ini Indonesia menghadapi banyak tantangan, baik dari lingkungan global maupun nasional.“Bagaimana pemerintah menghadapi persoalan geopolitik global. Bagaimana pemerintah bekerja keras melakukan transformasi ekonomi hijau dan lainnya. Semua ini sangat kompleks. Nah, anak muda harus paham soal ini. Jangan sampai peta jalan yang disiapkan Pak Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia Maju menjadi sia-sia,\" kata dia.Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa keterlibatan Pertamina dalam penyelenggaran Sekolah Staf Presiden tidak terlepas dari komitmen BUMN tersebut untuk memberikan ruang bagi anak-anak muda agar berkontribusi pada pembangunan nasional khususnya dalam mewujudkan ketahanan energi nasional dan menciptakan energi berkeadilan.“Pertamina juga siap untuk mewadahi alumni SSP yang ingin berkarier di Pertamina,” kata Fadjar.Selain dihadiri oleh Moeldoko, Deputi IV KSP Juri Ardiantoro, dan VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso, peluncuran Sekolah Staf Presiden (SSP) Angkatan II juga menghadirkan sejumlah alumni SSP Angkatan I.“Mengikuti sekolah staf presiden, saya jadi tahu ternyata nggak gampang ngurusin negara. Saya juga dapat tiga hal, inspirasi, relasi, dan investasi,” kata Fanaya, salah satu alumni SSP Angkatan I.(sof/ANTARA)
Peringatan Jusuf Kalla pada Anies: Lima Tahun yang Akan Datang Bukan Tempat yang Nyaman untuk Mengurus Negeri Kita
Jakarta, FNN – Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang digelar di Istora Senayan hari Sabtu lalu, selain dihadiri oleh tiga ketua umum partai (PKS, Nasdem, dan Demokrat), juga dihadiri oleh Jusuf Kalla. Yang menarik, dalam kesempatan pidatonya, Jusuf Kalla mendorong Anies Baswedan untuk mengambil alih kekuasaan sehingga bisa diwujudkan kesejahteraan dan keadilan yang diinginkan oleh PKS. “Saudara Anies, lima tahun yang akan datang bukan tempat yang nyaman untuk mengurus negeri kita. Tetapi, kalau bisa diselesaikan merupakan heroes dan pahlawan kemanusiaan untuk kemajuan. Berutang gampang, tapi yang susah membayar utang. Kita diwariskan untuk membayar utang, tapi pahlawan yang sebenarnya ialah yang menyelesaikan persoalan,” demikian petikan pidato Jusuf Kalla. Selain Jusuf Kalla, yang juga menarik adalah pidato Anies Baswedan, yang saat ini dalam berbagai pidatonya sudah mulai mengungkapkan gagasan-gagasannya yang memang berbeda dengan Presiden Jokowi, meski kadang penyampaian gagasannya dilakukan dengan sindiran. “Negara dengan institusi politik bersifat memeras, menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan, kewenangan, pada satu pemimpin, pada satu grup, pada satu kelompok. Kekuasaannya tidak disebar dan dibagikan kepada semua. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan, memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali, bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan ini, sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum, bahkan peraturan bisa ditekak tekuk, bisa diterapkan secara tebang pilih, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan,” ujar Anies. Menanggapi dua pidato yang menarik tersebut, Rocky Gerung mengatakan, “Satu poin adalah dorongan moral memang ada pada Anies hari ini, justru karena Jokowi memenjarakan Johnny Plate. Tetapi, kita juga mesti pisahkan jangan sampai seolah olah Johnny Plate itu sekadar dijadikan alasan. Johnny Plate tetap, begitu diduga ada unsur deliknya itu pasti ada kejahatan di situ,” ujar Rocky dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (22/5/23). Rocky juga mengajak agar kita juga mesti fair mengatakan bahwa tetap Nasdem ada problem dengan korupsi. Maksudnya, sebetulnya banyak koruptor yang dilindungi oleh kekuasaan, tetapi intinya tetap dia melakukan manipulasi opini publik. “Jadi, tetap, koruptor ya koruptor. Jadi, jangan dijadikan alasan seseorang itu ditangkap karena korupsi, lalu dielu-elukan. Johnny Plate juga ada di dalam kaitan itu,” tambah Rocky. Isu mengenai korupsi Johnny Plate sudah lama diketahui, bahkan sebelum Nasdem mencalonkan Anies. Oleh karena itu, kata Rocky, kita harus memisahkan hal itu. Demikian juga Anies. Anies harus mampu memisahkan itu. Jangan sampai Anies menganggap bahwa Johnny Plate dibui karena dia sehingga seolah-olah permainan hukum di kedepankan untuk mem-back up soal-soal politik. Dalam acara yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa secara sosiologis kemampuan Anies untuk merawat masyarakat kelas menengah jelas lebih tinggi dibanding Ganjar. Tampaknya, Anies juga akan mengambil materi dalam kampanyenya di kampus-kampus atau di tempat lain. “Tetapi, tetap urusan politik adalah urusan tukar tambah kuantitatif. Karena itu, masalah di Anies tetap dia harus menemukan cara agar pencalonan cawapresnya datang dari kehendak dia, bukan karena transaksi partai-partai pendukung,” ujar Rocky. Memang, tema-tema pidato yang disampaikan oleh Anies cukup menarik, karena Anies bicara tentang akumulasi kapital, soal keadilan, soal kekuasaan di satu tangan, dan sebagainya. Hal ini mesti kita dorong karena siapapun presidennya, persoalan yang muncul selalu soal ketidakadilan. \"Betul, semua hal yang kita percakapkan adalah mengembalikan fungsi politik untuk memproduksi keadilan. Di dalam filosofi politik, orang berpolitik hanya untuk menghasilkan keadilan dan mendistribusikan secara adil. Jadi bukan keadilan saja, tapi juga didistribusikan secara adil. Bagian-bagian ini yang kita mau lihat dalam perdebatan,” tambah Rocky.(ida)
Kinerja GoTo Buruk, Investasi Telkomsel di Saham GoTo Rugi Rp6,74 Triliun Pada 2022
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) RAGI PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) tahun 2022 mencapai Rp40,4 triliun. Lebih besar dari rugi tahun 2021 sebesar Rp22,5 triliun. Kinerja perusahaan GoTo sejauh ini tidak menunjukkan perbaikan. Sebaliknya, rugi GoTo membesar. Rugi usaha mencapai Rp30,3 triliun, atau 2,66 kali lipat dari pendapatan usaha sebesar Rp11,4 triliun. Sedangkan total akumulasi rugi GoTo membengkak dari Rp79,1 triliun pada akhir tahun 2021 menjadi Rp118,5 triliun pada akhir tahun 2022. Dengan kinerja yang sangat buruk dan akumulasi rugi yang terus membengkak, harga saham GoTo juga ikut anjlok, dari Rp338 per saham pada saat IPO April 2022 menjadi Rp91 per saham pada penutupan akhir tahun 2022. Penurunan harga saham GoTo membuat nilai investasi Telkomsel di saham Goto anjlok, dengan nilai kerugian mencapai Rp6,74 triliun, seperti terungkap dari laporan keuangan Telkom tahun buku 2022, halaman 50. Dengan kondisi rugi terus, harga saham GoTo akan sulit naik. Harga Rp91 per saham seharusnya juga sangat kemahalan. Sepertinya ada yang mainkan harga saham GoTo untuk bertahan di sekitar Rp90-an hingga Rp110-an per saham. Artinya, ada yang melanggar ketentuan Bursa, apakah itu price fixing atau insider trading. Otoritas Jasa Keuangan harus menyelidiki kemungkinan ada praktek kejahatan keuangan tersebut yabg bisa merugikan investor publik. Karena, fluktuasi harga saham GoTo sangat tidak normal. Tidak ada faktor yang bisa menjelaskan fluktuasi harga saham yang tidak normal tersebut. Patut diduga ada pihak yang dengan sengaja mengkatrol harga saham GoTo dari Rp91 per saham pada akhir tahun 2022 menjadi Rp130 per saham pada 8 Maret 2023. Naik sekitar 43 persen. Tidak normal. Apakah praktek ini untuk menjaga alias “memanipulasi” pasar, agar harga saham GoTo menjadi lebih tinggi pada saat penutupan laporan keuangan triwulan I (31 Maret) 2023? Harga saham GoTo anjlok lagi menjadi Rp109 per saham per 31 Maret 2023, dan masih anjlok lagi menjadi Rp91 per saham pada 13 April 2023. Harga saham GoTo masih dikatrol lagi menjadi Rp115 per saham per 19 Mei 2023. Tidak ada alasan harga saham GoTo bisa naik. Karena prospek bisnis GoTo tidak menunjukkan perbaikan. Sebaliknya kinerja GoTo masih tetap buruk, dengan membukukan rugi besar, rugi Rp4,04 triliun pada triwulan I 2023. Rugi ini belum termasuk beban amortisasi goodwill sekitar Rp2,75 triliun per triwulan atau Rp11 triliun per tahun. Dengan tidak memperhitungkan beban amortisasi goodwill pada laporan keuangan triwulan I 2023, manajemen GoTo dapat disangkakan menyembunyikan informasi penting, dan melanggar prinsip akuntansi yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan dan DPR harus memeriksa manajemen GoTo terkait dugaan manipulasi harga saham dan dugaan manipulasi laporan keuangan triwulan I 2023. (*)
Mario Dandy Diperiksa Sebagai Saksi Dugaan Korupsi Rafael Alun
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, dijadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap Mario Dandy Satriyo sebagai saksi untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, yang juga ayahnya, Rafael Alun Trisambodo.\"Benar, hari ini bertempat di Polda Metro Jaya, tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Mario Dandy Satriyo,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin.Mario akan dimintai keterangan oleh penyidik terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Rafael Alun.Selain itu, dalam kasus serupa, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi lainnya dari pihak swasta, yakni Oki Hendarsanti, Ujeng Arsatoko, Fransiskus Xaverius Wijayanto Nugroho, dan Jeffry Amsar.KPK resmi menahan dan menyematkan rompi jingga bertuliskan \"Tahanan KPK\" kepada Rafael Alun Trisambodo (RAT) pada Senin (3/4). RAT ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan pajak.RAT diduga memiliki beberapa perusahaan, salah satunya PT Artha Mega Ekadhana (AME), yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Penyidik pun menemukan dugaan Rafael menerima aliran uang sebesar 90.000 dolar Amerika Serikat melalui PT AME.Alat bukti lain yang disita penyidik adalah safety deposit box (SDB) berisi uang sejumlah sekitar Rp32,2 miliar yang tersimpan dalam di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang dolar AS, mata uang dolar Singapura, dan mata uang euro.Atas perbuatannya, tersangka RAT dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.(ida/ANTARA)
Mahfud MD Menegaskan Kasus Johnny G. Plate Tidak Terkait Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan penetapan Johnny Gerard Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi murni merupakan proses hukum dan tidak terkait politik menjelang Pemilu 2024.\"Penyidikan ini sudah dimulai Juni 2022 karena Maret sudah minta perpanjangan, sudah diperpanjang kok sampai April, enggak bener, ditinjau Mei kok enggak bener. Juni, lalu dimulai penyelidikan dan sekarang ini proses hukum terus berjalan. Jadi, tak ada kaitannya dengan pemilu, dengan calon pilpres atau apa pun,\" kata Mahfud MD usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Johnny G. Plate ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station (BTS) saat dirinya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) periode 2019-2023.Mahfud MD menegaskan tak ada unsur politisasi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan negara hingga Rp8 triliun itu. Johnny G. Plate sempat menjadi sekretaris jenderal DPP Partai NasDem dan kini jabatan itu telah digantikan oleh Plt Sekjen Hermawi Taslim.\"Ini sama sekali tidak ada kaitan dengan politisasi. Itu soal uang negara dan ada undang-undangnya, dan Kejaksaan Agung juga ingin dan sudah kami dorong agar ini diselesaikan sebagai masalah hukum semata-mata,\" kata Mahfud.Presiden Jokowi pun telah menunjuk Mahfud MD menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menkominfo sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2023 mengenai Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.Dalam pertemuan dengan Jokowi, Mahfud melaporkan terkait proyek BTS di Kemkominfo yang sudah direncanakan dan berlangsung sejak 2006. Sejak tahun tersebut hingga 2019, proyek tersebut berjalan lancar dan baik.Namun, kata Mahfud, masalah muncul pada tahun anggaran 2020-2021 dengan pengadaan proyek BTS senilai Rp28 triliun.\"Pada bulan Desember, ketika laporan harus disampaikan dan penggunaan dana itu harus dipertanggungjawabkan, ternyata sampai Desember tahun 2021 barangnya enggak ada, BTS-nya itu, tower-tower-nya itu tidak ada,\" jelas Mahfud.Kemudian, dengan alasan pandemi COVID-19, lanjutnya, pengguna anggaran meminta perpanjangan waktu, padahal anggaran BTS sudah cair pada 2020-2021.\"Seharusnya, itu tidak boleh secara hukum, tapi diberi perpanjangan 21 Maret untuk itu,\" tambahnya.Setelah diberikan perpanjangan waktu, lanjut Mahfud, pengguna anggaran melaporkan terdapat 1.100 tower atau menara yang terealisasi dari target 4.200 menara.Lalu, dilakukan pemeriksaan oleh satelit dan hasilnya terdapat 958 menara. Namun, dari 958 menara itu tidak diketahui apakah bisa digunakan atau tidak.\"Dari 958 tower itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak karena sudah diambil delapan sampel dan itu semuanya itu tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi; tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar dan itu nilainya hanya sekitar Rp2,1 triliun. Sehingga, masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan,\" ujar Mahfud MD.Kejagung telah menetapkan enam orang tersangka dalam perkara tersebut, yakni Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kemenkominfo, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Mukti Ali (MA) tersangka dari pihak PT Huwaei Technology Investment, Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy, serta Johnny G. Plate.(ida/ANTARA)
