ALL CATEGORY
Pertemuan Prabowo-Megawati Diperlukan Agar Suasana Sejuk
Jakarta, FNN - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diperlukan dalam rangka silaturahmi dan menyejukkan suasana jelang Pemilu Presiden 2024.\"Saya pikir pertemuan-pertemuan antara dua tokoh politik ini dalam rangka silaturahmi, kemudian dalam rangka mendinginkan, membuat adem suasana,\" kata Dasco di komplek Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu.Menurut dia, pertemuan kedua ketua umum partai politik itu memberikan manfaat, meski sejauh ini Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mempunyai sikap masing-masing terkait bakal calon presiden pada Pemilu 2024.\"Bahwa kemudian ada pembicaraan-pembicaraan lain itu silakan nanti diputuskan oleh Pak Prabowo dan Bu Mega, atau kemudian hanya silaturahmi untuk membuat Indonesia ini lebih sejuk. Itu ada manfaatnya menurut kami,\" tutur Dasco.Dia menjelaskan bahwa rencana Prabowo menemui Megawati tersebut dalam rangka silaturahmi Idul Fitri 1444 Hijriah yang belum sempat terealisasi.Dasco juga menegaskan bahwa hubungan antara Prabowo dan Megawati baik-baik saja, sebagaimana yang tampak dalam beberapa pertemuan sebelum Lebaran 2023 dan acara lainnya yang mempertemukan kedua tokoh politik itu.\"Hubungannya baik. Saya juga bingung kalau ada pertanyaan baik-baik atau enggak. Setahu saya baik-baik saja,\" katanya menegaskan.Sebelumnya, pada Selasa (23/5), Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond J. Mahesa mempertanyakan maksud rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.\"Kalau menurut saya, mau ngapain? Membuat orang berpikir lain saja,\" kata Desmond kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).Sebab, lanjut dia, PDI Perjuangan sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo untuk maju sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.Kecuali jika Gubernur Jawa Tengah itu bersedia menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto maka pertemuan dengan Megawati pun menjadi jelas maksudnya.\"Kecuali Ganjar mau jadi wakilnya Pak Prabowo, itu ada semacam pertemuan, kalau enggak ada, capek saja gitu loh,\" tuturnya.Pada Jumat (19/5), Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa rencana Prabowo menemui Megawati sedang diagendakan oleh pengurus.\"Lagi diagendakan, dengan Bu Puan (Puan Maharani) tadi juga mengatakan akan ketemu Pak Prabowo,\" kata Muzani.Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun tak menampik ketika dikonfirmasi apakah salah satu tokoh yang berencana ditemui oleh Prabowo tersebut adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.\"Oh, iya pasti. Tinggal ditunggu jadwalnya kapan ibu (Megawati)-nya bisa atau cocok waktunya Pak Prabowo kapan,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (19/5).(sof/ANTARA)
Belum Ada Pembicaraan Soal Gibran Mendampingi Prabowo
Jakarta, FNN - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa belum ada pembicaraan internal di partainya ihwal probabilitas Wali Kota Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.\"Di kita (Partai Gerindra) belum ada pembicaraan-pembicaraan mengenai itu,\" kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.Hal tersebut disampaikannya menanggapi pembicaraan di publik terkait kedekatan Gibran dengan Prabowo, yang mencetus sejak pertemuan kedua tokoh politik itu di Angkringan Omah Semar, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (19/5) malam.Meskipun demikian, menurut Dasco, tidak ada larangan untuk menyandingkan sosok tertentu sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) sejauh tidak melanggar atau bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku.Adapun pada Maret lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan uji materi (judicial review) yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait persyaratan batas usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf (q) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.\"Nah, dinamika yang ada di masyarakat pada saat ini adalah beberapa nama, termasuk tadi disampaikan adalah Mas Gibran, dan tadi kalau pertanyaannya adalah judicial review ya kita nanti lihat saja hasilnya bagaimana,\" ucapnya.Dasco pun menegaskan bahwa penentuan bakal cawapres akan diputuskan oleh Prabowo bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, sebagaimana kesepakatan kerja sama politik yang dijalin kedua partai itu.\"Kami sudah sampaikan berulang kali bahwa sudah ada kesepakatan atau kontrak kerja sama politik antara Gerindra dan PKB, di mana kemudian capres dan cawapres ditentukan oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaimin,\" tuturnya.Termasuk, lanjut dia, apabila Muhaimin berkehendak untuk diduetkan mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024 maka harus dilangsungkan pembicaraan oleh kedua belah pihak guna menentukan keputusan bersama.\"Apa yang disampaikan Pak Muhaimin itu monggo disampaikan juga berdua kepada Pak Prabowo, kan bahwa kemudian di media disampaikan bahwa Pak Muhaimin bersedia menjadi cawapres Pak Prabowo tentu dalam pembicaraan-pembicaraan itu juga mesti dilakukan untuk memasukkan usulan itu,\" kata dia.Sebelumnya, Jumat (19/5), Prabowo melakukan pertemuan dengan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka selama sekitar satu jam secara tertutup yang kemudian dilanjutkan bertemu dengan 15 kelompok relawan Gibran secara terbuka.Prabowo dalam acara tersebut merasa kaget karena telah disambut luar biasa oleh Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka bersama 15 kelompok relawan dari Jateng dan Jatim yang mendukungnya maju Capres 2024.\"Kami bersama 15 relawan mas Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sama-sama berkomitmen ingin Indonesia kuat, aman, dan sejahtera,\" kata Prabowo.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan mulai 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Anies Baswedan Santai Menanggapi Hasil Survei
Malang, Jawa Timur, FNN - Bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menanggapi santai terkait hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan dirinya pada urutan paling bawah dibanding Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.Dalam kunjungan ke Desa Jeru, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu, Anies mengatakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 baru akan dilaksanakan delapan bulan lagi sehingga hasil survei yang ada tersebut masih fluktuatif.\"Perjalanan masih panjang, masih ada delapan bulan lagi. Banyak hal yang akan terjadi. Kalau teman-teman memantau, selalu yang namanya survei berbulan-bulan sebelum pelaksanaan masih fluktuatif,\" kata Anies.Sebelumnya, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas Prabowo Subianto berada pada urutan pertama dengan 24,5 persen, Ganjar Pranowo urutan kedua dengan 22,8 persen, dan Anies Baswedan berada di urutan terakhir dengan 13,6 persen.Anies menjelaskan dengan adanya survei tersebut akan menjadi bahan penting dalam menentukan rencana dan strategi ke depan. Namun, ia tidak bisa menjabarkan secara detail terkait strategi apa yang akan diterapkan.Ia mencermati pelaksanaan survei dari berbagai lembaga yang terbilang sering dilakukan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa ada perhatian yang tinggi terkait elektabilitas para bakal calon presiden yang akan berkontestasi.\"Kalau pemilu bulan depan, intensitas survei tinggi memang biasa. Tapi kalau sekarang, pemilu delapan bulan lagi, survei luar biasa. Rasanya hampir tiap satu atau dua minggu ada survei. Jadi menggambarkan ada perhatian tinggi dan dinamika masih sangat fluktuatif,\" ujarnya.Meskipun dalam survei tersebut menempatkan dirinya pada urutan terakhir, ia meyakini pada Pemilu 2024 akan mendapatkan hasil yang optimal. Hal tersebut dikarenakan ia selalu menampung aspirasi perubahan yang terus bergaung.\"Kalau optimisme, optimisme tinggi. Bahkan kami sangat optimistis. Karena kita merasakan aspirasi, keinginan, perubahan, dan keadilan, itu bergaung. Tentu harus berusaha, tidak bisa hanya dengan optimisme saja,\" katanya.Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan mengunjungi Pondok Pesantren Darul Muttaqin di Jalan Pendowo, Desa Jeru, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Anies melakukan silaturahim kepada sejumlah tokoh agama dan masyarakat setempat.Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Sementara itu, bakal calon presiden lainnya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.Sesuai dengan jadwal, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tanggal 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang penuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR RI 2019.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Korupsi BTS 8 T di Kominfo, The Web of Crime
Jakarta, FNN – Berbicara tentang kasus BTS di Kominfo, baru-baru ini Mahfud MD, Menkopolhukam, mengungkap bahwa penyidik Kejaksaan Agung berhasil mengantongi bukti, dari dokumen hingga rekaman atas kasus BTS. Rekaman tersebut berisi percakapan beberapa pejabat soal kasus dugaan korupsi BTS 4G. Selain itu, Mahfud MD juga mengungkap bahwa rekaman tersebut juga berisi percakapan yang melibatkan pejabat penting pada saat membagi proyek BTS. Dengan bukti rekaman tersebut, Mahfud berharap bisa membongkar aliran dana yang telah merugikan negara hingga Rp8 triliun. Bukti kuat keterlibatan Menkominfo Johnny G. Plate juga sudah ditemukan. Selain bukti-bukti di atas, saat ini di media sosial juga banyak beredar bocoran diagram tentang ke mana saja dana korupsi tersebut mengalir. Bocoran tersebut dimunculkan oleh beberapa media non-mainstream dengan menyatakan bahwa bocoran tersebut belum dikonfirmasi. Ada diagram sederhana yang panahnya simple, tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa semua partai, terutama partai koalisi pemerintah, kecipratan dana itu. Ada juga diagram yang lebih lengkap karena juga memuat sektor swasta yang bermain. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung mengatakan, “Iya, setiap grafik itu, itu mirip grafik Sambo. Ada grafik yang diperluas, ada grafik anti-grafik. Ini BTS lebih gila nih, karena di situ ada tetep 8 triliun dan masih akan berkembang. Mungkin beberapa temuan akan dimulai ketika pemeriksaan pada Johnny Plate dimulai. Dan kegemparan itu pasti akan menyangkut apa yang pernah diputuskan di dalam kasak kusuk istana,” kata Rocky dalam diskusi di Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (24/5/23). Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa dalam soal skandal-skandal ini, tidak mungkin tidak ada pengetahuan tertinggi publik terhadap apa yang sedang berlangsung. Kita akan melihat ke arah siapa panah-panah ini menunjuk. “Dan panah-panah ini akan memberantakkan seluruh koalisi sebetulnya, atau membuat mereka justru makin mengikatkan diri. Tetapi, bagi publik ini adalah soal korupsi, jadi musti dibongkar,” ungkap Rocky. Mata publik itu terhadap kasus ini juga sampe ke daerah. Di daerah-daerah, banyak yang menanyakan kepada Rocky tentang kebenaran kasus BTS ini. “Saya bilang, buat sementara anggap saja benar sebelum masuk ke pemeriksaan. Kalau sudah masuk di kejaksaan, itu mulai berlaku presumption of innocent. Sebetulnya, presumption of innocent adalah hak hakim. Tetapi, bagi rakyat dia mesti dituduh dulu bahwa ada kejahatan. Jadi, praduga tak bersalah itu ada di dalam pengadilan, praduga bersalah ada di dalam publik. Kalau praduga bersalah dilarang diucapkan oleh publik, lalu bagaimana caranya publik ingin intip kejahatan itu?” ungkap Rocky. Rocky menduga mungkin yang membuat Surya Paloh merasa oke adalah bahwa dia tidak sendirian. “Jadi, ini yang disebut sebagai the web of crime, jaringan kriminal yang di dalamnya orang saling tuduh. Semakin saling tuduh, justru semakin banyak variabel yang bisa kita letakkan di situ. Jadi, sangat mungkin sampai Dirjen bahkan sampai humasnya, tahu soal-soal begituan,” ujar Rocky. Mungkin, kata Rocky, mereka yang saat ini bercokol di Kominfo khawatir karena Mahfud MD akhirnya mengambil alih Kementerian itu. Kami ingin agar Mahfud di Kominfo bisa memperjelas arah panah-panah itu. Jangan sampai Mahfud datang sebagai seorang yang seolah-olah ingin menyelamatkan semua pihak. “Pak Mahfud diminta oleh sejarah untuk jadi etikus in optima forma dalam bentuk yang paling tinggi. Jadi, itu yang kita tunggu, supaya panah-panah ini juga nggak jadi panah-panah liar,” ujar Rocky. (sof).
Korupsi Bansos Merugikan Negara Ratusan Miliar
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras dalam program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos) telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.\"Sejauh ini kerugian keuangan negara diperkirakan ratusan miliar terkait dengan perkara ini,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis.Ali kemudian menerangkan nominal pasti kerugian negara dalam kasus tersebut harus dihitung bersama dengan lembaga negara yang punya kewenangan dalam bidang tersebut.\"Kami lakukan koordinasi lebih lanjut dengan lembaga lain yang berwenang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kemudian akuntansi forensik di internal KPK itu juga turut serta melakukan penghitungan kerugian keuangan negara,\" ujarnya.KPK telah memulai penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021 di Kemensos.Belasan saksi yang terdiri atas pihak distributor penyaluran bantuan, hingga koordinator dan pendamping PKH telah diperiksa KPK.Meski demikian KPK belum mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tersebut, maupun konstruksi pidananya.\"Ketika penyidikan ini kami anggap telah tercukupi untuk pengumpulan alat buktinya maka identitas dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana sekaligus pasal yang disangkakan akan kami sampaikan pada publik,\" kata Ali.KPK berharap semua pihak yang dipanggil penyidik untuk bersikap kooperatif dan hadir untuk memberikan keterangan soal pengetahuannya terkait kasus tersebut.Ali juga mengajak masyarakat untuk turut mengawal dan memantau jalannya proses penyidikan serta tidak ragu untuk memberikan informasi yang relevan terkait kasus tersebut kepada KPK.Dia juga menegaskan lembaga antirasuah tersebut akan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(ida/ANTARA)
Saat Penggeledahan KPK Soal Korupsi Bansos Beras, Kemensos Kooperatif
Jakarta, FNN - Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi Media Massa Don Rozano Sigit menyatakan Kementerian Sosial (Kemensos) kooperatif untuk memenuhi permintaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi bantuan sosial (bansos) beras tahun 2020.Saat ditemui di Jakarta, Selasa malam, Don menjelaskan penggeledahan KPK tersebut terkait pekerjaan penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020.Dia membenarkan penyidik KPK telah menemui Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini serta menjelaskan maksud dan tujuannya untuk melakukan penggeledahan pada Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial, yang diduga ada keterkaitan dengan kasus tersebut.\"Kami menyambut dengan baik dan kami korporatif memenuhi permintaan-permintaan yang dilakukan oleh tim penyidik dari KPK,\" ujar Don.Penggeledahan ruang Sekretaris Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dilakukan mulai pukul 10.00-18.00 WIB. Kedatangan penyidik KPK di lobi Kemensos yang mendadak bertepatan dengan waktu rapat dan briefing harian Mensos bersama jajarannya.Dari informasi kedatangan KPK, Mensos Risma mengadakan pertemuan dengan para penyidik dan mempersilahkan mereka melaksanakan kegiatannya. Usai melakukan penggeledahan, penyidik KPK sempat berpamitan kembali dengan Mensos Risma.Don menjelaskan meski ada kegiatan tersebut, rutinitas yang berlangsung di Kemensos sama sekali tidak terganggu. \"Semuanya berjalan baik-baik saja. Artinya tidak ada pemberitahuan di awal, tapi kemudian semua berjalan dengan baik,\" kata dia.Don menegaskan Mensos Risma selalu mengarahkan jajarannya untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan pemerintahan dan tidak menutup-tutupi maupun mengoordinasikan apapun. Hal itu selalu ditepati selama kepemimpinannya.Kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan sejumlah dokumen dan alat bukti yang terkait dengan kejadian korupsi bansos beras masa kepemimpinan Mensos Juliari Batubara.Don menjelaskan tidak ada seorangpun dari Kemensos yang dibawa KPK melakukan penggeledahan. Namun dari hasil kegiatan tersebut, sejumlah alat bukti seperti notebook dan ponsel diamankan.Kasus dugaan korupsi bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020-2021 di Kemensos RI telah dilakukan penyidikan oleh KPK. Hasilnya, KPK menetapkan sejumlah tersangka, salah satunya mantan Direktur Utama BUMN Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik Kuncoro Wibowo.(ida/ANTARA)
Imigrasi Soetta Menindak Belasan WNA yang Mengganggu Ketertiban Umum
Tangerang, FNN - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mengamankan sebanyak 17 warga negara asing (WNA) atas pelanggaran keimigrasian dan mengganggu ketertiban umum.Dari belasan warga negara asing yang bermasalah itu, merupakan hasil operasi pengawasan Orang Asing pada Jumat (19/5) di salah satu Apartemen di wilayah Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.\"Berawal dari pengaduan masyarakat melalui media sosial dan elektronik, kami segera menindaklanjuti dengan pengumpulan bahan keterangan di lapangan terlebih dahulu. Setelah informasi terkumpul, kami segera menerjunkan anggota untuk melaksanakan operasi pengawasan orang asing pada dua apartemen di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat,\" kata Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim dalam jumpa pers di Tangerang, Rabu.Ia menerangkan, dalam operasi yang dilaksanakan tim Inteldakim Imigrasi Soetta itu diketahui ada 16 warga negara Nigeria dan 1 warga negara Ghana yang telah melanggar izin tinggal dengan menyalahgunakan visa sebagai investor.Kepala Imigrasi Bandara Soetta Muhammad Tito Andrianto menambahkan, dari hasil penemuan itu pihaknya. melakukan penyelidikan lebih dalam untuk mengetahui kedokumenan Keimigrasian para WNA tersebut.\"Hasil pemeriksaan sementara diketahui lima orang diduga berkewarganegaraan Nigeria yang tidak dapat menunjukkan paspor dan izin tinggal yang dimilikinya. Hal ini diduga melanggar Pasal 116 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian,\" katanya.\"Selanjutnya, terdapat dua orang WN Nigeria memiliki paspor namun telah melebihi izin tinggal yang berlaku (overstay) sesuai Pasal 78 ayat 3. dua WN Nigeria yang memiliki paspor dan izin tinggal yang diketahui telah habis masa berlakunya, sehingga diduga melanggar Pasal 119 ayat 1,\" tambahnya.Selain itu, kata dia, terdapat empat WN Nigeria dan satu orang WN Ghana memiliki paspor dan izin tinggal sebagai Investor namun diduga perusahaan yang dimilikinya tidak ada/fiktif, yang diduga melanggar Pasal 123 huruf a.Selebihnya tiga orang WN Nigeria yang menggunakan Izin Tinggal Kunjungan namun diduga keberadaan dan kegiatannya selama berada di Indonesia tidak sesuai dengan izin tinggalnya sehingga diduga melanggar Pasal 122 huruf a.\"Dan penyidik Imigrasi masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan barang bukti yang diamankan berupa 12 paspor, 5 kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) sebagai Investor, yang terindikasi telah memberikan surat atau keterangan tidak benar guna untuk memenuhi Administrasi persyaratan permohonan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) di Kantor Imigrasi, namun fakta di lapangan perusahaan yang dimilikinya tidak ditemukan atau tidak ada,\" ujarnya.Adapun barang bukti hasil operasi orang asing tersebut juga didapat berupa 31 unit handphone dan 15 unit laptop yang merupakan milik dari belasan para WNA.\"Saat ini kami sedang berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan atau penjamin orang asing yang diduga fiktif dan terhadap 17 (tujuh belas) WNA tersebut akan dilakukan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian,\" tegas dia.(ida/ANTARA)
Pemilu 2024 Harus Berkepastian dan Terukur
Semarang, FNN - Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus berkepastian dan terukur sehingga perlu ada pengesahan berupa penomoran dan pengundangan dalam Lembaran Negara.\"Bayangkan Perpu Pemilu yang digunakan dalam banyak instrumen teknis pengaturan Pemilu 2024 sejak 4 April 2023 disetujui Rapat Paripurna DPR RI menjadi undang-undang, tetapi tak kunjung mendapatkan kepastian pengesahan berupa penomoran dan pengundangan dalam Lembaran Negara,\" kata Titi Anggraini, S.H., M.H. menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Rabu pagi.Titi mengemukakan hal itu ketika merespons di Lembaran Negara belum ada Undang-Undang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Penetapan Perpu Pemilu).Padahal, lanjut dia, pemilihan umum itu harus berkepastian dan terukur. Oleh karena itu, hal-hal yang sudah sangat jelas semestinya tidak terlalu sulit untuk dieksekusi.\"Ini bisa jadi kotak pandora bagi kepercayaan publik atas Pemilu 2024 kalau terus dibiarkan terjadi ketidaktertiban hukum,\" kata Titi yang juga anggota Dewan Pembina Perludem.Belum kunjung adanya kepastian perihal penomoran undang-undang berkaitan dengan penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2022, menurut dia, menjadi undang-undang menimbulkan tanda tanya besar tentang ketertiban dan keseriusan dalam menjaga kepastian hukum penyelenggaraan pemilu.Tangkap layar laman peraturan.go.id pada hari Rabu (24/5/2023). Muncul sejumlah pertanyaan dari pegiat pemilu ini, antara lain, ada apa sehingga DPR dan Pemerintah berbelit-belit sekali memastikan kepastian hukum penyelenggaraan Pemilu 2024? Apakah karena Perpu Pemilu dianggap tidak penting atau tidak prioritas?Padahal, lanjut Titi, Perpu Pemilu isinya sangat krusial dan besar dampaknya pada penyelenggaraan Pemilu 2024.\"Saya makin yakin bahwa memang ada komitmen hukum dan demokrasi yang bermasalah terkait dengan Pemilu 2024 dari para pembentuk UU,\" kata Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem ini.Ia lantas menyebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.Dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa rancangan undang-undang (RUU) yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang, serta penyampaian RUU tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.Selanjutnya, Pasal 73 ayat (1) menyatakan bahwa RUU yang telah disampaikan DPR disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.Sementara itu, ketika dicek di laman peraturan.go.id, Rabu pukul 08.18 WIB, terdapat enam produk hukum berupa undang-undang pada tahun ini, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.(ida/ANTARA)
Sebanyak 106 Anggota KPU di 20 Provinsi Dilantik KPU RI
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi melantik 106 anggota KPU dari 20 provinsi di Indonesia untuk periode 2023-2028.\"Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah Saudara bersedia diambil sumpah?\" tanya Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari yang memimpin acara pelantikan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu.Para calon anggota KPU daerah itu pun serentak menyetujui untuk diambil sumpah.\"Siap,\" jawab para calon anggota terpilih untuk KPU provinsi.Untuk tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Sulawesi Selatan, masing-masing terdapat tujuh orang; sedangkan 17 provinsi lainnya masing-masing terdapat lima orang.Pelantikan anggota KPU provinsi itu dilakukan di tengah tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.Hasyim meminta para anggota KPU tersebut dapat memenuhi tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.\"Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan wewenang, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, demi tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan,\" kata Hasyim saat memimpin pembacaan sumpahnya.Dia juga mengingatkan agar para anggota KPU provinsi itu bisa beradaptasi dengan cepat, menaati pedoman etik penyelenggara pemilu, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, agar mereka bisa tetap menjaga independensi lembaga penyelenggara pemilu, khususnya KPU.\"Kami berharap perundang-undangan, kode etik penyelenggara pemilu dijadikan pedoman sehari-hari supaya kita tidak melenceng, tidak mudah tergiur, dan tidak mudah terpengaruh berbagai pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang,\" tambahnya.Kemudian, Hasyim meminta mereka segera berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, KPU Pusat, hingga KPU kabupaten dan kota begitu mulai bertugas. Menurutnya, komunikasi dengan pimpinan partai di tingkat provinsi, lembaga kemasyarakatan, dan media juga menjadi hal penting.\"Ini menjadi sesuatu yang penting. Beradaptasi ini juga kita maknai beradaptasi dengan tahapan-tahapan yang saat ini sedang kita kerjakan,\" ujar Hasyim.Berdasarkan nota dinas yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Nomor 122/TU.01.01/SJ/2023, terdapat 20 anggota KPU provinsi dan 116 anggota KPU kabupaten dan kota yang masa jabatannya habis pada 2023.Selain melepas anggota KPU yang masa jabatannya habis pada 2023, KPU RI juga melantik anggota KPU untuk provinsi baru di Papua.Berikut daftar 20 anggota KPU terpilih pada 20 provinsi:1. KPU Provinsi Bengkulu: Alpin Samsen, Dodi Hendra Supiarso, Emex Verzoni, Rusman Sudarsono, dan Sarjan Efendi2. KPU Provinsi Jambi: Edison, Fahrul Rozi, Iron Sahroni, Suparmin, dan Yatno3. KPU Provinsi Sumatera Barat: Hamdan, Jons Manedi, Medo Patria, Ory Sativa Syakban, dan Surya Efitrimen4. KPU Provinsi Kepulauan Riau: Ferry Muliadi Manalu, Indrawan Susilo Prabowoadi, Jernih Millyati Siregar, Muhammad Sjahri Papene, dan Priyo Handoko5. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Deni, Hartati, Husin, Muslim Ansori, dan Yuli Restuwardi6. KPU Provinsi Banten: A. Munawar, Aas Satibi, Ahmad Suja\'i, Akhmad Subagja, M. Agus Muslim, Mohamad Ihsan, dan Muhamad Ali Zaenal Abidin7. KPU Provinsi DKI Jakarta: Astri Megatari, Dody Wijaya, Fahmi Zikrillah, Irwan Supriadi Rambe, Muhammad Tarmizi, Nelvia Gustina, dan Wahyu Dinata8. KPU Provinsi Kalimantan Barat: Heru Hermansyah, Kartono Nuryadi, Muhammad Syarifuddin Budi, Suryadi, dan Syarifah Nuraini9. KPU Provinsi Kalimantan Selatan: Andi Tenri Sompa, Arif Mukhyar, M. Fahmi Failasopa, Nida Guslaili Rahmadina, dan Riza Anshari10. KPU Provinsi Kalimantan Tengah : Dwi Swasono, Harmain, Sastriadi, Tity Yukrisna, dan Wawan Wiraatmaja11. KPU Provinsi Sulawesi Utara: Awaluddin Umbola, Kenly Meydy Poluan, Lanny Anggriany Ointu, Meidy Yafeth Tinangon, dan Salman Saelangi12. KPU Provinsi Sulawesi Tengah: Christian Adiputra Oruwo, Darmiati, Dirwansyah Putra, Nisbah, dan Risvirenol13. KPU Provinsi Sulawesi Barat: Asriani, Budiman Imran, Elmansyah, Said Usman Umar, dan Supriadi Narno14. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara: Amirudin, Asril, Hazamuddin, Muhammad Mu’min Fahimuddin, dan Suprihaty Prawaty Nengtias15. KPU Provinsi Sulawesi Selatan: Ahmad Adiwijaya, Hasbullah, Hasruddin Husain, Marzuki Kadir, Romy Harminto, Tasrif, dan Upi Hastati16. KPU Provinsi Provinsi Gorontalo: Fadliyanto Koem, Hendrik Imran, Opan Hamsah, Risan Pakaya, dan Sophian M. Rahmola17. KPU Provinsi Papua Tengah: Indra Ebang Ola, Jennifer Darling Tabuni, Marius Telenggen, Octovianus Takimai, dan Sepo Nawipa18. KPU Provinsi Papua Pegunungan: Ansar S, Daniel Jingga, Melkianus Kambu, Naftali Emanuel Paweka, dan Theodorus Kossay19. KPU Provinsi Papua Selatan: Alson Markus Kambu, Daniel Ndiwaen, Helda Richarda Ambay, Jufri Toatubun, dan Theresia Mahuse20. KPU Provinsi Papua Barat Daya: Alexander Duwit, Andarias Daniel Kambu, Fatmawati, Jefri Obeth Kambu, dan Muhamad Gandhi Siradjuddin.(ida/ANTARA)
Kunci Penentuan Cawapres Prabowo Ada di Cak Imin
Kupang, FNN - Pengamat politik dan juga pengajar ilmu komunikasi politik pada Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan, kunci penentuan calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto ada di Muhaimin Iskandar yang karib disapa Cak Imin.\"Jika Erick Thohir ingin menjadi Cawapres Prabowo maka kuncinya di Muhaimin. Bagaimana komunikasi di belakang layar antara Muhaimin dan Erick Thohir. Karena di panggung depan, cerita yang muncul lebih banyak untuk memastikan Prabowo tetap masuk dalam agenda wacana media dan diskursus publik di ruang-ruang publik,\" kata Bataona di Kupang, Rabu.Pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira Kupang mengemukakan pandangan itu, berkaitan dengan pertemuan Prabowo dan Erick Thohir dan peluang duet Prabowo-Erick Thohir di Pilpres 2024.\"Pertemuan Prabowo dan Erick Thohir memang memberi signal akan peluang duet dua figur ini. Dan menurut saya, figur Erick Thohir bukan sekadar menteri, tapi seorang teknokrat dan pebisnis papan atas dengan reputasi internasional,\" tuturnyaSelain itu, kiprah-nya di bidang pemerintahan juga cukup mengagumkan. \"Jadi saya kira, soal layak atau tidak seorang Erick mendampingi Prabowo, jawabannya tentu jelas bahwa Erick sangat layak. Tapi kunci koalisi Gerindra dan PKB atau KIR saat ini ada di Muhaimin Iskandar,\" ujarnya.Menurut dia, jika Erick ingin menjadi cawapres Prabowo maka kuncinya di Cak Imin. Bagaimana komunikasi di belakang layar antara Cak Imin dan Erick Thohir. Karena di panggung depan, cerita yang muncul lebih banyak untuk memastikan Prabowo tetap masuk dalam agenda wacana media dan diskursus publik di ruang-ruang publik.Tapi di panggung belakang, kerja keras sedang dilakukan timnya untuk memastikan siapa cawapres-nya karena itulah yang paling sulit dan rumit bagi Prabowo saat ini. Sehingga lobi-lobi dengan Cak Imin agar cawapres bisa diambil dari luar PKB juga sedang intens dilakukan.\"Jadi Erick Thohir saya kira sudah sedang bernegosiasi dengan Muhaimin,\" tambah Raja Muda Bataona yang juga Pengajar Investigatif News dan Jurnalisme Konflik pada Fisip Unwira Kupang ini.Tanpa bernegosiasi, dia memperkirakan akan sangat sulit, sebab PKB sedang sangat intens mengkampanyekan Cak Imin sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024 ini, dan Muhaimin sendiri sudah berkeliling ke hampir semua Wakil Presiden RI, juga ke para kiai.Artinya, peluang Erick itu terbuka atau tertutup akan sangat ditentukan oleh Cak Imin. Muhaimin memegang salah satu kartu, selain Presiden Jokowi sebagai penentu akhir nantinya. Sebab, dalam bacaan saya, siapa wakil Prabowo juga akan sangat ditentukan oleh restu Jokowi.Sebagai presiden, Jokowi akan melihat masalah elektabilitas, ceruk pemilih yang bisa menambah kekuatan Prabowo juga kekuatan logistik yang sangat dibutuhkan koalisi Prabowo nantinya.\"Jadi Jokowi tentu saja mendorong Erick. Tapi ini masih sangat dinamis dalam pekan-pekan ke depan. Figur seperti EricK Thohir memang komplit sebagai seorang tokoh muda NU, menteri, pengusaha sukses dengan reputasi internasional, juga pemimpin yang sangat sukses dalam memimpin berbagai organisasi dan hajatan-hajatan besar negara,\" imbuhnya.Karena itu, figur ini memang sangat pas disandingkan dengan Prabowo. Kombinasi Figur tua dan muda akan sangat membantu meningkatkan dan memperluas ceruk pemilih Prabowo. Erick Tohir juga punya kekuatan logistik yang sangat kuat.Representasi-nya sebagai kader muda NU adalah kekuatan lainnya yang akan membuat Erick sangat cocok disandingkan dengan Prabowo. Dan hal paling krusial dan penting adalah Erick dalam posisi sebagai Menteri, dia sosok yang sangat diandalkan Jokowi. Erick adalah salah satu figur paling diandalkan Jokowi di kabinet. Bahkan dalam berbagai hajatan keluarga Jokowi, Erick adalah menteri yang paling diandalkan Jokowi.Selain itu, salah satu kredit poin Erick Thohir adalah keberanian. Figur ini sangat berani melakukan bersih-bersih berbagai kasus korupsi di internal Badan Usaha Milik Negara (BUMN).\"Artinya, dia sudah mulai dikenal sebagai figur yang sangat tegas. Dia bahkan sangat disukai kalangan pemilih muda dan milenial juga pemilih urban dan perkotaan sehingga namanya moncer dalam berbagai survei,\" ucapnya.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
