ALL CATEGORY
Sengketa Lahan Keluarga Jusuf Kalla, Korban Yakin Menang di PK
Jakarta, FNN - Para korban mafia tanah di Jeneponto, Sulawesi Selatan yakin kasusnya akan menang di tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keyakinan ini disampaikan oleh salah satu korban bernama Daeng Azis dan didampingi dua korban lainnya yakni Hj. Lantin dan Daeng Tinri. \"Kami yakin, Mahkamah Agung Republik Indonesia akan mengabulkan Peninjauan Kembali yang kami ajukan,\" kata Daeng Azis dalam konferensi pers di kawasan Roxy, Cideng, Jakarta Pusat, Rabu (21/06/2023). Daeng menegaskan jika aparat penegak hukum di Mahkamah Agung bisa adil dan menggunakan hati nurani, maka mereka akan memutus seperti putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Sungguh aneh, kata Daeng Azis di dua pengadilan sebelumnya pihaknya menang, mengapa tiba tiba di Mahkamah Agung bisa dikalahkan. \"Ini pasti ada apanya,\" tegasnya. Azis mencium ada tangan-tangan kotor yang ikut bermain sehingga, kasus yang tadinya menang bisa kalah. \"Ada keanehan yang sangat mencurigakan bahwa saksi-saksi dan bukti yang dihadirkan di pengadilan semuanya menyatakan bahwa lahan tersebut milik kami, mengapa kenyataan ini diabaikan Mahkamah Agung,\" tanyanya. Bahkan lanjut Daeng, orang yang mengaku menjual tanpa hak kepada PT Bosowa juga sudah mengakui kesalahannya. \"Ini fakta persidangan yang tidak terbantahkan lagi, mengapa Mahkamah Agung tutup mata,\" tanyanya. Diketahui bahwa kasus ini bermula dari seseorang bernama Fajar Daud Nompo selaku pemilik sah tanah seluas 87 hektar di Jeneponto Sulawesi Selatan merasa dizolimi. Pasalnya, ada orang yang menjual tanah miliknya kepada seorang bernama Aksa Mahmud yang merupakan saudara dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kuasa hukum Fajar Daud Nompo yaitu Hizbullah A Sudjana dari Kantor Penjacara Eggi Sudjana mengatakan, sebelumnya kliennya telah melakukan gugatan terhadap PT PLN Persero dan PLTU Punagaya Jeneponto ke Pengadilan Negeri (PN) Jeneponto, Sulawesi Selatan. \"Gugatan klien kami dimenangkan, lalu pihak lawan meniajukan banding. Klien kami juga dimenangkan dalam arti seluruh gugatannya,\" katanya. “Tetapi dalam perjalanannya, PT PLN mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di tingkat kasasi pihak kami dikalahkan hanya dengan dalil pembeli beritikad baik,\" paparnya. Bagaimana mungkin pembeli beritikad baik sedangkan fakta di lapangan itu bertolak belakang. Karena ada pihak-pihak yang seharusnya menjadi pemilik yang sah justru dikesampingkan,” ucap Hizbullah dengan didampingi Eggi Sudjana, Daeng Azis serta ahli waris lainnya beberapa hari lalu. Menurut Hisbullah Mahkamah Agung membuat keputusan yang menyesatkan yakni membenarkan PT PLN yang telah membeli dari pihak yang tidak berhak, padahal sudah mengetahui akan hal itu tapi tetap melakukan proses ganti rugi, itupun dengan harga yang tidak layak. Jadi, sambung Hizbullah, apa yang disebut “sebagai pembeli beritikad baik\", dalam hal ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu lanjut Hisbullah, pihaknya akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Mahkamah Agung yang menurut kami putusan kasasi MA telah mencederai rasa keadilan dan bertolak belakang tugas dan fungsi dari Mahkamah Agung itu sendiri. Daeng Azis selaku tokoh dari Jakarta yang juga putra daerah menyampaikan bahwa sejak awal dirinya mengikuti persoalan ini. \"Seharusnya pemilik Bosowa yaitu Aksa Mahmud saudara dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tahu diri karena ini milik Daud Nompo. \"Yang terjadi justru merekayasa surat-surat untuk menguasai hak orang,\" paparnya. Sementara Eggi Sudjana menegaskan bahwa untuk mengajukan PK, harus ada novum yaitu alat bukti baru yang tidak disampaikan di PN, PT dan kasasi. Kedua adanya kekhilafan hakim, jadi hakim melakukan khilaf dalam mengambil keputusannya. Ketiga ketidakonsistenan menerapkan hukum pasal 1 dengan yang lain bisa bertentangan. \"Buktinya di PN dan PT kita menang hanya karena istilah itikad pembeli baik padahal faktanya tidak demikian,” ungkap Eggi. Bukti baru yang kami ajukan adalah bahwa selama proses persidangan telah terbukti dalam konteks pidana bahwa si penjual awalnya mengklaim sebagai pemilik sudah tervonis sebagai terpidana karena menjual yang bukan miliknya dan itu sudah ada putusannya. “Kami menduga kuat adanya suap-menyuap yang besar, karena ini menyangkut orang-orang kaya di belakangnya juga menindas rakyat,” pungkasnya. (sws)
KPK Mencopot Pegawai Terlibat Pungli di Rutan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mencopot seluruh pegawai yang terlibat dalam kasus dugaan pungutan liar di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. \"Kami akan melakukan pembebasan sementara dari tugas jabatan terhadap para pihak yang diduga terlibat,\" kata Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu. Cahya mengatakan bahwa pencopotan para pegawai tersebut dari tugas dan jabatan adalah untuk mempermudah pemeriksaan dan tidak mengganggu kegiatan rutan apabila para pihak tersebut dipanggil untuk diperiksa. \"Agar para pihak dapat berfokus pada penegakan kode etik, disiplin pegawai, maupun hukum yang sedang berjalan, baik di Dewan Pengawas, Inspektorat, maupun Direktorat Penyelidikan,\" ujar Cahya. Meski demikian, Cahya tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berapa orang yang terlibat dalam tindak pidana pungli tersebut maupun berapa orang yang telah diperiksa. Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) KPK meminta pimpinan lembaga antirasuah untuk menindaklanjuti temuan pungli di Rutan KPK yang jumlahnya mencapai Rp4 miliar pada periode Desember 2021—Maret 2022. \"Dewan Pengawas telah menyampaikan kepada pimpinan KPK agar ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan karena ini sudah merupakan tindak pidana,\" ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam konferensi pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (19/6). Sementara itu, anggota Dewas KPK Albertina Ho mengungkapkan pungutan liar tersebut terhadap para tahanan di Rutan KPK. Sejumlah bentuk pungutan liar berupa setoran tunai hingga transaksi yang melibatkan rekening pihak ketiga. \"Pungutan dilakukan ada berupa setoran tunai, semua itu menggunakan rekening pihak ketiga, dan sebagainya. Ini kami tidak bisa menyampaikan secara transparan di sini karena ini ada unsur pidananya,\" tutur Albertina. Ia menegaskan bahwa Dewan Pengawas KPK bersungguh-sungguh ingin menertibkan instansi KPK tanpa pandang bulu. Siapa pun, tutur Albertina, akan ditertibkan, termasuk pungutan liar di Rutan KPK. Mengenai jumlahnya, Albertina mengungkapkan bahwa Dewas KPK memperoleh nominal sementara dalam periode Desember 2021—Maret 2022, yakni sebesar Rp4 miliar. \"Jumlah sementara, mungkin akan bertambah lagi,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
Polisi Segera Proses Panji Gumilang Terkait Ponpes Al-Zaytun
Jakarta, FNN - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah meminta polisi memproses kasus dugaan penghinaan terhadap agama oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang.\"Kalau pidana, bukan hanya menyimpang, dia melakukan tindak pidana membuat keresahan, melakukan penghinaan terhadap agama, penodaan agama, dan lain-lain,\" ujar Ikhsan usai rapat tertutup bersama Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara di Ruang Sembrodo Lantai VI Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu.Meski begitu, Ikhsan berharap agar Ponpes Al-Zaytun tidak ditutup, tetapi dilakukan pergantian pengurus. Hal ini menyangkut nasib banyak orang yang ada di ponpes tersebut.\"Ya, tetap berlanjut dan pendidikannya nanti dibina oleh Kementerian Agama bersama MUI,\" ucapnya.Sebelumnya, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa\'adi meminta pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun untuk terbuka serta kooperatif dalam melakukan komunikasi dan dialog dengan ormas Islam demi meluruskan informasi yang berkembang.\"Agar semuanya menjadi terang dan tidak ada fitnah atau dugaan yang menyimpang,\" ujar Zainut di Jakarta, Rabu.Adapun Pesantren Al Zaytun mendapat sorotan publik seiring dengan pernyataan yang disampaikan pengasuhnya, Panji Gumilang, dan sejumlah isu lainnya. Sejumlah pihak menilai Al Zaytun sesat dan menyimpang, serta mendesak agar pesantren tersebut segera dibubarkan.Zainut mengatakan bahwa Kementerian Agama tidak memiliki hak untuk menghakimi sebuah pesantren itu mengajarkan ajaran sesat atau menyimpang. Hal itu menyangkut ranah hukum agama yang menjadi kewenangan dari ormas Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya.Menurut Wamenag, ormas Islam beserta dengan pihak Ponpes Al Zaitun harus segera duduk bersama untuk melakukan dialog dan tabayun terkait dengan tuduhan adanya pemahaman ajaran agama yang dianggap menyimpang.Ia mengimbau semua pihak untuk mengedepankan semangat persaudaraan, musyawarah, dan saling menasihati dengan dasar kebenaran dan kesabaran untuk mencari solusi yang paling maslahat. Kemenag juga siap memfasilitasi pertemuan antara pimpinan ormas dengan Al Zaytun.(sof/ANTARA)
UNHCR Menyebut Pengungsi Rohingya di Aceh Tersisa 154 Orang
Banda Aceh, FNN - Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Perwakilan Indonesia menyebut pengungsi etnis Rohingya di Provinsi Aceh tersisa 154 orang, dan kebutuhan dasar mereka dipastikan tercukupi dengan baik.“Saat ini ada 154 orang (etnis Rohingya), berada di Pidie,” kata Senior Communications Assistant UNHCR Indonesia Muhammad Yanuar Farhanditya, di Banda Aceh, Rabu.Sejauh ini, Yanuar menjelaskan, kebutuhan dasar sehari-hari dari para pengungsi tersebut terpenuhi dengan baik, berkat dukungan pemerintah dan lembaga kemanusiaan baik internasional maupun lokal.“Kebutuhan mereka (154 orang) sejauh ini terpenuhi atas dukungan pemerintah dan lembaga-lembaga internasional dan kemanusiaan, seperti UNHCR, YKMI, IOM, dan lainnya,” ujarnya.Terkiat rencana pemindahan ke penampungan permanen, kata Yanuar, pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah. Namun, UNHCR memastikan para pencari suaka itu dalam kondisi baik.\"(Rencana pemindahan) kami menunggu keputusan dari pemerintah. Terkait kondisi, saat ini (Rohingya) dalam kondisi baik dan kebutuhan terpenuhi,\" ujarnya.Sebelumnya, pihaknya juga telah memindahkan sebagian pengungsi Rohingya yang ada di Tanah Rencong ke penampungan di Pekan Baru, Provisi Riau.UNHCR juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan masyarakat Aceh atas kemurahan hati dan dukungan mereka kepada pengungsi Rohingya yang tiba sejak November 2022 lalu.Kata dia, UNHCR akan terus berkoordinasi dengan otoritas dan para mitra setempat untuk memastikan kebutuhan dan hak para pengungsi terpenuhi dengan baik.“Pada saat yang sama, kami berterima kasih kepada pemerintah daerah di Pekanbaru yang telah menerima pengungsi Rohingya di kota mereka,” ujarnya.Di sisi lain, dalam memperingati Hari Pengungsi Sedunia 2023, pihaknya menekankan tentang masyarakat yang lebih inklusif, dimana para pengungsi dirangkul, didukung, dan diberi kesempatan untuk berkembang.Kepala Perwakilan UNHCR di Indonesia Ann Maymann mengatakan tema Hari Pengungsi Sedunia tahun ini adalah Harapan jauh dari rumah. Dunia dimana pengungsi selalu disertakan. Dengan merayakan Hari Pengungsi Sedunia, maka telah menunjukkan bahwa kita berdiri bersama para pengungsi.“Kita harus berkomitmen bersama untuk melindungi semua orang yang terpaksa mengungsi – siapapun mereka, dari manapun asalnya dan kapanpun mereka terpaksa mengungsi,” kata Ann Maymann.(sof/ANTARA)
Soal Pungli di Rutan, Komisi III Membuka Kemungkinan Panggil KPK
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan bahwa komisi-nya membuka kemungkinan untuk memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait temuan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK yang jumlahnya mencapai Rp4 miliar pada periode Desember 2021-Maret 2022.\"Mungkin kita akan memanggil KPK setelah masa sidang ini karena kita akan melaksanakan reses,\" kata Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan alasan kemungkinan pihaknya baru akan memanggil KPK pada masa persidangan mendatang, lantaran DPR RI akan segera memasuki masa reses pada 14 Juli.\"Setelahnya mungkin kita akan panggil KPK terkait dengan problema yang terjadi belakangan ini,\" ujarnya.Terkait hal tersebut, Sahroni pun menilai perlu adanya evaluasi sistem pengawasan di dalam rutan KPK.\"Evaluasi karena itu jadi sistem yang memang mungkin sudah lama berjalan, tapi belum terlambat untuk melakukan apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK,\" ucapnya.Selain itu, dia menilai harus dilakukan pula rotasi pegawai di rutan KPK sesegera mungkin. \"Saya yakin segera mungkin akan dilakukan rotasi dan seluruh dalam kegiatan rutan akan menjadi pengawasan yang sangat ketat nantinya,\" kata dia.Sebelumnya, KPK akan mencopot seluruh pegawai yang terlibat dalam kasus dugaan pungutan liar di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.\"Kami akan melakukan pembebasan sementara dari tugas jabatan terhadap para pihak yang diduga terlibat,\" kata Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.Pada Selasa (20/6), KPK juga telah melakukan pergantian terhadap sejumlah petugas rumah tahanan usai temuan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK yang jumlahnya mencapai Rp4 miliar pada periode Desember 2021-Maret 2022.\"KPK juga langsung melakukan rotasi dari beberapa pegawai di rutan cabang KPK tersebut untuk kemudian memudahkan juga pemeriksaan-pemeriksaan oleh tim penyelidik KPK,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta.Adapun, Senin (19/6), Dewan Pengawas (Dewas) KPK meminta pimpinan lembaga antirasuah untuk menindaklanjuti temuan pungli di Rutan KPK yang jumlahnya mencapai Rp4 miliar pada periode Desember 2021—Maret 2022.(sof/ANTARA)
Nasdem Mematangkan Strategi Pemenangan Pemilu Melalui Kegiatan Orientasi dan Bimtek
Makassar, FNN - Partai Nasdem mematangkan strategi pemenangan Pemilu 2024 melalui kegiatan orientasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada para calon anggota legislatifnya yang rencananya dihadiri Ketua Umum Surya Paloh di Hotel Calro Makassar, Sulawesi Selatan, pada 22 - 24 Juni 2023.\"Dalam orientasi sejumlah materi disampaikan agar para bakal caleg paham bagaimana berkampanye tanpa menyalahi aturan terutama menggunakan media. Kedua, tentu dibahas strategi pemenangan Pemilu,\" ujar Ketua Panitia Rudianto Lallo saat konferensi pers di Makassar, Rabu.Ia mengatakan, mengenai kehadiran Surya Paloh telah disetujui dan akan tiba di Makassar pada Kamis besok untuk membuka kegiatan orientasi seputar pemahaman kepemiluan sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh peserta yang hadir dari sejumlah wilayah Pulau Sulawesi.Termasuk, memberi pemahaman terkait tugas dan fungsi kedewanan sebelum mereka masuk di DPRD daerah masing-masing. Orientasi ini, kata Ketua DPRD Kota Makassar itu, terkhusus bagi tokoh-tokoh muda yang ikut bertarung di Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 14 Februari 2024.Sekretaris Panitia Mario David menambahkan, dari data panitia ada belasan ribu peserta yang dinyatakan hadir dalam kegiatan tersebut serta anggota DPRD se Sulawesi dijadwalkan mengikuti bimtek.\"Jadi yang ikut orientasi adalah bakal caleg se-Sulsel. Sedangkan anggota legislatif se-Sulawesi mengikuti bimtek. Kegiatan dibuka langsung Ketua Umum Surya Paloh didampingi Ketua DPW Nasdem Sulsel Rusdi Masse,\" katanya.Wakil Ketua DPW Partai NasDem Sulsel Mustaqim Musma menambahkan orientasi dan bimtek tersebut merupakan yang pertama di tingkat provinsi setelah sebelumnya di laksanakan Dewan Pimpinan Pusat.\"Sulsel menjadi provinsi pertama yang menggelar kegiatan ini. Harapannya, Sulsel bisa menjadi contoh di provinsi lain agar menggelar kegiatan serupa guna memenangkan Pemilu 2024 nanti,\" turut pria yang pernah berkecimpung di media ternama Makassar itu menekankan.(sof/ANTARA)
BKSAP Mendukung Keketuaan Indonesia di ASEAN untuk Menyelesaikan TPPO
Jakarta, FNN - Anggota Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI Kamrussamad mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN, khususnya dalam upaya menyelesaikan persoalan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).\"Ada tiga tantangan dalam memperkuat upaya penanganan TPPO di kawasan ASEAN,\" katanya dihubungi di Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan tiga tantangan itu yakni berkembangnya modus perekrutan korban, penyalahgunaan teknologi dalam menjangkau korban hingga akses layanan pemulihan yang sulit dijangkau oleh korban.Menurut data Global Report In Trafficking In Person bahwa pada 2020 data menunjukkan angka 0,34 jumlah korban per 100.000 populasi, 0,19 jumlah korban antarnegara per 100.000 populasi dan 0,08 jumlah korban eksploitasi seksual per 100.000 populasiDia menyarankan dalam upaya Indonesia memperkuat penanganan TPPO, dapat meningkatkan deteksi dini dan pencegahan perdagangan manusia, .memperkuat jaminan atas perlindungan, pemulangan dan rehabilitasi korban.Selanjutnya, meningkatkan kapasitas penegak hukum negara anggota ASEAN dalam melakukan investigasi, melakukan pertukaran informasi terkait kasus TPPO hingga memperkuat kerja sama antarunit penanganan anggota ASEAN.Beberapa waktu lalu, kata dia, upaya kerja sama pemberantasan TPPO di ASEAN, didorongnya kesepakatan memorandum of understanding (MoU) antara Polri dan Kepolisian Kamboja pada Agustus 2022.Selain itu, pada pertemuan ke-25 Dewan Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN pada 10 November 2022 di Kamboja. Menkopolhukam menekankan pentingnya penguatan kerja sama ASEAN dalam memerangi perdagangan orang.Selanjutnya, disepakati MoU rekrutmen dan perlindungan pekerja migran Indonesia di sektor domestik Malaysia pada April 2022.\"Presiden Jokowi mendorong pembahasan TPPO terutama online scams pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di bawah Keketuaan Indonesia,\" katanya menegaskan.Indonesia memegang keketuaan ASEAN di tahun 2023. Keketuaan Indonesia merupakan kali kelima, sejak organisasi itu didirikan pada 8 Agustus 1967.The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Keketuaan ASEAN tahun 2023 mengusung tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, yang bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia.(sof/ANTARA)
Tak Lagi Bahas Cawapres, Anies Tugaskan Tim 8 Melangkah Maju
Jakarta, FNN - Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terus bergerak maju. Dua hari sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Rasyid Baswedan mengumpulkan dan memimpin langsung rapat dengan Tim 8 (Rabu, 21/6). Dalam pertemuan yang di gelar di Sekretariat KPP, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Anies dan Tim 8 tidak lagi membahas soal bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Anies, namun sudah melangkah lebih maju ke tahapan implementasi strategi pemenangan dan taktis pelaksanaan. “Soal pembahasan Cawapres sudah dapat dikatakan selesai. Nama-nama yang diusulkan oleh Partai Koalisi dan masukan masyarakat telah selesai kami kaji secara mendalam. Satu nama sudah dikantong Bacapres Anies, mari kita tunggu siapa tahu sekembali Pak Anies dari ibadah haji akan ditentukan momentum terbaik untuk mendeklarasikan Pasangan Capres-Cawapres Koalisi Perubahan,” tutur Sugeng Suparwoto, Anggota Tim 8 wakil dari Partai Nasdem. Sudirman Said, anggota Tim 8 yang mewakili Anies Baswedan menjelaskan bahwa dalam pertemuan selasa sore hingga malam kemarin, Anies menugaskan agar Tim 8 mulai mempersiapkan langkah kongkrit ke depan. “Pak Anies meminta agar Tim 8 mulai terus bergerak maju memikirkan hal-hal teknis. termasuk melengkapi Struktur Tim Pemenangan Nasional, kegiatan bersama tiga Partai koalisi dan opsi waktu deklarasi pasangan Capres dan Cawapres,” sambung Sudirman. Sementara itu, Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang juga anggota Tim 8 menyatakan bahwa Partai Demokrat siap untuk berkolaborasi dengan seluruh anggota koalisi dan relawan Anies Baswedan. “Struktur dan Kader Partai Demokrat telah merapatkan barisan bersiap untuk turun bersama dengan para kader Partai Koalisi, dan Relawan Pro Perubahan di seluruh Indonesia. Konsolidasi awal diperlukan untuk persiapan Kegiatan Pemenangan dan Antisipasi Kecurangan.” tegas Teuku Riefky. Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Sohibul Iman, arahan yang dipimpin langsung Capres Anies Baswedan merupakan bentuk kepastian bahwa KPP terus melaju. “Pembahasan rapat ini menandakan tahapan kerja politik Koalisi Perubahan berjalan secara konstruktif dan progresif. Bismillah, Kami siap berlayar menuju kemenangan Pilpres 2024.” tutup anggota Tim 8 perwakilan dari PKS ini. (*)
Presiden Baru Biasanya Lawan Politik dari Presiden Sebelumnya
Jakarta, FNN - Analis politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, dalam politik Indonesia, presiden pengganti umumnya adalah lawan politik bahkan musuh politik dari presiden sebelumnya. Presiden baru, tokoh yang berbeda pandangan politik dengan presiden sebelumnya. “Konflik politik yang tidak bisa diselesaikan menjadi konsensus politik mengakibatkan terjadinya kepemimpinan nasional yang bukan merupakan penerus presiden sebelumnya. Itu fakta politik dari teori konflik dan konsensus politik yang tidak bisa terbantahkan dalam kontestasi politik, termasuk di Indonesia,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas, Selamat Ginting di Jakarta, Rabu (21/6). Ia menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jokowi menginginkan presiden penggantinya bagian dari estafet kepemimpinan nasional. SBY bicara perihal mimpinya bersama mantan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Jokowi naik kereta api dalam satu gerbong yang tiketnya diberikan presiden pengganti Jokowi. “Boleh saja Jokowi mengharapkan estafet kepemimpinan dengan harapan presiden penggantinya meneruskan kebijakannya. Begitu juga boleh saja SBY punya harapan dari mimpinya, akan tampil presiden baru dari kesepakatan para mantan presiden. Namun kenyataannya berbeda dengan dinamika politik pergantian kepemimpinan nasional di Indonesia,” ungkap Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. Konflik dan Konsensus Politik Menurut Ginting, ada fakta politik di mana publik melihat ada konflik politik antara Jokowi dengan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan yang tidak terbantahkan. Di antara kedua tokoh ini terjadi perbedaan pendapat, persaingan, bahkan pertentangan dalam kebijakan maupun keputusan politik. Hal itu biasa dalam politik praktis, untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan. “Politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Biasanya bermula dari kontroversi-kontroversi yang berujung menjadi suatu konflik politik yang tidak bisa dihindari. Karena ini konflik elite politik, muaranya adalah persaingan dalam mendapatkan kekuasaan negara, seperti jabatan presiden,” ungkap kandidat doktor ilmu politik itu. Ginting menjelaskan, pertemuan antara anak dari mantan Presiden Megawati Sukarnoputri, yakni Puan Maharani, dan anak dari mantan Presiden SBY, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan upaya melakukan konsensus politik. Sebab komunikasi politik antara kedua mantan presiden itu bisa dianggap dingin. Tidak ada komunikasi interpersonal di antara SBY dengan Megawati. “Mimpi SBY, diamnya Megawati, dan harapan Jokowi masuk dalam kategori komunikasi intrapersonal. Jadi seperti komunikasi dengan dirinya sendiri. Melakukan perenungan dan intinya sedang melakukan imajinasi politik,” papar Ginting. Sukarno, Soeharto, Habibie Selamat Ginting mencontohkan peristiwa pergantian kepemimpinan nasional sejak era Presiden Sukarno hingga era Presiden SBY. Umumnya presiden pengganti pernah bersama dalam pemerintahan presiden sebelumnya. Sukarno, kata Ginting, cenderung menginginkan Subandrio yang diberikan tiga jabatan penting, yakni Wakil Perdana Menteri 1, Menteri Luar Negeri, dan Kepala Badan Pusat Intelijen. “Sukarno lebih ingin Subandrio menjadi penggantinya, dan bukan Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto. Tapi kenyataan politik, Jenderal Soeharto mendapatkan dukungan rakyat untuk menjadi pengganti Sukarno setelah peristiwa G30S/PKI dan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 dengan ujungnya pembubaran PKI.” Begitu juga dengan Presiden Soeharto, lanjut Ginting. Jelang pengumuman lengser dari tahta kepresidenan, Presiden Soeharto menginginkan Wakil Presiden BJ Habibie juga bersama-sama lengser dengan dirinya. Soeharto cenderung lebih ingin Menhankam Pangab Jenderal Wiranto yang menggantikannya. Dia tidak menghendaki Habibie menjadi Presiden penggantinya. Bahkan Habibie dianggap berkhianat terhadap dirinya. “Namun realitas politik yang terjadi, Wakil Presiden BJ Habibie tidak bersedia mundur dan secara konstitusi otomatis naik menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Sejak saat itu hingga akhir hayatnya, Soeharto tidak bersedia berkomunikasi dengan Habibie,” ungkap Ginting. Era Reformasi Setelah era reformasi, kata Ginting, ternyata pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie juga ditolak anggota MPR. Sehingga Habibie menghentikannya untuk maju dalam pemilihan presiden 1999. Laporan pertanggungjawaban Presiden yang ditolak ini juga mirip ketika pertanggungjawaban Presiden Sukarno ditolak MPRS tahun 1967. Akhirnya Partai Golkar sebagai pendukung BJ Habibie mengalihkan dukungannya kepada Abdurachman Wahid (Gus Dur) saat berkompetisi melawan Ketua Umum PDIP Megawati dalam pemilihan presiden 1999. Megawati kalah, padahal partainya tampil sebagai pemenang pemilu legislatif. Gus Dur kemudian meminta Megawati bersedia menjadi wakil presiden mendampingi dirinya untuk masa bakti 1999-2004. Gus Dur memimpin sejak 20 Oktober 1999. Dalam perjalanan pemerintahannya, ia banyak membuat kebijakan kontroversial, sehingga dilengserkan dari jabatannya oleh MPR pada 23 Juli 2001. Misalnya, penghapusan Tap MPR yang membahas tentang PKI, mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisikan tentang pembubaran parlemen, dan banyak lagi, termasuk memberhentikan Kapolri tanpa persetujuan DPR. Gus Dur digantikan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri. Gus Dur menuduh Megawati bersama Ketua MPR Amien Rais berada di belakang pelengseran dirinya. Setelah Megawati menjadi presiden, pada Maret 2004 terjadi peristiwa mengejutkan. Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai menteri. Hubungan Presiden Megawati dengan SBY pun menjadi dingin. Keduanya kemudian saling berhadapan dalam Pemilu 2004, dan hasilnya SBY tampil sebagai pemenang pilpres. Terakhir pada pemilu 2014, masa akhir pemerintahan Presiden SBY. Dalam pemilu Partai Demokrat yang berada di bawah kendali SBY awalnya netral, namun kemudian memilih berpihak kepada capres Prabowo Subianto daripada mendukung capres Jokowi dari PDIP. Akhirnya yang tampil sebagai pemenang pilpres adalah Jokowi. “Dari dua peristiwa pilpres di atas, jelas Megawati tidak menghendaki SBY sebagai penggantinya. Kemudian SBY juga tidak menghendaki Jokowi sebagai penggantinya. Tapi nyatanya, realitas politik justru menjawab capres yang tidak dikehandaki presiden terdahulu, tampil sebagai pemenang pilpres,” ungkap Ginting. Hal tersebut, kata Ginting, tidak bisa dilepaskan juga dari keinginan tentang perubahan. Dalam teori perubahan sosial, maka perubahan merupakan keniscayaan. Bagaikan roda yang sedang berputar dan perputaran itu tidak akan dapat dielakkan siapa pun dan tidak dapat dikendalikan oleh siapa pun. “Kita tidak tahu apakah perubahan sosial dilakukan secara evolusi secara lambat atau secara revolusi dengan cepat dan keras. Itulah realitas politik,” pungkas Ginting. (sws)
Erdogan dan Ottoman: Benteng Terakhir Islam?
Ada tanda-tanda yang kian kentara bahwa Erdogan memiliki visi membangun Turki dengan berkaca pada kejayaan Ottoman, terutama di era Sultan Selim I. Oleh: Dimas Huda---Wartawan Senior FNN PADA akhir Agustus tahun lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan merayakan Tahun Baru Islam dengan penuh percaya diri. Ia baru saja mengubah Haghia Sophia yang monumental menjadi masjid. Dia juga mengubah bekas gereja Bizantium lainnya, gereja Chora abad keempat, salah satu bangunan Bizantium tertua di Istanbul. Sehari setelah itu dia mengumumkan penyimpanan gas alam terbesar di Laut Hitam. Ini mengikuti penemuan ladang gas alam baru-baru ini di Mediterania timur. Kedua wilayah ini adalah zona persaingan internasional yang diperebutkan dengan sengit antara kekuatan-kekuatan di sekitar lautan ini. Selain upayanya memonopoli cadangan gas alam di sekitar Turki, hari ini Erdogan mengambil bentuk usaha militer asing di Libya, Suriah, dan Yaman. Belakangan, dia menyambut delegasi Hamas ke Ankara. Erdogan menyatakan dukungan untuk Palestina setelah pengumuman kesepakatan antara Israel dan UEA baru-baru ini. Semua gerakan ini memproyeksikan visi Erdogan tentang kekuatan Islam ke dunia. Membela Islam di dalam negeri sejalan dengan mengamankan sumber daya alam dan memaksakan kekuatan Turki di luar negeri. Ini juga sejalan dengan represi domestik. Barat menuduh upaya Erdogan ini untuk \"membangkitkan\" Kekaisaran Ottoman. Boleh jadi itu benar. Erdogan dianggap ingin mengembalikan Turki sebagaimana yang dicapai Sultan Selim I. Sultan Selim meninggal 500 tahun yang lalu pada tahun 1520. Pada masa hidupnya, Kesultanan Utsmaniyah tumbuh dari kekuatan regional yang kuat menjadi kerajaan global yang sangat besar. Selim menawarkan template bagi Turki untuk menjadi kekuatan politik dan ekonomi global, dengan pengaruh dari Washington hingga Beijing, menghancurkan penantang asing dan domestik. Erdogan juga dianggap ingin menjadikan Islam sebagai reservoir kekuatan budaya dan politik, komponen vital dari kejayaan masa lalu Ottoman, yang dia coba tiru di Turki kontemporer melawan sekularisme elit dominan yang telah berkuasa sejak pendiriannya. Aktif di Sejumlah Konflik Tuduhan-tuduhan seperti itu boleh-boleh saja. Belakangan Turki di bawah Erdogan memang berbeda. Negeri ini belakangan secara aktif terlibat dalam sejumlah konflik. Contohnya banyak. Turki, misalnya, telah mengerahkan beberapa ribu tentara, didukung oleh pesawat terbang dan artileri berat, melintasi Suriah utara, setelah melakukan empat invasi besar ke Suriah selama dua tahun terakhir. Pasukan Turki telah menembus hingga 40 km di Irak utara, sementara pesawatnya secara teratur menggempur posisi Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang kadernya telah ditempatkan di pegunungan Irak utara selama beberapa dekade. Akhir tahun lalu, Turki melintasi Mediterania ke Libya. Pada bulan November, ia menandatangani dua perjanjian dengan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang berbasis di Tripoli. Perjanjian pertama, mengerahkan pasukan Turki untuk mendukung GNA melawan serangan oleh otoritas politik saingan yang berbasis di Tobruk di negara yang dilanda perang. Pasukan ini dipimpin oleh Khalifa Haftar. Haftar, yang didukung oleh Mesir, UEA, dan Rusia, pensiun dari keributan pada Juni. Ini memberikan kesempatan bagi Turki dan Rusia untuk bekerja dalam proses perdamaian dengan Mesir. Perjanjian kedua membagi perairan Mediterania Timur menjadi zona ekonomi eksklusif Libya-Turki yang menantang klaim negara pesisir lainnya – Yunani, Siprus, Israel, dan Mesir – dan mengatur konfrontasi militer di lautan. Pada Juni 2017, ketika beberapa anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC), Arab Saudi, UEA, dan Bahrain, didukung oleh Mesir, memberlakukan blokade darat, laut, dan udara di Qatar dan bahkan mengancam akan melakukan serangan militer untuk melakukan perubahan rezim, Turki dengan cepat memindahkan pasukannya ke syekh gurun. Hal itu menggagalkan pemikiran penggulingan penguasa dan juga menempatkan dirinya di pos terdepan Teluk. Ini adalah penyebaran Turki pertama sejak akhir kekaisaran Ottoman. Selanjutnya, belum lama ini terjadi perselisihan atas Nagorno-Karabakh. Azerbaijan dan Armenia, dua republik yang memisahkan diri dari Uni Soviet mengklaim wilayah yang sama. Secara resmi, wilayah itu merupakan bagian dari Azerbaijan, tetapi, dengan populasi Armenia yang besar. Di bawah kendali Armenia meletuslah perang singkat pada tahun 1991. Sekarang, situasinya sangat berbeda: Turki telah menjanjikan dukungan penuh kepada Azerbaijan, memindahkan persenjataan dan penasihat, dan juga menyediakan sekitar 1.500 militan dari kader yang dikendalikannya di Suriah utara. Politik Global Turki Nah, agresifnya Turki tersebut mengundang tuduhan bahwa Erdogan ingin mengembalikan Turki seperti di era Ottoman saat dipimpin Sultan Selim I. Dari tahun 1517 hingga akhir Perang Dunia I, Kesultanan Utsmaniyah mempertahankan bentuk geografis yang dimenangkan Selim, mendominasi Timur Tengah dan Mediterania timur. Pada tahun 1517, Ottoman mengalahkan saingan utama mereka di wilayah tersebut. Ottoman merebut semua wilayahnya di Timur Tengah dan Afrika Utara dari Kekaisaran Mamluk yang berbasis di Kairo. Wilayah itu lebih dari dua kali lipat ukuran kekaisaran Ottoman. Lebih jaih lagi, kemenangan Sultan Selim atas Mamluk membuat Kekaisaran Ottoman menjadi negara mayoritas Muslim untuk pertama kali dalam sejarahnya. Sebelumnya, lebih dari 200 tahun, Ottoman adalah negara yang sebagian besar penduduknya adalah Ortodoks Yunani. Dengan kemenangan ini, Selim menjadi sultan Utsmaniyah pertama yang memerintah dua Tanah Suci, Makkah dan Madinah. Itu sebabnya ia mendapatkan gelar khalifah dan mengokohkan kredensial Islam global kekaisaran. Ledakan Kekaisaran Ottoman ke Timur Tengah mengubahnya menjadi kekuatan militer dan politik terkemuka di kawasan itu dan salah satu negara terbesar di dunia. Kala itu, Ottoman menguasai seluruh bagian timur Mediterania dan dengan demikian mendominasi rute perdagangan terpenting dunia melalui darat antara Eropa dan Asia dan melalui laut melalui Teluk Persia dan Laut Merah. Republik Turki mewarisi sebagian besar kekuatan itu setelah kematian kekaisaran dan kebangkitan republik pada tahun 1923. Penguasa Turki modern sebelumnya berusaha menjauhkan diri dari warisan Kekaisaran Ottoman, dan Islam. Mereka mencoba memproyeksikan wajah republik yang lebih ‘barat’, ‘sekuler’, dan ‘modern’. Erdogan adalah yang pertama yang secara aktif merangkul masa lalu Ottoman dan warisan Islam kekaisaran. Tindakannya yang paling mencolok adalah menamai jembatan ketiga yang baru dibangun di atas Selat Bosphorus yang terkenal dengan nama Selim. Erdogan juga mencurahkan sumber daya yang sangat besar di makam Sultan Selim dan tugu peringatan lainnya untuk pemerintahannya. Setelah memenangkan referendum konstitusi tahun 2017 yang sangat memperluas kekuasaannya, Erdogan muncul untuk pertama kalinya di depan umum di makam Sultan Selim. Di sana Erdogan mengembalikan kaftan dan sorbannya yang telah dicuri bertahun-tahun sebelumnya kepada penguasa yang telah lama meninggal. Erdogan dan rekan-rekan partai Islamnya secara teratur menggambarkan diri mereka sebagai ‘cucu’ Ottoman. Semua inisiatif Turki berasal dari presidennya, Recep Tayyip Erdogan, yang telah mendefinisikan politik nasional selama hampir dua dekade. Seorang komentator Turki, Kaya Genc, menggambarkannya sebagai “politisi paling membingungkan” dalam 96 tahun sejarah Turki. Erdogan berusaha untuk mencapai \"Turki baru\" yang mandiri secara ekonomi dan sukses, sebuah kekuatan regional dan sebuah pemain sentral dalam semua masalah regional utama. Di sini, dia memiliki masalah \"warisan\". Kemalisme Leluhur Turki lainnya adalah Mustafa Kamal Ataturk. Ia menyelamatkan bangsanya dari pemotongan oleh kekuatan barat yang menang dalam Perang Dunia I. Kemal memimpin Perang Kemerdekaan Turki (1919-22). Ia menghapus semua hubungan Turki dengan masa lalu Ottoman. Mustafa Kemal melarang ekspresi publik iman melalui doa dan pakaian. Menghilangkan tulisan Arab dari bahasa Turki, dan memaksakan pakaian barat pada rakyatnya. Apa yang dilakukan secara kolektif itu disebut sebagai \"Kemalisme\". Erdogan telah menggunakan dua tradisi Turki sebelumnya yang saling memperkuat: Islam dan Ottomanisme. Ini mendefinisikan etos nasional selama hampir satu millennium. Dalam pandangan Erdogan, itu adalah tradisi yang lebih otentik dibandingkan dengan Kemalisme yang mencerminkan dominasi terus dari Barat di Turki. Cendekiawan Turki, Gonul Tol, menulis untuk Erdogan dan para pendukungnya, Turki “sebagai pewaris Kekaisaran Ottoman, adalah benteng terakhir Islam dan pemimpin alami kebangkitan peradaban Muslim”. ***
POPULER
